Roadmap untuk Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu Wilayah Sungai Citarum

“ROADMAP” MENUJU PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR TERPADU
SATUAN WILAYAH SUNGAI CITARUM

PENDAHULUAN
Citarum merupakan sungai terbesar di Propinsi Jawa Barat. Dari  Dimana posisi kita saat ini (apa masalah/isu yang kita hadapi saat
hulunya yang terletak di Gunung Wayang (Kabupaten Bandung), sekarang)?
Citarum mengalir sepanjang 350 kilometer hingga berakhir di hilir di
daerah Tanjung (Kabupaten Kerawang). Sungai Citarum berperan  Kemana tujuan kita (melalui pengelolaan sumber daya air di WS
penting bagi kehidupan sosial ekonomi khususnya di Jawa Barat dan Citarum)?
DKI Jakarta. Selain sebagai sumber air minum, irigasi pertanian,  Bagaimana cara kita mencapai tujuan yang telah kita sepakati
perikanan, pembangkit tenaga listrik, Citarum juga sebagai pemasok air bersama? (”Jalan / arah” mana yang akan tempuh)?
utama untuk kegiatan industri. Dua puluh tahun terakhir ini, kondisi
lingkungan dan kualitas air di sepanjang Citarum semakin memburuk. Roadmap pada dasarnya adalah suatu kelompok aktivitas yang
Dalam kurun waktu ini jumlah penduduk, permukiman dan kegiatan melibatkan langkah penerapan strategi tersebut. Roadmap menegaskan
industri di sepanjang daerah aliran sungai bertambah dan berkembang hubungan antara kondisi sumber daya air dalam WS Citarum pada saat
dengan pesat ini dengan kondisi dan nilai manfaat yang diinginkan pada masa
mendatang menggunakan langkah-langkah yang telah teridentifikasi.
Pengelolaan Wilayah Sungai (WS) Citarum tidak hanya meliputi batasan
Roadmap dapat pula diartikan sebagai apa yang harus dilakukan guna
hidrologi daerah aliran sungai Citarum itu sendiri, namun termasuk di
mencapai berbagai tujuan.
dalamnya daerah aliran sungai skala kecil pada sisi timur dan barat
Citarum. Penerima manfaat dari sumber daya air ini bukan hanya Ini semua dicapai dengan menggunakan pendekatan yang berorientasi
mereka yang berada dan hidup dalam WS ini, namun juga penduduk kepada visi :
Jakarta yang memanfaatkan air sungai melalui Saluran Tarum Barat  Merumuskan dan meyakinkan secara lebih tegas bentuk visi
/West Tarum Canal (WTC). bersama (shared vision) para pemangku kepentingan (stakeholders)
Telah banyak tulisan dan laporan yang membahas berbagai isu yang berkenaan dengan masa depan WS Citarum (sampai dengan 2023);
ada saat ini berkenaan dengan pengelolaan sumber daya air di WS  Melakukan perbandingan kondisi sumber daya air dalam WS
Citarum. Beberapa isu kunci telah di dokumentasikan di dalam berbagai Citarum saat ini dengan visi yang ditetapkan, dalam rangka
tulisan yang dihasilkan dalam dekade terakhir. Masalah yang telah melakukan identifikasi arah strategis yang harus ditempuh.
dapat teridentifikasi sangat banyak dan meliputi berbagai area, termasuk
sangat rendahnya kualitas air, penggundulan hutan dan degradasi  Merumuskan tujuan-tujuan dalam beberapa area kunci (key areas),
daerah tangkapan air di hulu, penyedotan air tanah, dan degradasi yang bilamana tercapai, akan mengarah pada pencapaian visi.
bangunan air. Hal ini menimbulkan dampak ekonomi dan sosial yang  Melakukan pengembangan dan intervensi dalam bentuk kegiatan
sangat negatif bagi penduduk sekitar WS Citarum. guna menjamin keberhasilan penerapan pencapaian tujuan dari
Proses pengembangan Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu / setiap area kunci.
Integrated Water Resources Management (IWRM) yang dilakukan
dengan pendekatan dalam bentuk Roadmap untuk menangani Sekitar 70 kegiatan telah teridentifikasi dalam upaya pencapaian visi WS
permasalahan WS Citarum dilakukan berdasar metodologi penyusunan Citarum, yang diperoleh dari berbagai sumber
Rencana Strategis. Secara mendasar, pendekatan tersebut digunakan
untuk menjawab tiga pertanyaan berikut:

VISI TAHUN 2023

“Pemerintah bersama masyarakat bekerjasama demi terciptanya daerah tangkapan air dan sungai yang bersih, sehat,
dan produktif, serta memberikan manfaat berkesinambungan bagi seluruh masyarakat di wilayah citarum”

2

KERANGKA KERJA STRATEGIS
Suatu kerangka kerja strategis telah dikembangkan atas dasar konsultasi komprehensif dengan seluruh stakeholders WS Citarum guna menjamin
terbentuknya Roadmap yang terpadu. Secara terstruktur Roadmap dapat digambarkan dalam bentuk Diagram Rumah. Visi dari WS Citarum
didukung oleh berbagai kegiatan yang meliputi sejumlah area kunci : lima area kunci utama berfungsi sebagai pilar, sedangkan 2 (dua) area kunci
pendukung sebagai pondasi.

3

Area Kunci – Definisi

AREA KUNCI

AREA KUNCI DEFINISI TUJUAN
Kelembagaan & Definisi dari “Lembaga” dalam area kunci ini berkaitan dengan organisasi,  Mencapai kerangka kerja organisasi yang efektif, penetapan
Perencanaan untuk legislasi, kebijakan, dan berbagai protokol lain yang terkait dengan tanggung jawab dan bentuk kerjasama yang jelas antar stakeholders
Pengelolaan Sumber organisasi tersebut, sedangkan Perencanaan dalam IWRM (dalam hal ini dalam WS Citarum, meliputi aspek ”in stream” maupun ”off stream”.
Daya Air Terpadu perencanaan WS) dipandang sebagai mekanisme persiapan dan
(IWRM) implementasi kebijakan pemerintah,. Kegiatan yang termasuk dalam area  Mencapai mekanisme koordinasi yang efektif dalam pengelolaan
kunci adalah : sumber daya air WS Citarum .

 Restrukturisasi organisasi  Mencapai kerangka hukum yang komprehensif dan harmonis untuk
pengelolaan sumber daya air yang efektif dalam WS Citarum.
 Pengembangan kapasitas organisasi
 Membangun mekanisme perencanaan sumber daya air yang
 Pengembangan kebijakan transparan, efektif dan holistik dalam hubungannya dengan
 Pelaksanaan kerangka pengaturan perencanaan tata ruang dan fiskal, dengan mengoptimalkan aspirasi
dan kebutuhan stakeholders.
 Perencanaan IWRM (termasuk perencanaan finansial)
 Mencapai mekanisme pengaturan (lisensi) yang efektif secara
 Regulasi (termasuk lisensi penggunaan air dan pembuangan limbah operasional untuk pemanfaatan air permukaan dan air bawah tanah,
cair) serta pembuangan limbah cair(termasuk tarif).
 Penetapan tarif air  Lembaga pengelola sumber daya air memanfaatkan teknologi tepat
 Partisipasi kelembagaan dalam manajemen irigasi guna dalam mencapai pengelolaan sumber daya air yang
berkesinambungan.
 Pengambil keputusan, pakar teknis dan stakeholders kunci lainnya
memiliki kapasitas dan kemampuan yang efektif untuk melaksanakan
tanggung jawab dalam perencanaan dan pengelolaan sumber daya
air WS Citarum.
Pengembangan dan Area kunci ini meliputi aktivitas yang terkait dengan eksploitasi sumber daya  Mencapai peningkatan sumber air atau sumber baru untuk irigasi,
Pengelolaan Sumber air. Termasuk: peningkatan ketersediaan air untuk pemakai yang berhak, industri, hydropower, rumah tangga, aquaculture, rekreasi dan
Daya Air operasi dan pemeliharaan (OM) infrastruktur. Aktivitas utama yang penggunaan lain yang konsisten dengan ketersediaan dan
termasuk dalam area kunci ini adalah: kesinambungan air.
 Perencanaan proyek, termasuk “master planning” (perencanaan yang  Seluruh masyarakat di WS Citarum memperoleh akses yang
berfokus pada pembangunan infrastruktur, dan dibedakan dari memadai terhadap air minum dan sanitasi.
pengembangan WS secara luas).
 Seluruh bangunan air mampu beroperasi sesuai dengan kapasitas
 Pembangunan infrastruktur untuk penyimpanan dan distribusi air rencana.
(waduk, saluran, dan sistem perpipaan)
 Melaksanakan pengelolaan aset yang berkesinambungan untuk
 Operasi dan pemeliharaan infrastruktur seluruh prasarana air di WS Citarum.
 Mempromosikan penggunaan air secara efisien dan efektif (irigasi,
hydropower, air minum and sanitasi, aquaculture, rekreasi, dll.)
 Pembuatan sumur penggunaan air bawah tanah.

4


Pemanfaatan Air Secara Area kunci ini sering terlupakan, terutama pada saat kapasitas sumber air  Menyusun pengaturan pemanfaatan air secara adil antara pemakai
Bersama melebihi kebutuhan. Aktivitas ini meliputi proses penetapan dan di hulu dan hilir WS Citarum, serta pemakai lintas batas sumber daya
perlindungan hak atas air dan alokasi air menurut penggunaan dan air (penyediaan air ke Jakarta)
pemakai, termasuk penetapan prioritas pemanfaatan pada masa
kelangkaan air, alokasi antar sektor (mis: irigasi, suplai air perkotaan dan  Menetapkan secara jelas dan tegas hak penggunaan air bagi seluruh
hydropower), atau secara geografis (hulu – hilir dan transfer antar WS). pemakai air.
Registrasi penggunaan air dan perijinannya tidak termasuk dalam area  Menyelesaikan berbagai konflik dalam penggunaan sumber daya air
kunci ini, namun termasuk dalam area kunci kelembagaan dan WS Citarum secara cepat dan memuaskan semua pihak.
perencanaan IWRM karena hal ini mencakup mekanisme pengaturan untuk
membantu dalam pengelolaan hak guna air dan alokasinya.
Perlindungan Lingkungan Termasuk dalam area ini: aktivitas perlindungan lingkungan yang  merencanakan penggunaan lahan yang komprehensif dengan
mempunyai dampak pada manajemen air (sungai, danau, rawa, hutan dan pertimbangan minimalisasi dampak kegiatan manusia terhadap
ekosistem alami lainnya), dan rehabilitasi dari kerusakan lingkungan (baik lingkungan.
bersifat perairan maupun daratan).
Diantara seluruh area kunci, perlindungan lingkungan merupakan area yang
 Melaksanakan perlindungan hutan dengan sasaran tidak terjadinya
lagi pengurangan lahan hutan, dari kondisi saat ini.
cukup sulit untuk didefinisikan secara jelas. Perlindungan dan peningkatan
ingkungan secara normal seharusnya dicapai sebagai kombinasi dari  Memprioritaskan peningkatan daerah tangkapan air melalui
tindakan struktural dan non struktural, termasuk didalamnya prasarana penghijauan dan penerapan pemanfaatan lahan serta praktek
(Misalnya instalasi pembuangan limbah), peningkatan pengaturan pertanian secara tepat yang meminimumkan terjadinya erosi.
kelembagaan (regulasi), partisipasi komunitas, dan lain sebagainya.  Menjaga dan apabila mungkin meningkatkan keanekaragaman
hayati tanpa degradasi lebih lanjut.
 Meminimalkan tingkat polusi rumah tangga, industri dan pertanian
yang dibuang ke badan sungai.

 Menyediakan kecukupan air untuk keperluan pemeliharaan ekologi
(misalnya: penggelontoran), menjaga intrusi air laut, akumulasi
sedimentasi dan polusi disekitar pantai, melakukan proteksi
perikanan sungai dan pantai.

Pengelolaan Bencana Kegiatan yang termasuk dalam Pengelolaan Bencana seperti banjir dan  Menyusun rencana kesiapan menghadapi bencana banjir dan aliran
aliran lumpur adalah: lumpur yang efektif.
 Perencanaan dan pembangunan bangunan pengendali banjir dan  Membangun prasarana yang tepat untuk meminimalkan dampak fisik
aliran lumpur, seperti tanggul , waduk pengendali banjir dan lain-lain. dari kejadian banjir dan aliran lumpur..
 Pengembangan dan pelaksanaan rencana kesiapan menghadapi  Melaksanakan rencana pengelolaan kekeringan yang efektif apabila
bencana. ketersediaan air musiman berada pada level di bawah rencana.
 Pengembangan dan pelaksanaan rencana pengelolaan kekeringan.

5


Pemberdayaan Keterlibatan masyarakat secara keseluruhan, baik dalam perencanaan,  pencapaian kesadaran yang tinggi dari masyarakat setempat
Masyarakat pelaksanaan , pemantauan dan evaluasi kegiatan IWRM merupakan terhadap permasalahan konservasi, pemanfaatan dan perlindungan
pondasi dari area kunci karena area ini mendukung tegaknya kelima “pilar” sumber daya alam (termasuk hak dan tanggung jawab mereka) di
area kunci yang dijelaskan sebelumnya. stakeholders beranggapan bahwa WS Citarum.
penguatan partisipasi masyarakat seharusnya menjadi tema penting dalam
ICWRMIP. Kegiatan yang termasuk area ini meliputi:  Masyarakat setempat memperoleh kesempatan dan ruang untuk
berpartisipasi secara nyata dalam perencanaan dan pengelolaan
 Edukasi dan peningkatan kesadaran (capacity building) dari sumber daya air WS Citarum.
masyarakat , dan perorangan dalam berbagai isu pengelolaan air.
 penyediaan informasi mengenai pengelolaan sumber daya air dan  Menciptakan kondisi yang baik dalam hal kelembagaan, keuangan
aktivitas terkait lainnya bagi semua yang memerlukan. dan kapasitas) masyarakat setempat untuk terlibat dalam
penyediaan air minum dan layanan sanitasi, pengelolaan daerah
 Pelaksanaan program yang terukur guna memfasilitasi partisipasi tangkapan air (watershed) dan pengelolaan limbah.
masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan sumber daya air.
 Mengembangkan berbagai program mandiri berbasis masyarakat dan
kegiatan khusus perbaikan air minum, lingkungan, kualitas air, dan lain
sebagainya.

Data dan Informasi Area ini termasuk sebagai area kunci “Pondasi,” sebab data memiliki  Tersedianya data base lengkap tentang tanah dan sumber daya air
fungsi yang sangat fundamental dalam proses pengambilan keputusan dan format akses yang mudah bagi semua pihak, dalam rangka
dalam perencanaan dan pengelolaan sumber daya air, termasuk: memfasilitasi kesinambungan pengelolaan sumber daya air dalam
WS Citarum.
 Pengumpulan data, meliputi: kuantitas & kualitas air permukaan dan
air tanah, data sumber daya alam lainnya sepeti data tanah, geologi,  Menerapkan metode partisipasi masyarakat dalam pengumpulan dan
penggunaan lahan, ekosistem, dan sebagainya; data ekonomi-sosial verifikasi data (bila memungkinkan).
seperti kependudukan, kemiskinan, pemanfaatan lahan dan sebaginya.  Tersedianya pola pengelolaan efektif dengan cara “custodianship”
 Pengelolaan dan pengarsipan data dari berbagai sumber, termasuk atas data set mengenai air dan daerah tangkapan air yang berbeda .
komputerisasi, validasi dan sebagainya.  Tersedianya pengelolaan data bersama yang efektif antar berbagai
 Berbagi dan diseminasi data antar lembaga pemerintah, lembaga lembaga didalam WS Citarum dan dengan lembaga pusat.
penelitian dan lainnya, Serta penyediaan akses data bagi masyarakat
umum.
 Tersedianya pengembangan dan dioperasikannya model-model dan
 Penelitian guna meningkatkan pengetahuan dalam bidang tertentu, alat bantu pengambilan keputusan (decission support tools) yang
misalnya: proses daerah tangkapan air, demografi, dan lain tepat dalam pengelolaan sumber daya air.
sebagainya, serta pengembangan teknologi baru dalam konservasi air
dan perlindungan lingkungan.
 Tersedianya program penelitian untuk mengisi kesenjangan
pengetahuan mengenai proses dan berbagai skenario terkait
 Pengembangan dan penerapan alat bantu pengambilan keputusan dengan pengelolaan sumber daya air.
(decission support tools), termasuk GIS, model hidrologi dan hidraulik
serta alat analisis lainnya.

6


Pengelolaan Program Kegiatan pengelolaan program adalah suatu area kunci yang khusus.  Tercapainya hubungan yang efektif antar stakeholder dan tim yang
Pengelolaan program adalah suatu mekanisme untuk memastikan bahwa melaksanakan sub-komponen proyek, sehingga manfaat akan
rekomendasi yang telah disetujui oleh Tim Pengarah Nasional sejalan dengan kebutuhan.
Pembangunan Sumber Daya Air dilaksanakan dalam sub-komponen yang
diperlukan, disertai dengan mekanisme pemantauan dan pelaporan yang  Tercapainya koordinasi yang efektif antar semua sub komponen
memungkinkan Pemerintah Indonesia dan ADB memastikan bahwa dana program untuk mempromosikan kerjasama dan pertukaran informasi
dibelanjakan sesuai dengan rencana dan tepat waktu. Pengelolaan , memperbaiki kinerja program secara keseluruhan dan
program yang dipadukan dengan pertukaran informasi antar sub-komponen meminimalkan usaha yang sia-sia yang disebabkan oleh tumpang
proyek akan memperbaiki kinerja keseluruhan program, dan meminimalkan tindihnya kegiatan.
usaha yang sia-sia yang disebabkan tumpang tindihnya kegiatan.  Tercapainya pemantauan dan pelaporan yang akurat dan tepat
waktu dari kinerja program dan investasi. Pemantauan dan evaluasi
akan dimasukandalam pembentukan sistem pengelolaan kinerja
Roadmap (RPMS) dan sistem pengelolaan kinerja program investasi
(IPPMS).

7

Area Kunci – Daftar Proyek

PROYEK

AREA KUNCI PROYEK OUTPUT UTAMA / AKTIVITAS SUMBER ESTIMASI
INFORMASI BIAYAH (jt USD)
Kelembagaan & 1.1 Pengelolaan Roadmap  Koordinasi antar komponen program (perencanaan, kebijakan koordinasi , PPTA Tahap 4 2.93
Perencanaan pengesahan AWP terpadu, rancangan pembangunan jangka menengah);
Pengelolaan  Kajian, dialog dan persiapan untuk pelaksanaan tranche lanjutan
Sumber Daya
 Mendukung operasional RCMU dan sekretariat Tim Pengarah Nasional
Air Terpadu
Pembangunan SDA;
(IWRM)
 Pengelolaan alokasi pendanaan;
 Identifikasi kebutuhan dan koordinasi untuk pelaksanaan kajian-kajian kecil
(hingga total $450.000) guna peningkatan pengetahuan tentang isu-isu bidang
sumber daya air di Wiayah Sungai Citarum (3 hingga 6 kajian);
 Pemantauan dan pelaporan kinerja pelaksanaan Roadmap;
 Bantuan peningkatan kemampuan (Capacity Building) untuk pengelolaan
Roadmap;
 Koordinasi dan penyelarasan rencana antara Pemerintah Pusat dan Daerah,
LSM, masyarakat dan sektor swasta tentang prakarsa IWRM;
 Pengembangan Sistem Informasi dan Data Roadmap serta pengelolaannya;
 Identifikasi dan pengembangan peluang investasi sektor swasta;
 Rancangan media komunikasi Roadmap, sosialisasi informasi dan
pelaksanaannya
1.2 Penguatan kelembagaan  Kegiatan-kegiatan dalam memperbaiki koordinasi dan komunikasi antar PPTA Tahap 4 1.31
Roadmap stakeholders pengelolaan SDA terpadu di WS Citarum .
 Penguatan RCMU (Roadmap coordination and management Unit) dan Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dalam penyusunan
perencanaan dan program Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu.
 Pembentukan sistem data dan informasi yang efektif untuk mendukung
perencanaan dan program Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu;
 Capacity building untuk perbaikan perencanaan dan program Pengelolaan
Sumber Daya Air Terpadu di tingkat nasional dan daerah ;
 Pengembangan perbaikan pembiayaan dan perencanaaan fiscal yang lebih
efektif untuk Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu di wilayah sungai di
Indonesia;
 Capacity building untuk perbaikan kemampuan dan keahlian staf RCMU.

8


1.3 Penguatan kelembagaan untuk  Kegiatan untuk memperbaiki kemampuan teknis, yaitu: (i). Komunikasi real time PPTA Tahap 4 3.06
Pengelolaan Sumber Daya Air dan sistem peringatan dini bencana banjir, (ii) sistem pengelolaan data dan
Terpadu di 6 (enam) wilayah informasi, (iii) Pemantauan kualitas dan kuantitas aliran serta pengaturan
sungai 6 Ci alokasi air yang efisien;
 Dukungan untuk Dewan Sumber Daya Air dan mendukung kegiatan operasional
dan capacity building untuk badan pengelola sumber daya air;
 Mendukung kegiatan yang membutuhkan capacity building, yaitu : (i) rencana
strategis, (ii) pemantauan dan evaluasi kinerja, (iii) pengembangan rencana
strategis dan pola WS , (iv) Operasional dan pemeliharaan prasarana air;
 Pengelolaan organisasi internal balai besar , yaitu: (i) kepemimpinan dan tim
kerja; (ii) pengelolaan sumber daya manusia, (iii) perencanaan dan pengelolaan
keuangan;
 Pengembangan metadatabase berbasis internet untuk air, lahan, dan data lain
yang terkait di wilayah sungai Citarum;
 Desain dan pelaksanaan alat bantu pengambilan keputusan untuk digunakan
oleh badan atau lembaga terkait dalam proses perencanaan;
 Pengembangan sistem pelaporan tahunan status wilayah sungai .
1.4 Perencanaan tata ruang untuk  Persiapan rencana regional yang konsisten dan merefleksikan rencana lokal PPTA Tahap 4 1.22
wilayah sungai 6 Ci yang ada;
 Persiapan pembaharuan peta tata guna lahan wilayah proyek dengan
menggunakan teknologi penginderaan jauh;
 Persiapan untuk Java Spatial model (JSM) untuk proyeksi penduduk dan
penggunaan lahan di Wilayah Sungai 6 Ci; ;
 Perkiraan kebutuhan tata ruang untuk sektor sumber daya air dan sektor lain
yang terkait dengan permukiman, industri, pertanian, dan lingkungan;
 Pengembangan strategi dan skenario tata ruang ,mengkaji proyeksi-proyeksi
dan optimasi pemanfaatan ruang ;
 Kuantifikasi air terkait dengan zonasi penggunaan lahan di wilayah sungai;
 Penilaian strategis dampak air terkait zonasi sektor-sekor lain;
 Koordinasi dan keterpaduan sejumlah badan pelaksana semua bidang dengan
sub komponen Program Investasi.

9


1.5 Pengembangan kebijakan tarif  Mengkaji kebijakan tarif air saat ini dan pengembangkan struktur tarif baru yang PPTA Phase 3 1.5
air yang sesuai, alokasi air dan merefleksikan biaya distribusi yang lebih baik dan menyediakan insentif
partisipasi stakeholder yang penggunaan air yang rasional.
seimbang  Mengkaji instrument kebijakan alokasi air antar pengguna saat ini (lintas sektor
dan hulu/hilir)
 Mengkaji kebijakan yang ada saat ini mengenai partisipasi stakeholder dalam
perencanaan dan pengelolaan sumber daya air serta pengembangan kebijakan
baru dengan mekanisme pendekatan yang seimbang (untuk semua
stakeholder, lembaga pemerintah, LSM dan seluruh masyarakat).
1.6 Pengembangan Rencana  Mengkaji rencana pengembangan dan pengelolaan sumber daya air WS PPTA Tahap 3 2.1
Pengelolaan Terpadu WS Citarum yang ada.
Citarum yang lebih baik  Bersama dengan stakeholder, mengembangkan Rencana Strategis Wilayah
Sungai Citarum dengan memfasilitasi peningkatan dan keterpaduan
pengelolaan sumber daya air.
 Mengembangkan dan menerapkan suatu mekanisme monitoring pelaksanaan
Rencana Strategis WS Citarum oleh lembaga yang bertanggung jawab, dan
melaporkan kepada pemerintah untuk tindakan koreksi apabila diperlukan. .

1.7 Peningkatan kapasitas  Menetapkan suatu pendekatan AMDAL yang terprogam untuk WS Citarum; PPTA Tahap 3 0.4
organisasi dalam penilaian memberikan pelatihan dan bimbingan kepada perencana proyek dan
lingkungan stakeholder terkait dengan penilaian dampak proyek, pengkajian dan
monitoring sejalan dengan Laporan Penilaian Lingkungan (EARP)
 Peningkatan kapasitas untuk para manager dan staf teknik yang bertanggung
jawab pada pelaksanaan AMDAL
Pengembangan 2.1 Rehabilitasi Saluran Tarum Barat  Perecanaan Teknis Rinci/DED (Detail Engineering Design) PPTA Tahap 1 45.13
dan (WTC) untuk meningkatkan  Pengerukan dan pembuangan sedimen dari dasar sungaiserta penguatan
Pengelolaan pemanfaatan sumber daya air. tanggul
Sumber Daya
 Pemisahan aliran sungai Cikarang dan Bekasi dengan saluran induk dengan
Air
membangun siphon.
 Peningkatan kemampuan PJT II dalam pengelolaan dan operasi saluran
Tarum Barat yang lebih baik.
 Pelaksanaan dari opsi penyediaan air minum dan sanitasi untuk masyarakat di
sepanjang Saluran Tarum Barat dari hasil proses pemilihan prakarsa
stakeholder.
2.2 Perbaikan pengelolaan lahan  Mempercepat penerapan SRI (System Rice Intensification) di daerah proyek. PPTA Tahap 3 6.41
dan air  Sekitar 3,000 ha sawah di 3 (tiga) kabupaten akan meningkatkan praktek
pengelolaan air menuju kepada peningkatan hasil dan penghematan
penggunaan air.

10


2.3 Dukungan bagi prakrasa  Penguatan kemampuan masyarakat untuk mengembangkan, mendukung PPTA Tahap 3 5.41
masyarakat dan LSM dalam pembiayaan, membangun, mengoperasikan dan memelihara fasilitas air minum
perbaikan air minum dan sanitasi dan sanitasi berbasis masyarakat.
 Mengembangkan sanitasi dan fasilitasnya dengan menyediakan suatu subsidi
untuk membangun jamban bagi 10% rumah tangga termiskin
 Mengembangkan suatu sistem drainase sederhana, lantai cuci, tempat sabun
dan fasilitas pencucian.
 Memaksimalkan dampak dalam bidang kesehatan dari investasi proyek dalam
penyediaan air minum dan sanitasi, mengurangi kejadian penyakit akibat air dan
yang terkait dengan air melalui perbaikan perilaku hidup sehat

2.4 Peningkatan sumber air  Pembangunan Bendung di Cibutarua PPTA Tahap 1 190
Bandung dan pemanfaatan lain  Pembangunan waduk Santosa di Sungai Cilaki. Sub-Proyek #11
melalui transfer antar WS (inter-
 Pembangunan terowongan pembawa sepanjang 4,5 km.
basin).
 Pembangunan waduk dibagian hulu Bendung Tamiang Cangkir, untuk
kebutuhan irigasi di sebelah hilir Bendung Cibutarua.
 Mengembangkan suatu perjanjian antar Kabupaten tentang alokasi biaya dan
pengaturan pendanaan untuk pengaliran air .
2.5 Meningkatkan sumber air untuk  Pembangunan bendungan dan waduk di Sungai Cibeber. PPTA Tahap 1 60
irigasi (Cipunegara Hulu)  Rehabilitasi sistem pembagian air irigasi yang ada . Sub-Proyek #9
 Pembangunan bendung pembagi di Sungai Cipunegara dan terowongan untuk
mengalirkan air di sebelah hulu waduk guna meningkatkan debit air dalam
rangka meningkatkan luas areal irigasi. untuk .
 Kemungkinan pembangunan Mini Hidropower sebagai bagian dari system
pengaliran air
 Penguatan kelembagaan untuk Pengelolaan Irigasi Partisipatif para petani.
 Mengembangkan rencana untuk peningkatan pengelolaan daerah tangkapan
air di bagian hulu waduk.
2.6 Meningkatkan sumber air untuk  Rehabilitasi Bedungan Cipancuh berikut bangunan pelengkap, termasuk PPTA Tahap 1 65.7
irigasi (Cipancuh). tambahan pintu gerak pada puncak pelimpah, dan meninggikan tubuh Sub-Proyek #10
bendungan untuk meningkatkan tinggi jagaan banjir.
 Penguatan kelembagaan untuk Partisipasi Pengelolaan Irigasi Partisipatif para
petani.
 Mengembangkan rencana peningkatan pengelolaan daerah tangkapan air di
bagian hulu dari waduk.

11


2.7 Meningkatkan sumber air untuk  Pembangunan Bendungan Telagaherang berikut bangunan pelengkap. PPTA Tahap 1 56.4
irigasi (Ciherang)  Rehabilitasi sistem pembagian air irigasi yang ada. Sub-Proyek #11
 Penguatan kelembagaan untuk partisipasi Pengelolaan Irigasi Partisipatif para
petani.
 Penyiapan rencana untuk meningkatkan pengelolaan daerah tangkapan air di
bagian hulu waduk.
2.8 Perbaikan irigasi Cisangkuy  Meningkatkan efisiensi operasi waduk-waduk di Cisangkuy Rencana Induk 65.5
 Meningkatkan pola tanam di daerah Cisangkuy untuk penghematan air. 1997

2.9 Peninggian Bendungan Cirata  Melaksanakan Feasibility Study Rencana Induk 20.1
 Pelaksanaan DED 1997
 Membangun/meningkatkan bendungan berikut bangunanpelengkap
2.10 Invstigasi opsi penyediaan  Membangun proses seleksi opsi peningkatan penyediaan air baku ke Bandung PPTA Tahap 3 1.2
sumber air baku untuk wilayah oleh pemangku kepentingan dalam rangka memenuhi kebutuhan air
perkotaan Bandung permukiman, perkotaan dan industri sampai tahun 2025.
 Pelaksanaan penilaian secara cepat (rapid assessment)dan studi kelayakan
(kaji ulang dan pemutakhiran studi kelayakan sebelumnya) dalam rangka
penyusunan daftar pendek potensi yang paling memenuhi.
 Penyiapan studi kelayakan rinci (termasuk biaya, analisa dampak lingkungan,
dan rencana aksi pemindahan permukiman, dan lain-lain), dalam rangka
penyiapan laporan kajian subproyek.
2.11 Pelaksanaan Alternatif  DED untuk opsi terpilih . PPTA Tahap 3
penyediaan sumber air baku  Penyiapan dokumen tender dan kontrak.
untuk perkotaan Bandung
 Konstruksi dan pengawasan.
2.12 Pengembangan air permukaan di  Mengkaji studi sebelumnya untuk membangun 5 (lima) waduk di daerah Rencana Induk 34.7
daerah tangkapan air hulu tangkapan air hulu sungai Cikapundung dalam rangka meningkatkan 1997
sungai Cikapundung. ketersediaan air permukaan untuk Bandung dan sekitarnya
 Malaksanakan studi kelayakan opsi terpilih .
 Melaksanakan DED.
 Membangun bendungan dan bangunanpelengkap.
2.13 Pembangunan waduk Sukawana  Mengkaji ulang kajian pembangunan Waduk Sukawana di sungai Cimahi. Rencana Induk 7.2
di sungai Cimahi.  Melaksanakan studi kelayakan. 1997
 Melaksanakan DED.
 Pembangunan bendungan dan bangunan pelengkap.

12


2.14 Penelitian alternatif penyediaan  Membangun proses seleksi opsi peningkatan penyediaan air baku ke Bekasi PPTA Tahap 3 1
air baku untuk Bekasi dan dan Karawang oleh pemangku kepentingan dalam rangka memenuhi kebutuhan
Karawang air permukiman, perkotaan dan industri sampai tahun 2025.
 Pelaksanaan penilaian secara cepat (rapid assessment)dan studi kelayakan
(kaji ulang dan pemutakhiran studi kelayakan sebelumnya) dalam rangka
penyusunan daftar pendek potensi yang paling memenuhi.
 Penyiapan studi kelayakan rinci (termasuk biaya, analisa dampak lingkungan,
dan rencana aksi pemindahan permukiman, dan lain-lain), dalam rangka
penyiapan laporan kajian subproyek
2.15 Implementasi pilihan penyediaan  DED untuk opsi terpilih. PPTA Tahap 3 49
air baku untuk Bekasi dan  Penyiapan dokumen tender dan kontrak.
Karawang
 Konstruksi dan pengawasan.
2.16 Pengembangan suatu rencana  Kaji ulang dan dokumentasi informasi yang ada tentang situasi air tanah di Rencana Induk 0.6
aksi pengelolaan air bawah Satuan WS Citarum, termasuk ketersediaan dan penggunaannya saat ini. 1997
tanah yang berkesinambungan di  Kaji ulang studi pengelolaan air tanah sebelumnya. (dimodifikasi
WS Citarum dengan PPTA
 Melaksanakan studi beberapa opsi penyediaan air baku, penyiapan suatu
Tahap 3)
rencana aksi untuk pengelolaan air tanah yang efektif dan berkelanjutan.
 Kaji ulang perangkat peraturan perundang-undangan pengelolaan air tanah dan
rekomendasi perbaikan, meliputi mekanisme untuk pemenuhan pengelolaan
(penegakan peraturan)
2.17 Implementasi dari rencana aksi (Tergantung pada manfaat dari rencana aksi studi pengembangan dan biaya PPTA Tahap 3 5.0
pengelolaan air bawah tanah WS hanya sebagai indikasi)
Citarum secara
berkesinambungan
2.18 Meningkatkan pelaksanaan  Kaji ulang kerangka kerja peraturan pengelolaan air tanah di daerah Bandung. PPTA Tahap 3 0.6
regulasi pengelolaan air bawah  Evaluasi pelaksanaan peraturan yang ada dan mengidentifikasi kekurangannya
tanah yang berkelanjutan di
 Pengembangan strategi dan rencana aksi untuk meningkatkan efectivitas
Bandung
peraturan penggunaan air tanah, meliputi rekomendasi untuk perubahan
kerangka kerja peraturan yang ada
 Pengembangan mekanisme pemantauan dan evaluasi
 Capacity building untuk lembaaga-lembaga yang terlibat dalam pengelolaan air
tanah.
2.19 Peningkatan penyediaan air  Tersedianya bangunan pengambilan baru dan saluran pembawa untuk PPTA Tahap 3 32.8
baku untuk Bandung penyediaan air baku.
 Mengkaji kebijakan tarif air yang sedang berlaku dan mengembangkan struktur
tarif baru yang mencerminkan biaya distribusi yang lebih baik dan menyediakan
insentif untuk pemafaatan air yang lebih rasional di daerah Bandung.

13


2.20 “Proyek ” Saluran 2 Tarum Barat.  Kaji ulang penelitian sebelumnya opsi penyaluran air dari Waduk Jatiluhur ke Rencana Induk 860
Jakarta 1997
 Studi kelayakan untuk opsi terpilih
 Perencanaan teknis rinci/DED
 Konstruksi dan pengawasan
2.21 Modernisasi sistem irigasi  Rehabilitasi saluran sekunder dan tersier, serta bangunan pengatur. PPTA Tahap 1 50.9
Saluran Tarum Barat/West  Pemasangan alat ukur di bangunan pengambilan. Sub-Proyek #4
Tarum Canal (WTC).
 Penguatan kelembagaan untuk partisipasi pengelolaan irigasi oleh para petani

2.22 Peningkatan sistem pelayanan  Rehabilitasi Saluran Tarum Timur, meliputi pengerukan dan pembuangan PPTA Tahap 1 126.2
dan modernisasi system irigasi sedimen, serta perbaikan dan perkuatan tanggul. Sub-Proyeck #2
Saluran Tarum Timur/East  Rehabilitasi saluran sekunder dan tersier serta bangunan pengatur. and #5
Tarum Canal (ETC).
 Pemasangan alat ukur di bangunan pengambilan.
 Perkuatan kelembagaan untuk partisipasi pengelolaan irigasi oleh para petani.
2.23 Peningkatan sistem pelayanan  Rehabilitasi Saluran Tarum Utara, meliputi pengerukan dan pembuangan PPTA Tahap 1 95.1
dan modernisasi sistem irigasi sedimen, serta perbaikan dan perkuatan tanggul. Sub-Proyeck #3
Saluran Tarum Utara/North  Rehabilitasi saluran sekunder dan tersier serta bangunan pengatur. dan #6
Tarum Canal (NTC).
 Pemasangan alat ukur di bangunan pengambilan.
 Perkuatan kelembagaan untuk partisipasi pengelolaan irigasi oleh para
petani.
2.24 Pengembangan strategi dan opsi  Pengembangan dan penerapan strategi dan aksi peningkatan kesadaran PPTA Tahap 3 0.5
pengelolaan permintaan dan masyarakat dan kalangan industri dalam perlindungan air. .
konservasi air guna memenuhi  Pengembangan dan penerapan strategi dan aksi daur ulang air limbah industri
kebutuhan industri dan rumah (meliputi pengaturan dan upaya-upaya teknologi) dan bantuan untuk
tangga. menerapkan teknologi daur ulang.
 Pengembangan dan penerapan strategi dan aksi untuk meminimalkan
kehilangan dari sistem distribusi.
 Kaji ulang kebijakan tarif air saat ini dan mengembangkan struktur pembiayaan
yang mencerminkan biaya distribusi dan memberikan rangsangan untuk
penggunaan air yang rasional
2.25 Peningkatan pengelolaan aset  Pengembangan suatu sistem registrasi dan pemantauan aset prasarana PPTA Tahap 3 1
dan prosedur O&P untuk hidraulik dalam rangka kegiatan pemeliharaan.
prasarana hidraulik  Pengenalan rencana operasi yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan
untuk penyaluran air baku untuk irigasi, permukiman, perkotaan, dan industri

14


2.26 Tenaga listrik air Rajamandala  Kaji ulang penelitian sebelumnya tentang opsi untuk pembangkit tenaga listrik Rencana Induk 164.3
(Sungai Citarum di sebelah hilir  Studi kelayakan untuk opsi terpilih 1997
waduk Saguling)
 Perencanaan teknis rinci.
 Kostruksi dan pengawasan
2.27 Pembangkit Listrik Aliran Sungai  Kaji ulang penelitian sebelumnya tentang opsi untuk pembangkit tenaga listrik. Rencana Induk 6
di Curug  Studi kelayakan untuk opsi terpilih 1997
 Perencanaan teknis rinci.
Kostruksi dan pengawasan
Pemanfaatan 3.1 Pengembangan strategi dan  Pengembangan kebijakan untuk penetapan tarif air yang sesuai, pemanfaatan PPTA Tahap 3 1.08
Air Secara kebijakan kunci untuk air bersama, keseimbangan partisipasi stakeholder;
Bersama pengelolaan sumber daya air  Pengembangan strategi dan pilihan dalam pengelolaan kebutuhan air untuk
rumah tangga, industri dan konservasi;
 Pengembangan sistem penggunaan dan perizinan air ;
 Kajian ulang tentang kebijakan alokasi air dan optimasi pengoperasian
prasarana pengatur air di sub-wilayah sungai kunci dan sistem operasi sungai
dan waduk di WS Citarum .
3.2 Kaji ulang prioritas alokasi dan  Kaji ulang efektifitas pengaturan pembagian air (termasuk air yang di alirkan ke PPTA Tahap 3 0.9
optimalisasi peraturan operasi Jakarta),
untuk sub WS kunci , meliputi  Pengembangan kebijakan yang telah di mutakhirkan untuk pemakaian air
sistem operasi sungai/waduk bersama diantara para pemanfaat air di wilayah sungai (termasuk Jakarta),
secara keseluruhan serta mekanisme pemecahan konflik/perselisihan yang efektif.
 Penentuan keperluan aliran lingkungan untuk mempertahankann kualitas air,
demikian pula untuk pembilasan sedimen dan mengurangi salinitas di bagian
hilir.
 Pengembangan dan pemutakhiran aturan pengoperasian yang tepat untuk sub-
WS kunci, termasuk sistem pengoperasian sungai/waduk secara keseluruhan.
 Kaji ulang atas prioritas pengalokasian dan prosedur yang jelas untuk
pemanfaatan air bersama dalam masa kekeringan.
Perlindungan 4.1 Pengembangan dan  Menyiapkan pilihan strategi perbaikan kualitas sungai meliputi teknis, PPTA Tahap 3 4.64
Lingkungan Pelaksanaan Strategi Perbaikan kelembagaan, dan aspek peraturan perudang-undangan dengan memfokuskan
Kualitas Sungai di wilayah pada upaya memberikan insentif dan penegakan peraturan, menarik pelajaran
sungai dan Rencana Aksi dari program yang ada, meningkatkan kesadaran terhadap permasalahan dan
kemungkinan pemecahan pada tingkat politisi , kalangan industri dan
masyarakat, serta membangkitkan kesepakatan antar Kabupaten guna
pelaksanaan strategi ini.
 Melaksanakan investasi, Penguatan kelembagaan dan pemenuhan komponen-
komponen berdasar pada rencana aksi yang telah disepakati.

15


4.2 Pelestarian biodiversity dan Menggunakan suatu pendekatan kerjasama yang baik melalui model Desa PPTA Tahap 3 4.2
lahan Konservasi terpilih dengan melaksanakan:
 Menyiapkan tujuh rencana aksi konservasi dengan stakeholder untuk tujuh
kawasan lindung;
 Identifikasi flora dan fauna penting pada habitat kunci di tujuh kawasan lindung;
 Pelaporan pola penggunaan sumber daya di tujuh kawasan lindung .
 Membuat suatu Rencana Tata Ruang konservasi biodiversity strategis di WS
Citarum;
 Pendduduk di 148 desa pemodelan konservasi mengembangkan rencana
aksinya masing-masing serta dilibatkan dalam kegiatan konservasi di kawasan
konservasi strategis;
 Penyiapan suatu database konservasi keanekaragaman hayati untuk WS
Citarum;
 Mengidentifikasi kebutuhan restorasi habitat untuk mengoptimalkan fungsi
ekologis zona riparian WS Citarum .
4.3 Program Pelatihan masyarakat  Pelatihan pengelolaan daerah tangkapan air untuk masyarakat disampaikan PPTA Tahap 3 0.4
pengelolaan daerah tangkapan melalui jaringan model Desa Konservasi dan pesantren.
air untuk wilayah sungai Citarum  Menugaskan suatu LSM untuk merancang kursus pelatihan pengelolaan daerah
tangkapan air dan sumber daya alam.
 LSM ini memberikan pengenalan kepada sekelompok pemuka Desa Konservasi
dan membekali mereka dengan materi program pendidikan dan pelatihan.
 Pemuka-pemuka desa konservasi memberikan materi pendidikan kepada
penduduk desa.
 LSM menyampaikan bahan materi pengelolaan daerah tangkapan air langsung
kepada pesantren.
 Program pendidikan model Desa Konservasi, rencana tata ruang dan rencana
aksi digabungkan untuk mengenal pentingnya kawasan lindung yang ada dan
unsur-unsur konservasi lainnya di WS Citarum.

16


4.4 Penghutanan kembali yang  Kaji ulang semua Undang-Undang yang terkait dengan perlindungan hutan PPTA Tahap 1 1.6
produktif : daerah tangkapan hulu, terutama pada kemiringan yang terjal (lebih dari 42 Sub-Proyek #7
(1) Rencana tata ruang untuk derajat), dan mengevaluasi tepat tidaknya ketentuan pemberian perlindungan. (Dilanjutkan pada
penghutanan kembali  Kaji ulang mozaik Rencana Tata Ruang yang ada di WS Citarum, mengevaluasi Tahap 3)
tingkat keharmonisan mozaik dan merekomendasikan suatu proses integrasi
yang lebih besar dari rencana ini di semua strata.
 Membentuk kelompok kecil (terdiri dari ahli GIS/ penginderaan jauh, ahli tata
ruang dan ekologi darat) di Dewan SDA wilayah sungai Citarum. kelompok kecil
ini selanjutnya bekerja sama dengan pemerintah daerah, BP Daerah Aliran
Sungai , BPLHD dan Bappeda untuk membuat fungsi tata ruang yang terpadu.
 Memetakan secara akurat lahan Perhutani, lahan terdegradasi, jalan, sungai
dan batas Daerah Aliran Sungai dan kawasan lindung.
 Memetakan mata air utama di daerah tangkapan airdan pengukuran
hidrologi.utama
 mengkaitkan hal-hal tersebut diatas dalam keterpaduan fungsi ekologi.
 Mengumpulkan dukungan berbagai pemangku kepentingan untuk tata ruang
penghutanan kembali dengan perantara Dewan Sumber Daya Air WS Citarum,
serta mengijinkan untuk penelitiansecara luas.
 Mengidentifikasi kawasan prioritas untuk di rehabilitasi melalui penghutanan
kembali.
4.5 (2) Pelaksanaan Penghutanan  Kaji ulang dan pelaporan metoda penghutanan kembali yang efektif pada profil PPTA Tahap 3 0.9
kembali yang produktif topografi yang berbeda-beda di daerah yang direncanakan untuk mencapai
manfaat yang serbaguna, dengan cara: mengkonsolidasikan profil tanah,
menyediakan suatu infrastruktur dan taman (non-structural) yang kaya akan
tumbuhan untuk mendukung keanekaragaman hayati; dengan focus pada
menyediakan tanaman-tanaman yang lestari untuk meningkatkan mata
pencaharian penduduk desa.
 Memperkuat kelembagaan untuk koordinasi antar pemerintah daerah dan
organisasi pengelola wilayah sungai dalam rangka pengelolaan daerah
tangkapan air.
 Mengembangkan pengendalian tata guna lahan secara efektif melalui aturan
insentif-disinsentif.
 Melaksanaan pengelolaan yang memenuhi syarat secara berdaya guna
(enforcement) .
 Membentuk suatu sistem kredit pertanian .
 Pelatihan dan pengembangan masyarakat. .

17


4.6 Peningkatan pengaturan masa  memfasilitasi kontrak kesepakatan kerja sama antara penduduk desa dan PPTA Tahap 3 0.2
pemanfaatan pada lahan Perum Perhutani untuk pemanfaatan jangka panjang (> 30 tahun), dengan
perdesaan bersama Perum mandat menanam pohon campuran yang mampu menanggulangi erosi, selain
Perhutani menyediakan petani dengan suatu tanaman keras.
 Memberikan saran kepada penduduk desa cara penghutanan kembali yang
paling efektif.memberikan prioritas bagi penduduk desa untuk penyewaan
lahan.
4.7 Alternatif mata pencaharian bagi  Melaksanakan survey lapangan untuk para pemukim di dataran PPTA Tahap 3 1.2
pemukim desa hutan tinggi/pegunungan (38.000 keluarga) yang dipindahkan dalam program
pegunungan/ditanah tinggi yang “Larangan tumpangsari di kemiringan > 42 derajat, 20Mei 2003” untuk
dipindahkan memastikan alternatif mata pencaharian yang sesuai dan berkelanjutan .
 memberikan preferensi untuk penduduk desa untuk lahan Perum Perhutani dan
memfasilitasi mata pencaharian yang lebih baik di tanah yang disewa ini.
4.8 Pengelolaan kawasan lindung di  Pengembangkan rencana aksi pengelolaan konservasi kawasan lindung yang PPTA Tahap 3 4.2
Wilayah Sungai Citarum dipilih melalui forum pemangku kepentingan dengan memfokuskan pada
sasaran-sasaran konservasi sebagai berikut :
o Melaksanakan penggalian informasi
o Membentuk forum pemangku kepentingan
o Mengembangkan rencana aksi (sasaran, tantangan dan
penyelesaian secara praktis)
o Menyiapkan rencana pengelolaan yang dapat disesuaikan.
 Melaksanakan penelitian sumberdaya hayati secara cepat untuk tiga kelompok
sistem klasifikasi khusus yang dipilih, melalui proses rencana aksi
 Melaksanakan pemetaan habitat di setiap 5 (lima) kelompok kawasan lindung
 Melaksanakan penelitian pemanfaatan sumber daya perdesaan dari desa-desa
yang berdekatan dengan kawasan lindung.
 Membentuk kelompok konservasi perdesaan khususnya di kawasan lindung
terpilih dan melibatkan kelompok ini dalam pengelolaan bersama kawasan
lindung.
4.9 Alternatif mekanisme  Kaji ulang pembayaran untuk pelayanan lingkungan yang dilaksanakan di PPTA Tahap 3 0.2
pembiayaan untuk aktivitas Indonesia.
pengelolaan daerah pengaliran  Mengembangkan suatu rencana aksi untuk pelaksanaan pembayaran
sungai yang berkelanjutan oleh pelayanan lingkungan di WS Citarum dan memodifikasi rencana tersebut
masyarakat di WS Citarum. sebagai kelanjutan dari kaji ulang oleh pemangku kepentingan.
 Kaji ulang pilihan untuk fasilitas micro-credi” untuk penduduk desa di WS
Citarum, meliputi trust-fund maupun dana bergulir lainya .

18


4.10 Pengelolaan zona tepian sungai  Menentukan tumbuhan, bunga dan bangunan yang paling efektif dalam PPTA Tahap 3 1
untuk mengurangi muatan mengurangi muatan sedimen.
sedimen di sungai-sungai.  Menentukan lebar dari zona yang diperlukan untuk meminimalkan beban
sedimen.
 Mengidentifikasi bagian sungai yang kritis yang memberikan kontribusi muatan
sedimen yang tinggi pada sungai.
 Mengenali praktek pemanfaatan lahan oleh para petani setempat yang
memperburuk erosi tebing dan sedimentasi (misalnya mengembalakan ternak
di sepanjang tepian sungai).
 Mengembangkan rencana aksi untuk meningkatkan pengelolaan tebing/tepian
sungai dengan percontohan di di ruas sungai yang kritis.
 Melaksanakan percontohan penanaman tumbuh-tumbuhan dan meningkatkan
praktek pengelolaan lahan berdasarkan rencana aksi yang dikembangkan.
 Kaji ulang hasil dari percontohan.
 Melaksanakan pengelolaan yang telah ditingkatkan di zona tepian sungai yang
kritis di seluruh WS Citarum.
4.11 Pengelolaan erosi terpadu di  Pengembangan dan pelaksanaan pengendalian tata guna lahan yang efektif di
sungai Bekasi hulu, sungai kawasan lereng terjal dan sistim insentif untuk para petani untuk menerapkan
Citarum hulu, dan sungai usaha pertanian berkelanjutan
Cipunagara hulu  Pekerjaan pengendalian erosi dan tanah longsor di kawasan kritis, termasuk
pekerjaan konstruksi lereng (penanaman, terasering, penanaman rumput,
saluran pembuang, diding penahan dan lain-lain.
4.12 Pengembangan dan (awal)  Pengumpulan data dan pemetaan PPTA Tahap 3 1.2
pelaksanaan rencana monitoring  Aspek kelembagaan, peraturan, penegakan undang-undang.
pencemaran air untuk daerah
 Peningkatan operasi dan efisiensi instalasi limbah cair(Waste Water
Bandung.
Treatment Plan) di pabrik-pabrik dan rumahsakit
 Program kepedulian masyarakat untuk pembuangan limbah.
 Pembangunan percontohan pusat sanitasi masyarakat, menyederhanakan
sistem pembuangan air kotor masyarakat, dan sistem sanitasi sekolah.
 Peningkatan kapasitas (capacity building)
 Pengembangan rencana pengendalian pencemaran air, dan investasi proyek
untuk memungkinkan pelaksanaan dalam tranch berikutnya.
4.13 Pengolahan air kotor dan air  Perencanaan teknis rinci/DED untuk rehabilitasi fasilitas pengolahan air kotor Rencana Induk 325
limbah disebelah hulu waduk dan air limbah yang telah ada,serta membangun fasilitas baru 1997
Saguling.  Penyiapan dokumen tender dan kontrak.
 Konstruksi dan pengawasan

19


4.14 Pengembangan dan (awal)  Pengumpulan data dan pemetaan. PPTA Tahap 3 1.2
pelaksanaan rencana  Aspek kelembagaan, peraturan perundang-undangan, penegakan undang-
pengendalian pencemaran air undang .
untuk daerah Bekasi dan
 Peningkatan operasi dan efisiensi instalasi pengolahan air limbah di
Karawang
pabrikdan rumah sakit.
 Program kepedulian masyarakat untuk pembuangan limbah.
 Pembangunan percontohan pusat sanitasi masyarakat, penyederhanaan
sistem air kotor masyarakat, dan sistem sanitasi sekolah.
 Peningkatan kapasitas (capacity building)
 Pengembangan rencana pengendalian pencemaran air, dan investasi proyek
untuk memungkinkan pelaksanaan dalam Tranch berikutnya.
4.15 Pengembangan dan  Pelaksanaan peningkatan penegakan Undang-Undang dan peraturan tentang PPTA Tahap 1 13.7
pelaksanaan suatu strategi pengelolaan pembuangan sampah, serta penguatan mekanisme peraturan Sub-Proyek #17
pengelolaan sampah (solid yang diperlukan.
waste) untuk daerah Bandung,  Pendidikan umum pada permasalahan pembuangan sampah .
Bekasi, dan Cikarang
 Pembentukan mekanisme biaya bersama yang adil dan efektif untuk
pengumpulan dan pembuangan sampah .
 Pembentukan sistem pengumpulan terpisah dan meningkatkan proses daur
ulang untuk sampah .
 Pengembangan daerah land-fill (gali-timbun) yang tepat dan praktek untuk
pembuangan limbah tanpa daur ulang.
 Pembentukan sistem konservasi dan pemantauan untuk daerah land-fill dan
penyimpanan daur ulang.
4.16 Peningkatan kualitas air di  Identifikasi sumber-sumber dan tingkat pencemaran di Waduk Saguling, Cirata, PPTA Tahap 3 1
waduk Saguling, Cirata, dan dan Jatiluhur
Jatiluhur melalui pengelolaan  Menentukan dampak ekonomi dari pencemaran kepada pemanfaat air
budidaya ikan dan aktivitas yang lain(seperti Hydropower/Pembangkit listrik)
menyebabkan pencemaran
 Identifikasi aksi yang di perlukan untuk mengurangi pencemaran.
lainnya
 Identifikasi kemungkinan untuk mata pencaharian yang lain untuk petani
perikanan dan lainnya yang kemungkinan terkena dampak oleh kegiatan
pengendalian budidaya perikanan dan pencemaran lainnya.
 Pengembangan dan pelaksanaan suatu rencana aksi untuk mengurangi
pencemaran.

20


4.17 Strategi pengelolaan zona pantai  Pemanfaatan peta tataguna lahan di zona pantai di wilayah sungai Citarum. PPTA Tahap 3 0.9
secara terpadu dan rencana aksi  Identifikasi permasalahan pokok untuk pengelolaan sumber daya.
untuk daerah pantai Citarum.
 Kaji ulang kebijakan yang ada dan peraturan sehubungan dengan pengelolaan
sumber daya alami dan buatan di zona pantai.
 Menyarankan meningkatkan kebijakan dan pengaturan yang mengarah kepada
pendekatan yang lebih terpadu dalam pengelolaan daerah pantai di WS
Citarum.
 Kaji ulang dasar pengetahuan yang ada untuk sumber daya zona pantai dan
menyarankan peningkatan pada pemantauan serta pengumpulan data.
 Identifikasi lokasi-lokasi pokok dimana dibutuhkan intervensi dalam
permasalahan pengelolaan sumberdaya lokal.
 Identifikasi strategi yang dibutuhkan untuk mencapai pengelolaan zona pantai
terpadu.
 mengembangkan suatu rencana aksi strategi pelaksanaan yang telah disetujui.
4.18 Pelaksanaan rencana aksi [Tergantung pada manfaat dari studi pengelolaan rencana aksi] PPTA Tahap 3 10
pengelolaan zona pantai terpadu
Pengelolaan 5.1 Pengelolaan banjir di hulu sungai  Penyelesaian studi pemodelan sungai 1 dimensi PPTA Phase 4 0.7
Bencana Citarum  Pengembangan suatu model dataran banjir 2 dimensi
 Studi desain dengan pemodelan;
 Pembaharuan strategi pengelolaan banjir yang ada;
 Penentuan dampak rencana tata ruang regional;
 Formulasi perencanaan operasi dan pemeliharaan
 Menyusun Kerangka acuan untuk rencana detail dan pelaksanaan pada
Tranche 2
5.2 Adaptasi perubahan iklim  Formulasi penyesuaian terhadap perubahan iklim dan kebijakan mitigasi untuk PPTA Tahap 4 2.85
diterapkan di WS Citarum.
 Pengarustamaan perubahan iklim dalam perencanaan pembangunan daerah,
sektor, dan tingkat program
 Menyusun rencana aksi penyesuaian dan mitigasi
 Merekomendasi dan memberi masukan terhadap komponen-komponen lain dari
ICWRMIP

21


5.3 Pengelolaan Bencana Terpadu  Mengkaji ulang efektifitas strategi pengelolaan bencana dan pengaturan PPTA Tahap 1 60
Terkait Dengan bencana akibat koordinasi saat ini, serta menyusun rekomendasi perbaikan, khususnya Sub-Proyek #8
air di Seluruh WS Citarum berkaitan dengan dibentuknya Dewan Sumber Daya Air WS Citarum, beserta
unit-unit pendukungnya.
 Mengembangkan dan melaksanakan pengendalian tata guna lahan yang
efektif di kawasan rawan bencana.
 Relokasi rumah tangga di daerah rawan bencana.
 Mengembangkan dan melaksanakan pengendalian efektif atas penambangan
pasir dan batu.
 Melakukan kampanye kesadaran publik dalam rangka persiapan menghadapi
bencana.
 Penguatan kelembagaan badan yang bertanggung jawab dalam monitoring,
tanggap darurat, evakuasi, penyelamatan dan pemulihan.
 Menetapkan sistim peringatan dini banjir (early warning syatem)
 Mengembangkan rencana kontingensi untuk i terkontaminasinya sistem
sungai akibat kecelakaan industri.
5.4 Pengelolaan banjir sub-wilayah  Melakukan penelitian opsi pengelolaan banjir sub-wilayah sungai Cipunegara PPTA Tahap 3
sungai Cipunegara  Mengembangkan rekomendasi pengelolaan banjir dan mitigasi dampak banjir
 Melaksanakan rekomendasi
5.5 Pengelolaan banjir sub-wilayah  Melakukan penelitian opsi pengelolaan banjir sub-wilayah sungai Cipunegara PPTA Tahap 3
sungai Bekasi  Mengembangkan rekomendasi pengelolaan banjir dan mitigasi dampak banjir
 Melaksanakan rekomendasi
5.6 Pengelolaan Bencana (lumpur  Mengembangkan dan melaksanakan prakiraan banjir lumpur dan tanah longsor PPTA Tahap 1 13.4
dan tanah longsor) untuk Hulu dan tindakan peringatan serta evakuasi. Sub-Proyek 14
Sungai Bekasi, Hulu Sungai  Merelokasi masyarakat dari perumahan yang rawan bencana.
Citarum dan Hulu Sungai
 Mendorong kesadaran publik tentang kesiapan menghadapi bencana.
Cipunegara, serta daerah
tangkapan air yang rawan.
5.7 Opsi strategi mitigasi banjir di  Kaji ulang studi mitigasi banjir di kawasan Bandung masa lalu, dan menilai PPTA Tahap 3 0.3
Bandung relevansinya dengan kondisi saat ini
 Jika diperlukan, mengembangkan tindakan mitigasi banjir yang baru
 Memperbarui rekomendasi berkenaan dengan tindakan mitigasi banjir untuk
diterapkan di Bandung.
5.8 Pelaksanaan atas rekomendasi [Tergantung pada strategi hasil pilihan ] PPTA Tahap 3 20
opsi mitigasi banjir di Bandung

22


5.9 Mengkaji ulang keamanan  Mengkaji ulang standar keamanan bendungan di Indonesia saat ini, dan jika PPTA Tahap 3 1.2
bendungan di WS Citarum diperlukan, menyusun rekomendasi untuk perbaikan.
 Mengkaji ulang pengaturan kelembagaan keamanan bendungan saat ini,
menyusun laporan dan menindak lanjuti, dan bila diperlukan membuat
rekomendasi untuk perbaikan.
 Mengkaji seluruh bendungan berdasarkan kebutuhan keamanan bendungan
dengan mengacu pada standar yang ditetapkan, serta menyampaikan
rekomendasi yang tepat untuk perbaikan.
Pemberdayaan 6.1 Mengembangkan suatu Strategi  Mengidentifikasi stakeholder kunci di WS Citarum (kelompok sasaran), PPTA Tahap 3 1.5
Masyarakat Informasi, Kesadaran dan perilakunya terkait dengan kegiatan-kegiatan dalam pengelolaan sumber daya
Pendidikan untuk peningkatan air.
kapasitas masyarakat lintas WS  Mengidentifikasi pesan-pesan dan pengetahuan untuk dikomunikasikan kepada
Citarum untuk meningkatkan setiap kelompok sasaran.
partisipasi dalam pengembangan
 Mengidentifikasi strategi parisipasi masyarakat untuk aspek yang berbeda
kebijakan, perencanaan dan
dalam perencanaan dan pengelolaan sumber daya air, tingkat relevansi dan
pengelolaan sumberdaya air
tersedia saluran untuk komunikasi.
 Mengembangkan strategi informasi, kesadaran, dan pendidikan serta rencana
aksi yang berdasarkan kepada pendekatan “pemasaran sosial”, termasuk
pendidikan di sekolah sebagai suatu elemen kunci.
 Mengamati dampak dari penerapan IEAS dalam proyek ini.
 Menjalankan penelitian dasar kegiatan organisasi masyarakat madani (CSO)
dalam WS Citarum.
 Mendesain dan menerapkan Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu (IWRM)
melalui kampanye media dengan sasaran CSO.
 Memperkuat peran LSM, media, akademisi, dan lembaga legislatif, serta
individu.
 Menjalankan monitoring dan evaluasi, serta benchmarking sasaran organisasi.
6.2 Implementasi Strategi Informasi, [Tergantung pada hasil studi pengembangan strategi informasi, kesadaran dan PPTA Tahap 3 1
Pendidikan, dan Kesadaran pendidikan]
Masyarakat.

23

Roadmap untuk Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu Wilayah Sungai Citarum

Roadmap untuk Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu Wilayah Sungai Citarum

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Viewers also liked

Viewers also liked (11)

Similar to Roadmap untuk Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu Wilayah Sungai Citarum

Similar to Roadmap untuk Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu Wilayah Sungai Citarum (20)

More from Oswar Mungkasa

More from Oswar Mungkasa (20)

Roadmap untuk Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu Wilayah Sungai Citarum