BE&GG, Riyoko Yudhi Wibowo, Hapzi Ali, Board Of Directors 2 & CSR, Universitas Mercubuana,2017, Peran direksi terhadap CSR, melalui perundangan dan tanggung jawab moral dan etis dari perusahaan tersebut.

1. BE&GG, Riyoko Yudhi Wibowo, Hapzi Ali, Board Of Directors 2 & CSR, Universitas
Mercubuana,2017
Board Of Directors 2 & CSR
Board Of Directors atau direktur dalam perusahaan mengatur berbagai kegiatan dalam
perusahaan tersebut mulai dari nilai yang perusahaan itu pegang, visi dan misi yang
ditetapkan untuk mejalankan kegiatan perusahaan dan sebagainya.
Direktur (dalam jumlah jamak disebut Dewan Direktur) adalah seseorang yang ditunjuk
untuk memimpin Perseroan terbatas (PT). Direktur dapat seseorang yang memiliki
perusahaan tersebut atau orang profesional yang ditunjuk oleh pemilik usaha untuk
menjalankan dan memimpin perseroan terbatas. Penyebutan direktur dapat bermacam-
macam, yaitu dewan manager, dewan gubernur, atau dewan eksekutif.
Di Indonesia pengaturan terhadap direktur terdapat dalam UU No. 40 Tahun 2007 Tentang
Perseroan Terbatas dijabarkan fungsi, wewenang, dan tanggung jawab direksi.
Seorang direktur atau dewan direksi dalam jumlah direktur dalam suatu perusahaan (minimal
satu), yang dapat dicalonkan sebagai direktur, dan cara pemilihan direktur ditetapkan dalam
anggaran dasar perusahaan. Pada umumnya direktur memiliki tugas antara lain:
1.memimpin perusahaan dengan menerbitkan kebijakan-kebijakan perusahaan
2.memilih, menetapkan, mengawasi tugas dari karyawan dan kepala bagian (manajer)
3.menyetujui anggaran tahunan perusahaan
4.menyampaikan laporan kepada pemegang saham atas kinerja perusahaan
Lalu apa hubungan board of directors dengan CSR ?
CSR dilakukan oleh perusahaan untuk membantu mengembangkan masyarakat dan tentu
sebagai tanggung jawab sosial dan moral dari perusahaan tersebut untuk masyrakat. Board Of
Directors memiliki peran untuk menetapkan visi misi dan nilai dari sebuah perusahaan, jika
direksi tidak memiliki nilai sosiall dan moral, tentu CSR tidak akan mudah berjalan dalam
perusahaan ini, contoh saja jika dalam sebuah perusahaan produksi tekstil, jika pabrik itu
memiliki limbah, jika direksi ini memiliki rasa tanggung jawab dengan masyrakat dan
lingkunganya tentu saja pabrik ini tidak akan langsung membuangnya limbahnya begitu saja
tanpa di proses, memang ada peraturan yang mengatur tentang pembuangan limbah dan
sebagainya, tetapi ada juga tanggung jawab moral yang seharusnya ada untuk perusahaan
yang baik.
Dengan pimpinan direksi dan keputusan di direksi, CSR hanya dapat dilakukan jika dari
direksi tersebut juga mendorong setiap divisi dari perusahaan untuk melakukan hal tersebut,
mungkin ada berberapa perusahaan yang melakukan CSR hanya sekedar melakukan
kewajiban, namun ada juga yang memang memberikan yang terbaik masyrakat. Memang
banyak motivasi dalam melakukan CSR, untuk meraih reputasi baik dalam masyarakat tentu
saja, tetapi ada berberapa hal etis yang harus perusahaan lakukan,
1. Memiliki tanggung jawab untuk tidak merugikan orang lain
2. Mencegah kerugian

2. 3. Berbuat kebaikan
lalu dalam prakteknya ada berberapa bentuk CSR yang perusahaan sering lakukan, antara lain
1. mengembangkan masyrakat
2. Pemberdayaan masyrakat
3. Membuat masyrakat mandiri, tidak hanya menerima bantuan saja.
Dalam prakteknya secara normatif CSR dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, mulai dari
pelatihan masyarakat, pembenaran fasilitias masyarakat, memberikan bantuan/penyuluhan
dan sebagainya. Satu hal yang bisa kita lihat bersama adalah Direktur memiliki peran penting
untuk memberikan nilai yang positif bagi perusahaanya, mulai dari nilai yang dipegang oleh
perusahaan tersebut, apakah memiliki nilai sosial yang tinggi, dengan arti tidak hanya
mengedepankan soal profitabilitas tetapi juga mau mengembangkan masyrakat dan
lingkungan bukan karena soal kewajiban tetapi karena itu menjadi keinginan perusahaan
untuk memajukan bangsa Indonesia.
Daftar Pustaka
Apa itu Komisaris dan Direktur. (n.d.). Retrieved September 30, 2017, from
http://board.ibp.co.id/2014/02/apa-itu-komisaris-dan-direktur.html
Corporate Governance Guidelines. (n.d.). Retrieved September 30, 2017, from
https://company.ingersollrand.com/company/corporate-governance/corporate-governance-
guidelines.html
Forum
CSR atau corporate Social Responsibility bukanlah sesuatu yang asing dalam perusahaan,
terlebih lagi jika kita berbicara tentang perusahaan multinasional atau internasional.
Berberapa undang-undang yang mengatur tentang CSR antara lain sebagai berikut,
1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”)
serta Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan
Lingkungan Perseroan Terbatas (“PP 47/2012”)
2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (“UU 25/2007”)
3. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup (“UU 32/2009”)
4. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-05/MBU/2007 Tahun
2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil Dan
Program Bina Lingkungan sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Badan
Usaha Milik Negara No. PER-08/MBU/2013 Tahun 2013 Tentang Perubahan Keempat Atas
Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-05/MBU/2007 Tentang
Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina
Lingkungan (“Permen BUMN 5/2007”)
5. Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi (“UU 22/2001”)

3. CSR atau di Indonesia disebut dengan TJSL atau tanggung jawab sosial dan lingkungan tidak
hanya mengenai kegiatan yang dilakukan perusahaan dimana perusahaan ikut serta dalam
pembangunan ekonomi masyarakat setempat, tetapi juga terkait kewajiban perusahaan dalam
melestarikan lingkungan.
Lalu bagaimana dengan efektivitasan hal di Indonesia ?
CSR bukanlah sesuatu yang murah dan mudah, banyak dana yang harus dikeluarkan
perusahaan untuk memenuhi hal tersebut, dan akhir-akhir ini bisa terlihat banyak perusahaan
yang melakukan CSR dengan memberikan fasilitas publik terkhususnya di Jakarta. Lalu
mengapa baru terlihat sekarang ?
Dari opini saya, CSR tidak murah bagi perusahaan sesuatu hal yang lebih murah dan mudah
untuk dilakukan adalah menyuap pemerintah untuk dapat tetap berjalan bisnisnya dibanding
dengan melakukan CSR, karena lebih murah. Tetapi saya percaya tidak semuanya begitu,
tetapi mayoritas terjadi di Indonesia kita tercinta.
Padahal CSR dapat memberikan sarana pada publik dan sangat berguna, mulai dari taman
bermain anak, penyebarangan, taman terbuka hijau, tempat parkiran dsbnya. Tentu hal ini
akan membuat citra perusahaan baik, tetapi juga memberikan sarana prasarana bagi
masyarkat tanpa mebebankan dana pemerintah.
Daftar Pustaka
Aturan-Aturan Hukum Corporate Social Responsibility. (n.d.). Retrieved September 25,
2017, from http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt52716870e6a0f/aturan-aturan-
hukum-corporate-social-responsibility