Dokumen tersebut memberikan informasi tentang visi, misi, dan fokus penelitian serta advokasi kebijakan yang dilakukan oleh organisasi bernama Article 33. Organisasi ini berfokus pada penelitian dan advokasi untuk mendorong kebijakan-kebijakan progresif di Indonesia yang berlandaskan bukti-bukti, dengan melibatkan partisipasi masyarakat."

1. ARTICLE 33 INDONESIA
Memperkuat Perubahan Kebijakan
Progresif Berlandaskan Bukti

2. Tium1
e rl 1 .
b D N
e aM
tT a o
m 0
J S2d
a e 8o
k la2 n
aa 0e
r t1 I
t
an, nisa
T2 7
/6 33
F2 7
: - 8
+86
1 9
-
s r a3
ei@o
k tr 3
r acr
e t .i
ta i l
ed .
wl 3
w3
w .i
.i
a o
r
t
cr
ed .
VISI
Integritas tata kelola dan
pengelolaan keuangan publik
di Indonesia yang
mendukung pembangunan
berkelanjutan dan inklusif
MISI
Mendorong peningkatan
kualitas tata kelola dan
pengelolaan keuangan publik
terkait pelayanan dasar,
sumber daya ekstraktif,
serta adaptasi dan mitigasi
perubahan iklim di Indonesia.

3. Produksi pengetahuan Un b
n j im
tm a
ua g
k d a
eel
?memproduksi pengetahuan
Article 33
untuk mendorong kebijakan progresif.
asae
d b r,
v e it
o ri s
k b
a s
i s
? Article 33: riset berkualitas,
Tiga ciri riset A mn
r 3g g
t 3e k
i
c eb
l
en m aa
n
berbasis pada kebutuhan reformasi
kebijakan yang spesifik, dan
3le
m.
or
d .
e.
k
ja
mengembangkan banyak riset internal.
Advokasi kebijakan progresif
?mendorong proses pembuatan kebijakan
Article 33
yang berlandaskan bukti, dengan mekanisme
kontestasi yang sehat, melibatkan partisipasi publik
? itu, semua riset Article 33 berawal
Oleh karena
dan berujung pada keterlibatan dengan
lingkaran pembuat kebijakan.
Gerakan sosial
? kebijakan secara formal (hukum
Perubahan
tertulis) tidaklah cukup sebagai prasyarat
perubahan, khususnya dalam lingkungan dengan
lembaga penegak aturan yang masih lemah.
Oleh karenanya Article 33 berusaha terlibat dan
?
mendorong kerja-kerja gerakan kemasyarakatan
untuk perubahan yang lebih luas.
A ma p
r 3 f son
t 3o kt i
i
c e km
l
em k
u nee
s
ppapa e l s
a en bi d i i
d k g ld s s
a k a i n ea
a en
s u u s n .
k utr
a

4. UUD 1945, Pasal 33 Ayat 3: “Bumi dan air…”
Article 33 mendalami isu adaptasi dan mitigasi perubahan iklim
karena isu ini sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat,
dan memastikan pembangunan berkelanjutan.
Riset yang dikembangkan: Sasaran Perubahan Kebijakan:
? aliran pendapatan dan
Pemetaan ? transparansi pendapatan
Kebijakan
transparansi pengelolaan penerimaan sektor kehutanan (melalui kanal:
publik sektor kehutanan EITI/Extractive Industries Transparency
? hutan dan peran Dana Bagi
Konservasi Initiative, SVLK/Sistem Verifikasi Legalitas
Hasil sektor kehutanan Kayu dan OGP/Open Government
Partnership)
Climate financing, desentralisasi dan
?
pembiayaan low-carbon development di ? DBH SDA Kehutanan
Kebijakan
daerah ? implementasi dan social
Kebijakan
? jasa lingkungan, benefit
Kompensasi robustness dari instrumen REDD+, PES
sharing dan insentif konservasi di sektor dan EFT
publik untuk pembangunan berkelanjutan
(contoh: REDD+, PES/Payment for Gerakan yang didorong:
Environmental Service, dan EFT/Ecological Transparansi pendapatan sektor
?
Fiscal Transfer). kehutanan di daerah
? dan EFT di dan antardaerah
Praktik PES
Fs r h
o :ea
k P n
u
s u Im
Iub l
aik

5. “… dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara…”
Article 33 mendalami isu tata kelola sepanjang rantai nilai sektor ekstraktif
minyak, gas dan tambang: keputusan ekstraksi, kontrak dan perizinan, fiscal term dan
aliran pendapatan, distribusi dan penggunaan pendapatan untuk pembangunan.
Fste k s
o :aot ki
k T l S tt
u a e rf
s
Iu K oa
l
ar k
E
Riset yang dikembangkan: Sasaran perubahan kebijakan:
Keputusan
? ekstraksi dan pelibatan ? migas – transparansi pendapatan,
Kebijakan
masyarakat struktur kelembagaan dan tata kelola migas
? terkait migas dan tambang
Regulasi ? minerba –partisipasi masyarakat
Kebijakan
di daerah dalam keputusan ekstraksi, proses perizinan,
Mekanisme perizinan tambang
? aliran pendapatan tambang, penggunaan
Aliran pendapatan tambang
? ? DBH – formulasi, kesenjangan fiskal,
Kebijakan
transparansi, aturan penggunaan
? CSR ekstraktif
Tipologi
? Hasil migas/tambang dan
Dana Bagi
asimetri desentralisasi fiskal Gerakan yang didorong:
Manajemen penggunaan
? Transparansi pendapatan ekstraktif di tingkat
?
pendapatan migas/tambang daerah
? sektor ekstraktif yang baik
Praktik CSR
Praktik penggunaan pendapatan sektor
?
ekstraktif untuk pelayanan dasar (earmarking)

6. “... dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”
Article 33 mendalami isu pendidikan dasar gratis, asuransi sosial dan pengentasan
kemiskinan, sebagai pilar-pilar memastikan kemakmuran rakyat.
Riset yang dikembangkan: Sasaran perubahan kebijakan:
Konsep kebijakan, postur alokasi dan
? ? pendidikan dasar gratis
Kebijakan
akuntabilitas pendanaan pendidikan, ? asuransi sosial
Kebijakan
khususnya mendukung pendidikan
dasar gratis ? pengentasan kemiskinan
Kebijakan
(khususnya di daerah)
? dan pendanaan asuransi
Kebijakan
sosial, khususnya untuk kelompok
miskin
? dan alokasi pengentasan
Kebijakan Gerakan yang didorong:
kemiskinan di daerah
Akuntabilitas
? skema anggaran
pendidikan melalui Jaringan LSM
(Education Working Group) dan
jaringan forum parlemen
Akuntabilitas sistem keuangan
?
asuransi sosial
Fs bS
o :enl
k K o
u
s
Iui ai
j
a s
k a