Catatan Akhir Tahun 2015: Reformasi Tata Kelola Migas dan Tambang
•
1 like•1,014 views
1. Pemerintah melakukan Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam untuk menertibkan ijin pertambangan dan kehutanan serta meningkatkan penerimaan negara. Gerakan ini telah menyelamatkan lebih dari Rp10 triliun. 2. Pemerintah menerbitkan peraturan baru tentang Perijinan Terpadu Satu Pintu di BKPM untuk mereformasi perijinan menjadi lebih efisien.
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (17)
Similar to Catatan Akhir Tahun 2015: Reformasi Tata Kelola Migas dan Tambang
Similar to Catatan Akhir Tahun 2015: Reformasi Tata Kelola Migas dan Tambang (20)
More from Publish What You Pay (PWYP) Indonesia
More from Publish What You Pay (PWYP) Indonesia (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (9)
Catatan Akhir Tahun 2015: Reformasi Tata Kelola Migas dan Tambang
- 1. Catatan Akhir Tahun 2015 Reformasi Tata Kelola Migas dan Tambang Sepanjang tahun 2015, Pemerintahan baru Jokowi-‐Jk Hasil Pemilu 2014 diwarnai proses konsolidasi politik dan fase-‐fase indah ‘bulan madu’ dengan rakyat sebagai konstituen utama Pemerintah. Harapan publik dan janji-‐janji kampanye saat Pemilu dipertaruhkan komitmen pewujudannya di tahun ini, terutama apakah Pemerintah mampu meletakkan dasar dasar strategis pelaksanaan Nawa Cita melalui berbagai cetak biru kebijakan-‐baik di jangka menengah maupun jangka pendek/tahunan. Demikian halnya di sektor migas dan tambang. Seiring peliknya tantangan ketahanan energi di tengah tingginya konsumsi BBM dan menurunnya harga minyak serta komoditas tambang lainnya, sektor ini terlihat terus berbenah dengan berbagai terobosan-‐ terobosan untuk menyelesaikan beberapa persoalan ‘sistemik’ dari tata kelola migas dan tambang. Mulai dari hulu hingga hilir, menyangkut jantung fiskal penerimaan negara dan pajak, sarat dengan pergerakan modal dan kepentingan korporasi serta elit politik, juga menyisakan agenda reformasi regulasi yang tak kunjung usai dan masih terus berlanjut hingga tahun 2016 mendatang. Menjelang akhir tahun, publik dikejutkan oleh kegaduhan #PapaMintaSaham-‐sebuah pertontotan sinyalemen ‘perburuan rente’ yang hampir mengikis tandas kepercayaan publik pada elit-‐elit politik. Sementara di tataran rakyat biasa, di penghujung tahun-‐tepatnya 2 hari lalu, di belahan Kalimantan, korban lobang tambang kembali berjatuhan, seorang bocah perempuan kelas 3 SD menjadi korban lobang tambang ke-‐19 di Kaltim. Seriuskah negeri kita menata sumberdaya alamnya? berikut catatan Publish What You Pay Indonesia di penghujung tahun 2015. 1. Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GN-‐PSDA) : Tertibkan Ijin, Selamatkan Sumberdaya Publik 19 Maret 2015, Presiden Jokowi dan Pimpinan KPK bersama 29 Kementerian/Lembaga melakukan penandatanganan MOU Rencana Aksi GN-‐PSDA guna untuk melakukan pemantauan di 31 Provinsi (300-‐ an Kabupaten), meliputi Sektor Pertambangan serta Kehutanan, Perkebunan, dan Kelautan. 5 hal utama pemantauan Di sektor Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) : (1) penertiban ijin usaha pertambangan; (2) pemantauan kewajiban keuangan negara, pajak, dan produksi; (3) pemantauan kewajiban lingkungan dan pasca-‐tambang, termasuk pemanfaatan lahan dan hutan untuk pertambangan; (4) pemantauan aspek peningkatan nilai tambah; serta (5) pemantauan renegosiasi Kontrak Karya pertambangan dan Batubara (KK dan PKP2B).
- 2. GN PSDA sektor Minerba yang digawangi oleh Dirjen Minerba dan Divisi Litbang KPK sejauh ini hasilnya terlihat dengan penyelamatan penerimaan negara hingga lebih dari 10 Triliun, pencabutan/penyelesaian IUP yang tidak memenuhi sertifikasi Clean and Clear mencapai 1000-‐an IUP, rekomendasi pencabutan 4600-‐an IUP yang tidak Clean and Clear, temuan ijin yang tumpang tindih dengan ijin komoditas lain (perkebunan dan kehutanan) serta berada di kawasan hutan konservasi/lindung (kurang lebih 3,9 juta hektar), 24% dari 7.834 IUP yang didata Dirjen Pajak (DJP) tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), serta 70% dari 10.900-‐an IUP yang dimonitoring tidak memenuhi kewajiban penjaminan dana rehabilitasi dan pasca-‐tambang. Hingga kini, proses Korsup Minerba masih berlangsung, dan daftar sebagian pemegang IUP telah dipublikasi di website Kementerian ESDM. Agenda 2016 yang menunggu untuk diselesaikan segera oleh Pemerintah sebagai tindak lanjut dari Korsup Minerba ini antara lain : pencabutan 4600-‐an lebih IUP yang tidak Clean and Clear, penertiban kewajiban pajak dan penerimaan negara, penertiban kewajiban rehabilitasi dan pasca-‐tambang, serta menindaklanjuti dengan reformasi sistemik sistem perijinan, produksi dan penerimaan negara, pemantauan kepatuhan lingkungan dan sosial serta aspek pengembangan sistem data dan informasi yang memadai untuk penertiban pengelolaan sektor pertambangan. 2. Perijinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) : Tegakkan Standard Kepatuhan dan Integrasikan Sistem. Terbitnya Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat (PTSP) di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) digadang-‐gadang sebagai salah satu langkah maju untuk mereformasi perijinan menjadi lebih efektif dalam mendorong pembangunan ekonomi. Inpres yang mewajibkan pelimpahan/pendelegasian wewenang penerbitan perijinan dan non-‐ perijinan terkait penanaman modal ke BKPM ini diikuti langkah Menteri ESDM untuk memangkas lebih dari 60% jumlah perizinan di bidang Migas dan Minerba. Agenda kritikal yang harus ditindaklanjuti di tahun depan berkaitan dengan PTSP ini terutama bagaimana mengkontekskan pengintegrasian sistem satu pintu ini dengan proses pengambilan keputusan terkait pemberian ijin diantaranya melalui integrasi satu peta (one map), penegakan standar tertinggi dengan menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas dan fairness process; pengintegrasian data perusahaan pemegang ijin dengan kewajiban pelaporan produksi, pembayaran pajak/penerimaan negara serta kewajiban lingkungan dan rehabilitasi pasca-‐tambang.
- 3. 3. Tax Amnesty : Karpet Merah Di Tengah Aliran Uang Ilegal Sektor Tambang Disetujuinya RUU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) oleh DPR sebagai program legislatif nasional cukup mengundang kekhawatiran publik akan gelaran karpet merah bagi pelaku korupsi dan pengemplang pajak. RUU Pengampunan Pajak ini tentu saja mencederai keadilan publik serta tidak efektif untuk menggenjot penerimaan pajak. Apalagi dengan fakta yang menunjukkan bahwa Indonesia berada dalam kondisi darurat aliran uang ilegal (illicit financial tax and flow). Laporan terbaru dari Global Financial Integrity (GFI) 2014 yang berjudul “Illicit Financial Flows from Developing Countries: 2003 – 2012” menempatkan Indonesia pada urutan ketujuh dari Negara-‐negara di dunia dengan aliran uang haram tertinggi, dengan estimasi total selama 2003-‐2012 mencapai USD. 187.844 juta (Rp. 1.690 triliun dengan nilai kurs rata-‐rata Rp. 9.000/USD) atau rata – rata pertahun mencapai USD. 18.784 juta (Rp. 169 triliun). Sementara, dengan metode perhitungan yang sama, PWYP Indonesia mencatat dugaan total aliran uang haram di Indonesia pada Tahun 2014 mencapai Rp. 227,7 triliun. Setara dengan 11,7% dari total APBN–P Tahun 2014. Khusus untuk sektor pertambangan (migas, mineral dan batubara/bahan galian), kenaikan aliran uang ilegal dalam kurun 2003–2014 mencapai 102,43% atau rata–rata setiap tahun terjadi kenaikan sebesar 8,53%. Tahun 2003 total aliran uang ilegal di sektor pertambangan ditengarai mencapai Rp. 11,80 triliun, sedangkan tahun 2014 naik mencapai Rp. 23,89 triliun. aliran uang ilegal di sektor pertambangan diakibatkan oleh adanya transaksi perdagangan faktur palsu (trade mis-‐invoicing). Hal ini diduga terjadi karena maraknya tambang–tambang ilegal yang beroperasi (illegal mining) dan terjadi ekspor komoditi pertambangan yang tidak tercatat. Hal tersebut juga disebabkan oleh tingginya indikasi terjadinya penghindaran pajak dan pengelakan pajak yang melibatkan perusahaan pertambangan di Indonesia. Hal ini bisa dilihat dari data realisasi penerimaan pajak di sektor pertambangan yang hanya sebesar Rp. 96,9 triliun. Bandingkan dengan Produk Domestik Bruto (PDB) sektor pertambangan yang mencapai Rp. 1.026 triliun. Artinya, nisbah penerimaan pajak terhadap PDB (tax ratio) sektor pertambangan hanya sebesar 9,4%. KPK misalnya, menemukan masih banyak perusahaan pertambangan di Indonesia yang tidak patuh dalam pembayaran pajak. Misalnya saja, dari data hasil Koordinasi dan Supervisi KPK dengan Kementerian ESDM dan instansi terkait, dari 7.834 perusahaan yang di data oleh Direktorat Jenderal Pajak, sebesar 24% tidak memiliki NPWP, serta sekitar 35% yang tidak melaporkan SPT. Melihat praktik kejahatan perpajakan yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan, sangat tidak adil jika mereka diberikan pengampunan. Pemberian pengampunan pajak bagi perusahaan tambang akan semakin melanggengkan pelanggaran HAM korporasi tambang di Indonesia. Seharusnya pemerintah lebih fokus kepada aspek penegakan hukum dengan menindak tegas perusahaan pertambangan yang tidak memiliki NPWP dan tidak membayar pajak. Ini bisa mendorong penerimaan negara. Selain itu, perbaikan regulasi, sistem administrasi perpajakan dan kelembagaan harus segera dilakukan.
- 4. 4. Revisi UU Migas dan UU Minerba : Jalan di Tempat Telah lebih dari 4 tahun Revisi UU Migas menjadi agenda Prolegnas di DPR, namun hingga kini revisi UU tersebut belum juga diketok palu oleh DPR. Padahal Revisi UU ini penting untuk memberi kepastian Badan Hulu (SKK Migas) karena sebelumnya BPMigas telah dibubarkan atas Putusan MK. Revisi UU Migas juga berkaitan penting dengan aspek ketahanan dan kemandirian energi, transparansi publik, akomodasi aspek lingkungan dan sosial, termasuk menutup celah bagi praktek mafia migas. Namun, belum selesai UU Migas direvisi, DPR juga telah memasukkan Revisi UU Minerba sebagai salah satu Prolegas dengan isu utama terkait kewajiban hilirisasi/pengembangan smelter, proses perpanjangan kontrak, dan isu terkait BUMN di sektor Minerba. Tidak pelak lagi, di tahun 2016 Pemerintah harus segera menyelesaikan revisi kedua Undang-‐Undang ini, untuk memberikan kepastian hukum dan memastikan pengelolaan sumber daya alam migas dan tambang menjadi lebih bertanggungjawab, transparan dan berkelanjutan demi kepentingan nasional. Pemerintah dan DPR juga harus memastikan bahwa revisi kedua UU ini tidak ditunggangi oleh kepentingan ‘mafia’ yang mengutamakan perburuan rente bagi pribadi, elit dan kepentingan kelompok tertentu. 5. Rekomendasi Tim Reformasi Tata Kelola Migas : Menunggu Tindak Lanjut Hasil Audit Petral dan Perbaikan Sistem Trading Minyak Mentah Atas rekomendasi Tim Reformasi Tata Kelola Migas yang diketuai oleh Faisal Bashri, audit anak perusahaan Petral dilakukan. hasil audit forensik terhadap Pertamina Energy Trading Ltd (Petral) menyebutkan terjadinya ketidakwajaran dalam pengadaan minyak mentah pada periode 2012-‐2014. Berdasarkan temuan lembaga auditor Kordha Mentha, jaringan mafia minyak dan gas (migas) telah menguasai kontrak suplai minyak senilai US$ 18 miliar atau sekitar Rp 250 triliun selama tiga tahun terakhir. Hingga kini, publik menunggu apa tindak lanjut atas audit petral tersebut, Pemerintah didesak untuk segera menindaklanjuti hasil temuan audit atas anak usaha PT Pertamina, Petral ke ranah hukum. Berbagai kalangan juga meminta agar laporan hasil audit itu dapat dibuka kepada publik, agar tidak menimbulkan kesimpangsiuran informasi dan publik dapat turut mengawasi. Selain tindak lanjut hasil Audit Petral tersebut, agenda penting Pemerintah ke depan adalan mendorong proses trading minyak mentah (baik ekpor maupun impor) menjadi lebih transparan dan akuntabel, agar tidak menimbulkan kecurigaan baru adanya mafia baru, namun juga memberi kepastian publik akan kemana larinya ekspor produksi minyak dan seberapa besar penerimaan negara diperoleh, serta
- 5. bagaimana proses impor kebutuhan minyak mentah dilakukan secara transparan agar publik juga turut mengawasi dan memberi dukungan atas kebijakan energi nasional demi kepentingan bangsa. 6. Status EITI Compliant Country, Kado Optimis Akhir Tahun Dewan Internasional Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) yang berkedudukan di Oslo-‐ Norwegia menetapkan Indonesia kembali menyandang status “EITI Compliant Country” pada 17 Desember 2015 kemarin. Status tersebut kembali diraih setelah diterbitkannya laporan ketiga EITI periode 2012 – 2013 pada tanggal 23 November 2015 lalu yang proses penyusunannya mengacu pada standar EITI terbaru. Keberhasilan Indonesia mendapat kembali status “Negara Patuh EITI” merupakan kado akhir tahun yang memberi harapan positif di tengah maraknya isu mafia migas dan tambang serta praktek-‐praktek korupsi dan konflik kepentingan yang ditengarai mengincar sektor migas dan pertambangan. Tentu saja pemerintah tidak boleh puas dengan diraihnya kembali status “EITI Compliant Country”. Status ini hanya bemakna apabila tujuan akhir EITI tercapai yaitu adanya perbaikan tata kelola sektor ekstraktif, khususnya migas dan tambang menjadi lebih transparan dan akuntabel untuk kesejahteraan masyarakat. Di tahun 2016 mendatang, EITI masih menyisakan beberapa catatan terkait dengan tindak lanjut atas sejumlah temuan dan rekomendasi Laporan, diantaranya : masih terdapat 10 perusahaan migas non operator dan 21 perusahaan minerba yang tidak patuh lapor ke EITI Indonesia; perbedaan hasil rekonsiliasi penerimaan pajak badan migas tahun 2012 sebesar 129,4 juta USD dan tahun 2013 sebesar 14,1 juta USD; perbedaan hasil rekonsiliasi penerimaan pajak badan minerba tahun 2012 sebesar Rp 290,1 milyar dan tahun 2013 sebesar Rp 53,4 milyar; serta aspek proses seperti sulit dan lambatnya dalam memperoleh data dan informasi; pembukaan data pajak; serta masih adanya kekeliruan pencatatan akun pada sektor minerba Di samping itu, penting untuk mulai mendorong EITI sebagai mekanisme ‘Beyond Reporting’ dimana Prinsip prinsip EITI sebagai salah satu instrument tranparansi perlu didorong untuk masuk ke dalam perbaikan regulasi seperti Revisi UU Migas dan Revisi UU Minerba. Pelaksanaan EITI juga harus bersinergi dengan berbagai inisiatif lain yang sedang berjalan seperti Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (STRANAS PPK), Open Government Partnership (OGP), Gerakan Nasional Penyelamatan Sumberdaya Alam (GN-‐PSDA) KPK, Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Online (SIMPONI), Minerba One Map Indonesia (MOMI) dan pengembangan Modul Penerimaan Negara (MPN).
- 6. 7. Skandal #PapaMintaSaham, tontonan praktek pemburu rente yang memilukan kasus #PapaMintaSaham yang sempat menyedot perhatian publik dan media awal Desember lalu menjadi sebuah tontotan publik yang memilukan menyaksikan bagaimana indikasi perburuan rente jelas terjadi dan melibatkan elit DPR dan pengusaha. Tidak pelak, kejadian memilukan tersebut menimbulkan desakan publik atas pencopotan Setyo Novanto (Ketua DPR RI) atas pelanggaran etika ‘konflik kepentingan’ dan indikasi ‘perburuan rente’ yang kental mewarnai proses renegosiasi kontrak kerya Freeport yang sedang diajukan oleh perusahaan asing berbasis di Amerika Serikat tersebut. Praktek pejabat publik yang bersih dan memberikan teladan seakan jauh dari tontotan publik dalam hal ini. Apalagi ini menyangkut sektor Pertambangan, yang notabene sarat dengan modal dan vital bagi kepentingan rakyat. Potret buruk kelakukan elit pejabat publik seperti ini, mencederai kepercayaan publik, mendemoralisasi hingga hampir kikis tandas kepercayaan publik kepada lembaga bernama DPR, sungguh sesuatu yang ironi terjadi di sektor Tambang, ditengah mandat Konstitusi untuk mengelola kekayaan alam untuk sebesar-‐besarnya kepentingan rakyat. Sudahi permainan segelintir elit untuk kepentingan individu dan kelompok !! 8. Amandemen Kontrak Karya Pertambangan dan Batubara serta Kewajiban Hilirisasi Di bulan Desember 2015, Pemerintah telah menandatangi amandemen 21 Kontrak Karya dan PKP2B sehingga total menjadi 22 dari 107 KK&PKP2B telah berhasil dilakukan amandemen oleh Pemerintah. Amendemen yang meliputi 6 aspek utama ini (luas wilayah, kelanjutan operasi pertambangan, penerimaan negara, kewajiban pengolahan dan pemurnian, divestasi saham, kewajiban penggunaan barang dan jasa dalam negeri) memberi harapan positip bagi pelaksanaan kegiatan pertambangan yang lebih memiliki nilai tambang bagi perekonomian nasional, serta pengembangan efel multiple bagi ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat. Di tahun 2016, komitmen-‐komitmen dari hasil Amandemen kontrak tersebut perlu dipantau dengan baik dan difikirkan bagaimana skema pelaksanaannya secara serius oleh Pemerintah dan segenap pengambil kebijakan termasuk DPR. Misalnya, aspek divestasi dan pembangunan smelter menyisakan tantangan akan kemampuan fiskal pemerintah dan kerawanan perburuan rente, serta pembangunan smelter menyisakan tantangan ketersediaan listrik dan komitmen perusahaan untuk pengembangan secara serius. Namun demikian, jika kebijakan dilakukan secara konsisten dan transparan serta akuntabel, upaya perbaikan sektor ini tentunya akan mendapat apresiasi dan dukungan publik. Untuk itu, agar publik turut mengawasi komitmen tersebut, hasil amandemen kontrak tersebut secara detail perlu ditransparansikan kepada publik, terutama mengenai isi komitmen maupun dokumen kontrak yang mudah diakses oleh publik, terlebih Indonesia telah memiliki Undang-‐Undang Keterbukaan Informasi Publik.
- 7. 9. Korban Lobang Tambang : Lempar Tanggungjawab Berbuntut Tragedi Kemanusiaan Penghujung tahun 2015 ditutup dengan peristiwa duka, Dewi Ratna Pratiwi (8th) ditemukan mengapung tak bernyawa pada Rabu (30/12) pukul 08.00 WITA, di lubang eks tambang yang diduga milik KSU Wijaya Kusuma di Desa Sumber Sari, Kecamatan Sebulu, Kutai Kartanegara (Kukar). Berdasarkan catatan JATAM Kaltim, Ratna merupakan korban lubang tambang ke-‐6 di Kutai Kertanegara dan ke-‐19 di Provinsi Kalimantan Timur, yang semuanya adalah anak-‐anak. Kejadian yang terus berulang tersebut menunjukkan betapa carut-‐marutnya tata kelola pertambangan di Indonesia khusunya dalam aspek lingkungan dan pasca tambang. Terus berjatuhannya korban akibat keberadaan lubang tambang yang dibiarkan menganga selama bertahun-‐tahun juga menunjukkan adanya dugaan pembiaran baik dari pihak perusahaan maupun dari pemerintah, sehingga lubang tambang tidak direklamasi. Padahal, setidaknya Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 55/K/26/MPE/1995 telah mewajibkan pemasangan rambu peringatan, kewajiban reklamasi lahan dan pasca-‐tambang maksimal 30 hari setelah kegiatan tambang berakhir. Di sisi lain, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup (No.4/2012) telah mengatur jarak minimal kegiatan penambangan terbuka batu bara dengan permukiman warga. Keberadaan lubang-‐lubang bekas tambang tersebut secara nyata telah melanggar aturan yang berlaku, sementara Pemerintah (Daerah maupun Pusat) dan Perusahaan sangat lamban dan saling lempar tanggungjawab untuk mengatasi persoalan ini. Di sisi lain, upaya penegakan hukum juga berjalan sangat lambat baik itu dari instansi pemerintahan maupun kepolisian. Tidak ada upaya serius yang dilakukan oleh pemerintah maupun aparat penegak hukum untuk mencegah korban-‐korban lubang tambang berjatuhan, kalaupun ada sangat minim. Terbitnya Undang-‐Undang 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, tidak bisa dijadikan dasar bagi pemerintah untuk saling lempar tanggung jawab dari masalah yang ditimbulkan oleh lubang tambang. Pemerintah harus menjadikan isu ini sebagai prioritas sekaligus momentum untuk melakukan perbaikan tata kelola pertambangan khususnya dalam aspek reklamasi dan pasca tambang. Tidak ada pilihan lain, Pemerintah harus cepat mengambil tanggung jawab, cukuplah Dewi Ratna sebagai korban terakhir lubang tambang. Pemerintah di Tahun 2016 harus segera mengambil tindakan tegas bagi lubang-‐lubang tambang yang bertebaran di sekitar wilayah pertambangan..! Jakarta, 31 Desember 2015 Maryati Abdullah Koordinator Nasional CP : Aryanto Nugroho (aryanto@pwyp-‐indonesia.org | 081326608343