Dokumen tersebut membahas tentang pengertian demokrasi menurut para ahli, sejarah demokrasi di Indonesia, unsur-unsur penopang demokrasi, dan hubungan antara Islam dan demokrasi. Dokumen ini menjelaskan bahwa demokrasi berarti kekuasaan rakyat, demokrasi di Indonesia telah berkembang dari yang lemah menjadi lebih kuat, dan ada pandangan bahwa Islam dapat berjalan seiring dengan demokrasi.
Pendidikan demokrasi bertujuan mempersiapkan warga masyarakat berperilaku dan bertindak demokratis, melalui aktifitas menanamkan pada generasi muda akan pengetahuan, kesadaran dan nilai-nilai demokrasi. Pendidikan denokrasi pada dasarnya membangun kultur demokrasi, yang nantinya bersama dengan struktur demokrasi akan menjadi pondasi bagi negara demokrasi.
Pendidikan demokrasi bisa dilakukan di lingkungan keluarga, di sekolah baik dalam bentuk intra dan ekstrakulikuler dan juga pada kelompok masyarakat.
Periodisasi perkembangan demokrasi pancasilaafifahdhaniyah
Menjelaskan mengenai tahapan dan pola kepemimpinan demokrasi yang pernah diterapkan dan dilalui oleh bangsa Indonesia setelah masa kemerdekaan sampai saat ini.
Disusun untuk memenuhi tugas PKN dengan tema Budaya Demokrasi. Budaya demokrasi sangat diperlukan untuk menjaga keharmonisan dan stabilitas kehidupan berbangsa bernegara di Indonesia.
Pendidikan demokrasi bertujuan mempersiapkan warga masyarakat berperilaku dan bertindak demokratis, melalui aktifitas menanamkan pada generasi muda akan pengetahuan, kesadaran dan nilai-nilai demokrasi. Pendidikan denokrasi pada dasarnya membangun kultur demokrasi, yang nantinya bersama dengan struktur demokrasi akan menjadi pondasi bagi negara demokrasi.
Pendidikan demokrasi bisa dilakukan di lingkungan keluarga, di sekolah baik dalam bentuk intra dan ekstrakulikuler dan juga pada kelompok masyarakat.
Periodisasi perkembangan demokrasi pancasilaafifahdhaniyah
Menjelaskan mengenai tahapan dan pola kepemimpinan demokrasi yang pernah diterapkan dan dilalui oleh bangsa Indonesia setelah masa kemerdekaan sampai saat ini.
Disusun untuk memenuhi tugas PKN dengan tema Budaya Demokrasi. Budaya demokrasi sangat diperlukan untuk menjaga keharmonisan dan stabilitas kehidupan berbangsa bernegara di Indonesia.
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
2. Pengertian Demokrasi
• Sebelum era reformasi, makna demokrasi tidak boleh
ditafsirkan oleh sembarang orang
• Era reformasi memungkinkan setiap orang mendefiniskan
demokrasi, namun ternyata tidak semua orang mampu
mendefiniskannya dengan baik
• Salah satu pendapat mengatakan bahwa demokrasi
bertentangan dengan agama. Benarkah?
• Secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu
demos dan cratein/cratos.
• Demos: rakyat/penduduk
• Cratein/cratos: kekuasaan/kedaulatan
3. Pengertian Menurut Para Ahli
• Joseph A Schmeter: suatu perencanaan institusional untuk
mencapai keputusan politik di mana individu-individu
memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan
kompetitif atas nama rakyat.
• Sidney Hook: bentuk pemerintahan di mana keputusan-
keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau
tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang
diberikan secara bebas dari rakyat dewasa.
• Philippe C Schmitter: suatu sistem pemerintahan di mana
pemerintah dimintai tanggung jawab atas tindakan-tindakan
mereka di wilayah publik oleh warga negara, yang bertindak
secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerja sama
dengan para wakil mereka yang telah terpilih
4. Pengertian Menurut Para Ahli
• Henry B Mayo: suatu sistem yang menunjukkan bahwa
kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-
wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-
pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan
politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya
kebebasan politik
• Hakikat demokrasi adalah peran utama rakyat dalam proses
sosial dan politik:
• Pemerintahan dari rakyat (gov. of the people) pemilu
• Pemerintahan oleh rakyat (gov. by the people) legislatif
• Pemerintahan untuk rakyat (gov. for the people) pers
5. Norma-Norma Demokrasi
• Keberhasilan demokrasi ditentukan oleh sejauh mana budaya
demokrasi dijalankan dan dipatuhi oleh negara maupun warga
• Enam (6) norma dalam tatanan masyarakat yang demokratis:
1. Kesadaran akan pluralitas
2. Musyawarah
3. Kejujuran dalam permufakatan
4. Cara sejalan dengan tujuan
5. Persamaan hak dan kewajiban
6. Trial and error
6. Sekilas Sejarah Demokrasi
• Tradisi pemikiran Yunani (negara kota/city state)
• Tenggelamnya Demokrasi Yunani Kuno
• Menjadi masyarakat feodal Raja-Paus-Bangsawan
• Magna Charta di Inggris:
• Pembatasan kekuasaan raja
• Perlindungan HAM di atas kedaulatan raja
• Renaissance dan reformasi gereja di Eropa
• Belajar dari ilmuwan muslim
• Protestanisme
• Kontrak sosial dan trias politica
• Welfare state
7. Demokrasi Indonesia
• Periode 1945-1959:
• Demokrasi parlementer
• Budaya demokrasi masih lemah
• Fragmentasi suku dan agama dalam politik
• Rapuhnya koalisi-koalisi politik
• Distabilitas politik disintegrasi bangsa
• Gagal mencapai konsensus mengenai dasar negara
• Dekrit Presiden 5 Juli 1959
8. Demokrasi Indonesia
• Periode 1959-1965:
• Demokrasi terpimpin (guided democracy)
• Dominasi politik presiden
• Kepemimpinan presiden tanpa batas
• Banyak badan ekstrakonstitusional
• Pembredelan pers dan partai masyumi (tuduhan subversif)
• Presiden melanggar konstitusi kekuasaan absolut
• G 30 S-PKI
9. Demokrasi Indonesia
• Periode 1965-1998
• Orde baru
• Jabatan presiden 5 tahun, tapi dapat dipilih lagi dan lagi
• Retorika Demokrasi Pancasila
• Monotafsir ideologi dan dasar negara
• Dominasi militer
• Sentralisasi kebijakan politik
• Pengebirian partai politik dan organisasi masyarakat
• Campur tangan pemerintah dalam ruang publik
10. Demokrasi Indonesia
• Pasca Orde Baru
• Era reformasi
• Sebagian masyarakat antipati terhadap dasar negara
• Pancasila menjadi ideologi terbuka
11. Unsur Penopang Demokrasi
• Negara Hukum (Reschstaat atau The Rule of Law)
• Persamaan di depan hukum
• Peradilan yang bebas dan tidak memihak
• Jaminan atas HAM
• Pemisahan dan pembagian kekuasaan negara
• Konstitusionalisme
• Masyarakat Madani (Civil Society)
• NGO/LSM
• Mitra negara sekaligus kontrol kebijakan
• Aliansi Kelompok Strategis
• Parpol + Ormas + Klpk Penekan/Kepentingan + Akademisi & Pers
• Kritis, independen, konstitusional
12. Masyarakat yang Demokratis
• Tiga aspek parameter masyarakat yang demokratis:
1. Pemilihan umum sebagai proses pembentukan pemerintah
2. Susunan kekuasaan negara yang distributif, bukan sentralistik
3. Kontrol rakyat melalui check and balance dari lembaga-
lembaga negara maupun melalui civil society
• Pemilu dan partai politik:
• Sistem satu partai
• Sistem dua partai
• Sistem multipartai
13. Islam dan Demokrasi
• Tiga pandangan Islam dan Demokrasi:
1. Islam dan demokrasi adalah dua sistem berbeda yang masing-
masing bersifat self-sufficient
2. Islam berbeda dengan demokrasi, namun dapat berjalan secara
selaras. Berbaur tapi tidak melebur, ethics and spirit
3. Islam membenarkan dan mendukung demokrasi, meskipun
negara muslim seperti ini tidak otomatis demokratis. Kenapa?
1. Pemahaman doktrinal negasi Islam-Demokrasi
2. Kultur sejarah penguasa otoritarian di negara-negara Islam
3. Sifat alamiah sistem politik yang harus berkembang perlahan
• Menurut kalian?