Dokumen tersebut membahas tentang penerapan tata kelola yang baik (good governance) di BPJS Ketenagakerjaan, mencakup latar belakang, tujuan, prinsip-prinsip, dan model penerapannya. Good governance dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja BPJS Ketenagakerjaan secara transparan dan akuntabel.

1. Nama Mahasiswa : Muh. Agus Priyetno
NIM : 55117110052
Dosen Pengampu : Prof. Dr. Ir. H. Hapzi Ali, Pre-MSc, MM, CM
FORUM & QUIZ XV
Pendahuluan
Sejalan dengan terbitnya undang-undang nomor 24 tahun 2011 tentang badan
penyelenggara jaminan social, maka tanggal 1 Januari 2014 PT. Jamsostek (Persero)
berubah badan hukum menjadi badan hukum public yaitu Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dimana perubahan tersebut menjadi pengaruh terhadap
aktivitas yang berlaku dalam pengelolaan jaminan social. Seiring dengan Langkah
strategi tersebut, maka BPJS Ketenagakerjaan dihadapkan dengan tantangan untuk
senantiasa melengkapi berbagai pranata organisasi dan membangun mekanisme
pengelolaan jaminan social dan diwujudkan melalui penerapan praktif-praktif tata kelola
yang baik pada seluruh tingkatan dan jejang organisasi secara konsisten.
a. Latar Belakang
1. BPJS Ketenagakerjaan sebagai salah satu pilar penting perekonomian Indonesia
dituntut untuk dapat menjadi pelopor impelementasi tata kelola yang baik dan
mengambil peran penting dalam mendorong terlaksananya penerapan prinsip-prinsip
tata kelola yang baik. penerapan prinsip-prinsip ini sangat diperlukan agar BPJS
Ketenagakerjaan menjadi tangguh dan tumbuh dalam memberikan nilai tambah dan
manfaat lebih bagi para peserta dan para pemangku kepentingan.
2. Dalam rangka penerapan keterbukaan informasi public, pemerintah telah menerbitkan
peraturan perundang-undangan yang terkait yaitu undang-undang republic Indonesia
nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi public yang relevan untuk
diakomodasi dalam penyusunan pedoman tata kelola yang baik BPJS
Ketenagakerjaan.
3. Sebagai salah satu ptasyarat guna mencapai [engelolaan BPJS Ketenagakerjaan yang
sehat, penerapan prinsip-prinsip Good Governance secara menyeluruh dan konsisten
sangat diperlukan. Karena itu, BPJS Ketenagakerjaan memandang perlu untuk
menyusun dan menerapkan pedoman tata kelola yang baik (good governance) BPJS
Ketenagakerjaan sebagai acuan bagi seluruh insan BPJS Ketenagakerjaan dalam
menjalankan aktivitas agar sesuai dengan prinsip-prinsip good governance. Good
governance merupakan sarana untuk mencapai tujuan dalam pengelolaan BPJS
Ketenagakerjaan secara lebih baik anatara lain dengan mencegah praktik-praktik
korupsi, kolusi dan nepotisme, meningkatkan disiplin anggaran, mendayagunakan
dan mendorong efisiensi pengelolaan BPJS Ketenagakerjaan.
4. BPJS Ketenagakerjaan sebagai salah satu badan penyelenggara jaminan social di
Indonesia berkomitmen penuh menerapakan tata kelola yang baik dengan
mengadopsi prinsip-prinsip good governance dan best practice yang berlaku di

2. Indonesia maupun prinsip-prinsip internasional antara lain yang termuat di dalam
International Social Security Association (ISSA) Guideline.
b. Definisi
Tata kelola yang baik adalah suatu system, proses dan struktur yang digunakan oleh
organ BPJS Ketenagakerjaan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas
guna mewujudkan nilau tambah bagi para pemangku kepentingan dengan berlandaskan
pada peraturan perundang-undangan dan kode etik.
Dari banyaknya tujuan good governance, pada dasarnya setiap tujuan mempunyai makna
yang mengandung nilai strategis dalam pencapaian visi dan bias dikaitkan secara
langsung dengan peningkatan kinerja. Bahkan sulit dipungkiri untuk tidak
mengakitkannya dengan strategi penyelesaian masalah dalam jangka panjang. Anggapan
dasar ini terbentuk karena penerapan prinsip good governance memiliki perspektif nilai
dan keyakinan serta memberikan manfaat positif bagi kelangsungan usaha suatu entitas.
c. Tujuan penerapan good governance
1. Memaksimalkan nilai BPJS Ketenagakerjaan dengan cara menjalankan prinsip
transparency, accountability, responsibility, independency, fairness, predictability,
participation dan dynamism sehingga mampu tumbuh dan berkembang untuk
mencapai tujuan BPJS Ketenagakerjaan.
2. Mendorong agar dalam pengembalian keputusan dan tindakan terkait pengelolaan
BPJS Ketenagakerjaan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap
peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran akan adanya tanggung
jawab social kepada para pemangku kepentingan.
3. Sebagai bentuk kepedulian, tanggungjawab dan komitmen BPJS Ketenagakerjaan
dalam melaksanakan Good Governance.
4. Memberikan kontribusi positif bagi perekonimian nasional
d. Struktur good governance BPJS Ketenagakerjaan.

3. e. Prinsip-prinsip good governance
Untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan maka BPJS
Ketenagakerjaan menjadikan prinsip-prinsip good governance sebagai
pedoman/acuan dalam pengelolaan BPJS Ketenagakerjaan. Prinsip-prinsip good
governance itu adalah sebagai berikut:
PRINSIP – PRINSIP GOOD GOVERNANCE BPJS KETENAGAKERJAAN
Transparancy • Terjaminnya keterbukaan dalam pengambilan
keputusan dan keterbukaan dalam pengungkapan
informasi mengenai penyelenggaraan program
jaminan sosial oleh BPJS Ketenagakerjaan sesuai
dengan peraturan perundang-undagan yang berlaku
Accountability • Terselenggaranya kegiatan usaha BPJS
Ketenagakerjaan yang menjelaskan fungsi,
pelaksanaan dan pertanggung-jawaban dari setiap
pihk yang terkait dengan organ BPJS
Ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan praktif yang berlaku
umum.
Responsibility • Terselenggaranya program jaminan sosial oleh BPJS
Ketenagakerjaan yang dapat menjelaskan peranan

4. dan status dari setiap pihak yang terkait dengan BPJS
Ketenagakerjaan untuk setiap proses pembuatan dan
penerapan kebijakan di BPJS Ketenagakerjaan.
Independency • Pengelolaan BPJS Ketenagakerjaan secara
profesional yang bebas dari benturan kepentingan
atau tekanan dan atau pengaruh dari setiap pihak
manapun yang tidak sesuai dengan peraturan
perundang-undangan
Fairness • Keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak
setiap pihak yang timbul berdasarkan perjanjian dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku
Predictability • Penerapan hukum, kebijakan dan peraturan secara
konsisten. dalam pelaksanaan program jaminan
sosial, hak dan kewajiban peserta serta penerima
manfaat harus ditetapkan, dilindungi dan diterapkan
secara konsisten. untuk menjaga kesinambungan
program yang dijalankan ketika ada perubahan atas
peraturan perundang-undangan, program dan
manfaat.
Participation • Memberikan edukasi secara aktif dan kesempatan
keterlibatan pemangu kepentingan secara efektif
dengan cara memberi kemudahan mengakses
informasi lembaga dan kemampuan mereka untuk
memahami dan bertindak terkait informasi tersebut.
Dynamism • Inonasi dalam tata kelola lembaga atau perubahan
yang positif, efeknya adalah untuk menciptakan
efisiensi dan meningkatkan performance lembaga.
1. Kebijakan Umum Bpjs Ketenagakerjaan
Penerapan Tata Kelola Yang Baik (Good Governance)
BPJS Ketenagakerjaan memiliki komitmen untuk melaksanakan kebijakan mengenai
penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik BPJS Ketenagakerjaan secara efektif dan
berkelanjutan. Kebijakan tersebut antara lain:
a. Ruang Lingkup dan Prinsip-prinsip tata kelola yang baik
Proses bisnis BPJS Ketenagakerjaan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan
dan pertanggungjawaban mengacu kepada prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Hal ini
terkait pada penerapan kode etik, menghindarkan diri dari benturan kepentingan, adanya
unit pengendalian gratifikasi, pelaporan LHKPN, pengendalian iformasi serta tanggung
jawab social dan lingkungan.

5. b. Pelaksanaan prinsip tata kelola yang baik paling kurang diwujudkan dalam:
1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi
2. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas-tugas komite-komite dan unit menjalankan
fungsi pengendalian
3. Penerapan fungsi kepatuhan, audit interm, dan audit ekstern.
4. Penerapan manajemen resiko, termasuk system pengawasan internal
5. Pengadaan barang dan jas
6. Rencana strategis dan rencanan kerja dan anggaran tahunan
7. Transportasi kondisi keuangan dan non keuangan
8. Penerapan pengelolaan dana secara hati-hati
c. Menunjuk seorang anggota direksi melalui rapat direksi sebagai penanggung jawab
dalam penerapan tata kelola yang baik, minimal untuk:
1. Menyusun rencana kerja yang diperlukan untuk memastikan bahwa BPJS
Ketenagakerjaan menerapkan pedoman tata kelola yang baik.
2. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPJS Ketenagakerjaan tidak
menyimpang dari peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
3. Memantau dan menjaga kepatuhan BPJS Ketenagakerjaan terhadap seluruh perjanjian
dan komitmen yang dibuat dengan pihak eksternal.
4. Melaksanakan sosialisasi tata kelola yang baik kepada karyawan untuk membangun
pemahaman, kepedulian dan komitmen atas penerapan tata kelola yang baik.
d. Pelaksanaan tata kelola yang baik di lingkungan BPJS Ketenagakerjaan menjadi salah
satu unsur dalam Key Performance Indicator (KPI).
e. Pelaksanaan tata kelola yang di lingkungan BPJS Ketenagakerjaan menjadi contoh atau
benchmark bagi entitas lain.
f. Pedoman umum tata kelola yang baik dan pediman lain yang terkait dengan penerapan
tata kelola yang baik secara berkala akan dilakukan review dan penyempurnaan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Model Penerapan Good Governance
Dalam rangka membangun good governance yang kokoh dan berkesibambungan, maka
dibuat struktur bangunan governance yang terdiri dari 4 aspek yaitu governance prinsiples,
governance structure, governance process, dan governance outcome yang merupakan satu
kesatuan dalam mewujudkan rumah governance.

6. a. Governance principles
Merupakan salah satu fondasi bagi terbentuknya good governance di BPJS
Ketenagakerjaan secara terencana, sistemik, dan berkelanjutan.
b. Governance Structure
BPJS Ketenagakerjaan menggambarkan struktur yang membangun infrastruktur tata
kelola di BPJS Ketenagakerjaan. Governance structur
e terdiri atas bangunan hard structure dan soft structure.
1. Hard structure merupakan organ utama sebuah lembaga yang terdapat mandate untuk
menjalankan pengurusan dan pengawasan termasuk organ pendukugnya yaitu unit
kerja dan komite.
2. soft structure merupakan instrument yang membuat hard structure dapat menjalankan
tugasnya secara baik dan akuntabel. Soft structure di BPJS Ketenagakerjaan terdiri
dari pedoman, amnual dan berbagai kebijakan pendukung.
c. Governance process
Menggambarkan komitmen penerapan good governance melalui proses bisnis berbasis
tata kelola yang baik.
d. Governance Outcome
Tergambar dari hubungan yang harmonis seluruh organ lembaga khususnya direksi dan
dewan pengawas, serta pemangku kepentingan lainnya baik interal maupun eksternal.
4. Atribut Good Governance
a. Penerapan Kode Etik BPJS Ketenagakerjaan

7. Kode etik kelembagaan adalah sekumpulan norma atau nilai yang tertulis dan tidak tertulis
dari BPJS Ketenagakerjaan yang diyakini sebagai standar perilaku berlandaskan peraturan
perundang-undangan dan etika kerja.
Kode etik kelembagaan berisi tentang:
1. Patuh dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Melakukan pencatatan yang benar mengenai segala transaksi yang bertalian dengan
kegiatan keuangan.
3. Menghindarkan diri dari persaingan yang tidak sehat
4. Tidak menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pribadi
5. Menghindarkan diri dari keterlibatan dalam pengambilan keputusan dalam hal terdapat
pertentangan kepentingan.
6. Memperhitungkan dampak yang merugikan dari setiap kebijakan yang ditetapkan
terhadap ekonomi, sosial dan lingkungan.
7. Tidak menerima hadiah atau imbalan yang memperkaya diri pribadi maupun keluarga
8. Tidak melakukan perbuatan tercela yang dapat merugikan citra BPJS Ketenagakerjaan
Direksi dan karyawan BPJS Ketenagakerjaan dalam melakukan kegiatan operasionalnya
menghargai dan menjunjung tinggi etika kerja untuk tidak melakukan korupsi, supa
gratifikasi.
1. Wajib melakukan pencegahan tindak pidana korupsi
2. Dilarang menerima, memberikan atau menawarkan baik langsung ataupun tidak
langsung sesuatu yang berharga/gratifikasi.
3. Wajib mengembangkan mekanisme penyampaian informasi mengenai indikasi ataupun
pelanggaran terhadap kecurangan melalui sistem peleporan pelanggaran
(whistleblowing system)
b. Pengendalian Gratifikasi
Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat
(discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan,
perjalanan wisata, pengobatan Cuma-Cuma, dan fasilitas lainnya baik yang diterima di
dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana
elektronik atau tanpa sarana elektronik.
c. Kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)
BPJS Ketenagakerjaan dalam menerapkan prinsip transparansi berkomitmen mengenai
pengelolaan terhadap kepatuhan dan penyampaian LHKPN. Fungsi LHKPN sebagai
berikut:
1. Kejujuran, keterbukaan dan tanggung jawab
2. Menghindari konflik kepentingan
3. Rasa takut untuk berbuat korupsi
4. Sarana kontrol masyarakat
5. Menguji integritas para calon penyelenggara negara maupun penyelenggara negara.
d. Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System/WBS

8. Dalam melaksanakan tugas kepengurusan BPJS Ketenagakerjaan berkomitmen
menerapkan kebijakan mengenai sistem pelaporan pelanggaran (whistleblowing system)
pada BPJS Ketenagakerjaan secara konsisten, efektif dan berkelanjutan.
Tujuan WBS:
1. Menciptakan iklim yang kondusif dan mendorong pelaporan terhadap hal-hal yang
dapat menimbulkan kerugian financial dan non financial BPJS Ketenagakerjaan.
2. Memudahkan manajemen untuk menangani secara efektif laporan pelanggaran dan
melindungi kerahasiaan identitas pelapor.
3. Membangun infrastruktur untuk melindungi pelapor dari balasan pihak internal dan
eksternal.
4. Meningktakan efektifitas tata kelola, pengendalian intern dan kinerja pegawai maupun
kinerja BPJS Ketenagakerjaan.
5. Mendukung budaya dan etos kerja BPJS Ketenagakerjaan.
6. Meningkatkan reputasi BPJS Ketenagakerjaan.
Ruang Lingkup WBS
1. KKN
2. Pelanggaran lainnya
3. Gratifikasi
4. Benturan kepentingan
5. Asusila
6. Pelayanan
7. Pelanggaran SAK
8. Pelanggaran hukum
9. Suap
10. Kecurangan
Saluran Pelaporan Pelanggaran
1. Telepon 0800-1-392-392
2. SMS 0812-1-292-392
3. FAX 021-52901392
4. Website https://bpjsketenagakerjaan.go.id
5. POBOX 392/JKTM12700
Pengelolaan Pelaporan Pelanggaran
1. Setiap pelaporan wajib ditindaklanjuti dan didokumentasikan
2. Pelapor diharapkan mengungkapkan identitasnya
3. Identitas pelapor wajib dirahasiakan
4. Klasifikasi status laporan pelanggara (analisa, lengkap, tidak lengkap, dirindaklanjuti,
pelayanan atau sampah)
5. Status dan progress dilaporkan secara berkala
6. Investigasi berdasarkan SPRIN Direktur Utama
e. Pengendalian Informasi

9. BPJS Ketenagakerjaan berkomitmen menerapkan kebijakan BPJS Ketenagakerjaan
mengenai pengendalian informasi. Kebijakan pengendalian informasi, berisi hal-hal
sebagai berikut:
1. Mengatur pengklasifikasian dan pengungkapan informasi, serta mengatur mekanisme
dalam pengungkapan informasi secara internal maupun eksternal sesuai dengan
kepentingam BPJS Ketenagakerjaan dan pihak-pihak lain yang berhubungan dengan
BPJS Ketenagakerjaan.
2. Klasifikasi Informasi yang terdiri atas informasi biasa, informasi terbatas, informasi
rahasia
3. Pengungkapan informasi kepada publik dan pemangku kepentingan lainnya dilakukan
secara wajar dengan memperhatikan klasifikasi informasi, kepentingan BPJS
Ketenagakerjaan dan kebutuhan pihak yang berkepentingan.
4. Tanggungjawan pengelolaan dan pengungkapan informasi.
5. Dalam rangka keterbukaan informasi maka BPJS Ketenagakerjaan wajib untuk
mengumumkan informasi secara berkala yang meliputi:
a. Informasi yang berkaitan dengan BPJS Ketenagakerjaan.
b. Informasi mengenai kegiatan dan kinerja BPJS Ketenagakerjaan
c. Informasi mengenai laporan keuangan
d. Informasi lain
f. Benturan Kepentingan
Situasi dimana direksi dan karyawan BPJS Ketenagakerjaan mendahulukan kepentingan
pribadi, keluarga, kelompok maupun pihak lainnya di atas kepentingan BPJS
Ketenagakerjaan yang berpotensi atau menimbulkan kerugian.
1. Memiliki hubungan keluarga s/d derajat ke-3 antar anggota direksi, anggota direksi
dengan dewas
2. Memiliki bisnis yang berkaitan dengan program jaminan sosial
3. Membuta keputusan yang mengandung unsur benturan kepentingan
4. Mendirikan atau memiliki badan usaha yang terkait dengan program jaminan sosial
5. Menyalahgunakan dan mengelapkan aset BPJS Ketenagakerjaan atau dana jaminan
sosial
6. Merangkap jabatan sebagai anggota parpol, pengurus LSM, Pejabat struktural
lembaga pemerintahan dan pejabat di badan usaha dan badan hukum lainnya.
g. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
Tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah tanggung jawab BPJS Ketenagakerjaan
untuk membangun kualitas kehidupan yang lebih baik, yang dilaksanakan secara
transparan dan ber-etika, sebagai kontribusi BADAN terhadap pembangunan
berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, dengan memperhatikan
kepentingan pemangku kepentingan, serta mematuhi regulasi dan norma-norma
internasional yang berlaku.
1. Unsur-unsur program TJSL
Disusun berdasarkan pendekatan terpatu holistik berdasarkan ISO 26000, meliputi
hal-hal sebagaimana gambar disamping. Unsur-unsur tersebut berperan sebagai
prinsip dasar pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan BPJS
Ketenagakerjaan.

10. 2. Visi, Misi dan Moto TJSL
Visi
Menjadi TJSL terpercaya dan profesional yang berkontribusi dalam mencapai tujuan
pembangunan berkelanjutan
Misi
a. Memenuhi kebutuhan dasar bagi tenaga kerja
b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama peserta BPJS Ketenagakerjaan
c. Berupaya secara aktif dalam pelestarian dan perbaikan lingkungan
d. Menciptakan hubungan yang harmonis dengan pemangku kepentingan
Motto
JEMBATAB BERSAMA (Berkelanjutan, Tepat Sasara, Bermanfaat)
Program TJSL harus memenuhi 3 kriteria sebagai berikut:
a. Tepat sasaran program dibuat seduai dengan kebutuhan masyarakat
b. Skala luas hasil program bermanfaat signifikan bagi masyarakat luas
c. Berkesinambungan program bukan bersifat adhoc, tetapi sudah melalui proses
perencanaan yang baik dan dilaksanakan secara bekesinambungan.
Program TJSL memiliki 4 pilar pelaksanaan program sebagai berikut:
a. Jembatan kesejahteraan yaitu program TJSL yang bertujuan untuk peningkatan
kesejahteraan masyarakat.
b. Jembatan kemandirian yaitu program TJSL yang bertujuan untuk pemberdayaan
ekonomi terhadap masyarakat
c. Jembatan hati yaitu program TJSL yang bertujuan untuk menunjukkan kepedulian
dan empati terhadap masyarakat
d. Jemabatan kelestarian yaitu program TJSL yang bertujuan untuk pemeliharaan
dan kelestarian lingkungan.
KESIMPULAN DAN SARAN
1. Kesimpulan
Setelah peneliti mengamati dan menganalisis penerapan good corporate governance,
maka dapat disimpulkan bahwa penerapan GCG di BPJS Ketenagakerjaan menggunakan
konsep TARIFPPD atau yang dimaksud dengan Transparency, Accountability,
Responsibility, Independency, Fairness, Predictability, Participation, and Dynamism.
Dimana ke tujuh konsep tersebut saling berkaitan dalam menciptakan pengelolaan
perusahaan dalam memastikan/menjamin bahwa BPJS Ketenagakerjaan telah taat pada

11. ketentuan, hukum, dan peraturan serta mendorong pemanfaatan sumber daya BPJS
Ketenagakerjaan ke arah yang lebih efektif dan efisien, yang pada gilirannya akan turut
membantu terciptanya pertumbuhan atau perkembangan ekonomi nasional.
2. Saran
Berdasarkan hasil penelitian dan analisa, peneliti ingin memberikan saran yang sekiranya
dapat bermanfaat bagi BPJS Ketenagakerjaan untuk memajukan perusahaan, ada
beberapa saran yang dapat diberikan peneliti ialah:
a. BPJS Ketenagakerjaan harus melakukan penilaian dan evaluasi penerapan GCG
yang dilaksanakan oleh kantor cabang/ kantor cabang pembantu apakah sudah sesuai
dengan aturan atau pedoman BPJS Ketenagakerjaan yang dibuat agar BPJS
Ketenagakerjaan dapat menjadi lembaga yang bisa menjembatani kesejahteraan
pekerja yang ada di Indonesia secara konsisten.
b. Untuk kedepannya BPJS Ketenagakerjaan dapat melakukan sosialisasi kepada
karyawan-karyawannya agar dapat menjaga prinsip-prinsip GCG yang sudah
diterapkan.
Pernyataan Tentang Penerapan dan evaluasi Good Corporate Governance dengan penilaian SS S
KS TS STS
SS (Sangat Setuju)
S (Setuju)
KS (Kurang Setuju)
TS (Tidak Setuju)
STS (Sangat Tidak Setuju)
1. Melakukan pengungkapan atas segala transaksi atau kebijakan yang dilakukan.
2. Publikasi laporan keuangan tahunan dilakukan secara rutin.
3. Melakukan pengungkapan tentang struktur kepemimpinan dan perubahan-perubahan yang
terjadi kepada pihak terkait.
4. Adanya akses informasi yang akurat,relevan dan tepat waktu.
5. Hak pegawai diberikan secara proporsional.
6. Pegawai memiliki kesempatan berpartisipasi yang adil dan terdapat mekanisme reward dan
punishment.
7. Adanya system hukum atau peraturan yang jelas dan penegakannya kepada semua pihak.
8. Terdapat sistem yang jelas dalam mengatur mekanisme pertanggungjawaban instansi.
9. Adanya akomodasi terhadap kepentingan pihak-pihak yang terkait.
10. Adanya lembaga untuk menilai kepatuhan instansi terhadap peraturan, ketentuan, dan
hukum yang berlaku.
11. Mematuhi peratuaran, ketentuan, serta hokum yang berlaku dalam menjalankan tugas dan
fungsi.

12. 12. Menyajikan laporan tentang kinerja yang telah dicapai oleh instansi baik yang bersifat
materil maupun non materil.
13. Penyampaian informasi bersifat cepat, utuh, dan tepat waktu.
14. Adanya pertanggungjawaban atas kerahasian informasi instansi kecuali yang diminta oleh
UU untuk dipublikasikan kepada masyarakat.
15. Adanya media khusus yang bertugas untuk menerima pengaduan nasabah.
Daftra Pustaka
www.bpjsketemagakerjaan.go.id