menjelaskan demokrasi-demokrasi yang pernah ada di Indonesia

1. PENERAPAN DEMOKRASI DI
INDONESIA 1
Assalamu’alayku
m Wr.Wb.

2. 10 PILAR DEMOKRASI KONSTITUSIONAL
INDONESIA
DEMOKRASI INDONESIA 2
a. Demokrasi yang Berketuhanan Yang Maha Esa.
Artinya, seluk beluk sistem serta perilaku dalam menyelenggarakan kenegaraan RI
harus taat asas, konsisten, / sesuai dengan nilai” dan kaidah” dasar Ketuhanan YME.
b. Demokrasi dengan kecerdasan.
Artinya, mengatur dan menyelenggarakan demokrasi menurut Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itu bukan dengan kekuatan naluri, kekuatan
otot, atau kekuatan massa semata-mata. Pelaksanaan demokrasi itu justru lebih
menuntut kecerdasan rohaniah, kecerdasan aqliyah, kecerdasan rasional, dan
kecerdasan emosional.
c. Demokrasi yang berkedaulatan rakyat.
Artinya, Kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Secara prinsip, rakyatlah yang
memiliki/memegang kedaulatan itu. Dalam batas-batas tertentu kedaulatan rakyat itu
dipercayakan kepada wakil-wakil rakyat di MPR (DPR/DPD) dan DPRD.

3. 10 PILAR DEMOKRASI KONSTITUSIONAL
INDONESIA
DEMOKRASI INDONESIA 3
d. Demokrasi dengan rule of law.
Hal ini mempunyai empat makna penting.
• Pertama, kekuasaan negara Republik Indonesia itu harus mengandung,
melindungi, serta mengembangkan kebenaran hukum (legal truth) bukan
demokrasi ugal-ugalan, demokrasi dagelan, atau demokrasi manipulatif.
• Kedua, kekuasaan negara itu memberikan keadilan hukum (legal justice)
bukan demokrasi yang terbatas pada keadilan formal dan pura-pura.
• Ketiga, kekuasaan negara itu menjamin kepastian hukum (legal security)
bukan demokrasi yang membiarkan kesemrawutan atau anarki.
• Keempat, kekuasaan negara itu mengembangkan manfaat atau kepentingan
hukum (legal interest), seperti kedamaian dan pembangunan, bukan
demokrasi yang justru mempopulerkan fitnah dan hujatan atau menciptakan
perpecahan, permusuhan, dan kerusakan.

4. 10 PILAR DEMOKRASI KONSTITUSIONAL
INDONESIA
DEMOKRASI INDONESIA 4
e. Demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara.
Artinya, demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 bukan saja mengakui kekuasaan negara Republik Indonesia yang
tidak tak terbatas secara hukum, melainkan juga demokrasi itu dikuatkan
dengan pemisahan kekuasaan negara dan diserahkan kepada badan-badan
negara yang bertanggung jawab. Jadi demokrasi menurut Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengenal semacam pembagian
dan pemisahan kekuasaan (division and separation of power), dengan sistem
pengawasan dan perimbangan (check and balances).
f. Demokrasi dengan hak asasi manusia,
Artinya, demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 mengakui hak asasi manusia yang tujuannya bukan saja
menghormati hak-hak asas tersebut, melainkan terlebih-lebih untuk
meningkatkan martabat dan derajat manusia seutuhnya.

5. 10 PILAR DEMOKRASI KONSTITUSIONAL
INDONESIA
DEMOKRASI INDONESIA 5
g. Demokrasi dengan pengadilan yang merdeka.
Artinya, demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 menghendaki diberlakukannya sistem pengadilan
yang merdeka (independen) yang memberi peluang seluas-luasnya kepada
semua pihak yang berkepentingan untuk mencari dan menemukan hukum
yang seadil-adilnya. Di muka pengadilan yang merdeka itu penggugat
dengan pengacaranya, penuntut umum dan terdakwa dengan pengacaranya
mempunyai hak yang sama untuk mengajukan konsiderans (pertimbangan),
dalil-dalil, fakta-fakta, saksi, alat pembuktian, dan petitumnya.

6. 10 PILAR DEMOKRASI KONSTITUSIONAL
INDONESIA
DEMOKRASI INDONESIA 6
h. Demokrasi dengan otonomi daerah.
Artinya, otonomi daerah merupakan pembatasan terhadap kekuasaan
negara, khususnya kekuasaan legislatif dan eksekutif di tingkat pusat, dan
lebih khusus lagi pembatasan atas kekuasaan Presiden. Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara jelas
memerintahkan dibentuknya daerah-daerah otonom pada propinsi dan
kabupaten/kota. Dengan Peraturan Pemerintah, daerah-daerah otonom itu
dibangun dan disiapkan untuk mampu mengatur dan menyelenggarakan
urusan-urusan pemerintahan sebagai urusan rumah tangganya sendiri
yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepadanya.

7. 10 PILAR DEMOKRASI KONSTITUSIONAL
INDONESIA
DEMOKRASI INDONESIA 7
i. Demokrasi dengan kemakmuran.
Artinya, demokrasi itu bukan hanya soal kebebasan dan hak, bukan hanya
soal kewajiban dan tanggung jawab, bukan pula hanya soal mengorganisir
kedaulatan rakyat atau pembagian kekuasaan kenegaraan. Demokrasi itu
bukan pula hanya soal otonomi daerah dan keadilan hukum. Sebab
bersamaan dengan itu semua, demokrasi menurut Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itu ternyata ditujukan untuk
membangun negara kemakmuran (welfare state) oleh dan untuk sebesar-
besarnya rakyat Indonesia.
j. Demokrasi yang berkeadilan sosial.
Artinya, Demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 menggariskan keadilan sosial di antara berbagai
kelompok, golongan, dan lapisan masyarakat.

8. DEMOKRASI INDONESIA 8
Karakter utama demokrasi Pancasila adalah sila keempat.
Dengan kata lain, demokrasi Pancasila mengandung tiga karakter utama,
yaitu kerakyatan, permusyawaratan, dan hikmat kebijaksanaan.
Tiga karakter tersebut sekaligus berkedudukan sebagai cita-cita
luhur penerapan demokrasi di Indonesia. Cita-cita kerakyatan merupakan
bentuk penghormatan kepada rakyat Indonesia dengan member
kesempatan kepada rakyat Indonesia untuk berperan atau terlibat dalam
proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah.

9. 9DEMOKRASI INDONESIA
Demokrasi Pancasila Mengandung Beberapa
Nilai Moral Yang Bersumber Dari Pancasila
1. Persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia.
2. Keseimbangan antara hak dan kewajiban.
3. Pelaksanaan kebebasan yang dipertanggungjawabkan secara moral
kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri dan orang lain.
4. Mewujudkan rasa keadilan sosial.
5. Pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat.
6. Mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan.
7. Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional.

10. PELAKSANAAN DEMOKRASI DI INDONESIA
DEMOKRASI INDONESIA 10
a. Demokrasi pada Masa Pemerintahan Revolusi Kemerdekaan (1945-1949)
Pada masa pemerintahan revolusi kemerdekaan ini, pelaksanaan demokrasi
baru terbatas pada interaksi politik di parlemen dan berfungsinya pers yang
mendukung revolusi kemerdekaan. Meskipun tidak banyak catatan sejarah yang
menyangkut perkembangan demokrasi pada periode ini, akan tetapi pada
periode tersebut telah diletakkan hal-hal mendasar. Pertama, pemberian hak-
hak politik secara menyeluruh. Kedua, presiden yang secara konstitusional ada
kemungkinan untuk menjadi diktator. Ketiga, dengan maklumat Wakil Presiden,
maka dimungkinkan terbentuknya sejumlah partai politik yang kemudian menjadi
peletak dasar bagi sistem kepartaian di Indonesia untuk masa-masa selanjutnya
dalam sejarah kehidupan politik kita.

11. 11DEMOKRASI PANCASILA
PELAKSANAAN DEMOKRASI DI INDONESIA
b. Demokrasi Parlementer (1950-1959)
 Terjadi 2 kali pergantian UUD
 Masa demokrasi parlementer merupakan masa kejayaan demokrasi di
Indonesia, karena hampir semua elemen demokrasi dapat kita temukan
perwujudannya dalam kehidupan politik di Indonesia.
 Presiden menganggap demokrasi parlementer tidak sesuai dengan kepribadian
bangsa Indonesia yang dijiwai semangat gotong royong
 Alasan demokrasi parlementer mengalami kegagalan yaitu Pertama, munculnya
usulan presiden yang dikenal dengan konsepsi presiden untuk membentuk
pemerintahan yang bersifat gotong-royong. Kedua, Dewan Konstituante
mengalami jalan buntu untuk mencapai kesepakatan merumuskan ideologi
nasional. Ketiga, dominannya politik aliran, sehingga membawa konsekuensi
terhadap pengelolaan konflik. Keempat, basis sosial ekonomi yang masih
sangat lemah.

12. DEMOKRASI INDONESIA 12
Ciri-ciri Demokrasi Parlementer
1. sistem multi partai,
2. pengambilan keputusan berdasarkan suara mayoritas (voting),
3. seringnya jatuh bangun kabinet karena mosi tidak percaya dari
parlemen serta
4. maraknya demontrasi untuk mendukung atau menjatuhkan
pemerintahan.

13. 13DEMOKRASI PANCASILA
PELAKSANAAN DEMOKRASI DI INDONESIA
c. Pelaksanaan Demokrasi Terpimpin (1959-1965)
muncul disebabkan ketidakstabilan politik dan pemerintahan sebelumnya sehingga
dianggap telah berjalan kebablasan. Demokrasi harus dijalankan berintikan
musyawarah mufakat secara gotong-royong dan idiologis yang berkembang adalah
paham sosialis. Demokrasi terpimpin merupakan pembalikan total dari proses
politik yang berjalan pada masa demokrasi perlementer.
1. menguburnya sistem kepartaian.
2. dengan terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong, peranan
lembaga legislatif dalam sistem politik nasional menjadi semakin lemah.
3. hak dasar manusia menjadi sangat lemah.
4. masa demokrasi ini adalah masa puncak dari semangat anti kebebasan pers.
5. sentralisasi kekuasaan yang semakin dominan dalam proses hubungan antara
pemerintahan pusat dan daerah.

14. DEMOKRASI INDONESIA 14
Ciri-ciri Demokrasi Terpimpin
1. adanya partai penguasa/partai mayoritas,
2. keputusan politik mutlak ditangan presiden,
3. pembatasan hak politik rakyat
Penyimpangan-penyimpangan pelaksanaan Demokrasi Terpimpin
1. Kedudukan Presiden.
2. Pembentukan MPRS.
3. Pembubaran DPR dan Pembentukan DPR-GR
4. Keterlibatan PKI dalam Ajaran Nasakom
5. Adanya ajaran RESOPIM

15. 15SUMBER HUKUM DAN TATA HUKUM
PELAKSANAAN DEMOKRASI DI INDONESIA
d. Demokrasi pada Masa Orde Baru (1966-1998)
 Visi utama: untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan
konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia
 Kekuasaan presiden merupakan pusat dari seluruh proses politik di
Indonesia
 Karakterisik demokrasi Pancasila orde baru
1. rotasi kekuasaan eksekutif boleh dikatakan hampir tidak pernah terjadi.
2. rekruitmen politik bersifat tertutup.
3. Pemilihan umum
4. pelaksanaan hak dasar warga negara.
14DEMOKRASI INDONESIA

16. DEMOKRASI INDONESIA 16
Prinsip-prinsip Demokrasi Pancasila:
1. Persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia.
2. Keseimbangan antara hak dan kewajiban.
3. Pelaksanaan kebebasan yang bertanggung
jawab secara moral kepada Tuhan Yang
Maha Esa, diri sendiri, dan orang lain.
4. Mewujudkan rasa keadilan social.
5. Pengambilan keputusan dengan musyawarah
mufakat.
6. Mengutamakan persatuan nasional dan
kekeluargaan.
7. Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita
nasional
Penyimpangan Demokrasi Pancasila
Masa Orba
1. Rotasi kekuasaan eksekutif
hampir dikatakan tidak ada.
2. Rekrutmen politik yang tertutup.
3. Pemilu yang jauh dari semangat
demokratis.
4. Pengakuan HAM yang terbatas.
5. Tumbuhnya KKN yang merajalela.

17. 17DEMOKRASI INDONESIA
PELAKSANAAN DEMOKRASI DI INDONESIA
e. Demokrasi pada Masa Reformasi (1998 Sampai dengan Sekarang)
Dalam masa pemerintahan Habibie muncul beberapa indikator kedemokrasian di Indonesia.
1. Ada ruang kebebasan pers sebagai ruang publik untuk berpartisipasi dalam
kebangsaan dan kenegaraan
2. diberlakunya sistem multi partai dalam pemilu tahun 1999.
Demokrasi pada era reformasi sedikit mirip dengan demokrasi perlementer tahun 1950-
1959.
1. Pemilu yang dilaksanakan (1999-2004) jauh lebih demokratis dari yang sebelumnya.
2. rotasi kekuasaan dilaksanakan dari mulai pemerintahan pusat sampai tingkat desa.
3. pola rekruitmen politik untuk pengisian jabatan politik dilakukan secara terbuka.
4. sebagian besar hak dasar bisa terjamin seperti adanya kebebasan menyatakan
pendapat, kebebasan pers, dan sebagainya.

18. DEMOKRASI INDONESIA 18
Ciri-ciri Demokrasi Pancasila Masa Reformasi
1. multi partai,
2. pemilihan langsung kepala pemerintahan,
3. supermasi hukum,
4. pembagaian kekuasan yang lebih tegas,
5. kebebasan hak politik rakyat (kebebasan berpendapat dan
informasi public & pers)

19. 19DEMOKRASI INDONESIA
Wassalamu’alayk
um Wr.Wb.