Contoh Perjanjian Kerja Land Clearing Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 08118887...GLC
Perjanjian ini mengatur kerja sama antara PT XYZ dan CV ABC dalam melakukan pekerjaan land clearing mekanis di areal perkebunan PT XYZ. PT XYZ akan menyerahkan pekerjaan tersebut kepada CV ABC dan membayar biaya pekerjaan secara bulanan berdasarkan prestasi. Perjanjian ini berlaku selama 1 tahun.
Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Terbaru (Beli Perjanjian, ...GLC
Perjanjian kerja sama antara PT. X dan PT. Y untuk melakukan kegiatan penebangan kayu di areal hutan PT. X. PT. Y akan melakukan kegiatan tebang, skidding, pengangkutan kayu sampai log pond dan memuatnya ke kapal. PT. X akan membayar PT. Y berdasarkan volume kayu yang diproduksi. Perjanjian berlaku selama 11 bulan.
Perjanjian Land Clearing, Pembuatan Jalan clean dan Parit (Beli Perjanjian, H...GLC
Surat perjanjian kerja antara PT. A dan PT. B untuk melaksanakan pekerjaan produksi kayu, land clearing, pembuatan jalan dan parit di area perkebunan kelapa sawit seluas ±... ha. Dokumen ini mengatur ruang lingkup pekerjaan, hak dan kewajiban para pihak, syarat pelaksanaan pekerjaan, jangka waktu perjanjian dan cara pembayaran.
Perjanjian Pembuatan Jalan, Parit dan Land Clearing Terbaru (Beli Perjanjian,...GLC
1. Dokumen ini adalah perjanjian kontrak kerja antara PT. A dan PT. B untuk melaksanakan pekerjaan land clearing, pembuatan jalan, dan pembuatan parit di areal perkebunan kelapa sawit seluas beberapa ratus hektar.
2. Perjanjian ini berlaku selama 3 tahun dan mencakup ruang lingkup, hak dan kewajiban para pihak, syarat pelaksanaan pekerjaan, jangka waktu, dan cara pembayaran.
3. PT.
Kontrak ini mengatur jual beli kayu antara PT _____________ dan PT ____________. PT _____________ setuju menjual kayu gmelina ke PT _____________ dengan harga US$ per ton. Pembayaran akan dilakukan dengan uang muka 30% dan sisa 70% dibayar setelah pengiriman kayu sesuai dengan L/C yang dibuka oleh pembeli. Penyerahan kayu dilakukan FOB di atas tongkang/ponton di pelabuhan milik PT _____________.
Contoh Perjanjian Kerja Land Clearing Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 08118887...GLC
Perjanjian ini mengatur kerja sama antara PT XYZ dan CV ABC dalam melakukan pekerjaan land clearing mekanis di areal perkebunan PT XYZ. PT XYZ akan menyerahkan pekerjaan tersebut kepada CV ABC dan membayar biaya pekerjaan secara bulanan berdasarkan prestasi. Perjanjian ini berlaku selama 1 tahun.
Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Terbaru (Beli Perjanjian, ...GLC
Perjanjian kerja sama antara PT. X dan PT. Y untuk melakukan kegiatan penebangan kayu di areal hutan PT. X. PT. Y akan melakukan kegiatan tebang, skidding, pengangkutan kayu sampai log pond dan memuatnya ke kapal. PT. X akan membayar PT. Y berdasarkan volume kayu yang diproduksi. Perjanjian berlaku selama 11 bulan.
Perjanjian Land Clearing, Pembuatan Jalan clean dan Parit (Beli Perjanjian, H...GLC
Surat perjanjian kerja antara PT. A dan PT. B untuk melaksanakan pekerjaan produksi kayu, land clearing, pembuatan jalan dan parit di area perkebunan kelapa sawit seluas ±... ha. Dokumen ini mengatur ruang lingkup pekerjaan, hak dan kewajiban para pihak, syarat pelaksanaan pekerjaan, jangka waktu perjanjian dan cara pembayaran.
Perjanjian Pembuatan Jalan, Parit dan Land Clearing Terbaru (Beli Perjanjian,...GLC
1. Dokumen ini adalah perjanjian kontrak kerja antara PT. A dan PT. B untuk melaksanakan pekerjaan land clearing, pembuatan jalan, dan pembuatan parit di areal perkebunan kelapa sawit seluas beberapa ratus hektar.
2. Perjanjian ini berlaku selama 3 tahun dan mencakup ruang lingkup, hak dan kewajiban para pihak, syarat pelaksanaan pekerjaan, jangka waktu, dan cara pembayaran.
3. PT.
Kontrak ini mengatur jual beli kayu antara PT _____________ dan PT ____________. PT _____________ setuju menjual kayu gmelina ke PT _____________ dengan harga US$ per ton. Pembayaran akan dilakukan dengan uang muka 30% dan sisa 70% dibayar setelah pengiriman kayu sesuai dengan L/C yang dibuka oleh pembeli. Penyerahan kayu dilakukan FOB di atas tongkang/ponton di pelabuhan milik PT _____________.
Contoh Perjanjian Pembayaran Kompensasi Hak Tanah Adat Terbaru (Beli Kontrak,...GLC
Surat ini menyatakan persetujuan masyarakat adat untuk melepas hak atas tanah seluas XX hektar kepada perusahaan PT XXX dengan kompensasi keuangan sebesar Rp. XXX per hektar beserta fasilitasi pembangunan kebun plasma 20% dari luas areal. Masyarakat adat menjamin hak atas tanah tersebut bebas sengketa dan tidak akan menuntut ganti rugi lebih lanjut.
Kontrak Kerja Pemetaan Geologi Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 (WA))GLC
Kontrak ini mengatur kerja sama antara PT. XXX dengan CV. YYY untuk melakukan pemetaan geologi skala 1:2000 di area konsesi PT. XXX seluas ZZZ Ha. Ruang lingkup pekerjaan mencakup pemetaan geologi, pengambilan sampel, dan pelaporan. Biaya pekerjaan sebesar AAA juta yang dibayar dalam dua kali cicilan. Waktu pelaksanaan 15 hari kerja lapangan ditambah 1 minggu untuk pelaporan.
Contoh Surat Perjanjian Kerja Jasa pengamanan Apartemen Terbaru (Beli Perjanj...GLC
Perjanjian kerja antara PT. XX dan PT. YY mengenai penyediaan jasa pengelolaan keamanan di Apartemen ZZ. PT. YY setuju menyediakan 6 personil SATPAM untuk pengamanan 24 jam dan bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban di area tersebut sesuai SOP dan peraturan perundang-undangan. Perjanjian berlaku selama 1 tahun.
Contoh Nota Kesepahaman Pengambilalihan Saham Clean Terbaru (Beli Perjanjian,...GLC
1. Nota kesepahaman ini membahas rencana pengambilalihan saham antara PT. XXX dan PT. YYY.
2. PT. XXX bermaksud membeli seluruh saham PT. YYY. Sebelum pengambilalihan, PT. XXX akan melakukan uji tuntas finansial dan hukum.
3. NOTA KESEPAHAMAN ini berlaku selama 60 hari dan dapat diperpanjang. Jika tidak tercapai kesepakatan, maka NOTA KESEPAHAMAN berakhir.
Contoh Perjanjian Perbaikan Jalan Terbaru Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 0811...GLC
Perjanjian ini mengatur kerjasama perbaikan dan penggunaan jalan antara pihak pertama (developer kawasan industri) dengan pihak kedua (dua perusahaan). Pihak kedua setuju membiayai sebagian biaya perbaikan jalan dan diberikan hak penggunaan jalan selama 10 tahun yang dapat diperpanjang. Kedua belah pihak sepakat membagi tanggung jawab pemeliharaan dan perbaikan jalan. Perjanjian ini mengatur juga penyelesa
Perjanjian ini mengatur kontrak suplai bahan baku kayu antara CV. Risda Zhaahir Pratama dengan Andi Mansur. Andi Mansur setuju menyuplai kayu rimba/jati dari lahannya seluas 0,75 ha kepada CV. Risda Zhaahir Pratama dengan harga yang disepakati. Kedua belah pihak sepakat tentang pembayaran dan masa berlaku kontrak sampai kewajiban terpenuhi.
1. Dokumen ini adalah perjanjian sewa menyewa antara PT Pihak Pertama yang menyewakan Ruangan Unit dan PT Pihak Kedua yang menyewa Ruangan Unit untuk usaha toko selama 5 tahun.
2. PT Pihak Kedua setuju membayar biaya sewa, uang jaminan, biaya layanan, pajak, biaya listrik dan air, serta biaya hukum yang timbul akibat perjanjian ini.
3. Perjanjian ini mengatur syarat dan ketentuan mengen
BERITA ACARA PEMERIKSAAN PRESTASI PEKERJAANRahmat Navis
Berita acara pemeriksaan prestasi pekerjaan proyek antara kontraktor, quantity surveyor, konsultan pengawas, dan pemberi tugas untuk mengevaluasi kemajuan pekerjaan paket tertentu hingga bulan tertentu yang telah mencapai persentase tertentu dari total pekerjaan. Berita acara ditandatangani oleh para pihak yang berkepentingan untuk menjadi bukti pemeriksaan dan persetujuan atas prestasi pekerjaan yang dicapai
Hukum Pertanahan Pasca UU Cipta Kerja PP No 18 Tahun 2021Leks&Co
Hukum Pertanahan Pasca UU Cipta Kerja PP No. 18/2021
Outline
Hak Pengelolaan
Tanah Reklamasi
Hak Atas Tanah
Hak Guna Usaha
Hak Guna Bangunan
Hak Pakai
Pembatalan Hak atas Tanah
Satuan Rumah Susun
Properti untuk Orang Asing
Ruang Atas Tanah dan Ruang Bawah Tanah
Pendaftaran Tanah secara Elektronik
Kawasan dan Tanah Telantar
HPL
Ketentuan mengenai HPL diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (“PP No. 18/2021”)
Sejarah Pengaturan HPL
Sebelum ditetapkannya PP No. 18/2021, ketentuan mengenai HPL disinggung dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah (“PP No. 40/1996”) dan berbagai aturan lain
HPL didefinisikan PP No. 40/1996 sebagai hak menguasai dari Negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya.
Ketentuan mengenai subjek HPL serta tata cara permohonan dan pemberiannya diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 Tentang Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan (“Permenag No. 9/1999”)
PP No. 18/2021 juga memberikan definisi HPL sebagai hak menguasai dari Negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang HPL
HPL dapat berasal dari (i) tanah negara dan (i) tanah ulayat.
HPL di atas tanah negara diberikan sepanjang tugas pokok dan fungsinya langsung berhubungan dengan pengelolaan tanah
Contoh Perjanjian Kesepakatan Uang Tali Asih Hak Ulayat (Beli Perjanjian, Hub...GLC
Kesepakatan ini membahas kerjasama antara PT. __ dan Masyarakat __ dalam rangka pengembangan masyarakat. PT. __ setuju memberikan uang tali asih kepada masyarakat atas bekas tanah ulayat selama beberapa tahun. Masyarakat menyatakan mendukung kegiatan PT. __ di lahan HGU dan tidak akan mengganggu. Kesepakatan ini berlaku selama beberapa tahun.
20050105 berita acara_serah_terima_akhir_pekerjaan_2wahana_dc
Dokumen ini berisi berita acara serah terima akhir pekerjaan antara pihak pertama (pemerintah) dan pihak kedua (kontraktor) setelah pekerjaan konstruksi jalan selesai dilaksanakan. Pihak kedua menyerahkan hasil pekerjaan kepada pihak pertama dan pihak pertama menerimanya. Pekerjaan dinyatakan selesai pada tanggal tertentu sehingga seluruh kewajiban kontraktor berakhir.
PERJANJIAN JASA PEMANFAATAN PERALATAN TEKNIK LOGGING GEOFISIKA (Beli Perjanji...GLC
1. Dokumen ini adalah kontrak antara PT. XXX dan CV. YYY untuk jasa pemanfaatan peralatan teknik logging geofisika. Kontrak ini berlaku selama 2 bulan dan mencakup biaya sewa peralatan, operator, dan pekerjaan logging. Kontrak ini juga mengatur hak dan kewajiban para pihak, pembayaran, penyelesaian gangguan, dan ketentuan lainnya.
Perjanjian Penataan Batas Areal Kerja IUPHHK Pada Hutan Tanaman Industri (Bel...GLC
Perjanjian ini membahas kerja sama antara PT.xxx dengan PT.yyy untuk melakukan penataan batas areal kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu milik PT.xxx. Pekerjaan ini meliputi pengukuran dan penandabatasan sepanjang xx Km yang harus diselesaikan PT.yyy dalam waktu 90 hari. Perjanjian ini mengatur mekanisme pembayaran, hak dan kewajiban para pihak, sanksi pelanggaran, serta ketentuan pengakhir
Contoh Perjanjian Pembayaran Kompensasi Hak Tanah Adat Terbaru (Beli Kontrak,...GLC
Surat ini menyatakan persetujuan masyarakat adat untuk melepas hak atas tanah seluas XX hektar kepada perusahaan PT XXX dengan kompensasi keuangan sebesar Rp. XXX per hektar beserta fasilitasi pembangunan kebun plasma 20% dari luas areal. Masyarakat adat menjamin hak atas tanah tersebut bebas sengketa dan tidak akan menuntut ganti rugi lebih lanjut.
Kontrak Kerja Pemetaan Geologi Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 (WA))GLC
Kontrak ini mengatur kerja sama antara PT. XXX dengan CV. YYY untuk melakukan pemetaan geologi skala 1:2000 di area konsesi PT. XXX seluas ZZZ Ha. Ruang lingkup pekerjaan mencakup pemetaan geologi, pengambilan sampel, dan pelaporan. Biaya pekerjaan sebesar AAA juta yang dibayar dalam dua kali cicilan. Waktu pelaksanaan 15 hari kerja lapangan ditambah 1 minggu untuk pelaporan.
Contoh Surat Perjanjian Kerja Jasa pengamanan Apartemen Terbaru (Beli Perjanj...GLC
Perjanjian kerja antara PT. XX dan PT. YY mengenai penyediaan jasa pengelolaan keamanan di Apartemen ZZ. PT. YY setuju menyediakan 6 personil SATPAM untuk pengamanan 24 jam dan bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban di area tersebut sesuai SOP dan peraturan perundang-undangan. Perjanjian berlaku selama 1 tahun.
Contoh Nota Kesepahaman Pengambilalihan Saham Clean Terbaru (Beli Perjanjian,...GLC
1. Nota kesepahaman ini membahas rencana pengambilalihan saham antara PT. XXX dan PT. YYY.
2. PT. XXX bermaksud membeli seluruh saham PT. YYY. Sebelum pengambilalihan, PT. XXX akan melakukan uji tuntas finansial dan hukum.
3. NOTA KESEPAHAMAN ini berlaku selama 60 hari dan dapat diperpanjang. Jika tidak tercapai kesepakatan, maka NOTA KESEPAHAMAN berakhir.
Contoh Perjanjian Perbaikan Jalan Terbaru Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 0811...GLC
Perjanjian ini mengatur kerjasama perbaikan dan penggunaan jalan antara pihak pertama (developer kawasan industri) dengan pihak kedua (dua perusahaan). Pihak kedua setuju membiayai sebagian biaya perbaikan jalan dan diberikan hak penggunaan jalan selama 10 tahun yang dapat diperpanjang. Kedua belah pihak sepakat membagi tanggung jawab pemeliharaan dan perbaikan jalan. Perjanjian ini mengatur juga penyelesa
Perjanjian ini mengatur kontrak suplai bahan baku kayu antara CV. Risda Zhaahir Pratama dengan Andi Mansur. Andi Mansur setuju menyuplai kayu rimba/jati dari lahannya seluas 0,75 ha kepada CV. Risda Zhaahir Pratama dengan harga yang disepakati. Kedua belah pihak sepakat tentang pembayaran dan masa berlaku kontrak sampai kewajiban terpenuhi.
1. Dokumen ini adalah perjanjian sewa menyewa antara PT Pihak Pertama yang menyewakan Ruangan Unit dan PT Pihak Kedua yang menyewa Ruangan Unit untuk usaha toko selama 5 tahun.
2. PT Pihak Kedua setuju membayar biaya sewa, uang jaminan, biaya layanan, pajak, biaya listrik dan air, serta biaya hukum yang timbul akibat perjanjian ini.
3. Perjanjian ini mengatur syarat dan ketentuan mengen
BERITA ACARA PEMERIKSAAN PRESTASI PEKERJAANRahmat Navis
Berita acara pemeriksaan prestasi pekerjaan proyek antara kontraktor, quantity surveyor, konsultan pengawas, dan pemberi tugas untuk mengevaluasi kemajuan pekerjaan paket tertentu hingga bulan tertentu yang telah mencapai persentase tertentu dari total pekerjaan. Berita acara ditandatangani oleh para pihak yang berkepentingan untuk menjadi bukti pemeriksaan dan persetujuan atas prestasi pekerjaan yang dicapai
Hukum Pertanahan Pasca UU Cipta Kerja PP No 18 Tahun 2021Leks&Co
Hukum Pertanahan Pasca UU Cipta Kerja PP No. 18/2021
Outline
Hak Pengelolaan
Tanah Reklamasi
Hak Atas Tanah
Hak Guna Usaha
Hak Guna Bangunan
Hak Pakai
Pembatalan Hak atas Tanah
Satuan Rumah Susun
Properti untuk Orang Asing
Ruang Atas Tanah dan Ruang Bawah Tanah
Pendaftaran Tanah secara Elektronik
Kawasan dan Tanah Telantar
HPL
Ketentuan mengenai HPL diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (“PP No. 18/2021”)
Sejarah Pengaturan HPL
Sebelum ditetapkannya PP No. 18/2021, ketentuan mengenai HPL disinggung dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah (“PP No. 40/1996”) dan berbagai aturan lain
HPL didefinisikan PP No. 40/1996 sebagai hak menguasai dari Negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya.
Ketentuan mengenai subjek HPL serta tata cara permohonan dan pemberiannya diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 Tentang Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan (“Permenag No. 9/1999”)
PP No. 18/2021 juga memberikan definisi HPL sebagai hak menguasai dari Negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang HPL
HPL dapat berasal dari (i) tanah negara dan (i) tanah ulayat.
HPL di atas tanah negara diberikan sepanjang tugas pokok dan fungsinya langsung berhubungan dengan pengelolaan tanah
Contoh Perjanjian Kesepakatan Uang Tali Asih Hak Ulayat (Beli Perjanjian, Hub...GLC
Kesepakatan ini membahas kerjasama antara PT. __ dan Masyarakat __ dalam rangka pengembangan masyarakat. PT. __ setuju memberikan uang tali asih kepada masyarakat atas bekas tanah ulayat selama beberapa tahun. Masyarakat menyatakan mendukung kegiatan PT. __ di lahan HGU dan tidak akan mengganggu. Kesepakatan ini berlaku selama beberapa tahun.
20050105 berita acara_serah_terima_akhir_pekerjaan_2wahana_dc
Dokumen ini berisi berita acara serah terima akhir pekerjaan antara pihak pertama (pemerintah) dan pihak kedua (kontraktor) setelah pekerjaan konstruksi jalan selesai dilaksanakan. Pihak kedua menyerahkan hasil pekerjaan kepada pihak pertama dan pihak pertama menerimanya. Pekerjaan dinyatakan selesai pada tanggal tertentu sehingga seluruh kewajiban kontraktor berakhir.
PERJANJIAN JASA PEMANFAATAN PERALATAN TEKNIK LOGGING GEOFISIKA (Beli Perjanji...GLC
1. Dokumen ini adalah kontrak antara PT. XXX dan CV. YYY untuk jasa pemanfaatan peralatan teknik logging geofisika. Kontrak ini berlaku selama 2 bulan dan mencakup biaya sewa peralatan, operator, dan pekerjaan logging. Kontrak ini juga mengatur hak dan kewajiban para pihak, pembayaran, penyelesaian gangguan, dan ketentuan lainnya.
Perjanjian Penataan Batas Areal Kerja IUPHHK Pada Hutan Tanaman Industri (Bel...GLC
Perjanjian ini membahas kerja sama antara PT.xxx dengan PT.yyy untuk melakukan penataan batas areal kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu milik PT.xxx. Pekerjaan ini meliputi pengukuran dan penandabatasan sepanjang xx Km yang harus diselesaikan PT.yyy dalam waktu 90 hari. Perjanjian ini mengatur mekanisme pembayaran, hak dan kewajiban para pihak, sanksi pelanggaran, serta ketentuan pengakhir
Perjanjian ini membahas kerjasama antara PT XYZ dengan suatu perusahaan untuk melakukan survei kelayakan lahan seluas beberapa ratus hektar untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit. Perjanjian ini mengatur ruang lingkup pekerjaan, jangka waktu, biaya, hak dan kewajiban para pihak, sanksi, penyelesaian sengketa, dan ketentuan pengakhiran perjanjian.
Contoh Perjanjian Penyediaan Jasa Green Termite Management System (Beli Perja...GLC
Kontrak ini mengatur kerja sama antara PT. A dan PT. B dalam melakukan perlindungan dan pemusnahan koloni rayap di sebuah gedung milik PT. B menggunakan teknologi Green Termite Management System milik PT. A selama 3 tahun. Kontrak ini mengatur ruang lingkup pekerjaan, jangka waktu, biaya dan mekanisme pembayaran, hak dan kewajiban para pihak, serta jaminan atas teknologi yang digunakan.
Perjanjian ini membahas pengangkutan batubara antara PT. X dan PT. Y. PT. X akan menyediakan truk untuk mengangkut batubara dari area tambang PT. Y ke tempat penyerahan yang ditentukan. Biaya pengangkutan sebesar Rp__ per ton. Perjanjian berlaku selama masih ada produksi batubara PT. Y. PT. X bertanggung jawab atas pengangkutan batubara secara aman dan memastikan jumlah yang tiba sama dengan yang diang
Pedoman ini memberikan panduan pelaksanaan pondasi cerucuk kayu di atas tanah lembek dan tanah gambut. Terdapat ketentuan umum seperti keadaan medan, bahan yang digunakan, serta teknik pelaksanaan meliputi peralatan, bahan, dan cara pelaksanaan mulai dari persiapan, pemancangan cerucuk, hingga penimbunan material.
1. Surat perjanjian ini membahas kerja sama antara PT. Perusahaan dengan konsultan untuk menyusun dokumen AMDAL hauling road. Lingkup pekerjaan mencakup pengambilan data, analisis, penyusunan, dan presentasi dokumen AMDAL.
2. Biaya pekerjaan sebesar Rp. xxx dibayar dalam 4 tahap. Masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban tertentu sesuai ruang lingkup pekerjaan. Perjanjian ber
Permohonan izin prinsip pengolahan dan pemurnian batubara diajukan kepada Menteri ESDM. Permohonan tersebut berisi profil perusahaan, daftar tenaga ahli, peralatan, keuangan, dan rencana kerja tahunan untuk memperoleh izin pengolahan dan pemurnian batubara.
Draft Perjanjian Ganti Rugi/Indemnity Agreement kami menyediakan solusi hukum komprehensif bagi individu atau entitas yang ingin mengamankan transaksi atau kerjasama mereka dari potensi risiko finansial dan legal. Perjanjian ini dirancang dengan kejelian untuk menawarkan perlindungan maksimal kepada pihak yang memindahkan risiko (Indemnitor) dan pihak yang dilindungi (Indemnitee).
Fitur Utama:
Ketentuan Jelas dan Mendetail: Meliputi semua aspek esensial dari perjanjian ganti rugi, termasuk definisi kerugian, prosedur klaim, dan mekanisme penyelesaian sengketa, untuk memastikan tidak ada keambiguan yang bisa menimbulkan konflik di kemudian hari.
Fleksibel dan Mudah Disesuaikan: Struktur perjanjian dirancang untuk memudahkan penyesuaian sesuai dengan kebutuhan spesifik transaksi atau kerjasama Anda, baik itu dalam konteks bisnis, konstruksi, properti, atau kegiatan lain yang melibatkan risiko finansial.
Klausul Perlindungan Komprehensif: Menyertakan klausul-klausul penting yang melindungi hak dan kewajiban kedua belah pihak, termasuk klausul mengenai ganti rugi, batasan tanggung jawab, dan pengecualian.
Penyelesaian Sengketa: Menawarkan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, termasuk mediasi dan arbitrase, untuk menyelesaikan perselisihan dengan cara yang lebih efisien dan ekonomis.
Manfaat:
Perlindungan Finansial: Lindungi aset dan keuangan Anda dari klaim dan tuntutan hukum yang tidak terduga.
Ketentuan Legal yang Kuat: Dibuat oleh ahli hukum dengan pertimbangan aspek legal terkini, memastikan dokumen yang andal dan up-to-date.
Mengurangi Risiko: Mengidentifikasi, mengalokasikan, dan mengurangi risiko terkait dengan operasi bisnis Anda, memberikan ketenangan pikiran dalam menjalankan kegiatan usaha.
Kemudahan Penggunaan: Disertai dengan panduan penggunaan yang memudahkan Anda untuk mengimplementasikan dan menyesuaikan perjanjian sesuai kebutuhan.
Perjanjian Ganti Rugi/Indemnity Agreement kami adalah investasi hukum yang cerdas untuk melindungi bisnis dan kegiatan Anda dari risiko tidak terduga. Dengan draft ini, Anda dapat memfokuskan energi pada pengembangan bisnis sambil memastikan keamanan dan kestabilan finansial Anda terjaga.
Keputusan Sirkuler ini memberikan persetujuan kepada Direktur Perseroan untuk meminjam dana sebesar US$5 juta dari pihak ketiga dan menjaminkan aset Perseroan sebagai jaminan pinjaman, serta memberikan wewenang untuk menandatangani dokumen terkait pinjaman dan jaminan aset.
Dokumen tersebut merupakan daftar pemegang saham PT Suka Suka yang mencantumkan nama Jennifer Lopez, Beyonce Knowles, dan Britney Spears sebagai pemegang saham beserta alamat mereka. Daftar tersebut juga menyertakan informasi jumlah dan nilai nominal saham yang dimiliki oleh ketiga pemegang saham tersebut.
Perjanjian ini mengatur kerja sama antara PT XYZ dengan individu/badan hukum sebagai subkontraktor untuk pengembangan desain UI/UX dan aplikasi digital. Lingkup pekerjaan mencakup pengembangan prototype UI/UX, website, aplikasi web, dan mobile app. Dokumen ini mengatur hak dan kewajiban para pihak, mekanisme perubahan lingkup pekerjaan, jadwal dan garansi, serta ketentuan pembayaran.
TEMPLATE PERJANJIAN KERJASAMA PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN LAYANAN APLIKASI DIG...GLC
Perjanjian kerjasama antara dua perusahaan untuk melaksanakan proyek pengembangan teknologi dan layanan digital, mencakup lingkup pekerjaan seperti pengembangan perangkat lunak, desain antarmuka pengguna, dan pengujian produk. Perjanjian ini mengatur jadwal, mekanisme perubahan lingkup pekerjaan, dan garansi selama enam bulan.
Perjanjian Kerjasama Ekslusif Penanaman Modal dan Pendirian PT.docxGLC
Untuk membeli draft ini, silahkan klik link di bawah ini:
https://www.sdkpermit.com/products/Perjanjian-Kerjasama-Eksklusif-dalam-Manajemen-Investasi-dan-Pendirian-Perseroan-Terbatas-p570989510
Perjanjian ini mengatur hubungan kerja antara seorang konsultan individu dengan sebuah perusahaan. Konsultan akan bekerja sebagai penasehat perusahaan di suatu negara dan melapor ke penyelia tertentu. Perjanjian ini mengatur masa kerja, remunerasi, fasilitas, pajak, status konsultan sebagai kontraktor independen, serta pengakhiran perjanjian."
The document is PT Pertamina's 2021 Sustainability Report. It provides an overview of the company's sustainability performance and commitments. Some key points include:
- It discusses Pertamina's long-term ambition and 10 sustainability focuses relating to energizing the nation, environment, communities, employees and integrity.
- The report outlines Pertamina's sustainability strategy, management support, global initiatives and policies on energy transition and human rights.
- It provides details on Pertamina's economic, social and environmental impacts in 2021 including on climate change, communities, employees and ethics.
- The report discloses performance data and describes programs relating to innovation, local procurement, health/safety
Perjanjian ini mengatur hubungan antara pemegang polis dan pialang asuransi. Pialang asuransi akan memberikan layanan konsultasi produk asuransi dan pengurusan polis dan klaim kepada pemegang polis. Kedua belah pihak memiliki hak dan kewajiban tertentu seperti pemegang polis harus membayar premi tepat waktu sedangkan pialang asuransi harus menjaga kerahasiaan informasi pemegang polis.
CONTRACT FOR SOIL INVESTIGATION_CLEAN DRAFT.docxGLC
This 7-page document is a sub-contract agreement between two companies, PT. XXX and PT. YYY, for soil investigation works on a biomass power plant and chipmill project.
The key points are:
1) PT. XXX hires PT. YYY to perform soil testing including CPT, boreholes, sampling, and reporting.
2) The scope of work, schedule, and payment terms are defined, with PT. YYY to be paid Rp294 million in three installments tied to milestones.
3) Standard terms are included regarding changes, governing law, termination, force majeure, taxes, notices, and general provisions.
The document
NOTA KESEPAHAMAN PENGAMBILALIHAN SAHAM-CLEAN DRAFT.docxGLC
1. Nota kesepahaman ini membahas rencana pengambilalihan saham antara PT. Perusahaan Pertama dan PT. Perusahaan Kedua.
2. PT. Perusahaan Pertama bermaksud membeli seluruh saham PT. Perusahaan Kedua setelah dilakukan uji tuntas finansial dan hukum.
3. Nota ini mengatur kewajiban para pihak, harga, jangka waktu, kerahasiaan informasi, dan penyelesaian sengketa melal
Draft perjanjian jual beli aset billingual cleanGLC
Draft perjanjian jual beli aset billingual - Gedung dan Tanah.
Anda bisa membeli perjanjian ini melalui link di bawah ini:
https://sdklegal.company.site/products/Template-Perjanjian-Jual-Beli-Aset-Tanah-dan-Bangunan-billingual-English-and-Bahasa-Indonesia-p524885725
Perjanjian pemberian hutang dan pengakuan hutang simpleGLC
Perjanjian ini mengatur hutang yang diberikan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua. Pihak Kedua mengakui hutang dan bersedia melunasi hutang secara bertahap setiap bulan melalui transfer ke rekening Pihak Pertama. Jika terlambat bayar lebih dari 3 bulan, Pihak Pertama berhak menuntut secara hukum. Perjanjian berlaku sampai hutang lunas dibuktikan dengan surat keterangan lunas.
Contoh Perjanjian Penunjukan Distributor. Beli perjanjian ini melalui link ini:
https://sdklegal.company.site/products/Template-Perjanjian-Penunjukan-Distributor-p524911300
Dokumen ini memberikan kuasa kepada sebuah perusahaan untuk menjual saham milik sebuah perusahaan lain atas nama pemberi kuasa. Pemberi kuasa memberikan hak yang tidak dapat ditarik kembali kepada penerima kuasa untuk mengambil tindakan penjualan saham, menandatangani dokumen terkait, dan melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk penjualan saham tersebut. Kuasa ini tidak dapat dibatalk
(1) This irrevocable power of attorney grants full authorization to an attorney to sell shares on behalf of the authorizer.
(2) The authorizer is the legal holder of existing shares in a company, as well as any additional shares acquired in the future.
(3) The attorney is empowered to take any actions needed to sell the shares, including signing documents, notifying the company, and negotiating contracts for the sale or transfer of the shares.
1. 1
SURAT PERJANJIAN KERJA
TENTANG
PENEBANGAN, PENGANGKUTAN KAYU HTI
DI ________________________
________________
ANTARA
PT. ________________
DENGAN
PT. ___________________
Nomor: ________________________
Surat Perjanjian Kerja Tentang Penebangan, Pengangkutan Kayu HTI Di
................................................................. antara PT. ________________ Dengan PT.
___________________ Nomor:___________________ (“PERJANJIAN”) ini dibuat dan
ditandatangani pada hari ini ............., tanggal ............., bulan ............., tahun
........................... (Tgl – Bln – Thn), oleh dan antara:
1. PT. ________________, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan
tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia, yang beralamat di
......................................................., dalam hal ini diwakili oleh .................. selaku
Direktur oleh dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT.
________________, untuk selanjutnya disebut sebagai “PIHAK PERTAMA”; dan
2. PT. ___________________, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan
tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia, yang beralamat di
.............................................................................., dalam hal ini diwakili oleh
.................. selaku Direktur oleh dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT.
___________________, untuk selanjutnya disebut sebagai “PIHAK KEDUA”.
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai “PARA
PIHAK” dan masing-masing sebagai “PIHAK”.
PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:
A. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah pemegang yang sah Hak Pengusahaan Hutan
Tanaman Industri (“HPHTI”) seluas_____ ha yang terletak di
..............................................................
B. Bahwa sehubungan dengan HPHTI, PIHAK PERTAMA bermaksud untuk menunjuk
PIHAK KEDUA melakukan pekerjaan di areal HPHTI PIHAK PERTAMA berupa
penebangan dan pengangkutan kayu Hutan Tanaman Industri (“HTI”)
(“PEKERJAAN”).
C. Bahwa PIHAK KEDUA bersedia dan sanggup untuk melaksanakan PEKERJAAN dari
PIHAK PERTAMA dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam
PERJANJIAN ini.
2. 2
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk mengikatkan
diri dalam PERJANJIAN dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
PASAL 1
RUANG LINGKUP PERJANJIAN
1. PIHAK PERTAMA dengan ini menunjuk PIHAK KEDUA untuk melaksanakan
PEKERJAAN dan PIHAK KEDUA dengan ini bersedia dan sanggup untuk
melaksanakan PEKERJAAN dengan ruang lingkup sebagai berikut :
a. Nama kegiatan: Penebangan dan pengangkutan kayu di areal HPHTI
PIHAK PERTAMA
b. Jenis Kayu : ........................... (..................).
c. Ukuran : Diameter ...... cm up dan panjang kelipatan ....... meter.
d. Target volume : Minimal ................ metric ton/ per bulan.
2. Untuk pelaksanaan PEKERJAAN, PIHAK PERTAMA akan memberikan kepada
PIHAK KEDUA Surat Perintah Kerja (SPK) dengan ketentuan sebagai berikut:
a. PIHAK PERTAMA akan memberikan SPK pertama kepada PIHAK KEDUA
paling lambat dalam waktu 20 (dua puluh) hari sejak ditandatanganinya
PERJANJIAN ini atau setelah PIHAK KEDUA selesai mobilisasi alat penebangan
di areal HPHTI PIHAK PERTAMA.
b. Setiap SPK yang diterbitkan oleh PIHAK PERTAMA hanya berlaku untuk jangka
waktu maksimal 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal diterbitkannya SPK oleh
PIHAK PERTAMA.
c. Hal-hal lain yang tidak diatur atau belum diatur dalam PERJANJIAN ini akan
diatur oleh SPK secara tersendiri.
d. Apabila ketentuan yang diatur dalam PERJANJIAN ini bertentangan dengan
ketentuan yang diatur dalam SPK, maka yang berlaku adalah ketentuan yang diatur
dalam ____________
3. Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak SPK diterbitkan oleh PIHAK
PERTAMA maka PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kewajibannya sebagaimana
diatur dalam SPK dan PERJAJIAN ini.
3. 3
PASAL 2
JANGKA WAKTU PERJANJIAN
1. Jangka waktu perjanjian ini berlaku untuk 2 (dua) tahun terhitung sejak
ditandatanganinya PERJANJIAN ini oleh PARA PIHAK (“JANGKA WAKTU
PERJANJIAN”).
2. JANGKA WAKTU PERJANJIAN dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan
PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam addendum.
PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK
1. PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban sebagai berikut:
a. Menyusun dan menyelesaikan RKT tebangan 2013 kepada Dinas Kehutanan
Propinsi ........................;
b. Menetapkan blok/petak/anak petak yang akan ditebang oleh PIHAK KEDUA;
c. Memproses dan menyelesaikan Tata Usaha Kayu (TUK) dan Faktur Angkutan
Kayu Bulat (FAKB);
d. Memberikan bimbingan dan Arahan Pelaksanaan Tebangan, pengumpulan kayu di
TPN, pengangkutan kayu di TPK penimbangan atau pengukuran volume kayu,
pemuatan kayu ke atas truk dan lain-lain;
e. Menetapkan lokasi TPN, TPK dan Base Camp penebangan, bersama – sama
dengan PHAK KEDUA;
f. Menempatkan tenaga – tenaga pengawas di sentra – sentra kegiatan bersama
dengan PIHAK KEDUA dan menentukan petugas yang berhak melegalisasi hasil
penimbangan/pengukuran volume;
g. Mengijinkan penggunaan fasilitas jalan transportasi dari lokasi penebangan ke
Logyard/logpond PIHAK PERTAMA;
h. Memberikan kompensasi harga sebesar Rp.............. (................ rupiah)/Ton dari
jumlah kayu yang diproduksi oleh PIHAK KEDUA (diluar tarif Pull Paket) untuk
pembukaan/perbaikan dan perawatan jalan dengan lebar ± 9 meter badan jalan;
i. Mengijinkan penggunaan fasilitas yang ada di sekitar/di lokasi penebangan untuk
dimanfaatkan sesuai fungsi operasional dalam rangka mendukung kelancaran
operasional;
j. Membayar biaya – biaya lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan penebangan
dan pemanfaatan kayu tersebut, antara lain :
4. 4
1) Biaya Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) ke Dinas Kehutanan Propinsi
......................;
2) Biaya lain yang berkaitan dengan kelancaran operasional (kemungkinan
bantuan kepada mansyarakat sekitar HPHTI PIHAK PERTAMA).
k. Mengurus ijin – ijin mobilisasi dan pendaratan alat – alat berat untuk produksi;
l. PIHAK PERTAMA membayar BIAYA PEKERJAAN sebagaimana diatur dalam
PERJANJIAN ini.
2. PIHAK PERTAMA mempunyai hak sebagai berikut:
a. Menerima kayu yang sudah ditebang dan berada di TPK hutan maksimal dalam
waktu 1 (satu) bulan harus sudah diangkut ke logyard/logpond PIHAK PERTAMA
atau ke lokasi lain yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA;
b. Menerima kayu dalam kondisi/keadaan baik sebagaimana diatur dalam
PERJANJIAN ini;
c. Menerima laporan tertulis dari PIHAK KEDUA sehubungan dengan pelaksanaan
PEKERJAAN setiap bulannya.
3. PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban sebagai berikut:
a. Menyediakan peralatan mekanis (alat–alat berat) untuk keperluan penebangan,
pengangkutan, bongkar muat di TPn dan Logpond;
b. Menyelesaikan penebangan berdasarkan petak/anak petak yang telah ditetapkan
oleh PIHAK PERTAMA sampai benar – benar bersih (tidak ada pohon yang
ditebang lagi) dan setiap pindah lokasi (petak/anak petak) penebangan harus atas
persetujuan terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA;
c. Menempatkan petugas yang melegalisasi hasil pengukuran volume di TPK hutan;
d. Mengurus dan menyelesaikan ijin – ijin penggunaan tenaga kerja dan bertanggung
jawab penuh terhadap masalah – masalah ketenagakerjaan yang dipergunakan
sesuai dengan ketentuan pemerintah yang berlaku;
e. Mentaati segala peraturan lalu lintas hasil hutan di lingkungan PIHAK PERTAMA
dan PT. .................................;
f. Melaksanakan kegiatan penebangan kayu selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari
terhitung sejak PERJANJIAN ini tanda tangani;
5. 5
g. Memelihara/merawat dan membuka fasilitas jalan dan jembatan/gorong-gorong
untuk keperluan transportasi, agar selalu dalam kondisi layak guna untuk
mendukung kegiatan operasional di lapangan;
h. Melaksanakan PEKERJAAN di lokasi – lokasi yang telah ditetapkan di dalam
Surat Perintah Kerja (SPK);
i. Kayu yang sudah ditebang dan berada di TPK hutan harus segera diangkut
maksimal dalam waktu 1 (satu) bulan;
k. Kayu Gmelina yang ditebang adalah minimal ........ cm di atas permukaan tanah
dengan diameter ...... cm sampai dengan ..... cm dan panjang ..... cm;
l. Kayu harus bebas dari daun dan cabang serta kalau ada cabang harus diratakan
sedekat mungkin dengan kayu utama;
m. Cabang, akar dan mata kayu yang lain harus diratakan sedekat mungkin dengan
kayu utama;
n. Kayu dengan bengkokan dan lengkungan ganda tidak dapat diterima, kecuali telah
dipotong sesuai dengan spesifikasi;
o. Kerusakan mekanis, kayu berlobang yang bersih dan kayu retak tapi baik bisa
diterima;
p. Kayu tidak boleh mengandung logam seperti paku, S–Hook, kawat dan bahan –
bahan lain yang mengandung logam;
q. Semua kayu harus bebas dari arang atau bekas – bekas pembakaran atau
berindikasi arang pada kayu;
r. Kayu busuk atau hancur tidak bisa diterima dan kayu harus bebas dari setiap akar
dan jamur;
s. Dalam melaksanakan kegiatan penebangan atau pemanfaatan kayu HTI diarela
PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA tidak menghambat tata waktu pelaksanaan
pembangunan HTI yang diselenggarakan oleh PIHAK PERTAMA; dan
t. Bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang terjadi di lapangan yang
berhubungan dengan pelaksanaan PEKERJAAN.
u. Melaksanakan setiap dan seluruh ketentuan dalam PERJANJIAN ini dengan itikad
baik.
4. PIHAK KEDUA mempunyai hak sebagai berikut:
a. Menerima kompensasi harga dari PIHAK PERTAMA sebesar Rp. .........
(..............rupiah)/Ton dari jumlah kayu yang diproduksi oleh PIHAK KEDUA
6. 6
(diluar tarif Pull Paket) untuk pembukaan/perbaikan dan perawatan jalan dengan
lebar ± ..... meter badan jalan.
b. Menerima pembayaran BIAYA PEKERJAAN dari PIHAK PERTAMA
sebagaimana diatur dalam PERJANJIAN ini.
PASAL 4
BIAYA PEKERJAAN
1. Terhadap PEKERJAAN yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA
akan membayar tegakan kayu Gmelina sesuai volume kayu yang diangkut oleh
PIHAK KEDUA sampai di Logpond Sepan sebesar Rp. .............../MT
(........................... rupiah per Metrik Ton) (“BIAYA PEKERJAAN”).
2. BIAYA PEKERJAAN belum termasuk PPN 10% yang wajib ditanggung oleh PIHAK
PERTAMA, namun sudah termasuk Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 sebesar 2%
(dua persen) yang wajib ditanggung oleh PIHAK KEDUA.
3. Selain pajak yang telah ditentukan dalam PERJANJIAN ini, segala pajak yang timbul
sehubungan dengan PERJANJIAN ini akan ditanggung oleh masing-masing PIHAK
sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.
PASAL 5
MEKANISME PEMBAYARAN
1. BIAYA PEKERJAAN akan dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK
KEDUA dengan dasar perhitungan sebagai berikut:
a. Dasar pembayaran adalah Berita Acara hasil total trip berdasarkan FAKB x 0.98 =
1 Tonase yang dibongkar di Logpond Sepan.
b. PIHAK PERTAMA memperhitungkan pembayaran kayu berdasarkan volume
kayu sebagai berikut:
1) Kayu yang berada di stafel meter melebihi dari 3 bulan atau sampai dengan 6
bulan diperhitungkan berdasarkan FAKB (M³) x 0,80 (Converstion Faktor)
berat kayu / tonase.
2) Kayu yang berada di stafel meter melebihi dari 6 bulan diperhitungkan
berdasarkan FAKB (M³) x 0,65 (Converstion Faktor) berat kayu /tonase.
2. PIHAK PERTAMA akan membayar sebesar 100% (seratus persen) setiap bulannya
dari total tagihan invoice selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah
dokumen Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ditandatangani oleh wakil PARA PIHAK
yang sah, invoice, serta faktur pajak PPN 10% diterima oleh PIHAK PERTAMA.
7. 7
3. PIHAK PERTAMA membuat BAP stock kayu di TPn hutan apabila kondisi cuaca
(musim hujan) yang sangat tinggi dan perhitungan pembayaran BIAYA PEKERJAAN
sebesar 50% (lima puluh persen).
4. Mekanisme pembayaran BIAYA PEKERJAAN akan dilakukan PIHAK PERTAMA
melalui transfer ke rekening PIHAK KEDUA sebagai berikut:
Nama Bank :
Cabang :
Nomor Rekening :
Atas Nama :
PASAL 6
FORCE MAJEURE
1. Penyimpangan dari ketentuan PERJANJIAN ini hanya berlaku dalam hal terjadinya
keadaan force majeure.
2. Yang termasuk ke dalam keadaan force majeure berdasarkan PERJANJIAN ini adalah
setiap keterlambatan atau kelalaian untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban menurut
PERJANJIAN ini yang disebabkan oleh keadaan yang berada di luar kekuasaan PARA
PIHAK untuk mencegah dan/atau mengatasinya dan bukan karena kelalaian salah satu
PIHAK yaitu termasuk namun terbatas kepada:
a. Bencana alam seperti : Banjir besar, gempa bumi berat, tanah longsor, angin topan
dan kebakaran yang bukan disebabkan oleh PIHAK KEDUA dan/atau pekerjanya;
b. Terjadi mengenai keadaan bahaya seperti: sabotase, huru-hara, pemberontakan dan
perang;
c. Krisis ekonomi secara nasional, gangguan perburuhan (karyawan).
2. Keadaan force majeure harus dilaporkan oleh PIHAK yang mengalami kepada PIHAK
lain dalam tenggang waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam, kelalaian mana
dianggap force majeure tidak mempengaruhi pelaksanaan PERJANJIAN ini,
terkecuali dapat dibuktikan bahwa pemberitahuan kepada PIHAK lain dalam tenggang
waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam juga berada di luar kekuasaan PIHAK
yang mengalami.
3. Karena keadaan force majeure ini, PIHAK yang mengalami tidak dapat dipersalahkan
dan karenanya harus dilindungi dan tidak dapat digugat dalam bentuk apapun baik di
dalam maupun di luar pengadilan oleh PIHAK lain yang menderita kerugian.
4. Apabila force majeure berlangsung secara terus menerus selama lebih dari 30 (tiga
puluh) hari kalendar, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA atas dasar kesepakatan
bersama dapat mengakhiri PERJANJIAN ini dengan terlebih dahulu mengadakan
pembebasan dan perhitungan selesai (Acquit et de charge).
8. 8
PASAL 7
HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN
1. PERJANJIAN ini tunduk dan hanya dapat ditafsirkan berdasarkan hukum dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
2. Seluruh sengketa, perselisihan, pertentangan dan/atau perbedaan pendapat yang timbul
dan/atau akan mungkin timbul sehubungan dengan PERJANJIAN ini dan/atau sebagai
akibat dari pelaksanaan PERJANJIAN ini, PARA PIHAK sepakat untuk
menyelesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat.
3. Apabila penyelesaian secara musyawarah mufakat tidak tercapai dalam jangka waktu
selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak musyawarah pertama
diadakan, maka PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk menyelesaikannya melalui
Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) di Jakarta, dengan menggunakan bahasa
Indonesia. Majelis Arbitrase akan terdiri dari 3 (tiga) orang arbiter yang terdiri dari 1
(satu) orang arbiter yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA, 1 (satu) orang arbiter yang
ditunjuk oleh PIHAK KEDUA dan 1 (satu) orang arbiter yang juga akan bertindak
selaku ketua Majelis Arbitrase yang ditunjuk oleh 2 (dua) orang arbiter yang telah
ditunjuk oleh PARA PIHAK sebelumnya atau ditunjuk oleh Ketua BANI sesuai
dengan peraturan BANI yang berlaku pada saat itu. Keputusan arbitrase bersifat final
dan mengikat PARA PIHAK.
4. Segala biaya yang timbul sehubungan dengan penyelesaian sengketa melalui BANI
akan ditanggung oleh pihak yang kalah.
5. PARA PIHAK sepakat bahwa sebelum putusan arbitrase diputuskan oleh Majelis
Arbitrase, PARA PIHAK berkewajiban untuk tetap melaksanakan kewajibannya
berdasarkan PERJANJIAN ini.
PASAL 8
PENGAKHIRAN PERJANJIAN
1. PERJANJIAN ini hanya dapat berakhir atau diakhiri karena hal-hal sebagai berikut:
a. Berakhir secara otomatis apabila JANGKA WAKTU PERJANJIAN telah
berakhir; atau
b. Diakhiri secara sepihak oleh PIHAK PERTAMA melalui suatu pemberitahuan
secara tertulis, apabila berdasarkan penilaian PIHAK PERTAMA, PIHAK
KEDUA tidak dapat memenuhi sebagian dan/atau seluruh kewajiban-
kewajibannya sebagaimana diatur di dalam SPK dan PERJANJIAN ini; atau
c. Diakhiri oleh PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA melalui suatu
pemberitahuan secara tertulis, apabila salah satu PIHAK tidak dapat melanjutkan
bisnisnya atau tidak mampu melaksanakan kewajiban-kewajibannya yang sudah
jatuh tempo kepada para krediturnya (insolvent) sedemikian rupa, sehingga
mempengaruhi kemampuannya untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya
9. 9
berdasarkan PERJANJIAN ini atau dinyatakan Pailit atau dilikuidasi berdasarkan
Putusan Pengadilan Niaga yang telah berkekuatan hukum tetap; atau
d. Diakhiri oleh PARA PIHAK berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (4) dalam hal
terjadinya force majeure; atau
e. Diakhiri atas dasar kesepakatan tertulis dari PARA PIHAK.
2. Dalam hal pengakhiran PERJANJIAN yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal
8 ayat 1 huruf b atau c atau d atau e tersebut di atas, maka hal tersebut tidak serta
merta menghilangkan kewajiban-kewajiban PARA PIHAK yang masih terhutang
kepada PIHAK lainnya sebelum dilakukannya pengakhiran PERJANJIAN ini, dan
seluruh risiko serta kewajiban selanjutnya dari PARA PIHAK yang timbul bukan
berdasarkan PERJANJIAN ini akan ditanggung oleh masing-masing PIHAK.
3. Untuk tujuan pengakhiran PERJANJIAN berdasarkan ketentuan pasal ini, PARA
PIHAK dengan ini sepakat untuk mengesampingkan keberlakuan ketentuan Pasal 1266
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam hal diperlukannya persetujuan
pengadilan untuk pengakhiran perjanjian.
PASAL 9
PEMBERITAHUAN
1. Seluruh pemberitahuan dan/atau komunikasi lainnya yang diberikan oleh salah satu
PIHAK kepada PIHAK lainnya berdasarkan PERJANJIAN ini harus dibuat secara
tertulis dan akan dikirimkan ke alamat PARA PIHAK sebagai berikut:
PIHAK PERTAMA:
PT. ________________
Jl. ........................................... .......
.......................................................
No. Telp.:
No. Fax.:
Up.
PIHAK KEDUA:
PT. ___________________
Jl. ........................................... .......
.......................................................
No. Telp.:
No. Fax.:
Up.
2. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 di atas akan dianggap telah
diterima secara sah oleh PIHAK lainnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender apabila
dikirimkan dengan surat tercatat, atau pada hari yang sama jika dikirim dengan
faksimili yang dibuktikan dengan konfirmasi tanda terima faksimili tersebut atau
dikirimkan secara langsung.
3. Setiap PIHAK wajib memberitahukan dari waktu ke waktu kepada PIHAK lainnya
jika terjadi perpindahan alamat.
10. 10
PASAL 10
LAIN-LAIN
1. Segala perubahan, penambahan atau pengurangan, baik sebagian maupun keseluruhan
dari pasal – pasal tersebut dalam PERJANJIAN ini beserta lampiran-lampirannya
(apabila ada), hanya sah apabila telah disetujui oleh PARA PIHAK dan dibuat secara
tertulis dalam addendum perjanjian.
2. Segala addendum, amandemen, lampiran dan/atau dokumen yang dilampirkan dalam
PERJANJIAN ini merupakan bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan dari
PERJANJIAN ini.
3. PERJANJIAN ini tidak merupakan jaminan oleh PARA PIHAK untuk melakukan atau
mengambil kredit di Bank.
4. Masing-masing PIHAK wajib melaksanakan hak dan wewenangnya untuk menjamin
bahwa kegiatan usaha dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip usaha sehat dan
standar etika yang layak.
5. Masing-masing PIHAK sepakat untuk terus segera memberitahukan kepada PIHAK
lain hal apapun yang memiliki atau dapat memiliki dampak merugikan kemampuannya
dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban berdasarkan PERJANJIAN ini.
6. PERJANJIAN ini merupakan keseluruhan PERJANJIAN di antara PARA PIHAK
berkenaan dengan materi yang diperjanjikan, serta menghapuskan dan membatalkan
kesepakatan dan/atau PERJANJIAN apapun baik secara lisan dan/atau tulisan yang
dibuat sebelumnya oleh PARA PIHAK berkenaan dengan materi yang diperjanjikan.
7. Dalam hal salah satu atau lebih ketentuan dalam PERJANJIAN ini menjadi batal, tidak
berlaku, tidak sah atau tidak dapat diberlakukan, baik seluruhnya atau sebagian
berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, hal itu tidak akan
mempengaruhi keabsahan atau berlakunya ketentuan-ketentuan lain dari
PERJANJIAN ini. PARA PIHAK akan, dalam setiap kejadian semacam itu, membuat
suatu dokumen tambahan sebagaimana diperlukan untuk dapat memberlakukan
ketentuan-ketentuan yang menjadi batal, tidak sah atau tidak berlaku tersebut.
8. PIHAK KEDUA tidak dapat mengalihkan setiap hak atau kewajibannya berdasarkan
PERJANJIAN ini kepada pihak ketiga mana pun tanpa persetujuan tertulis terlebih
dahulu dari PIHAK PERTAMA.
9. Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur di dalam PERJANJIAN ini
akan diatur dan ditetapkan kemudian atas kesepakatan bersama PARA PIHAK yang
berlaku sebagai addendum PERJANJIAN yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari PERJANJIAN ini.
11. 11
Demikian PERJANJIAN ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap
2 (dua) di atas kertas bermeterai cukup yang masing – masing mempunyai kekuatan
hukum yang sama.
PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA,
PT. ___________________ PT. ________________
_________________________ _________________________
Nama: .................. Nama: ..................
Jabatan: Direktur Jabatan: Direktur
SURAT PERJANJIAN KERJA
TENTANG
PEMBERSIHAN LAHAN SIAP TANAM EKS
AREAL PEMANENEN RKT 1998/1999
(BRUSHING)
ANTARA
PT. ________________
DENGAN
PT. ____________________
Nomor : _____________________
Surat Perjanjian Kerja Tentang Pembersihan Lahan Siap Tanam Eks Areal Pemanenen
RKT 1998/1999 (Brushing) Antara PT. ________________ Dengan PT.
___________________ Nomor:__________ (“PERJANJIAN”) ini dibuat dan
ditandatangani pada hari ini ............, tanggal ..............., bulan ..............., tahun
...................................... (Tgl– Bln –Thn), oleh dan antara :
12. 12
1. PT. ________________, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan
tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia, yang beralamat di Jl.
................................................, dalam hal ini diwakili oleh .................. selaku Direktur
oleh dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT. ________________, untuk
selanjutnya disebut sebagai “PIHAK PERTAMA”; dan
2. PT. ___________________, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan
tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia, yang beralamat di
........................................................., dalam hal ini diwakili oleh .................. selaku
Direktur oleh dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT.
___________________, untuk selanjutnya disebut sebagai “PIHAK KEDUA”.
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai “PARA
PIHAK” dan masing-masing sebagai “PIHAK”.
PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:
A. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah pemilik Hutan Tanaman Industri (HTI) seluas
......... ha (................. hektar) di eks areal pemanenan RKT 1998/1999 yang terletak di
...........................................;
B. Bahwa sehubungan dengan HTI, PIHAK PERTAMA bermaksud untuk menunjuk
PIHAK KEDUA melakukan pekerjaan berupa pembersihan lahan di areal HTI PIHAK
PERTAMA sehingga areal HTI PIHAK PERTAMA siap untuk ditanami
(“PEKERJAAN”).
D. Bahwa PIHAK KEDUA bersedia dan sanggup untuk melaksanakan PEKERJAAN dari
PIHAK PERTAMA dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam
PERJANJIAN ini.
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk mengikatkan
diri dalam PERJANJIAN dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
PASAL 1
RUANG LINGKUP PERJANJIAN
PIHAK PERTAMA dengan ini menunjuk PIHAK KEDUA untuk melaksanakan
PEKERJAAN sebagaimana telah disebutkan di bagian awal PERJANJIAN dan PIHAK
KEDUA dengan ini menerima serta bersedia dan sanggup untuk melaksanakan
PEKERJAAN dari PIHAK PERTAMA.
PASAL 2
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK
1. PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban sebagai berikut:
a. Membayarkan BIAYA PEKERJAAN kepada PIHAK KEDUA sebagaimana diatur
dalam PERJANJIAN ini.
13. 13
b. Melakukan pengawasan terhadap PEKERJAAN yang dilakukan oleh PIHAK
KEDUA dengan menempatkan tenaga pengawas pada areal tersebut dan bersama-
sama dengan PIHAK KEDUA melakukan koordinasi tentang kualitas hasil
PEKERJAAN PIHAK KEDUA.
2. PIHAK PERTAMA mempunyai hak sebagai berikut:
a. Melakukan evaluasi terhadap PEKERJAAN yang dilakukan PIHAK KEDUA
selama masa percobaan dan/atau selama JANGKA WAKTU PERJANJIAN;
b. Tidak melanjutkan PERJANJIAN apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melalui
masa percobaan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat 2 PERJANJIAN
ini.
c. Mendapatkan hasil PEKERJAAN yang baik dan sesuai dengan yang diatur oleh
PERJANJIAN ini.
d. Menerima laporan tertulis dari PIHAK KEDUA sehubungan dengan pelaksanaan
PEKERJAAN setiap bulannya.
e. Memberikan arahan dan/atau petunjuk kepada PIHAK KEDUA sehubungan
dengan pelaksanaan PEKERJAAN.
3. PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban sebagai berikut:
a. Menyiapkan tenaga kerja dan peralatan berat maupun ringan sesuai kebutuhan
dalam rangka melaksanakan PEKERJAAN.
b. Harus mendapatkan ijin terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA setiap
memasukkan ataupun mengeluarkan alat yang akan atau telah digunakan
sehubungan dengan pelaksanaan PEKERJAAN.
c. Menyelesaikan PEKERJAAN dengan target minimal dapat membersihkan lahan
seluas ........ hektar setiap bulannya.
d. Melakukan pengawasan dan berkoordinasi dengan PIHAK PERTAMA tentang
kualitas hasil PEKERJAAN.
e. Menebang semua pohon Gmelina dan lain-lain yang berada pada areal HTI PIHAK
PERTAMA sampai rata dengan tanah, sampai areal tersebut bersih dan siap/layak
tanam, sedangkan sisa pencincangan kayu (limbah dari kegiatan pembersihan
lahan), dikumpulkan pada satu tempat (jurang) atau lokasi dimana areal tersebut
tidak dilakukan penanaman Sengon (Rawa).
f. Memperbaiki jalan-jalan di areal HTI PIHAK PERTAMA yang rusak sebagai
akibat pelaksanaan PEKERJAAN oleh PIHAK KEDUA.
14. 14
4. PIHAK KEDUA mempunyai hak sebagai berikut:
a. Menerima pembayaran BIAYA PEKERJAAN dari PIHAK PERTAMA
sebagaimana diatur dalam PERJANJIAN ini.
PASAL3
SERAH TERIMA PEKERJAAN
1. PARA PIHAK sepakat bahwa serah terima PEKERJAAN antara PIHAK PERTAMA
dengan PIHAK KEDUA berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) PEKERJAAN
yang ditandatangani oleh wakil PARA PIHAK yang sah.
2. PARA PIHAK telah sepakat untuk melaksanakan pemeriksaan PEKERJAAN secara
bersama-sama pada areal HTI PIHAK PERTAMA yang dikerjakan oleh PIHAK
KEDUA.
PASAL 4
BIAYA PEKERJAAN
1. PARA PIHAK sepakat bahwa biaya PEKERJAAN yang dikerjakan oleh PIHAK
KEDUA adalah sebesar Rp. ...............,-/ha (................................. per hektar) (“BIAYA
PEKERJAAN”).
2. BIAYA PEKERJAAN tersebut di atas belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai
(PPN) 10% (sepuluh persen) yang wajib ditanggung oleh PIHAK PERTAMA, namun
sudah termasuk Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 sebesar 2% (dua persen) yang wajib
ditanggung oleh PIHAK KEDUA.
3. Selain pajak yang telah ditentukan dalam PERJANJIAN ini, segala pajak yang timbul
sehubungan dengan PERJANJIAN ini akan ditanggung oleh masing-masing PIHAK
sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.
PASAL 5
MEKANISME PEMBAYARAN
1. PIHAK KEDUA akan melakukan penagihan berdasarkan BAP yang telah
ditandatangani oleh wakil masing-masing PIHAK yang sah disertai dengan
invoice/tagihan serta faktur pajak PPN 10%.
2. PIHAK PERTAMA akan melaksanakan pembayaran selambat - lambatnya 14 (empat
belas) hari kerja setelah dokumen-dokumen sebagaimana tersebut di atas diterima oleh
PIHAK PERTAMA.
3. Mekanisme pembayaran BIAYA PEKERJAAN akan dilakukan oleh PIHAK
PERTAMA melalui transfer ke rekening PIHAK KEDUA sebagai berikut:
Nama Bank :
Cabang :
15. 15
Nomor Rekening :
Atas Nama :
PASAL 6
JANGKA WAKTU PERJANJIAN
1. PARA PIHAK sepakat bahwa jangka waktu berlakunya PERJANJIAN ini adalah
sejak ditandatanganinya PERJANJIAN ini oleh PARA PIHAK sampai dengan 12 (dua
belas) bulan dengan masa percobaan selama 3 (tiga) bulan (“JANGKA WAKTU
PERJANJIAN”).
2. Setelah masa percobaan tersebut akan dilakukan evaluasi oleh PIHAK PERTAMA
terhadap kinerja PEKERJAAN yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA. Apabila
menurut penilaian PIHAK PERTAMA kinerja PIHAK KEDUA telah sesuai dengan
yang diharapkan PIHAK PERTAMA sebagaimana diatur dalam PERJANJIAN ini,
maka PERJANJIAN ini dapat diteruskan, namun apabila sebaliknya maka PIHAK
PERTAMA mempunyai hak untuk tidak melanjutkan PERJANJIAN ini dengan
memberitahukannya secara tertulis kepada PIHAK KEDUA.
PASAL 7
FORCE MAJEURE
1. Penyimpangan dari ketentuan PERJANJIAN ini hanya berlaku dalam hal terjadinya
keadaan force majeure.
2. Yang termasuk ke dalam keadaan force majeure berdasarkan PERJANJIAN ini adalah
setiap keterlambatan atau kelalaian untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban menurut
PERJANJIAN ini yang disebabkan oleh keadaan yang berada di luar kekuasaan PARA
PIHAK untuk mencegah dan/atau mengatasinya dan bukan karena kelalaian salah satu
PIHAK yaitu termasuk namun terbatas kepada:
a. Bencana alam seperti : Banjir besar, gempa bumi berat, tanah longsor, angin topan
dan kebakaran yang bukan disebabkan oleh PIHAK KEDUA dan/atau pekerjanya;
b. Terjadi mengenai keadaan bahaya seperti: sabotase, huru-hara, pemberontakan dan
perang;
c. Krisis ekonomi secara nasional, gangguan perburuhan (karyawan).
2. Keadaan force majeure harus dilaporkan oleh PIHAK yang mengalami kepada PIHAK
lain dalam tenggang waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam, kelalaian mana
dianggap force majeure tidak mempengaruhi pelaksanaan PERJANJIAN ini,
terkecuali dapat dibuktikan bahwa pemberitahuan kepada PIHAK lain dalam tenggang
waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam juga berada di luar kekuasaan PIHAK
yang mengalami.
3. Karena keadaan force majeure ini, PIHAK yang mengalami tidak dapat dipersalahkan
dan karenanya harus dilindungi dan tidak dapat digugat dalam bentuk apapun baik di
dalam maupun di luar pengadilan oleh PIHAK lain yang menderita kerugian.
16. 16
4. Apabila force majeure berlangsung secara terus menerus selama lebih dari 30 (tiga
puluh) hari kalendar, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA atas dasar kesepakatan
bersama dapat mengakhiri PERJANJIAN ini dengan terlebih dahulu mengadakan
pembebasan dan perhitungan selesai (Acquit et de charge).
PASAL 8
HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN
1. PERJANJIAN ini tunduk dan hanya dapat ditafsirkan berdasarkan hukum dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
2. Seluruh sengketa, perselisihan, pertentangan dan/atau perbedaan pendapat yang timbul
dan/atau akan mungkin timbul sehubungan dengan PERJANJIAN ini dan/atau sebagai
akibat dari pelaksanaan PERJANJIAN ini, PARA PIHAK sepakat untuk
menyelesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat.
3. Apabila penyelesaian secara musyawarah mufakat tidak tercapai dalam jangka waktu
selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak musyawarah pertama
diadakan, maka PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk menyelesaikannya melalui
Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) di ............, dengan menggunakan bahasa
Indonesia. Majelis Arbitrase akan terdiri dari 3 (tiga) orang arbiter yang terdiri dari 1
(satu) orang arbiter yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA, 1 (satu) orang arbiter yang
ditunjuk oleh PIHAK KEDUA dan 1 (satu) orang arbiter yang juga akan bertindak
selaku ketua Majelis Arbitrase yang ditunjuk oleh 2 (dua) orang arbiter yang telah
ditunjuk oleh PARA PIHAK sebelumnya atau ditunjuk oleh Ketua BANI sesuai
dengan peraturan BANI yang berlaku pada saat itu. Keputusan arbitrase bersifat final
dan mengikat PARA PIHAK.
4. Segala biaya yang timbul sehubungan dengan penyelesaian sengketa melalui BANI
akan ditanggung oleh pihak yang kalah.
5. PARA PIHAK sepakat bahwa sebelum putusan arbitrase diputuskan oleh Majelis
Arbitrase, PARA PIHAK berkewajiban untuk tetap melaksanakan kewajibannya
berdasarkan PERJANJIAN ini.
PASAL 9
PENGAKHIRAN PERJANJIAN
1. PERJANJIAN ini hanya dapat berakhir atau diakhiri karena hal-hal sebagai berikut:
a. Berakhir secara otomatis apabila JANGKA WAKTU PERJANJIAN telah
berakhir; atau
b. Diakhiri secara sepihak oleh PIHAK PERTAMA melalui suatu pemberitahuan
secara tertulis, apabila berdasarkan penilaian PIHAK PERTAMA, PIHAK
KEDUA tidak dapat memenuhi sebagian dan/atau seluruh kewajiban-
kewajibannya sebagaimana diatur di dalam PERJANJIAN ini; atau
17. 17
c. Diakhiri oleh PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA melalui suatu
pemberitahuan secara tertulis, apabila salah satu PIHAK tidak dapat melanjutkan
bisnisnya atau tidak mampu melaksanakan kewajiban-kewajibannya yang sudah
jatuh tempo kepada para krediturnya (insolvent) sedemikian rupa, sehingga
mempengaruhi kemampuannya untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya
berdasarkan PERJANJIAN ini atau dinyatakan Pailit atau dilikuidasi berdasarkan
Putusan Pengadilan Niaga yang telah berkekuatan hukum tetap; atau
d. Diakhiri oleh PARA PIHAK berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) dalam hal
terjadinya force majeure; atau
e. Diakhiri atas dasar kesepakatan tertulis dari PARA PIHAK.
2. Dalam hal pengakhiran PERJANJIAN yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal
9 ayat 1 huruf b atau c atau d atau e tersebut di atas, maka hal tersebut tidak serta
merta menghilangkan kewajiban-kewajiban PARA PIHAK yang masih terhutang
kepada PIHAK lainnya sebelum dilakukannya pengakhiran PERJANJIAN ini, dan
seluruh risiko serta kewajiban selanjutnya dari PARA PIHAK yang timbul bukan
berdasarkan PERJANJIAN ini akan ditanggung oleh masing-masing PIHAK.
3. Untuk tujuan pengakhiran PERJANJIAN berdasarkan ketentuan pasal ini, PARA
PIHAK dengan ini sepakat untuk mengesampingkan keberlakuan ketentuan Pasal 1266
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam hal diperlukannya persetujuan
pengadilan untuk pengakhiran perjanjian.
PASAL 10
PEMBERITAHUAN
1. Seluruh pemberitahuan dan/atau komunikasi lainnya yang diberikan oleh salah satu
PIHAK kepada PIHAK lainnya berdasarkan PERJANJIAN ini harus dibuat secara
tertulis dan akan dikirimkan ke alamat PARA PIHAK sebagai berikut:
PIHAK PERTAMA:
PT. ________________
................................................
................................................
No. Telp.:
No. Fax.:
Up.
PIHAK KEDUA:
PT. ___________________
................................................
................................................
No. Telp.:
No. Fax.:
Up.
2. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 di atas akan dianggap telah
diterima secara sah oleh PIHAK lainnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender apabila
dikirimkan dengan surat tercatat, atau pada hari yang sama jika dikirim dengan
faksimili yang dibuktikan dengan konfirmasi tanda terima faksimili tersebut atau
dikirimkan secara langsung.
18. 18
3. Setiap PIHAK wajib memberitahukan dari waktu ke waktu kepada PIHAK lainnya
jika terjadi perpindahan alamat.
PASAL 11
LAIN-LAIN
1. Segala perubahan, penambahan atau pengurangan, baik sebagian maupun keseluruhan
dari pasal – pasal tersebut dalam PERJANJIAN ini beserta lampiran-lampirannya
(apabila ada), hanya sah apabila telah disetujui oleh PARA PIHAK dan dibuat secara
tertulis dalam addendum perjanjian.
2. Segala addendum, amandemen, lampiran dan/atau dokumen yang dilampirkan dalam
PERJANJIAN ini merupakan bagian yang mengikat, satu kesatuan dan tidak
terpisahkan dari PERJANJIAN ini.
3. PERJANJIAN ini tidak merupakan jaminan oleh PARA PIHAK untuk melakukan atau
mengambil kredit di Bank.
4. Masing-masing PIHAK wajib melaksanakan hak dan wewenangnya untuk menjamin
bahwa kegiatan usaha dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip usaha sehat dan
standar etika yang layak.
5. Masing-masing PIHAK sepakat untuk terus segera memberitahukan kepada PIHAK
lain hal apapun yang memiliki atau dapat memiliki dampak merugikan kemampuannya
dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban berdasarkan PERJANJIAN ini.
6. PERJANJIAN ini merupakan keseluruhan PERJANJIAN di antara PARA PIHAK
berkenaan dengan materi yang diperjanjikan, serta menghapuskan dan membatalkan
kesepakatan dan/atau PERJANJIAN apapun baik secara lisan dan/atau tulisan yang
dibuat sebelumnya oleh PARA PIHAK berkenaan dengan materi yang diperjanjikan.
7. Dalam hal salah satu atau lebih ketentuan dalam PERJANJIAN ini menjadi batal, tidak
berlaku, tidak sah atau tidak dapat diberlakukan, baik seluruhnya atau sebagian
berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, hal itu tidak akan
mempengaruhi keabsahan atau berlakunya ketentuan-ketentuan lain dari
PERJANJIAN ini. PARA PIHAK akan, dalam setiap kejadian semacam itu, membuat
suatu dokumen tambahan sebagaimana diperlukan untuk dapat memberlakukan
ketentuan-ketentuan yang menjadi batal, tidak sah atau tidak berlaku tersebut.
8. Tidak ada satu PIHAK pun yang dapat mengalihkan setiap hak atau kewajibannya
berdasarkan PERJANJIAN ini kepada pihak ketiga mana pun tanpa persetujuan
tertulis terlebih dahulu dari PIHAK lainnya. Dalam hal pengalihan yang disetujui oleh
PIHAK lainnya, PERJANJIAN ini akan beralih dan mengikat pengganti haknya yang
ditunjuk.
9. Hal-hal yang belum cukup diatur dan/atau belum diatur di dalam PERJANJIAN ini
akan diatur dan ditetapkan kemudian atas kesepakatan bersama PARA PIHAK yang
19. 19
berlaku sebagai addendum perjanjian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari PERJANJIAN ini.
Demikian PERJANJIAN ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap
2 (dua) di atas kertas bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum
yang sama.
PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA,
PT. ___________________ PT. ________________
_________________________ _________________________
Nama: .................. Nama: ..................
Jabatan: Direktur Jabatan: Direktur