Pedoman RTRW Segala Aspek

Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota
i
KATA PENGANTAR
Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah seperti yang diharapkan, pemerintah
pusat berkewajiban mendorong pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang menjadi bagian dari
otonomi daerah tersebut. Penerbitan buku pedoman ini merupakan respon positif terhadap
berbagai permintaan daerah terkait dengan terbitnya amanat UU No. 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang. Buku pedoman ini diharapkan dapat dijadikan salah satu pegangan bagi
Pemerintah Kota dan seluruh masyarakat terutama para praktisi dan para akademisi di
berbagai kegiatan yang dalam tugas dan kegiatannya berkaitan dengan penataan ruang di
wilayah Kota.
Pedoman ini ditetapkan menjadi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota yang memuat ketentuan teknis dan
prosedur penyusunan RTRW Kota yang juga mencakup keterlibatan masyarakat dan
merupakan pedoman umum yang berlaku secara nasional. Buku pedoman ini tidak
menguraikan secara detail proses pelaksanaan penyusunan penataan ruang wilayah kota,
tetapi hanya merupakan rambu-rambu penyelesaian RTRW Kota sehingga dalam pelaksanaan
ada kemungkinan ditemukan hal-hal yang perlu dipertajam dan kurang sesuai dengan kondisi
setempat. Oleh karena itu pelaksanaannya tentu dapat disesuaikan dengan karakteristik
wilayah kota setempat.
Kami harapkan upaya fasilitasi pemerintah ini tidak selesai dengan adanya pedoman ini, namun
dapat dilanjutkan dengan upaya penyebarluasan dan penyempurnaannya. Untuk itu segala
masukan, saran maupun kritik untuk perbaikan pedoman ini sangat kami hargai. Akhirnya bagi
seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan pedoman ini, kami mengucapkan terima kasih.
Direktur Penataan Ruang Nasional
Ir. Iman Soedradjat, MPM

ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ...................................................................................................................... i
DAFTAR ISI ................................................................................................................................... ii
DAFTAR GAMBAR ....................................................................................................................... iv
DAFTAR LAMPIRAN .................................................................................................................... v
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang........................................................................................................... 1
1.2 Maksud dan Tujuan ................................................................................................... 1
1.3 Ruang Lingkup Pedoman .......................................................................................... 1
BAB II KETENTUAN TEKNIS PENYUSUNAN
RTRW KOTA
2.1 Muatan RTRW Kota.................................................................................................. 2
2.2 Format Penyajian ...................................................................................................... 2
2.3 Masa Berlaku RTRW Kota ........................................................................................ 2
2.4 Data dan Informasi Yang Dikumpulkan Dalam Penyusunan RTRW Kota ................ 3
2.5 Analisis dalam Penyusunan RTRW Kota .................................................................. 4
2.6 Perumusan RTRW Kota ............................................................................................ 6
2.6.1 Rumusan Tujuan, Kebijakan dan Strategi....................................................... 6
2.6.2 Rumusan Rencana Struktur Ruang ................................................................ 8
2.6.3 Rumusan Rencana Pola Ruang......................................................................11
2.6.4 Penetapan Kawasan Strategis........................................................................16
2.6.5 Arahan Pemanfaatan Ruang...........................................................................18
2.6.6 Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang...............................................19
BAB III PROSEDUR PENYUSUNAN RTRW KOTA
3.1 Tahapan Persiapan Penyusunan RTRW Kota ..........................................................24
3.2 Tahapan Review .......................................................................................................26
3.3 Tahapan Penyusunan RTRW Kota ...........................................................................27
3.3.1 Pengumpulan Data...........................................................................................27
3.3.2 Analisis ............................................................................................................28
3.3.3 Perumusan Konsep RTRW Kota......................................................................29
3.4 Tahapan Legalisasi....................................................................................................31

iii
DAFTAR GAMBAR
Gambar 2.1 Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) ...................................... 9
Gambar 2.2 Cakupan Arahan Sanksi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang berdasarkan UUPR
No 26/2007.................................................................................................................22
Gambar 3.1 Prosedur dan Masa Penyusunan RTRW Kota ..........................................................23
Gambar 3.1 Prosedur Umum Penyusunan RTRW Kota................................................................25
Gambar 3.3aProsedur Penyusunan RTRW Kota secara swakelola...............................................32
Gambar 3.3bProsedur Penyusunan RTRW Kota secara Kontraktual.............................................33

iv
LAMPIRAN
Lampiran I-A Pengertian-Pengertian
Lampiran I-B Acuan Normatif
Lampiran I-C Kedudukan RTRW Kota
Lampiran I-D Fungsi Dan Manfaat RTRW Kota
Lampiran II-A Kelompok Dan Jenis/Item Data Standar Untuk Penyusunan RTRW Kota
Lampiran II-B Rincian Analisis Untuk Penyusunan RTRW Kota
Lampiran III Tipe Daerah/Kawasan Dan Pengaruhnya Pada RTRW Kota
Lampiran IV-A Skema Keterkaitan Data, Analisis, Output, Dan Muatan Rencana Pada
Penyusunan Rencana Struktur Ruang Wilayah Kota
Lampiran IV-B Skema Keterkaitan Data, Analisis, Output Analisis, Dan Rencana Pola
Ruang Wilayah Kota
Lampiran V Keterkaitan Substansi, Tahapan Dan Ketelibatan Pihak-Pihak Dalam
Penyusunan RTRW Kota
Lampiran VI-A1 Ilustrasi Struktur Ruang Kota Contoh 1
Lampiran VI-A2 Ilustrasi Struktur Ruang Kota Contoh 2
Lampiran VI-A3 Ilustrasi Pengembangan Sistem Prasarana
Lampiran VI-B1 Ilustrasi Pola Ruang Kota Contoh 1
Lampiran VI-B2 Ilustrasi Rencana Pola Ruang Kota Contoh 2
Lampiran VI-C1 Lustrasi Penetapan Kawasan Strategis Kota Contoh 1
Lampiran VI-C2 Ilustrasi Rencana Penetapan Kawasan Strategis Kota Contoh 2
Lampiran VII Matrik Susunan Tipikal Indikasi Program Utama Dalam Penyusunan
RTRW Kota
Lampiran VIII Matrik Tipikal Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Pada RTRW Kota
Lampiran IX Arahan sanksi pada tiap jenis unsur tindak pidana terkait penataan ruang
menurut uupr no. 26 tahun 2007
Lampiran X Tabel Ringkasan Isi Rencana RTRW Kota Dirinci Per Muatan RTRW Kota
Lampiran XI Tabel Peta Data, Analisis, Dan Rencana Dalam RTRW Kota

1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Ruang dilihat sebagai wadah interaksi sosial, ekonomi, dan budaya antara manusia
dengan manusia lainnya, ekosistem, dan sumber daya buatan. Interaksi ini tidak dengan
sendirinya berlangsung secara seimbang dan saling menguntungkan berbagai pihak
yang ada karena adanya perbedaan kemampuan, kepentingan serta perkembangan
ekonomi yang dinamis dan akumulatif. Oleh karena itu ruang perlu ditata agar dapat
memelihara keberlanjutan lingkungan dan memberikan dukungan terhadap
kelangsungan hidup manusia serta mahluk hidup lainnya.
Wilayah kota pada hakekatnya adalah pusat kegiatan ekonomi yang berfungsi
mewujudkan efektifitas dan efisiensi pemanfaatan ruang sebagai tempat
berlangsungnya kegiatan-kegiatan ekonomi dan sosial budaya, dengan demikian maka
wilayah kota perlu dikelola secara optimal melalui suatu proses penataan ruang.
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota pada intinya adalah rencana pemanfaatan
ruang yang disusun untuk menjaga keserasian pembangunan wilayah dan sektor dalam
rangka pelaksanaan program-program pembangunan yang ada dalam wilayah kota.
Penataannya perlu didasarkan pada pemahaman terhadap isu-isu ekonomi, sosial dan
lingkungan yang menjadi permasalahan utama suatu wilayah kota. Potensi,
keterbatasan alam, perkembangan kegiatan sosial ekonomi, serta tuntutan kebutuhan
peri kehidupan saat ini dan kelestarian lingkungan hendaknya terpetakan dalam rencana
pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang dituangkan dalam
RTRW Kota.
Sebagai suatu rencana, RTRW Kota tidak hanya menggambarkan tata letak dan
keterkaitan hirarkis ruang, baik antar kegiatan maupun antar pusat kegiatan, akan tetapi
juga kualitas komponen-komponen yang menjadi penyusunan ruang.
Kualitas ruang itu sendiri ditentukan oleh terwujudnya keserasian, keselarasan, dan
keseimbangan pemanfaatan ruang yang mengindahkan faktor daya dukung lingkungan,
fungsi lingkungan, lokasi, dan struktur (keterkaitan jaringan infrastruktur dengan pusat
permukiman dan jasa).
1.2 Maksud Dan Tujuan
Pedoman ini dimaksudkan sebagai rujukan/acuan dalam kegiatan penyusunan RTRW
Kota oleh Pemerintah Kota dan semua pihak terkait dalam penyusunan RTRW Kota.
1.3 Ruang Lingkup Pedoman
Pedoman ini meliputi kegiatan Penyusunan RTRW Kota yang bersifat umum, baku dan
minimal yang harus dipenuhi dalam proses penyusunan RTRW Kota, mencakup
ketentuan teknis dan prosedur penyusunan RTRW Kota.

2
BAB II
KETENTUAN TEKNIS PENYUSUNAN RTRW KOTA
2.1 Muatan RTRW Kota
RTRW Kota memuat:
a. Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kota; yang ditetapkan oleh
pemerintahan daerah kota yang merupakan perwujudan visi dan misi pembangunan
keruangan jangka panjang kota dalam mendukung perwujudan tujuan penataan ruang
nasional yang aman, nyaman, produktif, berkelanjutan, berlandaskan wawasan
nusantara dan ketahanan nasional;
b. Rencana struktur ruang wilayah kota yang meliputi sistem perkotaan di wilayahnya yang
terkait dengan kawasan perdesaan dan sistem jaringan prasarana wilayah kota;
c. Rencana pola ruang wilayah kota yang meliputi kawasan lindung kota dan kawasan budi
daya kota;
d. Rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau;
e. Rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka non-hijau; dan
f. Rencana penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki,
angkutan umum, kegiatan sektor informal, dan ruang evakuasi bencana, yang
dibutuhkan untuk menjalankan fungsi wilayah kota sebagai pusat pelayanan sosial
ekonomi dan pusat pertumbuhan wilayah.
g. Penetapan kawasan strategis kota; yang merupakan kawasan yang diprioritaskan
penataan ruangnya menurut kriteria yang ditetapkan;
h. Arahan pemanfaatan ruang wilayah kota yang berisi indikasi program utama jangka
menengah lima tahunan; dan
i. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota yang berisi ketentuan umum
peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan
sanksi.
2.2 Format Penyajian
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota terdiri dari buku data dan analisis, buku rencana, serta
album peta dengan tingkat ketelitian skala minimal 1:50.000. Buku data dan analisis serta
buku rencana disajikan dalam format A4, sedangkan album peta disajikan minimal format
A3 yang dilengkapi dengan format digital dengan ketelitian informasi peta skala 1:25.000
atau skala 1:50.000.
2.3 Masa Berlaku RTRW Kota
RTRW Kota berlaku dalam angka waktu 20 (dua puluh) tahun dan ditinjau kembali setiap 5
(lima) tahun,
Peninjauan kembali RTRW Kota dapat dilakukan kurang dari 5 (lima) tahun jika terjadi
perubahan kebijakan dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang wilayah
dan/atau terjadi dinamika internal yang mempengaruhi pemanfaatan ruang secara
mendasar antara lain berkaitan dengan bencana alam skala besar dan pemekaran wilayah
yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. Peninjauan kembali dan revisi
RTRW Kota dilakukan bukan untuk pemutihan penyimpangan penataan ruang.

3
2.4 Data Dan Informasi Yang Dikumpulkan Dalam Penyusunan RTRW Kota
Dalam menyusun RTRW Kota terlebih dahulu diperlukan identifikasi masalah, potensi,
prospek, dan kebutuhan pembangunan kota kini dan di masa yang akan datang. ,
Gambaran lengkap mengenai kondisi kota terkait meliputi.
a. Paradigma masyarakat terhadap kota yang akan disusun RTRW-nya sebagai suatu kota
dengan fungsi dan karakteristik tertentu;
b. Isu-isu kunci yang memerlukan tindak lanjut segera dari pemerintah kota;
c. Permasalahan utama wilayah kota terkait aspek lingkungan, ekonomi, sosial, dan
spasial;
d. Tantangan terkait keterbatasan sumber daya dan pendanaan dalam memenuhi
kebutuhan dan mengatasi permasalahan kota;
e. Peluang yang dapat dikembangkan melalui potensi-potensi sumber daya kota yang
tersedia.
f. Resiko atau potensi yang dapat berkembang;
g. Skema pencapaian dilihat dari keadaan eksisting dan sasaran atau harapan pencapaian
di masa yang akan datang.
Data dan informasi didapatkan dari survey primer dan survey sekunder dengan
memperhatikan tingkat validitas data (keakuratan jenis data, sumber penyedia data,
kewenangan sumber atau instansi penyedia data, tingkat kesalahan, variabel
ketidakpastian, serta variabel-variabel lainnya yang mungkin ada). Data-data tersebut
dimaksudkan untuk menggambarkan perubahan-perubahan yang terjadi terhadap wilayah
kota oleh karena itu sangat penting untuk mendapatkan data tahunan (time series) minimal
5 tahun terakhir dengan kedalaman data setingkat kelurahan atau desa. Data dan informasi
dikumpulkan antara lain meliputi:
a. Peta dasar;
b. Kebijakan pembangunan;
c. Data Regional terkait;
d. Kondisi fisik/lingkungan dan Sumber daya alam;
e. Sumber daya buatan;
f. Kependudukan/Sumber Daya Manusia (SDM);
g. Kondisi ekonomi;
h. Kondisi sosial budaya;
i. Penggunaan lahan;
j. Kelembagaan; dan
k. Pendanaan pembangunan.
Diluar data dan informasi tersebut diatas, masih dimungkinkan terdapat data maupun
informasi lain yang bersifat spesifik dan penting sebagai bahan analisis sesuai dengan
karakteristik wilayah kota yang akan direncanakan.
Adapun cakupan pada tiap aspek data & informasi yang dikumpulkan dalam penyusunan
RTRW Kota ini mencakup data eksternal dan internal wilayah, sebagaimana dalam
Lampiran IV pedoman ini.

4
Jenis data yang dikumpulkan di atas merupakan jenis data umum yang perlu dikumpulkan
pada penyusunan RTRW Kota yang berlaku bagi semua daerah. Tetapi pada kondisi
tertentu dan dengan adanya perbedaan tipe kota, maka penguatan pengumpulan data pada
jenis tertentu diperlukan. Tipe daerah yang berbeda dapat disebabkan karena perbedaan
berikut:
a. Geografi wilayah berdasarkan keterkaitannya dengan perbatasan antara negara,
b. Geografi wilayah dalam tatanan pulau,
c. Kondisi Sumber Daya Alam (SDA) daerah,
d. Morfologi dan kelerengan,
e. Kekeringan daratan,
f. Keberadaan sungai besar,
g. Kerawanan bencana,
h. Perkembangan ekonomi,
i. Budaya,
j. Dominasi fungsi penggunaan lahan,
Pada tipe-tipe daerah yang berbeda tersebut, maka kebutuhan penguatan/penekanan data
yang harus dikumpulkan karena akan sangat penting bagi kebutuhan analisisnya, juga
berbeda walaupun secara umum semua data di atas juga dkumpulkan.
Secara lengkap kebutuhan penguatan/penekanan data pada tiap tipe daerah/kota, dapat
dilihat pada Tabel di Lampiran II: Tipe daerah/kawasan dan pengaruhnya pada Rencana
Tata Ruang.
2.5 Analisis Dalam Penyusunan RTRW Kota
Untuk mendapatkan gambaran kondisi kota secara menyeluruh perlu dilakukan analisis
terhadap seluruh aspek pembangunan/penataan ruang kota. Aspek-aspek yang akan
dianalisis, meliputi kebijakan pembangunan, kependudukan, fisik/lingkungan dan sumber
daya alam, sumber daya buatan (SDB), ekonomi, sosial budaya, penggunaan lahan,
kelembagaan, dan pendanaan pembangunan yang data dan informasinya telah
dikumpulkan pada tahap sebelumnya. Analisis dilakukan untuk memahami unsur-unsur
pembentuk ruang serta proses terbentuknya ruang wilayah, dengan memperhatikan
kebijakan pembangunan wilayah melalui analisis terhadap kondisi sekarang,
kecenderungan di masa depan serta kebutuhan ruang untuk memenuhi tuntutan
pembangunan dan perkembangan kota.
Analisis terhadap data dan informasi yang dirangkum meliputi analisa internal wilayah kota
dan wilayah eksternal kota hingga mencakup skala regional yang lebih luas dalam
identifikasi kedudukan, peran, dan keterkaitan kota pada sistem regional yang lebih luas
dalam semua aspek baik dalam tatanan internasional, nasional, kepulauan dan kawasan
metropolitan. Hal ini untuk memberikan pemahaman dan hasil kaji menyeluruh terhadap
wilayah kota dan keterkaitannya terhadap wilayah sekitarnya yang memiliki implikasi
langsung maupun tidak langsung terhadap pembangunan dan perkembangan kota.
Secara umum, analisis yang dilakukan dalam penyusunan RTRW meliputi:
a. Analisis kebijakan dan visi pembangunan;
b. Analisis regional;
c. Analisis fisik/lingkungan dan sumber daya alam;
d. Analisis sumber daya buatan;
e. Analisis kependudukan (Sumber Daya Manusia);

5
f. Analisis sosial budaya;
g. Analisis ekonomi dan sektor unggulan;
h. Analisis sistem pusat pelayanan;
i. Analisis penggunaan lahan;
j. Analisis kelembagaan; dan
k. Analisis pendanaan pembangunan;
l. Analisis Sintesa Multi Aspek / analisis komprehensif.
Rincian dan keterangan lengkap pada tiap jenis analisis dapat dilihat pada Lampiran III-C.
Setelah dilakukan analisis kebijakan dan sektoral baik pada skala regional maupun intra
wilayah tersebut diatas, langkah berikutnya melakukan analisis struktur ruang eksisting
kota; analisis potensi dan masalah penataan ruang kota; analisis kecenderungan dan
kebutuhan pengembangan kota; dan analisis lainnya yang sesuai dengan karakteristik kota
yang direncanakan. Analisis ini dilakukan untuk memahami kota dalam perspektif yang
lebih komprehensif dengan memperhatikan keterkaitan antar aspek pembangunan baik
dalam lingkup internal kota maupun dalam lingkup yang lebih luas. Analisis ini dilakukan
dengan melakukan sintesa atau kombinasi dua atau lebih analisis diatas.
Dari hasil analisis komprehensif ini, dihasilkan:
a. Visi pengembangan kota;
b. Potensi dan masalah penataan ruang (struktur dan pola ruang) kota dari multi aspek
yang berpengaruh
c. Peluang dan tantangan penataan ruang (stuktur dan pola ruang) kota dari multi aspek
yang berpengaruh, termasuk di dalamnya prospektif pertumbuhan/ perkembangan
ekonomi, kependudukan (jumlah, distribusi, mobilitas), aspek fisik dan penggunaan
lahan, aspek sumber daya buatan, pendanaan, dan kelembagaan;
d. Kecenderungan perkembangan dan kesesuaian kebijakan penataan ruang (struktur
dan pola ruang) kota dari multi aspek yang berpengaruh
e. Perkiraan kebutuhan pengembangan kota yang meliputi pengembangan struktur ruang
yang meliputi sistem pusat pelayanan kegiatan dan sistem prasarana, serta
pengembagan pola ruang yang sesuai untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang
ada dengan menggunakan potensi yang dimiliki, mengelola peluang yang ada serta
dapat mengantisipasi tantangan pembangunan ke depan.
f. Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup
g. Arah pola ruang berbasis mitigasi bencana dan memperhatikan karakteristik sosial
budaya di kota
h. Pola ruang kawasan strategis nasional (KSN) di kota yang perlu diadopsi dalam RTRW
Kota.
Sebagaimana data yang dikumpulkan, analisis yang perlu dilakukan dalam penyusunan
RTRW kota sebagaimana diuraikan di atas merupakan analisis umum yang perlu
dilakukan pada penyusunan RTRW kota yang berlaku bagi semua daerah. Tetapi pada
kondisi tertentu, karena tipe daerah/kotanya berbeda maka penguatan/penekanan analisis
tertentu diperlukan dalam penyusunan RTRW kota nya sesuai dengan tipe daerah/kotanya.
Tipe daerah yang berbeda dapat disebabkan karena perbedaan karakteristik
daerah/kotanya.
Pada tipe-tipe daerah yang berbeda tersebut, maka kebutuhan penguatan/penekanan
analisis yang dilakukan, juga berbeda walaupun secara umum semua analisis di atas tetap
dilakukan.

6
Secara lengkap kebutuhan penekanan/penguatan analisis tertentu pada tiap tipe daerah
kota, dapat dilihat pada Tabel di Lampiran III Tipe daerah/kawasan dan pengaruhnya pada
Rencana Tata Ruang.
Dari seluruh analisis yang dilakukan baik analisis sektoral pada aspek tertentu maupun
analisis komprehensif terhadap arah pengembangan wilayah kota, dituangkan dalam
bentuk konsep pengembangan kota. Konsep pengembangan kota ini sangat terkait dengan
efisiensi dan efektivitas alokasi sumberdaya serta proses dalam mentransformasikan
sumber daya tersebut. Konsep pengembangan kota mencakup:
a. Konsep tujuan penataan ruang wilayah kota;
b. Penetapan fungsi kegiatan pada wilayah kota, terutama pada pusat-pusat pelayanan
kegiatan kota;
c. Konsep kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kota;
d. Konsep pengembangan sistem pusat pelayanan kegiatan di kota, beserta sistem
prasarana yang mengintegrasikan serta memberikan pelayanan bagi fungsi kegiatan
yang ada/direncanakan;
e. Konsep pola ruang wilayah kota sesuai dengan fungsi kegiatan yang hendak
dikembangkan dan struktur ruang yang hendak dituju;
f. Perkiraan jumlah penduduk pada akhir masa berlakunya rencana dan kebijakan
pengembangan penduduk yang diarahkan.
g. Skenario pengembangan wilayah kota terhadap daya tampung maksimal ruang wilayah
kota.
2.6 Rumusan RTRW Kota
Berdasarkan konsep pengembangan kota, dirumuskan RTRW Kota. Muatan RTRW Kota
mencakup: 1) Perumusan Tujuan, Kebijakan dan Strategi penataan ruang; 2) Perumusan
Rencana Struktur Ruang, 3) Perumusan Rencana Pola Ruang (termasuk didalamnya
Rencana Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau, Ruang Terbuka Non-hijau
dan Prasarana dan Sarana pejalan kaki, angkutan umum, sektor informal, serta evakuasi
bencana); 4) Penetapan Kawasan Strategis Kota; 5) Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah
Kota serta Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses perumusan konsep RTRW Kota, seperti
halnya pada tahap pengumpulan data dan tahap analisis, karakteristik tipikal kota yang
bersifat spesifik perlu dijadikan pertimbangan didalam proses perumusan konsep RTRW
Kota. Sebagai contoh, kota-kota di wilayah pesisir atau kota kepulauan cenderung akan
memiliki dua orientasi pergerakan (interaksi) baik internal maupun eksternal, yaitu di
daratan dan di perairan. Hal ini secara umum akan berbeda dengan kota-kota yang berada
di wilayah daratan yang umumnya hanya berorientasi di wilayah daratan.
Begitu pula dengan kota-kota yang berada pada wilayah yang rawan bencana, seperti
berada pada zona patahan aktif, kawasan rawan gempa dan/atau tsunami, kawan rawan
gunung berapi (vulkanik) dan kawasan rawan bencana lainnya. Pada kota-kota yang
berada pada wilayah rawan bencana tersebut, maka aspek mitigasi bencana perlu
dijadikan salah satu pertimbangan utama dalam perumusan rencana struktur dan pola
ruang ke depan. Sebagai contoh, pada kota-kota di wilayah pesisir pantai, pusat-pusat
pelayanan kegiatan seyogyanya direncanakan pada zona yang aman dari bahaya, yaitu
pada radius atau jarak tertentu dari pantai. Selain itu, perlu penyediaan dan pemanfaatan
ruang evakuasi bencana yang dapat berupa bangunan ataupun alam yang dapat dijadikan
ruang evakuasi yang aman dari bencana.
2.6.1Rumusan Tujuan, Kebijakan Dan Strategi

7
Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang merupakan terjemahan dari visi dan misi
kota dalam pelaksanaan dan operasional untuk mencapai kondisi ideal penataan ruang
kota seperti yang digambarkan dalam visi dan misi Kota.
A. Rumusan Tujuan Penataan Ruang Kota
Tujuan penataan ruang wilayah kota menekankan arahan perwujudan ruang wilayah
kota yang diinginkan di akhir masa perencanaan (20 tahun mendatang). Rumusan
tujuan nya disusun dengan mengacu pada:
a. Visi dan misi pembangunan jangka panjang kota;
b. Rumusan tujuan diturunkan dari visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah
pada aspek keruangan yang akan dituju sampai dengan akhir masa berlakukan
RTRW kota;
c. Karakteristik wilayah kota
d. Karakteristik wilayah kota juga perlu diperhatikan dalam perumusan tujuan penataan
ruang wilayah kota. Dengan mengenali karakter wilayah akan dapat diketahui
potensi, permasalahan, peluang, tantangan, dan hambatan dalam penataan
ruangnya. Oleh karena itu rumusan tujuan yang memperhatikan karakter wilayah
kota relatif akan lebih mungkin dicapai.
e. Tujuan penataan ruang nasional
f. Rumusan tujuan, selain diturunkan dari visi dan misi pembangunan jangka panjang
daerah, juga harus dapat mendukung terwujudnya tujuan penataan ruang nasional.
Tujuan penataan ruang tiap kota akan berbeda-beda tergantung karakteristik
wilayahnya, serta visi dan misi pembangunan jangka panjang daerahnya yang hendak
diwujudkan selama masa berlakunya RTRW kota.
B. Rumusan Kebijakan
Dengan teridentifikasinya tujuan RTRW Kota di atas, maka dapat dirumuskan beberapa
kebijakan penataan ruang kota.
Kebijakan penataan ruang wilayah kota yang dimaksud adalah merupakan arahan
pengembangan wilayah yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah kota guna
mencapai tujuan penataan ruang wilayah kota dalam kurun waktu 20 tahun. Kebijakan
penataan (khususnya perencanaan) ruang ini meliputi kebijakan pengembangan struktur
dan kebijakan pengembangan pola ruang. Masing-masing kebijakan pada tiap aspek
merupakan kebijakan dasar dalam penataan ruang seluruh wilayah kota pada aspek
tersebut.
Kebijakan pengembangan struktur merupakan arahan dasar dalam pengembangan
struktur ruang kota. Kebijakan pengembangan pola ruang kota merupakan arahan dasar
dalam mengembangkan pola ruang kota yang meliputi kawasan lindung, kawasan
budidaya, dan kawasan strategis kota.
Kebijakan pengembangan struktur harus memuat arahan dasar dalam pengembangan
sistem pusat pelayanan kegiatan dalam kota, serta arahan dasar dalam pengembangan
sistem prasarana kota. Kebijakan pengembangan pola ruang, paling tidak harus
memuat arahan dasar dalam pengembangan kawasan lindung, arahan dasar dalam
pengembangan kawasan budidaya, serta arahan dasar dalam pengembangan kawasan
strategis kota.
Rumusan kebijakan ini juga disusun dengan memperhatikan tujuan penataan ruang
yang hendak dicapai sampai akhir tahun masa berlakunya RTRW Kota, serta
memperhatikan kondisi lingkungan strategis wilayah kota baik internal maupun

8
eksternal, sehingga kebijakan yang diambil mampu menjadi dasar bagi pencapaian
tujuan penataan ruang kota.
C. Rumusan Strategi
Strategi adalah pernyataan yang menjelaskan langkah yang harus ditempuh untuk
merealisasikan/ melaksanakan kebijakan-kebijakan yang ada dalam RTRW Kota.
Strategi merupakan gambaran atau penjabaran kebijakan arah pengembangan kota di
masa datang untuk mencapai tujuan penataan ruang kota yang diinginkan atau dituju.
Setelah kebijakan perencanaan ruang ditetapkan, masing-masing kebijakan tersebut
dirinci dalam langkah-langkah perwujudan yang disebut strategi. Oleh karenanya,
strateginya juga akan mengikuti struktur kebijakan yang ditetapkan, yaitu mencakup
strategi pengembangan struktur ruang dan strategi pengembangan pola ruang kota.
Strategi-strategi ini berdasarkan kebijakan yang ditetapkan dalam penataan ruang kota.
2.6.2Rumusan Rencana Struktur Ruang Kota
Struktur ruang wilayah kota merupakan gambaran sistem pusat pelayanan kegiatan
internal kota dan jaringan infrastruktur kota sampai akhir masa perencanaan, yang
dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kota dan melayani fungsi kegiatan yang
ada/direncanakan dalam wilayah kota pada skala kota, yang merupakan satu kesatuan
dari sistem regional, kota, nasional bahkan internasional.
Rencana struktur ruang kota mencakup: rencana pengembangan pusat pelayanan
kegiatan kota, dan rencana sistem prasarana kota. Rencana pengembangan pusat
pelayanan kegiatan kegiatan kota menggambarkan lokasi pusat-pusat pelayanan kegiatan
kota, hirarkinya, cakupan/skala layanannya, serta dominasi fungsi kegiatan yang
diarahkan pada pusat pelayanan kegiatan tersebut. Sedangkan rencana sistem prasarana
kota mencakup sistem prasarana yang mengintegrasikan kota dalam lingkup yang lebih
luas maupun mengitegrasikan bagian wilayah kota serta memberikan layanan bagi fungsi
kegiatan yang ada/direncanakan dalam wilayah kota, sehingga kota dapat menjalankan
peran dan fungsinya sesuai dengan tujuan penataan ruang kota yang ditetapkan.
A. Penetapan Pusat Pelayanan Kegiatan Kota
Pusat pelayanan kegiatan kota dengan skala pelayanan yang paling luas menduduki
hirarki/orde teringgi dalam sistem pusat pelayanan kegiatan kota. Begitu sebaliknya bagi
pusat pelayanan kegiatan yang memiliki skala pelayanannya paling sempit/kecil.
Nomenklatur yang dapat digunakan dalam memetakan hirarki pusat pelayanan kegiatan
sebagai berikut:
a. Pusat Primer, Pusat Sekunder, Pusat Tersier, dan seterusnya;
b. Hirarki I, Hirakri II, Hirarki III dan seterusnya;
c. Orde I, Orde II, Orde III, dan seterusnya.;
d. atau istilah lainnya.
Untuk kota yang menjadi bagian dari suatu metropolitan, perlu digambarkan
kedudukannya dalam struktur ruang metropolitan, sebagai kota inti metropolitan atau
sebagai kota/perkotaan satelit metropolitan.
Pada masing-masing pusat kegiatan tersebut diarahkan dominasi fungsi kegiatan tertentu
beserta sistem prasarana penunjang yang menunjang pelayanan kegiatan. Penetapan
fungsi kegiatan tertentu pada tiap pusat pelayanan kegiatan kota, dilakukan sesuai

9
potensinya maupun peluang dan hambatan yang mungkin, sedemikian rupa sehingga kota
dapat mengemban fungsi dan perannya dalam lingkup yang lebih luas.
Ilustrasi peta pengembangan pusat pelayanan kegiatan kota beserta penetapan fungsi
kegiatannya, dapat dilihat pada Lampiran VI-A1 dan Lampiran VI-A2.
B. Rencana Sistem Prasarana Kota
Rencana sistem prasarana yang dikembangkan yang mengintegrasikan dan memberikan
pelayanan bagi fungsi kegiatan yang dikembangkan dalam wilayah kota, meliputi:
a. Sistem jaringan prasarana transportasi;
b. Sistem prasarana telematika;
c. Sistem prasarana sumber daya air;
d. Sistem prasarana energi/kelistrikan; dan
e. Sistem prasarana wilayah kota lainnya, yang meliputi prasarana pengelolaan
lingkungan, prasarana pendidikan, prasarana ekonomi, prasarana kesehatan, serta
prasarana olahraga dan rekreasi.
Cakupan rencana pengembangan pada masing-masing sisem prasarana tersebut,
sebagaimana uraian berikut.
B1. Rencana Sistem Jaringan Transportasi
Sistem jaringan transportasi dibagi berdasarkan sistem jaringan transportasi darat,
yang terdiri atas prasarana dan sarana jalan, terminal, rel kereta api, stasiun kereta
api, dan angkutan sungai dan penyebrangan; sistem jaringan transportasi udara yang
terdiri atas bandara dan KKOP nya, jalur penerbangan, dan sarana prasarana
transportasi udara; dan sistem jaringan transportasi laut yang terdiri atas pelabuhan,
dermaga, dan alur pelayaran.
Perencanaan sistem jaringan transportasi udara meliputi perencanaan klasifikasi
bandara, jalur penerbangan, sarana pendukung dan radius pengamanan/kawasan
keselamatan operasional penerbangan (KKOP) yang diatur dalam Kepmen
Perhubungan Nomor KM 49 Tahun 2000.
Gambar 2.1
Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP)
B2. Rencana Pengembangan Sistem Prasarana Energi

10
Rencana sistem sumber daya energi tidak hanya memberikan pelayanan sumber daya
energi wilayah kota eksisting tetapi juga memberikan arahan rencana jenis sumber
energi baru, letak, dan sistem distribusinya. Meliputi jalur-jalur distribusi energi
kelistrikan, letak Gardu Induk, dan rencana sistem distribusi migas dalam wilayah kota.
B3. Rencana Prasarana Telematika
Prasarana telekomunikasi dan prasarana informatika yang dikembangkan meliputi
sistem kabel, sistem nirkabel, dan sistem satelit. Rencana prasarana telematika
meliputi rencana pengembangan nfrastruktur dasar telematika berupa jaringan telepon
fixed line, lokasi Pusat automatisasi sambungan telepon, serta infrastruktur telepon
nirkabel berupa lokasi menara telekomunikasi (BTS) untuk pemanfaatan secara
bersama-sama antar operator,
B4. Rencana Pengembangan Sistem Prasarana Sumber Daya Air Kota
Sistem prasarana sumber daya air kota, mencakup prasarana air bersih/air minum
kota, prasarana drainase kota, dan irigasi kota.
Prasarana Penyediaan Air Bersih/Air Minum Kota
Rencana sistem penyediaan air bersih memuat pola penyediaan dan pengelolaan air
besih berupa sistem penyediaan air bersih, pengelolaan, serta sistem
pendistribusiannya pada permukiman, kegiatan industri atau fungsi lainnya dalam
ruang kota.
Prasarana Drainase Kota
Rencana sistem prasarana drainase kota meliputi jaringan primer, sekunder, dan
tersier kota, serta pola umum dalam drainase di lingkungan perumahan maupun
fungsi-fungsi khusus lainnya.
Prasarana Irigasi Kota
Prasarana irigasi kota, walaupun bersifat sementara karena kegiatan pertanian dalam
wilayah kota bersifat sementara sampai waktu tertentu, tetapi selama keberadaannya
masih dimungkinkan ada sampai akhir masa berlakunya RTRW Kota, maka
perencanaannya juga harus dilakukan dan dicantumkan dalam RTRW Kota.
Prasarana irigasi ini dapat merupakan fungsi ganda dari prasarana drainase kota.
Apabila kegiatan pertaniannya sudah beralih fungsi dan diperbolehkan merubah
rencana pola ruangnya, maka fungsi prasarana irigasi ini dapat menjadi prasarana
derainase kota/lingkungan.
B5. Rencana Pengembangan Sistem Prasarana Lainnya
Sistem prasarana lainnya ini merupakan sistem prasarana yang bersifat memberikan
pelayanan bagi fungsi kegiatan yang ada/direncanakan dalam wilayah kota. Sistem
prasarana lainnya ini mencakup: sistem prasarana pengelolaan lingkungan, prasarana
pendidikan, prasarana ekonomi, prasarana kesehatan, prasarana olah raga dan
rekreasi kota.
Prasarana Pengelolaan Lingkungan
Prasarana pengelolaan lingkungan meliputi: tempat /pabrik pembuangan sampah
akhir dan sementara (TPA/PPSA dan TPS), tempat pengolahan limbah (padat & cair)
skala kota/regional dan skala bagian wilayah kota.
Rencana Prasarana Pendidikan
Rencana sistem prasarana pendidikan yang disusun meliputi prasarana pendidikan
tinggi skala wilayah dan kota serta pendidikan menengah skala kota. Prasarana
pendidikan skala wilayah direncanakan apabila kota memiliki peran dalam lingkup
yang lebih luas sebagai kota yang memberikan layanan pada wilayah yang lebih luas,
khususnya dalam bidang pendidikan.
Rencana Prasarana Ekonomi

11
Rencana prasarana ekonomi kota yang disusun meliputi pasar induk skala
wilayah/regional dan pasar lokal skala kota atau bagian wilayah kota baik yang
tradisional maupun modern. Pasar induk skala regional/wilayah direncanakan apabila
kota tersebut mengemban peran dalam lingkup wilayah yang lebih luas sebagai kota
yang memberikan layanan pada wilayah yang lebih luas.
Rencana Prasarana Kesehatan
Prasarana kesehatan dalam kota yang direncanakan meliputi RSU type A, type B
atau type C, tergantung fungsi dan peran kota dalam lingkup yang lebih luas.
Rencana Prasarana Olahraga Dan Rekreasi
Prasarana olahraga dan rekreasi yang disusun meliputi prasarana olahraga dan
rekreasi skala wilayah dan kota, tergantung fungsi dan peran kota dalam lingkup yang
lebih luas.
C. Ketentuan Dalam Pemetaan Rencana Struktur Wilayah Kota
Beberapa ketentuan dalam pemetaan Rencana Struktur Wilayah Kota, sbb:
a. Peta Rencana Struktur Tata Ruang Wilayah Kota dipetakan pada peta dengan tingkat
ketelitian skala 1:50.000 atau yang lebih kecil sedemikian rupa sehingga informasi
yang disampaikan tetap dapat terbaca dan memungkinkan melihat rencana struktur
tata ruang secara utuh atau sistemik.
b. Rencana Struktur Ruang Wilayah kota dapat digambarkan atau diplot dalam satu
lembar (layer) yang berisikan pusat pelayanan kegiatan dalam sistem kota dan sistem
metropolitan (jika kota sebagai bagian dari metropolitan), serta sekaligus semua
sistem prasarana kota, yang meliputi prasarana skala kota, kota/metropolitan, dan
nasional yang ada dalam wilayah kota;
c. Notasi pusat pelayanan kegiatan kota dalam RTRW Kota harus dapat
menggambarkan kedudukan suatu pusat pelayanan kegiatan sebagai pusat
pelayanan kegiatan dalam sistem kota maupun metropolitan (jika kota tersebut
merupakan bagian dari metropolitan). Notasi pemetaan rencana struktur ruang kota,
mengikuti ketentuan dalam pemetaan Rencana Tata Ruang yang berlaku.
Keterkaitan data, analisis, output analisis sampai perumusan rencana struktur ruang
wilayah kota, dapat dilihat pada Lampiran V-A pedoman ini.
Ilustrasi rencana struktur ruang wilayah kota ditunjukkan pada Lampiran VI-A1 dan
Lampiran VI-A2 pedoman ini.
Ilustrasi Peta Rencana Sistem prasarana, dapat dilihat pada Lampiran VI-A3 s.d.
Lampiran VI-A8.
2.6.3Rumusan Rencana Pola Ruang
Pola ruang kota secara umum dikelompokkan menjadi kawasan lindung dan kawasan budi
daya. Rencana pola ruang wilayah kota merupakan arahan bentuk pemanfaatan ruang
wilayah kota yang akan dituju hingga akhir tahun perencanaan yang menggambarkan
lokasi, ukuran, fungsi serta karakter kegiatan manusia dan atau kegiatan alam.
Pola ruang wilayah kota disusun dengan memperhatikan:
1) Hasil analisis sintesis multi aspek/analisis komprehensif, yang menghasilkan keluaran:
a. Potensi dan masalah alokasi ruang wilayah kota dari multi aspek pengaruh
b. Peluang dan tantangan alokasi ruang kota dari multi aspek pengaruh

12
c. Kecenderungan perkembangan dan kesesuaian dengan kebijakan pola ruang
dalam wilayah. kota dari multi aspek pengaruh
d. Perkiraan kebutuhan pengembangan pola ruang kota dengan menggunakan
potensi yang dimiliki, mengelola peluang yang ada serta dapat mengantisipasi
tantangan pembangunan ke depan
e. Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup
f. Arah pola ruang berbasis mitigasi bencana dan sosial budaya.
g. Pola ruang KSN, maupun KSP di wilayah kota yg perlu diadopsi dalam skala kota
2) Rumusan tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang yang telah ditetapkan.
Rencana pola ruang wilayah kota meliputi ruang daratan serta ruang laut dalam batas 4
mil laut dari daratan terjauh di kota atau sampai batas negara yang disepakati secara
internasional apabila kota yang disusun RTRW nya berbatasan laut dengan negara
lain.
Perencanaan pola ruang kota juga mengkaji rencana perubahan fungsi lahan serta
berbagai upaya memenuhi standar misalnya upaya untuk memenuhi target RTH 30 %,
menghitung kemungkinan adanya lahan cadangan pengembangan, tempat evakuasi
bencana, strategi pengembangan kota, penjelasan normatif terhadap konflik
kepentingan antar fungsi kawasan.
Pola ruang wilayah kota dipetakan pada skala peta 1:25.000 untuk kota-kota di Pulau
Jawa & Bali atau daerah lain yang sudah tersedia peta dasar pada skala tersebut.
Sedangkan untuk kota-kota di luar Pulau Jawa dan Bali, dipetakan pada peta dengan
tingkat ketelitian informasi minimum skala 1:50.000.
Ilustrasi peta pola ruang wilayah kota baik pada kawasan lindung maupun budidaya,
dapat dilihat pada Lampiran VI-B1 s.d Lampiran VI-B3.
A. Kawasan Lindung
Rencana ini harus disesuaikan dengan tipologi kota yang direncanakan beserta
intensitas kegiatan di sekitar kawasan yang seharusnya memiliki fungsi lindung
setempat. Perlu diperhatikan juga aspek kegiatan masyarakat dan kultural. Kawasan
lindung meliputi:
a. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya meliputi: kawasan
hutan lindung, kawasan bergambut, kawasan resapan air;
b. Kawasan perlindungan setempat meliputi kawasan sempadan pantai, sempadan
sungai, kawasan sekitar danau/waduk, kawasan sekitar mata air, dan ruang terbuka
hijau termasuk di dalamnya hutan kota;
c. Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya, antara lain kawasan
suaka alam, kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya, kawasan pantai berhutan
bakau, taman nasional, taman hutan raya, taman wisata alam, cagar alam, suaka
margasatwa, serta kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan;
d. Kawasan lindung lainnya meliputi kawasan taman buru, cagar biosfer, perlindungan
plasma-nutfah, pengungsian satwa, serta pantai berhutan bakau.
Ketentuan Pemetaan Kawasan Lindung
Semua kawasan lindung baik nasional, kota, maupun kota, dipetakan sesuai
keberadaannya di wilayah kota. Kawasan perlindungan setempat, yang luasannya
memiliki panjang dan lebar sekurang-kurangnya 50m dipetakan pada skala 1: 25.000,
atau sekurang-kurangnya memiliki panjang dan lebar 100 m untuk yang dipetakan pada

13
skala 1:50.000. Tetapi untuk kepentingan tertentu, kawasan perlindungan setempat ini
dapat pula digambarkan secara indikatif (tidak skalatif) pada peta skala 1:25.000
maupun 1:50.000 walau ketentuan dimensi panjang dan lebarnya tidak terpentuhi.
B. Kawasan Budi Daya
Rencana pola ruang kawasan budidaya di wilayah kota, yang dituangkan dalam RTRW
Kota, meliputi:
a. Perkantoran & Pemerintahan;
b. Perdagangan dan Jasa;
c. Permukiman, dirinci dalam Perumahan, dan RTH Non-Hijau;
d. Peruntukan Industri, dirinci dalam peruntukan industri besar, sedang, dan kecil, atau
jenis industri menurut kepentingan kota masing-masing;
e. Kawasan Industri;
f. Kawasan Pariwisata;
g. Kawasan Khusus (misal Militer, media, dll);
h. Kawasan Bandara;
i. Kawasan Pelabuhan;
j. Kawasan Pelayanan Umum, dirinci kawasan pendidikan, kawasan kegiatan
keagamaan, kawasan pelayanan kesehatan, Olahraga, terminal, dan kawasan
pelayanan umum lainnya dalam wilayah kota;
k. Perikanan, dirinci dalam perikanan laut dan perikanan darat/tambak;
l. Hutan Produksi, dirinci dalam Hutan Produksi Tetap, Hutan Produksi Terbatas,
Hutan Produksi Konversi, jika direncanakan masih ada dalam wilayah. Kota s.d. 20
tahun ke depan;
m. Pertanian, dirinci dalam Pertanian Lahan Basah (beririgasi, non irigasi), Pertanian
Lahan Kering, Pertanian tanaman tahunan/perkebunan, dan Peternakan jika
direncanakan masih ada dalam wilayah. Kota s.d. 20 tahun ke depan;
n. Pertambangan, dirinci berdasarkan gol. A (strategis), gol. B (Vital), dan gol C
(lainnya).
Selain pola ruang lindung dan budidaya tersebut, pada bagian ini, juga dirumuskan
Rencana Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau, Ruang Terbuka Non-
hijau dan Prasarana dan Sarana pejalan kaki, angkutan umum, sektor informal, serta
evakuasi bencana.
C. Rencana Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau
Ruang terbuka hijau (RTH) kota adalah Area memanjang/jalur dan/atau mengelompok,
yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang
tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, yang berada dalam wilayah
kota.
Rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau kota, sekurang-kurangnya
memuat:
a. Perhitungan kebutuhan dan luas minimum RTH yang harus dipenuhi di dalam
wilayah kota;

14
b. Tipologi RTH, alternatif vegetasi pengisi ruang khususnya arahan vegetasi pada
kelompok-kelompok besar, arahan elemen pelengkap pada RTH, hingga konsep-
konsep Rencana RTH sebagai arahan untuk pengembangan disain selanjutnya;
c. Rencana alokasi ruang untuk penyediaan RTH pada tiap jenis RTH;
d. Rencana pemanfaatan ruang pada alokasi ruang yang direncanakan untuk RTH
dan ketentuan umum pemanfaatannya;
e. Rencana pentahapan penyediaan dan pengelolaan RTH.
Rencana alokasi penyediaan RTH Kota dinyatakan dalam peta tematik tersendiri dari
rencana pola ruang kota.
Sebagai pedoman yang perlu diperhatikan sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan
perundangan, maka RTH yang harus disediakan dalam ruang kota setidaknya 30 %
dengan standar minimal 20 % untuk RTH publik dan 10% RTH Privat.
D. Rencana Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Non-Hijau
Ruang terbuka nonhijau adalah Ruang terbuka yang diperkeras (paved) maupun ruang
terbuka biru (RTB) yang berupa permukaan sungai, danau, maupun areal-areal yang
diperuntukkan sebagai kolam-kolam retensi.
Rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka non-hijau kota, sekurang-
kurangnya memuat:
a. Perhitungan kebutuhan RTNH yang harus dipenuhi di dalam kota untuk menunjang
fungsi kegiatan dalam kota yang ada/direncanakan ada;
b. Tipologi RTNH, dan jenis RTNH yang diperlukan dalam wilayah kota untuk
menunjang fungsi kegiatan dalam wilayah kota;
c. Rencana alokasi ruang untuk penyediaan RTNH pada tiap jenis RTH
d. Rencana pemanfaatan ruang pada alokasi ruang yang direncanakan untuk RTNH
dan ketentuan umum pemanfaatannya;
e. Rencana pentahapan penyediaan dan pengelolaan RTNH.
Rencana alokasi penyediaan RTNH Kota dinyatakan dalam peta tematik tersendiri dari
rencana pola ruang
E. Rencana Penyediaan Dan Pemanfaatan Prasarana Dan Sarana Pejalan Kaki
Rencana penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana pejalan kaki dalam
wilayah kota, sekurang-kurangnya memuat:
a. Pola/jenis/tipikal jalur pejalan kaki dan jalur penyandang cacat pemakai kursi roda
dalam wilayah kota;
b. Lokasi ruang pada masing-masing tipe/pola jalur pejalan kaki dan penyandang
cacat pemakai kursi roda;
c. Rencana penyediaan prasarana dan sarana penunjang jalur pejalan kaki,
diantarannya tempat peristirahatan sementara, telepon umum, penyediaan air
bersih, dan sarana penunjang lainnya yang disesuaikan dengan kemampuan kota
dalam penyediaannya;
d. Rencana pentahapan pembangunan dan pengelolaan prasarana dan sarana jalur
pejalan kaki dan penyandang cacat pemakai kursi roda.

15
Rencana alokasi penyediaan prasarana & sarana bagi pejalan kaki dan penyandang
cacat pemakai kursi roda dalam wilayah kota dinyatakan dalam peta tematik tersendiri.
F. Rencana Penyediaan Dan Pemanfaatan Prasarana Dan Sarana Angkutan Umum
Rencana Penyediaan dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Angkutan Umum,
sekurang-kurangnya memuat:
a. Rencana jalur / trayek angkutan umum dalam wilayah kota, baik yang
menghubungkan pusat-pusat pelayanan kegiatan dalam kota maupun yang
menghubungkan dengan daerah lain dalam lingkup yang lebih luas;
b. Perkiraan kebutuhan pengembangan jenis dan kuantitas sarana angkutan umum
kota;
c. Rencana lokasi terminal bagi angkutan umum;
d. Rencana penyediaan dan pemanfaatan halte-halte angkutan umum untuk
menunjang fungsi-fungsi kegiatan yang ada dalam wilayah kota;
e. Rencana pentahapan pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana
penunjang angkutan umum kota.
Rencana penyediaan terminal dan halte bagi angkutan umum di kota dinyatakan dalam
peta tematik tersendiri.
G. Rencana Penyediaan Dan Pemanfaatan Prasarana Dan Sarana Sektor Informal
Sektor informal adalah Kegiatan ekonomi yang tidak memiliki izin usaha dan relatif
berskala ekonomi kecil, diantaranya dapat berupa pedagang kaki lima, pedagang
barang bekas, industri rumahan, dan kegiatan sektor informal lainnya.
Rencana penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana sektor informal
diarahkan untuk dapat memberikan layanan prasarana dan sarana bagi kegiatan
sektor informal di perkotaan sebagai bagian dari kegiatan yang ada dalam wilayah kota.
Rencana penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana kegiatan sektor informal,
sekurang-kurangnya memuat:
a. Alokasi ruang permanen untuk menampung kegiatan sektor informal di perkotaan;
b. Alokasi ruang temporer/sementara yang masih diperbolehkan bagi kegiatan sektor
informal;
c. Rencana penyediaan prasarana penunjang kegiatan sektor informal;
d. Rencana pentahapan dan pengelolaan perwujudan ruang serta prasarana dan
sarana untuk kegiatan sektor informal;
Rencana alokasi penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana kegiatan sektor
informal kota dinyatakan dalam peta tematik tersendiri dari rencana pola ruang kota.
H. Rencana Penyediaan Dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana dan Ruang
Evakuasi Bencana.
Ruang evakuasi bencana adalah Area yang disediakan untuk menampung masyarakat
yang terkena bencana dalam kondisi darurat, sesuai dengan kebutuhan antisipasi
bencana karena memiliki kelenturan dan kemudahan modifikasi sesuai kondisi dan
bentuk lahan di setiap lokasi.
Ruang yang dipersiapkan sebagai tempat sementara evakuasi para korban bencana,
harus memiliki tingkat keamanan yang lebih terjamin, serta mempunyai akses yang
cukup tinggi/ terjangkau oleh bantuan dari luar daerah.

16
Kriteria penentuan lokasi ruang evakuasi bencana disesuaikan antara lain dengan:
a. Jenis dan resiko bencana,
b. Skala pelayanan ruang evakuasi bencana,
c. Daya tampung dan daya dukung ruang evakuasi bencana.
Rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang dan prasarana evakuasi bencana,
sekurang-kurangnya mencakup:
a. Potensi bencana dan analisis kemungkinannya;
b. Penentuan Ruang-ruang evakuasi pada zona aman yang diperuntukkan untuk
tempat penyelamatan;
c. Bangunan-bangunan penyelamat yang direncanakan sebagai bangunan
penyelamat pada zona rawan, yang diperuntukkan bagi pihak yang tidak sempat
melakukan penyelamatan ke zona aman;
d. Rencana Jalur evakuasi masyarakat kota menuju zona aman, serta rencana
pengembangan prasarana penunjangnya (jalan, jembatan, angkutan evakuasi).
Rencana alokasi penyediaan dan pemanfaatan Ruang dan prasarana evakuasi
bencana dalam kota dinyatakan dalam peta tematik tersendiri dari rencana pola ruang
kota.
2.6.4Penetapan kawasan strategis
Kawasan strategis merupakan kawasan yang di dalamnya berlangsung kegiatan yang
berpengaruh besar terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan yang dilakukan
untuk mengembangkan, melestarikan, melindungi dan/atau mengoordinasikan
keterpaduan pembangunan nilai strategis kawasan yang bersangkutan dalam mendukung
penataan ruang wilayah, yakni:
a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi meliputi:
- Memiliki potensi bagi pengembangan ekonomi kota;
- Sumber komoditi unggulan kota;
- memiliki potensi ekspor;
- Didukung jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi;
- Memiliki fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam
rangka mewujudkan ketahanan energi kota;
- Merupakan bagian wilayah kota untuk pengembangan bagian wilayah kota
lainnya yang tertinggal, atau bagian kota yang memiliki ketertinggalan secara
ekonomi;
- Dan kriteria lainnya yang dikembangkan sesuai dengan kepentingan
pembangunan kota.
KSK aspek ekonomi ini, dapat berupa kawasan perdagangan dan jasa, kawasan
pelabuhan, kawasan berikat, dan kawasan lainnya yang memiliki andil strategis
dalam pengembangan ekonomi kota.
b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya meliputi:
- Merupakan tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau budaya;
- Merupakan prioritas peningkatan kualitas sosial dan budaya;
- Merupakan aset yang harus dilindungi dan dilestarikan;
- Merupakan tempat perlindungan peninggalan budaya;

17
- Memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya; atau
- Memiliki potensi kerawanan terhadap konflik sosial;
- Merupakan hasil karya cipta budaya masyarakat kota yang dapat menunjukkan
jatidiri maupun penanda (vocal point, landmark) budaya kota;
- Kriteria lainnya yang dikembangkan sesuai dengan kepentingan pembangunan
kota.
KSK aspek sosial budaya ini dapat berupa kawasan pusat perkantoran
pemerintahan, kawasan pusat keagamaan, kawasan pusat pendidikan, kawasan
wisata budaya, kawasan wisata buatan unggulan kota, dan kawasan olah raga,
kawasan cagar budaya, dan kawasan sosial budaya strategis kota lainnya.
c. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam
(SDA) dan/atau teknologi tinggi meliputi:
- Merupakan kawasan yang diperuntukkan bagi kepentingan pengembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi berdasarkan lokasi sumber daya alam strategis,
pengembangan antariksa, serta tenaga atom dan nuklir;
- Memiliki sumber daya alam strategis;
- Memiliki fungsi sebagai pusat pengendalian dan pengembangan antariksa;
- Memiliki fungsi sebagai pusat pengendalian tenaga atom dan nuklir; atau
- Memiliki fungsi sebagai lokasi penggunaan teknologi tinggi strategis;
- Mendayagunakan SDA yang dimiliki kota dan strategis untuk kepentingan
pembangunan kota;
- Dan kriteria lainnya yang dikembangkan sesuai dengan kepentingan
pembangunan kota.
KSK pada aspek ini dapat berupa Kawasan Pelabuhan, kawasan Industri strategis
kota, kawasan pertambangan strategis kota, dan kawasan lainnya yang
mendayagunakan SDA atau menggunakan teknologi tinggi strategis kota.
d. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup
meliputi:
- Merupakan tempat perlindungan keanekaragaman hayati;
- Merupakan kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora
dan/atau fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus
dilindungi dan/atau dilestarikan;
- Memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air yang setiap tahun
berpeluang menimbulkan kerugian;
- Memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro;
- Menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas lingkungan hidup;
- Merupakan kawasan rawan bencana alam; atau
- Merupakan kawasan yang sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan
mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan;
- Dan kriteria lainnya yang dikembangkan sesuai dengan kepentingan penataan
ruang kota.
KSK pada aspek lingkungan ini dapat berupa Hutan Kota, Kawasan Mata Air dan
Sempadannya, Taman Hutan Raya yang berada di kota, dan kawasan lindung
lainnya yang memiliki nilai strategis kota.
e. Dan kawasan strategis lainnya yang ditetapkan oleh kota sesuai dengan
kepentingan pembangunan keruangan kota.

18
Penetapan kawasan strategis ini harus didukung oleh kepentingan tertentu dengan
pertimbangan aspek-aspek strategis, kebutuhan pengembangan terntentu, dan
kesepakatan dan kebijakan yang ditetapkan diatasnya.
Ilustrasi peta kawasan strategis kota dapat dilihat pada Lampiran VI-C.
2.6.5Arahan Pemanfaatan Ruang
Pemanfaatan ruang dilaksanakan melalui penyusunan program pemanfatan ruang,
pelaksanaan program pemanfaatan ruang, dan pembiayaan program pemanfaatan ruang.
Muatan dasar dalam arahan pemanfaatan ruang wilayah kota meliputi indikasi program
utama, disertai perkiraan pendanaan beserta sumbernya, instansi yang terlibat dalam
pelaksanaannya serta waktu dan tahapan pelaksanaannya yang disusun dengan
memperhatikan kurun waktu perencanaan dan tahap operasionalisasinya mengacu pada
rencana tata ruang.
Adapun indikasi program utama dalam arahan pemanfaatan ruang wilayah kota, meliputi:
1. Usulan Program Utama Kota
Program utama kota adalah program-program pemanfaatan yang memiliki bobot
kepentingan utama/perlu diprioritaskan untuk mewujudkan RTRW kota sesuai arah yang
dituju. Penetapan program utama dapat dilakukan dengan multi kriteria yang
mempertimbangkan banyak aspek, yang kriterianya dapat ditentukan oleh kota sesuai
dengan kepentingannya. Kriteria penetapan program utama dapat mencakup dukungan
pada perwujudan struktur ruang kota, dukungan pada perwujudan pola ruang kota,
maupun kriteria lainnya pada aspek politik, ekonomi, sosial-budaya, dan lingkungan.
Program-program utama kota perlu mendukung program utama nasional dan kota
dalam bidang penataan ruang.
2. Perkiraan Pendanaan
Untuk merealisasikan program dan rencana tindak yang disusun maka perlu dibuatkan
rencana pembiayaan kurun waktu 20 (dua puluh) tahun dan secara bertahap setiap 5
(lima) tahun. Pada bagian ini dijelaskan pula perkiraan rencana sumber dan besar
pembiayaan untuk masing-masing program. Pada dasarnya perkiraan pendanaan
program pemanfaatan ruang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
3. Instansi Pelaksana
Pelaksanaan program disesuaikan dengan tingkat pemerintahan sesuai dengan
kewenangannya, dan dapat melibatkan swasta dan masyarakat. Instansi pelaksana
dapat dijabarkan dengan lebih rinci sesuai dengan bidang, tugas,dan fungsinya yang
pelaksanaannya harus terintegrasi antar sektor. Instansi pelaksana ini dapat
dibendakan menjadi dua kelompok yaitu instansi pelaksana utama, dan instansi
pelaksana pendukung.
4. Waktu Dan Tahapan Pelaksanaan
Sebuah program mempunyai durasi pelaksanaan yang bervariasi, untuk rencana tata
ruang wilayah kota sebuah program direncanakan selama tahun perencanaan 20 (dua
puluh) tahun yang dirinci per 5 (lima) tahun.
Standarisasi Susunan Arahan Pemanfaatan Ruang

19
Arahan pemanfaatan ruang, sekurang-kurangnya memiliki susunan sebagai berikut:
A. Perwujudan Rencana Struktur Wilayah kota,
A1.Perwujudan Pusat Pelayanan Kegiatan kota
A2.Perwujudan Sistem Prasarana kota, yang mencakup pula sistem prasarana
nasional dan wilayah/regional dalam wilayah kota
A2.1 Perwujudan Sistem Prasarana Transportasi di wilayah kota, yang meliputi
sistem prasarana transportasi darat, udara, dan air.
A2.2 Perwujudan Sistem Prasarana Sumber Daya Air
A2.3 Perwujudan Sistem Prasarana Energi
A2.4 Perwujudan Sistem Prasarana Telekomunikasi
A2.5 Perwujudan Sistem Prasarana Kota lainnya;
B. Perwujudan Pola Ruang Wilayah kota
B1. Perwujudan Kawasan Lindung
B2.Perwujudan Kawasan Budidaya.
Pada susunan tersebut dapat dijabarkan/dirinci sesuai kebutuhan dalam penyusunan
RTRW Kota masing-masing.
Matrik susunan tipikal indikasi program utama dalam penyusunan RTRW Kota,
sebagaimana Lampiran VII.
2.6.6Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
A. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi
Ketentuan umum peraturan zonasi kota merupakan ketentuan-ketentuan umum yang
menjadi dasar dalam penyusunan peraturan zonasi yang berlaku pada tiap blok yang
perencanaannya dilakukan pada Rencana yang lebih rinci (RTR Kawasan Strategis Kota
maupun RDTR).
Muatan dalam ketentuan umum peraturan Zonasi Kota sekurang-kurangnya mencakup:
a. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang berisikan kegiatan yang diperbolehkan,
baik diperbolehkan tanpa syarat, dengan syarat, atau dengan pengecualian; dan
kegiatan yang tidak diperbolehkan;
b. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang yang sekurang-kurangnya terdiri atas koefisien
dasar bangunan maksimum, koefisien lantai bangunan maksimum, dan koefisien dasar
hijau minimum;
c. Ketentuan prasarana minimum sebagai kelengkapan dasar fisik lingkungan yang
memungkinkan lingkungan permukiman berfungsi secara optimal yang sekurang-
kurangnya mencakup lahan parkir, bongkar muat, dimensi dan kelengkapan jaringan
jalan, dan kelengkapan prasarana lain yang dianggap perlu;
d. Ketentuan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan kota untuk
mengendalikan penggunaan lahan pada kawasan cagar budaya, kawasan rawan
bencana, kawasan keselamatan operasi penerbangan dan kawasan lainnya.
Ketentuan umum peraturan zonasi ini juga dapat digunakan sebagai dasar dalam
pemberian insentif dan disinsentif, pemberian izin, serta pengenaan sanksi di tingkat kota.
Secara konseptual matrik tipikal dari ketentuan umum peraturan zonasi pada RTRW Kota
ditunjukkan pada Lampiran VIII pedoman ini.

20
B. Ketentuan Perizinan
Izin, diberikan kepada calon pengguna ruang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan
ruang pada suatu kawasan/zona yang sesuai dengan arahan rencana pola ruang pada
rencana tata ruang wilayah dan peraturan zonasi.
Beberapa jenis izin yang terkait dengan RTRW Kota, yaitu:
a. Izin prinsip, diberikan untuk rencana kegiatan pemanfaatan ruang;
b. Izin lokasi, diberikan untuk penetapan lokasi pelaksanaan kegiatan pemanfaatan
ruang;
c. Izin peruntukkan penggunaan tanah, diberikan untuk perencanaan dan pemanfaatan
tanah;
d. Izin mendirikan bangunan, diberikan sebagai surat bukti untuk dapat mendirikan
bangunan sesuai fungsi yang telah ditetapkan dan rencana teknis bangunan gedung
yang disetujui.
Dalam ketentuan perizinan pada RTRW Kota, sekurang-kurangnya memuat:
a. Hasil Identifikasi semua jenis perizinan terkait tata ruang yang dalam pemberian
izinnya harus mengacu pada dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kota pada
wilayah yang disusun RTRW Kota nya
b. Mekanisme perizinan terkait tata ruang yang menjadi wewenang Pemerintahan Kota
yang mencakup pengaturan keterlibatan masing-masing organisasi perangkat daerah
terkait dalam setiap perizinan yang diterbitkan berdasarkan arahan rencana tata ruang
wilayah kota;
c. Ketentuan teknis prosedural dalam pengajuan izin pemanfaatan ruang maupun forum
pengambilan keputusan atas izin yang akan dikeluarkan, yang akan menjadi dasar
dalam pengembangan SOP perizinan;
d. Ketentuan pengambilan keputusan apabila dalam dokumen RTRW Kota belum
memberikan ketentuan yang cukup terkait perizinan yang dimohonkan oleh
masyarakat (individual maupun organisasi).
C. Ketentuan Insentif Dan Disinsentif
Insentif dan disinsentif merupakan salah satu strategi pendorong pengembangan kawasan
agar sesuai rencana tata ruang.
Insentif dapat diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana
tata ruang dan memberikan eksternalitas positif kepada perekonomian wilayah, kelestarian
lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat.
Perangkat insentif yang dapat digunakan, mencakup insentif fiskal maupun non fiskal.
Insentif fiskal dapat berupa pemberian keringanan atau pembebasan pajak. Sedangkan
insentif non fiskal dapat berupa pemberian kompensasi, subsidi silang, kemudahan
perizinan, sewa ruang dan urun saham, penyediaan prasarana dan sarana infrastruktur,
dan/atau kemudahan perizinan.
Disinsentif diberikan untuk mencegah, membatasi, atau mengurangi perkembangan agar
tidak terjadi kegiatan pemanfaatan ruang (pada kawasan lindung maupun budidaya) yang
tidak sesuai dengan RTRW Kota dan memberikan dampak negatif kepada lingkungan dan
masyarakat. Bentuk disinsentif yaitu disinsentif fiskal berupa pengenaan pajak yang tinggi,
dan disinsentif non fiskal berupa kewajiban pemberian kompensasi, pensyaratan khusus

21
dalam perizinan, kewajiban membayar imbalan, pembatasan penyediaan prasarana dan
sarana infrastruktur, dan/atau pemberian status tertentu dari Pemerintah.
Ketentuan dalam penyediaan insentif disinsentif diatur sesuai dengan kriteria, bentuk, dan
mekanisme yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh
otoritas terkait dalam hal tersebut yang disesuaikan dengan kondisi yang berlaku pada
masing-masing daerah.
Ketentuan insentif dan disinsentif yang harus dimuat/disusun dalam RTRW Kota meliputi:
a.Ketentuan insentif-disinsentif pada masyarakat umum
b.Ketentuan insentif-disinsentif pada lembaga komersial.
D. Arahan Sanksi
Pengenaan sanksi merupakan tindakan penertiban berupa sanksi administratif, pidana dan
perdata yang dilakukan terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana
tata ruang dan peraturan zonasi.
Arahan sanksi terkait pemanfaatan ruang merupakan arahan-arahan dalam pemberian
sanksi kepada pelanggar pemanfaatan ruang, yang disusun dengan mengacu pada
undang-undang penataan ruang. Arahan sanksi juga memperhatikan kondisi yang berlaku
pada masing-masing daerah.
Arahan sanksi merupakan acuan dalam pengenaan sanksi terhadap:
a. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana pola ruang wilayah kota, yang
dijelaskan dalam ketentuan umum peraturan zonasi dalam RTRW Kota;
b. Pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan
RTRW Kota;
c. Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan
berdasarkan RTRW Kota;
d. Pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang
yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kota;
e. Pemanfataan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan
perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum;
f. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.
Pemberian sanksi terhadap pelanggaran penataan ruang didasarkan atas besar atau
kecilnya dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran penataan ruang, nilai manfaat
pemberian jenis sanksi yang diberikan untuk pelanggaran penataan ruang; dan kerugian
publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran penataan ruang.
Sanksi dapat berupa sanksi administratif, sanksi perdata, dan sanksi pidana.
Sanksi Administratif
Jenis sanksi dalam pelanggaran penataan ruang berupa sanksi administrasi meliputi:
a. Peringatan tertulis;
b. Penghentian kegiatan sementara;
c. Penghentian sementara pelayanan umum;
d. Penutupan lokasi;

22
e. Pencabutan izin;
f. Pembatalan izin;
g. Pembongkaran bangunan;
h. Pemulihan fungsi ruang; dan/atau
i. Denda administratif.
Sanksi Perdata
Setiap orang yang menderita kerugian akibat tindak pidana terkait penataan ruang, dapat
menuntut ganti kerugian secara perdata kepada pelaku tindak pidana. Tuntutan ganti
kerugian ini dilakukan sesuai dengan hukum acara pidana.
Sanksi Pidana
Sedangkan ketentuan sanksi pidana yang diterapkan pada tiap pelanggaran pidana terkait
penataan ruang, yang dapat diterapkan sebagaimana Tabel pada Lampiran IX pedoman
ini.
Gambar 2.2
Cakupan Arahan Sanksi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang
Berdasarkan UUPR No 26/2007

23
BAB III
PROSEDUR PENYUSUNAN RTRW KOTA
RTRW Kota merupakan landasan penting penyusunan kebijakan dan strategi pembangunan
kota. RTRW Kota disusun untuk memberikan arahan bagi pelaksanaan pembangunan wilayah
kota dan solusi terhadap penanganan isu serta permasalahan kota yang berkembang termasuk
topik-topik pembangunan terkait tantangan, ekspektasi pengembangan wilayah di masa yang
akan datang.
Informasi yang terangkum dalam RTRW Kota merupakan perencanaan kota dalam bentuk
rencana pola ruang dan rencana struktur ruang, yang perwujudannya dilakukan melalui
pelaksanaan indikasi program, hal ini merupakan hasil analisis statistik, analisis kualitatif, dan
analisis-analisis kebutuhan lainnya yang lebih rinci terhadap aspek perkotaan. RTRW Kota
selain menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan wilayah kota juga berfungsi sebagai alat
ukur dalam menilai kinerja dan arahan pengembangan kota.
Perencanaan kota merupakan penyusunan kerangka kerja untuk mendorong perwujudan
berbagai kemungkinan dan mengantisipasi perubahan yang dapat mempengaruhi
kesejahteraan masyarakat. Sebagai arahan pembangunan wilayah kota, proses penyusunan
sampai dengan implementasi, RTRW Kota disyaratkan berlandaskan atas asas: keterpaduan;
keserasian; keselarasan dan keseimbangan; keberlanjutan; keberdayagunaan dan
keberhasilgunaan; keterbukaan; kebersamaan dan kemitraan; pelindungan kepentingan umum;
kepastian hukum dan keadilan; dan akuntabilitas.
Komponen utama penyusunan RTRW Kota meliputi proses pengumpulan data dan informasi,
proses analisis yang tertuang dalam konsep-konsep pemanfaatan ruang dan pengendalian
pemanfaatan ruang yang merupakan muatan utama rencana yang kemudian dikemas menjadi
rumusan RTRW Kota seperti digambarkan pada Gambar 3.2 berikut. Bila dikaitkan dengan
waktu pelaksanaan kegiatannya, prosedur tersebut, menjadi sebagaimana pada gambar 3.1
berikut.
Gambar 3.1
Prosedur dan Masa Penyusunan RTRW Kota
Dari Gambar tersebut, dapat dilihat bahwa RTRW Kota disusun dalam waktu antara 8-24 bulan.
dihitung dari tahap persiapan dan tahap penyusunan, dimana tahap penyusunannya meliputi
kegiatan pengumpulan data, analisis, dan perumusan. Lamanya masa penyusunan RTRW Kota
ini dipengaruhi oleh situasi dan kondisi di dalam wilayah kota bersangkutan, pada aspek politik,
sosial budaya, keamanan, keuangan/pembiayaan pembangunan daerah, ketersediaan data,
serta faktor lainnya.
PERSIAPAN PENYUSUNAN LEGALISASI
Persiapan teknis dan
non teknis sebelum
pelaksanaan
penyusunan RTRW
Analisis
Perumusan Konsep
RTRW ProvinsiPengumpulan &
Kompilasi Data
(primer &
sekunder)
Tahapan
Uraian
kegiatan
Waktu yang
dibutuhkan
Review RTRW
Prov sebelumnya
(jika ada) Konsep
Rencana
Rencana
1. Konsep Raperda
2. Persetujuan
Substansi
3. Pengesahan
1 – 3 bulan 1 – 3 bulan 1 – 6 bulan 3 – 6 bulan 2 – 6 bulan -
6-12 bulan

24
Dari Gambar 3.1 dan Gambar 3.2, Secara umum prosedur penyusunan RTRW Kota, meliputi 4
tahapan utama, yaitu:
1. Tahapan Persiapan Penyusunan RTRW Kota;
2. Tahapan Review RTRW Kota sebelumnya;
3. Tahapan Penyusunan, yang mencakup sub tahap pengumpulan data, analisis, dan
perumusan konsep RTRW;
4. Tahapan Legalisasi.
Masing-masing tahapan tersebut diuraikan dalam bahasan berikut yang dijelaskan kegiatan dan
yang terlibat dalam kegiatan pada tiap tahan, hasil pelaksanaan kegiatan, serta waktu yang
dibutuhkan dalam pelaksanaan masing-masing kegiatan pada tiap tahap...........
3.1 Tahapan Persiapan Penyusunan RTRW Kota
A. Kegiatan Dan Yang Terlibat Dalam Kegiatan
Secara garis besar pelaksanaan penyusunan RTRW Kota dilakukan dalam 2 (dua) tahun
anggaran seperti terlihat pada Gambar 3.2 proses persiapan penyusunan RTRW Kota
meliputi persiapan administrasi dan teknis dalam mempersiapkan penyusunan RTRW
Kota dilakukan pada tahun pertama., kemudian pada tahun kedua dilakukan penyusunan
konsep RTRW Kota. Adapun kegiatan yang dilakukan dalam tahapan tersebut, meliputi:
a. Menyusun dan Pemantapan kerangka acuan kerja (KAK) / Terms of Reference (TOR).
Dilakukan oleh pemilik pekerjaan (pengguna anggaran) penyusunan RTRW Kota;
b. Pemilihan/pengadaan jasa konsultan pelaksana jika dilakukan secara kontraktual.. Jika
dilakukan secara swakelola, dilakukan pembentukan tim Pengarah, tim pelaksana, tim
penunjang, tenaga ahli individual, atau kerjasama dengan lembaga negeri lainnya.
Dilakukan oleh pemilik pekerjaan (pengguna anggaran) penyusunan RTRW Kota;
c. Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB), jika dilakukan secara swakelola;
Dilakukan oleh tim pelaksana swakelola;
d. Persiapan teknis pelaksanaan yang meliputi:
• Pengumpulan data awal wilayah perencanaan, mencakup data-data sekunder dan
atau primer yang mudah dikumpulkan dari berbagai sumber;
• Kajian awal data sekunder terhadap data yang telah dikumpulkan, yang
menghasilkan kebijakan terkait wilayah perencanaan, potensi dan permasalahan
awal wilayah perencanaan, serta gagasan awal pengembangan wilayah
perencanaan;
• Penyiapan program kerja;
• Penyiapan perangkat survei (checklist, panduan wawancara, kuesioner, panduan
observasi dan dokumentasi, dan lainnya), penyiapan metode pendekatan, mobilisasi
peralatan dan personil yang dibutuhkan;
• Penyusunan Laporan pendahuluan, yang merupakan kumpulan hasil dari semua
persiapan teknis pelaksanaan penyusunan yang telah dilakukan sebelumnya.
Kegiatan ini dilakukan oleh tim pelaksana swakelola atau tim konsultan pelaksana
penyusunan RTRW Kota.
e.Pemberitaan penyusunan RTRW dalam media massa atau saluran penyebarluasan
informasi lainnya. Dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan keterlibatan masyarakat
luas sebagai pihak pasif.
.............................

25
Gambar 3.2
Prosedur Umum Dalam Penyusunan RTRW Kota

26
Pada tahap ini masyarakat berperan pasif sebagai penerima informasi penataan ruang.
Media yang digunakan, yaitu:
a. Melalui media massa (televisi, radio, surat kabar, majalah)
b. Melalui brosur, leaflet, flyers, surat edaran, buletin, jurnal, buku;
c. Melalui kegiatan pameran, pemasangan poster, pamflet, papan pengumuman, billboard
d. Melalui kegiatan kebudayaan (misal: pagelaran wayang dengan menyisipkan informasi
yang ingin disampaikan di dalamnya)
e. Melalui multimedia (video, VCD, DVD)
f. Melalui website
g. Melalui ruang pamer atau pusat informasi
h. Melalui pertemuan terbuka dengan masyarakat/kelompok masyarakat.
B. Hasil dari Pelaksanaan Kegiatan
Hasil dari kegiatan persiapan ini, meliputi:
a. KAK/TOR yang telah dimantapkan;
b. Terbentuknya Tim swakelola pelaksanaan penyusunan RTRW Kota (yang terdiri dari tim
pengarah, tim pelaksana, tim penunjang, tenaga ahli individual, dan atau mitra
kerjasama dari lembaga negeri lainnya), jika penyusunan dilakukan secara swakelola
c. Terpilihnya konsultan pelaksana dan tim supervisi jika pelaksanaan penyusunan RTRW
Kota dilakukan secara kontraktual.
d. RAB untuk swakelola pelaksanaan penyusunan RTRW Kota;
e. Laporan Pendahuluan penyusunan RTRW Kota, yang memuat:
• Data awal wilayah perencanaan
• Hasil kajian awal berupa kebijakan terkait wilayah perencanaan, potensi dan
permasalahan awal wilayah perencanaan, serta gagasan awal pengembangan
wilayah perencanaan
• Program kerja pelaksanaan penyusunan RTRW Kota;
• Metode pendekatan yang digunakan;
• Perangkat survei primer & sekunder yang akan dilakukan dalam penyusunan RTRW
Kota;
C. Waktu Kegiatan
Untuk melaksanakan kegiatan persiapan ini dibutuhkan waktu 1-3 bulan, tergantung dari
kondisi daerah dan pendekatan yang digunakan. Semakin partisipatif pendekatan yang
digunakan, waktu yang dibutuhkan menjadi lebih panjang. Begitu pula semakin tidak
tersedia data sekunder, terutama pada daerah pemekaran baru maupun daerah yang
daerah yang di dalamnya mengalami pemekaran, maka lama waktu yang dibutuhkan dalam
pelaksanaan persiapan ini menjadi lebih lama.
3.2 Tahapan Review
A. Kegiatan dan Yang Terlibat Dalam Kegiatan

27
Kegiatan review RTRW Kota dilakukan jika RTRW Kota sebelumnya telah disusun, atau jika
merupakan Kota hasil pemekaran, RTRW Kota sebelumnya berasal dari Kota/Kabupaten
induk.
Hasil kegiatan review, berupa:
a. Simpangan antara rencana dengan implementasi
b. Keputusan terhadap perubahan RTRW Kota sebelumnya, apakah akan disusun RTRW
Kota baru, atau perubahan sebagian RTRW Kota lama, atau masih dapat menggunakan
RTRW Kota sebelumnya.
C. Waktu Kegiatan
Waktu yang dibutuhkan untuk melakukan review, antara 1-3 bulan.
3.3 Tahapan Penyusunan RTRW Kota
3.3.1Pengumpulan Data
Kegiatan pengumpulan data dilakukan terhadap data primer dan sekunder, dalam lingkup
internal wilayah Kota maupun eksternal/regional yang lebih luas. Dilakukan oleh pelaksana
kegiatan (konsultan atau tim pelaksana swakelola), bersama-sama dengan stakeholder
lainnya terkait penataan ruang daerah. Stakeholders terkait mencakup lembaga
pemerintahan, BKPRD, maupun organisasi masyarakat.
Pada tahap ini peran masyarakat (diwakili oleh organisasi masyarakat) meningkat lebih
aktif, yaitu dalam bentuk:
a. Pemberian data & informasi kewilayahan yang diketahui / dimiliki datanya;
b. Pendataan untuk kepentingan penatan ruang yang diperlukan;
c. Pemberian masukan, aspirasi, dan opini awal usulan rencana penataan ruang
d. Identifikasi potensi dan masalah penataan ruang.
Tata cara atau media yang digunakan dalam mendapatkan infomasi/masukan dapat
dilakukan:
a. Melalui kotak aduan
b. Melalui pengisian kuesioner, wawancara
c. Melalui website (surat elektronik, form aduan, polling, telepon, pesan singkat/SMS)
d. Melalui pertemuan terbuka atau public hearings
e. Melalui kegiatan workshop, focus group disscussion (FGD)
f. Melalui penyelenggaraan konferensi
g. Melalui ruang pamer atau pusat informasi.
Masyarakat yang menjadi stakeholders dalam penyusunan RTRW Kota meliputi:
a. Organisasi masyarakat tingkat kota atau yang memiliki cakupan wilayah layanan satu
kota atau lebih dari kota yang sedang melakukan penyusunan RTRW Kota

28
b. Perwakilan Organisasi masyarakat tingkat kota dan kab/kota yang berdekatan sistemik
dari daerah yang dapat terkena dampak dari penataan ruang di daerah yang sedang
disusun RTRW Kota nya
c. Perwakilan Organisasi masyarakat tingkat kota dan kab/kota dari daerah yang dapat
memberikan dampak bagi penataan ruang di daerah yang sedang disusun RTRW Kota
nya.
B. Hasil Dari Pelaksanaan Kegiatan
Hasil kegiatan pengumpulan data, :
Terkumpulkannya semua data-data pada aspek kebijakan, aspek fisik/lingkungan dan
penggunaan lahan, aspek SDM, aspek SDB, aspek ekonomi, aspek kelembgaan, dan
aspek pendanaan.
C. Waktu Kegiatan
Waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pengumpulan data,baik data primer maupun data
sekunder yaitu antara 1-6 bulan. Waktu yang dibutuhkan ini tergantung dari kondisi
ketersediaan data di daerah maupun jenis pendekatan dan metoda partisipatif yang
digunakan pada tahap ini.
3.3.2Analisis
Kegiatan analisis yang dilakukan dalam rangka penyusunan RTRW Kota, meliputi:
a. Analisis kebijakan dan visi pembangunan;
b. Analisis regional;
c. Analisis fisik/lingkungan dan sumber daya alam;
d. Analisis sumber daya buatan;
e. Analisis kependudukan (sumber daya manusia);
f. Analisis sosial budaya;
g. Analisis ekonomi;
h. Analisis sistem permukiman/pusat pelayanan;
i. Analisis penggunaan lahan;
j. Analisis struktur dan pola ruang
k. Analisis kelembagaan; dan
l. Analisis pendanaan pembangunan.
m. Analisis Sintesa Multi Aspek / analisis komprehensif.
Kegiatan ini dilakukan oleh konsultan pelaksana atau tim pelaksana swakelola penyusunan
RTRW KOTA dengan tim supervisi/tim teknis daerah yang terdiri dari berbagai lembaga
kota terkait penataan ruang.
Analisis dilakukan untuk memahami kondisi unsur-unsur pembentuk ruang serta hubungan
sebab akibat terbentuknya kondisi ruang wilayah, dengan memperhatikan kebijakan
pembangunan wilayah yang ada. Analisis yang dilakukan meliputi analisis terhadap 1).
kondisi sekarang, dan 2) kecenderungan di masa depan serta 3). kebutuhan ruang untuk

29
memenuhi tuntutan kebutuhan kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya serta pertahanan
keamanan maupun konservasi alam.
Setelah dilakukan analisis tersebut diatas, langkah berikutnya melakukan analisis struktur
ruang eksisting wilayah kota; analisis potensi dan masalah penataan ruang wilayah kota;
analisis kecenderungan dan kebutuhan pengembangan wilayah kota; dan analisis lainnya
yang sesuai dengan karakteristik wilayah kota yang direncanakan. Analisis ini dilakukan
untuk memahami wilayah kota dalam perspektif yang lebih komprehensif dengan
memperhatikan keterkaitan antar aspek pembangunan baik dalam lingkup internal wilayah
kota maupun dalam lingkup yang lebih luas. Analisis ini dilakukan dengan melakukan
sintesa atau kombinasi dua atau lebih analisis diatas.Hasil dari keseluruhan kegiatan
analisis sampai analisis sintesa multi aspek/analisis komprehensif meliputi:
a. Visi pengembangan kota;
b. Potensi dan masalah penataan ruang wilayah kota dari multi aspek yang berpengaruh
c. Peluang dan tantangan penataan ruang wilayah kota dari multi aspek yang berpengaruh;
d. Kecenderungan perkembangan dan kesesuaian kebijakan penataan ruang wilayah kota
e. Perkiraan kebutuhan pengembangan wilayah kota yang meliputi pengembangan struktur
ruang yang meliputi sistem perkotaan dan sistem prasarana, serta pengembagan pola
ruang yang sesuai untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang ada dengan
menggunakan potensi yang dimiliki, mengelola peluang yang ada serta dapat
mengantisipasi tantangan pembangunan ke depan.
f. Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup
g. Arah pola ruang berbasis mitigasi bencana dan memperhatikan karakteristik sosial
budaya di wilayah kota
h. Pola ruang kawasan strategis nasional (KSN) di wilayah kota yang perlu diadopsi dalam
skala kota.
C. Waktu Kegiatan
Waktu yang dibutuhkan untuk melakukan analisis analisis dari data-data yang dikumpulkan
untuk merumuskan konsep awal arah pengembangan wilayah yang akan digunakan dalam
perumusan konsep RTRW, antara 3-6 bulan.
3.3.3Perumusan Konsep RTRW Kota
Setelah semua analisis selesai dilakukan, tahapan berikutnya adalah menentukan arah
pengembangan wilayah kota, yang dituangkan dalam bentuk konsep pengembangan
wilayah kota, yang meliputi materi sebagimana dalam subbab analisis. Konsep arah
pengembangan wilayah kota tersebut kemudian dimantapkan dan dijabarkan dalam
rumusan konsep RTRW Kota, dalam beberapa kali iterasi. Dilakukan pembahasan bersama
seluruh stakeholders terkait baik dari BKPRD, legislatif daerah, maupun masyarakat, yang
berasal dari:
a. Kota yang sedang menyusun RTRW Kota nya;
b. Provinsi dan kab/kota dari daerah berdekatan sistemik yang dapat memberikan dampak
pada penataan ruang di wilayah kota yang sedang menyusun RTRW Kota;
c. Provinsi dan kab/kota dari daerah berdekatan sistemik yang dapat terkena dampak dari
penataan ruang di wilayah kota yang sedang menyusun RTRW Kota.

30
Pada tahap ini, peran masyarakat lebih aktif lagi karena sudah lebih bersifat dialogis /
komunikasi dua arah. Substansinya menyangkut opini, aspirasi, masukan terkait dengan
arah kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kota, serta rumusan muatan RTRW
Kota. Cara / media yang digunakan sebagaimana cara/media keterlibatan aktif masyarakat
dalam komunikasi dua arah/dialogis, diantaranya dalam bentuk konsultasi publik,
Workshop, FGD, seminar, dan bentuk komunikasi dua arah lainnya.
Atau apabila memungkinkan, apabila masyarakatnya sudah lebih aktif keterlibatannya
dalam kegiatan penataan ruang, maka kterlibatan masyarakat dapat diwujudkan dalam
bentuk yang lebih aktif yaitu melalui Kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam suatu
kerjasama yang bertanggung jawab untuk pencapaian tujuan. Tata cara atau media yang
digunakan dalam membangun kemitraan dapat dilakukan:
a. Melalui pembentukan satuan kerja (task force/technical advisory committee)
b. Melalui pembentukan steering committee.
c. Melalui pembentukan forum delegasi
d. Melalui pertemuan antar pelaku pembangunan dan pertemuan kerjasama/kemitraan
antar instansi pemerintah (contoh: BKPRD).
Hasil kegiatan perumusan konsep RTRW Kota berupa:
a. Rumusan tujuan, kebijakan, dan strategi;
b. Rencana struktur ruang;
c. Rencana pola ruang, termasuk di dalamnya:
• Rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau;
• Rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka non-hijau; dan
• Rencana penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki,
angkutan umum, kegiatan sektor informal, dan ruang evakuasi bencana, yang
dibutuhkan untuk menjalankan fungsi wilayah kota sebagai pusat pelayanan sosial
ekonomi dan pusat pertumbuhan wilayah.
d. Penetapan kawasan strategis Kota;
e. Arahan pemanfaatan ruang;
f. Arahan pengendalian pemanfaatan ruang.
Produk akhir dari pelaksanaan kegiatan ini, selain dirupakan dalam bentuk Buku Rencana,
juga dirupakan dalam bentuk Album peta yang minimum berisi:
a. Peta wilayah perencanaan, yang berisi informasi rupa bumi, dan batas administrasi kota
serta kecamatan/distrik di dalam wilayah kota;
b. Peta penggunaan lahan eksisting;
c. Peta rencana struktur ruang wilayah kota, yang meliputi rencana pengembangan pusat
pelayanan kegiatan dan rencana pengembangan sistem prasarana
d. Peta pola ruang wilayah kota, yang meliputi pola ruang kawasan lindung dan budidaya;
e. Peta penetapan kawasan strategis Kota.

31
C. Waktu Kegiatan
Waktu yang dibutuhkan untuk melakukan perumusan konsep RTRW Kota, antara 2-6 bulan.
3.4 Tahapan Legalisasi
A. Kegiatan dan Yang Terlibat Dalam Kegiatan
Kegiatan legalisasi RTRW Kota merupakan rangkaian panjang yang dilakukan mengikuti
ketentuan peraturan lainnya. Adapun kegiatan yang masih terkait erat dengan proses
penyusunan RTRW Kota, adalah beberapa kegiatan berikut:
a. Penyusunan RAPERDA
b. Persetujuan Substansi
c. Proses Pengesahan RTRW (yang diatur dalam ketentuan peraturan lainnya).
Adapun detail dari masing-masing kegiatan, juga mengikuti ketentuan peraturan lain yang
berlaku yang mengatur tentang proses legalisasi RTRW Kota. Yang terlibat dalam kegiatan
ini: Pemda kota, DPRD Kota, Gubernur, Menteri yang membidangi tata ruang, dan
masyarakat. Pada tahap ini peran masyarakat diantaranya dalam bentuk
keberatan/sanggahan terhadap konsep RTRW Kota dan konsep Raperda yang sedang
diproses persetujuan substansi dan legalisasinya. Media / cara yang digunakan, dapat
merupakan gabungan dari beberapa media pada proses sebelumnya, diantaranya:
a. Melalui media massa (televisi, radio, surat kabar, majalah)
b. Melalui website resmi lembaga pemerintah yang berkewenangan menyusun RTRW Kota
c. Melalui surat terbuka di media massa
d. Melalui kelompok kerja (working group/public advisory group)
e. Melalui diskusi/temu warga (public hearings/meetings), konsultasi publik, workshops,
focus group disscussion (FGD), charrettes, seminar, konferensi, panel.
Hasil kegiatan legalisasi, berupa:
a. RTRW Kota yang sudah mendapat persetujuan substansi dari Menteri yang membidangi
tata ruang, yang sebelumnya juga mendapat rekomendasi dari Gubernur;
b. Peraturan Daerah Kota tentang RTRW Kota.
C. Waktu Kegiatan
Waktu yang dibutuhkan untuk melakukan legalisasi, mengikuti ketentuan yang berlaku, dan
sangat tergantung dari berbagai kondisi non teknis lainnya.
Prosedur lengkap Penyusunan RTRW Kota ini secara diagramatis yang dilakukan secara
swakelola maupun secara kontraktual, dapat dilihat pada Gambar 3.3a dan Gambar 3.b berikut.

32
Gambar 3.3a: Prosedur Penyusunan RTRW Kota Secara Swakelola
Persiapan Penyusunan RTRW Kota (pihak yang terlibat)
PROSES
Pemantapan TOR/KAK (1)
Pembentukan Tim Pelaksana (1)
Perumusan Tim Pengarah (1)
Perumusan Substansi (1)
Perumusan Program Kerja (1)
HASIL PELAKSANA WAKTU
Penyiapan Rencana Anggaran Biaya (1)
Mobilisasi Peralatan dan Personil (1)
Penyiapan Perangkat Survei dan Perjalanan Dinas (1)
Pemberitaan penyusunan RTRW kepada masyarakat
melalui media massa dan/atau forum pertemuan serta
penyerapan opini, aspirasi stakeholders (1), (3), (4)
Review terhadap RTRW sebelumnya
Penyimpangan struktur dan pola ruang (1), (3)
Kesesuaian rencana struktur dan rencana pola ruang
dengan perkembangan wilayah (1)
Data/informasi kebijaksanaan pembangunan (1), (2), (3)
Data/informasi terkait kondisi sosial budaya (1), (3), (4)
Data/informasi terkait sumber daya manusia (1), (3), (4)
Metode dan Rencana Kerja
Gambaran Awal Permasalahan dan
Kebutuhan Pengembangan
Rencana Pelaksanaan Survei dan
Perangkat Survei
Opini dan aspirasi awal stakeholder pada
penyusunan RTRW
1 – 3 bulan(1) Pemerintah Kota
(2) DPRD
(4) Masyarakat
Kesesuaian produk RTRW sebelumnya
dengan kondisi yang ada dan
kemungkinan untuk penerapan
l j t
Pengumpulan Data
Data/informasi terkait sumber daya alam (1), (3), (4)
Data/informasi terkait penggunaan lahan (1), (3), (4)
Data/informasi terkait kelembagaan (1), (3)
Data/informasi terkait kondisi ekonomi (1), (2), (3), (4)
Analisis
Arahan kebijakan pembangunan wilayah Kota yang
bersangkutan dan kedudukannya dalam perspektif
kebijakan pembangunan nasional dan provinsi
kedudukan dan keterkaitan Kota dalam sist.regional
yg lebih luas dlm segala aspek
Potensi, permasalahan, peluang, dan tantangan
dalam penataan ruang
Pola kecenderungan dan perkembangan internal
Kota, potensi perkembangan
Perkiraan kebutuhan pengembangan
Daya dukung dan daya tampung ruang
Analisis kebijakan pembangunan (1)
Analisis regional pada wilayah yg lebih luas (1)
Analisis fisik/lingkungan dan SDA (1)
Analisis Sumberdaya Manusia (1)
Analsis Sumberdaya Buatan (1), (3), (4)
Analisis Ekonomi (1), (3), (4)
An.Sist.Permukiman/pus.kegiataniatan/sist.perkotaan (1),
(3)Analisis Penggunaan Lahan (1), (3), (4)
Analisis Kelembagaan (1)
Analisis pendanaan/Pembiayaan (1), (2), (3)
Analisis sintesa multi aspek / analisis komprehensif (1), (2),
(3)
Data/informasi daerah secara lengkap
1 – 3 bulan
1 – 6 bulan
3 – 6 bulan
Perumusan RTRW
Perumusan Tujuan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota(1),
(2), (3)
Perumusan Kebijakan dan Strategi Pemanfaatan Ruang
Wilayah Kota (1), (2), (3)
Rencana Struktur Ruang Wilayah Kota (1), (3)
Rencana Pola Ruang Wilayah Kota(1), (3)
Penetapan Kawasan Strategis (1), (2), (3)
Arahan Pemanfaatan Ruang (1), (2), (3), (4)
Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang (1)
Konsep RTRW Kota
2 – 6 bulan
Proses Legalisasi
Penyusunan Konsep RAPERDA RTRW (1)
Penyempurnaan Konsep RTRW
dan Konsep Raperda RTRW
(1), (2), (3), (4)
Proses legalisasi hingga pengesahan Raperda menjadi
Perda RTRW Kota dalam sidang paripurna DPRD Kota (1),
(2)
Konsep Raperda RTRW
Konsep Raperda RTRW yang
disempurnakan
Aspirasi, opini penyempurnaan RTRW
Persetujuan Substansi
Perda RTRW
(3) Stakeholder lainnya
Pembentukan Tim Penunjang (1)
Pengadaan TA individual dan/kerjasama lembaga lain (1)

33
Gambar 3.3b: Prosedur Penyusunan RTRW Kota Secara Kontraktual
Persiapan Penyusunan RTRW Kota (pihak yang
t lib t)
PROSES
Pemantapan TOR/KAK (1)
Pengadaan jasa konsultan pelaksana (1)
Perumusan Substansi (5)
Perumusan Program Kerja (5)
HASIL PELAKSANA WAKTU
Penyiapan Anggaran Biaya (5)
Mobilisasi Peralatan dan Personil (5)
Penyiapan Perangkat Survei dan Perjalanan Dinas (5)
Pemberitaan penyusunan RTRW kepada masyarakat
melalui media massa dan/atau forum pertemuan serta
penyerapan opini, aspirasi stakeholders (1), (3), (4), (5)
Review terhadap RTRW sebelumnya
Penyimpangan struktur dan pola ruang (5), (3)
Kesesuaian rencana struktur dan rencana pola
ruang dengan perkembangan wilayah (5)
Data/informasi kebijaksanaan pembangunan (5), (1), (2),
(3)Data/informasi terkait kondisi sosial budaya (5), (3), (4)
Data/informasi terkait sumber daya manusia (5), (3), (4)
Metode dan Rencana Kerja
Gambaran Awal Permasalahan dan
Kebutuhan Pengembangan
Rencana Pelaksanaan Survei dan
Perangkat Survei
Opini dan aspirasi awal stakeholder
pada penyusunan RTRW
1 – 3 bulan(1) Pemerintah
P i i(2) DPRD
(4) Masyarakat
Kesesuaian produk RTRW sebelumnya dengan
kondisi yang ada dan kemungkinan untuk
penerapan selanjutnya
Pengumpulan Data
Data/informasi terkait sumber daya alam (5), (3), (4)
Data/informasi terkait penggunaan lahan (5), (3), (4)
Data/informasi terkait kelembagaan (5), (1), (3)
Data/informasi terkait kondisi ekonomi (5), (3), (4)
Analisis
Arahan kebijakan pembangunan wilayah
provinsi yang bersangkutan dan
kedudukannya dalam perspektif kebijakan
pembangunan nasional & provinsi
kedudukan dan keterkaitan provinsi dalam
sist.regional yg lebih luas dlm segala aspek
Potensi, permasalahan, peluang, dan
tantangan dalam penataan ruang
Pola kecenderungan dan perkembangan
internal provinsi, potensi perkembangan
Perkiraan kebutuhan pengembangan
Daya dukung dan daya tampung ruang
Analisis kebijakan pembangunan (5)
Analisis regional pada wilayah yg lebih luas (5)
Analisis fisik/lingkungan dan SDA (5)
Analisis Sumberdaya Manusia (5)
Analsis Sumberdaya Buatan (5), (3), (4)
Analisis Ekonomi (5), (3), (4)
An.Sist.Permukiman/pus.kegiataniatan/sist.perkotaan (5),
(3)Analisis Penggunaan Lahan (5), (3), (4)
Analisis Kelembagaan (5)
Analisis pendanaan/Pembiayaan (5), (3)
Analisis sintesa multi aspek / analisis komprehensif (5), (2),
(3)
Data/informasi daerah secara
l k
1 – 3 bulan
1 – 6 bulan
3 – 6 bulan
Perumusan RTRW
Perumusan Tujuan Pemanfaatan Ruang Wilayah
Kota (5), (2), (3)
Perumusan Kebijakan dan Strategi Pemanfaatan
Ruang Wilayah Kota (5), (2), (3)
Rencana Struktur Ruang Wilayah Kota (5), (3)
Rencana Pola Ruang Wilayah Kota (5), (3)
Penetapan Kawasan Strategis (5), (2), (3)
Arahan Pemanfaatan Ruang (5), (2), (3), (4)
Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang (5)
Konsep RTRW Kota
2 – 6 bulan
Proses Legalisasi
Penyusunan Konsep RAPERDA RTRW (1)
Penyempurnaan Konsep RTRW
dan Konsep Raperda RTRW
(1), (2), (3), (4)
Proses legalisasi hingga pengesahan Raperda
menjadi Perda RTRW Kota dalam sidang
paripurna DPRD Kota (1), (2)
Konsep Raperda RTRW
Konsep Raperda RTRW yang
disempurnakan
Aspirasi, opini penyempurnaan
RTRWPersetujuan Substansi
Perda RTRW
(3) Stakeholder
(5) Konsultan
Perencana
Pembentukan Tim Supervisi (1)

Pedoman Penyusunan Rencana Tata RuangWilayah Kota
LAMPIRAN

LAMPIRAN
LAMPIRAN I-A PENGERTIAN-PENGERTIAN
LAMPIRAN I-B ACUAN NORMATIF
GAMBAR I-C KEDUDUKAN RTRW KOTA
LAMPIRAN I-D FUNGSI DAN MANFAAT RTRW KOTA
LAMPIRAN III-B KELOMPOK DAN JENIS/ITEM DATA STANDAR UNTUK PENYUSUNAN RTRW KOTA
LAMPIRAN III-C RINCIAN ANALISIS UNTUK PENYUSUNAN RTRW KOTA
LAMPIRAN IV TIPE DAERAH/KAWASAN DAN PENGARUHNYA PADA RTRW KOTA
LAMPIRAN IV-A SKEMA KETERKAITAN DATA, ANALISIS, OUTPUT, DAN MUATAN RENCANA PADA
PENYUSUNAN RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KOTA
LAMPIRAN IV-B SKEMA KETERKAITAN DATA, ANALISIS, OUTPUT ANALISIS, DAN RENCANA POLA
RUANG WILAYAH KOTA
LAMPIRAN V KETERKAITAN SUBSTANSI, TAHAPAN DAN KETELIBATAN PIHAK-PIHAK DALAM
PENYUSUNAN RTRW KOTA
LAMPIRAN VI-A1 ILUSTRASI STRUKTUR RUANG KOTA CONTOH 1
LAMPIRAN VI-A2 ILUSTRASI STRUKTUR RUANG KOTA CONTOH 2
LAMPIRAN VI-A3 ILUSTRASI PENGEMBANGAN SISTEM PRASARANA
LAMPIRAN VI-B1 ILUSTRASI POLA RUANG KOTA CONTOH 1
LAMPIRAN VI-B2 ILUSTRASI RENCANA POLA RUANG KOTA CONTOH 2
LAMPIRAN VI-C1 LUSTRASI PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS KOTA CONTOH 1
LAMPIRAN VI-C2 ILUSTRASI RENCANA PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS KOTA CONTOH 2
LAMPIRAN VII MATRIK SUSUNAN TIPIKAL INDIKASI PROGRAM UTAMA DALAM PENYUSUNAN RTRW
KOTA
LAMPIRAN VIII MATRIK TIPIKAL KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI PADA RTRW KOTA
LAMPIRAN IX ARAHAN SANKSI PADA TIAP JENIS UNSUR TINDAK PIDANA TERKAIT PENATAAN RUANG
MENURUT UUPR NO. 26 TAHUN 2007
LAMPIRAN X TABEL RINGKASAN ISI RENCANA RTRW KOTA DIRINCI PER MUATAN RTRW KOTA
LAMPIRAN XI TABEL PETA DATA, ANALISIS, DAN RENCANA DALAM RTRW KOTA

LAMPIRAN VI-A, VI-B, VI-C
ILUSTRASI PETA RENCANA
PADA RTRW KOTA
VI-A RENCANA STRUKTUR RUANG
VI-B RENCANA POLA RUANG
VI-C RENCANA KAWASAN STRATEGIS

L - 1
LAMPIRAN I-A
PENGERTIAN-PENGERTIAN
Beberapa pengertian terkait dengan tiap klasifikasi kawasan lindung, sbb:
1. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
2. Kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar
kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
3. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan
hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
4. Kawasan metropolitan adalah kawasan perkotaan yang terdiri atas sebuah kawasan perkotaan yang
berdiri sendiri atau kawasan perkotaan inti dengan kawasan perkotaan di sekitarnya yang saling memiliki
keterkaitan fungsional yanga dihubungkan dengan sistem jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi
dengan jumlah penduduk secara keseluruhan sekurang-kurangnya 1.000.000 (satu juta) jiwa.
5. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan
sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan
jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
6. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan
fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa
pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
7. Kawasan strategis kota adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan kerena mempunyai
pengaruh sangat penting dalam lingkup kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
8. Kota adalah luas areal terbatas yang bersifat non-agraris dengan kepadatan penduduk relatif tinggi tempat
sekelompok orang bertempat tinggal bersama dalam suatu wilayah geografis tertentu dengan pola
hubungan rasional, ekonomis, dan individualistis.
9. Jalur pejalan kaki adalah jalur khusus yang disediakan untuk pejalan kaki.
10. Misi adalah sebuah pernyataan yang menegaskan visi lewat pilihan bentuk atau garis besar jalan yang
akan diambil untuk sampai pada visi yang telah lebih dulu dirumuskan. Keduanya tidak memiliki dimensi
ukur kuantitatif (persentase, besaran waktu, dll).
11. Pedoman adalah acuan yang bersifat umum yang harus dijabarkan lebih lanjut dan dapat disesuaikan
dengan karakteristik dan kemampuan daerah setempat.

L - 2
12. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan
rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
13. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.
14. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan
pengendalian pemanfaatan ruang.
15. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang
16. Peran masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan dalam
penyelenggaraan penataan ruang pada wilayah kota
17. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang
meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
18. Pola ruang kota adalah distribusi peruntukan ruang kota yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi
lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
19. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
20. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam
bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup melakukan kegiatan dan
memelihara kelangsungan hidupnya.
21. Ruang evakuasi bencana adalah area yang disediakan untuk menampung masyarakat yang terkena
bencana dalam kondisi darurat, sesuai dengan kebutuhan antisipasi bencana karena memiliki kelenturan
dan kemudahan modifikasi sesuai kondisi dan bentuk lahan di setiap lokasi.
22. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih
bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja
ditanam.
23. Ruang terbuka non-hijau adalah ruang terbuka yang diperkeras (paved) maupun ruang terbuka biru
(RTB) yang berupa permukaan sungai, danau, maupun areal-areal yang diperuntukkan sebagai kolam-
kolam retensi.
24. Sektor informal adalah kegiatan ekonomi yang tidak memiliki izin usaha dan relatif berskala ekonomi kecil.
25. Sistem internal perkotaan adalah struktur ruang dan pola ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan
pada tingkat internal perkotaan.
26. Strategi adalah cara atau wahana yang membawa kita dari keadaan sekarang untuk mencapai cita-cita
yang diinginkan.

L - 3
27. Struktur ruang kota adalah susunan sistem pusat kota dan sistem jaringan infrastruktur yang berfungsi
sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat kota yang secara hierarkhis memiliki hubungan
fungsional.
28. Tata ruang kota adalah wujud struktur ruang dan pola ruang kota.
29. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan
sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi dan/atau aspek fungsional.
30. Visi adalah gambaran keadaan yang ingin capai dimasa depan, sesuatu yang akan menjadi tujuan
organisasi dalam jangka panjang, aspirasi masa depan tanpa menspesifikasi cara-cara untuk
mencapainya, visi yang efektif adalah visi yang mampu membangkitkan inspirasi.

L - 4
LAMPIRAN I-B
ACUAN NORMATIF
Pedoman ini disusun berdasarkan:
1. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok - Pokok Agraria;
2. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam
Hayati dan Ekosistemnya;
3. Undang – Undang 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
5. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
6. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
8. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
9. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
10. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan
Kewajiban Serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan
Ruang;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota;

L - 5
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2008 tentang Pengelolaan
Sumber Daya Air
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2008 tentang Air Tanah
20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional;
21. Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1989 tentang Kriteria Kawasan Budidaya;
22. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
23. Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 2000 tentang Badan Koordinasi Penataan
Ruang Nasional.

L - 6
GAMBAR I-C
Kedudukan RTRW Kota
RTRW Nasional
RTRW Provinsi
RTR Pulau
RTR Kawasan Strategis Nasional
RTR Kawasan Strategis Provinsi
RTRW
Kota*
RTRW
Kabupaten
RDTR Kota
RTR Kawasan Strategis Kota
RDTR Kabupaten
RTR Kawasan Strategis
Kabupaten
Rencana Umum Rencana Rinci
Skala / Jangka Waktu
Pemberlakuan
RTRW Nasional
Skala 1 : 1.000.000
Jangka Waktu 20 tahun
RTRW Provinsi
Skala 1 : 250.000
RTRW Kabupaten
Skala 1 : 100.000
RTRW Kota
Skala 1 : 25.000 (Jawa-Bali)
Skala 1:50.000 (luar Jawa-Bali)
RDTR
Skala 1 : 5.000
RPJP Nasional
RPJM Nasional
RPJP Propinsi
RPJM Propinsi
RPJP
Kabupaten/Kota
RPJM
Kabupaten/Kota
acuanacuan
diperhatikandiperhatikan
pedoman
pedoman
pedoman

L - 7
LAMPIRAN I-D:
FUNGSI DAN MANFAAT RTRW KOTA
I-D. 1Fungsi RTRW Kota
Fungsi dari RTRW Kota adalah:
a. Sebagai matra keruangan dalam pembangunan sektor-sektor kota;
b. Sebagai dasar penyusunan kebijakan pokok pemanfaatan ruang di wilayah kota;
c. Sebagai alat untuk mewujudkan keseimbangan perkembangan antar wilayah kota
dan antar kawasan serta keserasian pembangunan antar sektor;
d. Sebagai alat untuk mengalokasikan investasi yang dilakukan pemerintah,
masyarakat dan swasta;
e. Sebagai pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang kawasan;
f. Sebagai dasar pengendalian pemanfaatan ruang;
g. Sebagai dasar pemberian izin lokasi pembangunan skala besar;
h. Menciptakan keserasian perkembangan kota dengan wilayah sekitarnya;
i. Menciptakan keterpaduan pembangunan sektoral dan daerah.
I-D. 2Manfaat RTRW Kota
Manfaat RTRW Kota adalah untuk:
a. Penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
b. Penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah yang sesuai rencana
tata ruang kota;
c. Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kota;
d. Mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor; dan
e. Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi;
f. Penataan ruang kawasan strategis wilayah kota.

L - 8
LAMPIRAN II-A
KELOMPOK DAN JENIS/ITEM DATA STANDAR UNTUK PENYUSUNAN RTRW KOTA
No. Kelompok Data Jenis / Item Data
Unit/ Skala Data
Internal Eksternal/Regional
1 Peta Dasar Peta Rupabumi / topografi (Internal &
Eksternasl wilayah)
1: 25.000 (untuk kota
di p.Jawa-Bali) dan 1:
50.000 (untuk kota di
luar P.Jawa-Bali)
Serta peta konteks
wilayah (key plan)
dalam skala 1:250.000
2. Kebijakan 1. Kebijakan Umum Pembangunan terkait
wil. Kota
- RPJPD
- RPJMD
2. Kebijakan Tata Ruang
- RTRWN
- RTRW Pulau
- RTRWP
- RTRW Metropolitan dimana Kota
berada (jika bagian metropolitan)
- RTRW Kab/kota berdektan sistemik
3. Kebijakan Pembangunan Sektoral
terkait wil. Kabupaten
- Sistem Transpotasi Nasional dan
wilayah (Sistranas & tatrawil);
- Kebijakan penetapan “Free-Trade
zone”;
- Kebijakan penetapan status dan
fungsi jalan nasional & provinsi;
- Kebijakan penetapan status dan
Kota
Kota
Kabupaten/Provinsi
Kabupaten/Provinsi
Nasional
Regional
Kabupaten/Provinsi
Metropolitan
Kab/Kota
Nasional / Regional
Nasional
Nasional/Regional
Nasional/Regional
Nasional/Reg/Daerah

L - 9
Unit/ Skala Data
fungsi bandar udara dan pelabuhan
nasional dan daerah;
- kebijakan sektoral nasional, provinsi,
dan kabupaten terkait lainnya)
4. Kebijakan pembangunan
regional/internasional terkait wil. kota
- Milenium Development Goal
- Carbon Development Mechanism
- Kerjasama Regional APEC, ASEAN,
IMS-GT, IMT-GT, BIMP-EAGA, AIDA
dan lainnya.
Internasional
Internasional
Internasional
3. Kondisi Sosial
Budaya
- Tatanan sosial dan adat istiadat yang
masih berlaku,
- Kawasan-kawasan yang tinggi nilai
historisnya (historical significance)
dan nilai budayanya (cultural
significance), serta
- Kearifan lokal lainnya.
Kelurahan
Kelurahan
Kelurahan
4. SDM
(Kependudukan)
1. Aspek Kuantitas dan pertumbuhan dari
SDM
- Jumlah penduduk;
- Jumlah kepala keluarga;
- Angka kelahiran dan angka kematian;
- Pertumbuhan penduduk;
2. Aspek Komposisi dan Kualitas dari
SDM
- Penduduk menurut mata
pencaharian;
Kelurahan
Kelurahan
Kelurahan
Kelurahan
Kelurahan
Kelurahan
Kelurahan
Kelurahan
Provinsi /Metropolitan

L - 10
Unit/ Skala Data
- Penduduk menurut tingkat
pendidikan;
- Penduduk menurut struktur usia;
- Penduduk menurut jenis kelamin;
- Penduduk menurut struktur
pendapatan;
- Tingkat harapan hidup;
- Tingkat melek huruf dan buta huruf
(Literacy-Illiteracy index)
- Penduduk menurut struktur agama;
3. Pola Sebaran dan Mobilitas dari SDM
- Kepadatan penduduk;
- Tingkat mobilitas penduduk;
- Tingkat Migrasi Masuk dan Migrasi
Keluar
Kelurahan
Kelurahan
Kelurahan
Kelurahan
Kelurahan
Kelurahan
Kelurahan
5. Sumber Daya
Buatan (Sarana
dan Prasarana
1. Ketersediaan Sarana dan prasarana
transportasi darat antara lain:
- Ketersediaan jaringan jalan dan rel
kereta api (meliputi jumlah, pola/jalur,
kondisi, status, fungsi, lokasi,
kapasitas, dll)
- Terminal, stasiun, dan jembatan
(lokasi, jumlah, kondisi, status, fungsi,
kapasitas, dll)
- Moda angkutan antar kota dalam
provinsi dan antar kota antar provinsi
(jumlah, jenis, kondisi, dll)
2. Ketersediaan sarana dan prasarana
transportasi air (sungai, danau,
Kelurahan
Kelurahan
Kelurahan
Kelurahan
Kelurahan

L - 11
Unit/ Skala Data
penyebarangan, dan laut) antara lain:
- Pelabuhan (jumlah, kondisi, status,
fungsi, dll)
- Dermaga (jumlah, kondisi, status,
fungsi, dll)
- Moda angkutan (jenis, jumlah,
kondisi, rute, dll)
3. Ketersediaan sarana dan prasarana
transportasi udara antara lain:
- Bandara (jumlah, kondisi, status,
fungsi, kapasitas dll)
- Moda angkutan (jenis, jumlah,
kondisi, rute, kapasitas dll)
4. ketersediaan sarana dan prasarana
sumberdaya air antara lain:
- Jaringan air baku, jaringan irigasi
lintas kabupaten/kota, dan jaringan
pengendalian banjir (jumlah, kondisi,
pola/rute, status, fungsi, dll)
- Bangunan non jaringan (jumlah,
kondisi, status, fungsi, kapasitas, dll)
Kelurahan
Kelurahan
Kelurahan
Kelurahan
Kelurahan
6. Fisik/Lingkungan
dan Sumber
Daya Alam
1. Fisik/lingkungan,.
- Topografi dan kelerengan,
- Morfologi,
- Klimatologi,
a. Curah hujan,
b. Hari hujan,
c. Intensitas hujan,
1: 25.000/50.000
1: 25.000/50.000
Sesuai skala terbesar
yang ada yg
mencakup wil Kota
Sesuai skala terbesar
yang ada yg
mencakup wil Kota

L - 12
Unit/ Skala Data
d. Temperatur rata-rata,
e. Kelembaban relatif,
f. Kecepatan dan arah angin.
- Jenis tanah,
- Hidrologi,
a. Air permukaan dan
b. Air tanah
- Geologi tata lingkungan,
- Kawasan rawan bencana alam.
a. Rawan bencana alam beraspek
geologi
b. Rawan longsor/gerakan tanah,
amblesan, letusan gunung berapi,
gempa bumi),
c. Rawan bencana banjir,
d. Rawan bencana kekeringan, serta
e. Rawan kebakaran.
1. Ketersediaan sumberdaya tanah
- Ketersediaan lahan,
- Jenis tanah, dan
- Sumber daya mineral.
a. Mineral/bahan galian. Jenis bahan
galiannya mencakup
• Bahan galian strategis
(golongan a),
• Bahan galian vital (golongan b)
dan
1: 25.000/50.000
1: 25.000/50.000
1: 25.000/50.000
1: 25.000/50.000
1: 25.000/50.000
1: 25.000/50.000
1: 25.000/50.000
1: 25.000/50.000
1: 25.000/50.000
1: 25.000/50.000
1: 25.000/50.000
1: 25.000/50.000
1: 25.000/50.000

L - 13
Unit/ Skala Data
• Bahan galian golongan c.
2. Ketersediaan sumberdaya hutan antara
lain
- Sebaran dan luas hutan produksi
terbatas,
- Hutan produksi tetap,
- Hutan yang dapat dikonversi,
- Hutan lindung, densitas dan produksi
hasil hutan.
3. Data sumberdaya udara
- Jalur-jalur penerbangan,
- Kegiatan produksi yang menimbulkan
pencemaran udara.
4. Data sumberdaya air
- Peruntukan dan debit air,
- Curah hujan tahunan,
- Distribusi hujan,
- Hidrologi (pola aliran sungai),
- Hidrogeologi (air tanah dan
permukaan),
- Sebaran sumber air,
- Daerah resapan air,
- Rawa
- Daerah banjir.
1: 25.000/50.000
1: 25.000/50.000
1: 25.000/50.000
1: 25.000/50.000
Paling besar yg
tersedia
1: 25.000/50.000
1: 25.000/50.000
1: 25.000/50.000
1: 25.000/50.000
1: 25.000/50.000
1: 25.000/50.000
1: 25.000/50.000
1: 25.000/50.000
1: 25.000/50.000
7. Penggunaan
Lahan
Data/informasi terkait penggunaan
lahan
- Jenis dan intensitas penggunaan
lahan,
1: 25.000/50.000
1: 25.000/50.000

L - 14
Unit/ Skala Data
- Luas tiap penggunaan lahan,
- Status lahan,
- Perubahan fungsi lahan,
- Ketersediaan lahan.
1: 25.000/50.000
1: 25.000/50.000
1: 25.000/50.000
8. Kelembagaan Data struktur organisasi,
- Kualitas dan kuantitas sumberdaya
manusia,
- Organisasi non-pemerintah dan
perguruan tinggi.
Kelurahan
Kelurahan
Kelurahan
9. Ekonomi - Produk domestik regional bruto
(pdrb),
- Anggaran pendapatan dan belanja
daerah (apbd) provinsi,
- Income perkapita,
- Data produksi per-sektor
pembangunan,
- Sektor usaha unggulan,
- Data investasi pembangunan per-
sektor yang terkait dengan tata ruang,
- Nilai ekspor komoditas yang ada
dalam wilayah provinsi yang melayani
baik skala nasional, regional maupun
internal provinsi;
- Volume pergerakan barang dan
orang; serta
- Data perekonomian lainnya sesuai
dengan karakteristik wilayah provinsi
yang akan direncanakan baik
kualitatif maupun kuantitatif.
Kota
Kota
Kota
Kota
Kota
Kec/kota
Kec/kota
kota
Desa / Kelurahan

L - 15
LAMPIRAN II-B
RINCIAN ANALISIS UNTUK PENYUSUNAN RTRW KOTA
No Jenis Analisis dan Hasilnya
A Analisis Regional
Analisis wilayah kota pada wilayah yang lebih luas (analisis regional), dilakukan untuk memahami
kedudukan dan keterkaitan kota dalam sistem regional yang lebih luas dalam aspek sosial, ekonomi,
lingkungan, sumber daya buatan/sistem prasarana, budaya, dan Hankam. Sistem regional tersebut dapat
berupa sistem provinsi, pulau ataupun nasional, dimana kota dapat berperan dalam perkembangan
regional dan nasional. Oleh karena itu dalam anasis regional ini dilakukan analisis pada aspek berikut:
Analisis kedudukan dan keterkaitan sosial-budaya dan demografi kota pada wilayah yang lebih luas
Analisis kedudukan dan keterkaitan ekonomi kota pada wilayah yang lebih luas
Analisis kedudukan dan keterkaitan sistem prasarana kota dengan wilayah yang lebih luas. Sistem
prasarana yang diperhatikan dalam analisis ini adalah sistem prasarana wilayah, sebagaimana
dijelaskan dalam pengertian sistem prasarana wilayah
Analisis kedudukan dan keterkaitan aspek lingkungan (pengelolaan fisik dan SDA) kota pada wilayah
yang lebih luas
Analisis kedudukan dan keterkaitan aspek hankam wilayah kota pada wilayah yang lebih luas.
Analisis kedudukan dan keterkaitan aspek pendanaan kota pada wilayah yang lebih luas.
Keluaran dari analisis regional, meliputi:
Gambaran struktur dan pola ruang wilayah kota dalam sistem nasional
Gambaran fungsi dan peran kota pada wilayah yang lebih luas (wilayah provinsi, pulau, Nasional,
kab/kota berdekatan secara sistemik);
Gambaran potensi dan permasalahan pembangunan terkait penataan ruang pada wilayah yang lebih
luas terkait dengan kedudukan dan keterkaitan wilayah kota pada wilayah yang lebih luas, mencakup
permasalahan disparitas pembangunan antar wilayah kota
Gambaran peluang dan tantangan pembangunan wilayah kota dalam wilayah yang lebih luas yang
ditunjukkan oleh sektor unggulan wilayah provinsi, dan produk unggulan kota.

L - 16
Keluaran analisis regional digunakan sebagai pertimbangan dalam:
Penetapan fungsi dan peran kota dalam wilayah yang lebih luas yang akan mempengaruhi pada
pembentukan struktur ruang wilayah kota, terutama pada: distribusi dan pemusatan penduduk, serta
penetapan sistem jaringan prasarana terutama yang lintas kota atau yang mengemban fungsi layanan
dengan skala yang lebih luas dari wilayah kota.
Pembentukan pola ruang wilayah kota yang serasi dengan wilayah kota berdekatan terutama pada
wilayah perbatasan agar terjadi sinkronisasi dan harmonisasi dalam pemanfaatan ruang antar kota
dalam rangka perwujudan tujuan penataan ruang nasional.
B Sumber daya alam dan fisik /lingkungan wilayah
Analisis dilakukan untuk memberikan gambaran kerangka fisik pengembangan wilayah serta batasan
dan potensi alam wilayah kota dengan mengenali karakteristik sumber daya alam, menelaah
kemampuan dan kesesuaian lahan agar pemanfaatan lahan dalam pengembangan wilayah dapat
dilakukan secara optimal dengan tetap memperhatikan keseimbangan ekosistem dan meminimalkan
kerugian akibat bencana.
Secara umum analisis fisik/lingkungan dan SDA ini, memiliki keluaran sebagai berikut:
• Gambaran daya dukung lingkungan fisik dalam menampung kegiatan yang ada maupun yang akan
dikembangkan sampai akhir masa berlakunya RTRW kota
• Gambaran daya dukung maksimum (daya tampung) ruang/lingkungan hidup dalam menampung
kegiatan sampai waktu yang melebihi masa berlakunya RTRW kota
• Gambaran kesesuaian lahan untuk pemanfaatan ruang di masa datang berdasarkan kondisi
fisik/lingkungannya
• Gambaran potensi, dan hambatan pembangunan keruangan dari aspek fisik;
• Gambaran alternatif-alternatif upaya mengatasi hambatan fisik/lingkungan yang ada di wilayah.
Keluaran analisis fisik/lingkungan wilayah kota ini digunakan sebagai bahan dalam sintesa analisis multi
aspek dalam melihat potensi-masalah-peluang penataan ruang wilayah kota dari aspek fisik/lingkungan.
Analisis sumber daya alam dan fisik/lingkungan wilayah yang perlu dilakukan mencakup beberapa
analisis berikut :
Analisis klimatologi dan meteorologi
Digunakan dalam mengidentifikasi potensi dan permasalahan pengembangan wilayah kota
berdasarkan kesesuaian iklim setempat. Analisis ini menjadi bahan rekomendasi bagi kesesuaian

L - 17
peruntukan pengembangan kegiatan budidaya.
Analisis sumber daya air
Dilakukan untuk memahami bentuk dan pola kewenangan, pola pemanfaatan, dan pola kerjasama
pemanfaatan sumber daya air yang ada maupun yang sebaiknya dikembangkan di dalam wilayah kota.
Khususnya terhadap sumber air baku serta air permukaan (sungai dan/atau danau) yang mengalir
dalam wilayah kota yang memiliki potensi untuk mendukung pengembangan dan/atau memiliki
kesesuaian untuk dikembangkan bagi kegiatan tertentu yang sangat membutuhkan sumber daya air.
Analisis ini menjadi dasar dalam menetapkan kebijakan yang mengatur sumber - sumber air tersebut
Analisis sumber daya tanah
berdasarkan kesesuaian tanah serta kawasan rawan bencana. Analisis ini menghasilkan rekomendasi
bagi peruntukan kawasan budidaya dan kawasan lindung.
Analisis sumber daya udara
Analisis ini dilakukan untuk mengetahui bentuk dan pola kewenangan, pola pemanfaatan, pola
kerjasama pemanfaatan sumber daya udara, dan kesesuaian pemanfaatan sumberdaya udara dalam
rangka pengembangan kawasan sekaligus menjaga kualitas udara regional dan/atau dalam sistem
internal kota.
Analisis topografi dan kelerengan
Analisis topografi & kelerengan dilakukan untuk potensi dan permasalahan pengembangan wilayah
kota berdasarkan ketinggian dan kemiringan lahan. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui daya
dukung serta kesesuaian lahan bagi peruntukkan kawasan budidaya dan lindung.
Analisis geologi lingkungan
Analisis ini dilakukan untuk mengidentifikasi potensi dan pengembangan wilayah kota berdasarkan
potensi dan kendala dari aspek geologi lingkungan. Analisis ini menjadi rekomendasi bagi peruntukan
kawasan rawan bencana, kawasan lindung geologi dan kawasan pertambangan.
Analisis klimatologi
berdasarkan kesesuaian iklim setempat. Analisis ini menjadi bahan rekomendasi bagi kesesuaian
peruntukan pengembangan kegiatan budidaya.
Analisis sumber daya alam hayati alami dan budidaya (termasuk hutan)
Dilakukan untuk mengetahui daya dukung/ kemampuan kawasan dalam menunjang fungsi hutan/

L - 18
sumberdaya alam hayati lainnya, baik untuk perlindungan maupun kegiatan produksi. Selain itu,
analisis ini dimaksudkan untuk menilai kesesuaian lahan bagi penggunaan hutan produksi tetap dan
terbatas, hutan yang dapat dikonversi, hutan lindung, dan kesesuaian fungsi hutan lainnya.
Analisis sumber daya alam dan fisik wilayah lainnya
Selain analisis tersebut diatas, perlu juga dilakukan analisis terhadap sumber daya alam lainnya sesuai
dengan karakteristik wilayah kota yang akan direncanakan, untuk mengetahui kewenangan, pola
pemanfaatan, maupun pola kerjasama pemanfaatan sumber daya tersebut. Misalnya: analisis sumber
daya laut yang diperlukan bagi wilayah kota yang berbentuk kepulauan.
C Sosial budaya
•Analisis dilakukan untuk mengkaji kondisi sosial budaya masyarakat yang mempengaruhi
pengembangan wilayah kota seperti elemen-elemen kota yang memiliki nilai historis dan budaya yang
tinggi (urban heritage, langgam arsitektur, landmark kota) serta modal sosial dan budaya yang melekat
pada masyarakat (adat istiadat) yang mungkin menghambat ataupun mendukung pembangunan,
tingkat partisipasi/peran serta masyarakat dalam pembangunan, kepedulian masyarakat terhadap
lingkungan dan juga pergeseran nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat setempat.
•Analisis ini akan digunakan sebagai bahan masukan dalam penentuan tema, preferensi pengembangan
wilayah kota, serta strategi komunikasi pembangunan kota.
D Kependudukan
•Analisis yang dilakukan untuk mengidentifikasi dan mendapatkan proyeksi perubahan demografi seperti
pertumbuhan dan komposisi jumlah penduduk serta kondisi sosial kependudukan dalam memberikan
gambaran struktur dan karakteristik penduduk. Hal ini berhubungan erat dengan potensi dan kualitas
penduduk, mobilisasi, tingkat pelayanan dan penyediaan kebutuhan sektoral.
•Selain itu analisis terhadap sebaran dan perpindahan penduduk dari daerah perdesaan ke daerah
perkotaan memberikan gambaran dan arahan kendala serta potensi sumberdaya manusia untuk
keberlanjutan pengembangan, interaksi dan integrasi dengan daerah di luar wilayah kota.
•Analisis dilakukan dengan mempertimbangkan proyeksi demografi terhadap batasan daya dukung dan
daya tampung kota dalam jangka waktu rencana.
E Ekonomi dan sektor unggulan
•Dalam mewujudkan ekonomi wilayah kota yang berkelanjutan melalui keterkaitan ekonomi lokal dalam
sistem ekonomi regional nasional, maupun internasional, analisis ekonomi dilakukan dengan
menemukenali struktur ekonomi, pola persebaran pertumbuhan ekonomi, potensi, peluang dan

L - 19
permasalahan perekonomian wilayah kota untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang baik, terjadinya
investasi dan mobilisasi dana yang optimal.
•Analisis diarahkan untuk menciptakan keterkaitan intra regional (antar kawasan/kabupaten/kota)
maupun inter-regional sehingga teridentifikasi sektor-sektor riil unggulan, dan solusi-solusi secara
ekonomi yang mampu memicu peningkatan ekonomi wilayah kota. Analisis diharapkan dapat membaca
potensi ekonomi lokal dalam membuka akses potensi ekonomi lokal terhadap pasar regional, nasional
maupun global.
•Dari analisis ini, diharapkan diperoleh pengetahuan mengenai karakteristik perekonomian wilayah dan
ciri-ciri ekonomi kawasan dengan mengidentifikasi basis ekonomi kota, sektor-sektor unggulan, besaran
kesempatan kerja, pertumbuhan dan disparitas pertumbuhan ekonomi di wilayah kota.
F Kebijakan dan strategi pembangunan
•Perumusan kebijakan dan strategi pembangunan kota disusun dengan melihat potensi, permasalahan,
tantangan serta kebijakan pada tataran nasional maupun regional yang tertuang dalam RTRWN,
RTRWP, RTRW Kabupaten, RTR Metropolitan, RPJMD, RPJPD, dan bentuk-bentuk rencana penataan
ruang lainnya dalam rangka memahami dan mengadopsi arahan kebijakan dan strategi pembangunan
yang sesuai untuk wilayah kota serta untuk mengantisipasi dan mengakomodasi program-program
pembangunan sektoral. Jika sebelumnya sudah pernah ada RTRW Kota, maka perlu melihat hasil
review untuk mendapatkan pembelajaran.
G Sumberdaya buatan
•Analisis sumberdaya buatan dilakukan untuk memahami kondisi, potensi, permasalahan, dan kendala
yang dimiliki dalam peningkatan pelayanan sarana dan prasarana kota. Melalui analisis ini diharapkan
teridentifikasi kebutuhan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk memaksimalkan fungsi kota.
•Analisis didasarkan pada luas wilayah dan perhitungan penduduk per unit kegiatan dari sebuah wilayah
regional atau perhitungan ratio penduduk terhadap kapasitas atau skala pelayanan prasarana dan
sarana kota serta analisis daya dukung wilayah.
•Dalam analisis sumberdaya buatan perlu dianalisis cost benefit ratio terhadap program pembangunan
sarana dan prasarana tersebut. Analisis sumberdaya buatan sangat terkait erat dengan perkembangan
dan pemanfaatan teknologi.
H Kesesuaian Lahan
•Analisis penggunaan lahan dilakukan untuk mengetahui bentuk-bentuk penguasaan, penggunaan, dan
kesesuaian pemanfaatan lahan untuk kegiatan budi daya dan lindung yang merujuk pada kebijakan-

L - 20
kebijakan terkait.
•Dari hasil analisis ini dapat diketahui besaran fluktuasi intensitas kegiatan di suatu kawasan, perubahan
dan perluasan fungsi kawasan, okupansi kegiatan tertentu terhadap kawasan, benturan kepentingan
lintas kabupaten/kota maupun kepentingan sektoral dalam pemanfaatan ruang, kecenderungan pola
perkembangan kawasan budi daya dan pengaruhnya terhadap perkembangan kegiatan sosial ekonomi
serta kelestarian lingkungan.
I Sistem pusat pelayanan
•Untuk melihat kondisi dan tingkat pelayanan prasarana dan sarana perkotaan bagi kebutuhan aktivitas
penduduk perkotaan dalam menunjang fungsi dan peran kawasan di wilayah perkotaan, dilakukan
analisis terhadap jenis dan kapasitas sarana prasarana kota dalam memberikan pelayanan, jangkauan
dan tingkat skala pelayanannya.
•Dengan informasi tersebut, diharapkan dapat diformulasikan kondisi kawasan terutama menyangkut
interaksi, keserasian dan keterpaduan pengembangan kawasan perkotaan, antara pengembangan
pusat kota dan pusat-pusat aktivitas maupun wilayah pengaruhnya. Formulasi kondisi kawasan tersebut
mencakup permasalahan, potensi, peluang, serta tantangan yang ada maupun kecenderungan yang
akan datang.
J Kelembagaan
•Analisis kelembagaan dilakukan untuk memahami kapasitas Pemerintah Kota dalam
menyelenggarakan pembangunan yang mencakup struktur organisasi dan tata laksana pemerintahan,
sumberdaya manusia, sarana dan prasarana kerja, produk-produk pengaturan serta organisasi non-
pemerintah, perguruan tinggi dan masyarakat.
•Analisis diharapkan menghasilkan beberapa bentuk dan operasional kelembagaan yang dapat terlibat
dalam perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
K Pembiayaan Pembangunan
•Analisis pembiayaan pembangunan dilakukan untuk mengidentifikasi besar pembelanjaan
pembangunan, alokasi dana terpakai, dan sumber-sumber pembiayaan pembangunan yang terdiri dari:
Pendapatan Asli Daerah;
Pendanaan oleh pemerintah;
Pendanaan dari pemerintah provinsi;
Investasi swasta dan masyarakat;

L - 21
Bantuan dan pinjaman luar negeri; dan
Sumber-sumber pembiayaan lainnya.
•Analisis pembiayaan juga menghasilkan perkiraan besaran kebutuhan pendanaan untuk melaksanakan
rencana pembangunan wilayah kota yang diterjemahkan dalam usulan program utama jangka
menengah dan jangka panjang.

L - 22
LAMPIRAN III
TIPE DAERAH/KAWASAN DAN PENGARUHNYA PADA RTRW KOTA
Aspek /
Kriteria
Tipologi
Sub Kriteria
tipologi
Tipe
Daerah
Pengaruh pada Struktur Ruang
Pengaruh pada
Pola Ruang
Pengaruh pada Data dan Analisis yang
perlu dilakukan
Fisik
Wilayah
Geografi
Wilayah terkait
perbatasan
negara
1. Perbatasan
Antar Negara
2. Non Perbatasan
mempengaruhi pd insfrastruktur
transportasi darat di perbatasan dan
penempatan pos-pos perbatasan.
Sebaiknya jaringan transportasi darat
yang menghubungkan antar negara
dan dilengkapi dg pos pengawas
perbatasan. Selain itu pusat-pusat
pemukiman sebaiknya juga
dikembangkan mendekati perbatasan.
jika perbatasannya di darat,
sebaiknya kegiatan-kegiatan
permukiman mendekati wilayah
perbatasan sesuai dengan Struktur
ruang yang dikembangkan
Penguatan Analisis yang diperlukan
pada Daerah perbatasan antar Negara,
sbb:
1. Perlu penekanan / penguatan pada
anslisis potensi pengembangan pusat-
pusat kegiatan di perbatasan dan
kemungkinan pengembangan
infrastruktur pendukungnya
2. Penguatan analisis geo-politik dan geo-
strategi di kawasan perbatasann
Data yang perlu dikuatkan:
Peta perbatasan dlm skala terbesar yg
ada
Citra satelit wilayah perbatasan
Peta penggunaan lahan wil perbatasan

L - 23
Aspek /
Kriteria
Tipologi
Sub Kriteria
tipologi
Tipe
Daerah
Pengaruh pada
Pola Ruang
perlu dilakukan
Peta jaringan jalan di perbatasan
sampai yang paling rendah kualitasnya
Pola pergerakan manusia, barang, dan
jasa di perbatasan selama ini
Fisik
Wilayah
Geografi
Wilayah dalam
tatanan pulau
1.Daratan besar
(main land)
2.Kepulauan
Mempengaruhi pd pola infrastruktur
transportasi yg dikembangkan. Jika
daratan lebih mengembangan
transportasi darat, dan udara, dan jika
kepulauan lebih mengembgkan
transportasi laut dan udara
Mempengaruhi pola ruang pada
jenis-jenis pemanfaatan ruang
hayati yang agak berbeda antara
yang daratan pulau besar dengan
kepulauan.
Perlu penekanan analisis yang diperlukan
pd daerah kepulauan, sbb:
Analisis pola transportasi dan
kemungkinan pengembangan transportasi
laut dan udara
Analisis pemanfaatan ruang eksisting, dan
kemungkinan pengembangan hayati dan
pemanfaatan ruang wil. pesisir
Peta jaringan transportasi udara-laut
eksisting internal dan eksternal
Penggunaan lahan eksisting wilayah
pesisir
Data wilayah rawan air bersih

L - 24
Aspek /
Kriteria
Tipologi
Sub Kriteria
tipologi
Tipe
Daerah
Pengaruh pada
Pola Ruang
perlu dilakukan
Pola Ruang
Eksisting
1. Dominasi
eksrtim (80%
lebih) Kaw
Lindung
2. Dominasi
Ekstrim (80%
lebih) Kaw
Budidaya
3. Budidaya-
Lindung yang
berimbang
(tidak ada yang
mendominasi
80% atau lebih)
Jika didominasi kawasan lindung,
berpengaruh pada penempatan pusat-
pusat kegiatan yang mungkin
tidak/kurang bisa mencakup
keseluruhan wilayah secara lebih
merata. Infrastruktur yang
dikembangkan juga relatif tidak dapat
menjangkau ke seluruh wilayah secara
lebih merata.
Jika dominasi kawasan lindung, pola
ruang nya akan tidak terlau banyak
variasi karena relatif cukup sedikit
ruang yang dapat dimanfaatkan
untuk kaw budidaya.
Analisis yang perlu dikuatkan jika dominasi
kaw. Lindung, sbb:
Analisis yang perlu dikuatkan, untuk daerah
yang dominasi kaw. Lindung, sbb:
Analisis pola ruang kaw. Lindung
Analisis pendapat, opini, dan preferensi
masyarakat pd pengemb daerah, terutama
terkait dengan keberadaan kaw. Lindung
Analisis kemungkinan pengembangan
infrastruktur yang dapat meningkatkan
pelayanan infrastruktur yg lebih adil kpd
sebagian besar masy dengan tidak
merusak keberadaan kaw lindung.
Peta pola ruang kaw lindung di daerah
Pendapat, opini, dan preferensi langsung
masy pd keberadaan kaw lindung
Peta infrastrktur eksisting di kawasan dan

L - 25
Aspek /
Kriteria
Tipologi
Sub Kriteria
tipologi
Tipe
Daerah
Pengaruh pada
Pola Ruang
perlu dilakukan
kebutuhannya menurut masy.
Kondisi SDA 1. SDA berlebih
2. Krisis SDA
Berpengaruh pada penetapan pusat-
pusat kegiatan yang akan ditetapkan,
dan infrastruktur penyediaan air baku.
Untuk daerah yang SDA cukup /
berlebih, pola ruang yang
dikembangkan relatif lebih
bebas/mudah. Sedangkan daerah
yang krisis SDA, dikembangkan
pola ruang yang kebutuhan airnya
relatif lebih sedikit.
Analisis yang perlu dikuatkan untuk daerah
yang krisis SDA:
Analisis potensi SDA dan kemungkinan
pengembangan infrastuktur air baku
Analisis pola ruang yang cocok, sesuai
dengan keterbatasan SDA nya
Peta penggunaan lahan eksisting dan
kemungkinan pengembangan jenis pola
ruang lain yang cocok
Peta potensi SDA di internal dan eksternal
Morfologi dan
kelerengan
1. dominan dengan
Kelerengan
tinggi
2. Dominan
dengan
kelerengan
sedang
Perbedaan tipe mempengaruhi
kesulitan pengembangan infrastruktur
dan mempengaruhi pola pembentukan
pola jaringan infrastruktur. Pola grid
relatif sulit dilakukan pada tipe yang
berbukit-bukit atau dengan kelerengan
tinggi. Sebaliknya tipe datar
Tipe dengan kelerengan tinggi dan
berbukit-bukit menjadikan pola
ruang untuk kawasan lindung
menjadi semakin banyak.
Analisis yang perlu dikuatkan:pd tipe
dominan kelerengan tinggi dan berbukit-
bukit, sbb:
Analisis fisik (kelerengan, geologi, & jenis
tanah) pada skala yang paling detail yang
ada/dimiliki
Analisis pola penggunaan lahan eksisting,

L - 26
Aspek /
Kriteria
Tipologi
Sub Kriteria
tipologi
Tipe
Daerah
Pengaruh pada
Pola Ruang
perlu dilakukan
3. Berbukit-bukit
4. Datar
memungkinkan pola pengembangan
jaringan infrastruktur dengan
bentuk/pola grid.
dan kesesuaian lahan
Data yang perlu dikuatkan, khusus untuk
yang kelerengan tinggi dan berbukit-bukit,
sbb: :
Peta kelerengan dg skala terbesar yg
ada
Pola penggunaan lahan eksisting
Jenis tanah
Peta geologi
Posisinya
dalam aliran
sungai
1. Hulu Aliran
Sungai
2. Tengah Aliran
Sungai
3. Hilir Aliran
Sungai
Tidak terlalu berpengaruh pada
Rencana Struktur ruang. Hanya
berpengaruh pada tingkat kesulitan
dalam pengembangan infrastruktur.
Daerah yang berada di hulu reltif
memiliki tingkat kesulitan yang lebih
tinggi pada pengembangan
infrastrukturnya dibandingkan daerah
Pola ruang yang intensif perusakan
lahan di daerah yang berada di hulu
sungai perlu dihindari. Sedangkan
yang lebih bersifat perlindaungan
alam pada daerah yang berada di
hulu lebih diarahkan.
Data prasarana eksisting, sistem
penyediaan air bersih

L - 27
Aspek /
Kriteria
Tipologi
Sub Kriteria
tipologi
Tipe
Daerah
Pengaruh pada
Pola Ruang
perlu dilakukan
di hilir yang relatif lebih datar.
Kekeringan
daratan
1. dominan tanah
kering
2. dominan
Rawa`permanen
3. dominan rawa
pasang surut
4. dominan rawan
banjir
Daerah dominan rawa, akan
menyulitkan dalam pembangunan
inftrastruktur yg juga mempengaruhi
kesulitan perwujudan struktur yang
ideal / nyaman. Mempengaruhi sistem
penyediaan air bersih.
Daerah yang dominasi eksistingnya
rawa akan mengakibatkan pola
ruangnya juga banyak didominasi
oleh kawasan lindung. Kerawanan
banjir mempengaruhi pola ruang wil
tertentu yang sebaiknya untuk kaw.
Lindung.
Analisis yang perlu dikuatkan:
Analisis ketersediaan sumber-dumber air
Analisis pola ketersediaan prasarana
transportasi
Analisis daya dukung lingkungan untuk
pengembangan pola ruang yang sesuai
Data prasarana eksisting, pasang surut,
sistem penyediaan air bersih, data
prasarana transportasi dan SDA, data
kreawanan banjir/pasang-surut
Keberadaan
Sungai Besar
1. Daerah dialiri
sungai besar
2. daerah tanpa
Pengembangan infastruktur
transportasi akan mempertimbangkan
keberadaan sungai besar.
Keberadaan sungai besar dapat
mempengaruhi pola ruang pertanian
dan pengembangan waterfront.
Data prasarana eksisting, pola aliran barang
dan penumpang, sistem penyediaan air
bersih

L - 28
Aspek /
Kriteria
Tipologi
Sub Kriteria
tipologi
Tipe
Daerah
Pengaruh pada
Pola Ruang
perlu dilakukan
sungai besar
Fisik Rawan
Bencana
1. Memiliki Rawan
bencana
tsunami
2. Memiliiki Rawan
bencana gempa
3. Memiliki rawan
bencana longsor
4. Memiliki rawan
bencana banjir
5. tidak rawan
bencana
Untuk daerah yang memiliki
kerawanan bencana, penempatan
pusat-pusat permukiman dan kegiatan
tidak diarahkan ke kawasan rawan
bencana. Tetapi untuk kepentingan
mengurangi dampak akibat bencana
(mitigasi bencana), diperlukan
infrastruktur yang memungkinkan
evakuasi pada saat dan pasca
bencana.
Pola ruang di kawasan rawan
bencana, diarahkan untuk kegiatan
yang tidak terlalu intensif
keberadaan manusianya (mis.
Kawasan lindung, atau budidaya
Kehutanan, perkebunan, dan
pertanian). Perlu penyiapan ruang-
ruang evakuasi pada saat bencana
pada rencana pola ruang.
Analisis yang perlu dikuatkan, khusus untuk
daerah yang rawan bencana, sbb:
Analisis kemungkinan terjadinya bencana
Analisis kemungkinan dampak akibat
bencana
Analisis kemungkinan pencegahan
bencana
Analisis mitigasi bencana dan
kemungkinan pengembangan infrastruktur
pendukungnya
Analisis zoning di kawasan rawan
bencana dan kemungkinan
pengembangan pola ruang yang sesuai
Data yang diperlukan, untuk kaw. Rawan
bencana, sbb:
Peta rawan bencana, dan data periodisasi
bencana
peta penggunaan lahan di kawasan

L - 29
Aspek /
Kriteria
Tipologi
Sub Kriteria
tipologi
Tipe
Daerah
Pengaruh pada
Pola Ruang
perlu dilakukan
rawan bencana
Data pendapat, opini, dan preferensi masy
pada keberadaan rawan bencana dan
keberadaan manusia di dalamnya
Ekonomi Perkembangan
ekonomi
daerah
1. sangat
berkembang
(maju)
2. sudah
berkembang
3. sedang
berkembang
4. belum
berkembang
5. tertinggal
Untuk daerah yang sangat
berkembang, struktur harus dapat
menjadi panduan dari perkembangan
yang terjadi. Sedangkan untuk wilayah
yang relatif tertinggal, struktur ruang
diarahkan untuk dapat menstimulasi
perkembangan kearah yang dituju.
Pada wilayah yang sangat
berkembang, pola ruang cenderung
berkembang lebih cepat dari
kesiapan aturan tata ruang,
sehingga cenderung menciptakan
kekumuhan. Sedangkan pada
wilayah yang cenderung tertinggal,
pola ruangnya cenderung lambat
perubahannya.
Analisis yang perlu dikuatkan, adalah
analisis ekonomi, dengan :
Analisis pertumbuhan ekonomi wilayah
Analisis sumber daya penunjang
pertumbuhan ekonomi
Analisis faktor pertumbuhan ekonomi
Analisis pemerataan ekonomi
Analisis penyimpangan pemanfaatan
ruang.
Data perekonomian mencakup: PDRB,
Arus barang dan jasa intra dan antar
wilayah, pendapatan masyarakat, dan

L - 30
Aspek /
Kriteria
Tipologi
Sub Kriteria
tipologi
Tipe
Daerah
Pengaruh pada
Pola Ruang
perlu dilakukan
daya beli masyarakat.
Data ketersediaan Sumber daya
Buatan/prasarana:, mencakup: prasarana
transportasi, sumber daya air,
telekomunikasi, dan energi
SDB Ketersediaan
prasarana
transportasi
1. sangat tinggi
akses
2. terisolir
Prasarana eksisting, pola aliran barang dan
penumpang
Sosial
Budaya
Budaya 1. Adat kuat pada
agama (mis
Hindu Bali)
2. Adat kuat pada
sosial (Nagari,
Meukim dst di
Aceh, Kampung
di Papua)
3. Biasa
Mempengaruhi pola ruang lindung
setempat yang memperhatikan
kearifan lokal dari aspek sosial
budaya
Analisis yang perlu dikuatkan/penekanan:
Analisis sosial budaya
Data karakter sosial budaya
Data kelembagaan sosial
Data kegiatan sosial masyarakat
Pandangan tokoh masyarakat

L - 31
Aspek /
Kriteria
Tipologi
Sub Kriteria
tipologi
Tipe
Daerah
Pengaruh pada
Pola Ruang
perlu dilakukan
Fungsi
dalam
wilayah
Fungsi PKN
dan PKW pada
kota /
perkotaan dan
Kab.
1. Kota induk
metropolitan
yang
mengemban
fungsi
PKN/PKW
2. Kota Besar yang
mengemban
fungsi PKN
3. Kota sedang
yang memiliki
fungsi
PKN/PKW
4. Kota kecil yang
masuk dalam
metropolitan
PKN / PKW
5. Kab yang masuk
dalam
metropolitan
Sesuai penomoran di tipe:
1.Untuk kota induk metropolitan sbg
PKN/PKW, pusat-pusat kegiatan
pada fungsi-fungsi tertentu,
cenderung menyebar, sehingga sulit
menyebut sebagai pusat primer-
sekunder-tersier
2.Untuk kota besa yang mengemban
fungsi PKN/PKW, pusat-pusat
kegiatan pada fungsi-fungsi tertentu,
cenderung menyebar, sehingga sulit
menyebut sebagai pusat primer-
sekunder-tersier
3.Untuk kota sedang yang
mengemban fungsi PKN, pusat-
pusat kegiatan pada fungsi-fungsi
tertentu, masih cenderung memusat
sebagaimana di kota/perkotaan
kecil, sehingga masih tepat
menggunakan istilah pusat primer-
Sesuai penomoran di tipe:
1. Untuk kota induk
metropolitan PKN/PKW, dalam
pola ruangnya perlu dp kelihatan
ruang untuk fungsi-fungsi tertentu
yg memiliki layanan layanan lebih
dari kota tsb (skala nas / wilayah)
2. idem 1
3. Pola ruang untuk
pemusatan kegiatan primer-
sekunder-teriser, ditunjukkan oleh
fungsi permukiman padat,
perdagangan, jasa, dan
campuran.
4. Untuk kota kecil yang
masuk metropolitan dg fungsi
PKN/PKW, pola ruang nya
mencakup ruang untuk fungsi-
fungsi tertentu yang memiliki skala
layanan lebih dari kota tersebut
Analisis yang perlu dikuatkan:
Analisis kebijakan dan regional dari
wilayah kota
Analisis pola ruang eksisting dan
kemungkinan pengembangan pola
ruang sesuai dengan fungsi yang
diemban
Data kebijakan
Data regional
Data pola penggunaan eksisting
Data Sistem Prasarana eksisting

L - 32
Aspek /
Kriteria
Tipologi
Sub Kriteria
tipologi
Tipe
Daerah
Pengaruh pada
Pola Ruang
perlu dilakukan
PKN/PKW
6. Kota /perkotaan
kecil yang
mengemban
fungsi PKL atau
PKSL
sekunder-tersier
4.Untuk Kota kecil yang masuk dalam
metropolitan dengan fungsi
PKN/PKW, pada struktur ruangnya
harus dapat menunjukkan
perbedaan dengan kota kecil lainnya
yang tidak menjadi bagian
metropolitan sbg PKN/PKW. Misal
ada pusat kegiatan fungsi tertentu di
wilayah kab yang memiliki skala
layanan Nasional/wilayah.
5.Untuk kab yang masuk metropolitan
PKN/PKW, harus dapat ditunjukkan
perbedaannya dengan kab lainnya
yang tidak menjadi bagian dari
PKN/PKW. Misal ada pusat kegiatan
fungsi tertentu di wilayah kab yang
memiliki skala layanan
Nasional/wilayah.
6.Untuk kota/perkotaan kecil yang
mengemban fungsi PKL/PKSL,
(skala nasional untuk fungsi PKN,
atau wilayah untuk fungsi PKW).
5. Idem kota, mutatis-
mutandis
6. Pola ruang kota/perkotaan
kecil dengan fungsi PKL/PKSL
cenderung memiliki ruang pusat
kota/perkotaan dengan fungsi sbg
permukiman padat, perdagangan,
jasa, campuran.

L - 33
Aspek /
Kriteria
Tipologi
Sub Kriteria
tipologi
Tipe
Daerah
Pengaruh pada
Pola Ruang
perlu dilakukan
pusat-pusat kegaitannya cenderung
masih mengumpul pada pusat-pusat
tertentu (primer-sekuender-tersier),
dan belum cenderung terspesialisasi
pd kawasan2 yang berbeda.
Fisik Pola
penggunaan
lahan
1. dominasi
Industri
2. dominasi
pariwisata
3. dominasi
pertambangan
4. dominasi
kehutanan
5. dominasi
perkebunan
6. dominasi
pertanian
7. dominasi
Struktur t dipengaruhi oleh dominasi
fungsi-fungsi yang bersifat intensi
kegiatan
Pola ruang daerahnya sebagian
besar akan memperlihatkan
dominasi fungsi yang menjadi ciri
khasnya
Penguatan analisis
Pada ciri khas / fungsi yang diemban
daerahnya
Penguatan Data:
Pada data-data yang mendukung analisis
pada ciri khas / fungsi dominan yang
diemban daerahnya
Pola 1. dominasi

L - 34
Aspek /
Kriteria
Tipologi
Sub Kriteria
tipologi
Tipe
Daerah
Pengaruh pada
Pola Ruang
perlu dilakukan
penggunaan
lahan
perkotaan
2. berimbang
perkotaan dan
perdesaan
3. dominasi
perdesaan

L - 35
1. Kebijakan umum pembangunan (RPJPN, RPJMN, RPJPD,
RPJMD)
2. Kebijakan Tata Ruang (RTRWNP, RTRW KAB sebelumnya,
RTRW KAB/KOTA berdekatan.
3. Kebijakan pembangunan sektoral (Tatrawil, dan kebijakan
sektoral pengembangan infrastruktur nasional, dan kebijakan
sektoral terkaitlainnya).
DATAKEBIJAKAN
1. Kebijakan struktur ruang Nas
terkait wil Kota
2. Kebijakan struktur ruang Kota
berdekatan secara sistemik
3. Kebijakan struktur ruang
Kab/Kota dalam Wilayah
ANALISIS KEBIJAKAN
TUJUANPENATAAN RUANG WIL KOTA
KEBIJAKANPENATAANRUANGKOTA
A. KEBIJAKAN PERENCANAAN RUANG
a. Kebijakan pengembangan struktur
ruang wilayah kota; RENCANA
STRUKTURRUANG
WILAYAHKOTA
STRATEGI PENATAANRUANGKOTA
A. STRATEGIPERENCANAAN RUANG
a. Strategi pengembangan struktur
ruang wilayah kota
Analisis kedudukan dan keterkaitan sosial-
budaya dandemografi Kota pada wilayah yang
lebih luas
Analisis kedudukan dan keterkaitan ekonomi
Kota pada wilayahyang lebih luas
Analisis kedudukan dan keterkaitan sistem
prasarana Kota dengan wilayah yang lebih
luas.
Analisis kedudukan dan keterkaitan aspek
lingkungan (pengelolaan SDA) Kota pada
wilayah yang lebihluas
hankam wilayah Kota pada wilayah yang lebih
luas.
ANALISIS REGIONAL fungsi dan peran Kota pada
potensi dan permasalahan pada
wilayah yang lebih luas
mencakup permasalahan
disparitas pembangunan antar
wilayah antar Kota
Gambaran peluang dan
tantangan pembangunan wilayah
Kota dalam wilayah yang lebih
luas yang ditunjukkan oleh sektor
unggulan wilayah provinsi, dan
produkunggulan Kota.
1. Analisisekonomiinternal
2. Analisis Sumber DayaManusia
3. Analisis Sumber Daya Buatan (SDB/sistem
prasarana) internal
4. Analisis Sumber Daya Alam
5. Analisis Sistem Permukiman internal
6. Analisispenggunaan lahan internal
ANALISIS INTERNAL
1. Data sosial budaya dan kependudukan wilayah provinsi atau
pulau dirinciper kota
2. data produktivitas daerah persektor ekonomi, volume bongkar
muat barang, orang, dan jasa di pelabuhan/bandara dalam
wilayah regional.
3. Data ketersediaan sistem prasarana nasional dan regional yang
melingkupi wilayah yang lebih luas. Meliputi: prasarana
transportasi, prasarana energi, prasarana pengairan/Sumber
Daya Air, prasaranapengelolaan lingkunganwilayah kota.
4. Peta SWS dan DAS di wilayah kota, Debit sungai utama tiap
SWS
5. Peta batas teritorial laut Indonesia dan batas daratan Indonesia
di wilayah kota.
DATAREGIONAL
kondisi dan perkembangan
aspek penduduk, dan
ketersediaan SDB tiap
pemusatan kegiatan di wilayah
Kota
daya dukung lingkungan dalam
mendukung perkembangan dan
pengembangan kegiatan di
wilayah Kota
permasalahan penduduk,
keterediaan SDB, dan
penggunaan lahan di tiap pusat
permukiman di wil Kota
peluang pengembangan wilayah
kecamatandalam wilayah Kota
ANALISISSISTESAMULTI
ASPEK
Analisis struktur ruang Kota
eksisting
Analisis potensi-masalah
serta peluang dan tantangan
penataanruang wil Kota
Analisis Kecenderungan dan
kebutuhan pengembangan
wilayah Kota
Dan analisis lainnya sesuai
dengan karakteristik wilayah
Kota.
struktur ruang eksisting
potensi dan masalah penataan
ruang provinsi dari multi aspek
yangberpengaruh
peluang dan tantangan penataan
ruang Kota dari multi aspek
pengaruh
Gambaran kecenderungan
perkembangan Kota dari multi
aspek pengaruh
Perkiraan kebutuhan
pengembangan Kotameliputi
pengembangan struktur ruang
yangmeliputi sistem pusat
pelayanandansistem prasarana
denganmenggunakanpotensi
yangdimiliki, mengelolapeluang
yangada serta dapat
mengantisipasi tantangan
pembangunan kedepan
RencanaSistem
perkotaandlm wil
Kota
RencanaSistem
Prasarana skala
wilayah dlm wil.
Kota
Adopsidan
pendetailanstruktur
ruangnasionaldi
wil. Kota dalam
skala Kota
1. Data ekonomi wilayah kota dirinci per kecamatan, meliputi
produktivitas tiap kecamatan, arus pergerakan barang, orang,
dan jasaantar kecamatan dalam wilayahkota.
2. Data sumber daya manusia / demografi wilayah kota per
kecamatan, meliputi: jumlah dan sebaran penduduk, kepadatan
penduduk, tingkat kelahiran dan kematian, tingkatmigrasi masuk
danmigrasi keluar.
3. Data ketersediaan prasarana wilayah kota meliputi: prasarana
transportasi, prasarana energi, prasarana telekomunikasi,
prasarana pengairan, prasarana ekonomi, prasarana
pengelolaan lingkungan, danprasarana sosialbudaya.
4. Data potensisumber dayaalam,
5. Data Sistem Permukiman meliputi lokasi/penyebaran dan luas
wilayah terbangun pada permukiman perkotaan dan permukiman
perdesaandi wilayah Kota.
6. Data penggunaan lahan, meliputi: jenis dan intensitas
penggunaan lahan, luas tiap penggunaan lahan, status lahan,
danperubahan fungsi lahan.
DATAINTERNAL WILAYAH
DATAYANGDIPERLUKAN ANALISISYG DILAKUKAN OUTPUT ANALISIS ANALISISKOMPRE KEBIJAKAN DAN STRATEGI
RENCSTRUKTUR
RUANG
LAMPIRAN IV-A
SKEMA KETERKAITAN DATA, ANALISIS, OUTPUT, DAN MUATAN RENCANA PADA PENYUSUNAN RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH
KOTA

L - 36
1. Kebijakan umum pembangunan (RPJPN, RPJMN, RPJPD, RPJMD)
2. Kebijakan Tata Ruang (RTRWN, RTRW Kota sebelumnya, RTRW
Kota berdekatan, dan bagian Kota)
3. Kebijakan pembangunan sektoral (Sistranas, Tatrawil, dan kebijakan
sektoral pengembangan infrastruktur nasional, dan kebijakan sektoral
terkait lainnya)
4. Kebijakan pembangunan regional/internasional.
DATA KEBIJAKAN
1. Kebijakan pola ruang Nas dan
Provinsiterkait wil Kota
2. Kebijakan pola ruang Kota
berdekatan secara sistemik
3. Kebijakan polaruang bagian Kota TUJUAN PENATAAN RUANG WIL KOTA
KEBIJAKANPENATAAN RUANG KOTA
A. KEBIJAKAN PERENCANAAN RUANG
a. Kebijakan pengembangan pola ruang
wilayah Kota; RENCANA POLA
RUANG WILAYAH KOTA
STRATEGI PENATAANRUANGKABUPATEN
A. STRATEGI PERENCANAAN RUANG
a. Strategi pengembangan pola ruang
wilayah Kota;
.
Analisis kedudukan dan keterkaitan sosial-
budaya dan demografi kota pada wilayah yang
lebih luas
Analisis kedudukan dan keterkaitan ekonomi
kota pada wilayah yang lebih luas
Analisis kedudukan dan keterkaitan sistem
prasarana kota dengan wilayah yang lebih luas.
lingkungan (pengelolaan SDA) kota pada
wilayah yang lebih luas
hankam wilayah Kota pada wilayah yang lebih
luas.
ANALISIS REGIONAL fungsi dan peran Kota pada
potensi dan permasalahan pada
wilayah yang lebih luasmencakup
permasalahan disparitas
pembangunan antar wilayahantar
kabupaten/kota
Gambaran peluang dan
tantangan pembangunan wilayah
kota dalam wilayah yang lebih
luas yang ditunjukkan oleh sektor
unggulan wilayah provinsi, dan
produkunggulan kota.
1. Analisisekonomiinternal
2. Analisis Sosial Budaya
3. Analisis Sumber Daya Buatan (SDB/sistem
prasarana) internal
4. Analisis Sumber Daya Alam, terumtama
Analisis Sumber Daya Tanah (kesesuaian
lahan)
5. Analisis Sistem Permukiman internal
6. Analisis penggunaan dan penguasaan lahan
ANALISIS INTERNAL
1. Data sosial budaya dan kependudukan wilayah pulau atau nasional
dirinci per Kelurahan
2. data produktivitas daerah persektor ekonomi, volume bongkar muat
barang, orang, dan jasa di pelabuhan/bandara dalam wilayah nasional
dan provinsi.
3. Data ketersediaan sistem prasarana nasional dan provinsi yang
melingkupi wilayah kota. Meliputi: prasarana transportasi, prasarana
energi, prasaranapengairan/Sumber Daya Air, prasarana pengelolaan
lingkungan provinsi.
4. Peta SWS danDAS di wilayah provinsi, Debit sungaiutamatiap SWS
5. Peta batas teritorial laut Indonesia dan batas daratan Indonesia di
wilayah provinsi, lokasi kawasan-kawasan militer
DATA REGIONAL
Pola Ruang eksisting
Kesesuaian lahan
kondisi dan perkembangan aspek
ketersediaan SDB tiap pemusatan
kegiatandi wilayah kota
Kebutuhan Ruang tiap
fungsi/kegiatan sampai akhir
berlakunya rencana
daya dukung lingkungan dalam
mendukung perkembangan dan
pengembangan kegiatan di
wilayah kota
peluang pengembangan wilayah
kecamatan dalam wilayah kota
Arah Pola ruang berbasis Mitigasi
bencana
Arah pola ruang berbasis sosial
budaya
Pemenuhan kebutuhan dan
penyediaanruang
ANALISIS SISTESAMULTI
ASPEK
Analisis potensi-masalah
serta peluang dan tantangan
penataan ruang wilayah
Provinsi, khusunya terkait
polaruangwil kota
Analisis Kecenderungan
perkembangan dan kebijakan
alokasi kegiatan dan pola
ruang dlm wil kota
potensi dan masalah alokasi
ruang wil Kota dari multi aspek
pengaruh
peluang dan tantangan alokasi
ruang Kota dari multi aspek
pengaruh
kecenderungan perkembangan
dan kesesuaian dg kebijakan pola
ruang dlm wil. Kota dari multi
aspek pengaruh
Perkiraan kebutuhan
pengembangan polaruang Kota
denganmenggunakan potensi
yangdimiliki, mengelolapeluang
yangada serta dapat
mengantisipasi tantangan
pembangunan kedepan
Arahpola ruang berbasismitigasi
bencana & Sosbud
Dayadukung dan daya tampung
lingkungan hidup
Pola ruang KSNdi wil Provinsi
dan Nasional yg perlu diadopsi
dlm skala Kota
Rencana pola ruang
Kawlindung
Strategis Kota
Rencana pola ruang
kawasan Budidaya
strategis Kota
Adopsidan
pendetailan KSN
dalam skala provinsi
danNasional
1. Data ekonomi wilayah Kota dirinciper kelurahan,
2. Data ketersediaan prasarana wilayahkota
3. Data potensisumber dayaalam,
ketersediaan SD tanah meliputi: ketersediaan lahan, kemiringan
lahan, jenis tanah, geologi tata lingkungan, morfologi, iklim.
ketersediaan sumberdaya hutan meliputi: sebaran dan luas
hutan produksi terbatas, hutan produksi tetap, hutan yang dapat
dikonversi, hutan lindung, densitas dan produksi hasilhutan.
SD udara antara lain jalur-jalur penerbangan, tingkat
pencemaran udara, kebisingan udara, dan kegiatan produksi
berpotensipencemaranudara.
SD air, meliputi: peruntukan dan debit air, curah hujan tahunan,
distribusi hujan, hidrologi (pola aliran sungai), hidrogeologi (air
tanah dan permukaan), sebaran sumber air, daerah resapan air,
rawa dan daerah banjir.
4. Sistem Permukiman meliputi lokasi/penyebaran dan luas wilayah
terbangun pada permukiman perkotaan dan permukiman perdesaandi
wilayah Kota.
5. Data penggunaan lahan, meliputi: jenis dan intensitas penggunaan
lahan, luas tiap penggunaan lahan, status lahan, dan perubahan
fungsi lahan.
DATA INTERNAL WILAYAH
DATA YANG DIPERLUKAN ANALISIS YG DILAKUKAN OUTPUT ANALISIS AN. KOMPREHENSIF KEBIJAKANDAN STRATEGI
RENC POLA RUANG
RENCANA STRUKTUR
RUANG WILAYAH KOTA
ANALISIS KEBIJAKAN
KAWASAN STRATEGIS
KOTA
KriteriaKSP (Analogi
kriteriaKSN &kriteria
lainya)
LAMPIRAN IV-B
SKEMA KETERKAITAN DATA, ANALISIS, OUTPUT ANALISIS, DAN RENCANA POLA RUANG WILAYAH KOTA

L - 37
LAMPIRAN V
KETERKAITAN SUBSTANSI, TAHAPAN DAN KETELIBATAN PIHAK-PIHAK DALAM PENYUSUNAN RTRW KOTA
Proses
Kegiatan
Persiapan
Proses Penyusunan
Review RTRW
Sebelumnya
Pengumpulan Data Analisis Perumusan RTRW Proses Legalisasi
RINCIAN
KEGIATAN
Persiapan
Penyusunan
meliputi:
Penyusunan &
Pemantapan
TOR/KAK
Penyiapan
Anggaran Biaya
Pembentukan tim
pelaksana
(swakelola
/kontraktual)
Penyiapan dan
Pemantapan
Metode dan
Rencana Kerja
Mobilisasi
Review terhadap
RTRW Sebelumnya,
terutama pada:
• Penyimpangan
struktur dan pola
ruang
• Kesesuaian
rencana struktur
dan rencana pola
ruang dengan
perkembangan
wil
Pengumpulan
data/peta dilakukan
dengan survei
primer (observasi
lapangan,
wawancara,
penyebaran
kuesioner) dan
survei sekunder
kepada instansi-
instansi terkait
untuk memperoleh :
Data/Informasi
Kebijaksanaan
pembangunan
Data/Informasi
Terkait Kondisi
Aspek-aspek
analisis meliputi:
Analisis Kebijakan
Pembangunan
Analisis Regional
(Analisis Wilayah
Kota pada
Wilayah yang
Lebih Luas)
Analisis
fisik/lingkungan
dan SDA
Analisis
Sumberdaya
Manusia
Analsis
Sumberdaya
1. Perumusan
Tujuan
Pemanfaatan
Ruang Wilayah
Kota
2. Perumusan
Kebijakan dan
Strategi
Pemanfaatan
Ruang Wilayah
Kota
3. Rencana Struktur
Ruang Wilayah
Kota;
4. Rencana Pola
Ruang Wilayah
Kota
1.Penyusunan
Konsep RAPERDA
RTRW Kota
Tranfer Konsep
RTRW Kota ke
dalam Bahasa
Hukum perda
Pembahasan
dengan Tim
Teknis Daerah
untuk Penataan
Ruang
2.Penyempurnaan
Konsep RTRW
Kota dan Konsep
Raperda RTRW
3.Proses legalisasi

L - 38
Proses
Kegiatan
Persiapan
Proses Penyusunan
Review RTRW
Sebelumnya
Peralatan dan
Personil
Penyiapan
Perangkat Survei
dan Perjalanan
Dinas
Pemahaman Awal
Wilayah
Perencanaan
Selain itu, dilakukan
pemberitaan
penyusunan RTRW
kepada masyarakat
melalui media
massa (cetak dan
elektronik) dan/atau
forum pertemuan
serta penyerapan
opini, aspirasi
Sosial Budaya
Data/Informasi
Terkait
Sumberdaya
Manusia
Data/Informasi
Terkait
Sumberdaya
Buatan
Data/Informasi
Terkait
Sumberdaya Alam
Data/Informasi
Terkait
Penggunaan
Lahan
Data/Informasi
Terkait
Kelembagaan
Buatan
Analisis Ekonomi
Analisis Sistem
Permukiman /
pusat kegiatan
/sistem perkotaan
Analisis
Penggunaan
Lahan
Analisis
Kelembagaan
Analisis
pendanaan/Pembi
ayaan
Analisis sintesa
multi aspek /
anslisis
komprehensif
5. Rencana
penyediaan dan
pemanfaatan
RTH & RTNH,
sarana prasarana
pejalan kaki,
angkutan umum,
sektor informal,
dan evakuasi
bencana;
6. Penetapan
Kawasan
Strategis
7. Arahan
Pemanfaatan
Ruang
8. Arahan
Pengendalian
Pemanfaatan
Ruang
hingga
pengesahan
Raperda menjadi
Perda RTRW Kota
dalam sidang
paripurna DPRD
Kota

L - 39
Proses
Kegiatan
Persiapan
Proses Penyusunan
Review RTRW
Sebelumnya
stakeholders Data/Informasi
Terkait Kondisi
Ekonomi
Konsep RTRW
KOTA dilengkapi
dengan Peta-peta
dengan Tingkat
Ketelitian Skala 1 :
100.000.
TARGET
OUTPUT
Metode dan
Rencana Kerja
Gambaran Awal
Permasalahan
dan Kebutuhan
Pengembangan
Rencana
Pelaksanaan
Survei dan
Perangkat Survei
Opini dan aspirasi
Kesesuaian
produk RTRW
sebelumnya
dengan kondisi
yang ada dan
kemungkinan
untuk penerapan
selanjutnya
Data/Informasi
Daerah Secara
Lengkap
arahan kebijakan
pembangunan
wilayah
kabupaten yang
bersangkutan dan
kedudukannya
dalam perspektif
kebijakan
pembangunan
nasional &
provinsi
kedudukan dan
Konsep RTRW
KOTA
Konsep Raperda
RTRW Kota
Konsep Raperda
RTRW Kota yang
disempurnakan
Aspirasi, opini
penyempurnaan
RTRW Kota.
Persetujuan
substansi
Perda RTRW

L - 40
Proses
Kegiatan
Persiapan
Proses Penyusunan
Review RTRW
Sebelumnya
awal stakeholder
pada penyusunan
RTRW
keterkaitan Kota
dalam sistem
regional yang
lebih luas dalam
segala aspek
Potensi,
permasalahan,
peluang, dan
tantangan dalam
penataan ruang
Pola
kecenderungan
dan
perkembangan
internal Kota,
potensi
perkembangan,
Perkiraan
kebutuhan
pengembangan,
Kota

L - 41
Proses
Kegiatan
Persiapan
Proses Penyusunan
Review RTRW
Sebelumnya
Daya dukung dan
daya tampung
ruang,
WAKTU
PELAKSA
NAAN
1-3 BULAN 1-3 BULAN 1 - 6 BULAN *)
3 - 6 BULAN *)
2 - 6 BULAN *)
(diatur menurut
ketentuan
perundangan
lainnya)
PIHAK
TERLIBAT
Pemerintah Kota
DPRD &
Stakeholder lain
Tenaga Ahli Yang
Terlibat :
1. Team
Leader/Regiona
l Planner
2. Ahli Ekonomi
Wilayah
3. Ahli Prasarana
Wilayah
Pemerintah Kota
DPRD &
Stakeholder lain
Tenaga Ahli Yang
Terlibat :
1. Team
Leader/Region
al Planner
2. Ahli Ekonomi
Wilayah
3. Demografer
4. Ahli Prasarana
Pemerintah Kota
DPRD &
Stakeholder lain
Tenaga Ahli Yang
Terlibat :
1. Team
Leader/Regiona
l Planner
2. Ahli Ekonomi
Wilayah
3. Demografer
4. Ahli Prasarana
Pemerintah Kota
DPRD &
Stakeholder lain
Tenaga Ahli Yang
Terlibat :
1. Team
Leader/Region
al Planner
2. Ahli Ekonomi
Wilayah
3. Demografer
4. Ahli Prasarana
Pemerintah Kota
DPRD &
Stakeholder lain
Tenaga Ahli Yang
Terlibat :
1. Team
Leader/Region
al Planner
2. Ahli Ekonomi
Wilayah
3. Demografer
4. Ahli Prasarana
Pemerintah Kota
DPRD &
Stakeholder lain
Tenaga Ahli Yang
Terlibat :
1. Team
Leader/Regiona
l Planner
2. Ahli Ekonomi
Wilayah
3. Demografer
4. Ahli Prasarana

L - 42
Proses
Kegiatan
Persiapan
Proses Penyusunan
Review RTRW
Sebelumnya
4. Urban Planner Wilayah
5. Ahli
Kelembagaan
6. Geografer
7. Ahli Geologi
Lingkungan
8. Urban Planner
9. Ahli Sistem
Informasi
10. Ahli
Hidrologi/Water
Resources
Planner
11. Ahli Pertanian
12. Ahli
Lingkungan
Wilayah
5. Ahli
Kelembagaan
6. Geografer
7. Ahli Geologi
Lingkungan
8. Urban Planner
9. Ahli Sistem
Informasi
10. Ahli
Hidrologi/Water
Resources
Planner
11. Ahli Pertanian
12. Ahli Lingkungan
Wilayah
5. Ahli
Kelembagaan
6. Geografer
7. Ahli Geologi
Lingkungan
8. Urban Planner
9. Ahli Sistem
Informasi
10. Ahli
Hidrologi/Water
Resources
Planner
11. Ahli Pertanian
12. Ahli
Lingkungan
Wilayah
5. Ahli
Kelembagaan
6. Geografer
7. Ahli Geologi
Lingkungan
8. Urban Planner
9. Ahli Sistem
Informasi
10. Ahli
Hidrologi/Water
Resources
Planner
11. Ahli Pertanian
12. Ahli
Lingkungan
Wilayah
5. Ahli
Kelembagaan
6. Geografer
7. Ahli Geologi
Lingkungan
8. Urban Planner
9. Ahli Sistem
Informasi
10. Ahli
Hidrologi/Water
Resources
Planner
11. Ahli Pertanian
12. Ahli Lingkungan
*) lama waktu pengumpulan data, analisis, dan penyusunan konsep rencana tergantung pada kondisi dan karkater daerah serta pendekatan dalam penyusunan RTRW yang
digunakan.

L - 43
PETA
RENCANA STRUKTUR RUANG
KOTA
Insta nsi / Dinas Ter kait
B idang Ins tans i / D inas T erkait
Kota Cont oh
Lo go
In sta n si /
Dina s Ter ka it
Ke t er an g an :
K O T A C O N T O H - 1
U
S umber : Has il Kajian Tim
Batas P ropinsi
Batas K abupaten
Batas K ecamatan
Batas K elurahan
Sungai
Danau / Situ
Jalan K erta Api
Jalan TOL
Jalan A rteri Primer
Jalan K olektor P rimer
Jalan K olektor Sekunder
H ira rk i Pu sa t K eg ia ta n / Pela ya na n
Rencana Jalan TO L
Rencana Jalan Kolektor Primer
Interchange
Interchange
Fly Over
Menara
IPA
Reservoir
IPLT
TP A
Rencana IP A
Rencana IP LT
Rencana Jalan Kolektor Sekunder
Terminal
Stas iun K A
Rencana TPA
Rumah Sakit
PLN
Pendidikan
Pus at Pelayanan Primer
Pusat Pelayanan Sekunder
Sist e m Pra sa ra n a
Jalan Lokal S ekunder

LAMPIRAN VI-A1
ILUSTRASI STRUKTUR RUANG KOTA CONTOH 1

L - 44
LAMPIRAN VI-A2
ILUSTRASI PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN KEGIATAN (DALAM RENCANA STRUKTUR RUANG) KOTA CONTOH 2
Wil.XYZ-5
Wil.XYZ-4
Wil.XYZ-1
Wil.XYZ-2
Wil.XYZ-4
Wil.XYZ-4
Wil. Wil. XYZ-4
Wil.
Wil.
Wil.
Wil.

L - 45
LAMPIRAN VI-A3
ILUSTRASI PENGEMBANGAN SISTEM PRASARANA (DALAM RENCANA STRUKTUR RUANG) KOTA CONTOH 2
IPr IPLT-Regional
TPA-r TPA-Regional

L - 46
PRW
PETA
RENCANA POLA RUANG KOTA
Instansi / Dinas Terkait
Bidang Instansi / Dinas Terkait
Kota Contoh
Logo
Instansi /
Dinas Terkait
Keterangan :
U
Sumber : Hasil Kajian Tim
Jalur Sempadan Sungai dan Danau
Jalur Sempadan Listrik Tegangan Tinggi
Jalur Sempadan Pipa Gas
Kawasan Lindung
Cagar Alam
Perumahan Kepadatan Bangunan Tinggi Dengan KDB (60% - 70%)
Kawasan Budidaya
Perumahan Kepadatan Bangunan Tinggi Dengan KDB (< 35%)
Kawasan Perdagang dan Jasa Sub Pusat Kota
Kawasan Pendidikan
Kawasan Industri
Kawasan Khusus (Media)
Kawasan Pemerintahan
Fasilitas Umum
Pertanian Lahan Basah
Pertanian Lahan Kering
PRW Pariwisata
PRW
Batas Propinsi
Batas Kabupaten
Batas Kecamatan
Batas Kelurahan
Sungai
Danau / Situ
Jalan Kerta Api
Jalan TOL
Jalan Arteri Primer
Jalan Kolektor Primer
Jalan Kolektor Sekunder
Rencana Jalan TOL
Interchange
Interchange
Fly Over
Stasiun KA
Jalan Lokal Sekunder
LAMPIRAN VI-B1
ILUSTRASI POLA RUANG KOTA CONTOH 1

L - 47
LAMPIRAN VI-B2
ILUSTRASI RENCANA POLA RUANG KOTA CONTOH 2

L - 48
PETA
PENETAPAN KAWASAN
STRATEGIS KOTA
Kota Contoh
Logo
Instansi /
Dinas Terkait
Keterangan :
U
Kota Contoh
Logo
Instansi /
Dinas Terkait
Keterangan :
U
Kota Contoh
Logo
Instansi /
Dinas Terkait
Keterangan :
U
P
Batas Propinsi
Batas Kabupaten
Batas Kecamatan
Batas Kelurahan
Sungai
Danau / Situ
Jalan Kerta Api
Jalan TOL
Jalan Arteri Primer
Jalan Kolektor Primer
Jalan Kolektor Sekunder
Rencana Jalan TOL
Interchange
Interchange
Fly Over
Terminal
Stasiun KA
Jalan Lokal Sekunder
PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS KOTA
KSK Aspek Ekonomi
Kawasan Pertumbuhan Cepat
Kawasan Revitalisasi / Diremajakan
KSK Aspek Sosial Budaya
Kawasan Wisata Buatan Unggulan Kota
Kawasan Pusat Pendidikan
Kawasan Cagar Budaya (Bangunan Bersejarah)
KSK Aspek Sosial Budaya
Kawasan Cagar Alam / Taman Hutan Rakyat
LAMPIRAN VI-C1:
ILUSTRASI PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS KOTA CONTOH 1

L - 49
LAMPIRAN VI-C2:
ILUSTRASI RENCANA PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS KOTA CONTOH 2
PETA RENCANA PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS KOTA

L - 50
LAMPIRAN VII
MATRIK SUSUNAN TIPIKAL INDIKASI PROGRAM UTAMA
DALAM PENYUSUNAN RTRW KOTA
No
Program
Utama
Lokasi Waktu Pelaksanaan
Prakiraan
Biaya
Sumber
Dana
Instansi
Pelaksana
PJM-1
(x1-x5)
PJM-2
(x6-x10)
PJM-3
(x11-x15)
PJM-4
(x16-x20)
A Perwujudan Struktur
Ruang
1 Perwujudan
Pusat
Kegiatan
1.1 ...........
1.2 .............
2 Perujudan
Sistem
Prasarana
2.1
transportasi
*
...........
*
...........
2.2 SD Air
* ........
* ........
B Perwujudan pola ruang
1 Perwujudan
kaw lindung

L - 51
* .............
* ...........
2 Perwujudan
kaw
budidaya
* ...........
* ...............

L - 52
LAMPIRAN VIII
MATRIK TIPIKAL KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI PADA RTRW KOTA
Pola Ruang Kota
KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI
Penggunaan bagi kegiatan Intensitas bangunan
Prasarana
minimum
Ketentuan
Khusus
lainnya
(sesuai yang ada di kota) Boleh
Ber-
syarat
ter-
batas
Tdk
boleh/
Dilarang
KDB
maks
KLB
maks
KDH
min
A. Kaw Lindung
A1. KL yg berikan
perlindungan kawasan
bawahannya
Hutan Lindung, Kaw
bergambut, resapan air
A2. Suaka Alam, PA, CB
SA, SM, CA, TN, HB, PA, CB
B. Budidaya
1. Hutan Produksi
1a. HP tetap
1b. HP Terbatas
1c. HP Konversi
2. Pertanian
2a. Pert. Lahan basah
2b. Pert. Lahan kering
2c. Pert.tahunan/Perkebunan
2d. Peternakan
3. Kaw Pertambangan

L - 53
Pola Ruang Kota
KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI
Penggunaan bagi kegiatan Intensitas bangunan
Prasarana
minimum
Ketentuan
Khusus
lainnya
(sesuai yang ada di kota) Boleh
Ber-
syarat
ter-
batas
Tdk
boleh/
Dilarang
KDB
maks
KLB
maks
KDH
min
3a. Pertamb Gol. A
(strategis)
3b. Pertamb Gol. B (Vital)
3c. Pertamb Gol. C (lainnya)
4. Industri
4a. Peruntukan Industri
4b. Kawasan Industri
5. Kawasan Pariwisata;
6. Permukiman
6a. Permukiman Perkotaan
6b, Permukiman Perdesaan
7. Perikanan
7a. Perikanan laut
7b. Perikanan darat/ tambak
C. Kawasan Sekitar Sistem
Prasarana Nas, Prov, Kab
1. Sekitar Prasarana
Transportasi
2. Sekitar Prasarana SDA
3. Sekitar Prasarana Energi
4 Sekitar Pras. Telekomunikasi

L - 54
LAMPIRAN IX
ARAHAN SANKSI PADA TIAP JENIS UNSUR TINDAK PIDANA TERKAIT PENATAAN RUANG
MENURUT UUPR NO. 26 TAHUN 2007
No Unsur tindak pidana terkait penataan ruang Arahan sanksi pidana
1 Tidak mentaati rencana tata ruang dan mengakibatkan
perubahan fungsi ruang
Dikenakan pidana Penjara paling lama 3 tahun
dan dendan paling banyak Rp 500 juta
2 Tidak mentaati rencana tata ruang, mengakibatkan
perubahan fungsi ruang, dan mengakibatkan kerugian
terhadap harga benda atau rusaknya barang
dan dendan paling banyak Rp 1,5 Milyar
3 Tidak mentaati rencana tata ruang, mengakibatkan
perubahan fungsi ruang, dan mengakibatkan kematian
orang
dan denda paling banyak Rp 5 Milyar
4 Memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan
ruang dari pejabat yang berwenang
Dikenakan pidana penjara paling lama 3 tahun
dan denda paling banyak Rp 500 juta
ruang dari pejabat yang berwenang, dan mengakibatkan
perubahan fungsi ruang
dan dendan paling banyak Rp 1 Milyar
kerugian terhadap harga benda atau kerusakan barang
dan dendan paling banyak Rp 1.5 Milyar
kematian orang
dan denda paling banyak Rp 5 Milyar
8 Tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam
persyaratan izin pemanfaatan ruang
9 Tidak memberikan akses terhadap kawasan yang oleh
peraturan dinyatakan sebagai milik umum
Dikenakan pidana penjara paling lama 1 tahun
10 Pejabat pemerintah yang berwenang yang menerbitkan izin
tidak sesuai dengan rencana tata ruang
Dikenakan pidana penjara paling lama 5 (lima)
tahun dan dendan paling banyak Rp 500 juta.
Pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa
pemberhentian secara tidak dengan hormat dari
jabatannya.

L - 55
No Unsur tindak pidana terkait penataan ruang Arahan sanksi pidana
11 Korporasi yang melakukan sebagian atau semua tindak
pidana terkait penataan ruang,
Dikenakan pidana penjara dan denda terhadap
pengurusnya, dan pidana terhadap korporasi
berupa pidana dengan pemberatan 3 (tiga) kali
dari pidana yang dilakukan oleh perseorangan.
Selain pidana denda, korporasi dapat dijatuhi
pidana tambahan berupa:
pencabutan izin usaha, dan atau
pencabutan status badan hukum.

L - 56
LAMPIRAN X
TABEL RINGKASAN ISI RENCANA RTRW KOTA
DIRINCI PER MUATAN RTRW KOTA
No
Muatan
RTRW
Isi Rencana
A Tujuan,
Kebijakan,
dan Strategi
1. Tujuan penataan ruang wilayah provinsi
2. Kebijakan penataan ruang wilayah provinsi
3. Strategi penataan ruang wilayah provinsi
B Rencana
Struktur
Ruang
1. Peta Rencana Struktur Ruang wilayah provinsi yang mencakup hirarki pusat kegiatan wilayah
provinsi dan sistem prasarana skala provinsi; atau
2. Peta Rencana Struktur yang terpisah-pisah tematiknya, sbb:
a.Peta Rencana Pengembangan Pusat Kegiatan / Sistem Perkotaan di wilayah provinsi
b.Tabel penetapan fungsi pusat kegiatan di wilayah provinsi
c. Peta Rencana Pengembangan sistem prasarana transportasi, meliputi rencana jaringan jalan,
terminal (type A dan B), jaringan rel KA, stasiun antar kota, pelabuhan dalam fungsi dan
cakupan layanan (Pusat penyebaran dan bukan pusat penyebaran), dan bandara dalam fungsi
dan cakupan layanan,
d.Peta Rencana Pengembangan Sistem Prasarana energi, meliputi jaringan SUTUT, SUTET,
SUTT, SUTM, pusat-pusat pembangkit listrik, dan pusat-pusat distribusi tegangan menengah
ke atas.
e.Peta Rencana Pengembangan Prasarana Sumber Daya air, meliputi: sumber-sumber air baku
untuk kegiatan permukiman perkotaan dan jaringan air baku wilayah
f. Peta Rencana Pengembangan prasarana telekomunikasi, meliputi jaringan terestrial skala
wilayah dan nasional yang ada di provinsi (mikro digital, serat optik, mikro analog, kabel laut,
jaringan internasional), serta jaringan satelit (stasiun bumi)
g.Peta Rencana Pengembangan Prasarana lainnya, meliputi: prasarana ekonomi (pasar induk
wilayah, pusat perbelanjaan modern-tradisional), prasarana kesehatan (RSU type A dan RSU
type B), prasarana pendidikan (Perguruan tinggi skala wilayah), prasarana pengelolaan
lingkungan (TPA regional), prasarana sosial budaya (pusat rekreasi skala wilayah, pusat
kesenian-kebudayaan skala wilayah), prasarana OR (stadion wilayah, pusat olah raga skala
wilayah), pusat kegiatan keagamaan wilayah.
C Rencana 1. Peta Rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi, meliputi pola ruang kawasan lindung dan pola ruang

L - 57
No
Muatan
RTRW
Isi Rencana
Pola Ruang kawasan budidaya; atau
2. Peta pola ruang untuk kawasan lindung dipisah dari pola ruang kawasan budidaya, terdiri dari:
a.Peta Rencana Pengembangan Kawasan Lindung Wilayah Provinsi
b.Peta Rencana Pengembangan Kawasan Budidaya Wilayah Provinsi
D Penetapan
Kawasan
Strategis
1. Jenis Kawasan Strategis Provinsi, beserta kriteria penetapannya
2. Peta Kawasan Strategis provinsi, yang meliputi semua jenis kawasan strategis provinsi.
E Arahan
Pemanfaatan
Ruang
Tabel Indikasi Program Utama jangka panjang yang dirinci pada program jangka menengah lima
tahunan provinsi, yang mencakup program utama, lokasi, waktu pelaksanaan, prakiraan biaya,
sumber dana, dan instansi pelaksana; distrukturkan dalam:
1. Program Perwujudan Rencana Struktur Wilayah Provinsi, meliputi program utama perwujudan
pusat-pusat kegiatan, dan program utama perwujudan sistem prasarana wilayah di provinsi
2. Perwujudan Pola Ruang Wilayah Provinsi, meliputi program perwujudan kawasan lindung dan
program perwujudan kawasan budidaya
F Arahan
Pengendalian
pemanfaatan
Ruang
1. indikasi arahan peraturan zonasi, meliputi:
• indikasi arahan peraturan zonasi untuk pola ruang wilayah provinsi dan
• Indikasi arahan peraturan zonasi untuk ruang di sekitar sistem prasarana wilayah di provinsi
2. Arahan perizinan, meliputi:
• Daftar semua perizinan di wilayah provinsi baik eksisting maupun rencana
• Mekanisme perizinan yang terkait dengan pemanfaatan RTRW
• Arahan pengambilan keputusan terkait dengan perizinan yang akan diterbitkan
3. Arahan insentif-disinsentif, meliputi:
• insentif-disinsentif kepada pemerintah Kab/kota; maupun
• insentif-disinsentif kepada masyarakat.
4. Arahan pengenaan sanksi, meliputi:
• Arahan sanksi administratif
• Arahan sanksi perdata

L - 58
No
Muatan
RTRW
Isi Rencana
• Arahan sanksi pidana.
Arahan sanksi mencakup arahan sanksi yang diberikan kepada:
• pelanggar pemanfaatan ruang yang tidak pernah mengajukan perizinan pemanfaatan ruang;
• pemohon izin pemanfaatan ruang yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana izin
pemanfaatan ruang yang diminta; dan
• pemberi izin yang melanggar kaidah dan ketentuan pemanfaatan ruang

L - 59
LAMPIRAN XI
TABEL PETA DATA, ANALISIS, DAN RENCANA DALAM RTRW KOTA
No Jenis
Peta
Nama Peta Keterangan
A Data Peta Topografi/rupa bumi Peta rupa bumi dan ketinggian wilayah kabupaten
Peta DAS/Wilayah sungai Peta DAS/wilayah sungai kabupaten
Peta Kelerengan Peta kemiringan lahan skala kabupaten
Peta Morfologi Peta fisiografi berisi bentang alam
Peta Geologi Penyebaran batuan, struktur geologi
Peta Jenis Tanah Peta pembagian jenis tanah secara fisik
Peta Tanah Pertanian Peta pembagian jenis tanah untuk kebutuhan pertanian
Peta hidrogeologi Penyebaran kelulusan batuan, sistem dan produktivitas akuifer,
daerah cekungan air tanah
Peta bahan galian/sumber daya
mineral
Peta indikasi bahan dan jenis galian A, B, C
Peta amblesan tanah Peta geologi teknik sederhana berisi zona-zona daya dukung
tanah
Peta kegempaan Peta seismotektonik berisi titik gempa, pembagian intensitas
gempa, pembagian resiko kerusakan akibat gempa
Peta Bahaya Gunung Api Peta titik gunung api dan sejarah letusan gunung api
Peta karakteristik pantai Peta bentuk, jenis dan kontur wilayah pesisir pantai (batimetri)
Peta Guna Lahan Eksisting Peta pemanfaatan lahan eksisting wilayah kabupaten
Peta struktur dan pola
berdasarkan kebijakan yang
lebih tinggi
Peta struktur dan pola mengadopsi pada tingkat nasional dan
provinsi
Peta jumlah dan kepadatan
penduduk
Peta yang menggambarkan kondisi kependudukan wilayah
kabupaten yang meliputi jumlah, jenis kelamin, kepadatan
penduduk, sebaran penduduk, usia produktif, perpindahan
penduduk, tingkat pendidikan, mata pencaharian, kondisi
lapangan pekerjaan, dan lainnya
Peta jaringan irigasi Peta jaringan irigasi skala kabupaten

L - 60
No Jenis
Peta
Peta drainase wilayah Peta drainase wilayah skala kabupaten
Peta jalan dan jembatan Peta jaringan jalan dan jembatan wilayah kabupaten
Peta energi / listrik Peta jaringan transmisi dan distribusi energi/listrik, pusat
pembangkit dan pusat pembagi/distribusi
Peta telekomunikasi Peta jaringan telekomunikasi terestrial dan satelit wilayah
kabupaten
Peta persampahan TPA/IPAL Regional dan wilayah pelayanan persampahan
B Analisis Peta kesesuaian lahan Peta analisis kesesuaian lahan untuk kegiatan budidaya dan
lindung di wilayah kabupaten.
Peta Daya dukung lingkungan Peta kemampuan daya dukung lingkungan
Peta Analisa Geologi
Lingkungan
Peta analisis geologi lingkungan wilayah kabupaten
Peta rawan bencana Peta zona kerawanan terhadap gempa bumi, letusan gunung
api, gerakan tanah/longsor, amblesan tanah, kebakaran,
tsunami, banjir
Peta potensi air tanah Peta potensi kemampuan dan daya dukung ketersediaan air
tanah
Peta konservasi air tanah Peta kebutuhan konservasi air tanah
Peta kelayakan tambang Peta kelayakan penambangan galian A, B, C
Peta/pola aliran orang, barang
dan jasa
Peta/pola daerah asal/tujuan dan besarnya aliran orang, barang
dan jasa
Peta proyeksi jumlah dan
kepadatan penduduk
Peta yang menggambarkan proyeksi kependudukan wilayah
kabupaten yang meliputi proyeksi jumlah penduduk, tingkat
pertumbuhan penduduk, kepadatan penduduk, sebaran
penduduk, usia produktif
Peta struktur ruang eksisting Peta struktur ruang yang terdapat pada wilayah kabupaten
Peta potensi dan kebutuhan
pengembangan jaringan
prasarana
Peta potensi dan kebutuhan terhadap transportasi, sumber daya
air, energi/kelistrikan, dan telekomunikasi
Peta analisis kebutuhan Peta potensi dan kebutuhan pengembangan prasarana lainnya

L - 61
No Jenis
Peta
prasarana lainnya (fasilitas)
C Rencana Peta rencana struktur
Peta rencana pengembangan
pusat kegiatan
Peta rencana pengembangan pusat kegiatan skala kabupaten
Peta rencana pengembangan
sistem prasarana
Peta rencana pengembangan sistem prasarana transportasi,
meliputi jaringan jalan, terminal C, jaringan rel KA, stasiun antar
kota, pelabuhan dalam fungsi dan cakupan layanan (pusat
penyebaran dan bukan pusat penyebaran), dan bandara dalam
fungsi dan cakupan layanan.
Peta rencana pengembangan sistem prasarana energi meliputi
jaringan SUTUT, SUTET, SUTT, SUTM, pusat pembangkit
listrik, pusat distribusi.
Peta rencana pengembangan prasarana Sumber Daya Air,
meliputi sumber-sumber air baku untuk kegiatan permukiman
perkotaan dan jaringan air baku wilayah.
Peta rencana pengembangan prasarana telekomunikasi,
meliputi jaringanterestrial skala wilayah dan nasional yang ada
di kabupaten (mikro digital, serat optik, mikro analog, kabel laut,
jaringan internasional).
Peta rencana pengembangan prasarana lainnya meliputi
ekonomi (pasar induk wilayah, pusat perbelanjaan), prasarana
kesehatan (RSU tipe B dan C, puskesmas), prasarana
pendidikan dasar dan menengah, prasarana pengelolaan
lingkungan (TPA regional), prasarana sosial budaya (pusat
rekreasi skala wilayah, pusat kesenian-kebudayaan skala
wilayah), prasarana OR (stadion wilayah, pusat olah raga skala
wilayah), pusat kegiatan keagamaan wilayah.
Peta Rencana pola ruang Peta rencana pola ruang kawasan lindung dan budidaya wilayah
kabupaten
Peta Rencana kawasan
strategis
Peta kawasan strategis kota yang meliputi semua jenis kawasan
strategis kabupaten

Pedoman RTRW Segala Aspek

More Related Content

What's hot

Viewers also liked

Similar to Pedoman RTRW Segala Aspek

More from Yogan Daru Prabowo

Pedoman RTRW Segala Aspek