Kajian ini membahas ekstraksi sumber daya hutan di Indonesia dan potensi kehilangan penerimaan negara akibat illegal logging yang diperkirakan mencapai Rp30 triliun per tahun. Opsi transparansi seperti SVLK dan EITI dapat meminimalkan potensi kehilangan tersebut dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk masyarakat sipil.

1. Hasil Kajian Pelingkupan
Sonny Mumbunan dan Riko Wahyudi
Article 33 Indonesia
Seminar Nasional Penerimaan Negara
Industri Ekstraktif Sektor Kehutanan
Jakarta, 22 Januari 2013

2. Kajian pelingkupan ini dimungkinkan oleh dukungan dana dari
Royal Norwegian Embassy di Jakarta.

3. Struktur Presentasi
 Ekstraksi sumber daya hutan di Indonesia
 Aliran penerimaan sektor kehutanan
 Potensi kehilangan penerimaan – 2 kasus
 Mekanisme dan opsi transparansi
 Peran masyarakat sipil (CSO)

4. Ekstraksi sumberdaya hutan
Luas hutan Indonesia
Luas total kawasan hutan di Indonesia sebesar
136,17 juta Ha.
Kawasan hutan:
- Hutan konservasi seluas 26,13 juta Ha (19,2%)
- Hutan lindung seluas 32,2 juta Ha (23,6%)
- Hutan produksi seluas 77,8 juta ha (57,2%)

5. Ekstraksi sumberdaya hutan
Pemanfaatan hutan Indonesia
Pemanfaatan dalam bentuk Izin Usaha Pemanfaatan
Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) di kawasan hutan
produksi telah mencapai 35,4 juta ha, sekitar 49,9%.
Sumber utama penerimaan negara.
PNBP dari IUPHHK = 90% total PNBP Kehutanan.
Sumber: Kementerian Kehutanan, 2012.

6. Ekstraksi sumberdaya hutan
Rantai nilai
industri
ekstraktif
di sektor
kehutanan
Sumber: Transparency International (2010) dan Article 33 Indonesia (2013)

7. Struktur Presentasi
 Ekstraksi sumber daya hutan di Indonesia
 Aliran penerimaan sektor kehutanan
 Potensi kehilangan penerimaan – 2 kasus
 Mekanisme dan opsi transparansi
 Peran masyarakat sipil (CSO)

8. Aliran penerimaan sektor kehutanan
Koleksi PNBP kehutanan
PNBP Kayu
421411 Dana Reboisasi (DR)
421421 Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)
421433 Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH)
423738 Ganti Rugi Nilai Tegakan (GNRT)
PNBP Bukan Kayu
421441 Penggunaan Kawasan Hutan/ Pinjam Pakai Kawasan Hutan
421751 Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan (DPEH)
423731 Iuran Mengangkut/Tumbuhan Alam Hidup atau Mati (IASL/TA)
423732 Pungutan Izin Pengusahaan Pariwisata Alam (PIPPA)
423733 Pungutan Izin Pengusahaan Taman Buru (PIPTB)
423734 Pungutan Izin Berburu di taman buru dan areal berburu (PIB)
423735 Pungutan Masuk Obyek Wisata Alam/PMOWA (contoh: taman wisata alam)
423736 Iuran Hasil Usaha Pengusahaan Pariwisata Alam (IHUPA)
423737 Iuran Hasil Usaha Perburuan di Taman Buru (IHUPTB)

9. Aliran penerimaan sektor kehutanan
PNBP kehutanan (milyar Rp)
2,000.00 55,9%
1,500.00
1,000.00 26,6%
500.00 9,6%
3,6% 2,9%
0,1% 0,1% 0,0% 0,7% 0,1%
0.00
Sumber: Biro Keuangan Kemenhut (2012)

10. Aliran penerimaan sektor kehutanan
PNBP sektor kehutanan
Hanya tiga PNBP yang dibagihasilkan:
DR, PSDH dan IIUPH.
Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan:
Perhitungan pungutan berbasis luas areal
Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi:
Perhitungan berbasis volume kayu

11. Aliran penerimaan sektor kehutanan
PNBP untuk PSDH
Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)
Kayu:
Volume kayu x tarif
Non-kayu:
Berat produk hasil hutan kayu x tarif

12. Aliran penerimaan sektor kehutanan
Alokasi DBH PNBP kayu (%)
Alokasi DBH
Sumber Dana Kabupaten/Kota
Bagi Hasil Kabupaten/Kota lainnya dalam
Pusat Provinsi
Penghasil Provinsi yang
Bersangkutan
Dana Iuran Izin
Usaha
20 16 64 -
Pemanfaatan
Hutan (IIUPH)
Dana Provisi
Sumber Daya 20 16 32 32
Hutan (PSDH)
Dana Reboisasi
60 - 40 -
(DR)

13. Aliran penerimaan sektor kehutanan
Koleksi rente kehutanan

14. Aliran penerimaan sektor kehutanan
Rekonsiliasi penerimaan

15. Aliran penerimaan sektor kehutanan
Alokasi & distribusi rente kehutanan

16. Struktur Presentasi
 Ekstraksi sumber daya hutan di Indonesia
 Aliran penerimaan sektor kehutanan
 Potensi kehilangan penerimaan – 2 kasus
 Mekanisme dan opsi transparansi
 Peran masyarakat sipil (CSO)

17. Potensi kehilangan penerimaan
70% kayu di Indonesia ilegal
Sekitar 60-70 % produksi kayu bulat adalah ilegal
(Tacconi, 2007).
Kayu dari pembalakan liar mencapai 73-88% setiap
tahun (Greenpeace, 2003).
Sekitar 40 juta m3 kayu yang masuk industri
pengolahan kayu ilegal; sekitar 10 juta m3 kayu ilegal
diekspor setiap tahun (Brown, 2009).

18. Potensi kehilangan penerimaan
30-20 trilyun Rupiah hilang
Nilai kehilangan
No Sumber Penelitian penerimaan akibat Kepustakaan
illegal logging
1 Laporan BPK RI (2010) Rp 30,3 triliun/tahun BPK RI (2011)
atau Rp 83 milyar/hari
2 Human Rights watch US $ 2 milyar/tahun Sebagaimana dikutip Wasef
(2009) (2012)
3 World Bank (2006) US $ 3 milyar/tahun Sebagaimana dikutip Blundell
(2008)
4 Brown (2006) US $ 1,4 milyar/tahun Sebagaimana dikutip Brown
dan Stolle (2009)
5 Nurrochmat (2005) US $ 2,79 milyar/tahun Sebagaimana dikutip
Nurrochmat dan Hasan (2010)
6 Kementerian Kehutanan US $ 3,7 milyar/tahun Dikutip oleh Asia Pulse (2003)
(2002) dalam Schroeder et al (2004)

19. Potensi kehilangan penerimaan
Dua kasus penerimaan
Kasus 1:
Kesenjangan penerimaan PSDH Kayu
Kasus 2:
Dugaan pungutan non-formal untuk peredaran
kayu di Kalimantan

20. Potensi kehilangan penerimaan
Realisasi PSDH cuma 30% potensi
Tahun PSDH untuk PNBP Potensi PSDH Perbandingan
Kayu dan Bukan Kayu Realisasi dan
Kayu (milyar Rp) (milyar Rp) Potensi (%)
2009 699,3 2.115,6 33,1
2010 597,1 2.470,9 24,2
Sumber: Mumbunan dan Wahyudi (2012)
Realisasi PSDH berdasarkan PMK DBH SDA Kehutanan (kayu dan non-kayu);
Potensi PSDH berdasarkan formula PSDH kayu, di mana data produksi kayu
merujuk Renja dan Statistik Kehutanan, dan proporsi kayu merujuk data BPS.

21. Potensi kehilangan penerimaan
Polisi, Kehutanan dan Tentara
Dugaan pungutan
non-formal di
tahun 2010 di jalur
peredaran kayu
Muara Teweh-
Kapuas dan Muara
Teweh-Banjarmasin
Sumber: Article 33 Indonesia (2012), TIDAK UNTUK DIKUTIP.

22. Potensi kehilangan penerimaan
Siapa? Multi-instansi, multi-aktor
KEPOLISIAN KEHUTANAN
Kepolisian Sektor (Polres)
Kehutanan (dinas?)
Polisi Sektor (Polsek)/Kapolsek
Wakapolsek Pos Kehutanan ANGKATAN DARAT
Komando Rayon Militer
Piket Polsek Komandan Pos Kehutanan
Koramil/Danramil
Pos polisi LSDP (lembaga/komandan) Piket Koramil
Pos polisi ke-2
Piket LSDP Komando Distrik Militer
Pos polisi ke-3
Pos polisi ke-4 Polisi Airud KCDK Kehutanan Kodim/Dandim
Airud Kepala Staf Kodim (Kasdim)
Kepala Pos Polisi Wakil KCDK
Airud Banjarmasin/MAKO Pasi Intel
Kepolisian Resor (Polres)
Airud Mabes Polri 641 P3HH Anggota intel
Polres dan patroli
Airud Mabes Polri 642 K/BKPH+Anggota (Kabag Pasi Ops
Polisi Resor (Polres)
Airud Mabes Polri 645 dan lembaga) Pasi Ter
Tim checking Polres
Pasi Min
Kasi perlindungan dan reboisasi Direktur Airud Kalteng
Kapal patroli Airud Sampit (no 101-XX) Pasi Unit
Ketua pos operasional+Kamluh
Kapal patroli Airud Sampit (no 105-XX) Dan unit Kodim
KP3
Kasi Gakuk Pol Air Piket Kodim
Lanal Banjarmasin+Intel Polisi Militer
Pandu alam Danpospom
Piket Pospom

23. Potensi kehilangan penerimaan
Penerimaan kehutanan: big picture
PNBP yang diterima
PNBP dari negara dari kayu
kayu legal legal (30%)
yang hilang
(70%)
Kayu Legal;
30%
Kayu Ilegal;
70%
Kerugian
Negara akibat
Illegal Logging
(Rp 30
triliun/tahun)

24. Struktur Presentasi
 Ekstraksi sumber daya hutan di Indonesia
 Aliran penerimaan sektor kehutanan
 Potensi kehilangan penerimaan – 2 kasus
 Mekanisme dan opsi transparansi
 Peran masyarakat sipil (CSO)

25. Mekanisme dan opsi transparansi
Jalan masuk: 2 opsi
Opsi 1: SVLK
Sistem Verifikasi Legalitas Kayu. Sebuah inisiatif Indonesia
untuk memastikan agar industri kayu, termasuk
IUPHHK, mendapatkan kayu atau sumber bahan baku dengan
cara legal. Verifikasi data dilakukan secara independen.
Opsi 2: EITI
Extractive Industries Transparency Initiative. Sebuah inisiatif
global untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas
penerimaan di sektor industri ekstraktif: publikasi data
penerimaan oleh pemerintah dan data pembayaran oleh
perusahaan. Rekonsiliasi data dilakukan secara independen.

26. Mekanisme dan opsi transparansi
Status dan potensi SVLK
Status:
Sejak 2010 dijalankan di Indonesia. Target: akhir 2012
semua industri hulu dan hilir sudah memiliki SVLK.
Potensi:
Di dalam Standar Verifikasi SVLK (khususnya Prinsip
Keabsahan Perdagangan atau Peindahan Kayu
Bulat), pembayaran Dana Reboisasi dan PSDH harus
ditunjukkan dan diverifikasi.

27. Mekanisme dan opsi transparansi
Progress SVLK

28. Mekanisme dan opsi transparansi
Status EITI
 Sudah ada Perpres 26/2010 tentang transparansi
penerimaan dari industri ekstraktif.
 Sektor yang dicakup baru Migas dan Pertambangan
Umum.
 Indonesia sementara menuju status negara patuh
(compliant) untuk EITI.

29. Mekanisme dan opsi transparansi
Potensi EITI
 Secara internasional, ada preseden EITI Kehutanan (yaitu
di Liberia).
 Di EITI Indonesia, ada inisiatif perusahaan tambang untuk
melaporkan PNBP PSDH (PNBP Kehutanan, PP no
2/2008) di bawah skema EITI Migas/Pertambangan
Umum.
 Wacana sudah digulirkan untuk meluaskan cakupan
Perpres 26/2010, meliputi sektor kehutanan.

30. Mekanisme dan opsi transparansi
Persamaan SVLK dan EITI
 Sama-sama mendorong transparansi penerimaan
 Prosesnya melibatkan multi-stakeholder
 Melibatkan verifikator/rekonsiliator independen

31. Mekanisme dan opsi transparansi
Perbedaan SVLK dan EITI
Komponen SVLK EITI
Inisiatif Inisiatif Indonesia dan Inisiatif global
satu-satunya di dunia
Tahapan dan Besar ke kecil (benahi Kecil ke besar (benahi
cakupan tatakelola, salah satunya penerimaan, baru
penerimaan); tatakelola keseluruhan).
Sasaran Menyasar penerimaan Menyasar penerimaan
sektor formal dan non- sektor formal.
formal
Sifat Mandatory (wajib) Voluntary (sukarela)
Pengecekan Tanpa cross-check Cross-check dua pihak
penerimaan

32. Struktur Presentasi
 Ekstraksi sumber daya hutan di Indonesia
 Aliran penerimaan sektor kehutanan
 Potensi kehilangan penerimaan – 2 kasus
 Mekanisme dan opsi transparansi
 Peran masyarakat sipil (CSO)

33. Peran masyarakat sipil (CSO)
Kondisi CSO di Indonesia
 Belum ada CSO kehutanan yang membicarakan dan
advokasi isu transparansi penerimaan sektor kehutanan;
masih tema standar: illegal logging, perusakan hutan, dst.
 Kapasitas yang terbatas di daerah untuk merespon isu
kompleks ini (pengetahuan dan knowledge
sharing, jejaring, dan dana)
 Belum diapresiasinya kaitan yang erat antara isu
advokasi REDD+ dan transparansi penerimaan
kehutanan, terutama terkait benefit sharing
mechanism, keuangan daerah, dan safeguard.

34. Peran masyarakat sipil (CSO)
Need assessment CSO
 Pembangunan opini melalui edukasi dan information
sharing tentang isu penerimaan sektor kehutanan.
 Peningkatan kapasitas CSO (misalnya melalui pelatihan
dan knowledge sharing).
 Membangun peran dan gerak yang sinergis antar-CSO di
daerah, dan antara CSO daerah dan nasional, dalam
mengakomodasi isu penerimaan sektor kehutanan.
 Pengarusutamaan isu penerimaan kehutanan melalui
policy issue saat ini, seperti REDD+.

35. Terima Kasih
THANK YOU