1. BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
BLU merupakan salah satu produk reformasi sistem keuangan negara.
Kisahnya dimulai di era Orde Baru. Saat itu dan beberapa tahun
pascareformasi, Indonesia masih menggunakan sistem penganggaran
tradisional, yang mendahulukan input daripada output. Penganggaran
semacam ini akhirnya disadari merugikan negara karena sifatnya yang
incrementalism dan line-item, contohnya item anggaran hanya ditambah atau
dikurangi nominalnya atas dasar data tahun sebelumnya tanpa ada kajian
yang lebih mendalam (Mardiasmo, 2009).
Karenanya, salah satu aspek reformasi sistem keuangan negara
adalah mengubah sistem penganggaran kuno ini menjadi penganggaran
berbasis kinerja, yang merupakan paham New Public Management (NPM).
Diharapkan, penganggaran ini dapat mencerminkan pengeluaran/pendapatan
yang dibutuhkan oleh setiap kegiatan/unit sehingga masing-masing
kegiatan/program/unit dapat diukur kinerjanya.
Lalu, dengan adanya UU Nomor 1 tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara, UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan
Negara, dan UU Nomor 15 tahun 2005, terbukalah kesempatan bagi instansi
pemerintah untuk menerapkan basis kinerja baru: Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum. Hakikatnya, BLU merupakan instansi pemerintah
(bertanggung jawab pada kementerian tertentu) yang memberikan pelayanan
pada publik, yang dalam aktivitasnya mengikuti prinsip efisiensi, efektivitas,
dan produktivitas.
1

2. Sejalan dengan telah disetujuinya UNS menjadi Badan Layanan
Umum oleh Menteri Keuangan yang tertuang dalam Keputusan Menteri
Keuangan Nomor : 52/KMK.05/2009 tertanggal 27 Februari 2009, UNS
dinyatakan sebagai salah satu dari beberapa PTN di Indonesia yang berubah
statusnya menjadi Badan Layanan Umum (BLU). Penyempurnaan Tata
Kelola UNS pun dilakukan dengan menetapkan Kerangka Pengembangan
Pola BLU UNS yakni Organisasi dan Tatalaksana, Akuntabilitas dan
Transparansi.
B. Rumusan Masalah
Bagaimana implementasi BLU di Universitas Sebelas Maret?
2

3. BAB II
PEMBAHASAN
Di sebuah universitas, dalam situasi adanya UU Pendidikan Tinggi,
salah satu perubahan yang menarik adalah adanya one-gate-policy di level
rektorat. Kebijakan ini merupakan pengaturan dimana seluruh penerimaan
dana akan melalui satu pintu di universitas. Model pengelolaan BLU atau PT
badan hukum tentunya akan menggunakan kebijakan ini. Konsekuensi
adalah sistem keuangan yang terintegrasi mulai dari perencanaan kegiatan,
penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan ujungnya pelaporan. Hal ini
tidaklah mudah karena masih memerlukan pengintegrasian dari seluruh unit
kerja yang ada di masing-masing fakultas.
Pada saat ini Unit kerja di bawah Fakultas-Fakultas masih
diperbolehkan untuk menerima dana dari luar berupa dana penelitian,
kerjasama dan/atau pelatihan/seminar/workshop. Kebijakan one-gate
memaksa penerimaan dana harus melalui satu rekening di Universitas.
Gambaran tentang alur penerimaan dulu dan saat ini dapat dilihat pada
gambar berikut :
3

4. Model penerimaan ini diubah menjadi sebagai berikut:
Dengan melihat alur saat one-gate-policy ini diberlakukan, maka
semua rekening di fakultas dan di unit penelitian harus dihapus, diganti
dengan rekening rektor. Logikanya Sisa Hasil Usaha (SHU) dari unit kerja
yang biasanya di simpan di rekening unit kerja atau fakultas, harus dikirim ke
universitas. Dalam rangka kebijakan one-gate-policy ini, yang menjadi
kekhawatiran pengelola unit-unit penelitian adalah:
Turunnya dana dari pihak universitas sulit, dan akan terlambat
sehingga membuat program penelitian terlambat pula.
Dana penelitian yang masuk melalui universitas bisa dipotong oleh
pihak rektorat tanpa ada negosiasi.
Dana yang masuk ke sebuah unit, bisa dipergunakan oleh Unit Kerja
lainnya. Dikhawatirkan dapat terjadi kesulitan cash-flow proyek
penelitian kalau terjadi percampuran ini.
Sisa Hasil Usaha yang dihasilkan oleh sebuah unit kerja, bisa
tercampur dengan sisa hasil usaha/kerugian dari unit kerja lainnya.
Akibat dari situasi ini, maka tidak ada insentif bagi unit yang penghasil
dan efisien.
4

5. Sebagai catatan: Di unit penelitian sangat membutuhkan dana yang disebut
sebagai prefinancing fund. Prefinancing ini dipergunakan untuk mendanai
terlebih dahulu atas kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan karena biasanya
dana cair setelah kontrak ditanda-tangani. Dana ini biasanya diambil dari
SHU (sisa hasil usaha).
Para pengelola unit penelitian merasakan bahwa masa depan unit
penelitian akan suram dengan one-gate policy. Sebagian pengelola unit
penelitian bahkan sudah berusaha membikin lembaga penelitian swasta, di
luar universitas untuk mengelola proyek penelitian.
Pola Tata Kelola BLU UNS
Penyempurnaan tata kelola UNS, dilakukan dengan menetapkan:
1. Organisasi dan Tatalaksana (struktur organisasi, prosedur kerja,
ketersediaan dan rencana pengembangan SDM)
2. Akuntabilitas (kebijakan, mekanisme/prosedur, media
pertanggungjawaban program, kegiatan, dan keuangan)
3. Transparansi (akses dan media untuk masyarakat mengetahui
pelaksanaan/kinerja UNS)
Hasil analisis kondisi tata kelola UNS sebelum penerapan PPK-BLU :
1. Kekurangjelasan prosedur, kewenangan, dan mekanisme kerja
administrasi di berbagai bidang
2. Belum mantapnya Pola Tata Kelola di UNS, terutama dibidang
pengendalian kegiatan dan pengelolaan asset (Keuangan dan SDM)
serta Sistem Informasi
3. Inefisiensi dalam pengelolaan sumber daya
4. Hambatan birokrasi dan peraturan perundangan yang berlaku
5

6. Penyempurnaan Tata Kelola UNS dengan penerapan BLU, dilakukan
melalui:
1. Perbaikan kualitas layanan dengan prinsip efisiensi, relevansi,
transparansi dan akuntabilitas
2. Perbaikan manual mutu & sistem informasi, agar unit kerja di UNS
memiliki kapasitas dan kecepatan yang memadai dalam membuat
perencanaan dan keputusan
3. Dukungan Hibah untuk perbaikan manajemen
Struktur Organisasi setelah penerapan BLU
Best practices kondisi eksisting dipertahankan dan dikembangkan
efektivitasnya dengan penguatan akuntabilitas, transparansi organisasi, dan
efisiensi yang menjadi tujuan utama untuk membangun kesehatan organisasi
dan perbaikan layanan di di UNS
Maka UNS membentuk:
Dewan Pengawas, yang bertugas melakukan pengawasan terhadap
pengelolaan universitas
Unit Usaha, yang bertugas mengembangkan kegiatan usaha sebagai
upaya meningkatkan pendapatan di luar anggaran APBN dan PNBP
Akuntabilitas UNS mencakup mekanisme/prosedur pencapaian tujuan yang
didalamnya mengandung kebijakan-kebijakan mulai dari perencanaan hingga
pertanggungjawaban, meliputi:
Akuntabilitas program
Akuntabilitas kegiatan
Akuntabilitas keuangan
6

7. Asas Pengelolaan Keuangan BLU UNS:
1. Tertib, dikelola secara tepat waktu dan tepat guna didukung dengan
bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan
2. Taat pada peraturan perundangan yang berlaku, harus
berpedoman pada peraturan perundang-undangan
3. Efektif, pencapaian program dengan target yang ditetapkan, yaitu
dengan membandingkan keluaran dan hasil
4. Efisien, merupakan pencapaian maksimum dengan masukan tertentu
atau penggunan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu
5. Ekonomis, perolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu
pada tingkat harga terendah
6. Transparan, prinsip keterbukaan yang memungkinkan sivitas
akademika mengetahui dan mendpatkan akses informasi seluas-
luasnya tentang keu BLU-UNS
7. Bertanggung jawab, perwujudan kewajiban seseorang untuk
mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber
daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam
pencapaian tujuan
8. Keadilan, keseimbangan distribusi kewengangan dan pendanaanya
dan/atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan
pertimbangan yang obyektif
9. Kepatutan, tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar
dan profesional
10. Manfaat untuk civitas akademika dan masyarakat, PK BLU UNS
diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan civitas akademika dan
masyarakat.
7

8. Keuntungan FLEKSIBILITAS PK BLU Bagi UNS:
• Pendapatan yang diperoleh universitas dapat digunakan langsung
• Belanja menjadi fleksible budget dengan ambang batas
• Pengelolaan Kas dengan pemanfaatan idle cash, hasilnya digunakan
untuk BLU
• Pengelolaan Piutang, dapat memberikan piutang usaha
• Dapat melakukan utang sesuai jenjang, tanggung jawab pelunasan pada
BLU
• Investasi jangka pendek oleh BLU, jangka panjang melalu ijin Menkeu
• Pengelolaan Barang dapat dikecualikan dari aturan umum pengadaan,
barang inventaris dapat dihapus BLU
• Akuntansi sesuai dengan standar akuntansi keuangan IAI
• Remunerasi dilakukan sesuai tingkat tanggung jawab dan
profesionalisme
• Surplus/Defisit, surplus dapat digunakan untuk tahun berikutnya, defisit
dapat dimintakan dari APBN
• Pegawai PNS dan Profesional Non-PNS
• Organisasi dan nomenklatur diserahkan kepada K/L & BLU ybs.
8

9. BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Pergantian menjadi BLU pun jika dicermati tidak membawa dampak
yang terlalu buruk. Hanya sedikit keleluasaan dalam berotonomi yang
menjadi terbatasi. BLU sendiri merupakan wujud transformasi manajemen
sektor publik di Indonesia. Ini direalisasikan dengan diadopsinya konsep
NPM di Indonesia, yang diejawantahkan dalam reformasi sistem keuangan,
yang sampai saat ini belum selesai.
Sebenarnya, apapun status PT, bukanlah sebuah masalah yang
besar. Yang perlu dijadikan perhatian oleh pemerintah dan pengelola PT
adalah masyarakat yang memiliki hak untuk mengenyam pendidikan hingga
perguruan tinggi. Apapun status PT dan bagaimanapun kebijakannya,
sepatutnyalah berpihak kepada masyarakat. Pun tidak hanya kepada kaum
elite yang dapat membayar tinggi untuk diterima di PT, tetapi juga mereka
kaum akar rumput yang ingin mendapatkan ilmu di bangku perkuliahan.
B. Saran
Seharusnya, institusi pendidikan tinggi diberi kewenangan untuk
memberi pelayanan kepada masyarakat terkait dengan pelayanan jasa non
kependidikan. Jadi lembaga ini tidak hanya “menjual” jasa pendidikan saja,
seperti: jasa kurikuler, penelitian, pengabdian masyarakat, administrasi
pendidikan dan co-kurikuler, akan tetapi juga semestinya bisa “menjual” jasa
layanan masyarakat yang memiliki relevansi dengan kepentingan
pengembangan pendidikan. Jadi yang diukur adalah produk dan
pendayagunaannya yang dihasilkan melalui usaha-usaha tersebut, meskipun
usaha itu bercorak non kependidikan.
9

10. DAFTAR PUSTAKA
Djafar Saidi, Muhammad, 2011, Hukum Keuangan Negara, Edisi Revisi,
Jakarta: Rajawali Pers
Sumber lain:
http://bozded.blogspot.com Diakses pada tanggal 8 Desember 2012
http://blu.staff.uns.ac.id Diakses pada tanggal 8 Desember 2012
http://nursyam.sunan-ampel.ac.id Diakses pada tanggal 8 Desember 2012
http://lpmnovum.blogspot.com Diakses pada tanggal 8 Desember 2012
10