Buku profil wakaf nazir dan pengelolaan wakaf tanah pesantren

Profil Wakaf Nadzir dan Pengelolaan Wakaf
Tanah Pesantren
Penulis dan Penyunting:
Dr. Ahmad Sudirman Abbas, M.A.
Pendisain sampul:
Wening Untoro
Tata Letak :
M. Edwin
Diterbitkan Oleh:
Penerbit Anugrahberkah Sentosa
Perum. Griya Alam Sentosa, Blok O-3 No. 10
Bogor, Jawa Barat
Telp & Faks. (021) 82494145
Email : anugrahberkahpress@gmail.com
Cetakan pertama, Juni 2017
Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.

vii
Wakaf adalah bahagian dari perbuatan kebajikan yang
berupa kemanfaatan suatu benda (materi atau jasa, dan
diperuntukkan bagi umat untuk membantu mereka). Wakaf
juga termasuk kedalam kategori shadaqah, infak dan yang
semakna dengan keduanya, serta dianggap sebagai “amal
jariyah”, yaitu perbuatan berpahala yang terus menerus
berlangsung.
Kata wakaf tidak dikenal pada zaman Nabi SAW, tetapi
secara praktik telah dilakukan oleh Nabi SAW dan juga para
sahabat. Praktik wakaf kala itu menjadi “tren” dikalangan para
sahabat, dimana antara satu dengan lainnya berusaha
memperoleh derajat “amal jariyah”.
Pada perkembangannya, wakaf yang telah dimaklumi
oleh masyarakat luas terpelihara wujud bendanya, diupayakan
menghasilkan manfaat berlebih bahkan mampu mewujudkan
benda lain serupa benda pertama. Jadi, wakaf yang umumnya
dipertahankan kelanggengan bendanya dapat pula
menghasilkan benda dan begitu seterusnya.
Di negara-negara Islam lainnya seperti Mesir, Saudi
Arabia, Yordania, Pakistan, dan bahkan kalangan minoritas

Amerika. Manajemen wakaf yang saat ini dirasakan belum
bergairah diupayakan ditata kembali melalui undang-undang
yang khusus mengatur wakaf, selain peraturan perundangan-
undangan sebagai landasan yuridis juga perlu ditampilkan
sosok keberhasilan lembaga dan atau yayasan yang telah
membuktikan nilai produktif demgan management
profesional.
Didalam buku ini, pemerintah memulai langkah
progresif membuat panduan penulis wakaf yang terdiri dari
profil nadzir, jenis wakaf dan pengelolaan wakaf produktif
pada beberapa lembaga pendidikan.
Percontohan dengan beberapa sampel tidak berarti
menafikan lembaga lain, tetapi program ini akan ditindak
lanjuti sebagai wujud kongrit “program umat peduli”.
Maksudnya, kelak menyusul profil-profil lain dan kesemuanya
ditujukan sebagai pedoman untuk diikuti, sehingga kegiatan
ekonomi umat-terutama masyarakat bawah bergerak
semangat. Dan tentu saja, sebagai buku pemula akan didapati
banyak kekurangan yang kelak akan disempurnakan oleh
program berikutnya.
Semoga karya ini menjadi „ilmun yuntafa’u bih‟, bagi
penyusun, serta amal jariyah bagi pembaca yang
mengamalkan. Amin. “Wallahu A’lam Bi al-Shawab”

Kata pengantar, vii
Daftar Isi, ix
BAB I
NADZIR, 1
Pendahuluan, 2
Visi Dan Misi Nadzir, 9
Tugas Kewajiban Dan Hak Nadzir, 11
Susunan Kepengurusan Nadzir, 18
Surat Keputusan Pengukuhan & Pemberhentian Nadzir, 23
Pendidikan Nadzir, 26
BAB II
BENDA WAKAF YANG DIKELOLA NADZIR, 29
Benda Wakaf yang Dikelola Nadzir, 30
Wakaf Tidak Bergerak, 30
Tanah, 31
Bangunan, 48
Tanaman, 49
Rumah Susun, 51
Wakaf Bergerak, 51
Uang, 52
Logam Mulia, 75
Surat Berharga, 75
Kendaraan, 75
Hak Atas Kekayaan Intelektual, 76
Hak Sewa, 77

xi
BAB III
TABUNG WAKAF INDONESIA, 79
Latar Belakang Tabungan Wakaf Indonesia, 80
Bentuk Dan Badan Hukum Tabung Wakaf Indonesia, 81
Visi Dan Misi, 83
Visi, 83
Misi, 83
Tujuan, 84
Sasaran, 84
Target, 84
Pemetik Manfaat, 86
Kegiatan Operasional, 87
Pengelolaan Dan Pengembangan Harta Benda, 90
Operasional Lain, 93
Prospektif Mikro, 93
Potensi Pasar, 93
Aspek Organisasi Dan Manajemen, 96
Aspek Operasional Tabung Wakaf Indonesia, 97
Aspek Sosial Keagamaan Dan Pemberdayaan, 100
Profil Wakaf : Pesantren Raudhatul Hasanah, 102
Sejarah Singkat Berdirinya, 102
Badan Wakaf, 104
Visi Dan Misi Badan Wakaf Raudhatul Hasanah, 106
Program-Program, 107
Visi Dan Misi Pesantren, 111
Panca Jangka / Program Pesantren, 112
Karakteristik Pesantren Raudhatul Hasanah, 114
Organisasi Pesantren Raudhatul Hasanah, 115

BAB IV
BENTUK PENGELOLAAH WAKAF (AMAL
JARIYAH), 121
Pendahuluan, 122
Tanah Wakaf Dibangun Toko, 124
Tanah Wakaf Dibagun Pergedungan, 140
Tanah Wakaf Berupa Lahan Kosong, 151
Benda Wakaf Berupa Uang, 173
BAB V
PENGELOLAAN WAKAF UANG, 177
Pengelolaan Wakaf Uang, 178
Produk Panyaluran Dana, 178
Produk Penghimpunan Dana, 183
Produk Jasa, 185
Pengelolaan Dan Penyaluran Wakaf Tunai Versi BMT, 187
Kenapa Bank Syariah Dan BMT, 202
Daftar Pustaka, 207

2
PENDAHULUAN
Berbicara tentang harta wakaf tentu tidak akan
lepas dari pembicaaraan tentang nazdir, sebab keduanya
bagaikan dua sisi mata uang yang antara satu dengan sisi
lainnya saling terkait. Dengan kata lain, antara nazdir dan
wakaf adalah saling meniscayakan adanya, keberadaan
wakaf meniscayakan adanya nazdir, begitu juga
sebaliknya adanya nazdir meniscayakan adanya wakaf.
Oleh karena itu, sebelum berbicara lebih jauh tentang
nazdir penulis akan menguraikan sepintas tentang wakaf,
terutama berkaitan dengan kebijakan peraturan
perundang-undangan di Indonesia.
Indonesia adalah mayoritas penduduknya beragam
Islam, karena itu wajar kelau Indonesia memiliki tanah
wakaf yang luas. Namun tidak jarang kasus-kasus yang
berhubungan seperti itu, pemerintah Hindia Belanda

3
berusaha menertibkan tanah wakaf di Indonesia, yaitu
dengan didirikannya Pengadilan Agama dengan Staatblad
No. 152 Tahun 1882 dengan wakaf menjadi salah satu
wewenangnya.
Kebijakan yang sama juga dilakukan pemerintah
Indonesia, pasca kemerdekaan, yaitu dengan
dikeluarkannya Undang-Undang No. 5 Tahun 1960
tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, BAB II,
Bagian XI, pasal 49. Dalam pasal itu disebutkan bahwa
untuk melindungi berlangsungnya perwakafan tanah di
Indonesia, pemerintah akan memberikan pengaturan
melalui Peraturan Pemerintah (PP). PP tersebut baru
dikeluarkan setelah 17 tahhun berlakunya UU Pokok
Agraria itu, yakni PP No. 28 Tahun 1977 tentang
Perwakafan Tanah Milik.

4
Disamping itu, juga ada beberpa peraturan lain
yang mengatur masalah perwakafan di Indonesia, antara
lain Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1977
tentang Tata Pendaftaran Tanah Mengenai Perwakafan
Tanah Milik, Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun
1978 tentang Peraturan Palaksanaan PP. No. 28 Tahun
1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Peraturan
Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No.
Kep/D/75/1978 tentang formulir dan Pedoman
Pelaksanaan Peraturan-peraturan tentang Perwakafan
Tanah Milik, Keputusan Menteri Agama No. 73 Tahun
1978 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Kepala
Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi / setingkat
diseluruh Indonesia untuk mengangkat/memberhentikan
setiap Kepala KUA Kecamatan sebagai Pejabat Pembuat
Akta Ikrar Wakaf, dan lain-lain.

5
Kepedulian pemerintah terhadap perwakafan
semakin tampak dengan ditetapkannya UU No. 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama, terutama berkaitan
dengan kekuasaan pengadilan, pasal 49 ayat(1)
menyebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan
berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan
perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang
yang beragama Islam dibidang : (a) Perkawinan, (b)
Kewarisan, Wasiat, dan Hibah, yang dilakukan
berdasarkan Hukum Islam, (c) Wakaf dan Shadaqah.
Sebagai langkah untuk semakin mengefektifkan
peraturan-peraturan yang telah ada, pada tanggal 30
November 1990 dikeluarkan Instruksi Bersama Menteri
Agama RI dan Kepala Badan Pertahanan Nasional
Nomor A Tahun 1990 tentang Sertifikat Tanah Wakaf.
Disamping itu, juga dikeluarkannya Instruksi Presiden RI

6
No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang
salah satu babnya membahas persoalan wakaf dengan
ketentuan-ketentuan yang lebih jelas.
Namun demikian, tetap saja meningkatnya
sertifikat wakaf, tidak diiringi dengan dampak terhadap
kesejahteraan umat. Sebab sejauh ini perwakafan yang
ada hanya mengatur tanah milik dan wakaf tidak
bergerak. Sebagai solusi untuk mengefektifkan wakaf,
tata akhirnya pada tanggal 27 Oktober 2004, Pemerintah
Indonesia mengeluarkan Undang-Undang No. 41 Tahun
2004 tentang Wakaf. Hanya saja untuk dapat
melaksanakan undang-undang tersebut masih
dibutuhkan peraturan pemerintah tentang wakaf. Dengan
peraturan pemerintah tersebut, nantinya wakaf akan
benar-benar menjadi lembaga yang diharapkan bisa
menyejahterakan umat. Untuk mencapai itu semua, tentu

7
harus didukung dengan nadzir yang kompeten dan
profesional.
Secara bahasa nadzir merupakan isim fa‟il dari kata
nadzara yang berarti penjaga, pemelihara, pengelola dan
pengawas. Secara istilah nadzir adalah orang atau
sekelompok orang dan badan hukum yang diserahi tugas
oleh wakif (orang yang berwakaf) mengelola wakaf.
Dalam berbagai kitab fiqih nadzir disebut juga mutawalli,
orang yang mendapat kuasa mengurus dan mengelola
wakaf. Selain itu, nadzir didefinisikan juga sebagai orang
atau pihak yang berhak untuk bertindak terhadap harta
wakaf, baik untuk memelihara, mengerjakan berbagai hal
yang memungkinkan harta itu tumbuh dengan baik,
maupun mendistribusikan hasilnya kepada orang yanng
berhak menerimanya.

8
UU wakaf No. 41 tahun 2004 mendefinisikan
nadair sebagai pihak yang menerima harta benda wakaf
dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai
dengan perruntukannya. Dengan demikian, nadzir
mempunyai tugas yang relatif berat dalam mengurus
harta wakaf, sebab tidak hanya menerima, tetapi juga
mengelola supaya harta wakaf tersebut berkembang
dengan baik, bahkan juga harus mendistribusikan kepada
pihak-pihak yang berhak menerimanya.
Dalam bahasa manajemen, nadzir bisa disamakan
sebagai manajer harta wakaf. Sebagai manajer nadzir
dituntut untuk mempunyai berbagai ketrampilan
manajerial supaya ia dapat melaksanakan tugasnya
dengan baik. Bahkan, perlu juga mempunyai visi misi
yang jelas, pengetahuan tentang hak dan kewajiban,
susunan kepengurusan, dan surat pengukuhan.

9
VISI DAN MISI NADZIR
Sebagai pihak yang menangani dan mengurus harta
wakaf dengan tugas yang relatif berat, maka harus harus
dirumuskan visi dan misi nadzir secara labih jelas,
supaya tugas-tugas pengelolaan harta wakaf berjalan
dengan jelas dan teratur dengan senantiasa berorientasi
pada pencapaian visi dan misi tersebut.
Visi nadzir adalah : Menjadikan nadzir seebagai
pengelola harta wakaf yang tidak hanya bernilai guna
secara vertikal dalam hubugan dengan Allah, tetapi juga
bermanfaat secara hirinsontal dalam hubungan dengan
manusia.
Sedangkan misi yang diemban nadzir adalah
sebagai berikut :

10
1. Mengelola harta wakaf dengan sebaik-baiknya
sehingga harta wakaf yang ada tidak hanya
bernilai konsumtif tetapi juga produktif.
2. Memberikan kontribusi kepada kesejahteraan
umat, baik melalui bantuan konsumtif atau
untuk modal usaha produktif.
3. Memberikan kepercayaan kepada wakif
melalui pengelolaan wakaf secara amanah dan
bertanggung jawab.
4. Mendorong pertumbuhan ekonomi umat serta
optimalisasi peran wakaf dalam sektor sosial
dan ekonomi produktif.
5. Menyadarkan masyarakt terhadap gerakan
wakaf sebagai salah satu amal jariyah yang
dapat membawa kebahagiaan tidak hanya di
dunia tetapi juga di akhirat.

11
TUGAS, KEWAJIBAN DAN HAK NADZIR
Sebagai pihak yang dipercaya mengelola harta
wakaf, tentunya nadzir mempunyai kewajiban-kewajiban
yang berkaitan dengan pengelolaan harta wakaf. Dalam
Undang-undang Wakaf No. 41 tahun 2004, disebutkan
bahwa tugas-tugas atau kewajiban nadzir adalah sebagai
berikut :
1. Melakukan pengadministrasian harta benda
wakaf;
Harta wakaf yang diserahkan oleh orang yang
berwakaf (wakif) harus diadministrasikan
dengan baik oleh nadzir yang telah ditunjuk.
Pengadministrasian disini dilakukan dengan
mengurus akta ikrar wakaf. Pengurusan ikrar
wakaf tersebut dimahsudkan selain untuk
memperoleh kejelasan status harta benda

12
wakaf, juga untuk menghindari hal-hal yang
tidak diingikan jika terjadi dikemudian hari.
2. Mengelola dan mengembanngkan harta benda
wakaf sesuai denga tujuan, fungsi dan
peruntukannya;
Harta benda wakaf yang sudah jelas statusnya,
harus dikelola dengan sebaik-baiknya sesuai
dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya yang
telah ditetapkan oleh wakif pada saat
pelakssanaan ikrar wakaf, atau ditetapkan oleh
nadzir sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.
Tujuan dan fungsi harta benda wakaf hanya
diperuntukan bagi : a) Sarana dan kegiatan
ibadah, b) Sarana dan kegiatan pendidikan
serta kesehatan, 3) Bantuan kepada fakir
miskin, anak terlantar, yatim piatu. Beasiswa,

13
d) Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat
dan atau 5) Kemajuan kesejahteraan umum
lainnya yang tidak bertentangan dengan
syariah dan peraturan perundang-undangan.
3. Mengawasi dan melindungi harta benda
wakaf;
Harta benda wakaf yang telah diserahkan
wakif, selain dikelola dengan baik, juga harus
diawasi dan dilindungi. Bahkan nadzir tidak
boleh melakukan peruntukan harta benda
wakaf, kecuali atas dasar izin tertulis dari
badan wakaf Indonesia, jika harta benda wakaf
sudah tidak sesuai lagi dengan peruntukan
yang dinyamakan dalam ikrar wakaf.
Disamping itu, dalam rangka menjaga harta
wakaf, nadzir berkewajiban antara lain : a)

14
Menyimpan lembar salinan AIW (Akta Ikrar
Wakaf), b) Memelihara harta wakaf, c)
Memenfaatkan dan meningkatkan hasil wakaf.
4. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan
Wakaf Indonesia
Dalam pelaksanaan tugas pengelolaan harta
benda wakaf nadzir harus melaporkan
pelaksanaan tugas tersebut kepada badan
wakaf Indonesia, sebagai badan yang
mengurusi wakaf dalam skala nasional. Secara
lebih jelas tugas pelaporan ini meliputi : a)
Pelaporan hasil pencatatan wakaf tanah milik
dalam buku tanah, b) Pelaporan perubahan
status tanah milik yang telah diwakafkan dan
perubahan penggunaanya.

15
Masih dalam konteks kewajiban nadzir Dr.Idris
Khalifah, ketua forum ilmiah di Tethwan Magribi, dalam
hasil penelitiannya yang berjudul Istismar Mawarid Al-
Wakaf menyebutkan sembilan tugas dan kewajiban
nadzir wakaf :
1. Memelihara harta wakaf
2. Mengembangkan wakaf, dan tidak
membiarkan terlantar sehingga tidak
mendatangkan mafaat.
3. Melaksanakan syarat dari wakif yang tidak
menyalahi hukum syara‟.
4. Membagi hasilnya kepada pihak-pihak yang
berhak menerimanya tepat waktu dan tepat
sasaran.

16
5. Membayarkan kewajiban yang timbul dari
pengelolaan wakaf dari hasil wakaf itu
sendiri.
6. Memperbaiki aset wakaf yang rusak sehingga
kembali bermanfaat.
7. Mempersewakan harta-harta wakaf tidak
bergerak, seperti bangunan dan tanah.
8. Menginvestasikan harta wakaf untuk
tanbahan penghasilannya
9. Bertanggung jawab atas kerusakan harta
wakaf yang disebabkan kelalaiannya dan
dengan itu diberhentikan dari jabatannya.
Sedangkan mengenai haknya, para fuqaha sepakat,
nadzir berhak dan diperbolehkan mendapatkan bagian
dari hasil harta wakaf yangbterkelola baik, hanya saja
tidak ada ketentuan secara jelas dalam hadis maupun

17
dalam praktek para sahabat. Ijtihad diberbagai negara
menyangkut ini, satu sam lain tidak sama, karena situasi
dan kondisinya berbeda. Di Bangladesh, misalnya,
lembaga pengelole wakaf disana telah berijtihad bahwa
nadzir wakaf bisa menggunakan hasil dari pengelolaan
wakaf sampai 5 %. Sedangkan dalam Undang-Undang
Wakaf No. 41 Tahun 2004 hak-hak nadzir meliputi :
1. Setelah menjalankan tugas-tugasnya tersebut
nadzir berhak menerima imbalan dari hasil
bersih atas pengelolaan dan pengembangan
harta benda wakaf yang besarnya tidak
melebihi 10 % (sepuluh persen). Secara
umum, nadzir wakaf dibolehkan atau berhak
mendapat bagian dari hasil atau manfaat
sesuai dengan batas-batas kewajaran dengan
memperhatikan berbagai variabel yang

18
melingkupinya. Tentang besar kecilnya
imbalan atau gaji untuk nadzir wakaf, bisa
didasarkan atas keputusan wakif (orang yang
berwakaf) atau hakim atau disesuaikan
dengan situasi dan kondisi kala itu.
2. Supaya tugas-tugas tersebut berjalan dengan
baik, nadzir berhak memperoleh pembinaan
dari menteri dan Badan Wakaf Indonesia.
SUSUNAN KEPENGURUSAN NADZIR
Sebelum membahas tentang susunan kepengurusan,
perlu diketahui terlebih dahulu mengenai macam-macam
nadzir, yaitu Perorangan, Organisasi, atau Badan
Hukum. Jika nadzir perseorangan, tentu saja tidak
memerlukan susunan organisasi, sebab seluruh tugas
pengelolaan, pengawasan dilakukan secara perorangan,

19
hanya saja ada ketentuan persyratan yang harus dipenuhi
adalah sebagai berikut :
1. Warga Negara Indonesia
2. Beragama Islam
3. Dewasa
4. Amanah
5. Sehat secara jasmani dan rohani
6. Tidak terlarang melakukan perbuatan hukum
Sedangkan untuk persyaratan organisasi adalah
sebagai berikut :
a. Pengurus organisasi tersebut harus memenuhi
persyaratan nadzir perorangan.
b. Bergerak dibidang sosial pendidikan,
kemasyarakatan dan atau keagamaan Islam.
c. Sedangkan persyaratan nadzir Badan Hukum,
sebagai berikut :

20
d. Badan hukum Indonesia yang berkedudukan
di Indonesia
e. Mempunyai perwakilan di kecamatan yang
mewilayahi tanah milik yang diwakafkan.
f. Jumlah nadzir ditentukan sebanyak badan
hukum yang ada di kecamatan yang
mewilayahi tanah milik tersebut.
g. Badan hukum tersebut dibentuk sesuai
dengan perundang-undangan yang berlaku.
h. Badan hukum tersebut bergerak dalam bidang
sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau
keagamaan.
Secara lebih detail Eri Sudewao sebagai CEO
Dompet Dhuafa Republik menyebutkan beberapa
persyaratan nadzir yang meliputi aspek-aspek moral,
manajemen dan bisnis, yaitu:

21
1. Syarat moral yang meliputi :
a. Paham tentang hukum wakaf, baik dari
tinjauan Syariah maupun Perundang-
Undangan Negara Republik Indonesia.
b. Jujur, amanah, adil,dan ihsan sehingga
dapat dipercaya dalam proses
pengelolaan pen-tasharruf-an kepada
sasaran wakaf.
c. Tahan godaan, terutama menyangkut
perkembangan usaha
d. Pilihan, sungguh-sungguh dan suka
tantangan
e. Punya kecerdasan, baik emisional
maupun spiritual.

22
2. Syarat manajemen yang meliputi :
a. Mempunyai kapasitas yangbaik dalam
leadership
b. Visioner
c. Mempunyai kecredasan yang baik
secara intelektual, sosial dan
pemberdayaan
d. Profesional dalam bidang pengelolaan
harta
3. Syarat bisnis yang meliputi :
a. Mempunyai keinginan
b. Mempunyai pengalaman dan atau siap
untuk dimagangkan
c. Punya ketajaman melihat usaha
sebagaimana layaknya enterpreneur.

23
Adapun susunan kepengurusan, pada dasarnya,
tidak ada standar baku mengenai susunan kepengurusan
nadzir dalam bentuk organisasi atau badan hukum, sebab
akan disesuaikan dengan besar kecilnya harta wakaf yang
dikelola. Namun demikian bisa jiga dibuat formula
susunan organissasi yang umum dalam organisasi atau
badan hukum,seperti adanya ketua, sekretaris, dan
bendahara. Sedangkan untuk seksi-seksi tentu saja harus
disesuaikan dengan kebutuhan.
SURAT KEPUTUSAN PENGUKUHAN DAN
PEMBERHENTIAN NADZIR
Pada mulanya SK pengukuhan nadzir dilakukan
oleh KUA, tetapi dengan lahirnya Undang-Undang
Wakaf, pengangkatan dan SK pengukuhan nadzir harus
dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI).
Pengukuhan nadzir dibutuhkan demi tertibnya

24
administrasi perwakafan. Disamping itu, supaya BWI
mudah untuk membeikan pembinaan terhadap para
nadzir yang berada di Indonesia.
BWI sendiri sebagai nadzir independen pemerintah
juga berfungsi sebagai lembaga pembina dan pengawas.
Sebagai nadzir BWI dengan kepengurusannya dari pusat
hingga daerah bertugas melakukan pengelolaan, dan
pengembangan harta benda wakaf, baik dalam skala
nasional maupun internasional. Dalam melaksanakan
tugasnya BWI dapat bekerja sama dengan instansi
pemerintah baik pusat maupun daerah, organisasi
mayarakat, para ahli, Badan Internasional dan pihak lain
yang dipandang perlu, dan untuk BWI pusat perlu
memperhatikan saran dari menteri dan Majelis Ulama
Indonesia. Ini dilakukan sebab kepangurusan BWI pusat
untuk pertama kalinya diangkat dan diberhentikan oleh

25
Presiden atas usulan Menteri yang selanjutnya lewat
pemilihan anggotanya. Sedangkan untuk daerah diangkat
dan diberhentikan oleh BWI.
Nadzir bukanlah jabatan seumur hidup, karena itu,
nadzir juga bisa berhenti atau diberhentikan dari
jabatannya sebagai nadzir, apabila mengalami hal-hal
sebagai berikut :
1. Meninggal dunia
2. Mengundurkan diri
3. Dibatalkan kedudukannya karena :
a. Tidak memenuhi syarat sebagaimana
syarat nadzir
b. Melakukan tindak pidana kejahatan yang
berhibungan dengan jabatannya sebagai
nadzir.

26
c. Tidak dapat melaksanakan kewajiban
sebagai nadzir.
PENDIDIKAN NADZIR
Tugas yang dilakukan nadzir relatif berat, karena
itu dibutuhkan pengetahuan selain pada aspek
pengetahuan keagamaan juga aspek keterampilan
pengelolaan dan pengembangan harta wakaf, serta
pengetahuan tentang pengawasan.
Mengenai persyaratan pendidikan nadzir, secara
khusus tidak diatur dalam undang-undang, hanya saja
tetap dibutuhkan orang-orang yang seperti disebutkan
dalam persyaratan nadzir. Di Indonesia, ada kesulitan
tersendiri untuk menetapkan parsyaratan pendidikan,
sebab banyaknya ragam pendidikan yang ada di
Indonesia. Kalau persyaratannya pada pendidikan formal,

27
tentu saja akan terjadi problematika, sebab selain tidak
semua orang mengenyam pendidikan formal, juga kalau
ada yang berpendidikan formal belum tentu mengalahkan
kemampuan yang tidak berpendidikan formal, sepertu
alumni pesantren dan lain sebagainya. Namun demikian,
perlu ditegaskan bahwa nadzir harus mempunyai
pengetahuan agama yang mumpuni, terutama yang
berkaitan dengan hukum wakaf.
Jika nadzir tidak mempunyai pengetahuan yang
memadai mengenai wakaf dan pengelolaannya, dia tidak
akan mampu membuat wakaf menjadi produktif. Banyak
contoh yang ada sampai ini harta wakaf yang semestinya
bisa digunakan untuk kemaslahatan umat secara
maksimal, ternyata karena nadzirnya tidak mempunyai
pengetahuan yang memadai, fungsinya kurang maksimal.

30
BENDA WAKAF YANG DIKELOLA
NADZIR
Sebagai pengelola harta wakaf, nadzir juga harus
mengetahui mecam-macam harta benda wakaf sesuai
dengan pengakuan perundang-undangan yang berlaku.
Pada mulanya wakaf hanya berupa tanah atau
benda-benda tidak bergerak, tetapi belakangan ini seiring
dengan perkembangan zaman dan peradaban manusia,
ada juga wakaf dalam bentuk benda tidak bergerak,
seperti berupa uang, obligasi, dan lain sebagainya.
Dibawah ini, akan dibahas tentang harta benda yang
dikelola nadzir secara lebih jelas.
WAKAF TIDAK BERGERAK
Yang dimahsud dengan benda wakaf tidak bergerak
adalah harta benda wakaf yang tidak bisa dipindahkan
kemana-mana, tetapi berupa benda diam. Dalam Undang-

31
Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, yang
dimahsud dengan wakaf tidak bergerak meluputi : Tanah,
Bangunan, Tanaman, Rumah Susun, dan benda tidak
bergerak lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku.
Adapun mengenai kejelasan tentang harta wakaf
tidak bergerak tesebut, akan diuraikan dibawah ini :
1. Tanah
Dari dulu ketika membicarakan wakaf, pasti yang
paling dulu terlintas adalah wakaf tanah, sebab memang
mayoritas wakaf adalah berupa tanah. Indonesia adalah
mayoritas penduduknya beragama Islam, karena itu ,
wajar kalau Indonesia memiliki tanah wakaf yang luas.
Namun tidak jarang kasus-kasus yang berhubungan
dengan tanah wakaf menimbulkan masalah, untuk

32
meminimalisir ksusu-kasus seperti itu, pemerintah Hindia
Belanda berusaha untuk menertibkan tanah wakaf di
Indonesia, yaitu dengan didirikannya Pengadilan Agama
dengan Staatblad No. 152 Tahun 1882 dengan wakaf
menjadi salah satu wewenangnya.
Setelah Indonesia mencapai kemerdekaan,
pemerintah Indonesia sampai sekarang benyak
mengeluarkan perangkat peraturan yang masalah
perwakafan tanah milik. Seperti dimuat dalam Buku
Himpunan Perundang-Undangan Perwakafan Tanah
diterbitkan oleh Departemen Agama RI, maka dapat
dilakukan inventarisasi sebagai berikut :
a. UU No.5 Tahun 1960 tanggal 24 September
1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria. Pasal 49 ayat (1) memberi isyarat

33
bahwa “Perwakafan Tanah Milik dilindungi
dan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
b. Peraturan pemerintah No. 10 Tahun 1961
tanggal 23 Maret 1961 tentang pendaftaran
tanah. Karena peraturan berlaku umum, maka
terkena juga didalamnya mengenai pendaftaran
tanah wakaf.
c. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1963
tanggal 19 Juni 1963 tentang Penunjukan
Badan-Badan Hukum yang dapat mempunyai
satu realisasi dari apa yang dimahsud oleh
pasal 21 ayat (2) UUPA yang berbunyi : “Oleh
pemerintah ditetapkan Badan-Badan Hukum
yang dapat mempunyai hak milik dan syarat-
syaratnya”. Pasal 1 PP No. 38 Tahun 1963
selain menyebutkan Bank-Bank Negara (huruf

34
a) dan Perkumpulan-Perkumpulan Koperasi
Pertanian (huruf b) sebagai badan-badan yang
dapat mempunyai hak milik atas tanah,
selanjutnya disebut pula : c. Badan-badan
Keagamaan, yang ditunjuk oleh Menteri
Pertanian/Agraris, setelah mendengar Menteri
Agama : d. Badan-Badan Sosial yang ditunjuk
oleh Menteri Pertanian/Agraria, setelah
mendengar Menteri Kesejahteraan Sosial.
d. Peraturan pemerintah No. 28 Tahun 1977
tanggal 17 Mei 1977 tentang perwakafan tanah
millik. Sepertinya dinyamakan dalam
konsidernya pada bagian menimbang huruf c,
maka peraturan pemerintah dikeluarkan untuk
memenuhi apa yang yang telah ditentukan oleh

35
pasal 14 ayat (1) huruf b dan pasal 49 ayat (3)
UUNo. Tahun 1960.
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun
1977 tentang tata pendaftaran tanah mengenai
perwakafan perlu dicatat dan didaftarkan
sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah
No. 10 Tahun 1961.
f. Peraturan Menteri Agama Dalam Negeri No.1
Tahun 1978 tentang peraturan pelaksaan
Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977
tanggal 10 Januari 1979 tentang Perwakafan
Tanah Milik.
g. Peraturan menteri dalam negeri No. 12 Thun
1978 ini menetukan “untuk badan-badan
hukum tertentu pada peraturan menteri dalam
negeri No. 2 Tahun 1978. Pasal 4a ayat (2)

36
Permendagri No. 12 Tahun 1978 ini
menetukan : “untuk badan-badan hukum sosial
dan keagamaan yang ditunjuk oelh menteri
dalam negeri atas pertimbangan dari menteri
yang bersangkutan, berlaku ketentuan biaya
pendaftaran hak dan pembuatan sertifikat
sebagai yang ditetapkan didalam bab II,
sepanjann tanah yang bersngkutan
dipergunakan untuk keperluan yang lansung
berhubungan dengan kegiatan sosial atau
keagamaan”.
h. Yang dimahsud dengan tanah untuk keperluan
kegiatan sosial atau keagamaan tersebut, tentu
termasuklah tanah wakaf. Dan seperti
ditegaskan oleh ayat (1) pasal 4a ini, maka
bagi badan hukum selain badan hukum sosial

37
dan keagamaan dikenakan biaya pendaftaran
dan pembuatan sertifkat sebesar 10 kali tarif
yang ditetapkan dam bab II.
i. Instruksi Bersama Menteri Agama dan Menteri
Dalam Negeri No. 1 Tahun 1978 tanggal 23
Januari 1978 tentang pelaksanaan Peraturan
Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang
Perwakafan Tanah Milik. Instruksi ini
ditujukan kepada Gubernur Kepala Daerah
Tingkat 1 dan Kepala Kantor Wilayah
Departemen Agama di seluruh Indonesia.
j. Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan
Masyarakat Islam No. Kep/D/75/78 tanggal 16
April 1978 tentang Formulir dan Pedoman
Pelaksanaan Peraturan-Peraturan Tentang
Perwakafan Tanah Milik.

38
k. Keputusan Menteri Agama No. 73 tahun 1978
tanggal 6 Agustus 1978 tentang Pendelegasian
Wewenang Kapala Kantor Wilayah
Departemen Agama Provinsi/Setingkat
diseluruh Indonesia untuk
mengangkat/memberhentikan setiap Kapala
Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagai
Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).
l. Instruksi Menteri Agama No. 3 Tahun 1979
tanggal 19 Juni 1979 tentang petunjuk
pelaksanaan Keputusan Menteri Agama No. 73
Tahun 1978.
m. Surat Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji no.
D II/5/Ed/14/1980 tanggal 25 Juni 1980
tentang pemakaian bea materai dengan
lampiran surat Dirjen Pajak no. S-629/PJ.

39
331/1980 tanggal 29 Mei 1980 yang
menentukan jenis formulir wakaf yang bebas
materai dan jenis formulir mana yang
dikenakan bea meterai, dan beberapa besar bea
materai.
n. Surat Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No.
D II/5Ed/07/1981 tanggal 17 Februari 1981
kepada Gubernur Daerah Tingkat I di seluruh
indonesia, tentang pendaftaran tanah milik dan
permohonan keinginan atau pembebasan dari
semua pembebanan biaya.
o. Surat Dirjen Bimas Islam Dan Urusan Haji No.
D II/Ed/11/1981 tanggal 16 April 1981 tentang
petunjuk pemberian nomor pada formulir
perwakafan tanah milik. Selain berbagai
peraturan, instruksi dan edaran seperti

40
disebutkan terdahulu, secara khusus masih ada
instruksi dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat
I Sumatera Barat, Sumatera Utara, Nusa
Tenggara Barat, Daerah Istimewa Aceh dan
DKI Jakarta mengenai pendaftaran di daerah
masing-masing.
Selain peraturan-peraturan yang telah disebut
diatas, juga ada dikeluarkan Instruksi Bersama Menteri
Agama RI dan Kepala Badan Pertahanan Nasional No. 4
Tahun 1990 tentang sertifikat tanah wakaf. Disamping
itu, juga dikeluarkannya Intruksi Presiden RI No. 1
Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang salah
satu babnya mambahas persoalan wakaf dengan
ketentuan-ketentuan yang lebih jelas. Terakhir yaitu
denngan ditetapkannya Undang-Undang No. 41 Tahun
tentang wakaf.

41
Walaupun begitu banyak peraturan yang
menyangkut wakaf, tetapi sampai saat ini, masih banyak
tanah wakaf di Indonesia yang belum tersertifikat. Ini
membuat tanah wakaf sangat rawan terhadap
penyerobotan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung
jawab. Sebut saja di Jawa Barat, menurut informasi Kasi
Zakat dan Wakaf Kanwil Depag Jabar, Drs. H.
Jarnaluddin mengamakan, jumlah seluruh tanah wakaf di
Jawa Barat mencapai 65.000 buah. Sebanyak 95 % sudah
diamankan melalui sertifkat. Tinggal 5 % atau sebanyak
5.700 lokasi tanah wakaf di Jawa Barat belum. Untuk itu
Provinsi Jawa Barat mengalokasikan anggaran sebesar
Rp 1,5 milyar untuk sertifikat 1.200 bidang tanah wakaf.
Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi
untuk sertifikat tanah wakaf yang belum terdaftar, yaitu:
1. Surat permohonan

42
2. Identitas diri pemohon dan atau kuasanya (
foto copy KTP dan KK yang masih berlaku).
3. Surat kuasa, jika permohonanya dikuasakan
4. Bukti tertulis yang membuktikan adanya hak
yang bersangkutan, yaitu:
a. Surat tanda bukti hak milik yang
diterbitkan berdasarkan peraturan
Swapraja yang bersangkutan,atau
b. Sertifikat hak milik berdasarkan
PMANo. 9/1959,atau
c. Surat keputusan pemberian hak milik
dari pejabat yang berwenang, baik
sebelum ataupun sejak berlakunya
UUPA, yang tidak desertai kewajiban
untuk mendaftarkan hak yang
diberikan, tetapi telah dipenuhi semua

43
kewajiban yang disebut didalamnya,
atau
d. Petuk pajak bumi/landrente, Girik,
Pipil, Kikitir dan Verponding Indonesia
sebelum berlakunya PP No. 10/1961,
atau
e. Akta pemindahan hak yang dibuat
dibawah tangan yang dibubuhi tanda
kesaksian oleh Kepala Adat/Kepala
Desa/Kelurahan Vans dibuat sebelum
berlakunya Peraturan Pemerintah ini
disertai alas hak yang dialihkan, atau
f. Akta pemindahan atas tanah yang
dibuat oleh PPAT yang tanahnya belum
dibukukan dengan disertai alas hak
yang dialihkan, atau

44
g. Akta ikrar wakaf/akta ikrar pengganti
ikrar wakaf/surat ikrar wakaf yang
dibuat sebelum atau sejak mulai
dilaksankan PP No. 28/1977 dengan
disertai alas hak yang diwakafkan,atau
h. Risalah lelang yang dibuat oleh pejabat
lelang yang berwenang, yang tanahnya
belum dibukukan dengan disertai alas
hak yang dialihkan,atau
i. Surat penunjukan atau pembelian
kaveling tanah pengganti tanah yang
diambil oleh Pemerintah Daerah, atau
j. Surat keterangan riwayat tanah yang
pernah dibuat oleh Kantor Pelayanan
Pajak Bumi dan Bangunan dengan
disertai alas hak yang dialihkan, atau

45
k. Lin-lain bentuk alat pembuktian tertulis
dengan nama apapun juga sebagaimana
dimahsud dalam pasal II, VI dan VII
ketentuan-ketentuan konversi UUPA,
atau
l. Surat-surat bukti kepemilikan lainnya
yang terbit dan berlaku sebelum
berlakunya UUPA.
5. Foto copy SPPT PBB tahun berjalan.
Pada dasarnya perubahan peruntukan atau
penggunaan wakaf tanah milik selain diikrarkan dalam
ikrar wakaf tidak dapat diubah. N amun demikian,
perubahan itupun dapat dilakukan setelah melalui
permohonan sampai ke tingkat menteri agama. Menteri
agama dapat memberikan izin secara tertulis bagi
perubahan atas alasan-alasan :

46
a. Tanah tersebut tidak lagi sesuai dengan
tujuan wakaf seperti diikrarkan wakif.
b. Karena kepentingan umum
Perubahan status dan penggunaan tanah wakaf
tersebut harus segera dilaporkan oleh nadzir kepada
kepala bupati/walikota sebagaimana dimahsud pasal 11
PP No. 28/1977.
Pertama, nadzir mengajukan permohonan
perubahan status dan pengguna tanah wakaf kepada
Kantor Wilayah Departemen Agama cq. Ksbid. Urais
melalui KUA dan Kepala Kantor Kandepag secara
hiarkis. Permohonan tersebut dilampiri atau disertai
dengan alasan-alasan perubahan status dimahsud.
Kedua, kepala KUA dan Kepala Kendepag
meneruskan permohonan tersbut secara hiarkis kepada
Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama. Dan

47
suratnya, Kepala Kandepag menyermakan pertimbangan-
pertimbangannya.
Ketiga, Kepala Kantor Wilayah Departemen
Agama cq. Kabit. Urais menggunakan wewenagn untuk
menyetujui atau penolakan permohonan perubahan status
dan penggunaan wakaf dari Kepala Kantor Wilayah
Departemen Agama cq. Kabit. Urais itu dibuat secara
tertulis.
Kempat, Kepala Kantor Wilayah Departemen
Agama meneruskan permohonan perubahan status tanah
wakaf diatas kepada Menteri Agama cq. Dirjen Bimas
Islam. Permohonan tersebut dilampiri dengan
pertimbangan Kepala Kantor Wilayah Departemen
Agama.

48
Kellima, Dirjen Bimas Islam menyetujui atau
menolak permohonan perubahan status tanah wakaf
tersebut secara tertulis.
Keenam, persetujuan perubahan status tanah itu
hanya dapat diizinkan apabila diberikan penggantian
yang sekurang-kurangnya senilai dan simbang dengan
kegunaannya sesuai dengan Ikrar Wakaf.
2. Bangunan
Bangunan yang dbediri siatas tanah juga bisa
diwakafkan. Bangunan tersebut bisa berupa sarana dan
prasarana belajar, sarana ibadah dan bengunan-bangunan
lainnya yang bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan
masyarakat.
Selain itu dalam sebuah kasus misalnya Domper
Dhuafa (DD) bandung telah mewakafkan gedung,

49
peralatan, dan perlengkapan Rumah Bersalin Cuma-
Cuma (RBC). RBC-DD Bandung Insya Allah bermanfaat
sepanjang masa, kata sepanjang itu pula pahala kebajikan
bagi muwaqqif mengalir tiada putus-putusnya.
3. Tanaman
Yang dimahsud dengan wakaf tamanan adalah
wakaf tanaman yang bisa diambil manfaatnya. Wakaf
seperti ini di Indonesia misalnya telah dilakukan oleh
Pesantren Al-Zaytun dengan menerapkan wakaf pohon
jati senilai Rp 25.000 misalnya. Disamping itu,
berdasarkan informasi yang dimuat dalam salah satu
Koran Harian bahwa di Bandung Jawa Barat juga pernah
ada seruan untuk mewakafkan tanaman dalam rangka
memperbaiki lahan kritis di Jawa Barat yang sekarang
luasnya sudah mencapai 600.000 hektar, Konsorsium

50
Gerakan Wakaf Pohon mengajak masyarakat untuk
berpartisipasi dalam gerakan wakaf pohon. Gerakan
wakaf ini sudah berlangsung sejak 10 Januari 2005.
“Kami mengumpulkan dana dari masyarakat untuk
penghijauan”, kata Budi Sutrisno, Ketua Badan
Pengelola Wakaf Pohon di Lembaga Wakaf dan Zakat
Masjid Salman Institut Teknologi Bandung (ITB), senin
(11/4). Setiap orang bisa ikut dalam gerakan ini dengan
mewakafkan uang Rp 60.000 untuk membeli bibit dan
membiayai pemeliharaan satu pohon dalam setahun.
Ponoh-pohon tersebut sudah didistribusikan di
Kecamatan Cimenyan Desa Sugihmukti, di Kecamatan
Pasir Jambu, dan Desa Gunung Masigit di Kecamatan
Cipatat. Pada setiap daerah ditanami masing-masing
1.000 pohon.

51
4. Rumah Susun
Rumah susun yang telah menjadi hak milik
seseorang bisa diwakafkan untuk kepentingan umum
untuk diambil manfaatnya bagi kemaslahatan umat.
Wakaf rumah susun ini tentu juga harus sesuai dengan
perundang-undangan yang berlaku, terutama yang
berkaitan dengan kepemiikan.
WAKAF BERGERAK
Adapun yang dimahsudkan dengan wakaf bergerak
adalah harta benda wakaf yang bukan merupakan
sesuatuyang menetap, tetapi sangat mudah untuk bisa
dipindahkan dari tempat satu ke tempat lainnya. Diantara
harta benda wakaf bergerak adalah sebagai berikut :

52
1. Uang
Sebelum membahas tentang uang sebagai alat tukar
dan alat investasi, penulis ada baiknya menguraikan
tentang seputar uang dalam persepektif sejarah, supaya
lebih mudah untuk memahami uang itu sendiri. Sejak
pertama kali manusia menemukan uang sampai sekarang,
telah dikenal bemacam-macam jenis uang dalam
masyarakat, tergantung dari sudut macam peninjauannya.
Jika ditinjau dari sejarah penggunaannya, jenis uang
dapat dibagi menjadi tiga :
Uang barang, yaitu uang yang terbuat dari barang-
barang yang diterima umum sebagai alat tukar. Dalam
study sejarah mengenai uang, dikemukakan bahwa
banyak macam barang yang telah digunakan sebagai
uang. Seperti hewan ternak, sayur mayur, mineral dan
lainnya. Pengguaan uang barang ini dimahsudkan sebagai

53
standar nilai dalam pertukaran. Misalnya, satu karung
beras bernilai 2 okor kambing, satu tandan pisang
bernilai seekor kambing atau 20 ekor kambing sama
dengan selembar kulit harimau.
1. Uang logam, yaitu uang yang terbuat dari
logam, yang dicipmakan sebagai pengganti
uang barang. Kelemahan uang barang, telah
mengilhami lahirnya uang logam sebagai alat
tukar. Hanya saja menurut Ala‟uddin, sebelum
uang logam emas dan perak digunakan oleh
masyarakat sebagai alat tukar, bahan yang
digunakan untuk membuat uang logam masih
beraneka ragam antara satu kelompok
mayarakat lainya, yaitu sebagian terbuat dari
tembaga, dan sebagian lainnya terbuat dari
timah, seng dan bahan lainya. Menurut Teuku

54
Ibrahim Alfian, sejarahwan senior UGM asal
aceh, uang logam emas juga pernah beredar di
Nusantara, yaitu uang logam emas yang
benama Dirham yang dikeluarkan oleh
Kerajaan Samudera Pasai, yang sekarang
terletak di Kabupaten Aceh Utara.
2. Uang kertas, yaitu uang yang terbuat dari
kertas,dicipmakan sebagai jawaban terhadap
perkembangan kegiatan ekonomi manusia
yang membutuhkan uang yang berfungsi tidak
hanya sekedar sebagai alat tukar, tapi juga
lebih praktis dan mudah dibawah kemana-
mana.
Taqqiyuddin Nabhani membaginuang kertas
menjadi tiga jenis :

55
a. Uang kertas substitusi, yaitu uang kertas yang
mencerminkan kadar jumlah emas dan perak
dalam bentuk uang atau batangan, yang
disimpan ditempat tertentu, yang memiliki
nilai logam sama dengan nilai nominal yang
dimiliki oleh uang kertas tersebut, dan bisa
ditukarkan sesuai dengan permintaan.
b. Uang kertas yang dijamin (Representative
Money), yaitu uang kertas yang disepakati oleh
penandatangannya untuk membayar mata uang
logam tetentu kepada pembawanya. Sementara
nilai tukar (Exchange Value) nya sangat
tergantung kapada terjaganya kredibilitas dan
kemampuan penandatangan untuk memenuhi
janjinya.

56
c. Uang kertas yang tidak dapat ditukar dengan
logam murni (Unconvertible Paper Money),
yang juga disebut dengan Flat Money. Uang
tersebut juga disebut dengan uang kertas
(Paper Money).
Jika ditinjau dari pembuatannya, maka jenis uang
dibagi menjadi dua :
a. Uang logam (Metallic Money), yaitu uang
yang terbuat dari logam.
b. Uang kertas (Paper Money), yaitu uang yang
terbuat dari kertas.
Sulit memang untuk melihat awal mula
digunakannya uang dan kapan terjadinya perubahan dari
satu macam uang kepada bentuk uang lainnya. Kesulitan
yang dihadapi oleh manusia, seirng dengan laju
perkembangan ekonomi, telah membawa manusia kepada

57
konsep uang, yang dimulai dengan mengenal uang
barang (Commodity Maoney) yang kemudian membuka
jalan timbulnaya uang logam (Metallic Money), dan
selanjutnya membuka jalan kepada uang kertas (Paper
Money).
Menurut sejarah lahirnya, uang bertujuan untuk
mengatasi kesulitan pertukaran dengan sistem barter
(barang dengan barang). Oleh sebab itu fungsi uang
dalam kegiatan perekonomian dibedakan menjadi dua
fungsi yaitu:
a. Uang sebagai alat tukar menukar (Medium Of
Change). Dengan adanya uang, maka peoses
tukar menukar (perdagangan) lebih mudah,
cepat dan lancar. Disamping itu uang juga
memberikan kemudahan kepada kita untuk

58
menukarkannya dengan barang apapun yang
kita kehendaki sesuai dengan kebutuhan kita.
b. Uang sebagai stuan hitung/nilai (Unit Of
Account). Sebagai satuan hitung artiya, uang
berfungsi sebagai standar satuan ukuran yang
menentukan besarnya nilai (harga) berbagai
jenis barang.
Bila dicermati, fungsi uang dalam sistem ekonomi
islam, seperti dipaparkan diatas, sebenarnya tidak jauh
berbeda dengan fungsi uang dalam sistem ekonomi
konvensional, uang selain berfungsi sebagi alat tukar dan
stuan hitung/nilai, juga berfungsi sebagi penimbun
kekayaan/penyimpan nilai (Store Of Valeu). Menurut
Adiwarman A. Karim, seorang pengamat dan tokoh
ekonomi islam, teori ekonomi konvensional yang
memasukkan satu fungsi dari uang sebagai Store Of

59
Value dimana termasuk juga adanya motif “Money
Demand For Specilation” yaitu uang yang dispekulasi,
diharamkan oleh islam, kare Islam memandang uang
hanyalah sebagai alat transaksi semata dan menjaga
kebutuhan manusia. Hal serupa juga ditegaskan oleh
Syaf‟i Antonio, ekonomi Muslim Indonesia terkemuka,
yang menyamakan bahwa uang pada hakekatnya adalah
milik Allah SWT yang diamanahkan kepada kita untuk
dipergunakan sebesar-besarnya bagi kepentingan kita
dan masyarakat. Oleh karenanya praktek menimbun
uang, terlebih untuk spekulasi tidak diperkanankan
karena mengurangi uang yang beredar.
Dalam pandangan Islam, uang adalah Flow
Concept, atau dengan kata lain jika uang diinvestasikan
dalam produksi, maka baru kita akan mendapatkan lebih
banyak uang, karenanya uang harus selalu berputar

60
dalam perekonomian, maka akan semakin tinggi
pendapatan masyarakat dan akan semakin baik
perekonomian.
Sebagai sebuah sistem nilai yang humanis, Islam
dengan tegas melarang menimbun uang, terlebih untuk
spekulasi tanpa ada solusi, karena hal itu hanya akan
menyengsarakan banyak orang, terutama orang-orang
kecil yang tidak punya modal, yang lemah secara
ekonomis.
Bagi mereka yang tidak memiliki keahlian untuk
memutar dan membuat produktif hartanya, Islam
menganjurkan untuk melakukan musyarakah atau
mudharabah, yaitu berbisnis dengan cara bagi hasil. Bagi
yang tidak ingin mengambil risiko yang diakibatkan oleh
praktek musyarakah atau mudharabah, Islam
menganjurkan untuk melakukan qardh, yakni

61
meminjamkan uang tanpa meminta laba atau
kelebihannya, karena hal itu adalah riba yang
diharamkan. Bagi yang memiliki uang yang berlebihan,
Islam menganjurkan untuk menyedekahkan atau
mewakafkan, tanpa mengharapkan kelebihannya uang
tersebut, dan semata-mata sekedar mengarap balasan dari
Allah SWT.
Bebagai macam pendapat mengenai wakaf uang
diantaranya adalah, bahwa jumhur ulama (Malikiyah,
Syafiiyah dan Hanabilah) selain Hanafiyah membolehkan
wakaf uang dan menjawab alasan Hanafiyah yang
menyamakan bahwa dalam wakaf uang telah hilang
makna waqaf yaitu ( ‫الحبس‬ ) “Menahan Asalnya” yang
memiliki makna berkesinambuangan sebagaimana hadits
Umar dan Abi Tholha. Dijawab oleh jumhur ulama
bahwa wakaf uang tidak menghilangkan makan ‫الحبس‬

62
menahan dengan ungkapan mereka bahwa dalam setiap
obyek yang ditahan tentu ada batasannya, jika obyek
yang ditanah itu memiliki kelestarian yang
berkesinambungan kata itulah batasannya, seperti tanah
misalnya, tapi jika yang diatahan itu obyek yang dalam
kurun waktu akan punah, kata saat kepunahan itulah
batasannya, Dan ulama Malikiyyah manyamakan
bolehnya wakaf uang sebagaimana yang diungkap oleh
Ibn Rusd Al Jadd dalam Muqaddimah-Nya.
Apa yang diuraikan oleh Imam Bukhori didalam
Shahihnya meriwayatkan sebuah riwayat dari Az-Zuhri
mengenai orang yang memberikan sribu dinar untuk fi
sabilillah yang ia berikan kepada anak laki-lakinya yang
menjadi pedagang yang berdagang dengan modal uang
tersebut serta menjadikan keuntungannya sebagai
sedekah untuk orang-orang miskin dan kaum kerabat

63
(Ibnu Hajar Al-„Asqallani, Fath Al-Bari‟ala Shalih Al-
Bukhari).
Dengan alasan diatas, maka kebanyakan ulama
membolehkan wakaf uang dan Madzhab inilah yang
dijadikan landasan oleh ulama kontemporer dan dalam
hal itu pula yang dijadikan landasan oleh Komisi Fatwa
Majelis Ulama Indonesia dalam keputusan fatwanya
yang membolehkan wakaf uang.
Pada umumnya ulama-ulama berpendapat, uang
dapat diwakafkan asalkan uang itu diinvestasikan dalam
usaha bagi hasil mudharabah. Keuntungannya disalurkan
sesuai dengan tujuan wakaf. Dengan demikian uang yang
diwakafkan tetap, sedangkan yang disampaikan kepada
pemerima wakaf (Mauquf Alaih) adalah hasil
pengembangan wakaf uang itu.

64
Wakaf uang sudah dipraktekkan dibeberapa negara,
seperti Turki, Kuwait Banglades, dan lain-lain. Di
Banglades wakaf uang ini dikelola oleh Bank, yaitu
Social Investment Bank Ltd (SIBL). Ulama dan ilmuwan
berpengaruh Prof. Dr. MA Mannan bahkan telah
meluncurkan sertifikat wakaf tunai (Cah-Waqf
Sertificate) beberapa tahun yang lalu.
Dana wakaf tunai dapat diinvestasikan dalam
berbagai jenis investasi, misalnya:
a. Investasi jangka pendek yaitu dalam bentuk
mikro kredit. Bank-bank telah mempunyai
pengalaman dalam bentuk kerja sama dengan
pemerintah untuk menyalurkan kredit mikro,
seperti skim KPKM (Kredit Pengusaha Kecil
dan Mikro) dari Bank Indonesia(BI).

65
b. Investasi jangka menengah, yaitu
industri/usaha kecil. Dalam hal ini Bank di
Indonesia telah terbiasa dengan adanya
beberapa skim kredit program KKPA, KKOP
dan KUK (sesuai ketentuan BI).
c. Investasi jangka panjang, yaitu untuk industri
manufaktur, dan industri lainnya. Bank
mempunyai pengalaman dalam melakukan
investasi jangka panjang seperti investasi
pabrik dan perkebunan.Bank pun mempunyai
kemampuan untuk melakukan sindikasi dengan
bank lain untuk melakukan investasi besar.
Dalam menginvestasikan dana wakaf, hendaknya
dipertimbangkan keamanan investasi dan provitabilitas
usaha. Karena tanpa mempertimbangkan keamanan
investasi dan provitabilitas usaha, dikhawatirkan dana

66
wakaf tidak produktif atau bahkan mengalami
penyusutan. Krena itu, sebelum melakukan investasi
dana wakaf, hendaknya dilakukan beberapa hal sebagai
berikut :
a. Analisa sektor investasi yang belum jenuh,
melakukan “Spreding Risk” dan “Risk
Management” terhadap investasi yang akan
dilakukan.
b. Market Survey untuk memastikan jaminan
pasar output/produk investasi.
c. Analisa kelayakan investasi
d. Analisa terhadap pihak yang akan diajak untuk
mengelola investasi
e. Monitoring terhadap proses realisasi investasi
f. Monitoring terhadap tingkat provitabilitas
investasi

67
Sertifikat Wakaf Tunai, merupakan sebuah inovasi
instrumen finansial (Financial Instrument), keuangan
sosial dan Perbankan Sosial (Social Finance And
Voluantary Sector Banking) yang pertama kalinya dalam
sejarah. Pada umumnya wakaf selama ini dikenal terkait
dengan sumbangan berupa aset tetap (Property Of
Permanent) oleh seorang muslim denngan tujuan murni
ketaqwaan. Namum belakangan wakaf tunai mendapat
perhatian serius, karena ternyata juga memiliki akar yang
panjang dalam sejarah Islam. Sedang wakaf tunai sebagai
instrumen keuangan sungguh merupakan suatu produk
baru dalam sejarah perbankan Islam. Pemanfaatan wakaf
tunai dapat dibedakan menjadi dua, yakni pengasaan
barang privat (private good) dan barang sosial (social
good), karena itu, wakaf tunai membuka peluang yang
unik bagi penciptaan investasi dibanding keagamaan,

68
pendidikan, pelayanan sosial. Tabuungan dari warga
yang berpenghasilan tinggi dapat dimanfaatkan melalui
penukaran sertifikat wakaf tunai. Sedangkan pendapatan
yang diperoleh dari pengelola wakaf tunai dapat
dibelanjakan untuk berbagai tujuan, misalnya untuk
pemeliharaan harta-harta wakaf.
Operasionalisasi sertifikat wakaf tunai dapat
dijabarkan kedalam beberapa hal sebagai berukut :
a. Wakaf tunai harus diterima sebagai sumbangan
yang sesuai dengan tuntunan syariah. Sedang
bank yang bertindak sebagai nadzir harus
mengelola wakaf tersebut atas nama wakif.
b. Wakif memiliki kebebasan memilih, untuk
tujuan apa dana hibah yang ia berikan.

69
c. Wakaf tunai dilakuakan dengan tanpa batas
waktu dan rekeningnya harus terbuka dengan
nama yang ditentukan oleh wakif.
d. Wakaf tunai selalu menerima pendapatan
dengan tingkat (Rate) tertinggi yang
ditawarkan bank dari waktu ke waktu.
e. Kualitas wakaf tetap utuh dan hanya
keuntungannya saja yang dibelanjakan untuk
tujuan-tujuan yang telah ditentukan oleh wakif.
Bagian keuntungan yang tidak dibelanjakan
akan sangat otomatis ditambahakan pada
wakaf dan profit yang diperoleh akan
bertambah terus.
f. Wakif dapat meminta bank untuk
mempergunakan keseluruhan profit untuk
tujuan-tujuan yang telah ditentukan.

70
g. Wakif dapat memberikan wakaf tunai untuk
sekali saja, atau ia dapat juga menyamakan
akan memberikan sejumlah wakaf dengan cara
melakukan deposit pertama kalinya sebesar
(ditentukan kemudian). Deposit-deposit
berikutnya juga dapat dilakukan dengan
pecahan masing-masing atau kelipatannya.
h. Wakif juga dapat meminta kepada bank untuk
merealisasikan wakaf tunai pada jumlah
tertentu untuk dipindahkan dari rekening wakif
pada pengelola harta wakaf.
i. Setiap setoran tunai harus diberikan tanda
terima dan setelah jumlah wakaf tersebut
mencapai jumlah yang ditentukan, barulah
diterbitkan Sertifkat Wakaf Tunai.

71
j. Prinsip dan dasar-dasar peraturan syariah
tentang wakaf tunai dapat ditinjau kembali dan
dapat berubah.
Kegiatan investasi sosial yang berupa wakaf tunai
ini akan dapat mencipmakan landasan bagi
terselenggaranya pemupukan modal sosial secara
permanen dan dapat dimanfaatkan untuk membantu
terlaksannya kredit program yang akan memperkokoh
bagi terciptanya landasan moral dan sosila bagi
tericptanya kesejahteraan masyarakat. Seseorangn dapat
membeli sertifkat wakaf tuani untuk diri sendiri, orang
tua, ahli waris, suami/istri, tetangga, saudara kandung,
peningkatan standar hidup masyarakat yang berdomisili
di dserah kumuh, membantu pendidikan anak
yatim/piatu, beasiswa, pengembangan pendidikan
modern, pengembangan sekolah, madrasah, kursus,

72
akademi dan universitas, mendanai riset, membantu
padidikan peperawatan, riset penyakit tertentu dan
membangun pusat riset, mendirikan rumah sakit dan
bank daerah, membantu progaran riset, pengembangan,
dan pendidikan untuk menghormati jasa para pendahulu,
menyelesaikan masalah-masalah sosial non muslim,
membantu proyek-proyek untuk mencipmakan lapangan
kerja dalam rangka menghapus kemiskinan dan hal-hal
yang diperbolehkan syariah.
Potensi wakaf uang yang tidak memerlukan banyak
itu juga bisa dilihat dari pendapat mantan menteri agama,
Said Agil Al-Munawwar, menurutnya berdasarkan data
BPS tahun 2001 bahwa jumlah KK (kepala keluarga) di
Indonesia yang sejahtera yang pendapatannya bernilai 10
juta sampai satu milyar tersebut misalnya melakukan
wakaf uang sebesar 2,5 % atau lebih dari pendapatan itu,

73
kata petensi wakaf uang di Indonesia bisa mencapai Rp
7,5 trilyun pertahun.
Selain itu, penelitian Zaim Saidi memperlihatkan
bahwa kebiasaan memberi masyarakat Indonesia lebih
tinggi dibanding Thailand, Filipina, Amerika Serikat,
Jerman dan Prancis tetapi nilai nominalny dibawah
Thailand dan Filipina. Kendati begitu, menurutnya juga,
diperkirakan total ZIS yang bisa dibayarkan masyarakat
Indonesia pertahunnya sekitar 4-5 trilyun dan mampu
dimobilisasi baru sekitar 1 trilyun.
Asumsi potensi yang sama dikemukakan oleh
Mustafa E. Nasution, menurutnya jumlah muslim kelas
menengah diperkirakan sebesar 10 juta jiwa dengan rata-
rata penghasilan perbulan Rp 500.000 hingga 10 juta.
Jika mereka melakukan wakaf tunai anatara 5000-
100.000 perbulanya, kata diperkirakan potensi wakaf

74
tunai bisa mencapai 3 trilyun pertahunnya. Lebih dari itu,
potensi wakaf pun akan bertambah jika didayagunakan
sumber wakafnnyang berasal dari pemerintah atau negara
dan hal itu dimungkinkan berdasarkan pasal 49 UU
Agraria No. 5 Tahun 1960 yang menyebut bahwa salah
sumber wakaf adalah tanah negara.
Khusus mengenai potensi wakaf, terutama wakaf
tunai, dari perusahaan, bisa dilihat laporan penelitian
PIRAC terhadap 226 perusahaan bahwa secara umum
rata-rata jumlah sumbangan perusahaan, nasional
maupun multi nasional adalah 60 juta rupiah. Bahkan
untuk perusahaan multi nasioanal, rata-rata
sunbangannya mencapai 236 juta pertahun. Kecuali itu
berdasarkan analisis tersebut liputan media, sebagian
besar kegiatan kedermawanan perusahaan itu berada di
Jakarta. Meskipun demikian, tidak secara otomatis

75
membuat alokasi dana sumbangan di Jakarta paling
besar. Alokasi dana sumbangan perusahaan yang terbesar
justru berada di luar jawa, yaitu 38,8 milyar dan
alokasins umbangan di Jakarta hanya 23,1 milyar.
2. Logam Mulia
Emas atau perak dan juga diwakafkan untuk
kepentingan umat. Semua barang berharga tersebut bisa
saja digunakan.
3. Surat Berharga
Wakaf tunai juga bisa dilakukan dengan sirat-surat
berharga seperti surat obligasi dan lain sebagainya.
4. Kendaraan
Kendaraan yang merupakan alat transportasi juga
bisa dijadikan harta wakaf. Kendaaraan tersebut selain
bisa langsung digunakan sebagai alat transportasi untuk

76
kepentingan umum, atau nanti desewakan lalu hasil dari
penyewaan tersebut bisa digunakan untuk kepentingan
umat.
5. Hak atas Kekayaan Intelektual
Setiap hasil penemuan dapat didaftarkan untuk
menjadi milik seseorang sebagai haknya sendiri. Jadi
setiap orang yang ingin menggunakan hasil karya
tersebut harus membayar atau mendapat izin dari pemilik
hak atas kekayaan intelektual. Sebagai milik pribadi hak
atas kekayaan intelektual tersebut diwakafkan untuk
kepentinngan umat.
Sebut saja sebagai ilustrasi seseorang yang telah
menghasilkan karya dalam bidang penemuan alat
tertentu. Kalau penemuan tersebut sudah didaftarkan ke
departemen kehakiman dan diurus hak patennya, kata

77
alat tersebut menjadi haknya sendiri, setiap orang yang
mau menggunakan penemuan tersebut harus mendapat
izin darinya dengan pembayaran-pembayaran sesuai
dengan perundang-undangan yang berlaku.
Kalau orang itu ingin mewakafkan haknya kepada
kepentingan umat, hal tersbut bisa dilakukan. Dan
nantinya hak tersebut akan pindah ke tangan nadzir
wakaf untuk memberikan izin dan mengambil sewa dari
hak ats kekayaan intelektual itu.
6. Hak Sewa
Hak sewa juga bisa dijadikan harta benda wakaf.
Hak sewa tersebut tentu akan diambil hasilnya dan
dimanfaatkan sepenuhnya untuk kesejahteraan
masyarakat.

78
Dari berbagai uraian mengenai harta benda wakaaf
yang telah diuraikan diatas, nampak bahwa harta wakaf
semakin berkembang sesuai dengan perkembangan dan
tuntunan perubahan. Kalau dulu harta benda wakaf lebih
banyak berupa tanah, tetapi sekarang sudah termasuk
harta benda tunai.
Sesuai dengan perkembangan harta benda wakaf
tersebut, tentu saja diperlukan nadzir yang profesional
sehingga harta benda wakaf yang semakin berkembang
juga dapat digunakan tidak hanya untuk kepentingan-
kepentingan ibadah saja, tetapi sekaligus juga benar-
benar dirasakan menfaatnya oleh masyrakat luas,
terutama mereka-mereka yang tidak mampu dan berhak
mendapat perhatian.

80
LATAR BELAKANG TABUNG WAKAF
INDONESIA
Pembangunan sosial dan pemberdayaan ekonomi
yang dilakukan secara terus-menerus, menuntut kita
untuk mencari alternatif solusi yang dapat mendorongnya
lebih cepat. Dan alternatif solusi itu adalah mobilisasi
dan optimalisasi peran wakaf secara efektif dan
profesional.
Tumbuh dan berkembangnya lembaga-lembaga
amil zakat, terlebih setelah lahirnya undang-undang
tentang zakat, dan undang-undang tentang wakaf,
membuktikan bahwa peran dan potensi umat dalam
pembangunan sangatlah potensial. Demikian pula dengan
keberadaan lembaga wakaf.
Oleh karenanya secara pasti dibutuhkan peran
nadzir wakaf (pengelola wakaf) yang amanah dan

81
profesional sehingga penghimpunan, pengelolaan dan
pengalokasian dana wakaf menjadi optimal. Meski saat
ini, kebutuhan akan adanya nadzir wakaf masih belum
mendapatkan perhatian utama dari umat.
Berdasarkan kondisi diatas, kata Dompet Dhuafa
tergerak untuk mengambil inisiatif membentuk Institusi
Tabung Wakaf Indonesia yang berfungsi selaku
pangelola wakaf (nadzir wakaf) khususnya wakaf uang
tunai, sekaligus mengalokasikannya secara tepat dengan
profesionalitas dan amanah, tentu dengan tuntunan Al-
Qur‟an dan Hadits Rasulullah SAW, serta pertimbangan
kebutuhan umat pada umumnya.
BENTUK DAN BADAN HUKUM TABUNG
WAKAF INDONESIA
Sesuai dengan undang-undang nomor 41/2004,
tabung wakaf Indonesia (adalah nadzir wakaf) berbentuk

82
badan hukum, dan karenanya, persyaratanya yang Insya
Allah akan dipenuhi adalah :
1. Pengurus Badan Hukum Tabung Wakaf
Indonesia ini memenuhi persyaratan sebagai
Nadzir perseorangan sebagaimana dimahsud
pada pasal 9, ayat (1) Undang-Undang Wakaf
No. 41/2004, dan
2. Badan Hukum ini adalah Badan Hukum
Indonesia yang dibentuk sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku,
dan
3. Badan hukum ini bergerak dibidang sosial,
pendidikan, kemasyarakatan, dan atau
keagamaan Islam.
4. Tabung Wakaf Indonesia merupakan badan
unit atau badan otonom dari dan dengan

83
landasan Badan Hukum Dompet Dhuafa
Republika, sebagai sebuah badan hukum
yayasan yang telah kredibel dan memenuhi
persyaratan sebagai Nadzir Wakaf
sebagaimana dimahsud Undang-Undang
Wakaf tersebut.
VISI DAN MISI
1. Visi
Membangkitkan peran wakaf sebagai penegak dan
pembangkit ekonomi ummat.
2. Misi
Mendorong pertunbuhan ekonomi serta
optimalisasi peran wakaf dalam setor sosial dan ekonomi
produktif.

84
3. Tujuan
Mewujudkan sebuah lembaga Nadzir Wakaf
dengan model suatu lembaga keuangan yang dapat
melakukan kegiatan mobilisasi penghimpunan harta
benda dan dana wakaf guna memenuhi tutunan
kebutuhan masyarakat sekaligus ikut mendorong
pembangunan sosial dan pemberdayaan ekonomi.
4. Sasaran
Seluruh lapisan masyarakat yang memiliki
kemampuan berwakaf dan masyrakat yang menjadi
sasaran program pemberdayaan Tabung Wakaf
Indonesia.
5. Target
a. Tersedianya sumber daya manusia calon
pengelola Tabung Wakaf Indonesia diberbagai

85
fungsi dan tingkatan manajemen serta staf,
dengan kulifikasi profesional, amanah dan
kafa‟ah.
b. Tabung Wakaf Indonesia menjadi pilot proyek
awal bank wakaf di Indonesia.
c. Terpenuhinya kebutuhan masyarakat,
khususnya pengguna jasa lembaga keuangan
syariah dan masyarakat calon wakif lainnya
yang ingin berwakaf secara mudah, dan tepat
sasaran dengan niat wakifnya.
d. Pemberdayan dana wakaf untuk fasilitas dosial
masyarakat dan investasi pada sektor ekonomi
produktif yangbberasaskan syariat.
e. Menyalurkan benefit investasi untuk
kemaslahatan ummat.

86
6. Pemetik Manfaat
a. Pemetik manfaat lansung
i) Wakif (orang berwakaf), yaitu kemudahan
untuk melaksanakan Shodaqoh Jariyah
Wakaf.
ii) Ma‟uquf alaih (masyarakat pemerima
wakaf), yaitu pemanfaatan dana wakaf
untuk meningkatkan daya dan kualitas
hidup, khususnya bagi masyarakat kecil
(dhuafa).
b. Pemetik manfaat tidak langsung
Adalah mitra usaha Nadzir Wakaf yang
melakukan kerja sama dengan Nadzir Wakaf
melalui Tabung Wakaf Indonesia.

87
7. Kegiatan Operasional
Kegiatan utama Tabung Wakaf Indonesia adalah
menghimpun harta benda wakaf baik berupa benda tidak
bergerak maupun benda bergerak dan melakukan
pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang
telah dihimpunnya untuk kepentingan ummat.
a. Penghimpunan harta benda wakaf,
Kegiatan ini dilakukan oleh tabung wakaf
indonesia dari para wakif yang
mempercayakan harta bendanya untuk
diwakafkan dengan menunjuk tabung wakaf
indonesia selaku nadzirnya. Harta benda yang
dimahsud adalah sebagai berikut :
i) Harta benda wakaf berupa barang tidak
bergerak, meliputi :

88
1) Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang
berlaku baik yang sudah maupun
yangbbelum terdaftar.
2) Bangunan atau bagian bangunan yang
berdiri diatas sebagaimana dimahsud
pada angka 1.
3) Tanaman dan benda lain yang berkaitan
dengan tanah
4) Haka tas satuan rumah susun sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
5) Benda tidak bergerak lain sesuai dengan
ketentuan syariah dan peraturan
perundang-undanagn yang berlaku.

89
b. Harta benda wakaf berupa benda bergerak,
meliputi :
i) Uang
ii) Logam mulia
iii) Surat berharga
iv) Kendaraan
v) Hak atas kekayaan intelektual
vi) Hak sewa, dan
vii)Benda bergerak lain sesuai dengan
ketentuan syariah dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Khusus untuk wakaf uang tunai, Tabung Wakaf
Indonesia akan melakukan kegiatan penghimpunan yang
dapat bekerja sama dengan lembaga-lembaga keuangan
syariah lainnya baik langsung maupun tidak kedalam
kegiatan operasional lembaga keuangan/perbankan

90
syariah dengan mengeluarkan produk bersama antara
Tabung Wakaf Indinesia dan lembaga
keuangan/perbankan syariah tertentu dalam bentuk
simpanan dana wakaf masyarakat pada
lembaga/perbankan syariah tersebut. Misalnya, produk
wakaf investasi Reksa Dana Syariah Dompet Dhuafa
BTS Syariah, Baitul Mal Wa Tanwil, dan lain-lain.
8. Pengelolaan dan Pengembangan Harta
Benda Wakaf
Dalam melaksanakan kewajibannya selaku nadzir,
Tabung Wakaf Indonesia harus melakukan pengelolaan
dan pengembangan atas harta benda wakaf yang
dihimpunya sesuai dengan tujuan,fungsi, dan
peruntukannya dengan prinsip-prinsip syariah Islam,
dimana pengelolaannya dilakukan berdasarkan dua
pendekatan, yaitu:

91
a. Pendekatan produktif,
Yaitu Tabung Wakaf Indonesia akan
mengelola harta wakaf untun hal-hal yang
sifatnya produktif dan menghasilkan
keuntungan. Lalu keuntungan ini akan
dimanfaatkan untuk kemaslahatan masyrakat
banyak dengan tetap mempertahankan nilai
pokok dari harta wakaf yang bersangkutan.
Contoh : Tabung Wakaf Indonesia
mengalokasikan dana wakafnya untuk
investasi pendirian rumah sakit yang
komersial. Dari hasil rumah sakit tersebut,
keuntungannya dapat digunakan untuk
membiayai rumah sakit yang gratis.
b. Pendekatan non produktif,

92
Yaitu Tabung Wakaf Indonesia akan
mengelola harta wakaf untuk hal-hal yang
sifatnya tidak menghasilkan keuntungan (non
produktif). Manfaaat yang ditimbulkan dari
harta benda wakaf yang bersangkutan adalah
karena nilai manfaat yang dapat dirasakan oleh
masyarakat sebagai pemetik manfaat wakaf.
Contoh: Tabung Wakaf Indonesia
mengalokasikan dana wakafnya untuk
investasi pendirian sebuah rumah sakit Cuma-
Cuma alias gratis, ini berarti tidak ada
pemasukan sama sekali dan demikian biaya
operasionalnya rumah sakit Cuma-Cuma
tersebut harus dicairkan dari sumber lainnya.

93
9. Operasional Lain
Tabung Wakaf Indonesia dapat melakukan kerja
sama sinergi dengan pihak lain atau investor dengan atau
tanpa kompensasi bagi hasil atas suatu keuntungan wakaf
uang yang diinvestasikan pada suatu proyek tetentu
dengan tetap memperhatikan dan berpegang pada nilai-
nilai dan prinsip-prinsip syariahnya.
PROSPEKTIF MIKRO
1. Potensi pasar
Wakaf khususnya wakaf uang tunai, merupakan
sesuatu yang belum memasyarakat, sehungga diperlukan
upaya dan langka-langka sosialisasi, promosi, dan
mengkomunikasikan setiap program wakaf, baik
penghimpunan maupun alokasi program wakafnya secara
terus-menerus.

94
Dengan mendasarkan pada aspek moral dan
emosional dalam menganalisis kekuatan dan potensi
pasarnya, kata ditetapkan beberapa unsur atau komponen
sebagai dasar pertimbangan sebagai berikut :
a. Moral dan Emosional Masyarakat,
Memprediksi potensi pasar dengan pendekatan
moral atau emosional bukanlah pekerjaan
mudah, Karena akan mengesampingkan hal-
hal yang sifatnya rasional. Meskipun demikian,
melalui pendekatan yang berbeda dengan
lembaga keuangan syariah, dimana Tabung
Wakaf Indonesia yang lebih berbasis pada
akad muamalat, masih memiliki “potential
market” tersendiri yang dapat diharapkan,
walaupum “social empowerment

95
approach”nya lebih dominan sebagaimana
zakat dan infaq.
Didukung lokasi kantor yang strategis di
Jakarta, sekaligus sebagai salah satu kota
sasaran utama dengan segudang segudang
potensi yang dimilikinya, Kata sesungguhnya
tabung wakaf Indonesia memiliki prospek dan
potensi yang besar.
b. Kredibilitas Dompet Dhuafa,
Dompet Dhuafa sebagai lembaga sosial
keagamaaan pertama di Indonesia dengan
berbagai program pemberdayaan yang telah,
sedang dan akan di lakukannya, telah memiliki
database donatur (muzakki dan, atau wakif)
yang siap untuk melakukan jalinan kerja
sinergis memberdayakan potensi ummat.

96
c. Kekuatan Prorgam Wakaf
Berdasarkan pengalaman Dompet Dhuafa
dalam kegiatan-kegiatan program
pemberdayaan. Maka Tabung Wakaf Indonesia
dalam merealisasikan programnya akan
menggunkan pendekatan yang bersifat “by
project” yang dilakukan di daerah-daerah
secara insidentil yang dapat dirasakan oleh
masyarakat dimana proyek bersangkutan
dilaksanakan.
2. Aspek Organisasi Dan Manajemen
Aspek organisasi didesain dengan memperhatiakn
dan sesuai dengan visi dan misi Tabung Wakaf Indonesia
yang berorientasi pada kepentingan dan kemaslahatan
masyarakat umum (lihat susunan Organisasi Tabung

97
Wakaf Indonesia). Kekuatan Tabung Wakaf Indonesia
dari segi organisasi dan manajemen, diharapkan muncul
dari kualitas personil dan sistem serta manajemen yang
amanah dan profesional dengan kriteria dan dimensi yang
dibutuhkan sesuai dengan kompetensinya.
3. Aspek Operasional Tabung Wakaf
Indonesia
Kegiatan Tabung Wakaf Indonesia senantiasa
memperhatikan dan menggunakan kaidah-kaidah fiqih
sesuai syariah Islam, dan haruslah sudah memperoleh
rekomendasi fatwa dari Dewan Syariah. Prinsip dasar
oprasional dimahsud adalah:
a. Seluruh harta benda wakaf, termasuk wakaf
uang tunainya harus diterima sebagai
sungangan dari wakif dengan status wakaf

98
sesuai dengan syariah, dengan Tabung Wakaf
Indonesia pengelolaannya atas nama wakif.
b. Wakaf dilakukan dengan tanpa batas waktu,
dan rekeningnya harus terbuka dengan nama
yang ditentukan oleh wakif.
c. Wakif mempunyai kebebasan memilih tujuan-
tujuan sebagainama tercantum dalam program
yang ditawarkan Tabung Wakaf Indonesia
yang diperkennkan oleh Syariah.
d. Wakaf tunai selalu menerima pendapatan
dengan tingkat keuntungan tertinggi yang
ditawarkan.
e. Jumlah harta wakaf tetap utuh dan hanya
keuntungannya saja yang akan dibelanjakan
untuk tujuan-tujuan yang telah ditatapkan oleh
wakif. Bagian keuntungan yang tidak

99
dibelanjakan akan secara otomatis
ditambahkan pada wakaf dan profit yang
diperoleh akan bertambah terus.
f. Wakif dapat meminta Tabung Wakaf
Indonesia mempergunakan keseluruhan
kauntungannya untuk tujuan-tujuan yang telah
ditentukan.
g. Wakif dapat memberikan wakaf uang untuk
sekali saja, atau ia dapat juga menyamaka akan
memberikan sejumlah wakaf dengan cara
melakukan deposit atau setoran baik untuk
pertama kalinya, dan/atau selanjutnya dalam
jumlah yang disepakati oleh wakif.
h. Wakif dapat juga meminta kepada Tabung
Wakaf Indonesia untuk mereliasasikan wakaf
tunai pada jumlah tertentu untuk dipindahkan

100
dari rekening wakif di bank lain pada Tabung
Wakaf Indonesia.
i. Atas setiap setoran wakaf tunai harus diberikan
tanda terima dan setelah jumlah wakaf tersebut
mencapai jumlah yan ditentukan, barulah
diterbitkan sertifikat.
4. Aspek Sosial Keagamaan Dan
Pemberdayaan
Berdasarkan uraian diatas, khususnya dari aspek
kegiatan opersionalnya, kata kehadiran Tabung Wakaf
Indonesia dapat lebih mendorong program-program
sosial keagamaan dan pemberdayaan masyarakat dalam
berbagai bidang.
Secara kuantitatif, sesuai dengan adanya proyek-
proyek dilaksanakan menunjukkan peran Tabung Wakaf
Indonesia, sehingga memberikan dampak sosial dan

101
pemberdayaan yang cukup strategis sebagai salah satu
pilar pembangunan sosial dan ekonomi bangsa.
Kondisi ini akan dapat terus meningkat dan
berkembang seiring dengan peningkatan dan
pengembangan serta peran Tabung Wakaf Indonesia
sebagai Nadzir Wakaf Nasional yang mampu memikul
beban dan amanah serta tanggung jawab sebagaimana
diamanatkan oleh para wakifnya.
Bagi wakif, dengan mempercayakan Tabung
Wakaf Indonesia sebagi nadzirnya, sekaligus ia
mendapatkan 4 (empat) investasi berupa :
a. Kemanfaatan bagi kesejahteraan pribadi
b. Kemanfaatan bagi kesejahteraan keluarga
(dunia dan akhirat)
c. Pembangunan sosial

102
d. Membangun masyarakat sejahtera, jaminan
sosial bagi si miskin dan jaminan kamanan
sosila bagi si kaya.
PROFIL WAKAF: PESANTREN
RUDHATUL HASANAH BANDUNG
Sejarah Singkat Berdirinya
Pada tanggal 18 Oktober 1982 bertepatan dengan 1
Muharram 1403 diadakan pengajian pertama di rumah
Ust. Usman Husni di dalam Komplek Pesantren yang
dihadiri oleh anggota pengajian dari bapak-bapak dan
ibu-ibu anggota tafsir beserta seluruh anak-anak yang
menjadi santri Pesantren. Disaat itu diikrarkanlah
berdirinya Pesantren Ar-Raudhatul Hasanah, dengan
jumlah santri sebanyak 16 orang (Assabiqul Awwalun).
Adapun para pendiri pesantren Ar-Raudhatul
Hasanah : H. Hasan Tarigan (Alm), H.M. Arsyad Tarigan

103
(Alm). Drs. Usman Husni, Dr.H.M. Mochtar Tarigan
(Alm), H. Abdul Muthalib Sembiring, S.H.,Drs.
H.M.Ardyan Tarigan. Drs. H.M. Ilyas Tarigan, H.
Goman Rusydi Pinem, Ir. H. Musa Sembiring (Alm), Dr.
H. Hilaluddin Sembiring, H. Panji Bahrun Tarigan
(Alm), Prof. Dr. Mundiyah Mochtar, Dr. H. Ja‟far
Tarigan, Ir. H. Sehat Keloko, H. Raja Syaf Tarigan, Dr.
H. M. Nurdin Ginting, Dr. H.Benyamin Tarigan dan Drs.
H. Syaad Sfifuddin Sembiring, M.Ec.
Meskipun dalam jumlah santri/wati yang masih
terbatas dan belum ada yang menetap di pesantren namun
kegiatan belajar mengajar terus meningkat. Karena
sarana belum cukup kata santri/wati menetap (mukim) di
rumah keluarga Paya Bandung.

104
Badan Wakaf
Setelah diikrarkan berdirinya pesantren pada tahun
1982, kegiatan dakwa ke tanah karo setiap minggu dan
pendirian sujumlah masjid tetap dijalankan dengan baik.
Dengan bantuan finansial dari Atase Agama Saudi
Arabia, Lembaga Wakaf Pesantren Ar-Raudhatul
Hasanah telah membangaun sejumlah Masjid di Desa
Junar, Mbetong, Gunung Lau Kapor, Kidupen, Kuta
Bangun, Kuta Mbelin, Mbal-Mbal Petarum, Lau
Penghulu dan Kampung Merdeka, sehingga Pesantren
Ar-Raudhatul Hasanah semakin cepat dikenal orang.
Dengan demikian banyak orang tua yang
memasukkan putra-putrinya ke Pesantren. Tenaga
pengajar terus bertambah seiring dengan meningkatnya
jumlah santri. Peran Ust. Usman Husni cukup besar
dalam upaya mendapatkan bentuan tenaga guru dari

105
Alumni Pondok Pesantren Gontor, sehingga masalah
guru tudak pernah menjadi kendala yang berarti.
Berhubung banyaknya permasalahan yang terus
berkembang di Pesantren Ar-Raudhatul Hasanah dan
untuk mengantisipasi perkembangan zaman, kata H.A.
Muthalib Sembiring,S.H Diberi tugas untuk membuat
suatu konsep badan hukum pesantren. Pada akhirnya,
disepakati nama dan bentuk badan hukum pesantren ini
dengan nama Badan Wakaf Pesantren Ar-Raudhatul
Hasanah yang disktekan pada tahun 1986 dengan Notaris
Djaidir,S.H. No. 29.
Badan Wakaf Pesantren Raudhatul Hasanah tentu
mempunyai visi, misi dan program kerja. Program kerja
yang telah terlaksana adalah bidang pendidikan yaitu
dengan mendirikan Pesantren Ar-Raudhatul Hasanah.
Dalam bidang dakwa terus dikembangkan dengan

106
melakukan kegiata dakwa ke tanah Karo, Deli Serdang,
Dairi dan Langkat di Sumatera Utara.
Visa dan Misi Badan Wakaf Raudhatul
Hasanah
Visi Badan Wakaf
Meningkatkan aqidah dan mengharapkan Roddha
Allah SWT segala aspek kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara serta berkemampuan
memelihara dan menyuburkan khasanah wakaf
berlandaskan Al-Qur‟an dan Sunnah dalam Jama‟ah Ahli
Sunnah Wal Jama‟ah.
Misi Badan Wakaf
Membina sumber daya insani muslim yang
beristiqamah guna mencapai derajat muttaqin dengan
belajar yang berstruktur dan yang tidak berstruktur.

107
Meningkatkan gerakan infaq, zakat dan sedekah sebagai
modal meningkamakan khasanah wakaf serta sumber
daya insani muslim tersebut.
Program-Program
Guna mencapai cita-cita yang digambarkan
didalam visi dan misi diatas, perlu direncanakan program
yang akan dilaksanakan secara berkesinambungan yakni
program jangka pendek, jangka menengah dan jangka
panjang.
1. Program Jangka Pendek
a. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas
keberadaa dan mekanisme kerja badan
wakaf.
b. Meningkatkan kegiatan gerakan amal
saleh dalam berinfaq,zakat dan sedekah.

108
c. Menyiapkan dan mengumpulkan dana
dan pemikiran guna mendirikan
lembega-lembaga lain dinataranya :
Perguruan Tinggi Islam, Lembaga
Dakwa, Lembaga Pelatihan, Lembaga
Majelis Taklim dan Lembaga Ekonomi.
d. Membebani dan meningkatkan
efisiensi/efektifitas manajemen
Organisasi Pesentren Ar-Rudhatul
Hasanah.
e. Meningkatkan pembangunan sarana dan
prasarana Pesantren Ar-Rudhaatul
Hasanah.
f. Meningkatkan kesejahteraan para
pendidik dan santri/wati

109
g. Menertibkan personil serta administrasi
badan wakaf dan benda wakaf.
h. Meningkatkan dan menjalin hubungan
dalam dan luar negeri.
2. Program Jangka Menengah
a. Membentuk lembaga-lembaga yang
dibutuhkan
b. Meningkatkan kegiatan gerakan amal
seleh dalam berinfak, zakat dan sedekah.
c. Mengusahakan berdirinya pesanatren
unggulan
d. Membentuk dan mendirikan Perguruan
Tinggi yang dapat menghasilkan
sarjana/cendikiawan muslim yang
muttaqin.

110
e. Mengusahakan penampungan tempat
pengabdian alumni pesantren Ar-
Raudhatul Hasanah dan Perguruan
Tinggi lainnya.
3. Program Jangka Panjang
a. Mengusahakan pemekaran pembentukan
lembaga-lembaga
b. Meningkatkan kegiatan amal saleh dalam
berinfak, zakat dan sedekah.
c. Meningkatkan sistem administrasi dan
cara kerja berdasarkan kebutuhan.
d. Mengembangkan dan memekarkan
Perguruan Tinggi Ar-Raudhatul
Hasanah.

111
Visi dan Misi Pesantren
a. Visi Pesantren
i) Semata-mata untuk Ibadah kepada Allah
SWT dan mengharap Ridhonya (tercermin
dalam sikap tawadhu, tunduk dan patuh
kepada Allah SWT, tanpa reserve).
ii) Mengimplementasikan fungsi khalifah
Allah di muka bumi (tercermin dalam
sikap proaktif, inovatif dan kratif).
b. Misi Pesantren
i) Misi umum
Mempersiapkan individu-individu yang
unggul dan berkualitas menuju
terbentuknya Khairul Ummah (ummat
terbaik) yang dikeluarkan untuk menusia.
ii) Misi khusus

112
Mempersiapkan keder-kader ulama dan
pemimpin ummat (Mundrizul Qoum) yang
muttafaqih fid dien bain sebagai
ilmuan/akademis maupun sebagai praktisi,
yang mau dan mampu untuk
melaksanakan : Dakwa Hal Khair, „Amar
Ma‟ruf Nahi Munkar Dan Indzarul Qoum.
Panca Jangka / Program Pesantren
Kerangaka program pesantren Ar-Raudhatul
Hasanah secara garis besarnya terangkum dalam panca
jangka program.
a. Pendidikan dan Pengajaran,
Yang dimaksud adalah uasaha pesantren secara
simultan dan berkesinambuanngan denga
penuh perhatian dan memusatkan sagala

113
kekuatan menuju kearah kesempurnaan
program pendidikan dan pengajaran.
b. Pembentukan Kader,
Demi kelangsungan Pesantren Ar-Raudhatul
Hasanah diupayakan regenerasi dan
pembentukan kader praktis pragmatis maupun
kader strategis idealis yang akan melanjutkan
estafet perjuangan didalamnya serta
memperjuangkan visi dan misinya, saat ini
pembentukan kader pesantren terbagi dalam
tiga kategori; kader mula, kader madya dan
kader pasca.
c. Pengembangan sumber daya manusia (SDM).
d. Pengembangan gedung dan sarana pendidikan.
e. Pembentukan Khizanatullah (Peluasan Wakaf
dan Penggalian Sumber Dana).

114
Karakteristik Pesantren Raudhatul Hasanah
Masing-masing institusi/lembaga pendidikan
apapun bentuk dan statusnya pasti mempunyai ciri khas,
karakteriatik dan keunggulan, sehingga menjadikannya
berbeda daari lembaga sejeninsnya. Adapun ciri khas dan
keunggulan Pesantren Ar-Raudhatul Hasanah yang
palling menonjol adalah kepemimpinan kolektif yang
dilandasi oleh panca jiwa pesantren: keikhlasan,
kedermawanan, berdikari, Ukhuwwa Islamiyah dan
kebebasan.
Panca jiwa tersebut menjadi spirit segala aktifitas,
perjuangan, dan pengeorbanan di pesantren yang
dilakuakan oleh seluruh komponen personelnya yang
terlibat langsung didalam pesantren, mulai dari Badan
Wakaf, Pimpinan, Mejelis Guru, Dewan Guru, seluruh
pengurus dan seluruh santri/wati.

115
Disamping itu, status pesantren bukan terbentuk
yayasan yang dimiliki oleh perorangan atau kelompok
orang, namun sebagai wkaf yang berbadan hukkum.
Sehingga milik seluruh ummat Islam. Tanggung jawab
kesempurnaan dan kebaikan pesantren dan hanya ada
pada pengurus dan pengelolannya, namun seluruh ummat
iket memikul tanggung jawab dalam membesarkan,
melestarikan dan memejukannya.
Organisasi Pesantren Raudhatul Haasanah
Pengurus Pesantren Tarbiyah Islamiyah
Ar-Raudhatul Hasanah, Medan, Sumatera Utara
berlandaskan Surat Keputusan Badan Wakaf Pesantren
Ar-Raudhatul Hasanah No. 02 Tahun 1999. Surat
Keputusan Pimpinan Pesantren Ar-Raudhatul Hasanah

116
No. 06 Tahun 1988 dan Anggaran Rumah Tangga
Pesantren Tarbiyah Islamiyah Ar-Raudhatul Hasanah.
1. Pengurus Pesantren,
Pimpinan Drs.H.M. Ardiyan Tarigan
Wakil Pimpinan
Bidang Pendidikan Drs.H.M. Ilyas Tarigan
Bidang Keuangan Drs.M. Amin Tarigan. Ak
Direktur Drs. Kaghfur Abdul Halim
Wakil Direktur
Drs. Syahid Marqum
Drs. Basrom Sudarmanto
Drs. Maghfur Abdul Halim
Drs. Rasyidin Bina
Majelis guru
Drs. Junaidi
Sultoni Trikusuma, S. Ag
Drs Sujiat Zubaidi Saleh

117
Drs. Rifat Husnul Ma‟afi
Sekretaris
Carles Ginting, B.Hsc
Widya Hayati Husnah
Koordinator Drs. Rifat Husnul Ma‟afi
Bidang Pendidikan Drs. Basron Sudarmanto
Bidang Pengasuhan Drs. Junaidi
Bidang Kesejahteraan
Drs. Rasyidin Bina
Sultoni Trikusuma, S.Ag
Bidang Litbang Drs. Sujiat Zubaidi Saleh
2. Struktur Organisasi Pesantren
Struktur Organisasi
Pesantren Ar-Raudhatul Hasanah
Badan Wakaf

118
3. Saran dan fasilitas
Untuk kegiatan pendidikan, Pesantren
Ar-Raudhatul Hasanah menggunakan beberapa fasilitas
pendidikan:
a. Masjid dua tingkat
b. Asrama
c. Aula/Ruang Serba Guna
d. Poliklinik dilengkapi dengan Poli Gigi
e. Ruang Belajar
f. Laboratorium Fisika, Kimia, Biologi
g. Laboratorium Komputer
h. Perpustakaan
i. Kantor Pimpinan
j. Kantor Pusat Administrasi
k. Kantor Tata Usaha
l. Kantor Badan Wakaf

119
m. Guest House
n. Dapur dan Ruang Makan
o. Kantin Santri dan Cafe Tamu
p. Kamar Mandi
q. Toko Pelajar
r. Lapangan Bola Kaki
s. Lapangan Basket
t. Lapangan Badminton
u. Lapangan Tenis meja
v. Lapangan Takraw
w. Lapangan Voli
x. Taman Hasanah
y. Internet Centre (Raudhah Net)
z. Telepon Umum Cepat dan Praktis

122
BENTUK PENGELOLAAN WAKAF
(AMAL JARIYAH)
Benda wakaf yang diharapkan dapat memberikan
manfaat guna menopang kebajikan bersifat materi, juga
diharapkan kekal secara zat dan tidak berkurang fisiknya,
bahkan dimungkinkan bertambah. Prinsip wakaf yang
berupaya mengekaklkan bentuk fisik suatu benda, dapat
dipahami dengan pemahaman mendalam bahwa
perawatannya membutuhkan tangan amanah yang
profesional.
Amanah dan profesional adalah kelayakan
komilatif yang tidak bisa dipisahkan untuk mengemban
wakaf sebagai benda yang dapat menjamin ekonomi
ummat. Wakaf merupakan bahagian sedekah yang
diperintahkan Allah dan terkadang diistilahkan dengan
kata ifaq atau yang semakna.

123
Untuk mengelola benda wakaf yang diharapkan
mendatangkan kemanfaatan materi (finansial), ada
beberapa alternatif penawara konsep tentang bentuk dan
tehnisnya. Dan seperti dimaklumi bersama, wakaf harus
terus dijaga keutuhan fisik bendanya dan atau nilai benda
tersebut bila dirupakan uang. Yang jelas apapun benda
wakaf itu berwujud, maka wujud itu tuntut untuk tetap
dipertahankan eksistensi lainnya.
Menurut Ulama Hanabilah pergantian fungsi wakaf
bukanlah masalah, yang penting adalah bagaimana upaya
mensiasati pengembangan nilai manfaat berlebih.
Pandangan ini, secara gambkang menekankan aspek
produktif benda-benda wakaf.
Pandangan kelompok hanabilah lebih berpihak
pada tehnik pengembangan progresif dan tidak
mempersoalkan jenis benda wakaf, bahkan bisa saja

124
benda wakaf ditukar kepada bentuk lain yang memiliki
nilai manfaat lebih banyak. Untuk itu, ada baiknya secara
tehnis diuraikan bentuk pengelolaan wakaf yang bernilai
produktif agar dapat dijadikan kerangka acuan (frame
work) sebagaimana yang akan dijelaskan berikut ini.
TANAH WAKAF DIBANGUN TOKO
Tanah-tanah yang berstatus wakaf khususnya
Indonesia, menurut data yang ada di departemen agama
sampai Mei 2004 berjumlah 403.845 lokasi dengan luas:
1.556.672.406 m². Adapun jumlah tanah wakaf ini
dihubungkan dengan negara yang saat ini sedang
mengalami berbagai krisis ekonomi, sebenarnya wakaf
merupakan salah satu lembaga Islam yang sangat
potensial untuk lebih dikembangkan guna membantu
masyarakat kurang mampu.

125
Kenyataan di negera kita dari jumlah tanah wakaf
yang besar itu ternyata belum bisa memberikan
kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan umat. Hal ini
disebabkan karena pengelolaan tanah wakaf di negara
kita yang belum maksimal. Selain pengelolaannya belum
maksimal, peruntukan tanah wakaf di Indonesia juga
masih sangat tradisional. Sebagian besar tanah wakaf
dimanfaatkan untuk sarana ibadah dan sarana sosial.
Saat ini pemerintah Indonesia melalui Departemen
Agama sedang berusaha terus menerus menggali potensi
tanah wakaf secara maksimal, dengan menjalankan
program-program untuk mengakselerasi pemanfaatan
tanah wakaf secara maksimal, dengan menjalankan
pemanfaatan tanah wakaf secara produktif.
Program-program yang dijalankan oleh pemerintah
tersebut dikamakan masih dalam tahap awal (merintis).

126
Artinya tidak seperti di negara-negara lain yang telah
memberikan perhatiannya terhadap wakaf sejak puluhan
tahun yang lalu. Di Indonesia derektorat pengembangan
Zakat dan wakaf baru terbentuk tahun 2001.
Pada tahap awal ini pemerintah harus
mencanangkan suatu program yang bisa dijadikan dasar
acuan atau contoh nyata (model) peneglolaan wakaf yang
produktif, profesional dan amanah yang diharapkan
dimasa mendatang.
Dalam melaksanakan program tersebut, pemerintah
tentunya menfokuskan pada tanah wakaf yang belum
dimanfaatkan dan bukan merubah pemenfaatan tanah
wakaf yang telah ada. Pemanfaatan tanah wakaf yang
masih kosong ini sekaligus bisa memaksimalkan potensi
tanah wakaf.

127
Tanah wakaf yang belum dimanfaatkan dijadikan
perioritas, karena tanah wakaf ini masih diprogramkan
menjadi beberapa alternatif bentuk usaha produktif yang
sesuai dengan kondisi lingkungan dimana tanah wakaf
berada, sehingga pemanfaatan tanah wakaf bisa lebih
merata diseluruh Indinesia dan mengurangi jumlah tanah
wakaf yang tidak dikelola.berikut ini beberapa bentuk
kongrit usaha produktif :
1. Bangunan Pertokoan Khusus
Yang dimahsud bangunan pertokoan khusus adalah
sebuah bangunan atau beberapa bengunan toko yang
didirikan di areal tanah wakaf dengan ukuran fleksibel
sesuai kebutuhan, dan dipersiapkan untuk melayani
kebutuhan komunitas tertentu dan barang-barang
tertentu.

128
Pertokoan khusus tersebut bisa terletak di wilayah
khusus seperti toko khusus elektronik tertentu misalnya
televisi, tape,radio, sound system dan semacamnya, atau
khusus peralatan olah raga, pakaian
(dewasa,remaja,anak-anak) dan lain-lain.
Untuk pengurusan pertokoan secara profesional
diperlukan keahlian dan wawasan progresif naluri bisnis
memadai. Di sini,seorang nadzir dituntut memiliki
kemampuan mumpuni, sehingga perjalanan usaha
produktif berjalan lancar. Agar memudahkan bagi para
nadzir mengambil langkah-langkah strategis, perlu
dibedakan beberapa hal menyangkut tanah wakaf, yaitu :
a. Tanah Wakaf Pesantren;
b. Tanah Wakaf Non Pesantren;
i) Tanah Wakaf Pemakaman
ii) Tanah Wakaf Sarana Pendidikan

129
iii) Tanah Wakaf Sarana Ibadah;
 Masjid
 Mushalla
 Majelis Ta‟lim
iv) Tanah Wakaf Warana Umum;
 Lapangan Olah Raga
 WC Umum, dan lain-lain.
Tanah Wakaf Pesantren
Pesantren yang berjumlah ± 12.783 buah dan
tercatat di Departemen Agama dengan jumlah santri lebih
kurang 1.974.626 dikelompokkan menjadi model yang
memiliki karakteristik yang berbeda-beda seperti
kategorisasi berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI
No. 3 Tahun 1979, yaitu:

130
1. Pondok pesantren tipe A, yakni model
pesantren, dimana para santri belajar dan
bertempat tinggal bersama dengan guru (kyai).
Kurikulumnya diserahkan pada kyai
sepenuhnya. Cara memeberi pelajaran bersifat
individual, dengan tanpa menyelenggarakan
madrasah atau belajar.
2. Pondok pesantren tipe B, yaitu pondok
pesantren yang memiliki madrasah dan
mempunyai kurikulum. Pengajaran dari kyai
dilakukan dengan metode “stadium general”
dan bertempat di madrasah. Kyai memberikan
palajaran secara umum kepada para sntri sesuai
dengan waktu yang telah ditentukan. Para
santri tinggal dilingkungan itu untuk mengikuti
pelajaran-pelajaran dari kyai disamping

131
mendapat ilmu pengetahuan umum
dimadrasah.
3. Pondok pesantren tipe C, yaitu yang fungsi
utamanya hanya sebagai tempat tinggal atau
asrama. Santri-santrinya belajar di madrasah
dan sekolah-sekolah umum. Fungsi kyai hanya
sebagai pengawas, pembina dan pengajar
agama.
4. Pondok pesantren tipe D, adalah pondok
pesantren yang menyelenggarakan sistem
pondok sekaligus sistem sekolah atau
madrasah.
Dari keempat tipe pesantren diatas, masing-masing
diharapkan eksis dan terus tetap berlangsung sehingga
menjadi model yang mungkin satu dengan lainnya
dimodifikasi dan dikembangkan. Pengembangan setiap

132
tipe memerlukan dukungan kuat agar dapat berlangsung,
terutama dari sisi ekonomi. Kekuatan ekonomi tentu
terkait dengan sumber-sumber yang menghasilkan, antara
lain bentuk-bentuk usaha yang memiliki dan atau bentuk
kerja sama.
Sumber pokok sebagai model sebuah pesantren
adalah tanah yang berstatus wakaf. Dikamakan sumber
pokok, karrena tanah yang berstatus wakaf berarti
bersifat kekal secara fisik dan otomatis dapat menjamin
keberlangsungan eksistensi pesantren.tanah wakaf
pesantren dapat disesain dengan cara profesional melalui
sebuah usaha produktif yaitu pendirian pertokoan.
Bangunan pertokoan disesuaikan dengan kebutuhan
pesantren secara khusus, dan masyarakat sekitar pada
umumnya.

133
Sebuah pesantren yang terletak di daerah-daerah
pedesaan berbeda dari daerah perkotaan, dan itupun
masih diperlukan pemilahan lagi dengan
mengelompokkan jenis pedesaan dan juga jenis
perkotaan. Pengelompokan ini semata-mata upaya
kondusif bagi bentuk usaha pertokoan yang hendak
didirikan sebagai salah satu sumber penggalian dana dan
bernilai produktif. Untuk itu, jenis pedesaan dapat dibagi
kepada :
a. Pedasaan pertanian bersungai
b. Pedesaan pertanian berbukit
c. Pedasaan pertanian bepantai
d. Pedasaan nelayan :
e. Tambak
f. Empang
g. Danau

134
Selanjutnya jenis perkotaan pun juga dapat dibagi
kepada :
a. Perkotaan perdagangan
b. Perkotaan perkantoran
c. Perkotaan perdagangan dan perkantoran
Pedesaan Pertanian Bersungai
Pesantren yang terletak di wilayah pedesaan
bersungai memungkinkan membuka usaha dengan
mendirikan toko khusus, yaitu pelayanan dan penyidaan
barang-barang kebutuhan masyrakat setempat. Misalnya
mesin penyedot air, tambang dan sejenisnya yang
diperkirakan sangat urgen bagi masyarakat setempat.
Demikian juga halnya pesantren-pesantren yang
terletak didaerah pedesaa berbukit,bergunung dan
berpantai. Selanjutnya bagi pesantren yang terletak di

135
wilayah pantai dan matoritas penduduknya berprofesi
nelayan, seyogyanya membuka usaha dengan mendirikan
bangunan toko khusus menyediakan kebutuhan
masyarakat setempat yang benar-benar urgen bagi
mereka. Misalnya jaring, kail,tambang dan sejenisnya.
2. Bangunan Pertokoan Umum
Sebagaimana definisi pertokoan khusus, pertokoan
umum adalah bangunan pertokoan atau beberapa
bangunan toko yang didirikan diatas tanah wakaf dengan
ukuran fleksibel sesuai kebutuhan, dan dipersiapkan
melayani kebutuhan komunitas umum dengan barang-
barang beragam.
Untuk mendirika pertokoan umum yang dibangun
diatas tanah wakaf selain toko khusus mutlak diadakan.
Sebab, kebutuhan mendasak bagi para santri dalam

136
sebuah pesantren apapun tipenya, harus dipersiapkan dan
diupayakan sebagai sebuah usaha (pada umumnya) dan
toko adalah sebagai salah satu sumber penggalian dana
yang akurat. Hukum bisnis menyepakati bahwa
perniagaan melalui pertokoan yang diurus profesional
dipastikan beruntung. Misalnya, koperasi pelajar Pondok
Medern Gontor Ponorogo (toko umum), setiap tahun
berlaba tidak kurang dari Rp 100 juta. Dan usaha yang
termasuk dalam kategori toko di Pondok Modern Gontor
tidak hanya berasal dari koperasi pelajar yang berada
didalam kampus, tetapi jenis serupa yang juga berada
dilokasi yang sam pun demikian. Di Pesantren Gontor
juga ada kantin pelajar, warung lauk pauk, dapur umum
dan sebagainya. Semua jenis usaha tersebut
berpenghasilan hampir setara, sehingga penghasilan yang
diperolehnya mencapai ratusan juta rupiah bahkan lebih.

137
Walhasil Pondok Pesantren Gontor tetap eksis
secara ekonomi dan menjamian santri tidak terbebani
keuangan seta dapat dijadikan bahan percontohan bagi
pesantren lain dalam hal pengembangan.
Kata “Profesional” dalam konteks “Kegontoran”
adalah amanah hakiki dan bukan hanya slogan yang
berarti pesan kosong. Hal yang mengagumkan dari
“Amanah Hakiki” adalah pengelola jenis-jenis usaha dari
Pondok Modern Gontor terdiri dari santri-santri yang
berusia belasan tahun (kelas V dan kelas VI KMI).
Para santri yang diamanahkan atas mereka
pengelolaan koperasi pelajar, kantin, warung lauk pauk,
laundry, dapur umum dan semacamnya masih tetap terus
berjalan kewajiban belajar tanpa dispensasi apapun dan
tidak dibedakan dari lainnya. Mereka melakukan
pembelajaran sendiri melalui sistem kaderisasi dari

138
pendahulunya secara periodik. Pengembalain barangpun
tidak terbatas pada tertentu, tetapi dilakuakn langsung
ketempat grosir yang berada Ponorogo, Madiun, Solo
Bahkan Surabaya.
Para santri ini juga tidak dibayar dan semua urusan
mereka lakukan sendiri, karena amanah yang
dimandatkan padanya merupakan bahagian dari
pendidikan pesantren. Dalam hal ini kyai tidak ikut
campur, sebab pengawasan dilakukan siantara mereka
dengan bimbingan para ustadz bagian pengasuh yang
diteruskan kapada jajaran pimpinan.
Melalui pengambilan barang-barang yang
dilakuakn lengsung dari pusat-pusat perbelanjaan dalam
jumlah seimbang, kata koperasi pelajar dan semua usah
pesantren dapat sebagai agen masyarakat. Jadi pondok
mdern gontor selian menyediakan kebutuhan anak-anak

139
santri, pun juga menjadi rujukan masyarakat dalam hal
pengadaan barang, untuk memenuhi hajat tersebut,
pondok modern gontor mendirikan usaha keluarga (UK),
yang dimahsud adalah usaha yang menfaatnya disalurkan
kepada keluarga pesantren yaitu para guru dan lainya.
Usaha pertokoan yang didirikan diatas tanah wakaf
dalam bertuk terbatas dan atau skala besar seperti contih
pada pondok pesantren modern gontor merupakan
keniscayaan wajar. Dan usaha tersebut sangat mungkin
untuk dilakuakan dimana saja dan oleh pesantren
manapun juga. Bahkan sebuah lahan wakaf dengan
keelokan lokasinya didaerah strategis akan menarik
investor luar untuk melakukan kerja sama
menguntungkan. Misalnya, didirikan Alfamart, Minimart
atau mungkin super market dan semacamnya.

140
TANAH WAKAF DIBANGUN
PERGEDUNGAN
Seperti pada uraian sebelumnya, bahwa upaya
melakukan pengembangan wakaf, yang dalam hal ini
berupa tanah dapat menempuh dberbagai cara progresif
antara lain mendirikan pertokoan baik khusus maupun
umum. Dan sebagaimana dimaklumi juga dimana lokasi
tanah wakaf berada, memungkinkan kita untuk
melakukan atasnya suatu tindakan positif.
Tanah wakaf yang terletak didaerah perkotaan dan
merupakan lahan pergedungan , kata dimungkinkan
membangun alternatif usaha diareal wakaf antara lain :
a. Gedung pembelajaran setara minimart dan atau
supermarket dan semacamnya
b. Gedung perkantoran
c. Gedung perhitelan dan lain-lain

141
Untuk poin (a), yaitu gedung pembelajaran,
sesungguhnya tidak jauh beda dari usah yang dilakukan
pesantren-pesantren umumnya dan dikemas dalam
bentuk koperasi-pelajar/santri. Hanya saja, barang-barang
yang diadakan bejumlah banyak. Apabila tanah yang ada
tidak memungkinkan didirkan gedung, maka yang mesti
dilakukan hanya mendirikan bangunan usaha seukuran
lahan tersebut.
Dan ada kemungkinan bahwa tanah wakaf pada
suatu areal diperunyukan selain pesantren, bisa berupa
bangunan masjid, mushalla dan atau sejenisnya Majelis
Ta‟lim. Pada perkembangan berikutnya daerah dan atau
wilayah dimana lahan wakaf itu berada menjadi ramai,
maka lokasi tersebut tidak dapat dilakukan apapun selain
hanya untuk shalat. Jika lahan memungkinkan, maka
pihak nadzir atau ahli waris bisa saja melakukan

142
penataan melalui konsultasi kepada pihak-pihak terkait
agar fungsi lainnya dapat diaktifkan. Misalnya
mengadakan perombakan bangunan sebagai sarana
ibadah digunakan juga untuk acara-acara yang
mendatangkan nilai. Masjid Pondok Indah Jakarta
Selatan dan Masjid Agung Al-Azhar Kebayoran Baru
serta beberapa masjid lainnya, yang rutin digunakan
acara akad nikah sekaligus resepsi pernikahan. Untuk
acara yang sakral ini, kaum muslimin pada umumnya
lebih menggandrungi masjid sebagai alternatif utama
pelaksanaan acara sakral mereka. Dengan difungsikannya
masjid yang didesain apik bermulti fungsi, tanpa
mendapat bantuan dana dari manapun, akan mampu
dengan sendirinya memperoleh dana, masjid agung
al-Azhar umpamanya, di bangun bertingkat seperti
halnya masjid Pondok Indah, dimana lantai atas

143
digunakan sebagai aktifitas shalat berjamaah, sedang di
lantai bawah digunakan sebagai kantor-kantor kegiatan
termasuk aula.
Kenyataan ini mengingatkan kita semua tentang
Universitas Al-Azhar Mesir yang pada permulaan
perkembangannya dimulai dari halaqah kecil tempat
menimba ilmu agama di masjid berstatus wakaf.
Perjalanan waktu yang terus bergulir dmenjadikan laha
wakaf yang didirikan diatasnya Masjid Al-Azhar tersebut
ramai dikunjungi orang dan perpaduan pemikiranpun tak
terelakkan.
Semakin pesatnya kegiatan keagamaan yang
digelar di masjid tersebut rupanya menarik simpati
banyak pihak dar kalangan muhsinin (orang-orang
dermawan) menyalurkna wakaf dengan berbagai bentuk,
dan sebagai wujud kongritnya, perkembangan Al-Azhar

144
Mesir telah melalui perjalanan panjang ratusan tahun
menmpakkan eksistensi mapan dan bahkan merupakan
aset negara barnilai 35 % dari keseluruhan.
Selain eksis Al-Azhar yang bermula dari halaqah
masjid berkembang membidangi banyak aspek
perekonomian yang hasilnya diperuntukkan berbagai
keperluan. Dan paling membanggakan adalah Al-Azhar
sebagai Universitas Internasional yang mampu memberi
beasiswa penuh kepada para mahasiswa dari penjuru
dunia.
Searah dengan perkembangan Al-Azhar Mesir,
Al-Azhar Kebayoran Baru juga sedang menuju haluan
serupa sebagaimana Pondok Modern Gontor yang telah
terbentuk pula beristiqamah mengikuti langkah al-Azhar
Mesir sebagai salah satu pedoman, selain aligarh dan
Santiniketan India.

145
Pada piont (b) yaitu bangunan perkantoran. Untuk
tanah wakaf yang kebetulan berlokasi strategis, dapat
melakukan upaya produktif dengan cara sendirian dan
atau bersam-sama, melalui kerja sama mendirikan
gedung perkontoran yang disewakan atau sejenisnya.
Dengan melakukan langkah progeresif dan menempatkan
pada porsi tepat, diharapkan aliran penghasilan dari tanah
yang didirikan bangunan perkontoran oleh pihak
berkompeten dibidangnya dapat tercapai.
Pada dasarnya, setiap pengusaha pasti mencari
keuntungan dan begitu juga pihak yang kita jadikan
relasi. Relasi yang berprofesi pengusaha dan bekerja
sama untuk mendirikan bangunan perkantoran tentu akan
berfikir bagaimana modal dikembalikan segera, oleh
karena itu, kontrak yang selalu muncul adalah tanah oleh
pihak pertama dan bangunan oleh pihak kedua, dengan

146
ketentuan pihak pertama akan memperoleh bangunan
selama 5 tahun atau 10 tahun. Bahkan ada yang
mengikuti bahwa bangunan bisa dimiliki setelah 25
tahun.
Terhadap tanah wakaf, tidak mungkin dilakukan
kontrak semacam itu, tetapi pihak nadzir/ahli waris harus
menekankan aspek benefit langsung. Apapun ketentuan
yang umum tidak harus mutlak diikuti, karena prediksi-
prediksi dengan limit waktu itu telah dikuasai oleh
pengusaha sebagai pihak kedua. Dan sangat sedikit sekali
diantara nadzir atau ahli waris menguasai jenis usaha
tersebut.
Hal yang patut dimaklumi ialah bahwa usaha
digantungkan kapada keahlian pengelola usaha dan tidak
semua jenis dikuasai dengan baik oleh pihak nadzir/ahli
waris. Sungguhpun ulama Hanabillah membolehkan

147
mengapasajakan banda wakaf sepanjang mampu
diproduktifkan, tetapi kebolehan itu sendiri digantungkan
pada profesionalitas nadzir/ahli waris.
Menyikapi soal kerjasama, biasanya pihak yang
menguasai usaha akan mampu memberi wacana akurat
dan menjanjikan. Dan lengkah prefentif yang dilakukan
adalah meminta benefit lansung tanpa harus menunggu-
nunggu bahkan tidak perlu mengharap gedung dapat
dimiliki. Sebab sebuah gedung bertingkat memiliki
konsekuensi logis perawatan yang membutuhkan biaya
besar. Dan sisi lain dari kemungkinan yang ada bahwa
tidak selamanya keuntungan materi berlimpah ruah,
tetapi perbedaan masa oleh berbagai faktor internal dan
eksternal pasti mewarnai kegiatan bisnis tersebut.
Kejadian pada ilustrasi diatas, banyak terbukti
dimana sebuah supermarket didaerah Cileungsi oleh rute

148
perjalanan utama membuahkan hasil membanggakan.
Akan tetapi, semenjak dihidupkannya jalan lain yang
menghubungkan beberapa rute antar daerah, jalan yang
semula ramai menjadi sepi. Dan tentu secara otomatis
dan perlahan pasti kegiatan supermarket berhenti mundur
teratur, seiring perkembangan yang dihidupkan oleh
akses jalan perempatan yang baru.
Pembangunan hotel pondok modern gontor dilatar
balakangi oleh kenyataan di lapangan bahwa ada
beberapa bahkan pada moment tertentu banyak
pengunjung yang menghajatkan penginapan, sehingga
harus keluar kampus sejauh 10-15 km. Bertambahnya
jumlah santri bearti bertambah pula porsi tamu yang
berkunjung walau pesantren telah menyediakan Wisma
Tamu. Dan tantu saja, orang seorang yang berkunjung
memiliki tujuan masing-masing, mulai dari menjenguk

Buku profil wakaf nazir dan pengelolaan wakaf tanah pesantren

Buku profil wakaf nazir dan pengelolaan wakaf tanah pesantren

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to Buku profil wakaf nazir dan pengelolaan wakaf tanah pesantren

Similar to Buku profil wakaf nazir dan pengelolaan wakaf tanah pesantren (20)

More from Pekerja Sosial Masyarakat

More from Pekerja Sosial Masyarakat (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

Buku profil wakaf nazir dan pengelolaan wakaf tanah pesantren