Article 33 Indonesia Policy Brief http://www.article33.or.id

1. 4 Memperkuat Efektifitas dan Akuntabilitas Kebijakan Anggaran BOS
3
uang seragam sekolah Nasional
Uang seragam sekolah menjadi
POLICY BRIEF
salah satu out of pocket yang 2 Mendesentralisasi transfer
menjadi tanggungan orang tua, BOS, membenahi mekanisme
setiap tahun ajaran baru menjadi pengelolaan keuangan dan
item yang harus dibeli dari sekolah kapasitas perencanaan sekolah
dengan harga relatif mahal. Karena
bersifat seragam, maka lebih baik
Masalah utama keterlambatan
penyaluran adalah kesiapan Memperkuat Efektifitas
ditanggung BOS. penyusunan RKAS dan berbelitnya
pencairan kas daerah. Perbaikan dan Akuntabilitas Kebijakan
SERVICE DELIVERY
yang dilakukan adalah penyiapan
perencanaan sekolah yang lebih
Anggaran BOS
1. Perubahan mekanisme transfer awal serta perubahan secara
BOS kembali ke sentralisasi khusus untuk peraturan pencairan
BOS.
AKUNTABILITAS
Memperkuat akuntabilitas sosial
dalam pengawasan BOS
Akuntabilitas sosial berbasis pada
pengawasan masyarakat, dengan
memperkuat literasi terhadap
anggaran sekolah dan akses terhadap
informasi. Akuntabilitas sosial akan
PATTIRO Institute
menjadi penyeimbang akuntabilitas PATTIRO Institute adalah
Gedung CIKS Lt 3 No 316 tidak sejalan dengan kebijakan administratif yang rawan rekayasa lembaga yang didedikasikan
Jl. Cikini Raya No 84 - 86 untuk memperkuat kebijakan
Jakarta Pusat - Indonesia desentralisasi Menerapkan set of accountability lokal dan desentralisasi di
Tel: +62 21 3142 854
Fax: +62 21 3142 854 Menurut UU No.22 tahun 1999, dalam Juklak/Juknis BOS. Secara Indonesia. PATTIRO Institute
Email: pattiroinstitute@yahoo.com
www.pattiroinstitute.org bab IV pasal 7, pengelolaan definitif, dicantumkan tentang etik lahir sebagai lini difusi dari
bidang pendidikan dilakukan oleh good governance yang meliputi PATTIRO, sebuah organisasi
yang sejak 1998 telah
Executive Director daerah (desentralisasi), begitu transparansi, partisipasi dan
Dini Mentari
juga dalam UU No.32 tahun 2004 akuntabilitas sebagai kewajiban
mengakar dalam kerja-kerja
penguatan pemerintahan
Policy paper tentang efektivitas ANGGARAN
Senior Supervisor dan akuntabilitas anggaran BOS 1. Alokasi BOS selalu meningkat
tentang Pemerintahan Daerah, pengelola anggaran BOS. daerah dan masyarakat sipil
Ambarsari Dwi Cahyani
di puluhan wilayah Indonesia. ditulis untuk melakukan up-dating sejak dicanangkan 2005 dan
Chitra Retna S urusan pendidikan menjadi urusan
Kami berupaya memperkuat terhadap hasil study Pattiro Institute pada 2012 telah mencapai
Senior Program Manager daerah sehingga mere-sentralisasi ¹ Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas
Ermy Sri Ardhyanti
kerja-kerja itu melalui produksi terhadap Anggaran pendidikan dasar unit cost 100% dari Biaya
kebijakan mekanisme BOS Pengelolaan dan Pertanggungjawaban pengetahuan secara mendalam
gratis dalam Working Paper Mei Operasional Non-Personal
Senior Associate Researcher bertentangan dengan kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dengan mendorong perubahan
Sonny Mumbunan
kebijakan yang berlandaskan 2011 . Beberapa rekomendasi kepada Alokasi BOS 2012 memenuhi
tentang pemerintah daerah. dan Dana Pendidikan Dasar Lainnya (DPL)
Internal Manager bukti. pengambil kebijkaan telah dipenuhi alokasi dengan standar
Lukman Hakim Pendidikan dasar juga merupakan TA 2007 dan 2008. Dalam mengaudit hasil
seperti penambahan alokasi BOS. biaya operasional sesuai
bagian dari kewenangan laporan dana BOS dan dana pendidikan
Finance Manager Terdapat 3 hal yang ditinjau dalam PERMENDIKNAS No. 69 tahun
Erry Murni Pemerintah Daerah sehingga BOS lainnya, BPK RI mengambil uji sampling Kerja-kerja PATTIRO Institute
diperkuat oleh Board of anggaran dan kebijakan BOS yaitu : 2009 tentang Standar Biaya
Office Manager sebagai salah satu instrumen pada 4.127 sekolah di 62 kabupaten/kota
Cici Yusella Expert Associate, yang terdiri Anggaran (Alokasi), Service Delivery Operasi Non personalia Tahun
pemenuhan anggaran pendidikan dari kumpulan pakar yang dan Akuntabilitas yang berujung pada 2009 untuk Sekolah Dasar/
dasar merupakan urusan mendalami pengetahuan yang
Didukung oleh rekomendasi. Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI),
Pemerintah Pusat dan Daerah kami produksi.
(Pasal 11 ayat 2 UU No.20 tahun Sekolah Menengah Pertama/
2003 tentang Sistem Pendidikan Madrasah Tsanawiyah (SMP/

2. 2 Memperkuat Efektifitas dan Akuntabilitas Kebijakan Anggaran BOS Memperkuat Efektifitas dan Akuntabilitas Kebijakan Anggaran BOS
3
MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Akhirnya pilihan yang diumumkan Menteri miliar untuk sekitar seluruh SD/SMP di Indonesia
Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Kejuruan Pendidikan Nasional pada awal Oktober adalah
(SMK), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah opsi ke-2 yaitu mekanisme APBN-Provinsi- Pemerintah tidak meregulasi transparansi. Hingga
Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) dan sekolah. Walau diakui Mendiknas, tidak saat ini Pemerintah nampaknya belum mempunyai
SMALB. RAPBN 2012 Penyediaan dana BOS sejalan dengan semangat otonomi daerah. formula kebijakan yang tepat untuk memperbaiki
sebesar Rp. 23,6 triliun bagi seluruh siswa SD dan akuntabilitas penggunaan dana BOS (maupun dana-
SMP. Sebelumnya, alokasi BOS baru memenuhi dana lainnya) di tingkat sekolah. Sekolah menjadi
68,4 % untuk SD/MI dan 80,3 % untuk SMP/MTs AKUNTABILITAS tidak mempunyai insentif untuk transparan.
dari kebutuhan per siswa untuk Biaya Operasional Penyalahgunaan dan indikasi korupsi Dana BOS.
Non-Personal. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI End-user dari BOS, yaitu siswa dan orang
2. Maksimal 30 % anggaran BOS masih digunakan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana tua tidak dilibatkan dalam perancanaan hingga
untuk membayar honor guru Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Dana monitoring penggunaan BOS
Meskipun menurun dari Juklak tahun 2010 yang Pendidikan Dasar Lainnya (DPL) TA 2007 dan 2008.
membolehkan maksimal 40 %, namun dengan mengikat sehingga rawan penyelewengan. Dalam mengaudit hasil laporan dana BOS dan dana Orang tua siswa biasanya dilibatkan dalam
masih dimasukkannya komponen honor guru Tahun 2011 BOS ditransfer dari APBN ke pendidikan lainnya, BPK RI mengambil uji sampling penentuan besarnya uang gedung, namun belum
akan mengurangi alokasi untuk operasional APBD, APBD ke sekolah dengan mengikuti PP pada 4.127 sekolah di 62 kabupaten/kota. Sebanyak pada level perencanaan RKAS apalagi dalam
siswa. No.58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan 62,84% sekolah yang disampling¹ tidak mencantumkan memonitor penggunaannya.
3. Biaya personal siswa miskin kurang Daerah. Implementasi 2011 (hingga triwulan ke seluruh penerimaan dana BOS dan DPL dalam RAPBS
alokasi, angka putus sekolah tinggi 3) ditandai dengan keterlambatan transfer ke dengan nilai Rp 479,96 miliar [TA 2007] dan Rp 144,
Jumlah siswa miskin di Indonesia hampir sekolah. Paling parah ada pada triwulan 1, yang 23 miliar [TA 2008 semester I]. Padahal salah satu
mencapai 50 juta. Jumlah tersebut terdiri dari diidentifikasi karena keterlambatan penyusunan media perencanaan yang dipakai sekolah dalam
27,7 juta siswa di bangku tingkat SD, 10 juta RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah) pengelolaan keuangannya adalah Rencana Anggaran
siswa tingkat SMP, dan 7 juta siswa setingkat sebagai syarat pencairan anggaran. Hal ini terjadi Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS). Salah satu
SMA. Dari jumlah itu, sedikitnya ada sekitar karena Juklak/Juknis BOS baru sampai ke Daerah akibatnya, masih terjadi pungutan di sekolah karena
2,7 juta siswa tingkat SD dan 2 juta siswa kurang dari 10 hari dari jadwal penetapan siswa dan orang tua tidak mengetahui RAPBS dan
setingkat SMP yang terancam putus sekolah. APBD (31 Desember). Sampai triwulan ke-3 menjadi obyek yang tanpa “reserve” bagi pungutan
keterlambatan ada di 6 daerah di Provinsi Papua yang dilakukan sekolah.
Biaya sekolah yang relatif mahal ditengarai dan 1 daerah di Provinsi Kepulauan Riau.
menjadi penyebab utama tidak berdayanya para Di samping itu kasus keterlambatan terjadi pada Temuan-temuan :
siswa miskin melanjutkan pendidikan ke tingkat sekolah swasta. Alokasi sekolah swasta ada 1. Dana BOS sebesar digunakan tidak sesuai
selanjutnya. Kesulitan ini semakin berat dengan pada Belanja Hibah sehingga menggunakan peruntukannya (indikasi korupsi). Kegiatan
adanya keharusan membayar uang pangkal, mekanisme pencairan dana hibah, dimana tersebut antara lain Biaya transportasi kegiatan
membeli buku tulis, seragam sekolah, dan buku seluruh sekolah swasta menyusun proposal dan rekreasi kepala sekolah dan guru, uang lelah REKOMENDASI
pelajaran. Hal-hal tersebut merupakan beberapa SPJ dan ditandatangani dalam Bupati/Walikota kepala sekolah, biaya pertemuan hari ulang
indikator pemicu biaya sekolah menjadi mahal. melalui SK. Satu saja sekolah yang terlambat tahun yayasan (biasa terjadi di sekolah swasta ANGGARAN
akan menghambat pencairan. yang dikelola yayasan).Dengan mengunakan uji 1. Menambah alokasi beasiswa bagi siswa miskin,
2. Kasus keterlambatan membuat Pemerintah sampling (uji petik) 4127 dari sekitar 200 ribu kekuranggannya dialokasikan oleh BOSDA
SERVICE DELIVERY Pusat mengubah kebijakan transfer BOS sekolah, maka dana BOS yang tidak digunakan Pada APBN-P 2011 beasiswa untuk siswa miskin
1. Mekanisme transfer BOS pada tahun 2011 menjadi lewat Provinsi sesuai peruntukan dalam operasional sekolah sebesar 2,9 T yang akan diberikan melalui
menggunakan mekanisme desentralisasi, Dirjen Pendidikan Dasar Kemendiknas mencapai Rp 1.4 triliun. bantuan khusus murid (BKM) itu diperuntukkan
ditandai dengan kasus keterlambatan mengadakan survey kepada Dinas Pendidikan di 2. Pembelian buku pelajaran tidak sesuai Juknis bagi 338.000 anak. Setiap anak akan memperoleh
Sebelumnya, BOS ditransfer dari APBN (Kas Kabupaten/Kota yang menanyakan tentang apa BOS Buku. Dari sampling 4127 SD/SMP di 62 Rp 780.000 per tahun atau Rp 65.000 per bulan.
Negara) ke rekening masing-masing sekolah. mekanisme transfer BOS 2012 yang menghasilkan kabupaten/kota, terdapa 134 sekolah di 14 Anggaran ini masih kurang karena jumlah siswa
Sehingga Dinas Pendidikan dan DPRD di lebih dari 80% mengatakan kembali ke mekanisme kabupaten/kota senilai Rp 562.4 juta yang miskin di pendidikan dasar sebesar 43 juta,
daerah Kabupaten/Kota tidak memiliki fungsi 2010. Opsi kebijakan yang dikeluarkan oleh menggunakan dana BOS buku untuk membeli dengan angka putus sekolah 4,7 juta.
dan wewenang pengawasan dan complain Mendiknas dan Menko Kesra adalah dari APBN buku-buku pelajaran yang tidak sesuai dengan 2. Mengeluarkan skema honor guru dari BOS ,
handling, sekolah memiliki kewenangan besar ke sekolah atau lewat APBN-Provinsi –sekolah juknis BOS buku. Secara statistik, angka honor guru dibayar Pemerintah Daerah
dan tidak ada kewajiban transparansi yang dengan mekanisme grant atau dana hibah. penyalahaan BOS buku ini setara dengan Rp 25 3. Menambahkan benefit basket BOS seperti