Dokumen tersebut membahas tentang cuti bagi PNS yang terdiri dari 6 jenis cuti yaitu cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti bersalin, cuti karena alasan penting dan cuti diluar tanggungan negara. Setiap jenis cuti memiliki ketentuan tersendiri mengenai syarat, lamanya cuti, dan prosedur permohonannya.
Laporan hasil aktualisasi nilai nilai dasar asn Prajab Golongan III @150623Instansi
Dokumen tersebut membahas tentang perancangan aktualisasi nilai-nilai dasar ASN melalui pendekatan ANEKA (Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, dan Anti Korupsi). Dokumen ini juga membahas tentang sasaran kinerja pegawai BSN dalam merumuskan standar nasional Indonesia yang meliputi penyiapan bahan penyusunan program kerja, konsep kebijakan pengembangan SNI, dan perumusan rancangan SNI.
Dokumen tersebut membahas tentang disiplin pegawai negeri sipil, yang mencakup pengertian disiplin, kewajiban dan larangan PNS menurut peraturan, serta tingkat dan pejabat yang berwenang memberikan hukuman disiplin.
Dokumen tersebut membahas tentang cuti bagi PNS yang terdiri dari 6 jenis cuti yaitu cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti bersalin, cuti karena alasan penting dan cuti diluar tanggungan negara. Setiap jenis cuti memiliki ketentuan tersendiri mengenai syarat, lamanya cuti, dan prosedur permohonannya.
Laporan hasil aktualisasi nilai nilai dasar asn Prajab Golongan III @150623Instansi
Dokumen tersebut membahas tentang perancangan aktualisasi nilai-nilai dasar ASN melalui pendekatan ANEKA (Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, dan Anti Korupsi). Dokumen ini juga membahas tentang sasaran kinerja pegawai BSN dalam merumuskan standar nasional Indonesia yang meliputi penyiapan bahan penyusunan program kerja, konsep kebijakan pengembangan SNI, dan perumusan rancangan SNI.
Dokumen tersebut membahas tentang disiplin pegawai negeri sipil, yang mencakup pengertian disiplin, kewajiban dan larangan PNS menurut peraturan, serta tingkat dan pejabat yang berwenang memberikan hukuman disiplin.
Standar dokumen pengadaan metoda pengadaan langsungArihta Zamarinda
Dokumen ini berisi pedoman untuk pengadaan jasa lainnya secara langsung, mencakup lingkup pekerjaan, sumber dana, larangan KKN dan pertentangan kepentingan, serta pendayagunaan produksi dalam negeri. Dokumen penawaran yang disyaratkan meliputi surat penawaran, kuasa, dokumen teknis, dan pakta integritas. Peserta diwajibkan memeriksa keseluruhan isi dokumen dan dapat meminta klarifikasi secara
Laporan hasil self survey panitia akreditasi terhadap kinerja Kelompok Kerja Instalasi Gawat Darurat (IGD) menemukan beberapa kekurangan, diantaranya belum tersedianya buku pedoman pelayanan yang disepakati untuk dijadikan acuan, serta belum terdokumentasinya kebijakan pemerintah terkait IGD. Beberapa saran yang diberikan antara lain menginventarisasi buku pedoman, menyosialisasikan isinya, serta mendokument
The document discusses key aspects of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 including definitions of basic wages, employee, and contributions under the Act. It notes that basic wages exclude certain allowances but courts have differed on whether other allowances should be included. The EPFO has also issued contradictory circulars on this topic, creating uncertainty. The document also covers EDLI scheme details and alternatives, UAN 2.0 changes, and how to calculate pension amounts.
Contoh Surat Perjanjian Kerja Jasa pengamanan Apartemen Terbaru (Beli Perjanj...GLC
Perjanjian kerja antara PT. XX dan PT. YY mengenai penyediaan jasa pengelolaan keamanan di Apartemen ZZ. PT. YY setuju menyediakan 6 personil SATPAM untuk pengamanan 24 jam dan bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban di area tersebut sesuai SOP dan peraturan perundang-undangan. Perjanjian berlaku selama 1 tahun.
ESIC ACT, 1948
Slides content:
Introduction
Origin
Objective & Applicability
Administration & Registration
Identity card
Employers & Employee contribution
Benefits under the scheme
Benefits to Employers
Rajiv Gandhi shramik Kalyan Yojna
Certification of return of contribution by Auditor
Records to be maintained for inspection by ESI authorities
Employees Insurance court
Special provisions
other provision
Important forms to be submitted under the Act
End.
Surat rekomendasi dari Kepala Puskesmas Lalang untuk memperkerjakan Valensius M. Unggul sebagai perawat THL dari bulan Maret hingga Mei 2014 di Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur karena yang bersangkutan merupakan staf tetap Puskesmas Lalang.
Simplify Statutory Compliances with Greytip OnlineGreytip Software
With Greytip Online, easily add employees under PF and ESI schemes, generate various reports, calculate PT etc. For more information visit http://www.greytip.in/
Keputusan ini menetapkan hak dan kewajiban pasien untuk memilih tenaga kesehatan di Puskesmas Picung. Pasien berhak memilih dokter atau perawat yang akan memberikan pelayanan asalkan tenaga kesehatan tersebut sedang piket. Petugas kesehatan wajib menginformasikan hak pasien untuk memilih dan alasan pemilihan dapat didasarkan pada faktor medis, etika, atau agama.
Dokumen tersebut berisi serangkaian surat yang berkaitan dengan permohonan izin belajar pegawai negeri sipil di luar jam dinas, mulai dari permohonan rekomendasi, permohonan izin belajar kepada kepala SKPD, permohonan izin belajar kepada walikota, sampai laporan selesai pendidikan.
Dokumen tersebut membahas tentang kode etik pegawai negeri sipil yang mencakup sumpah/janji pegawai negeri sipil, pembinaan jiwa korps, nilai-nilai dasar dan kode etik yang harus dipegang oleh pegawai negeri sipil dalam melaksanakan tugasnya.
1. Organ perseroan terdiri dari tiga organ utama yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Komisaris.
2. RUPS memiliki wewenang tertinggi dalam perseroan kecuali hal-hal yang didelegasikan kepada Direksi dan Komisaris.
3. Direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan sehari-hari sedangkan Komisaris bertugas mengawasi kebijakan dan tindakan Direksi.
21. draf surat panggilan masuk kerja panggilan pertama (karyawan mangkir)legalakses636
Surat panggilan masuk kerja untuk karyawan yang tidak masuk kerja tanpa izin selama beberapa hari berturut-turut. Surat itu memanggil karyawan untuk datang dan memberikan penjelasan mengenai alasan ketidakhadirannya serta membawa dokumen pendukung. Surat itu juga memperingatkan bahwa tidak hadir tanpa izin melanggar perjanjian kerja dan peraturan perusahaan.
Dokumen tersebut membahas pentingnya memiliki prosedur yang jelas dalam melaksanakan pekerjaan pengadaan untuk menghindari resiko. Dokumen juga menjelaskan perlunya menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pengadaan yang mencakup seluruh tahapan mulai perencanaan, pelaksanaan pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak hingga pembayaran, serta membentuk tim untuk menyusun SOP dan melakukan s
Telaah staff permohonan ac di depo rajalSisca Yoliza
Pengadaan dan pemasangan AC baru dengan kapasitas lebih besar di Depo Obat Rawat Jalan RSUD Dr. Murjani Sampit diperlukan untuk meningkatkan kenyamanan pasien dan kualitas pelayanan. Suhu ruangan yang terlalu panas saat ini tidak memenuhi standar penyimpanan obat dan menyebabkan pasien kurang nyaman menunggu. AC baru diharapkan dapat mendinginkan ruangan secara merata.
Bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa guna mewakili kepentingan Pemberi Kuasa untuk melakukan pengurusan hubungan ketenagakerjaan antara PT. _______________ dengan para karyawan yang bekerja bagi Pemberi Kuasa, serta untuk melaksanakan segala sesuatu yang diperlukan dalam rangka diberikannya kuasa ini.
Castillos medievales were fortified structures built during the Middle Ages across Europe. They served as defensive structures to protect towns and villages from invaders and attackers. These castles featured thick stone walls, towers, and fortifications to provide shelter and security for the local population during times of conflict.
The document discusses how tearing her ACL during her freshman year of high school changed the author for the better. It made her appreciate her horseback riding abilities and the horse she owns. Before the injury, she was ungrateful for her health and talents. She has since learned to overcome challenges with a positive mindset and to appreciate each day. Tearing her ACL taught her important life lessons about embracing challenges, not taking abilities for granted, and enjoying small moments.
Standar dokumen pengadaan metoda pengadaan langsungArihta Zamarinda
Dokumen ini berisi pedoman untuk pengadaan jasa lainnya secara langsung, mencakup lingkup pekerjaan, sumber dana, larangan KKN dan pertentangan kepentingan, serta pendayagunaan produksi dalam negeri. Dokumen penawaran yang disyaratkan meliputi surat penawaran, kuasa, dokumen teknis, dan pakta integritas. Peserta diwajibkan memeriksa keseluruhan isi dokumen dan dapat meminta klarifikasi secara
Laporan hasil self survey panitia akreditasi terhadap kinerja Kelompok Kerja Instalasi Gawat Darurat (IGD) menemukan beberapa kekurangan, diantaranya belum tersedianya buku pedoman pelayanan yang disepakati untuk dijadikan acuan, serta belum terdokumentasinya kebijakan pemerintah terkait IGD. Beberapa saran yang diberikan antara lain menginventarisasi buku pedoman, menyosialisasikan isinya, serta mendokument
The document discusses key aspects of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 including definitions of basic wages, employee, and contributions under the Act. It notes that basic wages exclude certain allowances but courts have differed on whether other allowances should be included. The EPFO has also issued contradictory circulars on this topic, creating uncertainty. The document also covers EDLI scheme details and alternatives, UAN 2.0 changes, and how to calculate pension amounts.
Contoh Surat Perjanjian Kerja Jasa pengamanan Apartemen Terbaru (Beli Perjanj...GLC
Perjanjian kerja antara PT. XX dan PT. YY mengenai penyediaan jasa pengelolaan keamanan di Apartemen ZZ. PT. YY setuju menyediakan 6 personil SATPAM untuk pengamanan 24 jam dan bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban di area tersebut sesuai SOP dan peraturan perundang-undangan. Perjanjian berlaku selama 1 tahun.
ESIC ACT, 1948
Slides content:
Introduction
Origin
Objective & Applicability
Administration & Registration
Identity card
Employers & Employee contribution
Benefits under the scheme
Benefits to Employers
Rajiv Gandhi shramik Kalyan Yojna
Certification of return of contribution by Auditor
Records to be maintained for inspection by ESI authorities
Employees Insurance court
Special provisions
other provision
Important forms to be submitted under the Act
End.
Surat rekomendasi dari Kepala Puskesmas Lalang untuk memperkerjakan Valensius M. Unggul sebagai perawat THL dari bulan Maret hingga Mei 2014 di Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur karena yang bersangkutan merupakan staf tetap Puskesmas Lalang.
Simplify Statutory Compliances with Greytip OnlineGreytip Software
With Greytip Online, easily add employees under PF and ESI schemes, generate various reports, calculate PT etc. For more information visit http://www.greytip.in/
Keputusan ini menetapkan hak dan kewajiban pasien untuk memilih tenaga kesehatan di Puskesmas Picung. Pasien berhak memilih dokter atau perawat yang akan memberikan pelayanan asalkan tenaga kesehatan tersebut sedang piket. Petugas kesehatan wajib menginformasikan hak pasien untuk memilih dan alasan pemilihan dapat didasarkan pada faktor medis, etika, atau agama.
Dokumen tersebut berisi serangkaian surat yang berkaitan dengan permohonan izin belajar pegawai negeri sipil di luar jam dinas, mulai dari permohonan rekomendasi, permohonan izin belajar kepada kepala SKPD, permohonan izin belajar kepada walikota, sampai laporan selesai pendidikan.
Dokumen tersebut membahas tentang kode etik pegawai negeri sipil yang mencakup sumpah/janji pegawai negeri sipil, pembinaan jiwa korps, nilai-nilai dasar dan kode etik yang harus dipegang oleh pegawai negeri sipil dalam melaksanakan tugasnya.
1. Organ perseroan terdiri dari tiga organ utama yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Komisaris.
2. RUPS memiliki wewenang tertinggi dalam perseroan kecuali hal-hal yang didelegasikan kepada Direksi dan Komisaris.
3. Direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan sehari-hari sedangkan Komisaris bertugas mengawasi kebijakan dan tindakan Direksi.
21. draf surat panggilan masuk kerja panggilan pertama (karyawan mangkir)legalakses636
Surat panggilan masuk kerja untuk karyawan yang tidak masuk kerja tanpa izin selama beberapa hari berturut-turut. Surat itu memanggil karyawan untuk datang dan memberikan penjelasan mengenai alasan ketidakhadirannya serta membawa dokumen pendukung. Surat itu juga memperingatkan bahwa tidak hadir tanpa izin melanggar perjanjian kerja dan peraturan perusahaan.
Dokumen tersebut membahas pentingnya memiliki prosedur yang jelas dalam melaksanakan pekerjaan pengadaan untuk menghindari resiko. Dokumen juga menjelaskan perlunya menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pengadaan yang mencakup seluruh tahapan mulai perencanaan, pelaksanaan pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak hingga pembayaran, serta membentuk tim untuk menyusun SOP dan melakukan s
Telaah staff permohonan ac di depo rajalSisca Yoliza
Pengadaan dan pemasangan AC baru dengan kapasitas lebih besar di Depo Obat Rawat Jalan RSUD Dr. Murjani Sampit diperlukan untuk meningkatkan kenyamanan pasien dan kualitas pelayanan. Suhu ruangan yang terlalu panas saat ini tidak memenuhi standar penyimpanan obat dan menyebabkan pasien kurang nyaman menunggu. AC baru diharapkan dapat mendinginkan ruangan secara merata.
Bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa guna mewakili kepentingan Pemberi Kuasa untuk melakukan pengurusan hubungan ketenagakerjaan antara PT. _______________ dengan para karyawan yang bekerja bagi Pemberi Kuasa, serta untuk melaksanakan segala sesuatu yang diperlukan dalam rangka diberikannya kuasa ini.
Castillos medievales were fortified structures built during the Middle Ages across Europe. They served as defensive structures to protect towns and villages from invaders and attackers. These castles featured thick stone walls, towers, and fortifications to provide shelter and security for the local population during times of conflict.
The document discusses how tearing her ACL during her freshman year of high school changed the author for the better. It made her appreciate her horseback riding abilities and the horse she owns. Before the injury, she was ungrateful for her health and talents. She has since learned to overcome challenges with a positive mindset and to appreciate each day. Tearing her ACL taught her important life lessons about embracing challenges, not taking abilities for granted, and enjoying small moments.
This document contains multiple links to Google image search results for "Atenas". It does not contain any other text, context or information about the topic beyond the search terms in the URLs.
1. The author discusses how tearing her ACL during her freshman year of high school changed her life for the better by making her appreciate her horseback riding abilities and her good health.
2. Before the injury, the author was ungrateful and spoiled, but becoming injured and unable to ride made her realize how much she took her abilities for granted.
3. After overcoming her injury and accident, the author has a new mindset of living in the present, embracing challenges, and appreciating the little things in life. She believes everything happens for a reason and her injury helped her become a better person.
La Unión Europea ha propuesto un nuevo paquete de sanciones contra Rusia que incluye un embargo al petróleo ruso. El embargo se aplicaría gradualmente durante seis meses para el petróleo crudo y ocho meses para los productos refinados. El objetivo es aumentar la presión sobre Rusia para que ponga fin a su invasión de Ucrania.
The document contains multiple links to Google image search results for "Atenas", the Spanish name for Athens. It appears to be a collection of links to photos of Athens and some of its iconic landmarks and structures, like the Parthenon and Acropolis. In particular, some of the links seem to point directly to photos of the Acropolis citadel located in the center of Athens.
Castillos medievales were fortified structures built during the Middle Ages across Europe. They served as defensive structures to protect towns and villages from invaders and attackers. These castles featured thick stone walls, towers, and fortifications to provide shelter and security for the local population during times of conflict.
La Unión Europea ha anunciado nuevas sanciones contra Rusia por su invasión de Ucrania. Las sanciones incluyen prohibiciones de viaje y congelamiento de activos para más funcionarios rusos, así como restricciones a las importaciones de productos rusos de acero y tecnología. Los líderes de la UE esperan que estas medidas adicionales aumenten la presión sobre Rusia para poner fin a su guerra contra Ucrania.
This document contains multiple links to Google image search results for "Atenas". It does not contain any other text, context or information about the topic beyond the search terms in the URLs.
URBANISMO 1 Mesopotamia ciudades de estadoArcilaEdwin
Las ciudades de estado son entidades políticas que funcionan como ciudades y estados al mismo tiempo. Tienen jurisdicción sobre un área geográfica limitada y gozan de una autonomía similar a la de los estados en cuanto a gobierno y legislación. Algunos ejemplos notables son Washington D.C. en Estados Unidos y la Ciudad del Vaticano.
Dokumen tersebut membahas mengenai struktur tubuh dan karakteristik empat kelas utama platyhelmintes yaitu Turbellaria, Monogenea, Trematoda, dan Cestoda. Kelas-kelas tersebut dibandingkan berdasarkan ciri-ciri fisik dan reproduksinya.
Dokumen tersebut membahas tentang diklat prajabatan golongan III PNS Provinsi DKI Jakarta 2018. Terdapat penjelasan tentang proses pengangkatan CPNS menjadi PNS melalui seleksi administrasi, kompetensi dasar, dan kompetensi bidang. Dokumen juga menjelaskan hak dan kewajiban PNS seperti cuti, jaminan, larangan, serta sanksi bagi pelanggaran.
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang berbagai jenis cuti yang dapat diambil oleh Pegawai Negeri Sipil, termasuk cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti bersalin, cuti karena alasan penting, dan cuti di luar tanggungan negara. Peraturan ini menjelaskan syarat dan ketentuan untuk mendapatkan setiap jenis cuti tersebut.
TATA CARA PEMBERIAN CUTI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN (1).pptxSyamsuddinDin3
Dokumen ini membahas tentang tata cara pemberian cuti bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sesuai peraturan BKN Nomor 07 Tahun 2022. Terdapat penjelasan mengenai dasar hukum, definisi istilah, pejabat yang berwenang memberikan cuti, jenis cuti beserta tata cara permohonan dan pemberiannya, serta ketentuan lainnya.
TATA CARA PEMBERIAN CUTI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN (1).pptxSyamsuddinDin3
Dokumen ini membahas tentang tata cara pemberian cuti bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sesuai peraturan BKN Nomor 07 Tahun 2022. Terdapat penjelasan mengenai dasar hukum, definisi istilah, pejabat yang berwenang memberikan cuti, jenis cuti beserta tata cara permohonan dan pemberiannya, serta ketentuan lainnya.
Dokumen tersebut memberikan penjelasan mengenai berbagai jenis cuti yang dapat diambil oleh pegawai, termasuk cuti rehat, cuti sakit, cuti tanpa gaji, dan ketentuan lainnya seperti kelayakan menerima cuti, pengurusan cuti, dan definisi istilah terkait seperti cuti, pegawai perubatan, dan sijil sakit.
Dokumen ini berisi tentang perintah administrasi mengenai berbagai jenis cuti untuk pegawai negeri di Malaysia. Terdapat cuti kerja seperti cuti rehat, cuti separuh gaji, dan cuti tanpa gaji. Ada juga cuti atas alasan medis seperti cuti sakit, cuti sakit lanjutan, dan cuti pemulihan. Dokumen ini menjelaskan syarat dan ketentuan untuk mendapatkan masing-masing jenis cuti.
Dokumen tersebut membahas prosedur penanganan administrasi pemberhentian PNS Sekretariat Negara dengan hak pensiun, meliputi pemberhentian atas permintaan sendiri (pensiun dini), karena mencapai batas usia pensiun, dan karena alasan lain seperti sakit atau adanya penyederhanaan organisasi. Terdapat persyaratan dan prosedur pengajuan serta penyiapan berkas yang harus dipenuhi.
1. CCuuttii PPeeggaawwaaii NNeeggeerrii SSiippiill
bbkkpppp pprroovviinnssii kkaall tteennggaahh
Dasar Hukum
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1976
tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil
Cuti adalah hak Pegawai Negeri Sipil, kecuali Cuti di luar tanggungan Negara.
Oleh sebab itu cuti hanya dapat ditunda dalam jangka waktu tertentu apabila kepentingan
dinas mendesak.
Cuti adalah :
Keadaan tidak masuk kerja yang diijinkan dalam jangka waktu tertentu.
• Cuti Tahunan
• Cuti Besar
• Cuti Sakit
• Cuti Bersalin
• Cuti Karena Alasan Penting
• Cuti Di Luar Tanggungan Negara
CUTI TAHUNAN
PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya 1 tahun secara terus menerus berhak atas Cuti
Tahunan;
Lamanya Cuti Tahunan adalah 12 hari kerja;
Cuti Tahunan tidak dapat dipecah-pecah hingga jangka waktu yang kurang dari 3 hari kerja;
Cuti Tahunan yang tidak diambil dalam tahun yang bersangkutan, dapat diambil dalam tahun
berikutnya untuk paling lama 18 hari kerja termasuk cuti tahunan dalam tahun yang sedang
berjalan;
Cuti Tahunan yang tidak diambil lebih dari 2 tahun berturut-turut, dapat diambil dalam tahun
berikutnya untuk paling lama 24 hari kerja termasuk cuti tahunan dalam tahun yang sedang
berjalan.
CUTI BESAR
1. PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya 6 tahun secara terus menerus berhak atas cuti besar
yang lamanya 3 bulan
2. PNS yang menjalani cuti besar tidak berhak lagi atas cuti tahunannya dalam tahun yang
bersangkutan.
3. Untuk mendapatkan cuti besar PNS yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis
kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti.
2. 4. Cuti besar diberikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti.
5. Cuti besar dapat dipergunakan oleh PNS yang bersangkutan untuk memenuhi kewajiban
Agama.
• Cuti besar dapat ditangguhkan pelaksanaannya oleh pejabat yang berwenang untuk paling lama
2 tahun, apabila kepentingan dinas mendesak.
7. Selama menjalankan cuti besar PNS yang bersangkutan menerima penghasilan penuh
kecuali tunjangan jabatan.
CUTI SAKIT
PNS yang sakit selama 1 atau 2 hari, harus memberitahukan kepada atasannya.
PNS yang sakit lebih dari 2 hari s.d 14 hari, harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada
pejabat yang berwenang dengan melampirkan surat keterangan dokter.
PNS yang sakit lebih dari 14 hari, harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang
berwenang memberikan cuti dengan melampirkan surat keterangan dokter yang ditunjuk oleh
Menteri Kesehatan.
Cuti sakit diberikan untuk waktu paling lama 1 tahun.
Jangka waktu cuti sakit dpt ditambah untuk waktu paling lama 6 bulan apabila dipandang perlu
berdasarkan surat keterangan dokter yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan.
PNS yang tidak sembuh dari penyakitnya, harus diuji kembali kesehatannya oleh dokter yang
ditunjuk oleh Menteri Kesehatan.
Apabila berdasarkan hasil pengujian kesehatan ybs belum sembuh dari penyakitnya, ybs
diberhentikan dari jabatannya dengan mendapat uang tunggu berdasarkan peraturan perundangan
yang berlaku.
CUTI BERSALIN
1. Untuk persalinan anaknya yang pertama, kedua, ketiga PNS wanita berhak atas cuti bersalin.
2. Untuk persalinan anaknya yang keempat dan seterusnya kepada PNS wanita diberikan cuti
diluar tanggungan negara.
3 Lamanya cuti bersalin tersebut adalah 1 (satu) bulan sebelum dan 2 (dua) bulan sesudah
persalinan.
• Untuk mendapatkan cuti bersalin PNS wanita yang bersangkutan mengajukan permintaan
secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti.
3. • Cuti bersalin diberikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti.
• Selama menjalankan cuti bersalin PNS wanita yang bersangkutan menerima penghasilan
penuh
CUTI KARENA ALASAN PENTING
Yg dimaksud dengan cuti alasan penting adalah cuti karena :
• Ibu, bapak, isteri/suami, anak, adik, kakak, mertua atau menantu sakit keras
atau meninggal dunia.
• Salah seorang anggota keluarga yang dimaksud diatas meninggal dunia dan
menurut ketentuan hukum yang berlaku pns yang bersangkutan harus
mengurus hak-hak dari anggota keluarganya yang meninggal dunia itu.
• Melangsungkan perkawinan yang pertama.
• Alasan penting lainnya yang ditetapkan kemudian oleh Presiden.
5. PNS berhak atas cuti alasan penting
6. Lamanya cuti karena alasan penting ditentukan oleh pejabat yg berwenang memberikan cuti untuk
paling lama 2 bulan.
7. Untuk mendapatkan cuti alasan penting PNS yang bersangkutan mengajukan permintaan secara
tertulis dengan menyebutkan alasan-alasannya kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti.
8. Cuti karena lasan penting diberikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti.
9. Dalam hal yang mendesak sehingga PNS ybs tidak dapat menunggu keputusan dr pejabat yang
berwenang memberikan cuti, maka pejabat yang tertinggi ditempat PNS ybs bekerja dapat
memberikan ijin sementara untuk menjalankan cuti karena alasan penting.
10.Pemberian ijin sementara harus segera diberitahukan kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti
oleh pejabat yang memberikan ijin sementara.
11.Pejabat yang berwenang memberikan cuti setelah menerima pemberitahuan , memberikan cuti alasan
penting kepada PNS ybs.
12.Selama menjalankan cuti karena alasan penting PNS ybs menerima penghasilan penuh.
CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA
Cuti di luar tanggungan Negara dapat diberikan :
1. PNS yg telah bekerja sekurang-kurangnya 5 tahun terus
menerus krn alasan pribadi yg penting & mendesak;
2. Paling lama 3 tahun;
3. Dapat diperpanjang paling lama 1 tahun apabila ada
alasan yang penting untuk memperpanjangnya.
4. Permintaan perpanjangan cuti sudah diajukan sekurang
kurangnya 3 bulan sebelum cuti berakhir.
5. PNS yang telah selesai menjalankan CLTN wajib
melaporkan diri secara tertulis kepada pimpinan
instansi.
Cuti di luar tanggungan Negara hanya dapat diberikan dengan surat keputusan pejabat
yang berwenang, setelah mendapat persetujuan Kepala BKN
PNS yg menjalankan CLTN dibebaskan dari jabatannya.
4. PNS yang menjalankan CLTN tidak berhak menerima pengahasilan dari Negara dan dan
tidak diperhitungkan sebagai masa kerja PNS.
PNS yg telah selesai menjalankan CLTN wajib melaporkan diri secara tertulis kepada
pimpinan instansi.
PNS yg tidak melapor setelah selesai menjalankan CLTN diberhentikan dengan hormat
sebagai PNS
PNS yang terlambat melapor kurang dari 6 bulan dapat dipekerjakan kembali, apabila alasan
keterlambatannya dapat diterima oleh pejabat yang berwenang.
Apabila keterlambatan melapor lebih dari 6 bulan, maka ybs harus diberhentikan dengan hormat
sebagai PNS.
Penempatan kembali PNS yg telah selesai menjalankan CLTN, dilakukan dengan surat keputusan
pejabat yang berwenang setelah mendapat persetujuan Kepala BKN.