Dokumen tersebut membahas tentang permasalahan dan tantangan dalam penanganan drainase perkotaan, mencakup: (1) belum terpadunya penanganan drainase, (2) fungsi drainase yang belum jelas, dan (3) diperlukannya pendekatan terpadu dan partisipatif dalam perencanaan sistem drainase yang berwawasan lingkungan.

1. DRAINASE
PERMASALAHAN DAN TANTANGAN

2. PENDAHULUAN
 Sampai saat ini kinerja penanganan drainase
dinilai oleh masyarakat masih sangat
rendah, masih banyaknya kota-kota besar yang
mengalami banjir di setiap musim hujan.
 Penangan banjir kebanyakan masih bersifat
lokal, teknis, belum merupakan penangan yang
komprehensif untuk seluruh wilayah perkotaan.

3. PENDAHULUAN
Perkembangan perumahan dan permukiman
yang sangat pesat sering kali kurang terkendali
dan tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang
maupun konsep pembangunan berkelanjutan,
mengakibatkan kawasan-kawasan rendah yang
semula berfungsi sebagai tempat penampungan
sementara (retarding pond) dan bantaran sungai
dihuni oleh penduduk

4. PENDAHULUAN
Kondisi tersebut membawa dampak rendahnya
kemampuan drainase untuk mengeringkan
kawasan terbangun, peningkatan jumlah
limpasan yang dialirkan tidak seimbang dengan
sarana dan prasarana drainase yang tersedia
(saluran, pintu air, dan pompa) untuk mengalirkan air
ke badan air penerimanya (sungai, danau, laut)

5. KONDISI PENANGANAN DRAINASE
SAAT INI
 Sampai saat ini masih banyak Kota menangani
drainase dengan paradigma lama yaitu
mengalirkan air hujan yang berupa limpasan
(run-off) secepat-cepatnya ke penerima air/badan
air terdekat.
 Penanganan masih bersifat teknis belum
pempertimbangkan faktor lingkungan, sosial-
ekonomi dan budaya, serta kesehatan lingkungan.

6. PARADIGMA BARU PENANGANAN
DRAINASE
Mengendalikan kelebihan air permukaan yang
dapat dimanfaatkan untuk persediaan air baku
dan kehidupan aquatik dengan meresapkan air
permukaan sebanyak-banyaknya ke dalam
tanah (mempertimbangkan konservasi air).

7. KENDALA-KENDALA
 Menurunnya perhatian pengelola pembangunan
bidang drainase, khususnya mengenai operasi dan
pemeliharaan.
 Pola pikir dan kesadaran masyarakat yang masih
rendah akan lingkungan hidup yang bersih dan sehat.
 Lemahnya institusi pengelola prasarana dan sarana
drainase
 Ketidakmampuan menyusun program yang
dibutuhkan
 Rendahnya jumlah dan kualitas tenaga ahli dalam
penanganan drainase

8. KENDALA-KENDALA (LANJUTAN)
 Kurangnya kesadaran bahwa pemecahan masalah genangan harus melihat pada system jaringan
saluran secara keseluruhan yang mengakibatkan tidak diperhitungkannya pengaruh backwater
akibat fluktuasi di hilir, dan adanya tambahan debit aliran dari beban saluran di hulunya.
 Tidak menyadari bahwa sistem drainase kawasan harus terpadu dengan sistem badan air
regionalnya (system flood control).
 Kurang menyadari bahwa pemeliharaan (pembersihan dan perbaikan) saluran merupakan
pekerjaan rutin yang sangat penting untuk menurunkan resiko genangan
 Belum adanya ketegasan fungsi drainase:berfungsi mengalirkan air hujan saja atau dengan
mengalirkan air limbah permukiman (grey water).
 Belum ada pengaturan fungsi lahan basah.
 Belum ada pengaturan untuk pengendalian debit puncak
 Penanganan drainase belum terpadu.
 Kelembagaan dan kelengkapan peraturan belum dipahami dan dipatuhi oleh para pengelola
drainase

11. Drainage System around Dago Street

12. Drainage System around Gelap Nyawang Street

13. Drainage System around Dago Street

14. SISTEM DRAINASE
WONOKROMO KOTA SURABAYA

15. SISTEM DRAINASE
WONOKROMO KOTA SURABAYA

16. TIMBUNAN SAMPAH DI MUARA KALI
GREGES

17. ISU/PERMASALAHAN
A. Kecenderungan perubahan iklim.
 Curah hujan relatif tinggi dalam jangka waktu yang
pendek, kekeringan, muka air laut naik.
 Peningkatan intensitas hujan dan kenaikan
permukaan air laut berpotensi mengakibatkan
bencana banjir.
 Perubahan tersebut menyebabkan penanganan banjir
semakin sulit.

18. ISU/PERMASALAHAN (LANJUTAN)
B. Perubahan fungsi lahan basah
Akibat kebutuhan lahan sangat besar untuk
pengembangan permukiman, industri, perdagangan dan
fasilitas pendukungnya maka penggunaan lahan sering
tidak terkendali, tidak sesuai dengan Rencana Tata
Ruang maupun konsep pembangunan berkelanjutan.

19. ISU/PERMASALAHAN (LANJUTAN)
C. Belum adanya ketegasan fungsi sistem drainase
Masih sering dijumpai permasalahan berkaitan dengan
kualitas air yang dialirkan. Selama ini belum ada kejelasan
apakah fungsi saluran drainase juga digunakan untuk
pembuangan air limbah di samping air hujan (grey water),
sementara ditinjau dari karakteristiknya, sistem drainase
berbeda dengan sistem pembuangan air limbah yang
tentunya akan membawa masalah pencemaran di daerah
hilir saluran

20. ISU/PERMASALAHAN (LANJUTAN)
D. Aspek Hukum
 Keterlibatan instansi lain yang bertanggung jawab terhadap utilitas.
 Belum jelas yang dimaksud dengan keterlibatan masyarakat
 Bentuk dan struktur organisasi, uraian tugas dan kualitas personil yang
dibutuhkan dalam melaksanakan penanganan drainase belum
dirumuskan dalam peraturan daerah
 Belum ada peraturan daerah yang menyangkut pengambilan air tanah
secara besar-besaran, pembuangan sampah ke saluran, pelarangan
pengurugan lahan basah, penyempitan saluran, berserta sanksinya
(penegakan hukum)

21. ISU/PERMASALAHAN (LANJUTAN)
E. Penanganan Drainase Belum Terpadu
 Pembangunan sistem drainase utama dan lokal belum
terpadu terutama pada sistem drainase yang dibangun oleh
swasta yang tidak selaras dengan pembangunan drainase
makro yang lingkupnya lebih luas.
 Belum adanya Master Plan Drainase maka pengembang tidak
punya acuan untuk sistem lokal, misalnya tersedianya data
peil banjir, sehingga penanganan sifatnya hanya partial untuk
wilayah yang dikembangkan saja.

22. ISU/PERMASALAHAN (LANJUTAN)
F. Pengendalian debit puncak
Belum ada peraturan untuk kewajiban
menyediakan kolam-kolam tampungan/peresapan
untuk mengendalikan debit puncak,

23. TANTANGAN
 Penurunan kualitas lingkungan air permukaan
 Optimalisasi pelayanan dan efisiensi sarana dan prasaran drainase
yang sudah terbangun
 Peningkatan dan pengembangan sistem yang ada, pembangunan
baru secara ekektif dan efisien menjangkau masyarakat
berpenghasilan rendah.
 Pemerataan sub-bidang drainase dengan memperhatikan kondisi
ekonomi nasional dan daerah setempat.
 Menunjang terwujudnya lingkungan perumahan dan permukiman
yang bersih dan sehat serta terjangkau oleh masyarakat
berpenghasilan rendah.

24. INSTANSI YANG BERTANGGUNG
JAWAB
Seiring dengan semangat otonomi daerah bahwa
penanganan masalah drainase perkotaan/kawasan
adalah menjadi tanggung jawab pemerintah kota pada
daerahnya masing-masing.
Namun demikian dalam hal sungai melalui beberapa
Kabupaten/Kota maka diperlukan kebijakan lintas
daerah yang dilalui sungai dan koordinasi antar instansi

25. KEBIJAKAN DAN STRATEGI
 Untuk melaksanakan tanggung jawab aparat memerlukan
arahan kebijakan dan strategi penanganan drainase yang
komprehensif, termasuk di dalamnya keterpaduan antar
lembaga dalam penyusunan dan pelaksanaan program sistem
drainase yang berkesinambungan/berwawasan lingkungan
 Kebijakan dan strategi penanganan drainase ini dimaksudkan
sebagai pedoman dalam penyusunan kebijakan teknis,
perencanaan, pemrograman dan pelaksanaan baik di tingkat
pusat, daerah dan masyarakat sehingga terjadi sinergi
penanganan yang optimal.

26. KESIMPULAN
Masalah-masalah tersebut di atas memerlukan
pemecahan pengelolaan terpadu yang di antaranya
mencakup
1. bagaimana merencanakan suatu sistem drainase
yang baik,
2. membuat perencanaan terinci (Detailed Engineering
Design),
3. restrukturisasi institusi dan peraturan terkait, dan
4. membina partisipasi masyarakat untuk ikut
memecahkan masalah drainase.

27. Tugas
1. Jelaskan permasalahan yang berhubungan dengan
ketersediaan air
2. Jelaskan konsep drainase konvensional
3. Jelaskan konsep drainase berwawasan lingkungan
4. Menurut saudara dari kedua konsep tersebut mana
yang paling sesuai dengan kondisi saat ini
5. Menurut saudara apakah ada konsep lain yang dapat
diajukan