1. Alokasi DAK Pendidikan masih jauh dari kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan dasar, hanya memenuhi sekitar 16,6% kebutuhan pada tahun 2011. Kriteria penetapan daerah penerima DAK juga belum tepat karena tidak berkorelasi dengan tingkat kebutuhan. 2. Penentuan total alokasi dan pembagian DAK bersifat politis antara pemerintah dan DPR tanpa mempertimbangkan standar minimum pelayanan pendid
Paket ini berisi tiga unit pembelajaran tentang teks deskripsi, cerita imajinasi, dan prosedur. Unit pertama memberikan pengertian, karakteristik, dan struktur teks deskripsi beserta contoh dan langkah pembelajarannya.
Dokumen ini membahas konsep dan teori sistem perencanaan pendidikan, termasuk metode dan model perencanaan pendidikan. Dibahas pula berbagai aspek perencanaan pendidikan seperti visi dan misi, ruang lingkup, prioritas program, penguatan lembaga, kurikulum, tenaga kependidikan, fasilitas, biaya, prosedur perumusan, dan pedoman implementasi."
Modul ini membahas tentang keluarga dengan fokus pada jumlah dan sebutan anggota keluarga. Materi yang dibahas meliputi pengertian jumlah anggota keluarga, sebutan anggota keluarga, dan contoh-contoh wacana pendek tentang keluarga peserta didik dan teman.
Paket ini berisi tiga unit pembelajaran tentang teks deskripsi, cerita imajinasi, dan prosedur. Unit pertama memberikan pengertian, karakteristik, dan struktur teks deskripsi beserta contoh dan langkah pembelajarannya.
Dokumen ini membahas konsep dan teori sistem perencanaan pendidikan, termasuk metode dan model perencanaan pendidikan. Dibahas pula berbagai aspek perencanaan pendidikan seperti visi dan misi, ruang lingkup, prioritas program, penguatan lembaga, kurikulum, tenaga kependidikan, fasilitas, biaya, prosedur perumusan, dan pedoman implementasi."
Modul ini membahas tentang keluarga dengan fokus pada jumlah dan sebutan anggota keluarga. Materi yang dibahas meliputi pengertian jumlah anggota keluarga, sebutan anggota keluarga, dan contoh-contoh wacana pendek tentang keluarga peserta didik dan teman.
Dokumen tersebut merupakan petunjuk teknis pelaksanaan evaluasi diri madrasah secara online untuk tim penjamin mutu, kepala madrasah, dan tim kabupaten/kota guna meningkatkan mutu pendidikan di madrasah."
Pedoman ini berisi panduan pelaksanaan Uji Kompetensi Awal (UKA) tahun 2015 untuk menilai kompetensi guru. UKA bertujuan memetakan penguasaan kompetensi pedagogik dan profesional guru sebagai dasar pemberian program pembinaan dan pengembangan profesi. Pedoman ini menjelaskan landasan, tujuan, prinsip, instrumen, peserta, waktu, tempat, dan mekanisme pelaksanaan UKA secara online dan manual."
Dokumen tersebut membahas tentang perkembangan program beasiswa pendidikan pascasarjana dalam negeri yang dikelola oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, mulai dari program TMPD pada 1976 hingga program BPP-DN saat ini. Program tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualifikasi akademik dosen di perguruan tinggi."
Dokumen tersebut membahas tentang pembinaan dan pengembangan profesi guru di Indonesia. Secara garis besar, dokumen menjelaskan bahwa untuk menjadi guru profesional sesuai amanat UUD 1945 diperlukan sistem penilaian kinerja guru yang terstruktur dan berkelanjutan untuk menunjang pengembangan karir dan kompetensi guru.
Program Beasiswa Pendidikan Pascasarjana Dalam Negeri (BPP-DN) 2012 memberikan panduan mengenai program beasiswa untuk dosen, calon dosen, dan tenaga kependidikan agar dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang magister dan doktor. Program ini merupakan pengembangan dari program beasiswa sebelumnya dengan tujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Dokumen tersebut memberikan informasi tentang program bantuan modul interaktif e-pembelajaran yang dilaksanakan Direktorat Pembinaan SMK untuk 128 paket keahlian SMK. Program ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan modul interaktif, meningkatkan kompetensi guru dan siswa, serta mendukung pembelajaran mandiri. Nilai bantuan per paket adalah Rp. 29 juta yang digunakan untuk penyusunan modul interaktif.
Buku 7 panduan pemberian dana batuan untuk biaya operasional smp terbukaNandang Sukmara
Buku panduan ini memberikan pedoman bagi kepala sekolah SMP Terbuka dalam mengelola dana bantuan operasional untuk pengadaan bahan dan ATK. Dana tersebut ditujukan untuk mendukung proses belajar mengajar, administrasi, penilaian, dan supervisi. Panduan ini juga menjelaskan proses pengadaan yang sesuai peraturan serta hal-hal yang perlu diperhatikan.
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang revitalisasi sekolah menengah kejuruan di Provinsi DKI Jakarta. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas dan daya saing lulusan SMK sesuai kebutuhan dunia kerja melalui kerja sama dengan industri, sertifikasi kompetensi, dan pengembangan kurikulum yang selaras dengan standar industri. Ruang lingkupnya mencakup penyelenggaraan, kerja sama, sertifikasi, kurikulum
Este documento evalúa los beneficios de una norma de emisión para termoeléctricas en Chile. Describe la metodología utilizada y analiza los beneficios cuantificados en salud y recursos naturales para los años 2014 y 2020. Los beneficios en salud incluyen casos de mortalidad y morbilidad evitados. Los beneficios en recursos naturales incluyen reducciones en la depositación de contaminantes y su impacto en la vegetación y cuerpos de agua. También identifica beneficios no cuantificados como mejoras en la visibilidad
El documento describe los servicios de la biblioteca de la Facultad de Ciencias Humanas. Ofrece préstamos internos y externos de libros, préstamos de laptops, salas de estudio y videoteca, hemeroteca, cubículos de estudio individuales y grupales, e internet inalámbrico. También realiza encuestas a estudiantes y describe la visión y misión de la biblioteca.
Day 1 3 bcpr rebuilding local governance for human recovery-nicolas garrigueGalyna Smirnova
The document discusses the benefits of exercise for mental health. Regular physical activity can help reduce anxiety and depression and improve mood and cognitive functioning. Exercise causes chemical changes in the brain that may help boost feelings of calmness and well-being.
The document discusses techniques for getting project approvals, including identifying customer needs, asking questions to understand customers, and using appropriate vocabulary. It recommends avoiding legal terms like "contract" and instead using language customers are comfortable with. The goals are to get better at interviewing, faster agreements, and higher approval rates for projects. Questions are emphasized as a way to understand customer pressures, needs, and concerns in order to properly identify solutions.
The Flemington Reading and Writing Program has merged with the Flemington Neighbourhood House to form the new Farnham Street Neighbourhood Learning Centre. The Centre offers various classes including computer skills classes which are popular. However, some students, especially women with young children, miss classes and fall behind, becoming discouraged. AccessACE provided funding and advice to help the Centre develop a plan to help retain these students. The plan included online tutorials accessible from the Centre's website, a separate virtual network for ESL students, selling refurbished Linux computers to students, different login levels for teachers and students, and setting up a VPN for remote student access. This helped the Centre better retain target students and support their success.
The document outlines the mission and goals of the Great Plebeian College. It commits to the total development of students through spiritual, cultural, social, economic and educational growth. It aims to give a well-rounded education to students and prepare them to be good members of society. It also encourages academic freedom and making curricula relevant to the changing needs of individuals and the nation. The document also provides information on the courses offered, including Bachelor of Secondary Education, Bachelor of Elementary Education, Bachelor of Arts, and Bachelor of Science in Business Administration.
Dokumen tersebut membahas tentang pendampingan SMK Pusat Keunggulan oleh perguruan tinggi. Perguruan tinggi akan membantu SMK dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program, serta mendampingi pembelajaran dan pengembangan sumber daya manusia di sekolah. Ruang lingkup pendampingan mencakup koordinasi, pelatihan guru, pembelajaran berbasis komunitas, penggunaan teknologi, dan evaluasi capaian
Tulisan ini membahas implementasi desentralisasi pendidikan di tingkat sekolah dan peran Balai Pengembangan Pendidikan Kejuruan (BP2K) di DKI Jakarta melalui Rencana Pengembangan Sekolah (RPS) di SMK. RPS disusun bersama stakeholder sekolah untuk mencerminkan kebutuhan mereka. BP2K dapat membantu SMK kurang beruntung dengan memberikan konsultasi dan pendampingan dalam penyusunan dan pelaksanaan RPS.
Rangkuman rencana aksi dan komitmen Komisi 1A tentang penyiapan guru adalah: (1) menyiapkan instruktur pelatihan dan guru inti berkualitas serta memastikan kelayakan tempat pelatihan, (2) meningkatkan sinergi antar lembaga pemerintah dalam implementasi kurikulum 2013, dan (3) mengembangkan sistem pembinaan dan pendampingan guru yang terintegrasi dengan pengembangan keprofesian berkelanjutan.
Dokumen tersebut merupakan petunjuk teknis pelaksanaan evaluasi diri madrasah secara online untuk tim penjamin mutu, kepala madrasah, dan tim kabupaten/kota guna meningkatkan mutu pendidikan di madrasah."
Pedoman ini berisi panduan pelaksanaan Uji Kompetensi Awal (UKA) tahun 2015 untuk menilai kompetensi guru. UKA bertujuan memetakan penguasaan kompetensi pedagogik dan profesional guru sebagai dasar pemberian program pembinaan dan pengembangan profesi. Pedoman ini menjelaskan landasan, tujuan, prinsip, instrumen, peserta, waktu, tempat, dan mekanisme pelaksanaan UKA secara online dan manual."
Dokumen tersebut membahas tentang perkembangan program beasiswa pendidikan pascasarjana dalam negeri yang dikelola oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, mulai dari program TMPD pada 1976 hingga program BPP-DN saat ini. Program tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualifikasi akademik dosen di perguruan tinggi."
Dokumen tersebut membahas tentang pembinaan dan pengembangan profesi guru di Indonesia. Secara garis besar, dokumen menjelaskan bahwa untuk menjadi guru profesional sesuai amanat UUD 1945 diperlukan sistem penilaian kinerja guru yang terstruktur dan berkelanjutan untuk menunjang pengembangan karir dan kompetensi guru.
Program Beasiswa Pendidikan Pascasarjana Dalam Negeri (BPP-DN) 2012 memberikan panduan mengenai program beasiswa untuk dosen, calon dosen, dan tenaga kependidikan agar dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang magister dan doktor. Program ini merupakan pengembangan dari program beasiswa sebelumnya dengan tujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Dokumen tersebut memberikan informasi tentang program bantuan modul interaktif e-pembelajaran yang dilaksanakan Direktorat Pembinaan SMK untuk 128 paket keahlian SMK. Program ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan modul interaktif, meningkatkan kompetensi guru dan siswa, serta mendukung pembelajaran mandiri. Nilai bantuan per paket adalah Rp. 29 juta yang digunakan untuk penyusunan modul interaktif.
Buku 7 panduan pemberian dana batuan untuk biaya operasional smp terbukaNandang Sukmara
Buku panduan ini memberikan pedoman bagi kepala sekolah SMP Terbuka dalam mengelola dana bantuan operasional untuk pengadaan bahan dan ATK. Dana tersebut ditujukan untuk mendukung proses belajar mengajar, administrasi, penilaian, dan supervisi. Panduan ini juga menjelaskan proses pengadaan yang sesuai peraturan serta hal-hal yang perlu diperhatikan.
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang revitalisasi sekolah menengah kejuruan di Provinsi DKI Jakarta. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas dan daya saing lulusan SMK sesuai kebutuhan dunia kerja melalui kerja sama dengan industri, sertifikasi kompetensi, dan pengembangan kurikulum yang selaras dengan standar industri. Ruang lingkupnya mencakup penyelenggaraan, kerja sama, sertifikasi, kurikulum
Este documento evalúa los beneficios de una norma de emisión para termoeléctricas en Chile. Describe la metodología utilizada y analiza los beneficios cuantificados en salud y recursos naturales para los años 2014 y 2020. Los beneficios en salud incluyen casos de mortalidad y morbilidad evitados. Los beneficios en recursos naturales incluyen reducciones en la depositación de contaminantes y su impacto en la vegetación y cuerpos de agua. También identifica beneficios no cuantificados como mejoras en la visibilidad
El documento describe los servicios de la biblioteca de la Facultad de Ciencias Humanas. Ofrece préstamos internos y externos de libros, préstamos de laptops, salas de estudio y videoteca, hemeroteca, cubículos de estudio individuales y grupales, e internet inalámbrico. También realiza encuestas a estudiantes y describe la visión y misión de la biblioteca.
Day 1 3 bcpr rebuilding local governance for human recovery-nicolas garrigueGalyna Smirnova
The document discusses the benefits of exercise for mental health. Regular physical activity can help reduce anxiety and depression and improve mood and cognitive functioning. Exercise causes chemical changes in the brain that may help boost feelings of calmness and well-being.
The document discusses techniques for getting project approvals, including identifying customer needs, asking questions to understand customers, and using appropriate vocabulary. It recommends avoiding legal terms like "contract" and instead using language customers are comfortable with. The goals are to get better at interviewing, faster agreements, and higher approval rates for projects. Questions are emphasized as a way to understand customer pressures, needs, and concerns in order to properly identify solutions.
The Flemington Reading and Writing Program has merged with the Flemington Neighbourhood House to form the new Farnham Street Neighbourhood Learning Centre. The Centre offers various classes including computer skills classes which are popular. However, some students, especially women with young children, miss classes and fall behind, becoming discouraged. AccessACE provided funding and advice to help the Centre develop a plan to help retain these students. The plan included online tutorials accessible from the Centre's website, a separate virtual network for ESL students, selling refurbished Linux computers to students, different login levels for teachers and students, and setting up a VPN for remote student access. This helped the Centre better retain target students and support their success.
The document outlines the mission and goals of the Great Plebeian College. It commits to the total development of students through spiritual, cultural, social, economic and educational growth. It aims to give a well-rounded education to students and prepare them to be good members of society. It also encourages academic freedom and making curricula relevant to the changing needs of individuals and the nation. The document also provides information on the courses offered, including Bachelor of Secondary Education, Bachelor of Elementary Education, Bachelor of Arts, and Bachelor of Science in Business Administration.
Dokumen tersebut membahas tentang pendampingan SMK Pusat Keunggulan oleh perguruan tinggi. Perguruan tinggi akan membantu SMK dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program, serta mendampingi pembelajaran dan pengembangan sumber daya manusia di sekolah. Ruang lingkup pendampingan mencakup koordinasi, pelatihan guru, pembelajaran berbasis komunitas, penggunaan teknologi, dan evaluasi capaian
Tulisan ini membahas implementasi desentralisasi pendidikan di tingkat sekolah dan peran Balai Pengembangan Pendidikan Kejuruan (BP2K) di DKI Jakarta melalui Rencana Pengembangan Sekolah (RPS) di SMK. RPS disusun bersama stakeholder sekolah untuk mencerminkan kebutuhan mereka. BP2K dapat membantu SMK kurang beruntung dengan memberikan konsultasi dan pendampingan dalam penyusunan dan pelaksanaan RPS.
Rangkuman rencana aksi dan komitmen Komisi 1A tentang penyiapan guru adalah: (1) menyiapkan instruktur pelatihan dan guru inti berkualitas serta memastikan kelayakan tempat pelatihan, (2) meningkatkan sinergi antar lembaga pemerintah dalam implementasi kurikulum 2013, dan (3) mengembangkan sistem pembinaan dan pendampingan guru yang terintegrasi dengan pengembangan keprofesian berkelanjutan.
01. Orientasi Program SMK PK (Pemadanan) 2022_IHT SMK N Nswng.pptxssuser0c5002
Program SMK Pusat Keunggulan bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kinerja SMK tertentu dengan memperkuat kerja sama dengan dunia industri dan menjadikannya sebagai contoh bagi SMK lain. Kurikulum baru memberikan penekanan pada penguatan karakter dan kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja melalui proyek-proyek nyata bekerja sama dengan industri.
Dokumen tersebut membahas program SMK Pusat Keunggulan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kinerja SMK melalui kolaborasi dengan dunia usaha, industri, dan kerja. Program ini mendorong transformasi SMK menjadi sekolah yang selaras dengan kebutuhan dunia kerja dan menghasilkan lulusan yang diserap.
Dokumen tersebut membahas program SMK Pusat Keunggulan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kinerja SMK melalui kolaborasi dengan dunia usaha, industri, dan kerja. Program ini mendorong transformasi SMK menjadi sekolah yang selaras dengan kebutuhan dunia kerja dan menghasilkan lulusan yang diserap.
Dokumen tersebut membahasakan pengurusan Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG) di sekolah. Ia menjelaskan peraturan dan ketentuan penubuhan PIBG menurut Akta Pendidikan 1996 termasuk tujuan, struktur organisasi, tanggungjawab kewangan, dan kuasa Pendaftar terhadap PIBG.
FKIP Unhalu menghadapi berbagai kendala dalam kerjasama, seperti ketidakjelasan sistem kerjasama dan format kerjasama yang permanen. Untuk mengatasinya, FKIP akan membuat regulasi kerjasama yang jelas dan menetapkan pedoman kerjasama. FKIP juga akan meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak, seperti pemerintah daerah dan perusahaan, dalam penelitian, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia.
Ada empat alasan mengapa mencalonkan diri sebagai rektor ITS. Pertama, model bisnis PTN ketinggalan zaman dan membebani mahasiswa. Kedua, lulusan PTN mengalami pengangguran dan kurangnya keterampilan lunak. Ketiga, tata kelola universitas kurang efektif dan transparan. Keempat, arsitektur pendidikan tinggi Indonesia tidak sejalan dengan karakter negara kepulauan.
Dikbud-Revitalisasi Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Bali, 25 Juli 2022 rev ...ssuser106e8b
Dokumen tersebut membahas upaya pemerintah dalam merevitalisasi pendidikan vokasi melalui Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi. Peraturan ini bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang kompeten dan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja melalui peningkatan pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi.
Dokumen tersebut membahas tentang program bantuan pembelajaran kewirausahaan di SMK pada tahun 2014, mencakup tujuan, dasar hukum, sasaran, nilai bantuan, organisasi pelaksana, dan mekanisme pelaksanaan program.
Comval BK: New EITI Standards, Philippine Candidacy and PH-EITI Work PlanArticle33
New EITI Standards, Philippine Candidacy
and PH-EITI Work Plan
Atty. Alessandra V. Ordenes
National Coordinator PH-EITI
Compostela Valley - Bantay Kita - Article 33 Indonesia
SUBNATIONAL CONFERENCE ON
EXTRACTIVE INDUSTRY TRANSPARENCY INITIATIVE
Davao City, The Philippines, August 22-23, 2013
Comval BK: Bojonegoro Social Innovation on Extractive Revenue Article33
Lesson Learn from Bojonegoro Social Innovation:
Transforming Extractive Revenue into Sustainable Development
Joko Purwanto, Bojonegoro Institute
Compostela Valley - Bantay Kita - Article 33 Indonesia
SUBNATIONAL CONFERENCE ON
EXTRACTIVE INDUSTRY TRANSPARENCY INITIATIVE
Davao City, The Philippines, August 22-23, 2013
Comval BK: O&G Revenue for Sustainable Welfare in BojonegoroArticle33
The document discusses Bojonegoro Regency's efforts to ensure oil and gas revenues are used to promote sustainable welfare. It outlines 4 keys to success - technical, business, social, and legal aspects. Some experiments include aligning development plans with zoning, building water ponds to increase agriculture, and enacting regulations providing training/jobs for locals and prioritizing local businesses. The goal is to build long-term prosperity through participatory planning and investing in education, health, local enterprises, and endowment funds. Transparency regulations require open access to plans and budgets. The lesson is sustainability must be central to resource exploitation plans to optimize local capabilities and prosperity.
Comval BK: Indigenous People Transparency MechanismArticle33
This document summarizes a presentation on the lessons and challenges of implementing transparency mechanisms in Compostela Valley Province in the Philippines. It provides background on the province's indigenous populations and ancestral domains. It then discusses initiatives to review FPIC processes, facilitate compliance with memoranda of agreements between indigenous groups and investors, and review programs implemented by indigenous peoples' organizations. Key lessons identified include improved financial management and accountability. Challenges include ensuring strict implementation of laws by government agencies and companies' compliance with agreements. The province's indigenous councils also promulgated resolutions supporting EITI and ensuring transparency in decisions around natural resource extraction.
Comval BK: Compostela Valley Transparency InitiativeArticle33
The document outlines Compostela Valley's efforts towards improved governance and transparency in the extractive industry in the Philippines. It discusses the formation of a multi-stakeholder council and the development of reporting templates and a handbook to standardize disclosure of information like payments from mining companies to governments and indigenous groups, budgets and spending of revenues by local governments and indigenous groups, and details of free prior informed consent processes with indigenous peoples. The goal is to reconcile reports from different stakeholders and publicly disclose information to ensure transparency and accountability in mining industry activities and benefits.
Comval BK: Minahang Bayanihan: Small Scale Mining InitiativesArticle33
Minahang Bayanihan Program:
The South Cotabato Small Scale Mining Initiatives
Compostela Valley - Bantay Kita - Article 33 Indonesia
SUBNATIONAL CONFERENCE ON
EXTRACTIVE INDUSTRY TRANSPARENCY INITIATIVE
Davao City, The Philippines, August 22-23, 2013
A33 Position Note: Post-2015 Development AgendaArticle33
Incorporating Transparency and Accountability Issues into the Post-2015 Development Agenda
This note is an excerpt of a series of discussions coordinated by Article 33 Indonesia together with Publish What You Pay (PWYP) Indonesia coalition
PB 01, 2013: Encouraging Transparency of Forestry State RevenueArticle33
The document discusses transparency of forestry sector revenue in Indonesia. It finds that state losses from illegal logging are very high at Rp 30.3 trillion per year. Meanwhile, realized revenue from legal timber through the Forest Resource Rent Provision mechanism is only about 30% of its potential. The document proposes implementing the Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) and Timber Legality Verification System (SVLK) schemes together to promote transparency of forestry sector revenue as an initial step to improve governance. Implementing EITI could help reconcile government revenue data with company payment data to ensure the state receives its full share of revenue from legal timber.
Brief 02, 2011: Peta Jalan Pendidikan Dasar GratisArticle33
1) Dokumen ini membahas rencana tahapan untuk mencapai alokasi anggaran pendidikan dasar yang gratis pada tahun 2014. Rencana ini mencakup peningkatan alokasi anggaran tahunan, perubahan skema pembiayaan, dan peningkatan akuntabilitas.
2) Saat ini alokasi anggaran pendidikan nasional telah mencapai 20% dari APBN, namun perlu diseimbangkan pembagian antara pemerintah pusat dan daerah.
Kajian ini membahas ekstraksi sumber daya hutan di Indonesia dan potensi kehilangan penerimaan negara akibat illegal logging yang diperkirakan mencapai Rp30 triliun per tahun. Opsi transparansi seperti SVLK dan EITI dapat meminimalkan potensi kehilangan tersebut dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk masyarakat sipil.
Dokumen tersebut memberikan informasi tentang visi, misi, dan fokus penelitian serta advokasi kebijakan yang dilakukan oleh organisasi bernama Article 33. Organisasi ini berfokus pada penelitian dan advokasi untuk mendorong kebijakan-kebijakan progresif di Indonesia yang berlandaskan bukti-bukti, dengan melibatkan partisipasi masyarakat."
WP 03/2012 - Riko - Belantara Rente Hutan KayuArticle33
Article 33 Indonesia Working Paper memuat hasil, analisa, temuan atau rekomendasi riset kebijakan yang bersifat awal dan sementara. Working Paper ini disebarluaskan guna mendorong diskusi lebih luas dan dalam serta untuk membuka ruang bagi masukan atau kritik untuk isu-isu kebijakan yang menjadi perhatian Article 33 Indonesia. Isi Working Paper ini dapat berubah, direvisi, dan diterbitkan dalam bentuk lain. Kendati demikian, Working Paper ini telah memenuhi syarat untuk dijadikan sumber rujukan.
Saran pengutipan:
Wahyudi, Riko. 2012. “Memahami Belantara Rente Ekstraksi Sumber
Daya Hutan Kayu di Indonesia.” Article 33 Indonesia Working Paper
03/12. Jakarta. Oktober 2012.
Article 33 Indonesia Working Paper contains preliminary, temporary results, analyses, findings or recommendations on policy research. This Working Paper needs to be disseminated to encourage wider, in-depth discussions and to give a room for any input or criticism on policy issues of interest of Article 33 Indonesia. Contents of this Working Paper are subject to change, revision, and be published in any other form. Nevertheless, this Working Paper has been eligible to be used as a
reference.
Suggested citation:
Wahyudi, Riko. 2012. “Understanding Aspects of Economic Rent of
Extraction of Timber Forest Resources in Indonesia.” Article 33 Indonesia
Working Paper 03/12. Jakarta. October 2012.
Module for Managing Oil & Gas Revenue: Indonesia Sub-National ExperienceArticle33
Article 33 Indonesia in Blora-Bojonegoro
IKAT-US: Civil Societies Innovating Together
-A Southeast Asian Partnership for Better Governance in Extractive Industries
Module for Multistakeholder Engagement for Extractive Industry Better GovernanceArticle33
Article 33 Indonesia in Compostela Valley Province of the Philippines
IKAT-US: Civil Societies Innovating Together
-A Southeast Asian Partnership for Better Governance in Extractive Industries
1. Article 33 Indonesia is a research-based advocacy NGO that focuses on social policy, extractive sector governance, and climate change.
2. Through its Article 33 Joint-Research Scheme (AJRS), it offers bachelor and graduate students the opportunity to conduct policy research for their thesis as guest researchers at the institute, with financial support.
3. The first batch of AJRS will support research in 2013, providing stipends, thesis writing support, and research grants to selected candidates who submit an application meeting the requirements, such as being a last-semester student and having English proficiency.
Berikut adalah ringkasan dari dokumen tersebut dalam 3 kalimat:
Dokumen tersebut membandingkan pola pembangunan program jaminan kesehatan daerah di 7 daerah di Indonesia, yang dikelompokkan menjadi 3 kelompok yaitu kelompok jamkesda inovatif, pemula, dan pra-jamkesda berdasarkan tingkat perkembangan dan keseragaman programnya. Ketiga kelompok tersebut berbeda dalam hal dasar hukum, cakupan layanan
PPT RENCANA AKSI 2 modul ajar matematika berdiferensiasi kelas 1Arumdwikinasih
Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang mengakomodasi dari semua perbedaan murid, terbuka untuk semua dan memberikan kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh setiap individu.kelas 1 ........
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 Fase E Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka - abdiera.com, Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka
KIAN karya ilmiah akhir ners keperawatan medikal bedah.ppt
Brief 01, 2011: Dana Alokasi Khusus Pendidikan
1. 4 Dana Alokasi Khusus Pendidikan
1
Agenda Prioritas untuk sekolah dan diarahkan hanya
pada belanja sarana dan prasara
Memaksimalkan DAK
POLICY BRIEF
pendidikan dasar yang masih
Pendidikan kurang. Karena kebutuhan sarana-
prasarana pendidikan dasar sangat
Memperbesar alokasi DAK beragam, maka sudah seharusnya
pendidikan sampai 50 persen pemenuhannya ditentukan sendiri
pada tahun 2013 dari kebutuhan
sarana-prasarana pendidikan dasar.
oleh sekolah-sekolah. Hanya dengan
diskresi, alokasi DAK Pendidikan akan Dana Alokasi Khusus Pendidikan
Penambahan alokasi DAK pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan pasti
salah satunya dengan caramengalihkan menunjang pendidikan dasar. Selain
anggaran tugas pembantuan dan pos itu, batasan kegiatan DAK Pendidikan
sarana dan prasarana yang tersebar menjadi penting karena pembiayaan
dalam Kemdiknas dan Kemenag ke pendidikan dasar lainnya akan ditutupi
dalam skema DAK Pendidikan. Analisis skema lain yang lebih sesuai, misalnya
PI menunjukkan bahwa, ada banyak guru dengan DAU Pendidikan,
anggaran sarana dan prasarana operasional non personalia dengan
pendidikan dasar pada Kemdiknas dan Biaya Operasional Sekolah.
Kemenag namun tidak berada dalam Membangun dan
lingkup pendidikan dasar. Pengalihan mengembangkan akuntabilitas DAK
anggaran tugas pembantuan dan Pendidikan. Hal ini bisa dilakukan
pos lain ke dalam DAK Pendidikan ini dengan pembagian tugas dan hak
mempunyai alasan kuat karena pada yang jelas antara pusat dan daerah
dasarnya tujuan tugas pembantuan dalam pelaksanaan DAK Pendidikan:
dan pos sarana-prasarana lain Pembagian tugas perlu diperjelas
PATTIRO Institute sama dengan pengalokasian DAK antara pusat dan daerah dalam PATTIRO Institute adalah
Gedung CIKS Lt 3 No 316
Jl. Cikini Raya No 84 - 86
Pendidikan. pelaksanaan DAK. Berbagai kasus lembaga yang didedikasikan
di daerah menunjukkan bahwa untuk memperkuat kebijakan
Jakarta Pusat - Indonesia DAK pendidikan sudah seharusnya
Tel: +62 21 3142 854 lokal dan desentralisasi di
Fax: +62 21 3142 854 didesain ulang sebagai tranfer pembelanjaan untuk proyek-proyek Indonesia. PATTIRO Institute
Email: pattiroinstitute@yahoo.com
www.pattiroinstitute.org afirmatif kepada HANYA daerah yang yang dibiayai oleh DAK terkadang lahir sebagai lini difusi dari
sarana dan prasarananya paling dilakukan oleh instansi pusat, PATTIRO, sebuah organisasi
sedangkan dinas dan sekolah terkait yang sejak 1998 telah Akselerasi Mempercepat dan untuk membiayai sarana dan
Executive Director rendah dengan kapasitas fiskal rendah.
Dini Mentari mengakar dalam kerja-kerja
Pilihan ini akan berkonsekuensi pada hanya tinggal melaksanakannya. penguatan pemerintahan
Mengurangi Ketimpangan Pendidikan prasarana pendidikan dasar. Hal itu
Senior Supervisor
Ambarsari Dwi Cahyani perubahan kriteria-kriteria yang telah Oleh karena itu, ke depan sebaiknya daerah dan masyarakat sipil Dasar Gratis Bermutu - Saat ini, Dana terjadi karena minimnya anggaran,
Chitra Retna S
menunjuk daerah penerima DAK. pelaksanaan DAK dilakukan di puluhan wilayah Indonesia. Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan sekaligus ragam skema pendanaan
sepenuhnya oleh pemerintah Kami berupaya memperkuat menjadi andalan utama untuk yang ada, tidak mampu mendanai
Senior Program Manager Desain ulang kriteria daerah dan
Ermy Sri Ardhyanti kerja-kerja itu melalui produksi
sekolah yang menerima sudah saatnya daerah, dan untuk itu diperlukan pengetahuan secara mendalam
membiayai sarana dan prasarana sarana – prasarana pendidikan dasar.
Senior Associate Researcher
Sonny Mumbunan didasarkan pada standar pelayanan penataaan sistem yang dapat dengan mendorong perubahan pendidikan dasar. Hal itu terjadi karena Meski alokasi DAK Pendidikan terus
minimum, terutama daerah dan menjamin terlaksananya mekanisme kebijakan yang berlandaskan minimnya anggaran, sekaligus ragam meningkat, namun masih menyisakan
Internal Manager bukti.
Lukman Hakim sekolah yang masih jauh dalam transparansi dan partisipasi, prosedur skema pendanaan yang ada, tidak tantangan yang bisa mempercepat
Finance Manager pemenuhan SPM. Kejelasan standar akuntabilitas, dan sistem ganjaran. mampu mendanai sarana – prasarana pendidikan dasar gratis bermutu.
Erry Murni
dan data yang akurat sebagai basis Kerja-kerja PATTIRO Institute pendidikan dasar.
Office Manager alokasi DAK pendidikan, seharusnya diperkuat oleh Board of 1. Alokasi anggaran DAK Pendidikan
Cici Yusella Expert Associate, yang terdiri
membuka ruang tidak ada lagi praktek masih jauh dari kebutuhan.
Didukung oleh negoisiasi DAK Pendidikan antara
dari kumpulan pakar yang
mendalami pengetahuan yang
Langkah Yang Belum Analisis PI (2011), menunjukkan
Pusat dengan Daerah. kami produksi. Tuntas DAK Pendidikan hanya mencapai
Kegiatan DAK pendidikan Saat ini, Dana Alokasi Khusus (DAK) 9% - 10% dari dana transfer
sebaiknya memberi diskresi kepada Pendidikan menjadi andalan utama pendidikan. Bahkan, DAK
2. 2 Dana Alokasi Khusus Pendidikan
Sarana tahun 2009
Dana Alokasi Khusus Pendidikan
3
tidak berkorelasi dengan kebutuhan sarana
dan prasarana pendidikan dasar (lihat tabel).
Karenanya, penentuan daerah penerima DAK
tidak serta merta merupakan daerah yang paling
1 D KI Ja k a rta 9,49 4,77 109,77 31,64 52,83
membutuhkan sarana dan prasarana pendidikan 2 Jawa Barat 375.106,80 107,8 10,1 13,23 78,5 6,23 166,9 64,32 302,0 39,90 179,3 26,86 147,3
dasar. Kenyataannya, banyak Pemda yang melobi 3 Banten 101.534,60 105,3 10,4 11,52 92,0 7,89 134,3 46,16 195,6 27,70 145,7 25,93 142,2
4 Jawa Tengah 386.430,60 132,2 11,4 10,81 106,0 4,64 247,1 72,25 476,5 60,83 337,5 45,67 243,3
Pusat, karena menganggap DAK Pendidikan 5 DI Yogyakarta 109.037,90 259,6 25,1 15,40 165,7 3,70 690,1 114,52 (1.787,5) 85,24 1.758,7 58,33 623,1
ditentukan secara politis. Penetapan jumlah 6 Jawa Timur 325.418,40 94,3 9,5 10,55 94,0 4,66 212,8 63,76 260,1 48,03 181,4 35,92 147,1
DAK dan alokasinya kepada daerah merupakan 7 N Aceh Darussalam 128.432,90 163,4 18,7 17,28 112,1 6,77 286,0 58,27 391,6 41,35 278,6 11,32 184,3
8 Sumatera Utara 325.324,60 154,9 17,0 20,66 83,1 6,10 281,4 38,19 250,6 21,67 197,8 10,86 173,8
hasil keputusan antara Panitia Anggaran DPR 9 Sumatera Barat 109.705,10 168,5 17,2 17,52 98,6 6,91 249,9 111,37 (1.482,5) 58,22 403,3 20,28 211,4
dengan Pemerintah yang terdiri dari unsur 10 Riau 9.368,80 11,4 1,5 12,42 12,2 7,63 19,8 22,68 14,8 16,10 13,6 13,29 13,2
11 Kep. Riau 14.095,20 62,1 7,6 8,99 84,9 2,33 327,8 41,41 106,0 26,43 84,4 17,62 75,4
Kemkeu, Kemdagri, Bappenas, dan Kemdiknas. 12 Jambi 130.579,10 251,6 23,2 16,65 139,7 5,40 431,0 21,00 318,5 22,35 324,0 2,70 258,6
Meski mekanisme penetapan melibatkan 13 Sumatera Selatan 101.914,40 94,5 10,4 13,41 82,6 10,86 102,0 30,31 135,5 19,09 116,7 4,08 98,5
14 Bangka Bel itung 30.840,20 180,4 22,8 8,22 280,4 2,32 994,8 92,98 2.570,0 84,21 1.142,2 25,73 242,8
beberapa lembaga, keputusan akhir mengenai
15 Bengkulu 85.266,20 256,8 32,7 22,58 147,0 8,45 392,9 108,43 (3.045,2) 40,96 435,0 4,82 269,8
Pendidikan DAK tahun 2011 rata-rata hanya total jumlah DAK Pendidikan dan alokasinya per 16 Lampung 125.203,80 109,4 14,3 15,01 95,4 7,46 192,0 29,37 155,0 3,85 113,8 3,67 113,6
memenuhi 16,6 persen, dimana untuk SD daerah menjadi wewenang Menteri Keuangan 17 Kal imantan Barat 72.100,30 75,7 13,1 16,69 79,8 5,06 263,1 22,04 97,0 23,19 98,5 5,98 80,5
18 Kal imantan Tengah 44.695,20 95,3 15,9 13,23 121,8 5,19 310,4 26,01 128,8 26,23 129,2 2,99 98,2
mencukupi sekitar 28,1 persen, sedangkan SMP setelah berkonsultasi dengan DPR. Karena 19 Kal imantan Selatan 156.241,10 301,6 45,8 26,16 176,3 5,85 789,1 58,88 733,5 34,94 463,6 6,18 321,5
hanya mencukupi 5,1 persen dari kebutuhan itulah, seringkali, DPR juga memainkan peran 20 Kal imantan Timur 18.660,10 30,7 4,3 9,74 45,1 2,82 155,5 31,58 44,9 26,97 42,0 17,60 37,2
21 Sul awes i Utara 123.915,80 208,3 31,9 14,91 214,8 5,06 632,2 31,93 306,0 36,64 328,7 15,63 246,8
sarana-prasarana pendidikan dasar. Ghozali bagi daerah-daerah yang akan menerima DAK 22 Gorontal o 51.686,20 223,7 32,5 14,76 223,7 5,37 615,3 26,41 304,0 29,87 319,1 9,52 247,3
(2009) memperkirakan kebutuhan tahun 2008 Pendidikan. 23 Sul awes i Tengah 35.988,80 75,8 11,5 13,71 84,7 4,77 243,2 13,05 87,1 2,11 77,4 9,68 83,9
untuk SD dan MI sebesar Rp21.4 trilun dan 3. DAK Pendidikan ditetapkan tanpa diskresi dan 24 Sul awes i Selatan 171.227,30 145,4 16,3 15,72 109,0 7,83 218,7 17,49 176,2 15,03 171,1 2,63 149,3
25 Sul awes i Barat 30.163,80 139,6 19,1 25,15 81,7 8,79 233,8 84,72 914,1 37,96 225,1 12,04 158,8
Rp24,9 trilun tahun 2009. Sedangkan bagi SMP seringkali tidak relevan dengan kebutuhan 26 Sul awes i Tenggara 127.363,20 266,5 34,6 21,29 166,1 11,10 318,4 23,85 349,9 59,00 649,8 8,58 291,4
dan MTs, kebutuhan anggarannya Rp31.211.933 sekolah. Sampai saat ini,kegiatan DAK 27 Maluku 103.049,80 211,2 37,3 14,79 264,9 13,38 292,8 47,13 399,4 15,78 250,7 12,30 240,8
28 Maluku Utara 63.120,00 259,8 54,8 15,06 373,5 7,84 717,3 81,07 1.372,2 26,34 352,6 28,81 364,9
tahun 2008 dan Rp34,0 triliun tahun 2009. Pendidikanditetapkan secara sentralistik 29 Bali 95.841,10 277,0 24,1 7,72 314,2 4,15 584,4 75,72 1.141,0 70,52 939,6 30,06 396,0
Dengan demikian, secara keseluruhan anggaran dengan menyeragamkan semua wilayah. Meski 30 Nus a Tenggara Bara 61.794,20 123,3 13,9 12,21 114,6 6,66 210,2 50,30 248,2 40,72 208,1 10,38 137,6
31 Nus a Tenggara Timu 18.322,60 22,5 3,0 19,33 15,7 9,28 32,7 9,33 24,8 16,32 26,9 2,33 23,0
sarana-prasarana pendidikan dasar tahun 2008 pelaksana DAK Pendidikan adalah pemerintah
32 Papua 174.050,10 428,7 60,4 21,58 288,6 8,23 756,7 26,35 582,1 16,75 514,9 6,16 456,8
mencapai Rp52,6 triliun dan Rp58,9 triliun pada daerah, namun tidak ada diskresi bagi daerah 33 Papua Barat 27.474,60 167,5 30,7 12,98 241,0 6,04 518,4 27,44 230,9 18,90 206,6 10,37 186,9
2009. Jika dibandingkan dengan alokasi DAK untuk mengalokasikan DAK pendidikan sesuai
pendidikan tahun 2008 Rp7 triliun, ternyata kebutuhan sekolah. Pemerintah pusat seringkali Tabel Alokasi DAK 2010 dibanding Sekolah SMP, Kelas, Ruang Kelas Rusak dan Sarana tahun 2009
alokasi tersebut hanya mencapai 13,3 % dari mengasumsikan berbagai alat, bahan dan input
kebutuhan. Sementara tahun 2009, alokasi DAK pendidikan lainnya yang dibutuhkan sekolah,
Rp9,3 triliun hanya mencukupi sekitar 15,8 persen mengadakan dan mengirimkannya ke sekolah.
dari kebutuhan. Jika hitungan Ghozali digunakan Cara lain, Pemerintah Pusat memberikan
pada tahun 2011 dengan asumsi tetap dan hanya anggaran kepada sekolah yang sebagian besar Pemda harus mengikuti ragam regulasi pusat, juknis telah jelas mengenai adanya kewajiban
menambahkan inflasi rata-rata pertahun, maka atau seluruhnya sudah di-earmarked untuk seperti UU, PP, keputusan presiden, peraturan/ pelaporan penggunaan DAK pendidikan.
kebutuhan untuk SD mencapai Rp28,5 triliun pembelanjaan alat, bahan, atau input pendidikan keputusan menteri, surat edaran direktur Namun kenyataannya banyak daerah yang
dan Rp38,9 triliun dengan total mencapai Rp67,5 tertentu sesuai dengan asumsi pusat. jenderal, dan surat edaran direktur departemen. tidak memberi laporan kegiatannya. Pasal 64
triliun. Dengan hitungan tersebut, 4. Dana pendamping dan regulasi Pemerintah Pusat Dengan banyaknya regulasi pusat tersebut, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 tahun
2. Penentuan penerima DAK tidak didasarkan cenderung menyebabkan ketidakefektifan. Pemda hanya menjadi pelaksana yang tunduk 2005 menyebutkan bahwa Bappenas melakukan
pada data yang akurat dan cenderung politis. Daerah penerima DAK wajib menyediakan dan patuh. Dalam kaitan berbagai peraturan pemantauan dan evaluasi terhadap pemanfaatan
Meski DAK Pendidikan ditentukan dengan kriteri dana pendamping minimal 3% sampai 10% dari perundangan DAK Pendidikan tersebut, banyak dan teknis pelaksanaan kegiatan yang didanai
teknis, namun berdasarkan kajian Pattiro Institute DAK. Kewajiban pendamping bukan hanya soal pihak menilai bahwa regulasi tentang DAK dari DAK. Namun monitoring dan evaluasi yang
(2011) menunjukkan bahwa, distribusi DAK anggaran tetapi juga menyangkut mengenai Pendidikan yang dikeluarkan Pemerintah Pusat dilakukan jarang melibatkan publik, termasuk
pada dasarnya tidak mengacu pada kebutuhan apa dan kepada siapa dibelanjakan. Karenanya, sering kali terlambat dan tidak cocok dengan orang tua murid. Ruang bagi publik untuk terlibat
sarana dan prasarana pendidikan dasar, baik SD kewajiban dana pendamping sering tidak jadwal perencanaan dan penganggaran di dalam menilai pemanfaatan DAK pendidikan
maupun SMP, misalnya tidak berkorelasi dengan menguntungkan daerah karena membatasi daerah. masih sangat minim karena tidak adanya sosialiasi
tingkat kerusakan sekolah, baik kerusakan daerah dalam menata dan memperbaiki sarana 5. DAK pendidikan kurang akuntabel dan tidak pelaksanaan DAK pendidikan, terutamakepada
ringan maupun kerusakan berat, dan juga dan prasarana pendidikan dasar. Selain itu, melibatkan publik. Meskisecara juklak dan orang tua murid.