SOP merupakan serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan untuk menyelesaikan proses kerja rutin tertentu. Dokumen ini menjelaskan pengertian, tujuan, format dan proses penyusunan SOP agar dilaksanakan dengan efektif dan konsisten.
Standar Operasi Prosedur (SOP) merupakan pedoman tertulis tentang aktivitas rutin yang harus dilakukan dalam proses administrasi pemerintahan. Dokumen ini membahas latar belakang dan tujuan penyusunan SOP, proses penyusunan SOP mulai dari membentuk tim, mengidentifikasi kegiatan, hingga pengesahan, serta manfaat SOP bagi peningkatan kualitas layanan.
Pengembangan aplikasi pemeriksaan BPK RIDr. Zar Rdj
Biro Teknologi Informasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia mengembangkan berbagai aplikasi untuk mendukung proses pemeriksaan, seperti Sistem Manajemen Pemeriksaan, SiAP LK, dan e-Audit. Aplikasi-aplikasi tersebut bertujuan untuk mengotomatisasi proses bisnis pemeriksaan dan memfasilitasi pertukaran data antara BPK dan entitas yang diperiksa secara online.
Permendagri no.52 thn 2011 ttg standar operasional prosedur di lingkungan pe...PA Rianto
Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mengatur tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. SOP merupakan serangkaian petunjuk tertulis yang mengatur proses penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah. Peraturan ini mengatur tahapan penyusunan SOP, prinsip-prinsipnya, bentuk dan format SOP, serta pelaksanaan, sosialisasi, pelatihan, dan monitoring evaluasi SOP
SOP merupakan serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan untuk menyelesaikan proses kerja rutin tertentu. Dokumen ini menjelaskan pengertian, tujuan, format dan proses penyusunan SOP agar dilaksanakan dengan efektif dan konsisten.
Standar Operasi Prosedur (SOP) merupakan pedoman tertulis tentang aktivitas rutin yang harus dilakukan dalam proses administrasi pemerintahan. Dokumen ini membahas latar belakang dan tujuan penyusunan SOP, proses penyusunan SOP mulai dari membentuk tim, mengidentifikasi kegiatan, hingga pengesahan, serta manfaat SOP bagi peningkatan kualitas layanan.
Pengembangan aplikasi pemeriksaan BPK RIDr. Zar Rdj
Biro Teknologi Informasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia mengembangkan berbagai aplikasi untuk mendukung proses pemeriksaan, seperti Sistem Manajemen Pemeriksaan, SiAP LK, dan e-Audit. Aplikasi-aplikasi tersebut bertujuan untuk mengotomatisasi proses bisnis pemeriksaan dan memfasilitasi pertukaran data antara BPK dan entitas yang diperiksa secara online.
Permendagri no.52 thn 2011 ttg standar operasional prosedur di lingkungan pe...PA Rianto
Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mengatur tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. SOP merupakan serangkaian petunjuk tertulis yang mengatur proses penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah. Peraturan ini mengatur tahapan penyusunan SOP, prinsip-prinsipnya, bentuk dan format SOP, serta pelaksanaan, sosialisasi, pelatihan, dan monitoring evaluasi SOP
Peraturan Menteri ini menetapkan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang mencakup tujuan, ruang lingkup, metodologi, langkah kerja, dan pelaporan hasil evaluasi. Evaluasi dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan bantuan instansi terkait untuk menilai kinerja kementerian/lembaga/pemerintah daerah. Hasil evaluasi unit organisasi internal
Menteri Perhubungan membahas prioritas peningkatan pelayanan dan kesejahteraan di Kementerian Perhubungan melalui perubahan mindset pegawai, peningkatan kesejahteraan, pemimpin sebagai teladan, pemimpin mengetahui masalah detail, serta peningkatan pelayanan dengan berbagai upaya seperti penerbitan 25 peraturan tentang standar pelayanan dan penyederhanaan perizinan.
SOP ini memberikan panduan tentang proses penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) di Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Muara Enim. SOP ini menjelaskan langkah-langkah mulai dari penerimaan permohonan hingga penerbitan SIUP.
Dokumen tersebut membahas tentang praktek penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Pembahasan meliputi pengenalan dokumen perencanaan seperti Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Anggaran serta praktek penyusunan LAKIP mulai dari perencanaan, penetapan kinerja, pelaporan, dan evaluasi kinerja.
SAKIP atau Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan prosedur dan tata cara pelaporan kinerja instansi pemerintah. SAKIP adalah instrumen pelaporan kinerja yang digunakan oleh setiap satuan organisasi/kerja dalam memenuhi kewajiban pertanggungjawaban kinerja. (RS,RKT,Perkin, dan PK) Kebijakan ini mengacu kepada Perpres No. 29 Tahun 2009 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Pusat
Lakip dan Kinerja SKPD Gresik 12 Agustus 2014M Handoko
Dokumen tersebut membahas tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Secara singkat, dokumen tersebut menjelaskan landasan hukum dan tujuan dari sistem LAKIP, komponen evaluasi LAKIP, dan beberapa tantangan dalam penerapan sistem LAKIP seperti regulasi, kelembagaan, sumber daya manusia, perencanaan, pengukuran data, dan peman
Dokumen tersebut membahas kebijakan tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen tersebut menjelaskan peraturan-peraturan terkait akuntabilitas kinerja pemerintahan dan pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
Permasalahan yang sering ditemukan dalam audit fisik pekerjaan konstruksi adalah pencairan anggaran 100% meski pekerjaan belum selesai, penggunaan dokumen palsu untuk pencairan, dan sanksi kontraktor yang tidak sesuai aturan ketika terjadi wanprestasi."
Dokumen tersebut membahas tentang penyusunan peta proses bisnis instansi pemerintah. Secara garis besar, dokumen menjelaskan tentang pentingnya penyelarasan antara mandat, desain organisasi, proses bisnis, struktur organisasi, analisis jabatan, uraian jabatan dan spesifikasi jabatan untuk menjaga efektivitas organisasi. Dokumen juga menjelaskan tahapan penyusunan peta proses bisnis dan contoh penerap
The document contains the schedule for a youth soccer tournament taking place on April 13, 2013 in Guadalquivir. It lists the matches being played on two fields for both a 6-year-old and 7-year-old competition. For the 6-year-old competition, matches are scheduled from 10:30 to 13:25 between teams including Altair, Tabladilla, CI Europa, and youth departments from Gines. The 7-year-old competition follows the same time schedule and includes matches between Altair, Tabladilla, CI Europa, and youth departments from Gines and Tabladilla Deportivo.
Peraturan Menteri ini menetapkan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang mencakup tujuan, ruang lingkup, metodologi, langkah kerja, dan pelaporan hasil evaluasi. Evaluasi dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan bantuan instansi terkait untuk menilai kinerja kementerian/lembaga/pemerintah daerah. Hasil evaluasi unit organisasi internal
Menteri Perhubungan membahas prioritas peningkatan pelayanan dan kesejahteraan di Kementerian Perhubungan melalui perubahan mindset pegawai, peningkatan kesejahteraan, pemimpin sebagai teladan, pemimpin mengetahui masalah detail, serta peningkatan pelayanan dengan berbagai upaya seperti penerbitan 25 peraturan tentang standar pelayanan dan penyederhanaan perizinan.
SOP ini memberikan panduan tentang proses penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) di Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Muara Enim. SOP ini menjelaskan langkah-langkah mulai dari penerimaan permohonan hingga penerbitan SIUP.
Dokumen tersebut membahas tentang praktek penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Pembahasan meliputi pengenalan dokumen perencanaan seperti Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Anggaran serta praktek penyusunan LAKIP mulai dari perencanaan, penetapan kinerja, pelaporan, dan evaluasi kinerja.
SAKIP atau Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan prosedur dan tata cara pelaporan kinerja instansi pemerintah. SAKIP adalah instrumen pelaporan kinerja yang digunakan oleh setiap satuan organisasi/kerja dalam memenuhi kewajiban pertanggungjawaban kinerja. (RS,RKT,Perkin, dan PK) Kebijakan ini mengacu kepada Perpres No. 29 Tahun 2009 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Pusat
Lakip dan Kinerja SKPD Gresik 12 Agustus 2014M Handoko
Dokumen tersebut membahas tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Secara singkat, dokumen tersebut menjelaskan landasan hukum dan tujuan dari sistem LAKIP, komponen evaluasi LAKIP, dan beberapa tantangan dalam penerapan sistem LAKIP seperti regulasi, kelembagaan, sumber daya manusia, perencanaan, pengukuran data, dan peman
Dokumen tersebut membahas kebijakan tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen tersebut menjelaskan peraturan-peraturan terkait akuntabilitas kinerja pemerintahan dan pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
Permasalahan yang sering ditemukan dalam audit fisik pekerjaan konstruksi adalah pencairan anggaran 100% meski pekerjaan belum selesai, penggunaan dokumen palsu untuk pencairan, dan sanksi kontraktor yang tidak sesuai aturan ketika terjadi wanprestasi."
Dokumen tersebut membahas tentang penyusunan peta proses bisnis instansi pemerintah. Secara garis besar, dokumen menjelaskan tentang pentingnya penyelarasan antara mandat, desain organisasi, proses bisnis, struktur organisasi, analisis jabatan, uraian jabatan dan spesifikasi jabatan untuk menjaga efektivitas organisasi. Dokumen juga menjelaskan tahapan penyusunan peta proses bisnis dan contoh penerap
The document contains the schedule for a youth soccer tournament taking place on April 13, 2013 in Guadalquivir. It lists the matches being played on two fields for both a 6-year-old and 7-year-old competition. For the 6-year-old competition, matches are scheduled from 10:30 to 13:25 between teams including Altair, Tabladilla, CI Europa, and youth departments from Gines. The 7-year-old competition follows the same time schedule and includes matches between Altair, Tabladilla, CI Europa, and youth departments from Gines and Tabladilla Deportivo.
Deskdoo - wirtualny system dla pracowników zdalnychAdam Adamczyk
Pierwszy na świecie wirtualny system operacyjny w chmurze dla pracowników zdalnych.
Wierzymy, że czas rozwoju systemów opracowywanych na komputery stacjonarne dobiega już końca. Nie da się już więcej dodać użytecznych rzeczy do systemów jak Windows czy nawet MacX Os. Nadchodzi czas wirtualnych systemów operacyjnych uruchamianych z dowolnego urządzenia w przeglądarce internetowej bez potrzeby instalowania czegokolwiek na komputerze stacjonarnym czy tablecie. Pomagamy ludziom lepiej zorganizować czas pozwalając pracować im efektywnie zdalnie bez potrzeby dojazdu do biura i spędzania czasu na bezowocnych spotkaniach w firmie. Zmniejszamy przez to korki w dużych miastach i pozwalamy na spędzanie więcej czasu z rodziną. Pozwalamy na rozwiązanie problemów ze spadkiem efekywności pracowników zdalnych. Wg badania Harvard Business Review z 2014 roku 82% pracowników zdalnych nie osiąga oczekiwanych celów a 33% sami określają swoją pracę jako mniej efektywną.
Creative technologies used in the media product include SlideShare for uploading presentations, Prezi for unique cloud-based presentations, Tagxedo for generating word images, a 1080p HD video camera and tripod for filming, Adobe Premiere Pro for professional editing, and YouTube for uploading and embedding the final film.
O documento fornece o gabarito da prova amarela do ENEM, contendo as respostas corretas para as questões. A fonte do documento é o site vestibular.uol.com.br, que disponibiliza correções online de provas anteriores.
El documento presenta 12 principios pedagógicos fundamentales para mejorar el aprendizaje de los estudiantes. Los primeros principios se enfocan en centrar la atención en los estudiantes, planificar para potenciar el aprendizaje, y generar ambientes de aprendizaje. Los principios subsiguientes incluyen trabajar en colaboración, usar materiales educativos adecuados, poner énfasis en el desarrollo de competencias, favorecer la inclusión, evaluar para aprender, renovar el pacto entre estudiantes y esc
Иван ПЕТРОВ, начальник отдела, ФБУ «СПбНИИЛХ»,, Петербургский Международный Лесопромышленный Форум 2015. Круглый стол «Информатизация лесного хозяйства» 29 сентября 2015
James Fenimore Cooper was an American writer born in 1789 who is known for being the first American author to achieve international literary success. He wrote numerous novels set in the American frontier and early 19th century, including the famous Leatherstocking Tales series following frontiersman Natty Bumppo. Some of his accomplishments include establishing the frontier and wilderness as themes in American literature, contributing different genres like the historical romance and sea novel, and creating one of the first iconic American heroes in Natty Bumppo. While some critics like Mark Twain attacked his works, most scholars agree he played an important role in early American literature.
The poem "The Wild Honey Suckle" describes a wild honey suckle flower growing in a quiet, secluded area untouched by humans. It praises the beauty of the flower but acknowledges that its beauty will not last, as the flower will soon be killed by frost and fall leaves. The poem has a regular structure of 6 line stanzas with iambic and trochaic rhythms. It reflects on the ephemeral nature of beauty and life, and how both flowers and humans live but a brief moment before declining.
This document outlines presentations from the 10th Eurasian Economic Summit held in Istanbul, Turkey from May 2-4, 2007. The summit focused on securing energy supplies from the Caspian Sea region to the European Union. Specifically, it addressed developing alternative pipelines and corridors to diversify supplies away from Russia, eliminating monopolies, and developing a common EU energy strategy. Key projects discussed include the Nabucco pipeline to transport natural gas from Turkey to Austria, and expanding pipelines connecting the Caspian region to Europe.
L’esprit critique des jeunes par rapport à la recherche de sources fiables su...Julien Lecomte
Mémoire de fin d'études : LECOMTE, J., DE SMEDT, T. (dir.), L’esprit critique des jeunes par rapport à la recherche de sources fiables sur Internet : quels enjeux pour l’éducation aux médias ?, Louvain-la-Neuve : Université Catholique de Louvain, 2009.
http://julien.lecomte.over-blog.com
@BlogPhilo sur Twitter
Peta proses bisnis level II instansi pemerintah di Provinsi Bengkulu bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penyusunan proses bisnis secara terstruktur dan terintegrasi antar unit organisasi sesuai dengan RPJMD Provinsi Bengkulu. Proses bisnis utama yang diidentifikasi meliputi peningkatan perekonomian daerah dan pemenuhan infrastruktur wilayah.
Dokumen ini berisi pedoman penataan tatalaksana (business process) yang memberikan acuan bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk membangun dan menata tatalaksana dalam rangka menyusun standard operating procedures yang lebih efisien dan efektif."
Dokumen tersebut membahas tentang pentingnya penyusunan peta proses bisnis organisasi pemerintah untuk meningkatkan koordinasi antar unit, meningkatkan efisiensi pelaksanaan tugas, dan menyelaraskan kebijakan dengan proses bisnis sesuai peraturan.
Dokumen tersebut membahas tentang sosialisasi penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Dinas Kesehatan dan Puskesmas. Beberapa poin penting yang diangkat antara lain:
1) Setiap seksi/subbagian di Dinkes harus memiliki SOP untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan
2) SOP dapat disusun berdasarkan kegiatan rutin, pelayanan masyarakat, maupun penugasan
3) Lang
Dokumen tersebut berisi pedoman penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tahun 2012 untuk provinsi, kabupaten dan kota. Terdapat penyesuaian indikator kinerja kunci pada tataran pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan serta format dan petunjuk pengisian LPPD. LPPD harus disampaikan paling lambat 31 Maret 2013.
Makalah ini membahas tentang dokumentasi proses bisnis, identifikasi proses bisnis, dan analisis proses bisnis menggunakan balanced scorecard dan value chain. Dibahas pula tahapan dalam mendokumentasikan proses bisnis dan cara mengidentifikasi proses bisnis secara umum.
Dokumen tersebut merupakan Keputusan Menteri Agama tentang Pedoman Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja pada Kementerian Agama yang mengatur tentang bentuk dan format perjanjian kinerja, laporan capaian kinerja, dan reviu atas laporan kinerja di lingkungan Kementerian Agama."
Permen PU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilita...Penataan Ruang
Dokumen tersebut membahas pedoman penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan penetapan kinerja di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum. Pedoman ini diharapkan dapat memudahkan penyusunan dokumen penetapan kinerja dan laporan akuntabilitas kinerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan."
Peraturan ini mengatur perubahan atas pedoman evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi instansi pemerintah. Perubahan ini dimaksudkan agar pedoman evaluasi dapat diimplementasikan secara menyeluruh. Dokumen ini menjelaskan model penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi dan indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian program-program reformasi birokrasi.
Organisasi pemerintah daerah melakukan evaluasi kelembagaan untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas. Evaluasi mencakup tinjauan mandat, pemetaan visi misi, proses bisnis, dan struktur organisasi untuk memastikan keselarasan dan konsistensi. Evaluasi juga menilai ukuran organisasi, fungsi, dan proses untuk memastikan kesesuaian dalam mencapai tujuan.
Dokumen tersebut membahas tentang budidaya ayam petelur. Ayam petelur awalnya berasal dari ayam liar yang ditangkap dan dipelihara, kemudian diseleksi untuk meningkatkan produksi telur dan daging. Saat ini terdapat dua jenis ayam petelur yaitu ringan dan medium. Ayam petelur digunakan untuk produksi telur dan daging serta manfaat lainnya seperti pupuk. Pedoman teknis budidayanya mencakup persiapan sarana
Budidaya belut membahas tentang sejarah, jenis, manfaat, persyaratan lokasi, pedoman teknis budidaya, dan analisis ekonomi budidaya belut. Budidaya belut menjanjikan peluang bisnis yang baik karena permintaan konsumen terus meningkat.
Dokumen tersebut berisi kisi-kisi soal untuk UAS mata kuliah Praktikum Pengolahan Citra Digital. Soal-soal tersebut meliputi penjelasan tentang format file citra, cara menampilkan citra di Matlab, jenis citra yang didukung Matlab, operasi aritmatika citra, interpolasi, pemotongan citra, flip citra, dan pengertian pengolahan citra digital.
Business process mapping merupakan pemetaan aktivitas bisnis perusahaan menjadi beberapa bagian utama dan proses-proses lebih kecil untuk memahami seluruh proses bisnis. Setiap proses memiliki input, tindakan, dan output dimana input akan diolah menjadi output melalui tindakan. Pemahaman business process mapping memungkinkan manajemen yang lebih sistematis dan memberikan layanan maksimal.
Curriculum mapping is a process where teachers map out what content they are teaching, skills being developed, assessments used, and essential questions asked for their courses. This information is entered into an electronic database for other educators to view. It allows schools to examine their curriculum and make revisions across subjects and grade levels. Some states have adopted curriculum mapping on a statewide basis and provide online resources to support the process.
Tiga tahapan utama dalam merencanakan pembangunan bisnis online adalah (1) penetapan strategi e-Biz, (2) perencanaan website yang representatif, dan (3) pembuatan website. Langkah-langkah ini mencakup penentuan model bisnis, tujuan, konten website, promosi, dan respons terhadap umpan balik pelanggan.
ATRIUM GAMING : Slot Gacor Mudah Menang Terbaru 2024sayangkamuu240203
Hallo Selamat Datang di Situs ATRIUM GAMING, website TERBAIK dan terpercaya. Meyediakan Berbagai Macam Jenis Permainan Dari SportBook, Slot, Live Casino, Fishing, Lottry, Poker dan Berbagai Game Lainnya,
1.Bonus New Member 50%
2.Garansi Kekalahan 100%
3.Event Scatter Pojok Pracmatic Play
4.Event Scatter Pracmatic Play
5.Event Scatter PG SOFT
6.Event Bonus Perkalian Pragmatic Play.
main di mahjong ways dapat SCATTER emas hitam, wah di jamin seru pasti nya , modal recehan bisa jackpot jutaan , dan masih banyak bonus lainnya yang menguntungkan bagi new member & old member
ayo buruan daftar di Atrium Gaming, Kakak menang kita pun senang!!!
════════ ═════════════════ 💸 DEPOSIT VIA BANK & E-MONEY 💸 📥 Minimal Deposit 5.000 📥 📤 Minimal Withdraw 50.000 📤
Untuk Minimal Deposit Via Pulsa Telkomsel & XL Tanpa Potongan;
💸 IDR 10.000 / Rp 10RB 💸
══ ════════════ ═══════════ YUK BURUAN LANGSUNG JOIN DI LINK YANG ADA DI BIO KAMI YA
☎ http://wa.me/+62812-6407-2244
🌐 https://heylink.me/SlotGacorMudahMenang2024/
🌐 https://mez.ink/situsvipgacor
🌐 https://bio.site/AtriumGamingGACOR
🌐 https://bio.link/situsmudahmenang2024
🌐 https://bit.ly/m/AtriumGamingOffcial
Dalam permainan judi online ada yang namanya keberuntungan dan keberuntungan itu tidak ada di semua slot online,Akan tetapi jika anda main di situ ATRIUM GAMING dijamin anda bakalan betah dikarenkan situs online №1 di INDONESIA ini slot yang paling mudah mencari kemenangan,Jika anda tidak percaya silahkan dicoba bonus dan evet menanti kehadiran anda.!!!
ATRIUM GAMING Link Slot online mudah menang terbaru dari kamboja yang di dukung dengan server slot online yang di kenal dengan nama SERVER UG dan juga di kenal oleh sloter indonesia dengan server yang paling Stabil dan juga di kenal dengan server yang sering memberikan peluang kemenangan kepada setiap membernya
UNIKBET : Link Slot Gacor Pragmatic Play Bisa Deposit Memakai Bank BPD DIY Ad...unikbetslotbankmaybank
Pada hari ini 06 Juni 2024, Link Slot Gacor Pragmatic Play Deposit BPD DIY Promo Bonus Terbesar Banyak Promo Spektakuler di provider Pragmatic Play adalah Unikbet karena berlicensi resmi internasional. Maka dari itu, Untuk anda para pemain slot online yang berada di kota Parung Panjang, bisa bermain dengan tenang dan aman. Berikut rekomendasi daftar situs slot bisa deposit pakai BPD DIY khusus untuk anda yang berlokasi di Kota Parung Panjang:
1. Slot Gates of Gatot Kaca 1000
2. Slot Sugar Rush 1000
3. Slot Aztec Gems
4. Slot Way of Ninja
5. Slot Joker's Jewels
6. Nexus Gates of Olympus™
BUKU ADMINISTRASI GURU KELAS SD 2024 /2025Redis Manik
Buku administrasi guru kelas SD adalah serangkaian dokumen dan catatan yang digunakan oleh guru untuk mengelola kegiatan pembelajaran dan administrasi kelas secara efektif. Buku-buku ini membantu guru dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pembelajaran serta memastikan kelancaran operasional kelas. Berikut adalah beberapa jenis buku administrasi yang umumnya digunakan oleh guru kelas SD:
Buku Induk Siswa: Berisi data pribadi siswa, seperti nama, tanggal lahir, alamat, nomor induk siswa, dan informasi penting lainnya.
Buku Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP): Dokumen perencanaan yang berisi rencana kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh guru setiap hari atau setiap minggu.
Buku Program Tahunan (Prota): Dokumen yang berisi rencana kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan selama satu tahun ajaran.
Buku Program Semester (Promes): Dokumen yang berisi rencana kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan selama satu semester.
Buku Agenda Harian: Catatan harian tentang kegiatan pembelajaran yang dilakukan setiap hari, termasuk materi yang diajarkan dan kegiatan siswa.
Buku Absensi Siswa: Catatan kehadiran siswa setiap hari, termasuk alasan ketidakhadiran jika ada.
Buku Nilai: Catatan penilaian hasil belajar siswa, termasuk nilai ulangan harian, tugas, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester.
Buku Catatan Prestasi dan Pelanggaran Siswa: Berisi catatan tentang prestasi yang diraih siswa serta pelanggaran yang dilakukan dan tindakan yang diambil.
Buku Inventaris Kelas: Catatan inventaris barang-barang yang ada di kelas, seperti peralatan belajar, alat peraga, dan buku-buku.
Buku Kas Kelas: Catatan tentang keuangan kelas, termasuk pemasukan dan pengeluaran dana kelas.
Buku Laporan Harian dan Bulanan: Laporan tentang kegiatan dan perkembangan siswa serta kondisi kelas yang dibuat setiap hari atau setiap bulan.
Buku Piket Guru: Catatan tentang tugas piket harian guru untuk mengawasi kegiatan di sekolah dan kelas.
Buku administrasi ini membantu guru dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan lebih terorganisir dan efisien, serta memudahkan dalam pelaporan dan evaluasi kegiatan pembelajaran.
UNIKBET : Bandar Slot Pragmatic Play Ada Deposit Via Bank Aceh Syariah Resmi ...unikbetslotbankmaybank
Pada hari ini 07 Juni 2024, Link Slot Gacor Pragmatic Play Deposit Bank Aceh Syariah Promo Bonus Terbesar Banyak Promo Spektakuler di provider Pragmatic Play adalah Unikbet karena berlicensi resmi internasional. Maka dari itu, Untuk anda para pemain slot online yang berada di kota Cikampek, bisa bermain dengan tenang dan aman. Berikut rekomendasi daftar situs slot bisa deposit pakai Bank Aceh Syariah khusus untuk anda yang berlokasi di Kota Cikampek:
1. Slot Gates of Gatot Kaca 1000
2. Slot Sugar Rush 1000
3. Slot Aztec Gems
4. Slot Way of Ninja
5. Slot Joker's Jewels
6. Nexus Gates of Olympus™
Kepada anda para warga kota Cikampek, jangan menunggu terlalu lama lagi. Buruan daftar akun slot Bank Aceh Syariah resmi anda hanya di unikbet sekarang juga.
Hubungi kontak resmi kami :
» Telegram : 0813 7044 7146
» Link Daftar : unikbet . link / daftar
» Whatsapp : 0813 7044 7146
Atau Langsung ketik di Google : " UNIKBET "
#Cikampek #slotBankAcehSyariah #slotviaBankAcehSyariah #daftarslotBankAcehSyariah #unikbet
MODERN!!! WA 0821 7001 0763 (ALUMINOS) Pintu Kaca Aluminium di Buleleng.pptxFORTRESS
MODERN!!! WA 0821 7001 0763 (ALUMINOS) Pintu Kaca Aluminium di Buleleng, Pintu Aluminium Kaca di Kuta Selatan, Pintu Aluminium Minimalis di Bangli, Daun Pintu Aluminium di Jembrana, Pintu Kamar Aluminium di Pekutatan.
ALUMINOS FORTRESS adalah produk Pintu Baja Motif Kayu Sebuah terobosan inovasi terbaru sebagai alternatif pengganti pintu rumah konvensional yang mengunakan material baja sebagai bahan baku utamanya.
Tingkatkan Keamanan Rumah Anda dengan 13 Keunggulan Fortress Pintu Baja!
- Material Baja Berkualitas Tinggi.
- Finishing dengan Pola Serat Kayu Alami.
- Kusen Baja dengan Detail Architrave yang Anggun.
- Engsel Baja Tersembunyi dalam 4 Set.
- Sistem Penguncian 5 Titik dengan Kunci Utama.
- Sistem Keamanan A-B Lock dengan 7 Kunci Elektronik.
- Dilengkapi dengan Slot/Grendel untuk Penguncian Tambahan.
- Terdapat Lubang Pengintip.
- Pelindung Karet pada Kusen dan Daun Pintu.
- Lapisan Honeycomb Paper sebagai Penyerap Suara.
- Lapisan PE-Film untuk Perlindungan Tambahan.
- Dilengkapi dengan 6 Set Baut Pemasangan.
- Memiliki Ambang Pintu yang Kokoh.
Dapatkan keamanan yang tak tertandingi dengan Fortress Pintu Baja, solusi pintu yang kuat dan tahan lama untuk melindungi rumah Anda.
Hubungi Kami Segera (0821-7001-0763)
Head Office (Kantor Pusat) :
Jl. Raya Binong Jl. Kp. Cijengir No. 99, Rt.005/Rw.003, Binong, Kec. Curug, Kabupaten Tangerang, Banten 15810
Kantor Cabang JBS : (Solo, Pekanbaru, Surabaya, Lampung, Palembang, Kendari, Makassar, Balikpapan, Medan, Dan Kota Lainnya Menyusul)
Provinsi Bali Meliputi : Kab Badung-Mangupura, Kab Bangli, Kab Buleleng-Singaraja, Kab Gianyar, Kab Jembrana-Negara, Kab Karangasem-Amlapura, Kab Klungkung-Semarapura, Kab Tabanan, Kota Denpasar Dan Seluruh Kota Se-Indonesia.
#pintukacaaluminiumdibuleleng #pintualuminiumkacadikutaselatan #pintualuminiumminimalisdibangli #daunpintualuminiumdijembrana #pintukamaraluminiumdipekutatan
Pintu Kaca Aluminium di Buleleng, Toko Pintu Aluminium Terdekat di Kuta Utara, Pintu Kusen Aluminium di Kintamani, Pintu Wc Aluminium di Melaya, Kusen Dan Pintu Aluminium di Blahbatuh.
MODERN!!! WA 0821 7001 0763 (ALUMINOS) Pintu Kaca Aluminium di Buleleng.pptx
buku 6 Tentang Bisnis
1. BUKU 6
PEDOMAN PENATAAN
TATALAKSANA (BUSINESS PROCESS)
PERATURAN MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
NOMOR 12 TAHUN 2011
KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
buku 6 edited.indd 1 3/2/11—&4&26-PM
3. M E N T E R I N E G A R A
P E N D A Y A G U N A A N A P A R A T U R N E G A R A
D A N R E F O R M A S I B I R O K R A S I
R E P U B L I K I N D O N E S I A
P E R A T U R A N M E N T E R I N E G A R A P E N D A Y A G U N A A N
A P A R A T U R N E G A R A
D A N R E F O R M A S I B I R O K R A S I
N O M O R 1 2 T A H U N 2011
T E N T A N G
P E D O M A N P E N A T A A N T A T A L A K S A N A (BUSINESS PROCESS)
D E N G A N R A H M A T T U H A N Y A N G M A H A E S A
M E N T E R I N E G A R A P E N D A Y A G U N A A N A P A R A T U R N E G A R A
D A N R E F O R M A S I B I R O K R A S I
Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang
Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025 dan
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun
2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010
- 2014, dipandang perlu menetapkan Pedoman
Penataan Tatalaksana (Business Process) dengan
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi;
buku 6 edited.indd 3
iii
3/2/l1H68HpM
4. : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran
Negara RI Tahun 2007 Nomor: 33 dan Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 4700);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor
5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah 2010-2014;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor
81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010 - 2025;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor
14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite
Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan
Tim Reformasi Birokrasi Nasional sebagaimana
telah dirubah dengan Keputusan Presiden
Nomor 23 Tahun 2010;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map
Reformasi Birokrasi 2010 - 2014;
M E M U T U S K A N :
Menetapkan : P E R A T U R A N M E N T E R I N E G A R A
P E N D A Y A G U N A A N A P A R A T U R N E G A R A
D A N R E F O R M A S I B I R O K R A S I T E N T A N G
P E D O M A N P E N A T A A N T A T A L A K S A N A
(BUSINESS PROCESS).
3/2/11 6:48:26 PM
Mengingat
5. PERTAMA
KEDUA
KETIGA
: Pedoman Penataan Tatalaksana (Business
Process) digunakan untuk memberikan acuan bagi
Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah
untuk membangun dan menata tatalaksana (business
process) dalam rangka memberikan dasar yang kuat
bagi penyusunan standard operating procedures
(SOP) yang lebih sederhana, efisien, efektif,
produktif dan akuntabel.
: Pedoman Penataan Tatalaksana (Business Process)
sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA,
adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan
ini.
: Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal
ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 25 Februari 2011
Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi/
buku 6 edited.indd 5 3/2/111
6. DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar belakang 1
1.2 Tujuan 2
BAB II PENGERTIAN DAN PRINSIP 3
2.1 Pengertian 3
2.2 Prinsip 3
BAB III PENDEKATAN PENATAAN TATALAKSANA 5
(BUSINESS PROCESS)
3.1 Manajemen Tatalaksana 5
3.2 Metodologi 6
BAB IV PROSES PENATAAN TATALAKSANA 9
(BUSINESS PROCESS)
4.1 Pemetaan Dan Analisis Tatalaksana (Business Process) 10
4.2 Perbaikan Tatalaksana (Business Process) 11
4.3 Penentuan Standar Tatalaksana (Business Process) 13
BAB V KAIDAH PENGGAMBARAN TATALAKSANA 15
(BUSINESS PROCESS)
5.1 Notasi Inti 15
5.2 Notasi Event 16
5.3 Notasi Kegiatan 17
5.4 Notasi Penghubung 18
5.5 Notasi Gateway 19
5.6 Notasi Pool 19
5.7 Format Tatalaksana (Business Process) 21
5.8 Persiapan Pembuatan Standard Operating Procedures 26
(SOP)
3/2/11 6:48:26 PM
7. BAB VI PENUTUP 27
DAFTAR TABEL
Tabel 1 Contoh Format Pemetaan dan Analisis Tatalaksana (Business 11
Process)
Tabel 2 Contoh Format Perbaikan Tatalaksana (Business 13
Process)
Tabel 3 Format Tatalaksana Organisasi (Level 0) 22
Tabel 4 Format Tatalaksana Fungsi (Level 1 dan Level 2) 24
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1 Siklus Penataan Tatalaksana (Business Process)
Gambar 2 Proses Sederhana Dengan Menggunakan Notasi Inti
Gambar 3 Notasi Pool
Gambar 4 Flowchart Layanan Fungsi Administrasi
5
16
20
21
buku 6 edited.indd 7
9. Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Penataan tatalaksana (business process) dilakukan melalui serangkaian
proses analisis dan perbaikan tatalaksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi
dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan
terukur pada masing-masing Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
Target yang ingin dicapai melalui program ini antara lain adalah meningkatnya
efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan serta kinerja di
Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
Namun demikian, serangkaian proses analisis dan perbaikan/penataan
tatalaksana (business process) seperti yang disebutkan di atas hanyalah sebagai
alat bantu atau tools yang tidak harus selalu digunakan secara formal bila ingin
melakukan peningkatan efisiensi dan efektivitas. Beberapa perbaikan/penataan
dapat dilakukan secara intuitif dan segera tanpa harus melalui proses analisis
dan perbaikan business process yang panjang.
Perbaikan/penataan ulang tatalaksana (business process) perlu dilakukan
bilamana, antara lain:
• Terjadi perubahan arah strategis Kementerian/Lembaga dan Pemerintah
Daerah (visi, misi dan sasaran strategis) yang berdampak pada atau
mengakibatkan perubahan tugas dan fungsi serta keluaran (output)
organisasi/unit kerja; dan
• Adanya keinginan/dorongan dari dalam Kementerian/Lembaga dan
Pemerintah Daerah atau pun dorongan dari publik/masyarakat sebagai
salah satu pemangku kepentingan untuk memperbaiki kinerja pelayanan
publik secara signifikan
Muara dari penataan tatalaksana (business process) adalah sebagai berikut,
antara lain:
a. Pembuatan atau perbaikan Standar Operating Procedure (SOP), termasuk di
dalamnya perbaikan standar kinerja pelayanan;
b. Perbaikan struktur organisasi; dan
c. Pembuatan atau perbaikan uraian pekerjaan (job descriptions)
PermenPAN dan RB No: 12 Tahun 2011
buku 6 edited.indd 1
1
3/2/1IMSBÜPM
10. fe;-
Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi
1.2 Tujuan
Tujuan pedoman tatalaksana (business process) adalah memberikan acuan
bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk membangun dan
menata tatalaksana (business process) dalam rangka memberikan dasar yang
kuat bagi penyusunan Standard operating procedures (SOP), termasuk standar
pelayanannya, yang lebih sederhana, efisien, efektif, produktif dan akuntabel.
BAB I
Pendahuluan
3/2/11 6:48:26 PM
11. Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi
BAB II
PENGERTIAN DAN PRINSIP
2.1 Pengertian
Pengertian yang digunakan dalam pedoman ini adalah sebagai berikut:
a. Tatalaksana (business process), sekumpulan aktivitas kerja terstruktur dan
saling terkait yang menghasilkan keluaran yang sesuai dengan kebutuhan
pengguna.
b. Standard Operating Procedures (SOP), adalah dokumen tertulis yang
memuat prosedur kerja secara rinci, tahap demi tahap dan sistematis. SOP
memuat serangkaian instruksi secara tertulis tentang kegiatan rutin atau
berulang-ulang yang dilakukan oleh sebuah organisasi. Untuk itu SOP juga
dilengkapi dengan referensi, lampiran, formulir, diagram dan alur kerja (flow
chart).
c. Aktivitas, serangkaian tindakan sistematis dengan menggunakan alat kerja
atau sarana kerja untuk menghasilkan bagian-bagian kelengkapan keluaran
suatu tatalaksana (business process).
d. Pengguna adalah penerima keluaran yang dihasilkan suatu tatalaksana
(business process) sesuai dengan kebutuhannya.
2.2 Prinsip
Penataan suatu tatalaksana (business process) harus memenuhi beberapa
prinsip sebagai berikut:
a. Definitif. Suatu tatalaksana (business process) harus memiliki
batasan, masukan, serta keluaran yang jelas.
b. Urutan. Suatu tatalaksana (business process) harus terdiri dari aktivitas yang
berurut sesuai waktu dan ruang.
c. Pelanggan. Suatu tatalaksana (business process) harus mempunyai penerima
hasil proses.
PermenPAN dan RB No: 12 Tahun 2011
buku 6 edited.indd 3
3
3/2/l1H68HpM
12. Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi
d. Nilai tambah. Transformasi yang terjadi dalam proses harus memberikan nilai
tambah pada penerima.
e. Keterkaitan. Suatu proses tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus terkait
dalam suatu struktur organisasi.
f. Fungsi silang. Suatu proses umumnya, walaupun tidak harus, mencakup
beberapa fungsi.
II - Pengertian Dan Prinsip
3/2/11 6:48:27 PM
13. Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi
BAB III
PENDEKATAN PENATAAN TATALAKSANA
(BUSINESS PROCESS)
3.1 Manajemen Tatalaksana
Pendekatan yang banyak digunakan di lingkungan manajemen organisasi
dan menjadi dasar dari proses penataan tatalaksana adalah Manajemen
Tatalaksana (Business Process Management). Menurut pendekatan ini penataan
tatalaksana merupakan suatu siklus. Siklus dimaksud adalah sebagai berikut:
Gambar 1
Siklus Penataan Tatalaksana (Business Process)
PermenPAN dan RB No: 12 Tahun 2011
buku 6 edited.indd 5
s
3/i/lffl6rai7pM
14. Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi
Dalam siklus tersebut penataan tatalaksana tercakup dalam aktivitas
Analisis Kebutuhan yang kemudian dilanjutan dengan aktivitas Perancangan
dengan menggunakan Pemodelan Proses. Meski proses penataan tatalaksana
sudah dilakukan hal ini tidak berarti tatalaksana yang disusun telah memenuhi
prinsip-prinsip dan manfaat suatu tatalaksana. Oleh karena itu, setelah tersusun
modelnya, maka tatalaksana harus dapat terimplementasi dengan baik dan
diketahui keberhasilannya. Setelah teruji dan memenuhi kriteria yang diharapkan
selama implementasi, berikutnya dilakukan pemberlakuan. Pemberlakuan
dilakukan dengan dukungan infrastruktur teknologi informasi yang memadai.
Tatalaksana ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya
tatalaksana yang terbentuk dilakukan monitoring secara berkesinambungan dan
berdasarkan fakta-fakta yang ada dilakukan evaluasi kehandalannya.
3.2 Metodologi
Metodologi penataan tatalaksana (businessprocess) mencakup dua aspek
yaitu teknik pengumpulan data dan analisis. Teknik pengumpulan data adalah
cara-cara pengambilan data atau informasi sedemikian rupa sehingga data atau
informasi yang diperoleh valid dan merepresentasikan seluruh aspek cakupan
kajian. Analisis dalam kajian tatalaksana lebih fokus pada pemahaman, pemetaan
dan perbaikan seluruh tatalaksana yang ada dalam organisasi sehingga dapat
disusun suatu rekomendasi yang aplikatif sekaligus efektif dalam penerapannya.
Metode yang dipilih adalah metode yang memungkinkan hasil tatalaksana yang
langsung dapat digunakan.
Masing-masing teknik pengambilan dan analisis data dapat dipilih salah
satu atau kombinasi antara beberapa teknik. Sebagai panduan berikut adalah
penjelasan mengenai masing-masing teknik:
Focused Group Diskusi terpandu membahas suatu topik dimana peserta adalah para
Discussion pemimpin unit kerja atau nara sumber terkait topik dimaksud.
Wawancara: Proses tanya jawab terstruktur dan tidak terstruktur untuk menggali
data dan informasi mengenai aspek-aspek suatu topik tertentu.
Wawancara terstruktur adalah wawancara dimana semua pertanyaan
yang akan ditanyakan telah dipersiapkan terlebih dahulu secara fixed
dan ditanyakan kepada semua responden dengan urut - urutan yang
sama untuk menjaga tingkat presisi dan realiabilitas. Wawancara
tidak terstruktur adalah wawancara dimana tidak diperlukan format
pertanyaan yang baku seperti wawancara terstruktur. Namun
demikian pewawancara dapat menyiapkan pertanyaan - pertanyaan
kunci, yang mana dalam proses wawancara pertanyaan - pertanyaan
selanjutnya sangat bergantung pada respon atau jawaban dari
responden.
III - Pendekatan Penataan Tatalaksana
3/2/11 6:48:27 PM
15. Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi
Observasi: Pengumpulan data/informasi mengenai pelaksanaan suatu kegiatan
atau serangkaian kegiatan dalam rentang waktu tertentu.
Telaah Penggalian data dan informasi dari berbagai dokumen baik berupa
Dokumen: buku, surat-surat keputusan, peraturan perundang-undangan atau
kebijakan tertulis.
Teknik analisis terkait langsung dengan teknik pengambilan data yang dilakukan.
Uraian masing-masing teknik adalah sebagai berikut:
Analisis Kausal: Telaah hubungan logis antara pernyataan, fakta atau data
dan informasi yang diperoleh.
Klasifikasi Proses: Memilah-milah data/informasi atau fakta yang terkumpul
sesuai dengan definisi proses inti atau proses pendukung.
Pemodelan Proses: Pembuatan rumusan tatalaksana (business process)
dengan teknik penggambaran alur baik secara manual
maupun menggunakan program aplikasi
PermenPAN dan RB No: 12 Tahun 2011
buku 6 edited.indd 7
7
3/2/I1H68RPM
17. Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi
BAB IV
PROSES PENATAAN TATALAKSANA
(BUSINESS PROCESS)
Siklus pengelolaan yang mencakup perancangan yang didasarkan pada
analisis kebutuhan, implementasi, pemberlakuan yang didukung monitoring dan
evaluasi tatalaksana (business process) pada pelaksanaannya akan mengerucut
pada pelaksanaan pemetaan tatalaksana (businessprocess), analisis, perbaikan/
peningkatan Tatalaksana (business process), dan perbaikan terus menerus
(continuous improvement).
Dalam pemetaan dan analisis, dikenal dua tipe utama Tatalaksana
(business process), yaitu:
1. Proses Inti (Core Process); dan
2. Proses Pendukung (Supporting Process).
Proses Inti (Core Process) adalah proses yang memenuhi ketiga kriteria berikut:
1. Berperan langsung dalam memenuhi kebutuhan penguna eksternal;
2. Secara langsung berpengaruh terhadap keberhasilan organisasi (mencapai,
visi, misi, strategi organisasi); dan
3. Memberikan respon permintaan dan memenuhi kebutuhan pengguna.
Contoh Proses Inti (Core Process) antara lain:
• Proses Pelayanan Pemberian Izin Investasi;
• Proses Pelayanan Registrasi Wajib Pajak Perorangan; dan
• Proses Pelayanan Pemberian Surat Izin Mengemudi (SIM).
Sedangkan Proses Pendukung (Supporting Process) adalah proses yang
memenuhi kriteria berikut:
1. Memenuhi kebutuhan pengguna internal, para pelaku atau fungsi di proses
inti; dan
PermenPAN dan RB No: 12 Tahun 2011
buku 6 edited.indd 9
9
3/2/1lMl»i3PM
18. Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi
2. Tidak memiliki kaitan langsung dengan nilai manfaat organisasi.
Contoh Proses Pendukung (Supporting Process) antara lain:
• Proses Pembuatan Anggaran;
• Proses Layanan Sistem Informasi; dan
• Proses Layanan Hukum.
4.1 Pemetaan Dan Analisis Tatalaksana (Business Process)
Pemetaan dan analisis tatalaksana (business process) biasanya dimulai
dari suatu analisis kebutuhan dengan cara memahami visi, misi, tugas dan fungsi
organisasi dan pihak-pihak eksternal yang memerlukan dan mendapatkan layanan
langsung dari organisasi. Pemahaman dapat dilakukan dengan mempelajari
dokumen terkait dan diskusi dengan pimpinan organisasi, seperti Focused Group
Discussion (FGD) dan/atau wawancara dengan pimpinan organisasi sampai
dengan pimpinan unit organisasi terkecil.
Tujuan pemetaan dan analisis tatalaksana (business process) adalah untuk
melihat secara utuh keseluruhan rangkaian proses yang mempengaruhi kinerja
dan pencapaian organisasi dalam melayani pemangku kepentingan utama, baik
eksternal maupun internal.
Langkah - langkah untuk melakukan pemetaan dan analisis tatalaksana
(business process):
• Pahami arahan strategis organisasi (visi, misi, tugas dan fungsi organisasi);
• Identifikasi tatalaksana (business process) yang akan dipetakan berdasarkan
analisis kebutuhan;
• Identifikasi nama dan tipe tatalaksana (business process) dimaksud;
• Tentukan siapa saja pengguna atau pemakai utama dari tatalaksana
(business process) dimaksud;
• Uraikan urutan kegiatan yang membentuk rantai tatalaksana (business
process) dimaksud;
• Tentukan masukan utama tatalaksana (business process) dimaksud;
• Tentukan keluaran utama tatalaksana (business process) dimaksud;
• Tentukan pemilik (owner) tatalaksana (business process) dimaksud;
- Proses Penataan Tatalaksana
3/2/11 6:48:27 PM
19. Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi
Lakukan pemodelan tatalaksana (business process);
Dapatkan pengesahan dari pimpinan lembaga untuk diberlakukan (bila
diperlukan).
Contoh format yang dapat digunakan dalam menyusun langkah-langkah di atas
adalah sebagai berikut:
Tabel 1
Contoh Format Pemetaan dan Analisis Tatalaksana (Business Process)
No Nama Tatalaksana Tipe Pengguna/ Kegiatan Utama Masukan Keluaran Pemilik
Tatalaksana Pemakai Utama Utama Tatalaksana
1 Pemberian layanan Proses Inti Masyarakat Menerima S u r a t Izin X Unit Kerja A
penerbitan izin X permohonan izin X Permohon
dari masyarakat Unit Kerja B
Dokumen
Pendukung
Melakukan
kajian A - Z atas
permohonan
Memberikan atau
Tidak memberikan
Izin
Mengeluarkan
Izin X
2 Dan seterusnya
Pemodelan tatalaksana (business process) yang digunakan dapat mengacu
pada sistem yang sudah baku dan popular, yaitu Notasi Manajemen Tatalaksana
(business process). Pada dasarnya pemodelan ini adalah pembuatan gambar
diagram alir (flowchart) dari setiap proses business yang teridentifikasi yang
dihasilkan dari proses pemetaan (secara lengkap dan detil dapat dilihat pada
Bab V).
4.2 Perbaikan Tatalaksana (Business Process)
Perbaikan Tatalaksana (business process) didasarkan pada evaluasi atas
Tatalaksana (business process) yang telah diimplementasikan, yang diperoleh
dari masukan internal maupun laporan dari masyarakat dan/atau pemangku
kepentingan eksternal lainnya.
PermenPAN dan RB No: 12 Tahun 2011
buku 6 edited.indd 11
11
3/2/ifH68RpM
20. Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi
Tujuan perbaikan Tatalaksana (business process) adalah membuat proses
lebih efektif, efisien dan adaptif. Sedangkan target perbaikan Tatalaksana
(business process) adalah sebagai berikut, antara lain:
• Penurunan biaya;
• Peningkatan kualitas output;
• Peningkatan kualitas layanan; dan
• Peningkatan kecepatan delivery.
Langkah - langkah dalam melakukan perbaikan Tatalaksana (business process)
adalah sebagai berikut:
• Pahami harapan pengguna utama atas perbaikan dari Tatalaksana (business
process) dimaksud;
• Pahami kebijakan atau peraturan yang mengatur Tatalaksana (business
process) dimaksud;
• Identifikasi perbaikan Tatalaksana (business process) yang diusulkan, yang
biasanya melalui:
o Penyederhanaan proses (streamlining/simplification - S);
o Penghilangan proses yang tidak perlu (elimination - E);
o Pembuatan proses yang sama sekali baru (reengineering - R); atau
o Pengotomatisasian proses (automation - A).
• Perbaiki model Tatalaksana (business process) sesuai dengan perbaikan
yang telah dilakukan;
• Dapatkan pengesahan dari pimpinan lembaga untuk diberlakukan (bila
diperlukan).
Contoh format yang dapat digunakan dalam menyusun langkah - langkah di atas
adalah sebagai berikut:
- Proses Penataan Tatalaksana
3/2/11 6:48:27 PM
21. Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi
Tabel 2
Contoh Format Perbaikan Tatalaksana [Business Process]
No Nama
Tatalaksana
Harapan Pengguna
Utama
Dapat
Diperbaiki
Perbaikan Yang
Diusulkan
Bagaimana Perbaikan
Dilakukan (S, E, R, A)
Penyelesaian
Permohonan
Izin X
Penurunan lamanya
waktu proses
permohonan perizinan
Ya Penurunan lamanya
waktu proses
permohonan dari
rata - rata x minggu
menjadi kira - kira y
minggu
Streamlining (S):
Menghilangkan Aktivitas
D yang tidak memberikan
nilai tambah
2 Dan seterusnya
4.3 Penentuan Standar Tatalaksana (Business Process)
Penentuan standar tatalaksana adalah untuk memberikan suatu kepastian
bagi para pengguna tatalaksana (business process) yang merupakan bagian dari
proses analisis tatalaksana (business process) dan merupakan hal yang penting
bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, terutama dalam melayani
para pemangku kepentingan eksternal (publik/masyarakat dan Kementerian/
Lembaga yang lain).
Penentuan standar tatalaksana dapat dilakukan melalui mekanisme sebagai
berikut (termasuk kombinasinya), antara lain:
• Focused Group Discussion (FGD), dengan melibatkan sekurang-
kurangnya penanggungjawab operasionalisasi proses yang terkait
dengan pelaksanaan tugasnya;
• Masukan dari pengguna langsung tatalaksana (business process) dan/
atau atau survei kepuasan pengguna atas pemberian layanan tatalaksana
(business process); dan
• Benchmark dengan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang
telah menetapkan standar untuk tatalaksana yang sama atau sejenis
Dalam implementasinya, penetapan atas standar suatu tatalaksana
(business process) yang telah disetujui pada akhirnya merupakan bagian yang
tidak dapat dipisahkan dari Standar Operating Procedures atas tatalaksana
(business process) tersebut dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan
Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
PermenPAN dan RB No: 12 Tahun 2011
buku 6 edited.indd 13 3/2/l1ml»MPM
3
23. Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi
BAB V
KAIDAH PENGGAMBARAN TATALAKSANA
(BUSINESS PRÜCESS)
Kaidah penggambaran tatalaksana ditentukan oleh notasi dan pola
hubungan notasi. Notasi ini merupakan penanda bagi komponen-komponen
suatu proses. Notasi yang digunakan dalam penggambaran Tatalaksana sesuai
dengan kaidah Business Process Management Notation (BPMN) adalah;
1. Notasi Inti;
2. Aneka Notasi Event;
3. Aneka Notasi Aktivitas;
4. Aneka Notasi Penghubung;
5. Aneka Notasi Keputusan;
6. Pool.
5.1 Notasi Inti
Notasi inti merupakan notasi yang dapat menggambarkan suatu proses
secara sederhana yang terdiri dari:
a. Event: penanda suatu kejadian.
b. Aktivitas: penanda suatu kegiatan yang dilakukan dalam suatu proses.
c. Gateway: penanda pengambilan keputusan atau kontrol alur kegiatan.
d. Penghubung: penanda yang menunjukkan hubungan antarelemen proses.
e. Pool: suatu bidang gambar berupa kotak persegi panjang yang menjadi
area penulisan diagram tatalaksana.
Berikut adalah contoh suatu diagram alur dari suatu proses sederhana
dengan menggunakan notasi inti tersebut.
PermenPAN dan RB No: 12 Tahun 2011
buku 6 edited.indd 15 3 / 2 / I ' I S B P P M
5
24. Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi
Gambar 2
Proses Sederhana Dengan Menggunakan Notasi Inti
5.2 Notasi Event
Bentuk notasi event ada beberapa ragam. Event merupakan penanda
suatu kejadian. Berdasarkan kapan terjadinya event terbagi atas tiga jenis yaitu
dimulainya (start), antar (intermediate) atau berakhirnya (end) suatu proses.
Sedangkan menurut tipenya, event sangat beragam. Event dapat
berupa keluarnya suatu surat (message), Event juga dapat berupa durasi, ada
suatu pengeculian (exception), atau bahkan kejadian pembatalan (cancel) atau
dihapuskan (terminate).
Dengan notasi event kita dapat mengenali kejadian-kejadian yang
mendahului atau menyertai suatu proses. Sebagai contoh pada start terdapat
notasi message yang artinya proses dimulai bila sudah dikeluarkan pesan/surat
tertentu. Demikian juga event akhir tipe message berarti akhir dari tatalaksana
(business process) bila telah dikeluarkannya suatu pesan/surat tertentu.
NOTASI EVENT
(Kejadian)
Start (Mulai)
Intermediate
(antara)
End (Selesai)
NOTASI EVENT
(Kejadian)
O O O
NOTASI EVENT
(Kejadian)
Tipe-Tipe Event (Kejadian)
Message
(pesan)
(g) <§> mMessage
(pesan) Dimulai setelah
ada surat (misal:
Surat perintah,
Terjadi
berdasarkan surat
Dinyatakan selesai
berdasarkan surat
- Kaidah Penggambaran Tatalaksana
3/2/11 6:48:28 PM
25. 'N
Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi
surat keputusan)
Timer (waktu)
(£^)
Timer (waktu)
Dimulai pada
pukul
Berlangsung
selama
Cancel (Batal)Cancel (Batal)
Terjadi
pembatalan
Selesai karena
dibatalkan
Compensation
(imbalan)
®Compensation
(imbalan)
Rule (aturan)
(S)
Rule (aturan) Dimulai sesuai
aturan yang
berlaku
Terjadi
berdasarkan
aturan yang
berlaku
Link
(Terkait dengan)
@ eLink
(Terkait dengan) Dimulai dan terkait
dengan
Terjadi dan terkait
dengan
Selesai terkait
dengan
Terminate
(Berhenti)
Terminate
(Berhenti) Selesai karena
dihentikan
Multiple (Jamak)
m ®Multiple (Jamak)
Beberapa kejadian
mulai serentak
Terjadi serentak Beberapa
kejadian Selesai
Serentak
5.3 Notasi Kegiatan
Kegiatan dalam suatu proses dapat merupakan suatu kegiatan tunggal
(atomic) dapat pula merupakan suatu kumpulan kegiatan atau disebut sebagai
sub-proses (non atomic). Untuk menggambarkan bentuk tersebut, berikut
adalah aneka notasi untuk kegiatan.
PermenPAN dan RB No: 12 Tahun 2011
buku 6 edited.indd 17
17
3/2/1V6MBI PM
26. Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi
Pada notasi kegiatan non atomic, terdapat tanda (+). Dalam penggambaran
manual maka perlu dibuat diagram proses untuk kegiatan tersebut.
Task Multiple Instance
II
kegiatan (serangkaian
kegiatan)
kegiatan yang berulang
ulang
kegiatan beragam yang
berlangsung serentak
Sub-Process
(Collapsed). Loop
kegiatan yang terdiri dari
proses-proses atau
disebut sub-proses
(tampilan ringkas yang
ditunjukkan dengan
simbol +)
Sekumpulan kegiatan
yang berulang-ulang
(tampilan ringkas yang
ditunjukkan dengan
simbol +]
Sekumpulan kegiatan
yang berulang-ulang
(tampilan ringkas yang
ditunjukkan dengan
simbol +]
Compensation Compensation
kegiatan yang
memberikan
(tampilan ringkas yang
ditunjukkan dengan
simbol +)
5.4 Notasi Penghubung
Notasi penghubung terdiri dari tiga jenis yaitu:
1. sequence Flow, yang menunjukkan kegiatan yang dituju semata-mata
merupakan kelanjutan kegiatan sebelumnya.
2. Message Flow, yang menunjukkan adanya aliran pesan dimana proses yang
dituju bukan kelanjutan proses sebelumnya
3. Association, yang menunjukkan bentuk hubungan antara dua proses atau
kegiatan.
- Kaidah Penggambaran Tatalaksana
3/2/11 6:48:31 PM
27. Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi
5.5 Notasi Gateway
Gateway merupakan notasi yang menunjukkan diperlukannya
pengendalian kelanjutan alur suatu proses. Gateway berperan mengatur
apakah suatu proses dapat diteruskan atau tidak atau sebaliknya apakah suatu
proses lanjutan baru dapat dilaksanakan bila kegiatan yang berbeda selesai
bersamaan. Bila kedua kondisi tersebut ada, maka gateway diperlukan. Ada tiga
jenis Gateway:
1. Exclusive Decision adalah pengambilan keputusan karena tergantung dari
kondisi atau masukan sebelumnya saja;
2. Event adalah pengambilan keputusan tergantung dari adanya event (misalnya
harus ada surat keputusan);
3. Paralel adalah pengembilan keputusan hanya dilakukan bila seluruh kegiatan
sebelumnya sudah diterima lengkap.
O <x>
Keputusan diambil
berdasarkan data
Keputusan diambil oleh Keputusan diambil
berdasarkan kejadian
Keputusan yang bersifat
inklusif
Keputusan yang bersifat
kompleks
Penanda bahwa aktivitas
harus berlangsung sacara
paralel
5.6 Notasi Pool
Bagian inti merupakan kerangka yang menunjukkan suatu proses
atau kegiatan dikerjakan oleh siapa. Satu pool untuk merepresentasikan
satu untikerja, fungsi atau jabatan tertentu. Pool memiliki dua bentuk
yaitu Swimlane dan Lane. Pada swimlane suatu proses dikerjakan oleh
suatu unit kerja, fungsi atau jabatan tertentu. Pada Lane (gabungan
PermenPAN dan RB No: 12 Tahun 2011
buku 6 edited.indd 19 3 / 2 / l f f l S W l p M
9
28. Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi
beberapa pool) menunjukkan adanya beberapa proses pada suatu unit
kerja yang masing-masing dikerjakan oleh satu jabatan unit kerja tersebut.
Bentuknya adalah sebagai berikut:
Swimlanes
Pool
Name
Lanes (within a Pool)
CD
E
Name
CD
2
Name
Gambar 3
Notasi Pool
Contoh bentuk penggambaran Tatalaksana dengan menggunakan notasi
Manajemen Tatalaksana:
- Kaidah Penggambaran Tatalaksana
3/2/11 6:48:32 PM
29. Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi
Gambar 4
Flowchart Layanan Fungsi Administrasi
Pada Gambar 4 di atas dapat dipahami bahwa tatalaksana tersebut adalah
Proses Pengiriman Formulir dan Reminder.
Ada dua pihak yang terlibat yaitu Fungsi Administrasi dan Pengguna.
Urutan Proses Pengiriman Formulir Reminder adalah:
1. Proses dipicu dengan adanya surat permohonan yang masuk dari
Pengguna;
2. Proses dimulai dengan mengirimkan formulir kepada pengguna;
3. Bila dalam waktu 7 hari belum ada pengembalian formulir, bagian
Administrasi mengirimkan Reminder;
4. Formulir yang terisi lengkap dikembalikan Pengguna ke bagian
Administrasi
5. Proses selesai.
5.7 Format Tatalaksana (Business Process)
Tujuan dibuatnya format tatalaksana adalah untuk mendokumentasikan
proses pemetaan dan pembuatan business process sehingga dapat digunakan
untuk, antara lain pembuatan Standard Operating Procedures (SOP) secara
efektif dan dapat disahkan oleh pimpinan kementerian/lembaga dan pemerintah
daerah.
PermenPAN dan RB No: 12 Tahun 2011
buku 6 edited.indd 21
21
3/2/I1H61IBPM
30. Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi
Format tatalaksana (businessprocess) setiap organisasi sekurang-kurangnya
terdiri dari atas dua (2) jenis, yaitu:
1. Format Tatalaksana Organisasi (disebut Level 0 atau L0)
Merupakan gambaran kegiatan dan pola hubungan antara kegiatan tersebut
pada tingkat organisasi. Format tersebut mencakup elemen-elemen sebagai
berikut:
a. Nama Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
b. Visi, Misi, Tugas dan Fungsi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah
Daerah;
c. Kategori Proses;
• Nama Proses Inti (core processes);
• Nama Proses Pendukung (supporting process);
d. Kelompok Proses (identifikasi tatalaksana untuk mendapatkan
gambaran proses setiap fungsi di dalam organisasi) dan Penanggung
Jawabnya; dan
e. Diagram alur (flowchart) business process organisasi yang menunjukkan
masing-masing proses dan hubungan antara Proses Inti dan Proses
Pendukung.
Contoh alat bantu yang dapat digunakan untuk mengembangkan Format
Tatalaksana Organisasi (L0) dapat dilihat pada Tabel 3 di bawah ini:
Tabel 3
Format Tatalaksana Organisasi (Level 0)
Nama Organisasi:
Visi:
Misi:
Tugas & Fungsi:
Proses Inti Level 0
1. Nama Kelompok Proses Inti I
2. Nama Kelompok Proses Inti II
3 dan seterusnya
Proses Pendukung Level 0
1. Nama Kelompok Proses Pendukung I
2. Nama Kelompok Proses Pendukung II
3 dan seterusnya
- Kaidah Penggambaran Tatalaksana
3/2/11 6:48:32 PM
31. Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi
Uraian Proses Inti Level 0
Kelompok Proses Inti I
Deskripsi
Penanggung Jawab/
Jabatan
Diagram Alur
Kelompok Proses Inti
II ... dst
Deskripsi
Penanggung Jawab/
Jabatan
Diagram Alur
Proses Pendukung Level 0
Kelompok Proses
Pendukung I
Deskripsi
Penanggung Jawab
Proses/ Jabatan
Diagram Alur
PermenPAN dan RB No: 12 Tahun 2011
buku 6 edited.indd 23
23
3 / 2 / l f f l S W l p M
32. Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi
Kelompok Proses
Pendukung II ... dst
Deskripsi
Penanggung Jawab
Proses/ Jabatan
Diagram Alur
2. Format Tatalaksana Fungsi (disebut dengan Level 1 dan Level 2 atau L1 dan
L2)
Merupakan gambaran kegiatan dan pola hubungan antara kegiatan tersebut
pada tingkat Direktorat/Inspektorat (Process Group), Bagian atau Subagian
(Process) dan Seksi/SubSeksi (Activities). Format tersebut mencakup
elemen-elemen sebagai berikut:
a. Nama Unit Organisasi di dalam Kementerian/Lembaga dan Pemerintah
Daerah beserta Fungsinya;
b. Nama Kelompok Proses (sebagai Proses Induk), Nama Proses dan Nama
Aktivitas beserta Penanggung jawabnya;
c. Deskripsi Proses untuk masing - masing Proses dan Aktivitas; dan
d. Diagram alur (flowchart) tatalaksana fungsi yang menggambarkan
masing-masing proses dan aktivitas.
Contoh alat bantu yang dapat digunakan untuk mengembangkan Format
Tatalaksana Fungsi (L1 dan L2) dapat dilihat pada Tabel 4 di bawah ini:
Tabel 4
Format Tatalaksana Fungsi (Level 1 dan Level 2)
Nama Unit Organisasi:
Tugas & Fungsi:
Uraian Proses Inti Level 1
Kelompok Proses Inti I
Proses 1, Proses 2, dst ...
Deskripsi
- Kaidah Penggambaran Tatalaksana
3/2/11 6:48:32 PM
33. Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi
Penanggung Jawab
Proses/Jabatan
Diagram Alur
Kelompok Proses Inti II
Proses 1, Proses 2 ... dst
Deskripsi
Penanggung Jawab
Proses / Jabatan
Diagram Alur
Proses Pendukung Level 1
Kelompok Proses
Pendukung I
Proses 1, Proses 2, dst
Deskripsi
Penanggung Jawab
Proses/Jabatan
Diagram Alur
Kelompok Proses
Pendukung II
Proses 1, Proses 2 ... dst
Deskripsi
Penanggung Jawab
Proses/Jabatan
Diagram Alur
Sebagai catatan, format level 2 mengikuti format level 1, namun dilakukan
penyesuaian terhadap antara lain Nama Unit Organisasi, Penanggung Jawab,
Fungsi, Deskripsi Proses/Aktivitas dan Diagram Alur. Semakin tinggi level
tatalaksana (businessprocess), dari L0 sampai L2, semakin terkait dengan proses¬
proses pelaksanaan tugas-tugas teknis, demikian pula dengan diagram alurnya.
Tatalaksana yang bersifat teknis menggambarkan penanggungjawab pada level
PermenPAN dan RB No: 12 Tahun 2011
buku 6 edited.indd 25
25
3/2/1lMSlilpM
34. Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi
pelaksana teknis (L1 dan L2). Tatalaksana yang bersifat strategis menggambarkan
penanggung jawab pada tingkat pimpinan (L0).
5.8 Persiapan Pembuatan Standard Operating Procedures (SOP)
Seperti yang telah disampaikan pada bagian Latar Belakang di dalam
dokumen ini, penataan atau perbaikan tatalaksana (business process) salah
satunya akan bermuara pada pembuatan atau perbaikan Standard Operating
Procedures (SOP).
Sebelum dilakukan pembuatan SOP (atas hasil pemetaan, analisis dan
perbaikan tatalaksana), beberapa langkah di bawah ini perlu untuk dilakukan:
1. Reviu kembali tatalaksana (business process) organisasi secara keseluruhan
dan tatalaksana (business process) untuk setiap fungsi organisasi yang
terkait; dan
2. Identifikasi kegiatan-kegiatan yang ada pada setiap proses sekali lagi. Langkah
ini dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan dengan pendekatan
4W 2H yaitu: What, Who, When, Where dan How serta How Much (dalam
kasus tertentu).
- Kaidah Penggambaran Tatalaksana
3/2/11 6:48:32 PM
35. Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi
BAB VI
PENUTUP
Penataan tatalaksana (business process) dimaksudkan untuk meningkatkan
efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif,
efisien dan terukur pada masing - masing Kementerian/Lembaga dan Pemerintah
Daerah. Penataan Tatalaksana menjadi salah satu faktor suksesnya pelaksanaan
reformasi birokrasi di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Oleh
karena itu, pedoman ini diharapkan dapat memandu Kementerian/Lembaga dan
Pemerintah Daerah dalam membangun dan melakukan penataan tatalaksana
(business process) di lingkungan masing-masing.
PermenPAN dan RB No: 12 Tahun 2011
buku 6 edited.indd 27
27
3/2/I1H61IBPM