1. TATA CARA
PEMBERIAN CUTI PNS
(PP 11/2017 & Peraturan BKN 24/2017)
DIREKTORAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
1
2. Dasar Hukum
Pasal 341
PP 11/2017 tentang Manajemen PNS
PP 24/1976 tentang Cuti PNS
SE Kepala BAKN Nomor 01/SE/1977
tentang Permintaan dan Pemberian Cuti PNS,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2
3. Pengertian
Cuti
keadaan tidak
masuk kerja yang
diizinkan dalam
jangka waktu
tertentu.
Pejabat Yang
Berwenang
Memberikan Cuti
(PYBMC)
PPK atau pejabat yang
mendapat delegasi
sebagian wewenang
dari PPK untuk
memberikan cuti.
keputusan
pendelegasian
wewenang
pemberian cuti
Tim Penguji
Kesehatan
suatu tim yang
dibentuk oleh Menteri
yang
menyelenggarakan
urusan pemerintahan
di bidang kesehatan
yang beranggotakan
dokter pemerintah
untuk menguji
kesehatan PNS.
3
4. Wewenang
Cuti diberikan oleh PPK
1. menteri di kementerian,
termasuk Jaksa Agung
dan Kapolri;
2. pimpinan lembaga di
LPNK, termasuk Kepala
BIN dan pejabat lain yang
di tentukan oleh
Presiden;
3. Sekjen di sekretariat
lembaga negara dan LNS,
termasuk Sekretaris MA;
4. gubernur di provinsi; dan
5. bupati/walikota di
kabupaten/kota.
PPK dapat
mendelegasikan
sebagian
wewenangnya kepada
pejabat di
lingkungannya untuk
memberikan cuti,
kecuali ditentukan lain
dalam PP ini atau
peraturan perundang-
undangan lainnya.
Cuti bagi PNS yang
ditugaskan pada
lembaga yang bukan
bagian dari K/L
diberikan oleh
pimpinan lembaga ybs
kecuali CLTN.
4
6. POIN-POIN PERUBAHAN PERATURAN
CUTI DALAM PP NOMOR 11 TAHUN 2017
PP Nomor 24 Tahun 1976 PP Nomor 11 Tahun 2017
CUTI TAHUNAN
Pasal 4 ayat (1) :
Pegawai Negeri Sipil yang telah bekerja sekurang-
kurangnya 1 (satu) tahun secara terus menerus berhak
atas cuti tahunan.
Pasal 311 ayat (1) :
PNS dan CPNS yang telah bekerja paling kurang 1
(satu) tahun secara terus menerus berhak atas cuti
tahunan.
Pasal 4 ayat (3) :
Cuti tahunan tidak dapat dipecah-pecah hingga jangka
waktu yang kurang dari 3 (tiga) hari kerja.
Tidak diatur (cuti tahunan boleh 1 (satu) hari).
Pasal 5 :
Cuti tahunan yang akan dijalankan ditempat yang sulit
perhubungannya, maka jangka waktu cuti tahunan
tersebut dapat ditambah untuk paling lama 14 (empat
belas) hari.
Pasal 312 :
Dalam hal hak atas cuti tahunan yang akan digunakan
di tempat yang sulit perhubungannya, jangka waktu
cuti tahunan tersebut dapat ditambah untuk paling
lama 12 (dua belas) hari kalender.
6
7. POIN-POIN PERUBAHAN PERATURAN CUTI DALAM PP NOMOR 11 TAHUN 2017
PP Nomor 24 Tahun 1976 PP Nomor 11 Tahun 2017
CUTI BESAR
Pasal 9 ayat (1) :
Pegawai Negeri Sipil yang telah bekerja sekurang-
kurangnya 6 (enam) tahun secara terus menerus
berhak atas cuti besar yang lamanya 3 (tiga) bulan
Pasal 316 ayat (1) :
PNS yang telah bekerja paling singkat 5 (lima) tahun
secara terus menerus berhak atas cuti besar paling
lama 3 (tiga) bulan.
Pasal 10 :
Cuti besar dapat digunakan oleh Pegawai Negeri Sipil
yang bersangkutan untuk memenuhi kewajiban
agama.
Pasal 316 ayat (2) :
Ketentuan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus
menerus dikecualikan bagi PNS yang masa kerjanya
belum 5 (lima) tahun, untuk kepentingan agama.
Pasal 11 :
Cuti besar dapat ditangguhkan pelaksanaannya oleh
pejabat yang berwenang untuk paling lama 2 (dua)
tahun, apabila kepentingan dinas mendesak.
Pasal 317 :
Hak cuti besar dapat ditangguhkan penggunaannya
oleh PPK atau pejabat yang menerima delegasi
wewenang untuk memberikan hak atas cuti besar
untuk paling lama 1 (satu) tahun apabila kepentingan
dinas mendesak, kecuali untuk kepentingan agama.
Pasal 12 :
Selama menjalankan cuti besar, Pegawai Negeri Sipil
yang bersangkutan menerima penghasilan penuh.
Pasal 318 :
Selama menggunakan hak atas cuti besar, PNS yang
bersangkutan menerima penghasilan PNS. 7
8. POIN-POIN PERUBAHAN PERATURAN CUTI DALAM PP NOMOR 11 TAHUN 2017
PP Nomor 24 Tahun 1976 PP Nomor 11 Tahun 2017
CUTI SAKIT
Pasal 14 ayat (1) :
Pegawai Negeri Sipil yang sakit selama 1 (satu) atau 2 (dua)
hari berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan, bahwa ia
harus memberitahukan kepada atasannya.
Lampiran Peraturan BKN No.24 Tahun 2017
III.C.2.
PNS yang sakit 1 (satu) hari menyampaikan surat
keterangan sakit secara tertulis kepada atasan langsung
dengan melampirkan surat keterangan dokter.
Pasal 14 ayat (2) :
Pegawai Negeri Sipil yang sakit lebih dari 2 (dua) hari
sampai dengan 14 (empat belas) hari berhak atas cuti sakit,
dengan ketentuan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang
bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis
kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti dengan
melampirkan surat keterangan dokter.
Pasal 320 ayat (1) :
PNS yang sakit lebih dari 1 (satu) hari sampai dengan 14
(empat belas) hari berhak atas cuti sakit, dengan
ketentuan PNS yang bersangkutan harus mengajukan
permintaan secara tertulis kepada PPK atau pejabat yang
menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas
cuti sakit dengan melampirkan surat keterangan dokter.
8
9. POIN-POIN PERUBAHAN PERATURAN CUTI DALAM PP NOMOR 11 TAHUN 2017
PP Nomor 24 Tahun 1976 PP Nomor 11 Tahun 2017
CUTI SAKIT
Pasal 14 ayat (3) :
Pegawai Negeri Sipil yang menderita sakit lebih dari 14
(empat belas) hari berhak cuti sakit, dengan ketentuan
bahwa Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan harus
mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat
yang berwenang memberikan cuti dengan melampirkan
surat keterangan dokter yang ditunjuk oleh Menteri
Kesehatan.
Pasal 320 ayat (2) :
PNS yang menderita sakit lebih dari 14 (empat belas) hari
berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan PNS yang
bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis
kepada PPK atau pejabat yang menerima delegasi
wewenang untuk memberikan hak atas cuti sakit dengan
melampirkan surat keterangan dokter pemerintah.
Pasal 17 :
Selama menjalankan cuti sakit sebagaimana dimaksud
dalam Pasal-pasal 14 sampai dengan 16, Pegawai Negeri
Sipil yang bersangkutan menerima penghasilan penuh.
Pasal 323 :
Selama menjalankan cuti sakit, PNS yang bersangkutan
menerima penghasilan PNS.
9
10. POIN-POIN PERUBAHAN PERATURAN CUTI DALAM PP NOMOR 11 TAHUN 2017
PP Nomor 24 Tahun 1976 PP Nomor 11 Tahun 2017
CUTI MELAHIRKAN (sebelumnya CUTI BERSALIN)
Pasal 19 ayat (2) :
Untuk persalinan anaknya yang keempat dan seterusnya,
kepada Pegawai Negeri Sipil wanita diberikan cuti diluar
tanggungan Negara.
Pasal 325 ayat (2) :
Untuk kelahiran anak keempat dan seterusnya, kepada PNS
diberikan cuti besar.
Pasal 19 ayat (3) :
Lamanya cuti-cuti bersalin tersebut dalam ayat (1) dan (2)
adalah 1 (satu) bulan sebelum dan 2 (dua) bulan sesudah
persalinan.
Pasal 325 ayat (3) :
Lamanya cuti melahirkan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) adalah 3 (tiga) bulan.
Pasal 21 :
Selama menjalankan cuti bersalin Pegawai Negeri Sipil
wanita yang bersangkutan menerima penghasilan penuh.
Pasal 327 :
Selama menggunakan hak cuti melahirkan, PNS yang
bersangkutan menerima penghasilan PNS.
10
11. POIN-POIN PERUBAHAN PERATURAN CUTI DALAM PP NOMOR 11 TAHUN 2017
PP Nomor 24 Tahun 1976 PP Nomor 11 Tahun 2017
CUTI KARENA ALASAN PENTING
Pasal 22 :
Yang dimaksud dengan cuti karena alasan penting adalah
cuti karena:
a. ibu, bapak, isteri/suami, anak, adik, kakak, mertua atau
menantu sakit keras atau meninggal dunia;
b. salah seorang anggota keluarga yang dimaksud dalam
huruf a meninggal dunia dan menurut ketentuan hukum
yang berlaku Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan harus
mengurus hak-hak dari anggota keluarganya yang
meninggal dunia itu;
c. melangsungkan perkawinan yang pertama;
d. alasan penting lainnya yang ditetapkan kemudian oleh
Presiden.
Pasal 328 :
PNS berhak atas cuti karena alasan penting, apabila:
a. ibu, bapak, isteri atau suami, anak, adik, kakak, mertua,
atau menantu sakit keras atau meninggal dunia;
b. salah seorang anggota keluarga yang dimaksud dalam
huruf a meninggal dunia, dan menurut peraturan
perundang-undangan PNS yang bersangkutan harus
mengurus hak-hak dari anggota keluarganya yang
meninggal dunia; atau
c. melangsungkan perkawinan.
Pasal 329 :
PNS yang ditempatkan pada perwakilan Republik Indonesia
yang rawan dan/atau berbahaya dapat mengajukan cuti
karena alasan penting guna memulihkan kondisi kejiwaan
PNS yang bersangkutan.
11
12. POIN-POIN PERUBAHAN PERATURAN CUTI DALAM PP NOMOR 11 TAHUN 2017
PP Nomor 24 Tahun 1976 PP Nomor 11 Tahun 2017
CUTI KARENA ALASAN PENTING
Pasal 23 ayat :
(1) Pegawai Negeri Sipil berhak atas cuti karena alasan
penting;
(2) Lamanya cuti karena alasan penting ditentukan oleh
pejabat yang berwenang memberikan cuti untuk paling
lama 2 (dua) bulan.
Pasal 330 :
Lamanya cuti karena alasan penting ditentukan oleh PPK
atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk
memberikan hak atas cuti karena alasan penting paling
lama 1 (satu) bulan.
Pasal 25 :
Selama menjalankan cuti karena alasan penting, Pegawai
Negeri Sipil yang bersangkutan menerima penghasilan
penuh.
Pasal 332 :
Selama menggunakan hak atas cuti karena alasan penting,
PNS yang bersangkutan menerima penghasilan PNS.
12
13. POIN-POIN PERUBAHAN PERATURAN CUTI DALAM PP NOMOR 11 TAHUN 2017
PP Nomor 24 Tahun 1976 PP Nomor 11 Tahun 2017
CUTI BERSAMA
Tidak diatur ( cuti bersama mengurangi cuti tahunan) Pasal 333 :
(1) Presiden dapat menetapkan cuti bersama.
(2) Cuti bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak mengurangi hak cuti tahunan.
(3) PNS yang karena Jabatannya tidak diberikan hak atas
cuti bersama, hak cuti tahunannya ditambah sesuai
dengan jumlah cuti bersama yang tidak diberikan.
(4) Cuti bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
13
14. POIN-POIN PERUBAHAN PERATURAN CUTI DALAM PP NOMOR 11 TAHUN 2017
PP Nomor 24 Tahun 1976 PP Nomor 11 Tahun 2017
CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA
Pasal 27 ayat (1) :
Cuti diluar tanggungan Negara mengakibatkan Pegawai
Negeri Sipil yang bersangkutan dibebaskan dari jabatannya,
kecuali cuti diluar tanggungan Negara sebagaimana
dimaksud dalam pasal 19 ayat (2).
Pasal 335 ayat (1) :
Cuti di luar tanggungan negara mengakibatkan PNS yang
bersangkutan diberhentikan dari Jabatannya.
Tidak diatur Pasal 336 ayat (3) :
PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat
mendelegasikan kewenangan pemberian cuti di luar
tanggungan negara.
Pasal 336 ayat (4) :
Permohonan cuti di luar tanggungan negara sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dapat ditolak.
Pasal 29 ayat (1) :
Selama menjalankan cuti diluar tanggungan Negara,
Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tidak berhak
menerima penghasilan dari Negara.
Pasal 337 ayat (1) :
Selama menjalankan cuti di luar tanggungan negara, PNS
yang bersangkutan tidak menerima penghasilan PNS.
14
15. POIN-POIN PERUBAHAN PERATURAN CUTI DALAM PP NOMOR 11 TAHUN 2017
PP Nomor 24 Tahun 1976 PP Nomor 11 Tahun 2017
CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA
Pasal 30 :
Pegawai Negeri Sipil yang tidak melaporkan diri kembali
kepada instansi induknya setelah habis masa menjalankan
cuti diluar tanggungan Negara diberhentikan dengan
hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
Tidak diatur.
Pasal 31 :
Pegawai Negeri Sipil yang melaporkan diri kembali kepada
instansi induknya setelah habis menjalankan cuti diluar
tanggungan Negara, maka:
a. apabila ada lowongan ditempatkan kembali ;
b. apabila tidak ada lowongan, maka pimpinan instansi yang
bersangkutan melaporkannya kepada Kepala Badan
Administrasi kepegawaian Negara untuk kemungkinan
ditempatkan pada instansi lain;
c. Apabila penempatan dimaksud dalam huruf b tidak
mungkin, maka Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan
diberhentikan dari jabatannya karena kelebihan dengan
mendapatkan hak-hak kepegawaian menurut peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Tidak diatur.
15
16. Selesai CLTN → wajib lapor diri → paling lama 1 bulan
- PPK wajib mengusulkan persetujuan pengaktifan
kembali ke Kepala BKN/Kakanreg BKN
- PPK menetapkan keputusan pengaktifan kembali PNS
PNS yg lapor tetapi tidak dapat dalam jabatan pada
instansi induknya, disalurkan pd instansi lain
→ koordinasi PPK & Kepala BKN
→ mengajukan permintaan pengajuan penyaluran pegawai
→ Kepala BKN menyampaikan jabatan yg lowong
16
17. • dapat dipanggil kembali bekerja apabila kepentingan dinas mendesak
• jangka waktu cuti yang belum dijalankan tetap menjadi hak PNS ybs
CT, CB, CAP
& Cber
• di luar negeri → PPK
• Berlaku Pemberian Izin Sementara
• CS, CM, & CAP juga berlaku terhadap Calon PNS
CT, CB,
CS, CM, CAP
• wajib melaporkan diri secara tertulis kepada instansi induknya
→ paling lama 1 bulan
• Cuti Tahunan → telah bekerja secara terus-menerus
paling singkat 1 tahun sejak diaktifkan kembali
CLTN
KETENTUAN
LAIN-LAIN
17
19. • Diisi oleh BKDIKLATDA
• Tanggal pengajuan harus diisi
• Data diisi sesuai SIMPEG
• MASA KERJA diisi berdasarkan
tanggal pengajuan dikurangi tgl
pengangkatan CPNS (NIP. 123456
123456 1 1234) dikurangi CLTN
• Isi salah satu sesuai dengan cuti yg
akan diajukan dengan tanda
centang (V)
• Lama cuti diisi angka,
hari/bulan/tahun pilih salah satu
(contoh: 3 hari atau 1 bulan atau 1
tahun)
• Diisi tgl mulai dan akhir (contoh:
03 – 05 – 2018 s.d. 20 – 05 – 2018)
19
20. • Diisi sesuai alamat pada saat
menjalankan cuti
• Diisi salah satu dengan tanda
centang (V) sesuai hasil
pertimbangan Kepala SKPD.
Selain “DISETUJUI”,
pertimbangan harus disertai
alasan.
• Diisi BKDIKLATDA
20
21. PENGISIAN CATATAN CUTI (SISA CUTI TAHUNAN)
1. CUTI TAHUNAN
1. N-2 : SISA CUTI 2 TAHUN YANG LALU (2016) >> 0 HARI (Cuti Bersama memotong Cuti Tahunan)
2. N-1 : SISA CUTI 1 TAHUN YANG LALU (2017) >> MAKSIMAL 6 HARI
3. N : SISA CUTI TAHUN INI >> MAKSIMAL 12 HARI
21
22. SIMULASI SISA CUTI TAHUNAN
• TAHUN 2018
• N-2 (2016) = 0 hari (karena Cuti Bersama memotong Cuti Tahunan)
• N-1 (2017) = 6 hari
• N (2018) = 12 hari
• Maksimal pengambilan cuti tahunan di tahun ini 18 hari
• PNS pada tahun 2017 (jatah cuti 11 hari) telah mengambil cuti 7 hari sisa 4 hari maka
perhitungan sisa cuti menjadi:
• N-2 (2016) = 0 hari
• N-1 (2017) = 4 hari
• N (2018) = 12 hari
• Maksimal pengambilan cuti tahun di tahun 2018 ini adalah 16 hari
• Jika pada bulan Januari 2018 sudah mengambil cuti 3 hari, kemudian Maret 2018 akan
mengajukan cuti lagi, maka pengisian sisa cuti tahunan menjadi:
• N-2 = 0 hari
• N-1 = 1 hari
• N = 12 hari
• Sisa cuti yang berkurang dimulai dari sisa cuti 2 tahun lalu, jika sudah habis mengambil
sisa cuti 1 tahun yang lalu, jika sudah habis baru mengambil sisa cuti tahun ini.
22
23. • Cuti Tahunan pada tahun ini HABIS apabila pada tahun ini mengambil
Cuti Besar.
• Jika tahun 2018 dan 2019 tidak mengambil cuti tahunan, maka
penghitungan sisa cuti tahunan tahun 2020 adalah:
• N-2 (2018) = 6 hari
• N-2 (2019) = 6 hari
• N (2020) = 12 hari
• Jika tahun 2018 sudah mengambil cuti tahunan 1 hari, tahun 2019
tidak mengambil cuti tahunan, maka penghitungan sisa cuti tahunan
tahun 2020 adalah:
• N-2 (2018) = 0 hari
• N-1 (2019) = 6 hari
• N (2020) = 12 hari
23
