Dokumen tersebut membahas proses Penetapan dan Penegasan Batas Desa secara partisipatif di Kecamatan Kalumpang, Kabupaten Mamuju. Terdapat sosialisasi segmen batas luar kecamatan, pembangunan sistem penataan batas, dan mitigasi sengketa batas melalui pelacakan kartometrik. Proses ini melibatkan berbagai pihak untuk mencapai kesepakatan penetapan batas desa secara harmonis.
Jelajah Batas merupakan wahana penyebaran informasi kegiatan Program Pemetaan dan Perencanaan Partisipatif yang di inisiasi oleh tenaga pendamping teknis
Kecamatan Kalumpang di Kabupaten Mamuju Sulawesi
Barat.
Adapun tujuan dari pelaksanaan Program Pemetaan
dan Perencanaan Partisipatif adalah untuk Menghasilkan peta yang disertai dengan koordinat sesuai
Permendagri 27 tahun 2006 tentang Penetapan dan
Penegasan Batas Desa; Melibatkan masyarakat secara
utuh sehingga ada rasa memiliki; melestarikan dan
memperkuat pengetahuan lokal/tradisional (melalui
penggalian sejarah desa); menentukan batas wilayah
adat; meningkatkan kapasitas masyarakat dalam
mengelola dan melindungi ruang; membantu proses
penyelesaian konflik dalam sengketa atas ruang.
Jelajah Batas merupakan wahana penyebaran informasi kegiatan Program Pemetaan dan Perencanaan Partisipatif yang di inisiasi oleh tenaga pendamping teknis
Kecamatan Kalumpang di Kabupaten Mamuju Sulawesi
Barat.
Adapun tujuan dari pelaksanaan Program Pemetaan
dan Perencanaan Partisipatif adalah untuk Menghasilkan peta yang disertai dengan koordinat sesuai
Permendagri 27 tahun 2006 tentang Penetapan dan
Penegasan Batas Desa; Melibatkan masyarakat secara
utuh sehingga ada rasa memiliki; melestarikan dan
memperkuat pengetahuan lokal/tradisional (melalui
penggalian sejarah desa); menentukan batas wilayah
adat; meningkatkan kapasitas masyarakat dalam
mengelola dan melindungi ruang; membantu proses
penyelesaian konflik dalam sengketa atas ruang.
POKOK KEBIJAKAN TEKNIS PENDAMPINGAN MASYARAKAT DESA TAHUN 2021Teguh Kristyanto
POKOK KEBIJAKAN TEKNIS PENDAMPINGAN MASYARAKAT DESA TAHUN 2021
DISAMPAIKAN OLEH : Dr. H. Yusra, M.Pd – Kepala Pusat PPMDDTT
BADAN PENGEMBANGAN SDM DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA,
DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
MATERI :
1. Landasan Regulasi
2. Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
3. Pendampingan Masyarakat Desa
4. Pengertian dan Kedudukan Tenaga Pendamping Profesional
5. Tata Cara Pendampingan Masyarakat Desa
6. Pengelolaan Tenaga Pendamping Profesional
7. Peningkatan Kapasitas Tenaga Pendamping Profesional
8. Sertifikasi Tenaga Pendamping Profesional
9. Pendayagunaan Tenaga Pendamping Profesional
10. Permasalahan Pendampingan Masyarakat Desa
IbM PENGEMBANGAN POTENSI WILAYAH MENUJU DESA UTAMA WISATA BAHARI UNGGULAN DI ...suningterusberkarya
IbM PENGEMBANGAN POTENSI WILAYAH MENUJU DESA UTAMA WISATA BAHARI UNGGULAN DI DESA KALANGANYAR KECAMATAN SEDATI SIDOARJO UNIVERSITAS PGRI ADI BUANA SURABAYA
IbM POTENSI PEMASARAN PRODUK HASIL PERIKANAN GUNA MENUNJANG PEREKONOMIAN DI D...suningterusberkarya
IbM POTENSI PEMASARAN PRODUK HASIL PERIKANAN GUNA MENUNJANG PEREKONOMIAN DI DESA KRAMAT KECAMATAN BUNGAH KABUPATEN GRESIK UNIVERSITAS PGRI ADI BUANA SURABAYA
Karang Taruna Bojong Menteng, berbagi dan mengakar bersama masyarakat
Program Kerja :
- PerpusLINK
- Kejar BACA Lansia
- OdongOdong
- Angkringan
- Katana Clothing (Penyablonan)
Salurkan donasi ANDA melalui
Bank BCA
Cab. Tanah Abang II
an : Hadi Prionggo
ac : 6540173948
konfirmasi ke :
085773885385 / 085880472939
Laporan penelitian profil sosial budaya masyarakat di kota tangerangYogan Daru Prabowo
Hasil laporan penelitian tim studio perencanaan wilayah dan kota institut teknologi indonesia mengenai aspek sosial budaya di Kota Tangerang yang meliputi karakteristik masyarakat, peninggalan sejarah, sejarah sosial, keragaman etnis, budaya lokal, kesenian dan produk khas, kehidupan beragam, institusi sosial, komunitas lokal, dan bahasa/tutur kata.
Edisi Jelajah Batas kali ini merefleksikan semangat
masyarakat Kecamatan Kalumpang yang ikut
berperan aktif dan berkontribusi dalam Program
Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang dilaksanakan
atas kerja sama Pemerintah Kabupaten
Mamuju dengan MCA-Indonesia.
POKOK KEBIJAKAN TEKNIS PENDAMPINGAN MASYARAKAT DESA TAHUN 2021Teguh Kristyanto
POKOK KEBIJAKAN TEKNIS PENDAMPINGAN MASYARAKAT DESA TAHUN 2021
DISAMPAIKAN OLEH : Dr. H. Yusra, M.Pd – Kepala Pusat PPMDDTT
BADAN PENGEMBANGAN SDM DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA,
DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
MATERI :
1. Landasan Regulasi
2. Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
3. Pendampingan Masyarakat Desa
4. Pengertian dan Kedudukan Tenaga Pendamping Profesional
5. Tata Cara Pendampingan Masyarakat Desa
6. Pengelolaan Tenaga Pendamping Profesional
7. Peningkatan Kapasitas Tenaga Pendamping Profesional
8. Sertifikasi Tenaga Pendamping Profesional
9. Pendayagunaan Tenaga Pendamping Profesional
10. Permasalahan Pendampingan Masyarakat Desa
IbM PENGEMBANGAN POTENSI WILAYAH MENUJU DESA UTAMA WISATA BAHARI UNGGULAN DI ...suningterusberkarya
IbM PENGEMBANGAN POTENSI WILAYAH MENUJU DESA UTAMA WISATA BAHARI UNGGULAN DI DESA KALANGANYAR KECAMATAN SEDATI SIDOARJO UNIVERSITAS PGRI ADI BUANA SURABAYA
IbM POTENSI PEMASARAN PRODUK HASIL PERIKANAN GUNA MENUNJANG PEREKONOMIAN DI D...suningterusberkarya
IbM POTENSI PEMASARAN PRODUK HASIL PERIKANAN GUNA MENUNJANG PEREKONOMIAN DI DESA KRAMAT KECAMATAN BUNGAH KABUPATEN GRESIK UNIVERSITAS PGRI ADI BUANA SURABAYA
Karang Taruna Bojong Menteng, berbagi dan mengakar bersama masyarakat
Program Kerja :
- PerpusLINK
- Kejar BACA Lansia
- OdongOdong
- Angkringan
- Katana Clothing (Penyablonan)
Salurkan donasi ANDA melalui
Bank BCA
Cab. Tanah Abang II
an : Hadi Prionggo
ac : 6540173948
konfirmasi ke :
085773885385 / 085880472939
Laporan penelitian profil sosial budaya masyarakat di kota tangerangYogan Daru Prabowo
Hasil laporan penelitian tim studio perencanaan wilayah dan kota institut teknologi indonesia mengenai aspek sosial budaya di Kota Tangerang yang meliputi karakteristik masyarakat, peninggalan sejarah, sejarah sosial, keragaman etnis, budaya lokal, kesenian dan produk khas, kehidupan beragam, institusi sosial, komunitas lokal, dan bahasa/tutur kata.
Edisi Jelajah Batas kali ini merefleksikan semangat
masyarakat Kecamatan Kalumpang yang ikut
berperan aktif dan berkontribusi dalam Program
Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang dilaksanakan
atas kerja sama Pemerintah Kabupaten
Mamuju dengan MCA-Indonesia.
Panduan Teknis Penetapan dan Penegasan Batas Desa (2018) ini merupakan uraian lengkap dan terperinci dari keseluruhan proses kegiatan penetapan dan penegasan batas desa yang dilaksanakan oleh MCA-Indonesia pada 359 desa di 17 kabupaten selama 2015-2018.
(c) 2018, Tim Perencanaan Tata Guna Lahan Partisipatif MCA-Indonesia
Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan BaratRyadhi EthniCitizen
Dalam upaya untuk mengatasi berbagai kendala dalam implementasi perhutanan sosial, telah dikeluarkan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perencanaan Terpadu
Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial yang mana salah satu target percepatan
pengembangan usaha perhutanan sosial adalah percepatan pembentukan dan
pengembangan Integrated Area Development (IAD). Melalui pendekatan tersebut diharapkan akan terjadi percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat hingga menimbulkan multiplier
effect, yang merencanakan kegiatan ekonomi pada sektor pengolahan berbahan baku produk yang berasal dari kegiatan Perhutanan Sosial.
Keputusan Bupati Kerinci No 410/Kep 31/2023 tanggal 2 Maret 2023 tentang Pembentukan Panitia Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Kerinci untuk mengimplementasikan Permendagri 52 tahun 2014 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dalam rangka mempercepat proses usulan penetapan Hutan Adat Temedak MHA Rio Gilang Desa Keluru oleh MenLHK sesuai Permenlhk 9/2021 tentang Perhutanan Sosial yang menjadi Hutan Adat Pertama yang diakui oleh Pemerintah Daerah pada tahun 1992, dan melengkapi usulan penetapan Hutan Adat Depati Nyato Desa Talang Kemuning & Desa Bintang Marak
Surat Mendagri No. 552/1392/SJ tentang Dukungan Pengembangan Usaha Perhutanan...Ryadhi EthniCitizen
Surat Mendagri yang bertanggal 13 Februari 2020 ini ditujukan kepada Bupati/Walikota yang di wilayah administrasinya telah ada Izin Areal Kerja Perhutanan Sosial (AKPS) sesuai dengan Lampirannya dimana juga menampilkan Luasan AKPS dan Jumlah Penerima Manfaatnya.
Pedoman ini dipublikasikan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) pada Desember 2017.
Pedoman ini menetapkan mekanisme pembuatan peta usulan wilayah Masyarakat Hukum Adat secara Partisipatif yang menjadi bagian dari proses Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (MHA). Produk yang dihasilkan adalah berupa Peta Usulan Wilayah MHA yang digunakan untuk mendapatkan Pengakuan dari Pemerintah.
Pedoman ini merupakan Pedoman Bagian 1 yang berisi Mekanisme Pembuatan Peta Usulan Wilayah Masyarakat Hukum Adat. Sementara Bagian 2 berisi mengenai Mekanisme Verifikasi dan Validasi Usulan Wilayah Masyarakat Hukum Adat.
Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) merupakan peta yang memuat kawasan hutan yang diperuntukkan bagi Perhutanan Sosial atau Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat.
Peta IAPS ini direvisi setiap 6 bulan oleh Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dan Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan.
Untuk mendapatkan Peta IAPS revisi I ini bagi wilayah Sumatera, silahkan sedot di http://bit.ly/2zSXSSj
Peraturan ini merupakan revisi dari Permendagri 27/2006 ttg Penetapan & Penegasan Batas Desa (PPBD) pasca adanya kebijakan One Map Policy, PerkaBIG 3/2015 dan berjalannya pilot project PPBD di Sulawesi Barat dan Jambi yang diinisiasi oleh MCA-Indonesia yang menghasilkan Panduan PPBD yang masih dalam proses implementasi dan akan berakhir pada Maret 2018.
Kebijakan ini juga menjadi pendukung utama bagi gebrakan Dana Desa terkait kebijakan Desa dalam UU 6/2016 tentang Desa dan berbagai turunannya.
Bagi implementator kebijakan ini, disarankan untuk Fokus dengan BATAS ADMINISTRASI saja dalam proses fasilitasinya yang sebaiknya berbasiskan FPIC atau PADIATAPA & PARTISIPATIF.
Kumpulan Peraturan Perhutanan Sosial ini berisi berbagai turunan Permenlhk 83/2016 mengenai Perhutanan Sosial. Dokumen ini dirangkum oleh BPSKL Wilayah Sumatera dan didistribusikan melalui Media Sosial.
Usulan Sitasi:
BPSKL Wilayah Sumatera. 2017. Kumpulan Peraturan Perhutanan Sosial. BPSKL Wil. Sumatera, Dirjen PSKL, KemenLHK. Jakarta
Ada banyak pilihan memang bagi sebuah proses penyelamatan lingkungan termasuk mengatasi sampah di lokasi wisata alam. Pilihan-pilihan tersebut sebaiknya disesuaikan dengan kondisi sosial, kebiasaan masyarakat dan kemampuan pengelolanya. Namun hal itu bukan berarti harus mengakomodir kebutuhan pengunjung untuk menghancurkan pariwisata di suatu lokasi dengan menebarkan sampah seenak perutnya. Tulisan ini diharapkan dapat menjadi salah satu pilihan yang baik untuk membantu dan mendukung tata kelola sampah sebagai bagian dari pengelolaan lokasi wisata alam. Let’s we see…
Ensiklopedi Fotografi KALUMPANG ini merupakan edisi ke-2 dari kumpulan foto-foto yang dibuat oleh Ryadhi Sikay secara voluntary yang bertujuan untuk berbagi informasi dan pengetahuan yang terekam selama berkegiatan di wilayah Kalumpang Kab. Mamuju dan sekitarnya.
For further information please contact us @ethnicitizen
PP 57 Tahun 2016: Perubahan PP 71/2014 Perlindungan dan Pengelolaan GambutRyadhi EthniCitizen
Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia sampai dengan bulan Oktober 2015, mencapai luasan 1,7 (satu koma tujuh) juta hektar. Salah satu penyebab kebakaran hutan dan lahan akibat kesalahan dalam pengelolaan lahan gambut untuk kegiatan usaha. (Halaman 17 dalam I. UMUM paragraf 1)
Terlepas dari Pro Kontranya, #Karhutla menjadi alasan utama dalam revisi PP 71/2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Gambut.
PP 71/2014 dapat dibaca di http://bit.ly/2h64OS5 dan Lampirannya di http://bit.ly/2h94LW9
Perdirjen PSKL mengenai Permohonan Hak Pengelolaan Hutan Desa ini merupakan aturan teknis dari PermenLHK 83/2016 tentang Perhutanan Sosial dimana salah satunya adalah dalam skema Hutan Desa
Peraturan Menteri ini merupakan revisi penggabungan dari kebijakan Pemerintah dalam Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat mengenai Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat dan Kemitraan.
For discussion about this subject, please contact us
Presentasi ini merupakan materi yang disampaikan dalam Sosialisasi Kegiatan dalam Musyawarah Desa pada proses PPBD yang didasarkan kepada perpaduan dari isi Permendagri 27/2006 (sudah diubah menjadi Permendagri 45/2016) dan Draft Panduan PPBD yang dikeluarkan oleh Abt Associates & MCA-Indonesia.
Sitasi:
Ryadhi. 2016. Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBD). Materi Presentasi Musyawarah Desa. Abt Associates. Mamuju
Sebagai salah satu langkah untuk memasyarakatkan penggunaan GPS dalam berbagai kebutuhan khususnya pemetaan, akhirnya Panduan Sederhana ini dapat diselesaikan. Panduan ini juga disiapkan bagi percepatan proses-proses pemetaan ruang dan wilayah masyarakat baik oleh masyarakat sendiri maupun oleh para pengguna pemula.
Panduan ini lebih banyak berisikan gambar-gambar yang menunjukkan langkah-langkah penggunaan GPS sebagai alat navigasi dibandingkan teks-teks yang teoritis. Sehingga panduan ini tidak mencantumkan referensi-referensi layaknya sebuah buku panduan akademis kecuali Guideline dari alat navigasi yang digunakan pada panduan ini.
Sebagai sebuah Panduan Sederhana sangat memungkinkan adanya banyak kekurangan dalam penjelasan mengenai intisari yang diharapkan. Namun Panduan ini memang ditujukan bagi masyarakat yang hanya membutuhkan GPS sebagai alat navigasi untuk menghasilkan Koordinat dan Jalur yang dilaluinya.
Buku ini merupakan panduan sederhana kepada kelompok masyarakat Tim Pelaksana Desa yang akan melakukan tugas pengukuran batas desa menggunakan teknologi GPS.
Pemanfaatan GPS di masa depan di masyarakat akan semakin dibutuhkan.
Panduan Sederhana ini dapat juga menjadi rujukan dalam penggunaan
GPS kepada pihak pihak lain yang juga membutuhkan panduan penggunaan
GPS untuk pengukuran batas wilayah yang dilakukan secara partisipatif.
Kumpulan foto-foto landscape, aktivitas sosial dan flora fauna yang dishoot di wilayah Kerinci sselama tahun 2013 hingga 2015 yang ditampilkan dalam layout sederhana.
DAMPAK PIRIT ANTARA MANFAAT DAN BAHAYA BAGI LINGKUNGAN DAN KESEHATAN.pdfd1051231033
Tanah merupakan bagian terpenting dalam bidang pertanian, peranan tanah juga sangat kompleks bagi media perakaran tanaman. Tanah mampu menopang dan menyediakan unsur hara yang sangat dibutuhkan tanaman untuk pertumbuhan vegetatif dan generatif. Tanah tersusun dari bahan mineral, bahan organik, udara dan air. Bahan mineral tersusun dari hasil aktivitas pelapukan bebatuan, sedangkan bahan organik berasal dari pelapukan serasah tumbuhan akibat adanya aktivitas mikroorganisme di dalam tanah. Salah satu jenis tanah adalah tanah sulfat masam. Tanah sulfat masam ini keberadaannya di daerah rawa pasang surut. Sering kali tanah sulfat masam dijumpai pada lahan gambut terdegradasi yang mengakibatkan tanah mengandung pirit (FeS2) naik kepermukaan. Tanah sulfat masam yang mengandung pirit ini juga mengganggu pertumbuhan tanaman. Terganggunya pertumbuhan tanaman menyebabkan lahan ini nantinya akan ditinggalkan petani bila tidak dilakukan usaha perbaikan atau menjadi lahan bongkor.
pelajaran geografi kelas 10
Geografi pada hakekatnya mempelajari permukaan bumi melalui pendekatan keruangan yang mengkaji keseluruhan gejala alam dan kehidupan umat manusia dengan kewilayahannya. Pentransformasian pengetahuan geografi lebih efektif jika disajikan melalui media peta, hal ini karena peta merupakan media yang sangat penting dalam pem-belajaran geografi. Pembelajaran Geografi pada materi “Peta tentang pola dan bentuk-bentuk muka bumi” merasa belum mampu mengoptimalkan aktivitas siswa khususnya kemampuan membaca peta sehingga ber-pengaruh pada perolehan hasil belajar. Guru merasa kesulitan mem-belajarkan konsep-konsep geografi pada siswa. Hasil identifikasi awal, ditemukan beberapa indikator penyebab diantaranya: (1) minimnya kemampuan siswa menunjukkan letak suatu tempat/lokasi geografis tertentu, (2) kurangpahamnya siswa tentang orientasi peta (menentukan arah pada peta), (3) minimnya kemampuan siswa dalam mengartikan simbol-simbol yang ada pada peta, dan (4) kemampuan siswa mengungkap informasi yang ada pada peta sangat kurang. Pelatihan melengkapi peta diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dalam membaca peta sehingga ada peningkatan pada hasil belajar geografi.
Penelitian tindakan kelas ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam membaca peta. Kemampuan membaca peta tersebut meliputi: (1) kemampuan menunjukkan letak suatu tempat/ lokasi geografis tertentu, (2) kemampuan mengartikan/ membaca simbol-simbol yang ada pada peta, dan (3) kemampuan memahami orientasi peta (menentukan arah pada peta).
Dalam penelitian ini digunakan desain penelitian tindakan kelas model spiral Kemmis Taggart 1999. Hasil penelitian dianalisis dengan menggunakan statistik deskriptif dengan menggunakan rumus ”Gain Score” yaitu membandingkan data sebelum tindakan dengan data sesudah dilakukan tindakan. Tehnik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, angket, dan test. Instrumen penelitian adalah peneliti dan pedoman atau pengumpul data.
Hasil penelitian dalam tindakan siklus I, II, dan III pada pembelajaran geografi (materi peta tentang pola bentuk-bentuk muka bumi) melalui pelatihan melengkapi peta setelah dilakukan refleksi, evaluasi serta analisis statistik deskriptif ternyata memperoleh peningkatan dalam hal; pertama, kemampuan membaca peta pada pra tindakan hanya memperoleh nilai 50% akan tetapi setelah dilakukan tindakan dalam setiap siklus ternyata mengalami peningkatan yaitu 56% (siklus I), 63% (siklus II), dan 72% (siklus III); kedua, proses pembelajaran geografi (materi peta tentang pola bentuk-bentuk muka bumi) pada siswa kelas IX SMP Negeri 1 Rubaru melalui pelatihan melengkapi peta pada setiap siklus juga memperoleh peningkatan yaitu 63% (siklusI), 65% (siklus II), dan 70% (siklus III); ketiga, aktivitas belajar siswa pada setiap siklus mengalami peningkatan yaitu 50% (siklus I), 65% (siklus II), dan 75% (siklus III).
Temuan penelitian ini mendukung teori perkembangan yang dikemukakan Piaget dan Vygotsky bahwa pros
Hasil dari #INC4 #TraktatPlastik, #plastictreaty masih saja banyak reaksi ketidak puasan, tetapi seluruh negara anggota PBB bertekad melanjutkan putaran negosiasi
berikutnya: #INC5 di bulan November 2024 di Busan Korea Selatan
Cerita sukses desa-desa di Pasuruan kelola sampah dan hasilkan PAD ratusan juta adalah info inspiratif bagi khalayak yang berdiam di perdesaan
.
#PartisipasiASN dalam #bebersihsampah nyata biarpun tidak banyak informasinya
KERUSAKAN LAHAN GAMBUT ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DAN STRATEGI ...d1051231039
Lahan gambut merupakan salah satu ekosistem yang unik dan penting secara global. Terbentuk dari endapan bahan organik yang terdekomposisi selama ribuan tahun, lahan gambut memiliki peran yang sangat signifikan dalam menjaga keanekaragaman hayati, menyimpan karbon, serta mengatur siklus air. Kerusakan lahan gambut dapat menyebabkan hilangnya habitat, degradasi lingkungan, dan penurunan kesuburan tanah. Kerusakan lahan gambut di Indonesia telah meningkat seiring waktu, dengan laju deforestasi dan degradasi lahan gambut yang signifikan. Menurut data, sekitar 70% dari lahan gambut di Indonesia telah rusak, dan angka tersebut terus meningkat. Kerusakan lahan gambut memiliki dampak yang luas dan serius, tidak hanya secara lokal tetapi juga global. Selain menyebabkan hilangnya habitat bagi berbagai spesies tumbuhan dan hewan yang khas bagi ekosistem gambut, kerusakan lahan gambut juga melepaskan jumlah karbon yang signifikan ke atmosfer, berkontribusi pada perubahan iklim global.Kerusakan lahan gambut memiliki dampak negatif yang luas pada masyarakat, lingkungan, dan ekonomi. Dalam jangka panjang, kerusakan lahan gambut dapat menyebabkan hilangnya sumber daya alam, penurunan kesuburan tanah, dan peningkatan risiko bencana alam.
Pengelolaan Lahan Gambut Sebagai Media Tanam Dan Implikasinya Terhadap Konser...d1051231053
Gambut merupakan tanah yang memiliki karakteristik unik. Lahan gambut yang begitu luas di beberapa pulau besar di Indonesia, menjadikan pengelolaan lahan gambut sering dilakukan, terutama dalam peralihan fungsi menjadi perkebunan, pertanian, hingga pemukiman. Pada studi kasus ini lebih berfokus pada degradasi lahan gambut menjadi media tanam, proses, dampak, serta upaya pemulihan dampak yang dihasilkan dari degradasi lahan gambut tersebut
Studi Kasus : Oksidasi Pirit dan Pengaruhnya Terhadap Ekosistemd1051231041
Pirit merupakan zat di dalam tanah yang terbawa karena adanya arus pasang surut. Zat ini dapat membahayakan ekosistem sekitar apabila mengalami reaksi oksidasi dan penyebab utama mengapa tanah menjadi masam, karena mengandung senyawa besi dan belerang. Studi kasus ini bertujuan untuk menganalisis pembentukan, dampak, peran, pengaruh, hingga upaya pengelolaan lingkungan yang dapat dilakukan guna mengatasi masalah ekosistem yang terjadi.
“ANALISIS DINAMIKA DAN KONDISI ATMOSFER AKIBAT PENINGKATAN POLUTAN DAN EMISI...aisyrahadatul14
Pencemaran udara adalah pelepasan zat-zat berbahaya ke atmosfer, seperti polusi industri, kendaraan bermotor, dan pembakaran sampah. Dampaknya terhadap lingkungan sangat serius. Udara yang tercemar dapat merusak lapisan ozon, memicu perubahan iklim, dan mengurangi kualitas udara yang kita hirup setiap hari. Bagi makhluk hidup, pencemaran udara dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti penyakit pernapasan, iritasi mata, dan bahkan kematian. Lingkungan juga terdampak dengan terganggunya ekosistem dan berkurangnya keanekaragaman hayati.
KERUSAKAN LAHAN GAMBUT ANALISIS EMISI KARBON DARI DEGRADASI LAHAN GAMBUT DI A...d1051231072
Lahan gambut adalah salah satu ekosistem penting di dunia yang berfungsi sebagai penyimpan karbon yang sangat efisien. Di Asia Tenggara, lahan gambut memainkan peran krusial dalam menjaga keseimbangan ekologi dan ekonomi. Namun, seiring dengan meningkatnya tekanan terhadap lahan untuk aktivitas pertanian, perkebunan, dan pembangunan infrastruktur, degradasi lahan gambut telah menjadi masalah lingkungan yang signifikan. Degradasi lahan gambut terjadi ketika lahan tersebut mengalami penurunan kualitas, baik secara fisik, kimia, maupun biologis, yang pada akhirnya mengakibatkan pelepasan karbon dalam jumlah besar ke atmosfer.
Lahan gambut di Asia Tenggara, khususnya di negara-negara seperti Indonesia dan Malaysia, menyimpan cadangan karbon yang sangat besar. Diperkirakan bahwa lahan gambut di wilayah ini menyimpan sekitar 68,5 miliar ton karbon, yang jika terlepas, akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap emisi gas rumah kaca global.
ANALISIS DAMPAK DAN SOLUSI HUJAN ASAM: PENGARUH PEMBAKARAN BAHAN BAKAR FOSIL ...d1051231079
Hujan asam merupakan kombinasi ringan dari asam sulfat dan asam nitrat. Hujan asam biasanya terjadi di daerah-daerah yang padat penduduk dan banyaknya aktivitas manusia dalam kegiatan transportasi. Emisi gas SO2 dan NO2 yang berasal dari kegiatan industri dan transportasi merupakan penyebab terjadinya peristiwa hujan asam apabila emisi gas tersebut bereaksi dengan air hujan, dimana senyawa yang bersifat asam terbentuk. Emisi gas SO2 dan NO2 yang berasal dari aktivitas manusia dapat berubah menjadi nitrat (NO3 - ) dan sulfat (SO4 2-) melalui proses fisika dan kimia yang kompleks. Sulfat dan nitrat lebih banyak berbentuk asam yang terlarut dalam air hujan. Keasaman air hujan berhubungan erat dengan konsentrasi SO2 dan NO2 yang terlarut di dalam air hujan. Semakin tinggi konsentrasi SO2 dan NO2 , maka dapat mengakibatkan nilai keasaman air hujan semakin asam .Deposisi asam yang berasal dari emisi antropogenik SO2 dan NOx , memiliki pengaruh besar pada biogeokimia, dan menyebabkan pengasaman tanah dan air permukaan, eutrofikasi ekosistem darat dan air dan penurunan keanekaragaman hayati di banyak wilayah.
DAMPAK KEBAKARAN LAHAN GAMBUT TERHADAP KUALITAS AIR DAN KESEHATAN MASYARAKAT.pdfd1051231031
Kebakaran hutan dan lahan gambut merupakan kebakaran permukaan dimana api membakar bahan bakar yang ada di atas permukaan seperti pepohonan maupun semak-semak, kemudian api menyebar tidak menentu secara perlahan di bawah permukaan (Ground fire), membakar bahan organicmelalui pori-pori gambut dan melalui akar semak belukar ataupun pohon yang bagian atasnya terbakar. Selanjutnya api menjalar secara vertical dan horizontal berbentuk seperti kantong asap dengan pembakaran yang tidak menyala (smoldering) sehingga hanya asap yang berwarna putih saja yang Nampak di atas permukaan, yang sering dikenal dengan kabut asap yang terjadi akibat kebakaran hutan yang bersifat masiv. Oleh karena peristiwa kebakaran tersebut terjadi di bawah tanah dan tidak nampak di permukaanselain itu tanahnya merupakan tanah basah/gambut yang mengandung air maka proses kegiatan pemadamannya tentu akan menimbulkan kesulitan.
PAPER KIMIA LINGKUNGAN MENINGKATNYA GAS RUMAH KACA IMPLIKASI DAN SOLUSI BAGI ...muhammadnoorhasby04
Gas rumah kaca memainkan peran penting dalam mempengaruhi iklim Bumi melalui mekanisme efek rumah kaca. Fenomena ini alami dan esensial untuk menjaga suhu Bumi tetap hangat dan layak huni. Namun, peningkatan konsentrasi gas rumah kaca akibat aktivitas manusia, seperti pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, dan praktik pertanian intensif, telah memperkuat efek ini, menyebabkan pemanasan global dan perubahan iklim yang signifikan.Pemanasan global membawa dampak luas pada berbagai aspek lingkungan, termasuk suhu rata-rata global, pola cuaca, kenaikan permukaan laut, serta frekuensi dan intensitas fenomena cuaca ekstrem seperti badai dan kekeringan. Dampak ini juga meluas ke ekosistem alami, menyebabkan gangguan pada habitat, distribusi spesies, dan interaksi ekologi, yang berdampak pada keanekaragaman hayati.
Untuk mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh peningkatan gas rumah kaca dan perubahan iklim, upaya mitigasi dan adaptasi menjadi sangat penting. Langkah-langkah mitigasi meliputi transisi ke sumber energi terbarukan, peningkatan efisiensi energi, dan pengelolaan lahan yang berkelanjutan. Di sisi lain, langkah-langkah adaptasi mencakup pembangunan infrastruktur yang tahan terhadap cuaca ekstrem, pengelolaan sumber daya air yang lebih baik, dan perlindungan terhadap wilayah pesisir.Selain itu, mengurangi konsumsi daging, memanfaatkan metode kompos, dan pembangunan infrastruktur yang tahan terhadap perubahan iklim adalah beberapa tindakan konkret yang dapat diambil untuk mengurangi dampak gas rumah kaca.Dengan pemahaman yang lebih baik tentang mekanisme dan dampak dari efek rumah kaca, serta melalui kolaborasi global yang kuat dan langkah-langkah konkret yang efektif, kita dapat melindungi planet kita dan memastikan kesejahteraan bagi generasi mendatang.
PAPER KIMIA LINGKUNGAN MENINGKATNYA GAS RUMAH KACA IMPLIKASI DAN SOLUSI BAGI ...
Jelajah Batas (edisi 3, Agustus - September 2016)
1. JELA AHBatas
Edisi 3 Agt - Sept 2016
Program Pemetaan dan Perencanaan Partisipatif
#3
DALAM PROSES PPBD DI KALUMPANG
MEMBANGUN HARMONI
J
SOSIALISASI DAN KONFIRMASI
SEGMEN BATAS LUAR KECAMATAN
MEMBANGUN SISTEM
PENATAAN BATAS DI KALUMPANG
MITIGASI SENGKETA BATAS MELALUI
PELACAKAN KARTOMETRIK
2. JelajahBatas-ProgramPemetaandanPerencanaanPartisipatif Edisi 3 l Sept - Agt 20162 l
Daftar Isi Dari Redaksi
Pasca Lokakarya Penetapan dan Rencana Pene-
gasan Batas Desa di Kecamatan Kalumpang Ka-
bupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, mema-
suki tahapan pemasangan tanda/patok batas desa
yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan
batas yang telah ditandatangani oleh 13 desa yang
ada di Kecamatan Kalumpang.
Dinamika dalam proses PPBD partisipatif yang
dilaksanakan sejak April 2016 diwarnai berbagai
tantangan dan bahkan ketegangan-ketegangan
yang pada akhirnya telah diselesaikan dan diteri-
ma oleh seluruh desa dan semua pihak yang terli-
bat di dalamnya.
Edisi Jelajah Batas kali ini mengangkat tema ten-
tang membangun harmoni dalam pelaksanaan
PPBD. Keterbukaan dan juga kebesaran hati ke-
pada seluruh komponen masyarakat desa me-
rupakan kunci utama dari keberhasilan ini.
Peraturan terkait Penetapan dan Penegasan Batas
Desa telah di perbaharui dengan diterbitkannya
Permendagri No. 45 Tahun 2016 yang ditetapkan
pada tanggal 30 Juni 2016 telah mengganti Per-
mendagri No. 27 Tahun 2006 tentang Pedoman
Penetapan dan Penegasan Batas Desa, selanjutnya
tinggal menunggu SK Bupati dalam Pengesahan
Batas Desa di kecamatan Kalumpang.
Begitu banyak pelajaran berharga yang bisa kita
petik dari proses pelaksanaan Program ini. Se-
moga dengan selesainya seluruh segmen batas
di kalumpang ini akan menjadi dasar kepastian
hukum wilayah administrasi desa dalam peman-
faatan ADD ataupun sumber-sumber lain untuk
pembangunan desa di masa yang akan datang.
Ayo Bangun Desa.....
Supported By :
Abt Associates
Jelajah Batas merupakan wahana penyebaran informa-
si kegiatan Program Pemetaan dan Perencanaan Parti-
sipatif yang di inisiasi oleh tenaga pendamping teknis
Kecamatan Kalumpang di Kabupaten Mamuju Sulawesi
Barat. Adapun kegiatan ini merupakan kerjasama dari
Pemerintah Kabupaten Mamuju dengan Millennium
Challenge Account Indonesia (MCA-I).
Jelajah batas diterbitkan 2 bulan sekali untuk mem-
berikan informasi terbaru hasil kegiatan. Jelajah ba-
tas ditujukan untuk masyarakat, Pemerintah Daerah,
Lembaga Mitra, Media, dan seluruh pihak yang terli-
bat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam
program pendampingan dan pengembangan kapasitas
masyarakat khususnya dalam upaya pemetaan dan pe
rencanaan partisipatif
Penanggung Jawab
Geoffrey Swenson
Pemimpin Redaksi
Alaudin Latief
Kontributor
Team Teknis Kec. Kalumpang
Layout Grafis
AL
Membangun Harmoni
dalam Proses PPBD di Kalumpang
Sosialisasi dan Konfirmasi Segmen
Batas Luar Kecamatan
Mitigasi Sengketa Batas
Melalui Pelacakan Kartometrik
3
4
8
Lensa PMaP 11
JELA AHBatasProgram Pemetaan dan Perencanaan Partisipatif
J
abtassociates.com
abtsrbi.com I abtjta.com.au
abtassociates.com/careers
Tim Kalumpang - Mamuju - Sulawesi Barat
Belajar dan Berbagi
10Membangun Sistem Penataan Batas
di Kalumpang
6
3. JelajahBatas-ProgramPemetaandanPerencanaanPartisipatifEdisi 3 l Agt - Sept 2016 l 3
KALUMPANG - “Dalam proses pelaksanaan Pro-
gram Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBD),
banyak hal yang telah di lalui bersama sama, suka
duka bahkan terkadang diwarnai dengan ketegangan-
ketegangan, namun ini semua bukanlah sesuatu yang
bisa menghalangi untuk berproses, Semua itu dapat
kita atasi dengan modal kebersamaan dan persauda-
raan yang dimiliki oleh masyarakat Kalumpang” kata
Camat Kalumpang , Irwan Wahid, SE, pada sambutan
penutupan Kegiatan Lokakarya Penetapan dan Ren-
cana Penegasan Batas Desa di Kecamatan Kalumpang
Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, Jumat
(26/8).
Kegiatan ini dihadiri oleh lebih dari 100 peserta yang
terdiri dari Tim PPB Des Kabupaten Mamuju, Camat
Kalumpang, Camat Bonehau, MCC, MCA-I, Abt
Associates selaku Pelaksana teknis, Para Kepala Desa
beserta TPD, Tobara, dan beberapa undangan lainnya.
“Satu hal yang istimewa yang muncul dari PPBD ini
adalah prosesnya, bekerja itu adalah bagaimana kita
mengikuti prosesnya, bukan hanya pada hasil akhir
saja dan jangan pernah merasa diri paling benar. kare-
na di sini tidak ada lagi yang diuntungkan dan diru-
gikan, tujuannya adalah untuk tertibnya tata wilayah di
masing-masing desa. Kaitannya tentu segala aset aset
dan bantuan bantuan yang akan diluncurkan ke dalam
wilayah kita ”, tutur Irwan Wahid.
Capaian hasil penetapan segmen batas desa di Ke-
camatan kalumpang bisa di nilai sukses dengan
disepakatinya 13 segmen lingkar batas dalam desa di
kecamatan Kalumpang yang dituangkan dalam Be-
rita Acara dan telah ditandatangani oleh pejabat yang
berwenang.
“Kami sangat bersyukur atas atas apa yang telah di
capai”, kata camat kalumpang, “Oleh sebab itu puncak
kegiatan ini telah sampai kepada suatu kesepakatan
yang menjadi tujuan bersama dan program ini sukses
sesuai dengan apa yang kita harapkan”.
Selanjutnya Camat kalumpang mengucapkan rasa teri-
ma kasih kepada kerja keras tenaga pendamping teknis
dan semua kepala desa serta perwakilan desa yang
telah bekerja selama beberapa bulan ini, mudah-mu-
dahan apa yang telah kita lakukan tidak sia-sia dan
menjadi nilai ibadah untuk kemudian hari.
“Sesungguhnya ini bukan untuk kepentingan pribadi
pribadi melainkan kepentingan bersama terutama
kepada generasi yang akan datang”, kuncinya (AL).
MEMBANGUN
HARMONI
DALAM PROSES PPBD DI KALUMPANG
“Ibarat sebuah musik, kita memainkan kumpulan nada yang berbeda beda dan dimainkan secara bersama-sama,
kemudian membentuk satu komposisi yang akhirnya menghasilkan bunyi yang indah, itulah Harmoni....!”
Irwan Wahid, SE
Camat Kalumpang
4. JelajahBatas-ProgramPemetaandanPerencanaanPartisipatif Edisi 3 l Sept - Agt 20164 l
MAMUJU – Ketua Pelaksana Tim Teknis PPBD Keca-
matan Kalumpang, Delphius Ginting mengungkapkan
bahwa Pelaksanaan Program Penetapan dan Penegasan
Batas Desa di Kecamatan Kalumpang secara geografis
berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan dua
kecamatan di luar kabupaten Mamuju.
“Sehari sebelumnya, Kamis (21/7) kami baru saja
melaksanakan pertemuan segmen batas yang ada di
kalumpang, dari 27 segmen batas yang ada, sudah sele-
sai secara keseluruhan, hal ini tentunya tidak lepas dari
dukungan TPPBD dan kebesaran hati Kepala desa dan
tokoh masyarakat yang ada di Kalumpang” paparnya.
Hal ini yang kemudian menjadi dasar pelaksanaan
kegiatan Musyawarah Penetapan dan Penegasan Batas
Desa dalam rangka Segmen Batas Luar Kecamatan
Kalumpang yang dilaksanakan pada hari ini untuk
membuat kesepakatan melalui Berita Acara yang akan
SOSIALISASI DAN KONFIRMASI SEGMEN
BATAS LUAR KECAMATAN
DALAM PELAKSANAAN PPBD KALUMPANG
menjadi hasil akhir dalam pemetaan desa partisipatif
di Kalumpang.
Menurut Delphius Ada dua poin penting yang akan
menjadi pegangan kita dalam proses musyawarah ini.
Pertama, Segmen Batas kabupaten dan provinsi seka-
ligus yang wewenangnya sebelumnya ada di kementri-
an dalam negeri, untuk hal ini kita hanya perlu sosial-
isasikan dan konfirmasi data data sekunder yang kita
telah kumpulkan. Karena memang pertemuan ini tidak
dalam kapasitas membicarakan atau mengoreksi apa
yang telah ditetapkan.
“Selanjutnya yang Kedua adalah segmen batas antar
desa lintas kecamatan yang masih ada di Kabupaten
Mamuju. Ini yang akan kita tindak lanjuti. Acuannya
adalah Permendagri 27 tahun 2006 yang kewenangan
itu masih ada di kabupaten. Kesepakatan yang kita
bangun antar desa dan kecamatan dalam kabupaten
5. JelajahBatas-ProgramPemetaandanPerencanaanPartisipatifEdisi 3 l Agt - Sept 2016 l 5
yang sama itu bisa kita tindak lanjuti dalam berita
acara dan akan menjadi hasil akhir dalam pemetaan
di Kalumpang, kesepakatannya dengan tetangga juga
dapat digunakan bilamana tetangga mau melakukan
penetapan dan penegasan batas antar desa seperti yang
telah dilakukan di Kalumpang dan Bonehau,” Jelas
Delphius
Musyawarah yang dilaksanakan Jumat, (22/7) di
Ruang Pola Kantor Bupati Kabupaten Mamuju ini
dihadiri oleh 6 Perwakilan Desa yang berbatasan
luar kecamatan kalumpang dengan 8 segmen batas.
Hadir dalam kegiatan tersebut, H. Muh. Syahrir MM
selaku ketua TPPBD Kabupaten Mamuju, Topdam
VII Wirabuana, Biro Pemerintahan Provinsi Sulbar,
Pemkab Mamasa, Pemkab Luwu Utara, Pemkab Toraja
Utara, Camat Kalumpang, Camat Bonehau, Camat
Tommo, Para Kepala Desa / TPD / BPD / TOMAS dan
MCA-I serta Konsultan Tim Abt Associates selaku
pelaksana teknis PPBD di Kecamatan Kalumpang.
Dalam sambutannya H. Muh. Syahrir MM selaku Ke-
tua TPPBD Kabupaten Mamuju mengungkapkan bah-
wa Pelaksanaan PPBD berpedoman kepada langkah
langkah yang telah dituangkan dalam buku panduan
sesuai dengan Permendagri No. 27 tahun 2006 yang
kemudian dilakukan secara partisipatif dan bersentu-
han langsung dengan masyarakat.
“Musyawarah ini memberikan kemudahan serta
kepastian hukum kepada Desa dan harapannya ada
kesepakatan dari dua belah pihak dalam forum ini,
berdasarkan atas informasi dan di sesuaikan data
TOPDAM terkait dengan batas Provinsi yang akan se-
dianya ditegaskan pada September tahun ini”, Katanya.
Selanjutnya beliau juga mengingatkan bahwa dalam
pertemuan ini tidak akan membahas lebih jauh un-
tuk segmen di luar kabupaten Mamuju seperti batas
provinsi yang telah di tetapkan oleh Topdam, kita
hanya mengamini saja karena itu di luar kewenangan
kita di Kabupaten.
Proses diskusi berlangsung alot dan dinamis. Hingga
pada akhirnya musyawarah ini menghasilkan 6 ke-
sepakatan batas desa lintas kecamatan yang kemudi-
an ditandatangani bersama sama oleh pejabat yang
berwenang, dengan catatan ada satu segmen yang
berbatasan dengan tiga desa yang akan dilakukan per-
temuan lanjutan di yakni Desa Buttuada Kecamatan
Bonehau dengan Desa Kalumpang dan Kondobulo
yang berada dalam wilayah Kecamatan Kalumpang.
Selanjutnya Syahrir menegaskan bahwa apabila sudah
sepakat dalam berita acara, itu bisa menjadi pegangan
bersama, dan ini akan dijadikan dokumen untuk pene-
tapan batas yang akan ditetapkan melalui SK Bupati.
Kita serius membenahi batas desa, mungkin keca-
matan lain bisa mengadopsi dari metode yang telah
dilakukan di program ini. Mudah-mudahan bisa
masuk di wilayah lain, karena kita sudah usulkan juga
untuk daerah yang lain, katanya. (AL).
6. JelajahBatas-ProgramPemetaandanPerencanaanPartisipatif Edisi 3 l Sept - Agt 20166 l
KALUMPANG - Sebagai bagian dari tahapan dalam
pelaksanaan Program Penetapan dan Penegasan Batas
Desa (PPBD), penggunaan istilah Kartometrik menja-
di suatu keharusan untuk dipahami secara baik. Dalam
Permendagri no. 45 tahun 2016 tentang Pedoman Pe
netapan dan Penegasan Batas Desa, Metode Karto-
metrik merupakan penelusuran/penarikan garis batas
pada peta kerja dan pengukuran/penghitungan posisi
titik, garis jarak dan luas cakupan wilayah dengan
menggunakan peta dasar dan informasi geospasial
lainnya sebagai pendukung.
Pelaksanaan PPBD di wilayah Kalumpang telah me-
masuki tahapan penyelesaian proses penetapan dan
pemasangan pilar sebagai langkah awal bagi proses
penegasan dan pengesahan. Dalam proses penetapan
ini, Tim Pelaksana Desa (TPD) mulai memahami
setiap lekukan kontur yang terlihat pada peta kerja.
Tim ini telah dikawal oleh Tim PMaP Kecamatan baik
dalam proses pengumpulan data, penentuan titik dan
garis batas desa, penyamaan persepsi segmen batas
dengan desa tetangga maupun mitigasi dan resolusi
konflik batas desa.
MITIGASI SENGKETA BATAS MELALUI
PELACAKAN KARTOMETRIK
Kegiatan pelacakan kartometrik dilakukan sebagai
rangkaian dari proses penetapan dalam sebuah Lo-
kakarya dimana semua TPD, Ketua BPD dan Kepala
Desa diikutsertakan sebagai pihak kunci yang menen-
tukan titik dan garis batas masing-masing desa. Da-
lam kegiatan ini, semua Desa berdasarkan dokumen
temu gelang garis batas desa dan kesamaan toponimi
di sepanjang garis batas menyampaikan kesepakatan
mereka.
Walaupun bagi Desa yang memiliki konflik batas telah
melalui proses mediasi dan resolusi konflik batas, pe
nyamaan persepsi dalam pelacakan kartometrik dapat
menjadi cara dalam penyamaan toponimi dan delinea-
si antar desa yang berbatasan.
Perbedaan dalam memahami setiap lekukan garis
kontur tersebut dapat menjadi pemicu konflik bagi
wilayah yang berbatasan. Pemahaman terhadap seti-
ap informasi pada peta kerja yang digunakan dapat
menjadi solusi yang baik, sehingga keinginan bagi
penyamaan penempatan toponimi dapat terwujudkan.
Gambar : Garis batas utara Desa Salumakki dari timur ke barat yang menjadi batas dengan Desa Limbong, Desa
Makkaliki dan Desa Siraun. Terlihat dualisme toponimi bagi Tanete Pumbala’an yang harus disamakan persep-
sinya dalam pelacakan kartometrik berbasiskan dokumen temu gelang dan uraian segmen batas yang disepakati
sebagai salah satu titik dalam rangkaian titik kartometrik dan tanda alam (Layout: Arif Tunggal/Abt Associates)
7. JelajahBatas-ProgramPemetaandanPerencanaanPartisipatifEdisi 3 l Agt - Sept 2016 l 7
Selain itu penggunaan ejaan toponimi sesuai bahasa
dan dialek lokal juga patut diperhatikan. Keduanya
memiliki keterkaitan yang sangat kuat ketika dalam
proses penentuan titik dan deliniasi kartometrik.
Toponimi yang sama dalam gambar bagi dua kata
Pumbala’an dapat menjadi contoh kasus yang disebab-
kan oleh penulisan dari sebutan Pumbala’an. Istilah
Pumbala’an yang di sebelah barat merupakan toponimi
yang sudah tersedia dalam peta RBI sebagai peta dasar.
Sedangkan Pumbala’an yang berada di sisi timur me-
rupakan sebutan toponimi yang disampaikan dan di-
tentukan oleh masyarakat sesuai dengan pengetahuan
singkat kartometrik mereka. Dalam proses pelacakan
kartometrik, perbedaan posisi toponimi tersebut dapat
menjadi perdebatan yang alot dalam diskusi garis batas
tersebut. Bahkan dapat menjadi konflik batas bila ada
komunitas masyarakat yang mengelola wilayah terse-
but.
Bagi memitigasi konflik dan resolusi cepat dari perbe-
daan toponimi tersebut, pengetahuan terhadap setiap
informasi dalam peta kerja tersebut menjadi jawaban-
nya. Pemahaman terhadap 1) lekukan garis kontur, 2)
arah dan alur garis sungai, 3) informasi angka keting-
gian, 4) pengetahuan penggunaan lahan melalui citra
satelit dan 5) adanya toponimi RBI disekitar lokasi
toponimi konflik dapat menjadi landasan dalam pem-
bahasan diskusi perbedaan toponimi tersebut.
Atas dasar proses penguraian masalah dalam
konflik toponimi tersebut diatas yang disesuaikan
dengan pe ngetahuan lapangan para pihak yang
berkonflik, pro-ses pelacakan kartometrik dapat
berjalan hingga munculnya kesepakatan dalam
bentuk dokumen. Dengan arti kata dalam semua
rangkaian proses PPBD, pengetahuan dan pema-
haman terhadap konsep dan metode kartometrik
menjadi penting bagi Tim PPBD di lapangan.
Sehingga konflik batas terutama bagi lokasi yang
tidak bisa diakses yang disebabkan berbagai hal
seperti jarak, waktu dan topografi dapat disele-
saikan secara kartometrik. (PA).
8. JelajahBatas-ProgramPemetaandanPerencanaanPartisipatif Edisi 3 l Sept - Agt 20168 l
BELAJAR DAN BERBAGI
Pelaksanaan Program Penetapan dan Penegasan Batas Desa di
Kecamatan Kalumpang memasuki pengakhiran program dengan
hasil kesepakatan dari 13 desa yang ada di dalam wilayah kecamatan
Kalumpang. dalam prosesnya tentunya banyak ditemukan tanta-
ngan, kendala, dan hambatan yang dapat menjadi pelajaran berhar-
ga bagi kita. Berikut kutipan dari beberapa orang yang memberikan
kesan-kesan terhadap proses pelaksanaan kegiatan PPBD di Keca-
matan Kalumpang
“Proses pengambilan keputusan
bukan hal yang mudah, butuh
kesabaran dan kebesaran hati
karena terkadang kita susah me-
nerima pendapat orang lain, susah
mengalah. Namun akhirnya kami
bisa berbahagia setelah kegiatan
ini karena kami bisa memastikan
batas-batas desa kami dengan desa
tetangga sehingga memudahkan
kami untuk dalam administrasi
desa dan rencana pembangunan
desa. Selain itu juga kita dapat
ilmu pengetahuan tentang pemeta-
an dan menggunakan GPS untuk
menentukan titik koordinat di
desa kami”.
Pendeta Joni
TPD Desa Sandapang
“Bukan lagi katanya tapi sudah
pasti ! Dengan adanya hasil kese-
pakatan dan peta desa kami sudah
mendapatkan kejelasan batas dari
masing-masing desa. Meskipun
langkah awalnya program ini
sangat sulit sebab akses yang sangat
ekstrem, namun kami puas de-
ngan hasil kesepakatan yang telah
kami buat dengan desa tetangga.
dibalik semua kesulitan itu, ada
rasa syukur setelah mendapatkan
kejelasan batas desa”.
Yulianus
TPD Desa Kalumpang
“Apa yang sudah kita tanda tan-
gani bersama mari kita sepakati
bersama, jangan ada lagi pergese-
ran dengan alasan yang tidak jelas.
Sekali lagi saya tegaskan bahwa
ini batas wilayah administrasi
dan tidak mempengaruhi batas
kepemilikan”.
I Made Sucita
Sekertaris BPMPD
“Panjang perjalanan
proses ini banyak
hal yang kita bersa-
ma sama, suka duka
bahkan terkadang
diwarnai dengan
ketegangan-ketegan-
gan, namun ini semua
bukanlah sesuatu yang
bisa menghalangi kita
untuk berproses. Kare-
na apapun ini Ini ada-
lah sebuah harmoni.
Ibarat sebuah musik,
kita memainkan nada
yang berbeda beda,
tapi ini menentukan
bagaimana kemahiran
kita bersama akan
menghasilkan bunyi
yang indah”Irwan Wahid, SE
Camat Kalumpang
9. JelajahBatas-ProgramPemetaandanPerencanaanPartisipatifEdisi 3 l Agt - Sept 2016 l 9
“Membantu kami mengin-
formasikan kendala ken-
dala yang di desa terutama
akses jalan, mempercepat
usulan kami untuk pem-
bongkaran jalan menuju
Desa Makkaliki. Masalah
PBB selama ini tumpang
tindih, dengan adanya
penegasan batas desa ini
bisa memberikan kejela-
san kepada pemilik lahan
untuk tertib administrasi.
Selain itu juga menam-
bah pengalaman dalam
penyelesaian sengketa ba-
tas dengan desa tetangga”.Albert
TPD Desa Makkaliki “Penuh tantangan ! Namun itu
semua menjadi cambuk yang
memberikan motivasi kepada
saya untuk terus maju untuk
memberikan yang terbaik. Ini
pekerjaan mulia, bekerja dengan
tulus dan ikhlas, memberi pem-
belajaran bagi saya dalam proses
kegiatan pendampingan di desa,
selalu ada jalan selama kita mau
berusaha”.
Jhon
SCF Abt Associates
“Apa yang bisa kita berikan
kepada masyarakat ? puncak
kepuasan manusia adalah
aktualisasi diri ! Pendampingan
yang telah di hasilkan adalah
konsekuensi atas kesepakatan
mereka sendiri melalui proses
partisipatif dan hasilnya pun
bisa dipertanggung jawabkan.
Pemerintah Kabupaten Mamu-
ju mengklaim bahwa proses
PPBD di Kecamatan Kalum-
pang merupakan yang terbaik
di Indonesia dan dapat menjadi
acuan kepada daerah lain untuk
melaksanakan program sejenis.
Kami terbuka kepada semua
pihak untuk bisa saling berbagi.
PPBD jangan berakhir sampai
di sini“.
M. Fauzan Basir
Kabid Pemdes BPMPD
Kabupaten Mamuju
“Selama ini masyarakat
kalumpang tidak mengenal dan
tidak mengetahui batas kepas-
tian wilayah administrasi desa,
namun dengan adanya program
penetapan dan penegasan batas
desa, kita telah bisa memetakan
semua desa beserta potensi po-
tensi yang dapat dimanfaatkan
dan di kembangkan. Semoga
hasil dari kegiatan ini bisa men-
jadi dasar kami untuk memban-
gun desa kami”.
Barnabas
TPD Desa Karama
“Pada saat Pemekaran desa kita
tidak pernah duduk bersama
seperti saat ini. Dengan adanya
Program Penetapan dan Pene-
gasan Batas Desa ini, memberikan
kejelasan wilayah administrasi
kepada desa induk maupun desa
yang telah dimekarkan. Segala ke-
sepakatan yang telah kita bangun
bersama tentu tidak terlepas dari
kebersamaan dan kekeluargaan,
Karena kita masih satu rumpun
satu adat dan budaya”.
Tandi Y
Kades Tumonga
10. JelajahBatas-ProgramPemetaandanPerencanaanPartisipatif Edisi 3 l Sept - Agt 201610 l
No PBU Nomor KUG Segmen
PBU 1 PBU 760204.2007‐2004.001 Desa Tumonga, Desa Karama,
PBU 2 PBU 760204.2007‐2013.001 Desa Tumonga, Desa Sandapang
PBU 3 PBU 760204.2003‐2015.001 Desa Karataun, Desa Makkaliki
PBU 4 PBU 760204.2015‐2001.001 Desa Makkaliki, Desa Kalumpang
PBU 5 PBU 760204.2015‐2012.001 Desa Makkaliki, Desa Limbong
PBU 6 PBU 760204.2003‐2014.001 Desa Karataun, Desa Kondobulo
PBU 7 PBU 760204.2001‐2012.001 Desa Kalumpang, Desa Limbong
PBU 8 PBU 760204.2012‐2007.001 Desa Limbong, Desa Tumonga
PBU 9 PBU 760204.2013‐2004.001 Desa Sandapang, Desa Karama
PBU 10 PBU 760204.2011‐2004.001 Desa Karama, Desa Polio
PBU 11 PBU 760204.2006‐2003.001 Desa Karataun, Desa Siraun
PBU 16 PBU 760204.2017‐2006.001 Desa Lasa ‐ Siraun
PBU 12 PBU 760204.2017‐2006.002 Desa Siraun, Desa Lasa
PBU 13 PBU 760204.2006‐2010.001 Desa Siraun, Desa Salumakki
PBU 18 PBU 760204.2011‐2016.002 Desa Polio ‐ Desa Batu Ma'kada
PBU 14 PBU 760204.2011‐2016.001 Desa Polio, Desa Batu makada
PBU 15 PBU 760204.2001‐2014.001 Desa Kalumpang, Desa Kondobulo
PBU 17 PBU 760204.2012‐2013.001 Desa Limbong ‐ Desa Sandapang
PBU 19 PBU 760204.2001‐2012‐2013.001 Desa Kalumpang ‐ Desa Limbong ‐ Desa Sandapang
PBU 20 PBU 760204.2013‐2007‐2004.001 Desa Sandapanng ‐ Desa Tumonga ‐ Desa Karama
PBU 21 PBU 760204.2011‐2016.003 Desa Polio ‐ Desa Batu Ma'kada
PBU 22 PBU 760204.2006‐2003‐2017.001 Desa Siraun ‐ Desa Karataun ‐ Desa Lasa
KALUMPANG - Bahwa untuk menjamin tertib
administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan
dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu
Desa, diperlukan tanda batas sebagai bagian dari
Penegasan Batas wilayah administrasi Desa.
Pasca kegiatan Lokakarya Penetapan dan Rencana
Penegasan Batas Desa di Kecamatan Kalumpang
Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat telah
menghasilkan kesepakatan 26 segmen dalam Ke-
camatan dan ditambah 8 Segmen luar Kecamatan.
Sesuai dengan Panduan PPBD, setiap Tahapan
Penetapan dan Penegasan Batas Desa dituangkan
melalui Berita Acara kesepakatan antar desa yang
berbatasan yang ditandatangani oleh kedua be-
lah pihak dan diketahui Tim PPB Des Kabupaten
Mamuju.
Penegasan batas Desa penentuan titik-titik koor-
dinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan
metode kartometrik dan/atau survey dilapangan,
yang dituangkan dalam bentuk peta
batas dengan daftar titik-titik koordi-
nat batas Desa. Penetapan dan pen-
egasan batas Desa bertujuan untuk
menciptakan tertib administrasi
pemerintahan, memberikan kejelasan
dan kepastian hukum terhadap batas
wilayah suatu Desa yang memenuhi
aspek teknis dan yuridis (Pasal 2 Per-
mendagri 45 PPBD 2016).
Dengan adanya kesepakatan ini,
menjadi dasar desa untuk membuat
pilar batas desa dengan lokasi loka-
si yang belah disepakati bersama.
Pembuatan pilar ini dilaksanakan
secara partisipatif yang di kawal oleh
Tim Pelaksana Desa yang di ketahui
oleh para Kepala Desa untuk pemba-
ngunan pilar yang disesuaikan de-
ngan Permendagri no 45 Tahun 2016
Tentang Pedoman Penetapan dan
Penegasan Batas Desa.
MEMBANGUN SISTEM
PENATAAN BATAS
DI KALUMPANG
Terhitung 22 buah pilar yang akan dibangun sesuai
dengan kesepakatan dari 13 desa yang ada dalam
wilayah Kecamatan Kalumpang yang akan dilak-
sanakan dalam Minggu pertama September 2016.
Sebagai catatan, Penetapan dan Penegasan Batas
Desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat,
dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.
Setelah didirikannya pilar batas desa ini, kemudian
akan ditindak lanjuti oleh Tim PPB Des Kabupaten
untuk menyusun rancangan Peraturan Bupati ten-
tang peta penetapan batas Desa berdasarkan hasil
penetapan batas Desa. Batas Desa hasil penetapan,
penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati
dengan Peraturan Bupati yang memuat titik koordi-
nat batas Desa yang diuraikan dalam batang tubuh
dan dituangkan di dalam peta batas dan daftar titik
koordinat yang tercantum dalam Lampiran Peratu-
ran Bupati. (AL).
11. JelajahBatas-ProgramPemetaandanPerencanaanPartisipatifEdisi 3 l Agt - Sept 2016 l 11
Lensa PMaP
Penandatanganan berita acara kesepakatan segmen
batas Desa Polio, Sabtu (27/8)
Musyawarah segmen Batas Luar Kecamatan di Kan-
tor Bupati mamuju , Jumat (22/7)
Proses Mediasi Penyelesaian Sengketa Batas di Kan-
tor Kecamatan Kalumpang, Kamis (21/7)
Pemasangan Tanda Batas Desa Makkaliki dengan
Desa Karataun, Senin (29/8)
Perwakilan MCC memberikan arahan dalam Loka-
karya 2 PPBD, Senin (24/8)
Penjelasan cara pembuatan Pilar Batas Desa kepada
peserta Lokakarya, Jumat (26/8)
12. Lokakarya Peningkatan
Kapasitas TPD
Berisi tentang rekaman proses kegiatan
Lokakarya Peningkatan Kapasitas TPD
dalam Pelaksanaan Program Penetapan
dan Penegasan Batas Desa di Keca-
matan Kalumpang Kabupaten Mamuju
Provinsi Sulawesi Barat.
Lokakarya Pembentukan
Mekanisme Sengketa Batas
Berisi tentang rekaman proses Kegiatan Lo-
kakarya Pembentukan Mekanisme Sengketa
Batas dalam Pelaksanaan Program Peneta-
pan dan Penegasan Batas Desa di Kecamatan
Kalumpang Kabupaten Mamuju Provinsi
Sulawesi Barat.
Lokakarya Penetapan dan Ren-
cana Penegasan Batas Desa
Berisi tentang rekaman proses Kegiatan Lokakarya
Penetapan dan Rencana Penegasan Batas Desa
dalam Pelaksanaan Program Penetapan dan Pene-
gasan Batas Desa di Kecamatan Kalumpang Kabu-
paten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat.