Perjanjian kerja antara PT. XX dan PT. YY mengenai penyediaan jasa pengelolaan keamanan di Apartemen ZZ. PT. YY setuju menyediakan 6 personil SATPAM untuk pengamanan 24 jam dan bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban di area tersebut sesuai SOP dan peraturan perundang-undangan. Perjanjian berlaku selama 1 tahun.

1. 1
SURAT PERJANJIAN KERJA
JASA PENGELOLAAN KEAMANAN APARTEMEN
__________________________
antara
PT. _____________________
dan
PT. _____________________
__________________________________________________
(Jln. ..................................................................................)
Periode
................................ s/d ..................................

2. 2
Surat Perjanjian Kerja Jasa Pengelolaan Keamanan (selanjutnya disebut sebagai
“Perjanjian”) ini ditandatangani pada hari .........., tanggal ........, bulan ................, tahun
................................................. (Tgl-Bln-Thn), oleh dan antara:
1. PT. _____________________, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan
dan tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta,
berdomisili di .................................................................................................................,
yang dalam hal ini diwakili oleh .................., selaku Direktur Utama oleh dan
karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT. _____________________ (untuk
selanjutnya disebut sebagai “PIHAK PERTAMA”); dan
2. PT. _____________________, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan
dan tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di
.................................................................................................................................,
yang dalam hal ini diwakili oleh .................., selaku Direktur oleh dan karenanya sah
bertindak untuk dan atas nama PT. _____________________ (untuk selanjutnya
disebut sebagai “PIHAK KEDUA”).
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai “PARA
PIHAK” dan masing-masing sebagai “PIHAK”.
PARA PIHAK sebelumnya menjelaskan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:
A. Bahwa PIHAK KEDUA adalah suatu perusahaan yang bergerak dan melakukan kegiatan
usaha dalam bidang penyediaan jasa pengelolaan keamanan (security management)
termasuk di dalam jasa tersebut adalah penyediaan dan pengelolaan personil SATPAM
(sebagaimana didefinisikan di dalam Perjanjian ini).
B. Bahwa PIHAK PERTAMA membutuhkan jasa pengamanan Apartemen
....................................(sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian ini) dari PIHAK
KEDUA.
C. Bahwa PIHAK PERTAMA dengan ini bermaksud untuk menunjuk dan memberikan
pekerjaan jasa pengelolaan keamanan di lingkungan Apartemen
....................................(sebagaimana didefinisikan di dalam Perjanjian ini) dan/atau lokasi
penjagaan lainnya (apabila ada) kepada PIHAK KEDUA dan sebaliknya PIHAK KEDUA
dengan ini bermaksud untuk menerima penunjukan dan pekerjaan jasa pengelolaan
keamanan di lingkungan Apartemen ....................................(sebagaimana didefinisikan di
dalam Perjanjian ini) dan/atau lokasi penjagaan lainnya (apabila ada) dari PIHAK
PERTAMA sebagaimana tersebut.
Berdasarkan hal-hal tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk mengingatkan diri dalam
Perjanjian dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

3. 3
PASAL 1
RUANG LINGKUP PERJANJIAN
1.1. PIHAK PERTAMA dengan ini setuju menunjuk dan memberikan pekerjaan kepada
PIHAK KEDUA sebagai pengelola keamanan Apartemen ....................................yang
terdiri dari bangunan, tanah, peralatan, material, barang-barang dan fasilitas fisik
lainnya yang dimiliki dan dikelola oleh PIHAK PERTAMA yang terletak dan beralamat
di .............................................................................................. (“Apartemen
..................”) dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur di
dalam Perjanjian ini.
1.2. PIHAK KEDUA dengan ini setuju untuk menerima penunjukan dan pemberian
pekerjaan dari dari PIHAK PERTAMA sebagai pengelola jasa keamanan Apartemen
....................................dan/atau lokasi penjagaan lainnya (apabila ada) dengan syarat-
syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur di dalam Perjanjian ini.
PASAL 2
PEKERJAAN PIHAK KEDUA
2.1. Untuk pengelolaan keamanan Apartemen .................., PIHAK KEDUA akan
menyediakan 6 (enam) orang personil/anggota Satuan Pengamanan (selanjutnya disebut
“SATPAM”).
2.2. Untuk tercapainya tujuan pengamanan yang optimal dan disesuaikan dengan kebutuhan
PIHAK PERTAMA, penambahan yang sifatnya permanen atas jumlah tersebut di atas
dari waktu ke waktu akan ditinjau ulang oleh PIHAK PERTAMA.
2.3. Setiap dan seluruh SATPAM yang dipekerjakan dan/atau ditugaskan oleh PIHAK
KEDUA di lingkungan Apartemen ....................................wajib memakai dan
dilengkapi dengan pakaian seragam beserta kelengkapan standar sesuai dengan Standar
Prosedur dan Operasional SATPAM yang telah disusun oleh PIHAK KEDUA
(selanjutnya disebut “SOP SATPAM”) dan disesuaikan dengan kebijakan PIHAK
PERTAMA dan seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tidak
membebankan segala dan seluruh keperluannya untuk memenuhi hal sebagaimana
tersebut kepada PIHAK PERTAMA.
2.4. Jam kerja personil/anggota SATPAM yang disediakan oleh PIHAK KEDUA di
Apartemen ....................................adalah selama 12 jam (dua belas) jam per-shift,
dengan ketentuan jam kerja pada setiap shift untuk setiap harinya adalah sebagai
berikut:
a. Shift pagi : 08.00 WIB s/d 20.00 WIB
b. Shift malam : 20.00 WIB s/d 08.00 WIB
2.5. PIHAK KEDUA bertanggung jawab terhadap seluruh keamanan Apartemen
....................................selama 24 (dua puluh empat) jam setiap harinya dari hari Senin
sampai dengan hari Minggu termasuk selama hari libur nasional maupun libur
keagaaman selama berlakunya Jangka Waktu Perjanjian ini.

4. 4
2.6. PIHAK PERTAMA mengijinkan setiap personil SATPAM yang sedang bertugas di
Apartemen ....................................untuk memasuki setiap ruangan, lorong dan celah di
dalam Apartemen .................., kecuali terhadap tempat/area yang menurut Perjanjian ini
dilarang oleh PIHAK PERTAMA dan/atau harus memerlukan persetujuan PIHAK
PERTAMA terlebih dahulu untuk memasuki atau melewati tempat/area tersebut.
2.7. Apabila setiap dan/atau seluruh personil/anggota SATPAM tidak hadir dalam waktu ½
(setengah) jam dari jadwal dan/atau shift yang berlaku dan telah ditentukan, maka
PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menyediakan personil/anggota SATPAM
pengganti yang akan tiba di lokasi Apartemen ....................................dalam waktu 2
(dua) jam setelah dilakukannya pemberitahuan oleh PIHAK PERTAMA, sesuai dengan
jadwal dan/atau shift yang berlaku.
2.8. Apabila terjadi kekosongan personil/anggota SATPAM dan/atau personil/anggota
SATPAM yang dipekerjakan dan/atau ditugaskan oleh PIHAK KEDUA di lingkungan
Apartemen ....................................baik karena alasan sakit, ijin, tanpa keterangan
apapun dan/atau alasan lain apapun juga, maka PIHAK KEDUA bertanggung-jawab
dan berkewajiban menempatkan, menugaskan dan mengatur personil/anggota
SATPAM pengganti untuk ditempatkan di lingkungan Apartemen
....................................tanpa mengenakan biaya tambahan apapun kepada PIHAK
PERTAMA.
PASAL 3
JANGKA WAKTU PERJANJIAN
3.1. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal
.............................. s/d tanggal ................................ (selanjutnya disebut “Jangka
Waktu Perjanjian”).
3.2. Apabila selama berlakunya Jangka Waktu Perjanjian ini tidak terjadi sesuatu hal yang
menyebabkan PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi kewajibannya berdasarkan
Perjanjian ini, dan dengan tunduk kepada persetujuan dari PIHAK PERTAMA maka
PIHAK KEDUA dapat mengajukan permohonan perpanjangan Jangka Waktu
Perjanjian dengan melakukan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada
PIHAK PERTAMA dalam jangka waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum
Jangka Waktu Perjanjian berakhir.
PASAL 4
KEWAJIBAN PIHAK KEDUA
4.1. PIHAK KEDUA dengan ini berkewajiban untuk menyediakan setiap dan/atau seluruh
personil/anggota SATPAM untuk dipekerjakan dan/atau ditugaskan di Apartemen
....................................dan/atau lokasi penjagaan lainnya (apabila ada) yang sesuai
dengan kebutuhan PIHAK PERTAMA dan telah mengikuti pelatihan SATPAM dan
telah sesuai dengan dan telah memenuhi seluruh ketentuan hukum dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

5. 5
4.2. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menjaga keamanan dan ketertiban Apartemen
....................................dan/atau lokasi penjagaan lainnya (apabila ada) beserta segala
fasilitasnya dari gangguan keamanan secara umum sebagaimana seharusnya dilakukan
oleh seorang petugas keamanan.
4.3. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk mengatur, menjaga dan mengawasi lingkungan
Apartemen ....................................dan/atau lokasi penjagaan lainnya (apabila ada),
termasuk namun tidak terbatas terhadap situasi lalu lintas kendaraan umum dan/atau
pribadi yang berhenti dan/atau parkir serta keluar dan/atau masuk area kawasan
Apartemen ...................
4.4. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melaksanakan semua program kerja, sistem
keamanan dan keselamatan dengan disiplin dan penuh rasa tanggung jawab sesuai
dengan SOP SATPAM yang berlaku dan seluruh peraturan perundang-undangan yang
berlaku di Negara Republik Indonesia.
4.5. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk mencegah dan/atau melarang orang di lingkungan
Apartemen ....................................yang melakukan tindakan tidak terpuji dan/atau
melanggar hukum, termasuk namun tidak terbatas terhadap: bermain judi, mabuk-
mabukan, memakai obat-obat terlarang dan/atau narkotika, melakukan tindakan asusila
dan/atau perbuatan lainnya yang bertentangan dengan hukum serta peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan/atau norma-norma yang berlaku umum di
masyarakat termasuk namun tidak terbatas kepada norma kesusilaan, kepantasan
dan/atau kesopanan.
4.6. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk memastikan bahwa setiap dan/atau seluruh
personil/anggota SATPAM yang dipekerjakan dan/atau di tugaskan oleh PIHAK
KEDUA di lingkungan Apartemen ....................................dan/atau lokasi penjagaan
lainnya (apabila ada) berkewajiban untuk memakai seragam kerja SATPAM yang
lengkap, bersih dan rapih, dan memakai kartu identitas yang telah ditetapkan secara sah,
sesuai dengan ketentuan SOP SATPAM, peraturan perundang-undangan yang berlaku
dan ketetapan yang telah disepakati oleh PARA PIHAK.
4.7. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menyerahkan setiap dan seluruh salinan
(fotokopi) atas dokumen-dokumen yang terkait dengan aspek hukum dari PIHAK
KEDUA termasuk namun tidak terbatas kepada anggaran dasar perusahaan termasuk
dengan perubahan-perubahannya (apabila ada), seluruh izin-izin umum yang dimiliki
perusahaan (termasuk namun tidak terbatas kepada Tanda Daftar Perusahaan, Nomor
Pokok Wajib Pajak, Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dan lain-lain) dan
seluruh izin-izin khusus yang dimiliki oleh perusahaan (termasuk namun tidak terbatas
kepada izin-izin terkait bidang usaha jasa pengamanan) kepada PIHAK PERTAMA
dalam jangka waktu selambat-lambatnya pada hari yang sama dengan tanggal
ditandatanganinya Perjanjian ini.
4.8. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melakukan pengawasan, pengecekan, dan
pemeriksaan orang dan/atau barang dan/atau dokumen yang keluar dan/atau masuk ke

6. 6
lingkungan Apartemen ....................................dan/atau lokasi penjagaan lainnya
(apabila ada), termasuk namun tidak terbatas terhadap kendaraan yang masuk dan/atau
keluar lingkungan Apartemen ....................................dan/atau lokasi penjagaan lainnya
(apabila ada).
4.9. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melakukan penjagaan, pengamanan, pengawasan,
kontrol dan/atau monitoring terhadap batas dan pagar luar kawasan Apartemen
....................................dan/atau lokasi penjagaan lainnya (apabila ada) untuk langkah
antisipasi terhadap gangguan secara menyeluruh sesuai dengan SOP SATPAM dan
hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4.10. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melakukan koordinasi dengan pihak keamanan di
lingkungan Apartemen ....................................dan/atau lokasi penjagaan lainnya
(apabila ada) dan sekitarnya dan/atau instansi berwenang lainnya termasuk namun tidak
terbatas dengan aparat hukum dan/atau pemerintah baik sipil maupun militer untuk
mendukung keamanan, ketertiban dan kenyamanan PIHAK PERTAMA dan Apartemen
....................................dan/atau lokasi penjagaan lainnya (apabila ada).
4.11. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menjaga keutuhan dan/atau kebersihan semua
fasilitas dan/atau barang milik PIHAK PERTAMA yang terletak di Apartemen
....................................dan/atau lokasi penjagaan lainnya (apabila ada) sehingga
terhindar dari segala macam bentuk kerusakan termasuk tetapi tidak terbatas kepada Pos
SATPAM yang digunakan oleh PIHAK KEDUA.
4.12. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melindungi dan mengikutsertakan seluruh
personil/anggota SATPAM dengan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK)
seperti Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK),
Jaminan Kematian (JK), Jaminan Hari Tua (JHT) dan program jaminan dan/atau
asuransi kecelakaan diri dan kematian dalam hubungan kerja baik untuk di dalam
maupun di luar jam kerja (BUMIDA BUMIPUTERA) sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Terkait
dengan hal tersebut, PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menyerahkan salinan
(fotokopi) atas setiap dokumen-dokumen yang terkait dengan hal tersebut kepada
PIHAK PERTAMA dalam jangka waktu selambat-lambatnya pada hari yang sama
dengan tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini.
4.13. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk memastikan dan memberikan upah kepada setiap
dan seluruh personil/anggota SATPAM yang dipekerjakan dan/atau ditugaskan
dilingkungan Apartemen ....................................dan/atau lokasi penjagaan lainnya
(apabila ada) minimal sesuai dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang telah
ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada setiap tahunnya.
PASAL 5
BIAYA JASA
5.1. Terhadap jasa pengelolaan keamanan yang diberikan oleh PIHAK KEDUA berdasarkan
Perjanjian ini, maka PIHAK PERTAMA dengan ini sepakat untuk memberikan imbalan

7. 7
jasa berupa uang sebesar Rp ...................., -/bulan (.................................................
rupiah per bulan) (selanjutnya disebut “Biaya Jasa”).
5.2. Biaya Jasa belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% (sepuluh
persen).
5.3. Biaya Jasa sebagaimana tersebut adalah sudah termasuk Pajak Penghasilan (PPh) yang
akan ditanggung oleh PIHAK KEDUA dan dipotong secara otomatis oleh PIHAK
PERTAMA.
5.4. Biaya Jasa sebagaimana tersebut adalah sudah termasuk upah lembur dan/atau upah
tambahan dan/atau tunjangan lain dalam bentuk apapun (apabila ada) sebagaimana
diatur di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5.5. Pembayaran Biaya Jasa akan diproses oleh PIHAK PERTAMA dalam jangka waktu
selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak PIHAK KEDUA menyerahkan bukti
kwitansi asli/invoice yang dilengkapi dengan Faktur Pajak pada setiap bulan-nya.
5.6. Pembayaran atas Biaya Jasa dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK
KEDUA melalui mekanisme transfer ke rekening PIHAK KEDUA sebagai berikut:
Bank :
Cabang :
No. Rekening :
Atas Nama :
5.7. Dalam hal PIHAK PERTAMA tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan waktu
yang telah ditentukan sebagaimana ketentuan Pasal 5.5, maka PIHAK PERTAMA
wajib memberikan surat pemberitahuan mengenai sebab keterlambatan pembayaran
Biaya Jasa tersebut kepada PIHAK KEDUA.
5.8. Dalam hal pengurangan personil SATPAM sesuai ketentuan Perjanjian ini, maka Biaya
Jasa akan disesuaikan (dikurangi) dengan perhitungan jumlah personil/anggota
SATPAM yang ditugaskan di Apartemen ....................................dan/atau lokasi
penjagaan lain (apabila ada) yang sesungguhnya.
PASAL 6
KEBERATAN DAN/ATAU KELUHAN PIHAK PERTAMA
6.1. Dalam hal selama berlakunya Jangka Waktu Perjanjian PIHAK KEDUA dan/atau
setiap dan/atau seluruh personil/anggota SATPAM yang dipekerjakan dan/atau
ditugaskan oleh PIHAK KEDUA di lingkungan Apartemen
....................................dan/atau lokasi penjagaan lain (apabila ada) berdasarkan
Perjanjian ini tidak dan/atau belum memenuhi kebutuhan dan/atau standar dari PIHAK
PERTAMA dan/atau dalam hal terjadinya suatu permasalahan yang melibatkan PIHAK
KEDUA dan/atau setiap dan/atau seluruh personil/anggota SATPAM yang
dipekerjakan dan/atau ditugaskan oleh PIHAK KEDUA di lingkungan Apartemen
....................................dan/atau lokasi penjagaan lain (apabila ada) yang menimbulkan

8. 8
ketidaknyamanan dan/atau kerugian bagi PIHAK PERTAMA, maka PIHAK
PERTAMA berhak untuk menyampaikan keberatan dan/atau keluhan-nya kepada
PIHAK KEDUA dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis yang setidak-
tidaknya menjelaskan mengenai duduk permasalahan, penyebab permasalahan dan
solusi yang diminta oleh PIHAK PERTAMA.
6.2. Apabila dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender
terhitung sejak dibuatnya surat pemberitahuan oleh PIHAK PERTAMA, PIHAK
KEDUA tidak memberikan tanggapan dan/atau menyelesaikan permasalahan dan/atau
melaksanakan solusi yang diinginkan oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana diminta
oleh PIHAK PERTAMA dalam surat pemberitahuannya, maka PIHAK PERTAMA
berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak dengan melakukan suatu
pemberitahuan pengakhiran Perjanjian secara tertulis kepada PIHAK KEDUA.
PASAL 7
PENAMBAHAN DAN/ATAU PENGURANGAN PERSONIL
7.1. PARA PIHAK sepakat bahwa apabila diperlukan tambahan personil/anggota SATPAM
yang dikarenakan adanya acara atau event tertentu di dalam lingkungan Apartemen
....................................dan/atau di lokasi aset lain yang dimiliki PIHAK PERTAMA
dan/atau dikarenakan alasan-alasan lainnya, maka PIHAK PERTAMA berhak dan
dapat mengajukan permintaan kepada PIHAK KEDUA untuk menyediakan tambahan
dan/atau melakukan pengurangan personil/anggota SATPAM dan PIHAK KEDUA
berkewajiban untuk menyediakan tambahan dan/atau melakukan pengurangan
personil/anggota SATPAM tersebut sesuai dengan kebutuhan dan permintaan PIHAK
PERTAMA.
7.2. Permintaan pengurangan dan/atau penambahan personil/anggota SATPAM
sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 7 ayat 7.1 tersebut wajib disampaikan oleh
PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari
kalender sebelum tanggal efektif dilakukannya pengurangan dan/atau penambahan
anggota/personil SATPAM tersebut.
7.3. PARA PIHAK sepakat bahwa atas penambahan personil/anggota SATPAM (apabila
ada) sebagaimana tersebut dalam Pasal 7 ayat 7.1 di atas akan dikenakan biaya
tambahan dengan perhitungan sebagai berikut:
a. Anggota SATPAM : Rp _____,-/personil/shift (Tujuh puluh ribu Rupiah per
personil per shift).
b. Komandan Regu : Rp ____,-/personil/shift (Sembilan puluh ribu Rupiah per
personil per shift).
7.4. Atas pengurangan personil/anggota SATPAM tersebut, maka total Biaya Jasa yang
harus dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA juga akan
disesuaikan (dikurangi) dengan jumlah personil/anggota SATPAM yang ada setelah
dilakukannya pengurangan personil SATPAM melalui suatu kesepakatan tertulis.

9. 9
7.5. Untuk menghindari keragu-raguan, shift kerja dari personil/anggota SATPAM
tambahan (apabila ada) yang dipekerjakan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ini akan
mengacu kepada shift kerja SATPAM sebagaimana diatur di dalam Pasal 2 ayat 2.4
Perjanjian ini.
7.6. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melengkapi setiap dan seluruh personil/anggota
SATPAM tambahan (apabila ada) yang ditempatkan di lingkungan Apartemen
....................................berdasarkan ketentuan Pasal 7 ini dengan peralatan dan/atau
perlengkapan yang diperlukan sesuai dengan SOP SATPAM, peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan kesepakatan PARA PIHAK.
PASAL 8
PERALATAN OPERASIONAL
8.1. PIHAK KEDUA berkewajiban menyediakan dan melengkapi setiap dan seluruh
personil/anggota SATPAM yang ditempatkan di lingkungan Apartemen
....................................dan/atau lokasi penjagaan lainnya (apabila ada) dengan peralatan
dan/atau perlengkapan yang diperlukan sesuai dengan SOP SATPAM, peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan kesepakatan PARA PIHAK.
8.2. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk menyediakan tempat atau ruangan khusus di
Apartemen ....................................dan/atau lokasi penjagaan lainnya (apabila ada) untuk
personil/anggota SATPAM yang ditempatkan/ditugaskan PIHAK KEDUA di
Apartemen ....................................dan/atau lokasi penjagaan lainnya (apabila ada).
8.3. PIHAK KEDUA dilarang untuk memakai dan/atau melengkapi setiap dan seluruh
personil/anggota SATPAM yang ditempatkan/ditugaskan di lingkungan Apartemen
....................................dan/atau lokasi penjagaan lainnya (apabila ada) dengan peralatan
dan/atau perlengkapan yang dapat mengancam keselamatan jiwa dan/atau mengganggu
suasana kerja pelaksanaan jasa keamanan dan/atau mengganggu keamanan atau
kenyamanan di Apartemen ....................................dan/atau di lokasi penjagaan lainnya
(apabila ada).
PASAL 9
HUBUNGAN KERJA
9.1. PIHAK PERTAMA mempunyai hak untuk meminta penggantian personil/anggota
SATPAM kepada PIHAK KEDUA dengan alasan apapun yang dapat dipertanggung–
jawabkan oleh PIHAK PERTAMA, dan PIHAK KEDUA berkewajiban untuk segera
mengganti personil/anggota SATPAM tersebut dalam jangka waktu selambat-
lambatnya 2 (dua) hari kerja.
9.2. PIHAK PERTAMA akan menghormati hak dan wewenang PIHAK KEDUA dalam
memberikan peringatan dan/atau sanksi administrasi kepada personil/anggota SATPAM
yang dianggap lalai oleh PIHAK PERTAMA dalam melaksanakan tugas dan
kewajibannya dalam melakukan penjagaan keamanan Apartemen

10. 10
....................................dan/atau lokasi penjagaan lainnya (apabila ada), dan hal tersebut
merupakan masalah internal PIHAK KEDUA.
9.3. PARA PIHAK dapat saling memberikan saran, masukan dan/atau kritik yang bersifat
membangun untuk meningkatkan mutu jasa pengelolaan keamanan PIHAK KEDUA.
PASAL 10
PERNYATAAN DAN JAMINAN PIHAK KEDUA
10.1. PIHAK KEDUA dengan ini sepakat menyatakan dan menjamin:
a. Bahwa setiap dan/atau seluruh personil/anggota SATPAM yang dipekerjakan
dan/atau ditugaskan di Apartemen ....................................dan/atau lokasi penjagaan
lainnya (apabila ada) adalah personil/anggota SATPAM yang telah mengikuti
pelatihan SATPAM dan telah sesuai dan memenuhi seluruh persyaratan yang
diatur di dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
di Negara Republik Indonesia. Salinan (copy) bukti sertifikat pelatihan wajib
dilampirkan dan disampaikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA
sebagai bukti bahwa anggota/personil SATPAM yang ditugaskan di Apartemen
....................................dan/atau lokasi penjagaan lainnya (apabila ada) merupakan
personil/anggota SATPAM yang profesional.
b. Bahwa PIHAK KEDUA dan/atau setiap dan/atau seluruh personil/anggota
SATPAM yang dipekerjakan dan/atau ditugaskan di Apartemen
....................................dan/atau lokasi penjagaan lainnya (apabila ada) akan
menjalankan seluruh kewajiban-kewajiban-nya untuk mengatur, menjaga dan
mengawasi keamanan dan ketertiban di lingkungan Apartemen
....................................dan/atau lokasi penjagaan lainnya (apabila ada) sesuai
dengan ketentuan sebagaimana diatur di dalam Perjanjian ini dan/atau peraturan
perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia / yang berlaku di
area kerjanya.
c. Bahwa PIHAK KEDUA dan/atau setiap dan/atau seluruh personil/anggota
SATPAM yang dipekerjakan dan/atau ditugaskan di Apartemen
....................................dan/atau lokasi penjagaan lainnya (apabila ada) akan
melaksanakan program kerja, sistem keamanan dan keselamatan dengan disiplin
dan penuh rasa tanggung jawab sesuai dengan SOP SATPAM yang berlaku dan
seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik
Indonesia.
d. Bahwa setiap dan/atau seluruh personil/anggota SATPAM yang dipekerjakan
dan/atau di tugaskan oleh PIHAK KEDUA di lingkungan Apartemen
....................................dan/atau lokasi penjagaan lainnya (apabila ada) akan
memakai seragam kerja SATPAM yang lengkap, bersih dan rapih, dan memakai
kartu identitas yang telah ditetapkan secara sah, sesuai dengan ketentuan SOP
SATPAM, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketetapan yang telah
disepakati oleh PARA PIHAK.
e. Bahwa setiap dan/atau seluruh personil/anggota SATPAM yang dipekerjakan
dan/atau di tugaskan oleh PIHAK KEDUA di lingkungan Apartemen
....................................dan/atau lokasi penjagaan lainnya (apabila ada) telah
dilindungi dan diikutsertakan di dalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja

11. 11
(JAMSOSTEK) dan program jaminan dan/atau asuransi kecelakaan diri dan
kematian dalam hubungan kerja baik untuk di dalam maupun di luar jam kerja
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik
Indonesia.
f. Bahwa setiap dan/atau seluruh personil/anggota SATPAM yang dipekerjakan
dan/atau di tugaskan oleh PIHAK KEDUA di lingkungan Apartemen
....................................dan/atau lokasi penjagaan lainnya (apabila ada) akan
dan/atau telah menerima upah minimal sesuai dengan Upah Minimum Provinsi
yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta pada setiap
tahunnya.
g. Bahwa selama berlakunya Jangka Waktu Perjanjian, PIHAK KEDUA dan/atau
setiap dan/atau seluruh personil/anggota SATPAM yang dipekerjakan dan/atau di
tugaskan oleh PIHAK KEDUA di lingkungan Apartemen
....................................dan/atau lokasi penjagaan lainnya (apabila ada) akan
mentaati dan tidak akan melakukan perbuatan dan/atau tindakan yang melanggar
setiap dan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di
Negara Republik Indonesia dan norma-norma umum dan/atau khusus yang berlaku
di masyarakat.
h. Bahwa PIHAK KEDUA dan/atau setiap dan/atau seluruh personil/anggota
SATPAM yang dipekerjakan dan/atau di tugaskan oleh PIHAK KEDUA di
lingkungan Apartemen ....................................dan/atau lokasi penjagaan lainnya
(apabila ada) akan melaksanakan tugas, pekerjaan dan/atau kewajibannya dengan
sebaik-baiknya.
i. Bahwa dalam jangka waktu selambat-lambatnya pada hari yang sama dengan
tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini PIHAK KEDUA akan menyerahkan
kepada PIHAK PERTAMA setiap dan seluruh salinan (fotokopi) atas:
1) dokumen-dokumen yang terkait dengan aspek hukum dari PIHAK KEDUA
termasuk namun tidak terbatas kepada anggaran dasar perusahaan termasuk
dengan perubahan-perubahannya (apabila ada), seluruh izin-izin umum yang
dimiliki perusahaan (termasuk namun tidak terbatas kepada Tanda Daftar
Perusahaan, Nomor Pokok Wajib Pajak, Surat Pengukuhan Pengusaha Kena
Pajak, Tanda Daftar Perusahaan, dan lain-lain) dan seluruh izin-izin khusus
yang dimiliki oleh perusahaan (termasuk namun tidak terbatas kepada izin-
izin terkait bidang usaha jasa pengamanan), surat keterangan kelakuan baik
dari instansi Kepolisian dan Sertifikat SATPAM dan KTA dari Kepolisian
Daerah terhadap setiap dan/atau seluruh personil/anggota SATPAM yang
akan ditempatkan di Apartemen ....................................dan/atau lokasi
penjagaan lainnya (apabila ada); dan
2) dokumen-dokumen yang terkait dengan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
(JAMSOSTEK) seperti Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan
Pemeliharaan Kesehatan (JPK), Jaminan Kematian (JK), Jaminan Hari Tua
(JHT) dan program jaminan dan/atau asuransi kecelakaan diri dan kematian
dalam hubungan kerja baik untuk di dalam maupun di luar jam kerja
(BUMIDA BUMIPUTERA) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dari setiap dan/atau
seluruh personil/anggota SATPAM yang dipekerjakan dan/atau di tugaskan

12. 12
oleh PIHAK KEDUA di lingkungan Apartemen
....................................dan/atau lokasi penjagaan lainnya (apabila ada).
j Bahwa PIHAK KEDUA dan/atau seluruh personil/anggota SATPAM yang
dipekerjakan dan/atau ditugaskan di Apartemen ....................................dan/atau
lokasi penjagaan lainnya (apabila ada) telah memenuhi dan/atau tidak melanggar
dan/atau tidak akan melanggar ketentuan-ketentuan perjanjian-perjanjian yang
telah disepakati oleh PIHAK KEDUA dan/atau seluruh personil/anggota SATPAM
yang dipekerjakan dan/atau ditugaskan di Apartemen
....................................dan/atau lokasi penjagaan lainnya (apabila ada) dengan
pihak ketiga manapun baik yang telah ada sebelum ditandatanganinya Perjanjian
ini dan/atau yang mungkin ada dikemudian hari (apabila ada), termasuk namun
tidak terbatas kepada perjanjian kerjasama, perjanjian kerja, dan/atau dalam bentuk
perjanjian-perjanjian apapun, dan dengan ini PIHAK KEDUA sepakat untuk
bertanggung jawab secara penuh dan membebaskan PIHAK PERTAMA dari
segala tuntutan, permintaan ganti rugi, klaim, gugatan dan/atau upaya hukum
lainnya yang diajukan oleh pihak ketiga manapun dengan alasan apapun yang
diajukan kepada PIHAK KEDUA dan/atau seluruh personil/anggota SATPAM
yang dipekerjakan dan/atau ditugaskan di Apartemen
....................................dan/atau lokasi penjagaan lainnya (apabila ada) yang terkait
dengan kewajiban untuk memenuhi seluruh ketentuan-ketentuan perjanjian yang
telah dan/atau mungkin akan disepakati oleh PIHAK KEDUA dan/atau seluruh
personil/anggota SATPAM yang dipekerjakan dan/atau ditugaskan di Apartemen
....................................dan/atau lokasi penjagaan lainnya (apabila ada) terhadap
pihak ketiga tersebut.
k. Bahwa seluruh informasi, keterangan dan/atau fakta yang diberikan oleh PIHAK
KEDUA kepada PIHAK PERTAMA baik sebelum, saat berlakunya dan/atau
setelah berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian adalah benar, akurat dan tidak ada
informasi, keterangan dan/atau fakta material yang dapat:
1) mempengaruhi keabsahan Perjanjian; dan/atau
2) mempengaruhi keabsahan hubungan kerja PIHAK KEDUA dengan PIHAK
PERTAMA; yang tidak benar dan/atau belum disampaikan PIHAK KEDUA
kepada PIHAK PERTAMA.
10.2. Tanpa mengurangi hak-hak yang dimiliki oleh PIHAK PERTAMA berdasarkan seluruh
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memulihkan kerugian
yang diderita dan/atau menuntut ganti kerugian kepada PIHAK KEDUA, maka dengan
ini PIHAK KEDUA sepakat, menyatakan, menjamin dan berjanji untuk dan akan
bertanggung jawab secara penuh, memberikan ganti kerugian kepada PIHAK
PERTAMA dan membebaskan PIHAK PERTAMA dari segala tuntutan, permintaan
ganti rugi, klaim, gugatan dan/atau upaya hukum lainnya dalam bentuk apapun yang
diajukan oleh pihak ketiga manapun dengan alasan apapun yang diajukan kepada
PIHAK KEDUA, PIHAK KEDUA dan/atau setiap dan/atau seluruh personil/anggota
SATPAM yang dipekerjakan dan/atau di tugaskan oleh PIHAK KEDUA di lingkungan
Apartemen ....................................dan/atau lokasi penjagaan lainnya (apabila ada) yang
timbul dan/atau mungkin timbul di kemudian hari yang terkait dengan keabsahan
dan/atau kebenaran dari setiap dan seluruh pernyataan, jaminan, janji dan/atau
pelanggaran kewajiban dari PIHAK KEDUA dan/atau setiap dan/atau seluruh

13. 13
personil/anggota SATPAM yang dipekerjakan dan/atau di tugaskan oleh PIHAK
KEDUA di lingkungan Apartemen ....................................dan/atau lokasi penjagaan
lainnya (apabila ada) sebagaimana diatur di dalam ketentuan Perjanjian ini.
PASAL 11
FORCE MAJEURE
11.1. Setiap kegagalan dan/atau keterlambatan baik dari PIHAK PERTAMA maupun PIHAK
KEDUA dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan ketentuan-
ketentuan Perjanjian ini, tidak dapat dan tidak akan dianggap sebagai pelanggaran atau
kegagalan terhadap ketentuan Perjanjian apabila pelanggaran atau kegagalan tersebut
disebabkan oleh Force Majeure (sebagaimana didefinisikan di bawah).
11.2. Yang termasuk ke dalam Force Majeure berdasarkan Perjanjian ini adalah setiap
kejadian yang timbul diluar kekuatan dan kekuasaan dari PIHAK yang terkena untuk
mengatasinya sehingga menyebabkan tertundanya atau terhambatnya atau terhalangnya
PIHAK yang mengalami keadaan Force Majeure untuk melaksanakan kewajiban-
kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini yaitu termasuk namun terbatas kepada banjir,
gempa bumi, longsor, perang (baik yang diumumkan maupun tidak diumumkan), krisis
ekonomi secara nasional, peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah.
11.3. Terhadap keadaan Force Majeure, PIHAK yang terkena keadaan Force Majeure wajib
untuk melakukan pemberitahuan secara tertulis mengenai sebab-sebab terjadinya Force
Majeure disertai dengan keterangan tertulis dari pihak yang berwenang untuk itu dalam
waktu selambat-lambatnya 2 (dua) hari kalender setelah terjadinya keadaan Force
Majeure.
11.4. Dalam hal Force Majeure berlangsung selama lebih dari 30 (tiga puluh) hari berturut-
turut, maka PIHAK yang tidak terkena Force Majeure mempunyai hak untuk dapat
mengakhiri Perjanjian ini dengan terlebih dahulu mengadakan pembebasan dan
penyelesaian atas kewajiban PARA PIHAK yang masih tertunggak sampai dengan
tanggal diakhirinya Perjanjian ini.
PASAL 12
KERUSAKAN DAN/ATAU KEHILANGAN
12.1. Apabila terjadi kerusakan dan/atau kehilangan pada aset, peralatan operasional dan/atau
barang lainnya milik PIHAK PERTAMA di Apartemen ....................................dan/atau
lokasi penjagaan lainnya (apabila ada) yang disebabkan oleh kelalaian personil/anggota
SATPAM yang dipekerjakan dan/atau ditugaskan oleh PIHAK KEDUA berdasarkan
Perjanjian ini sehingga menyebabkan kerugian bagi PIHAK PERTAMA, maka PIHAK
KEDUA wajib mengganti, menukar, dan/atau memperbaiki aset, peralatan operasional
dan/atau barang tersebut. Segala biaya yang timbul dari kerusakan dan/atau kehilangan
tersebut ditetapkan sesuai dengan nilai dari kerusakan dan/atau kehilangan aset,
peralatan operasional dan/atau barang milik PIHAK PERTAMA tersebut.

14. 14
12.2. PARA PIHAK sepakat bahwa prosedur permintaan penggantian kerusakan dan/atau
kehilangan aset, peralatan operasional dan/atau barang lainnya di lingkungan
Apartemen ....................................dan/atau lokasi penjagaan lainnya (apabila ada) harus
melalui prosedur sebagai berikut:
a) Setelah ditemukan adanya kerusakan dan/atau kehilangan di area yang masih dalam
lokasi penjagaan di lingkungan Apartemen ....................................dan/atau lokasi
penjagaan lainnya (apabila ada), maka PIHAK PERTAMA segera melaporkannya
kepada PIHAK KEDUA secara lisan maupun tertulis dengan membuat kronologis
kejadian secara detail seperti: waktu kejadian, personil atau regu SATPAM yang
bertugas pada saat kejadian terjadi, jenis kejadian, saksi mata dan bukti-bukti lainnya
yang mendukung dan menguatkan laporan tersebut;
b) Setelah menerima laporan dari PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA akan
melakukan proses hukum dan menyelesaikan kejadian tersebut dengan sebaik–
baiknya.
c) Apabila kerusakan dan/atau kehilangan di lingkungan Apartemen
....................................dan/atau lokasi penjagaan lainnya (apabila ada) terjadi karena
disebabkan kelalaian dan/atau kesalahan dari personil dan/atau regu SATPAM yang
dipekerjakan dan/atau ditugaskan oleh PIHAK KEDUA berdasarkan Perjanjian ini,
maka PIHAK KEDUA wajib melakukan penggantian kerugian atas kerusakan
dan/atau kehilangan kepada PIHAK PERTAMA dalam jangka waktu selambat-
lambatnya 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak tanggal terjadinya kerusakan
dan/atau kehilangan tersebut.
PASAL 13
KERAHASIAAN
13.1. PIHAK KEDUA termasuk para agen dan/atau wakilnya dan/atau personil/anggota
SATPAM yang dipekerjakan dan/atau ditugaskan oleh PIHAK KEDUA berdasarkan
Perjanjian ini dilarang untuk memberikan dokumen, keterangan, pemberitahuan dan
informasi dalam bentuk apapun dan dengan alasan apapun yang berkaitan dengan
PIHAK PERTAMA kepada pihak ketiga manapun, kecuali dengan persetujuan tertulis
terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA.
13.2. Apabila ternyata terbukti PIHAK KEDUA melakukan pelanggaran terhadap ketentuan
Pasal 13 ini, maka PIHAK PERTAMA dapat mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak.
13.3. Dengan tanpa mengurangi hak-hak yang dimiliki oleh PIHAK PERTAMA berdasarkan
Perjanjian ini dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menuntut
dan/atau meminta ganti kerugian dan/atau memulihkan kerugian dalam bentuk apapun
yang diderita PIHAK PERTAMA yang timbul sebagai akibat dari pelanggaran terhadap
ketentuan Pasal 13 yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA
berhak untuk menuntut, mengklaim dan/atau meminta ganti kerugian kepada PIHAK
KEDUA dan PIHAK KEDUA berkewajiban untuk memenuhi tuntutan, klaim dan/atau
permintaan ganti kerugian dari PIHAK PERTAMA sebagaimana tersebut.

15. 15
13.4. PARA PIHAK sepakat bahwa ketentuan dalam pasal ini akan tetap berlaku sampai
dengan 3 (tiga) tahun setelah berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian dan/atau diakhirinya
Perjanjian oleh salah satu PIHAK.
PASAL 14
HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN
14.1. Perjanjian ini tunduk dan hanya dapat ditafsirkan berdasarkan hukum Negara Republik
Indonesia.
14.2. Dalam hal terjadi sengketa dan/atau perselisihan diantara PARA PIHAK sehubungan
dengan dan/atau sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini, maka PARA PIHAK
sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikannya melalui musyawarah dan mufakat.
14.3. Apabila penyelesaian secara musyawarah dan mufakat tidak dapat tercapai dalam
jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal
pertemuan musyawarah pertama kali dilaksanakan oleh PARA PIHAK, maka PARA
PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya sengketa dan/atau perselisihan melalui
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
PASAL 15
PENGAKHIRAN PERJANJIAN
15.1. PARA PIHAK sepakat bahwa Perjanjian ini hanya dapat berakhir atau diakhiri karena
hal-hal sebagai berikut:
a. Berakhir secara otomatis dengan sendirinya apabila Jangka Waktu Perjanjian
telah berakhir dan PARA PIHAK tidak melakukan dan/atau menyepakati
perpanjangan atas Jangka Waktu Perjanjian; atau
b. Diakhiri secara sepihak oleh PIHAK PERTAMA melalui suatu pemberitahuan
secara tertulis, apabila berdasarkan penilaian PIHAK PERTAMA, PIHAK
KEDUA tidak dapat memenuhi sebagian dan/atau seluruh kewajiban-
kewajibannya sebagaimana diatur di dalam Perjanjian ini; atau
c. Diakhiri oleh PIHAK yang tidak terkena keadaan Force Majeure berdasarkan
ketentuan Pasal 11.4 Perjanjian, dalam hal terjadinya keadaan Force Majeure;
atau
d. Diakhiri secara sepihak oleh PIHAK PERTAMA dalam hal terjadinya
pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 13 Perjanjian ini; atau
e. Diakhiri secara sepihak oleh PIHAK PERTAMA berdasarkan ketentuan Pasal 6.2
Perjanjian; atau
f. Diakhiri secara sepihak oleh PIHAK KEDUA dalam hal PIHAK PERTAMA
tidak dapat melaksanakan kewajibannya untuk melaksanakan pembayaran Biaya
Jasa sesuai ketentuan Pasal 5 Perjanjian ini; atau
g. Diakhiri atas dasar kesepakatan tertulis dari PARA PIHAK.
15.2. Dalam hal pengakhiran PERJANJIAN yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal
15.1 huruf b atau c atau d atau e atau f atau g di atas, maka hal tersebut tidak serta merta
menghilangkan kewajiban-kewajiban PARA PIHAK yang masih terhutang kepada

16. 16
PIHAK lainnya sebelum dilakukannya pengakhiran Perjanjian ini dan seluruh risiko
serta kewajiban selanjutnya dari PARA PIHAK yang timbul bukan berdasarkan
Perjanjian ini akan ditanggung oleh masing-masing PIHAK.
15.3. Dalam hal pengakhiran Perjanjian berdasarkan ketentuan Pasal 15 Perjanjian ini, PARA
PIHAK dengan ini sepakat untuk mengesampingkan keberlakuan ketentuan Pasal 1266
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang mengenai diperlukannya keputusan
pengadilan atau hakim untuk pengakhiran Perjanjian ini.
PASAL 16
LAIN-LAIN
16.1. Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, akan diatur
kemudian dalam suatu addendum atas dasar kesepakatan tertulis PARA PIHAK yang
akan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini.
16.2. Perjanjian ini tidak dapat dirubah tanpa persetujuan tertulis PARA PIHAK. Setiap
perubahan terhadap ketentuan Perjanjian ini akan dibuat secara tertulis oleh PARA
PIHAK dalam suatu amandemen yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan
dari Perjanjian ini.
16.3. Tidak ada satu PIHAK pun yang dapat mengalihkan setiap hak atau kewajibannya
berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak lain manapun tanpa persetujuan tertulis terlebih
dahulu dari PIHAK lainnya. Dalam hal pengalihan yang disetujui oleh PIHAK lainnya,
Perjanjian ini akan beralih dan mengikat pengganti haknya yang ditunjuk.
16.4. Dalam hal salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian ini menjadi batal, tidak
berlaku, tidak sah atau tidak dapat diberlakukan, baik seluruhnya atau sebagian
berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan suatu
penetapan dan/atau keputusan pengadilan dan/atau lembaga arbitrase dan/atau instansi
yang berwenang, hal itu tidak akan mempengaruhi keabsahan atau berlakunya
ketentuan-ketentuan lain dari Perjanjian ini. PARA PIHAK akan dan berkewajiban,
dalam setiap kejadian semacam itu, membuat suatu dokumen tambahan sebagaimana
diperlukan untuk dapat memberlakukan dan/atau menggantikan ketentuan-ketentuan
yang menjadi batal, tidak sah atau tidak berlaku tersebut.
16.5. Perjanjian ini merupakan keseluruhan perjanjian di antara PARA PIHAK berkenaan
dengan materi yang diperjanjikan, serta menghapuskan dan membatalkan kesepakatan
dan/atau perjanjian apapun baik secara lisan dan/atau tertulis yang dibuat sebelumnya
oleh PARA PIHAK berkenaan dengan materi yang diperjanjikan.
16.6. Untuk menghindari keragu-raguan, PARA PIHAK sepakat bahwa ketentuan-ketentuan
yang diatur di dalam Pasal 10, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 ayat 15.3 dan Pasal 16 ayat
16.6 Perjanjian akan tetap berlaku meskipun Jangka Waktu Perjanjian telah berakhir
dan/atau Perjanjian telah diakhiri oleh salah satu PIHAK.

17. 17
Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing dibubuhi materai
secukupnya serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.
PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA
PT. _____________________ PT. _____________________
_____________________________
_____________________________
Nama: .................. Nama: ..................
Jabatan: Direktur Utama Jabatan: Direktur