Makalah ini membahas proses perizinan usaha, mulai dari pengurusan izin usaha, penentuan modal dan lokasi usaha, persiapan sarana dan bahan baku, rekrutmen SDM, hingga persiapan administrasi usaha. Beberapa tahapan pengurusan izin usaha yang dijelaskan adalah membuat SITU, HO, nomor rekening, NPWP, akta pendirian perusahaan, SIUP, dan TDP.

1. CONTOH MAKALAH PERIZINAN
USAHA
MAKALAH PERIZINAN USAHA
KATA PENGANTAR
Assalamu’allaikum wr. wb.
Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga
artikel ini dapat tersusun menjadi sebuah karya tulis dengan judul “Pengurusan Surat Izin
Usaha”.
Karya tulis ini memang jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan
tegur dan sapa serta kritik yang bersifat membangun.
Semoga artikel ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca.
Wassalamu’allaikum wr. wb.
Daftar Isi
Kata pengantar……………………………………………………………………………..i
Daftar isi……………………………………………………………………………………..ii
Bab 1 Pendahuluan
1.1 Latar Belakang……………………………………………………………………....2
1.2 Maksud dan tujun……………………………………………………………….......2
1.3 Perumusan masalah ………………………………………………………………..2
1.4 Metode penelitian …………………………………………………........................2
Bab II Pembahasan maslah
2.1 Prosedur Pengurusan Izin Usaha
a. Perosedur pengurusan surat izin....................................................2
1. Membuat Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan Surat Izin Gangguan (HO).......2
2. Membuat Nomor Rekening Perusahaan................................................3
3. Membuat Nama Logo dan Merek Perusahaan.......................................4
4. Membuat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).....................................5
5. Membuat Akta Pendirian Perusahaan....................................................6
6. Membuat Surat Izin Usaha Perdgangan (SIUP)....................................7

2. 7. Membuat Tanda Daftar Perusahaan (TDP)............................................8
8. Membuat AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkunagan)...........9
1. Fungsi AMDAL................................................................................9
2. Dasar hukum AMDAL......................................................................9
3. Pedoman pelaksanaan AMDAL......................................................10
4. Dokumen yang diperlukan dalam pengurusan AMDAL....................10
2.2 Penentuan permodalan usaha ..........................................................................10
1. Permodalan koprasi ...............................................................................10
2. Permodalan perseruan terbatas ............................................................11
2.3 penentuan dan pengurusan tempat usaha ........................................................11
1. lokasi pertokoan......................................................................................11
2. lokasi perusahaan...................................................................................12
2.4 pengadaan fasilitas dan bahan bako produksi....................................................12
1. pengadaan fasilitas.......................................................................................13
2. pengadaan bahan baku produksi..................................................................13
2.5 perekrutan dan penetapan SDM.........................................................................14
1. perencanaan SDM........................................................................................14
2. perekturan ...................................................................................................15
3. seleksi...........................................................................................................15
4. sosialisasi dan orientasi.................................................................................15
5. Pelatihan (Training) Dan Pengembangan.....................................................16
6. Penilaian Prestasi Kerja................................................................................16
7. Promosi, Rotasi, Demosi, Dan Phk..............................................................16
2.6 persiapan ADM usaha .........................................................................................17
1. ADM...............................................................................................................17
2. Maksud dan tujuan ADM.................................................................................17
3. Kegiatan ADM.................................................................................................18
4. Jenis pencatatan ADM....................................................................................18
CONTOH SOAL..........................................................................................19
Bab III
Penutupan
3.1 kesimpulan ............................................................................................20
Daftar pusaka .........................................................................................20
Makalah Pengurusan Izin Usaha
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Makalah
Makalah ini dilatar belakangi tugas dari guru, selain itu menjadi ajang mengasah kemampuan kami
dalam membuat makalah. Makalah ini berisikan tentang tahap-tahap membuat usaha baru.
Makalah ini juga membuktikan bahwa kami menyukai dunia usaha dan kami membuat makalah
ini karena rasa ingin tahu kami terhadap dunia usaha.
1.2 Maksud dan Tujuan

3. Maksud dari makalah ini yaitu kami ingin member gambaran kepada pembaca tentang dunia usaha
dan tahap-tahap berusaha/membuka usaha, supaya bagi pembaca yang ingin membuat usaha baru
tidak salah dalam mengambil tindakan. Makalah ini juga bertujuan memberi wawasan dan
pengetahuan yang lebih tentang tahap-tahap membuat usaha baru yang ingin dijalanakan.
1.3 Rumusan Masalah
Dalam makalah ini kami akan membahas beberapa masalah :
 Apa itu Pengurusan Izin Usaha.
 Bagaimana Penentuan Permodalan Usaha.
 Bagaiman Penentuan Dan Pengurusan Tempat Usaha, dll.
1.4 Metode penelitian
Metode yang kami gunakan dalam pembuatan makalh ini yaitu dengan menggunakan media
internet dan merangkum buku paket yang dari sekolah.
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Prosedur Pengurusan Izin Usaha
Perizinan asaha dalah alat/ instumen untuk membina, mengarahkan, mengawasi, dan menerbitkan
penerbitan usaha. Mengenai persiapan pendirian usaha berdasarkan proposal usaha ada 6 hal yang
perlu dipersiapkan dalam mempersiapkan pendirian usaha, yaitu pengurusan izin usaha, penentuan
tempat/ lokasi usaha., pengadaan fasilitas produksi dan bahan baku produksi, perekrutan dan
penepatan SDM (Sumber Daya Manusia), dan persiapan administrasi usaha.
A. PROSEDUR PENGURUSAN IZIN USAHA
Prosedur atau langkah-langkah dalam mendirikan usaha berbadan hokum, antara lain embuat
SITU (Surat Izin Tempat Usaha) dan HO (Surat Izin Gangguan), membuat SIUP (Surat Izin Usaha
Perdagangan), membuat NPWP (Nomor Induk Wajib Pajak), embuat TDP (Tanda Paftar
Perusahaan), membuat nomor rekening bank atas nama perusahaa, membat AMDAL (Analisis
Mengenai Dampak Lingkungan).
1. Membuat Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan Surat Izin Gangguan (HO)
Surat Izin Tempat Usaha (SITU) merupakan pemberian izin tempat usaha yang kepada seseorang
atau badan usaha yang tidak menimbulkan gangguan atau kerusakan lingkungan di lokasi tertentu.
Sedangkan Surat Izin Gangguan (HO) adalah pemberian izin tempat usaha kepada perusahaan atau
badan di likasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, gangguan, atau kerusakan lingkunagan.
Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan Surat Izin Gangguan (HO/Hinder Ordonantie) harus
diperpanjang atau dadaftar setiap lima tahun sekali.
Langkah-langkah buntuk mendapatkan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan Surat Izin Gangguan
(HO), yaitu sebagai berikut.
a. Membuat surat izin tetangga
b. Membuat surat keterangan domisili perusahaan
Dokumen yang diperlukan untuk membuat Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan Surat Izin
Gangguan (HO), antara lain :

4. 1. Fotocopy KTP permohonan
2. Foto permohonan ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 buah
3. Formulir isian lengkap dan sudah ditandatangani
4. Fotocopy pelunasan PBB tahun berjalan
5. Fotocopy IMB (Izin Mendirikan Bangunan)
6. Fotocopy sertifikat tanah atau akta tanah
7. Denah lokasi tempat usaha
8. Surat pernyataan tidak keberatan dari tetangga (Izin Tetangga) yang diketahui RT/RW
9. Izin sewa atau kontrak
10. Surat keterangan domisili perusahaan
11. Fotocopy akta pendirian perusahaan dari notaris
12. Berita acara pemeriksaan lapangan
2. Membuat Nomor Rekening Perusahaan
Sebelum membuat akta pendirian perusahaan, notaris akan menanyakan berapa presentase saham
masing-masing pemilik. Oleh sebab itu harus melakukan hal berikut ini.
1. Membuat nomor rekening atas nama perusahaan
2. Melakukan setoran modal
3. Menyerahkan bukti setoran
3. Membuat Nama Logo dan Merek Perusahaan
Anda harus merancang dan mendesign identitas dari usaha terlebih dahulu, yang meliputi :
1. Nama perusahaan
2. Logo perusahaan
3. Alamat perusahaan
4. Kartu nama dan tag line (slogan)
5. Kop surat dan dokumen-dokumen lainnya
6. Stempel perusahaan
7. Maksud dan tujuan usaha
8. Jumlah usaha
9. Susunan direksi dan komisaris (khusus untuk PT)
4. Membuat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
Sudah menjadi ketetapam pemerintah bahwa setiap wajib pajak baik individu maupun pemilik
perusahaan harus mempunyai Nomor Induk Wajib Pajak (NPWP). Apabila omset penjualan mulai
berkembang dan terus meningkat dalam jumlah tertentu diwajibkan mendaftarkan perusahaan
sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan akan diberikan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena
Pajak (NPPKP). Wajib pajak yang tidak mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak akan
dikenakan sanksi pidana sesuai pasal 39 Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajaknnya.
5. Membuat Akta Pendirian Perusahaan
Kesepakatan tersebut dituangkan dalam akta pendirian perusahaan yang dibuat dihadapan notaries.
Hal ini bertujuan untuk :
1. Menghindari terjadinya perselisihan
2. Memberikan penjelasan status kepemilikan perusahaan

5. 3. Mencantumkan nilai saham (Presentase kepemilikan)
4. Mengetahui besarnya modal
Surat perizinan yang hanya ditandatangani diatas materai oleh RT/RW dianggap kuarang sah
dihadapan hukum.
Untuk membuat akta pendirian perusahaan diperlukan dokumen-dokumen berikut :
1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) para pendiri
2. Fotocopy Kartu Keluaraga (KK)
3. Fotocopy NPWP penanggung jawab
4. Foto penenggumng jawab pwerusahaan ukuran 3 x 4
5. Fotocopy lunas PBB tahun terakhir
6. Fotocopy surat kontrakan/ sewa kantor
7. Surat ketarangan domisili dari pengelola gadung
8. Surat keterangan domisili dari RT/RW
9. Foto kantor tampak depan, tampak dalam (ruangan berisi meja, kursi, dan
komputer)
Setalah mendapatkan akta pendirian perusahaan, harus mendaftarkan dan mengesahkan
perusahaan ke kementrian terkait, yaitu :
1. Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
2. Kementrian tenaga Kerja
3. Kementrian Perindustrian dan Kementrian Perdagangan
4. Kementrian Pekerjaan Umum
5. Membuat Surat Izin Usaha Perdgangan (SIUP)
Berdasarkan peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007
tantang penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) adalah
surat izin untuk dapat melakukan kegiatan usaha perdagangan yang dikeluarakan instansi
Pemerintah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan tempat/domisili
perusahaan. SIUP dapat di berikan kepada para wirausaha baik perseorangan, CV, Pt, BUMN,
firma, ataupun koperasi.
1. Pengklasifikasian SIUP
SIUP dapat diklasifikasikan sebagai berikut.
1) SIUP Kecil
2) SIUP Menengah
3) SIUP Besar
2. Proseder permohonan SIUP
1) Permohonan SIUP menengah dan SIUP kecil
2) Permohonan SIUP besar
3. Dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
Perusahaan baik PT, CV, koperasai maupun perseorangan harus membawa dokumen yang lengkap
beserta copynya untuk pengurusan SIUP ke Dinas Perindustriandan Perdagangan kota/ kabupaten.
Dokumen yang diperlukan antara lain :
1. Fotocopy akta notaris pendirian perusahaan

6. 2. Fotocopy SK Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
3. Fotocopy NPWP
4. Fotocopy KTP pemilik
5. Fotocopy Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
6. Fotocopy KK
7. Fotocopy surat keterangan domisili perusahaan
8. Fotocopy surat kontrak/ sewa
9. Foto direktur utama/ pimpinan perusahaan ukuran 3 x 4
10. Neraca perusahaan
6. Membuat Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
Tanda Daftar Perusahaan (TDP) adalah daftar catatatan resmi sebagai bukti bahwa perusahaan/
badan usaha talah melakukan wajib daftar perusahaan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 1982 tantang wajib daftar. Berdasarkan pasal 38 KUHD (Kitab Undang-Undang
Hukum Dagang), akta pendirian perusahaan yang memuat anggaran dasar yang sudah mendapat
pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Munusia Republik Indonesia, harus didaftarkan
di Panitera Pengadilan Negara sesuai domisili perusahaan, kemudian diumumkan melalui Berita
Negara.
1. Hal-hal yang perlu di daftarkan
1) Akta pendirian perusahaan
2) Akta perubahan anggaran dasar dan laporan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia
3) Akta perubahan anggaran dasar dan surat persetujuan Mentri Hukum dan hak Asasi Manusia
Republik Indinesia.
2. Prosedur permohonan Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
1) PERHONAN Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang berupa PT dan yayasan harus mendapatkn
pengesahaan dan persetujuan akta pendirian perusahaan dari Menteri Hukum dan hak Asai
Manusia terlebih dahulu.
2) Perusahaan mengambil formulir permihonan permohonan TDP
3) Perusahaan membayar biaya administrasi pendaftaran TDP sesuai dangan Surat Keputusan
Menteri Perdagangan No.286/Kep/II/85.
4) Petugas kantor pendaftaran perusahaan
3. Dokumen-dokmen yang diperlukan untuk pengurusan Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
Dokumen yang diperlukan untuk pengurusan Tanda Daftar Perusahaan (TDP), antara lain :
1) Untuk Perseroan Terbatas (PT), Persekutuan Komanditer (CV)/ Firma (Fa) dan Koperasi adalah
sebagai berikut.
1. Formulir Isian
2. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan
3. Fotocopy Pengesahaan Akta
4. Asli dan Fotocopy Pengesahaan Akta Pendirian
5. Fotocopy Surat Keterangan Domisili Perusahaan
6. Fotocopy Surat Izin Tempat Usaha

7. 7. Nomor Pokok Wajib Pajak
8. Fotocopy SIUP
9. Fotocopy KTP
10. Fotocopy akta Pendirian dan Pengesahan
11. Fotocopy KTP penanggung jawab koperasi
12. Bukti setor biaya administrasi
13. Fotocopy paspor jika pemilik WNA
2) Perusahaan Perorangan (PO)
1. Formulr Isian
2. Fotocopy Surat Keterangan Domisili Perusahaan
3. Fotocopy SIUP
4. Fotocopy KTP penanggung jawab
5. Fotocopy NPWP
6. Fotocopy Surat Izin Tempat Usaha (SIUP)
7. Membuat AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkunagan)
Analisis Mengenai Dampak lingkunagan (AMDAL) adalah hasil kajian mengenai dampk besra
dan penting dari suatu kegiatan usaha yang direncanakan terhadap lingkungan hidup yang
digunakan untuk proses pengambilan keputusan mengenai penyelenggaraan kegiatan usaha di
idonesia.
1. Fungsi AMDAL
AMDAL digunakan untuk :
1) memberikan masukan erhadp penyusunan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan
hidup.
2) Memberikan informasi kepada masyarakat
3) Bahan informasi bagi perencanaan pembangunan wilayah.
4) Membantu proses pengambilan kerutusan
5) Memberikan masukan terhadap penyusunandesain
2. Dasar Hukum AMDAl
Beberapa peraturan yang menjadi dasar hukum AMDAL adalah :
1) Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 tentang AMDAL
2) Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 mengenai Ketentuan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
3) Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1990 mengenai Pengendalian Pencemaran Air.
4) Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 1993 tentang AMDAL.
5) Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 mengenai Konversi Sumber Daya Alam Hayati dan
Ekosistem.
6) Surat Menteri Negara Lingkungan Hidup No. B. 2335/MENLH/12/93, No. B.
2347/MENLH/12/93 mengenai kreteria usaha wajib AMDAL.
7) Undang-Undang No. 4 Tahun 1992 mengenai tata ruang.
3. Pedoman Pelaksnaan AMDAL

8. 1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 08 Tahun 006 mengenai penyusunan AMDAL harus
menggunakan pedoman Penyusunan AMDAL.
2) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 11 Tahun 2006 tentang datar kegiatan wajib
AMDAL.
3) Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 86 Thahun 2002
4) Kewenangan Penilaian didasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup no. 40 Tahun
2000 tantang pedoman tata kerja komisi penilaian AMDAL.
4. Dokumen Yang Diperlukan Dalam Pengurusan AMDAL
Dalam pengurusan AMDAL, dokumen yang diperlukan adalah fotocopy NPWP, TDP, KTP,
SITU, dan denah lokasi perusahaan yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.
2.2 PENENTUAN PERMODALAN USAHA
Ketika membangun sebuah badan usaha selain membutuhkan aspek legalitas dan perizinan usaha,
juga membutuhkan sejumlah modal untuk memuai kegiatan usaha. Untuk dapat mencapai tujuan
usaha, salah satunya perlu membuat perencanaan keuangan secara matang, yaitu mengenai
permodalan dan investasi. Modal dibagi menjadi 2, yaitu modal aktif dan modal pasif. Modal aktof
adalah berupa tanah, gedung mesin”, perkakas, bahan baku, bahan penunjang prodiksi, dan modal
uang (kas, wesel tagih, dan piutang). Modal pasif berupa saham- saham tau hak-hak para pemilik
dan pemberi utang yang ditanyakan dalam uang.
1. Permodalan Koperasi
Untuk menjalankan kegiatan usahanya, koperasi membutuhkan modal usaha yang bersumber dari
modal sendiri dan modal pinjaman. Berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang
Perkoperasian, modal koprasi terdiri dari :
a. Modal Sendiri
Modal sendiri adalah sumber modal koperasi yang dapat diperoleh dari :
1) Simpanan pokok, yaitu sejumlah uang yang wajib da bayarkan oleh anggota kepada koperasi
ketika masuk manjadi anggota.
2) Simpanan wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang tidak sama yang wajib dabayar oleh
anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu.
3) Dana cadangan, yaitu sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa hsil usaha, yang
berfungsi untuk pemupukan modal sendiri, pembagiana dana kepada anggota yang keluar dar
keanggotaan koperasi, dan untuk menutup biaya apabila koperasi mangalami kerugian.
4) Hibah, yaitu sejumlah uang atau barang modal ayang dapat dinilai dengan uang yang diterima
dari pihak lain yang brsifat hibah/ pemberian dan tidak mengikat.
b. Modal Pinjaman
Modal pinjaman adalah sumber modal koperasi yang berasal dari :
1) Anggota dan calon anggota koperasi.
2) Koperasi lainnya atau anggota koperasi lain yang didasari perjanjian kerjaam antarkoperasi.
3) Bank dan lembaga keuangan non-bank yang dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
4) Penerbitan obligsidan surat hutang.
5) Sumber-sumber lain yang sah.
2. Permodalan Perseroan Terbatas (PT) dan Persekutuan Komanditer (V)

9. Ada 2 sumber permodalan bagi Perseroan Terbatas (PT) dan Persekutuan Komanditer (CV) untuka
menjalankan kegiatan usahanya, yaitu dana intern dan ekstrn.
a. Sumber Dana Intern
Sumber dana intern adalah sumber dana yang diperoleh dari dalam perusahaan, yaitu :
1) laba ditahan, yaitu dana yang diperoleh dari isa aba yang tidak daamil oleh pemilik perusahaan.
2) Tabungan pribadi pemilik perusahaan.
b. Sumber Dana Ekstern
Sumber dana eksetern adalah sumber dana yang di peroleh dari luar perusahaan, antara lain dari
bank, lembaga keuangan, non-bank, dan modal vebtura.
1) Bank
saat ini pemerintah melalui bank, sebagai lembaga kecil dalam memperoleh modal usaha dengan
cara memberikan faslitas kredit. Kredit modal usaha yang disediakn tersebut, antara lain Kredit
Investasi Kecl (KIK) dan Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP).
2) Ktedit Investasi Kecil (KIK)
Kredit Investasi Kecil (KIK) adalah kredit yang diberikan oleh bank untuk penambahan modal
dalam rangka rehabilitasi usaha, perluasan usaha, atau membangun usaha baru. Syarat yang harus
di peuhi untuk mndapatkan kredit ini adalah :
1. Memiliki izin resmi, yaitu SITU, SIUP, NPWP, dan TDP
2. Usaha telah berjalan minimal 2 tahun
3. Membuat proposal pengajuan kredit
4. Berbentuk badan usaha
5. Memiliki agunan atau jaminan
3 ) Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP)
Kredit Modal Kerja Permanen adalah kredit produksi atau eksploitasi yang digunakan untuk
menutup biaya produksi perusahaan, seperti biaya pembelian bahan baku, pembelian bahan
penunjang, biaya iklan dan promosi, biaya pengemasan priduk, biaya distibusi, atau pembayaran
gaji karyawan. KMKP merupakan kredit jangka pendek (umumnya satu tahun).
Untuk mendapatkan Kredit Investasi Kecil (KIK) dan Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP) ini,
Andaperlu datang ke kantor cabang bank terdekat dan mengisi formulir yang telah disediakan seta
membawa persyaratan dokumen yang di perlukan, beserta fotokopinya. Dokumen yang
diperlukan, antara lain :
 isian lengkap dan ditandatangani;
 Formulir Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon (suami-isteri)
 Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 Fotokopi Izin Tempat Usaha (SITU)
 Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
 Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
 Foto ukuran 4 * 6 cm sebanyak 2 lembar (suami-isteri);
 Sertifikat Hak Milik (SHM) tanah milik atau bukti Kepemilikan
Kendaraan Bermotor (BPKB) sebagai agunan apabila diperlukan;
 Fotokopi Kartu Keluarga (KK);

10.  Neraca perusahaan dan perincian laba/rugi.
Setelah Anda megisi formulir dan menyerahkan dokumen lengkap, anda tinggal menunggu
permohonan pinjaman anda disetujui oleh bank, Bank kemudian akan melakukan proses kredit
selanjutnya, antara lain sebagai berikut :
 Meneliti
Bank kemudian meneliti kelengkapan dokumen, apakah pemohon memenuhi persyaratan atau
tidak, apakah sector usahanya yang akan diberikan kredit bagus dan dapat dubiayai oleh bank,
apakah pemohon dapat dipercaya, dan apakah pemohon pernah bermasalah dalam kredit macet.
 Survei Ke Tempat Usaha
Bank akan meninjau langsung ketempat usaha anda dan melihat keguatan usaha Anda.
 Interview/Wawancara
Bank akan melakukan wawancara terhadap pemohon kredit, Biasanya yang ditanyakan ketika
wawancarai adalah tentang tujuan penggunaan kredit dan rencana pengambilan kredit.
 Analisis Permohinan Kredit
Setelah tiga tahap diatas dilalui, terakhir bank akan melakukan penilian terhadap
kredibilitaspemohon kredit, Penilaian tersebut meliputi kemampuan pemohon kredit melunasi
kredit dan bunganya, modal dan kekayaan perusahan apakah sudaj cukup menjalakan usaha,
karakter pemohon apakah jujur dan sungguh-sungguh, jaminan/agunan (yang dapat berupa tanah,
gedung, atau kendaraan), kondisi perusahaan apakah berkembang bila diberi kredit bank .
4) Lembaga-Lembaga Keuangan Nonbank
Pengajuan kredit ke lembaga-lembaga keuangan nonbank pada dasarnya sama dengan pengajuan
kredit ke bank. Tetap ada prosedur, peraturan, maupun persyaratannya, hanya saja pengajuan
kredit ke lembaga keuangan lebih mudah.
5) Dasar Hukum
Pada tahun 1973, pemerintah membuat lembaga keuangan nonbank berdasarkan surat keputusan
Menteri Keuangan No. kep. 38/MK/1972, pasal 2 yang berisi, antara lain :
 Lembaga keuangan nonbank dapat menghimpun sejumlah dana dengan jalan
mengelurkan kertas berharga.
 Lembaga keuangan nonbank dapat memberikan kredit utama jangka waktu jangka
menengah kepada perusahaan-perusahaan pemerintah atau swasta .
 Lembaga keuangan nonbank dapat memberikan penyertaan modal sementara
didalam perusahaan atau proyek, sampai sahamnya dapat diperjualabelikan di pasar modal.
 Lembaga keuangan nonbank dapat bertindak sebagai perantara dari perusahaan di
Indonesia dan badan-badan hukum pemerintah untuk mendapatkan sumber permodalan
berupa pinjaman dan pernyertaan modal dari dalam dan luar negeri.
 Lembaga keuangan nonbank dapat bertindak sebagai perantara dalam
melakukan joint venture didalam dan diluar negeri.
 Lembaga keuangan nonbank dapat bertindak sebagai perantara dalam mendapatkan
tenaga kerja ahli dan memberikan nasihat keahlian.
 Lembaga keuangan nonbank dapat melakukan usaha lain dibidang keuangan
setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan.
6) Jenis-Jenis Lembaga Keuangan

11. Jenis-jenis lembaga keuangan nonbank tersebut, antara lain :
 Lembaga perantara penerbit dan perdagangan surat berharga (Investment Finance
Corporation).
Lembaga ini berperan sebagai perantara dan penjamin dalam hal jual beli dan penerbitan surat
berharga seperti saham dan obligasi.
 Lembaga pembiayaan pembangunan (Development Finace Corporation)
Lembaga ini bertugas menghimpun dana-dana dengan cara menerbitkan kertas-kertas berharga
untuk disalurkan ke perusahaan-perusahaan yang memerulkan dana untuk membiayai investasi
jangka menengah dan panjang.
 Lembaga keuangan lain, seperti perusahaan asuransi
7) Modal Venture
Modal venture adalah suatu investasi bentuk penyertaan modal yang bersifat sementara kepada
perusahaan pasangan usaha (investee company) yang ingin mengembangkan usahanya, tetapi
mengalami kesulitandalam permodalan. Biasanya dana venture ini berasal dari sekelompok
investor yang mapan keuangannya, asuransi, dana pensiun/reksadana, bank ivestasi, dan institusi
keuangan lainnya yang melakukan pengumpulan dana ataupun kemitraan untuk tujuan investasi
tersebut.
8) Kriteria Perusahaan
Kriteria perusahaan yang mendapatkan modal venture, antara lain :
 Perusahaan yang telah mempunyai pangsa pasar mapan, tetapi perlu
mengembangkan fasilitas produksi untuk pengkatan kualitas produk.
 Perusahaan yang memiliki pasar yang sedang tumbuh atau memiliki potensi untuk
berkembang pesat dimasa depan .
 Perusahaan yang akan tetapi malakukan ekspansi usaha, tetapi mengalami kesulitan
dana.
9) Dasar Hukum
Berdasarkan keputusan menteri Republik Indonesia nomor.1251/1988, perusahaan modal ventura
dapat memberikan bantuan teknis yang di perlukan oleh wirausaha.
10) Fungsi Modal Ventura
Fungsi modal ventura, antara lain:
 Untuk mengembangkan suatu pengembangan suatu penemuan baru
 Untuk mengembangkan perusahaan yang mengalami kesulitan dana pada tahap
awal usaha.
 Membantu perusahaan yang sedang berkembang
 Membantu perusahaan yang mengalami kemunduran usaha.
 Untuk mengembangkan proyek penelitian dan rekayasa.
 Untuk mengembangkan berbagai penggunaan teknologi baru atau alih teknologi
dalan negeri maupun luar negri.
11) Jenis Pembiayaan Modal Ventura
Jenis pembiayaan modal ventura antara lain :
 Penyertaan saham

12. Jenis pembiayaan ini memberikan saham secara langsung kepada calon perusahaan pasangan
usaha yang berbentuk perseroan terbatas (PT). perusahaan modal ventura dalam manajemen
perusaan pasangan usaha dan mendapatkan imbalan berupa deviden atau capital gain.
 Membeli obligasi konversi
Pada jenis pembiayaan ini, calon perusahaan pasangan usaha dari perusahaan modal ventura
mengeluarkan surat obligasi atau surat utang kepada perusahaan modal ventura, dengan perjanjian
akan dikonversikan atau ditukar menjadi saham atau penyertaan modal pada waktu yang telah
disepakati bersama.
 Pola bagi hasil
 Pembiayaan pada pola bagi hasil perusahaan pasangan usaha memberikan
presentase tertentu dari keuntungan kepada perusahaan modal ventura. Pola bagi hasil yang
dapat dilakukan, antara lain berdasarkan pendapatan yang diperoleh (revenue
sharing),berdasarkan keuntungan bersih (net profit sharing), dan berdasarkan perjanjian.
12) Sumber Modal Venture
Sumber modal venture, antara lain :
1. Investor perseorangan
2. Investor institusi
3. Perusahaan asuransi
4. Reksadana atau dana pensiun
5. Lembaga keuangan internasional
2.3 PENENTUAN DAN PENGURUSAN TEMPAT USAHA
Pada saat anda membuka usaha, salah satu factor yang paling penting adalah lokasi usaha. Tempat
usaha yang tepat dan strategis akan menentukan kesuksesan usaha anda, dengan demikian seorabg
wirausaha haris mampu memilih tempat yang mampu memberikan prifit(keuntungan) terhadapat
usahanya.
1. Lokasi pertokoaan
Ada beberapa pertimbangan dalam memilih lokasi pertokoan yaitu, sebagai berikut :
1. Tingkat kepadatan penduduk
2. Tingkat pendapatan masyarakat calon konsumen
3. Banyaknya usaha lain ditempat tersebut
4. Pertimbangan ekonomis
5. Traffic (lalu lintas)
6. Tingkat persaingan
7. Keamanan dan akses parkir
2. Lokasi Perusahaan
Ada dua hal yang berhubungan dengan penentuan lokasi perusahaan. Pertama, lokasi lokasi
perkantoran yang disebur dengan tempat kedudukan . Kedua, lokasi perusahaan yang disebut
dengan kediaman.
Hal-hal yang perlu diperhatikan ketika menentukan tempat usaha kedudukan dan tempat
kediaman, antara lain yaitu :

13. 1. Badan usaha yang memiliki beberapa perusahaan harus memilih tempat yang
berlainan untuk masing-masing perusahaan tersebut.
2. Pemilihan tempat kediaman perusahaan seringkali tergantung pada rentabilitas
yang diharapkan .
3. Lokasi pabrik
Hal-hal yang mempengaruhi penentuan lokasi pabrik, antara lain :
1. Kedekatan Dengan Sumber Bahan Produksi
2. Kedekatan Denag Konsumen
3. Ketersediaan/Kemudahan Untuk Mendapatkan Tenaga Kerja
4. Kemudahan Fasilitas Pengangkutan Dan Transportasi
5. Sikap Masyarakat Sekitar Serta Peraturan Pemerintah
2.4 PENGADAAN FASILITAS DAN BAHAN BAKU PRODUKSI
1. Pengadaan Fasilitas
Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengadaan fasilitas adalah :
1. Perencanaan pekerjaan harus dilakukan dengan matang agar tidak ada mesin yang
tidak terpakai sehingga peralatan serta mesin-mesin dapat digunakan dengan efektif dan
efisien.
2. Pemeliharaan dan servis rutin peralatan, agar peralatan bias digunakan secara
maksimal tanpa kendala kerusakan yang akan menghambat produksi.
3. Jaminan keamanan dan keselamatan kerja. Kesehatasin, kebersihan dan penerangan
di tempat kerja .
4. Apabila dalam membuat produk membutuhkan lebih banyak dari satu mesin, perlu
ada pembagian porsi pekerjaan yang tepat agar tidak ada mesin yangtidak terpakai atau
pekerja yang tidak lancer.
5. Pembagian ruang dan penepatan mesin(layout) dalam ruang usaha yang tepat sesuai
urutan kerja untuk kelancarn pelaksanaan kegiatan usaha
a. Penentuan Mesin Dan Peralatan
Penentuan mesin dan peralatan berkaitan dengan penentuan jenis teknologi, penentuan mesin
produk relative mudah, namun tetap harusdilakukan denag teliti. Dalam menentukan mesin dan
peralatan, selain mempertimbangkan factor teknologi juga mempertimbangkan factor
nonteknologi, antara lain :
1) Tenaga ahli yang akan menggunakan mesin dan peralatan tesebut
2) Fasilitas pemeliharaan dan perbaikan mesin serta peralatan dilokasi usaha.
3) Infrastruktur seperti sarana dan fasilitas pengangkutan untuk membawa mesin sampai ke lokasi
usaha.
Ada pula yang membut daftar tentang mesin dan peralatan apa saja yang dibutuhkan dalam
kegiatan usaha. Mesin dan peralatan dikelompokan sebagai berikut :
1) Peralatan angkutan
2) Peralatan elektronik
3) Peralatan mekanik
4) Mesin pabrik
5) Peralatan lain
b. Penentuan Gedung Dan Bangunan Lain

14. Biaya yang diperlukan untuk membangun gedung dan bangunan lain dikelompokan menjadi tiga
kelompok biaya yaitu :
1) Biaya pembangunan gedung
2) Biaya pembangunan jalan
3) Biaya pengurusan tanah.
2. Pengadaan Bahan Baku Produksi
Apabila bahan baku produksi harus diimpor dari luar negeri anda perlu mengetahui berbagai factor
yang dapat mendukung kelancaran pelaksanaan impor, antara lain :
a) Perkembangan harga produk tersebut, total harga pembeliannya sampai dengan dilokasi
perisahaan, apakah produk tesebut bebas dari pajak impor .
b) Bahan baku tersebut dapat di impor dari Negara mana dan bagaiman hubungan dagang kita
dengan Negara tersebut .
2.5 PEREKRUTAN DAN PENETAPAN SDM (SUMBER DAYA
MANUSIA)
Karyawan merupakan factor yang sangat penting bagi wirausaha untuk mencapai tujuan usahanya,
dengan demikian, seorang wirausaha harus dpat memilih dan menentukan jumlah karyawan yang
diperlukan untuk suatu kegitan usaha,. Karyawan yang mempunyai motivasi kerja, keterampilan
kerja, loyalitas, tanggung jawab yang tinggi, serta menangani bidang kerja yang tepat (the right
man on the right place).
Hal-hal yang berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia,antara lain:
a. Proses manajemen sumber daya manusia yang terdiri dari perencanaan sumber daya manusia,
b. Tata usaha/administrasi kepegawaian (surat-menyurat dan berkas yang berhubungan dengan
karyawan.
c. Kompensasi dan kesejahteraan karyawan meliputi penghitungan besar upah/gaji
d. Jaminan perlindungan terhadap kecelakaan kerja dan pengawasan keselamtan kerja .
1. Perencanaan Sumber Daya Manusia
Analisis jabatan diperlukan untuk membuat deskripsi pekerjaan (job description) dan spesipikasi
pekerjaan (job specification). Untuk membuat analisis jabatan diperlukan data-data antara lain :
a. Nama pekerjaan
Kegiatan yang harus dikerjakan pada sutu jabatan
b. Peralatan atau mesin yang akan digunakan
c. Wewenang dan tanggumg jawab karyawan
e. Pendidikan dan pelatiahin
f. Kondisi pekerjaan
g. Risiko/bahaya
Dalam menentukan kualifikasi karyawan ada hal-hal yang perlu diperhatikan, antara lain :
1. Pendidikan
2. Pengalaman kerja
3. Keahlian fisik dan komunikasi
4. Tanggung jawab
5. Karakter tenaga kerja
6. Usia
7. Jenis kelamin

15. 8. Keadaan fisik
9. Temperamen
10. Bakat
2. Perekrutan/Rekrutmen
Rekrutmen adalah suatu proses untuk mencari calon atau kadidat karyawan , buruh, manajer, atau
tenaga kerja baru, untuk memperoleh tenaga kerja yang berkualitasdan sesuai dengan kebutuhan
organisasi , perusahaan dapat melakukan perekrutan secara internal dan eksterna.
3. Seleksi
4. Sosialisasi Dan Orientasi
5. Pelatihan (Training) Dan Pengembangan
6. Penilaian Prestasi Kerja
7. Promosi, Rotasi, Demosi, Dan Phk
2.6 PERSIAPAN ADMINISRASI USAHA
Kegagalan sebuah usaha dapat diawali dari tidak adanya system administasi yang teratur, akuarat,
detail, dan rapi untuk dijadikan sebuah alatdalam melakukan analisa kinerja perusahaan dan
bagian-bagiannya (departemen,funfsional, dan divisional)
1. Administrasi
Kata sadaministrasi bersal dari kata bahasa latin, yaitu ad yang artinya intensif, danministareyang
artinya adalah melayani, membatu, melengkapi, dan memenuhi. Kata administrasi yang sering
digunakan dalam bahasa indonesi berasal dari bahasa belanda yaitu “ administratie”yang dalam
bahasa inggris adalah “administration”. Menurut pendapat jhon M. P. Fiffer, administrasi
adalahdigunakan untuk system pencatatan, perorganisasian,pengkelompokan,dan penjurusan data
dari sumber” manusia dan bahanya untuk mencapai tujuan yang diinginkan .
2. Maksud Dan Tujuan Administrasi
Maksud dan tujuan dari diterapakan administrasi yang baik dan rapi adalah membatu kelancaran
usaha dan pengelolaanperusahaan, khususnya dalam pencatatan dan pelaporan hasil usaha. Tujuan
penting diterapkan administrsiyang baik adalah sebagai berikut :
1. Mendapatan informasi atas kegiatan usaha yang telah dilakukan oleh perusahaan.
2. Mendapatakandata yanga akurat dalam tujuan yang mengmbil keputusan strtegis
(strategic decision making process) seperti keputasan pemodalan, keputusan investasi,
keputusan efisien, dan keputasan penetapan harga .
3. Penyusun program dalam rencana pengembangan usaha seperti waralaba
(franchise) atau lisensi
4. Mengetahui kinerja perusahaan dulu dan cekarang.
5. Mempelanjar proses-proses antarbagi dalam menjalakan pekerjaannya.
Adapun kegunaan utama dari catatan administrasi perusahaan adalah sebagai berikut :
1. Administrasi digunakan sebagai alat bukti (catatanya)
2. Administrasi diguankan sebagai alat manajemen (laporanya)
3. Administrasi dibutuhkan sebagai penilian ( catatan dan laporannya)
3. kegiatan administrasi

16. Kegiatan administrasi atau tata usaha meliputi seluruh pekerjaan pencattan yang perlu dilakukan
dalam perusahaan, antara lain :
1. Menyelenggarakan pembukuan
2. Membuat daftar gaji karyawan
3. Mencatat penyenggaraan produksi
4. Melakukan surat-menyurat kedalam dan keluar perusahaan
5. Mencatatan pesanan-pesanan
6. Melakukan pengarsipan dokumen
7. Menyusun rencana anggaran perusahaan
4. Jenis Pencatatan Dalam Administrasi
System pencatatan administrasi harus disesuaikan dengan jenis usahanya, administrasi untuk
berskala produksi dimulai proses permintaan dan penawaran bahan baku hunga proses
pendistribusian, sedangkan untuk usaha yang tidak berskala produksi seperti usaha jasa,
perdagangan dan kolsutan tidak ada penctatan proses produksi. System pencatatan dan
administrasi untuk usaha yang berbasis produksi dapat digambarkan sebagai berikut :
a. Pada Bagian Pembelian
System adamnistrasi dan pencatan yang harus diperhatikan pada bagian pembelian antara lain:
1) Surat-menyurat (komersial)
2) Letter of credit (l/c)
3) Buku pembelian dan laporan pembelian
4) Buku pengiriman barang dari pemasok (delivery order) dan tanda terima barang.
5) Order pembelian (purchasenorder)
6) Catatan transaksi pembelian
b. Pada Bagian Proses Produksi
System administrasi yang harus diperhatikan olehbbagian produksi antara lain :
1) Semua kegiatan selama proses produksi
2) Pencatatan mutu hasil produksi
3) Pembuatan surat jalan
4) Perncatatan biaya-biaya selama produksi berlangsung.
c. Pada Bagian Pemasaran Dan Penjualan
System administrasi dan pencatatan yang dilakukan bagian pemasaran dan penjualan, antara lain :
1) Hasil dari kegiatan pemasaran dan penjualan
2) Data penjualan dicatat dalam buku piutang
3) Catatan dari seluruh proses pemasaran dan penjualan yang nantinya di catat kembali oleh
akutansi untuk dihitung pendapatan
d. Pada Bagian Keuangan
sistem pecatatan yang sering digunakan dalam manajemen keuangan biasanya terdiri dari dua
jenis, antara lain :
1) System pencatatan secara kontinu ( terus-menerus)
2) System pencatatan secara periodic.
e. Persiapan Surat-Menyurat
Sebagai media komunikasi dan informasi, surat memiliki beberapa fungsi, antara lain :
1. Sebagai alat pengingat
2. Sebagai pedoman

17. 3. Sebagi duta organisasi
4. Sebagai alat bukti tertulis
5. Sebagai sarana promosi
f. Pengarsipan Dokumen
Kegiatan kearsipan merupakan salah satu kegiatan administrasi kantor yang sangat penting untuk
dilakukan dalam sebuah usaha. Menurut George R. Terry, Ph.D dalam buku officemanagemenent
and control, kearsipan adalah penepatan kertas-kertas dalm tempat-tempat penyimpanan yang
baik, sesuai dengan aturan yang telah ditentikan telebih dahulu . dengan demikian, semua dokumen
perusahaan perlu disortir, dicatat, dan disimpan .
Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam perarsipan dokumen, yaitu:
a) Pemeriksaan/penyortiran dokumen
b) Pengkodean dokumen
c) Penyimpan dokumen
d) Pencarian dokumrn
e) Penemuan kembali dokumen.
g. Menginventarikan Kekayan Perusahaan
Menginventarikan kekayaan perusahaan adalah mencatat apa saja harta yang dimilki perusahaan,
baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Kekayaan perlu dijaga dengan sebaik-baiknya
Langkah-langkah yang perlu diperhatikan dalam memelihara investaris, antara lain :
1. Menyediakan ruang penyimpan khusus
2. Menyiapan peralatan sesuai dengan tempatnya
3. Membuat kartu untuk perawatan
4. Menepatkan tenaga terampil dalam penanaganan dan pemeliharaan, serta
perawatan peralatan
5. Mengadakan pemeriksaan secara teratur
6. Menjaga kebersihan dan keamanan
7. Mengatur penerangan dan suhu ruangan
8. Membuat gudand yang baik untuk nenyimpan barang
9. Membuat pembukuan keuangan.
CONTOH SOAL !!!
1. Jelaskan tentang pentingnya izin usaha !
Jawaban : Izin Usaha merupakan salah satu langkah perlindungan agar usaha Anda aman dan
lancar, serta disamping itu dengan adanya izin usaha, suatu usaha akan memiliki legalitas yang
akan memudahkan promosi, serta pengembangan suatu usaha.
2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan SITU dan HO !
Jawab :
- SITU atau Surat Izin Tempat Usaha merupakan pemberian izin tempat usaha kepada seseorang
atau badan usaha yang tidak menimbulkan gangguan dilokasi tertentu

18. - Surat izin gangguan HO adalah pemberian izin tempat usaha kepada perusahaan atau badan di
lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, gangguan , atau kerusakan lingkungan. Surat izin
ini dikeluarkan oleh pemerintah daerah tingkat 2 dan harus diperpanjang atau didaftar ulang setiap
lima tahun sekali.
3. Jelaskan apa saja langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam pengurusan SITU !
jawaban :
- Membuat surat izin tetangga , yaitu surat pernyataan tidak keberatan dari tetangga disekitar
rumah yang diketahui RT/ RW setempat, dan diteruskan ke kelurahan, kecamatan sampai
kotamadya/kabupaten.
- Membuat surat keterangan domisili perusahaan, yaitu keterangan lokasi, tempat, atau kantor
Anda yang harus didaftarkan ke lingkungan setempat untuk proses pembuatan surat izin Usaha,
caranya dengan mengisi formulir ke kantor RT di lingkungan lokasi usaha Anda, kemudian
meminta pengesahan ke RT, RW, kelurahan, dan kecamatan.
4. Sebutkan dokumen apa saja yang diperlukan dalam pengurusan SITU !
Jawaban ;
Dokumen yang perlu disiapkan diantaranya adalah,
- Fotokopi KTP pemohon
- Foto pemohon ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 buah;
- Formulir isian lengkap dan sudah ditandatangani;
- Fotokopi pelunasan PBB tahun berjalan;
- Fotokopi IMB
- Fotokopi sertifikat tanah/akta tanah
- Denah lokasi tempat usaha
- Surat pernyataan tidak keberatan dari tetangga yang diketahui RT/RW setempat
- Surat keterangan domisili perusahaan;
- Fotokopi akta pendirian perusahaan dari notaris
- Berita acara pemeriksaan lapangan;
5. Jelaskan apa yang dimaksud dengan surat izin tetangga !
Jawaban ; Surat izin tetangga adalah surat pernyataan tidak keberatan dari tetangga terdekat sekitar
lingkungan setempat untuk proses pembuatan surat izin usaha.

19. BAB III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
Kesimpulan dari seluruh materi yang telah kami sajikan dalam makalah diatas, bahwa setiap
wirausahawan yang ingin membuka usaha baru sebaiknya mempelajari terlebih dahulu tahap demi
tahap dalam membuat usaha karena tahap demi tahap ini sudah ada peraturannya oleh karena itu
sangat penting sekali mempelajarinya, agar dalam berusaha kita tidak mendapat kesulitan dalam
usaha yang kita jalankan itu.