Dokumen tersebut merupakan pedoman tata kelola perusahaan yang baik bagi PT. Sedana Pasifik Servistama. Pedoman ini menjelaskan latar belakang, tujuan, istilah-istilah, dan acuan-acuan yang digunakan dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan best practice.

1. DAFTAR ISI
BAB Halaman
I PENDAHULUAN 1
I.1. Latar Belakang 1
I.2. Istilah-istilah Yang Digunakan 1
I.3. Tujuan 3
I.4. Ruang Lingkup Pedoman 4
I.5. Referensi Yang Digunakan 4
I.6. Profil, Visi dan Misi serta Tata Nilai Perusahaan 6
I.7. Tanggung Jawab Manajemen Dalam penerapan Tata
Kelola Perusahaan Yang Baik
9
I.8. Tanggung Jawab Karyawan Dalam penerapan Tata Kelola
Perusahaan Yang Baik
10
I.9. Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang
Baik
10
II PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG
BAIK
12
III STRUKTUR TATA KELOLA PERUSAHAAN 14
III.1. Rapat Umum Pemegang Saham 14
III.2. Dewan Komisaris 15
III.3. Direksi 19
III.4. Hubungan Antar Organ Perusahaan 25
IV KEBIJAKAN TATA KELOLA PERUSAHAAN 27
IV.1. Kebijakan Pengurusan Perusahaan 27
IV.2. Pengendalian Internal 27
IV.3. Akuntabilitas dan Pelaporan 28
IV.4. Keterbukaan Informasi 30
IV.5. Etika dan Perilaku Kerja 30
IV.6. Benturan Kepentingan 31
IV.7. Pemberian dan Penerimaan Hadiah 32
IV.8. Manajemen Teknologi Informasi 32
IV.9. Pengelolaan Dokumen/Arsip Perusahaan 33
V PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN 34
V.1. Sosialisasi, Implementasi dan Evaluasi 34
V.2. Pelaporan Pelanggaran 35
VI PENUTUP 36

2. PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
PT. SEDANA PASIFIK SERVISTAMA 1
PENDAHULUAN
I.1. Latar Belakang
Corporate Governance adalah suatu proses atau tata cara pengaturan
yang digunakan / diterapkan oleh manajemen perusahaan dalam
memimpin atau mengatur bisnis perusahaan dengan maksud untuk
mencapai tujuan perusahaan, menyelaraskan perilaku perusahaan
dengan harapan masyarakat, termasuk tanggung jawab manajemen
kepada pemegang saham.
PT. Sedana Pasifik Servistama sebagai perusahaan perasuransian,
sangat menjunjung tinggi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang
baik (Good Corporate Governance) dan menyadari pentingnya
penerapan prinsip-prinsip tersebut sebagai kaidah dan pedoman
dalam setiap langkah usaha perusahaan demi kepentingan para
Pemangku Kepentingan (stakeholders) seperti para nasabah,
kreditur, para pemegang saham serta masyarakat umum, termasuk
pegawai serta pihak lainnya.
Untuk menjamin dilaksanakannya prinsip-prinsip GCG secara
konsisten oleh seluruh Insan Sedana, Perusahaan telah menyusun
Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang isinya merupakan kristalisasi
dari azas-azas GCG, peraturan perundang-undangan yang berlaku,
nilai-nilai budaya yang dianut perusahaan, visi dan misi serta praktek-
praktek terbaik (best practices) GCG.
Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang baik tersebut
sangat diperlukan sebagai upaya mencapai standar kerja yang terbaik
bagi Perusahaan, sehingga Perusahaan dapat bertahan dan tangguh
dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat.
Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GCG) diharapkan dapat menjadi
sarana untuk mencapai visi, misi dan tujuan Perusahaan secara lebih
baik.
I.2. Istilah-Istilah yang Digunakan
1. Perusahaan dengan huruf awal P besar , adalah PT Sedana
Pasifik Servistama ., sedangkan perusahaan dengan huruf p kecil
menunjuk kepada perusahaan secara umum.
BAB
I
PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
PT. SEDANA PASIFIK SERVISTAMA 2
2. Organ Perusahaan, adalah Rapat Umum Pemegang Saham
(RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi.
3. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), adalah rapat umum
pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam undang-undang
mengenai PerusahaanTerbatas bagi Perusahaan Perasuransian
yang berbentuk badan hukum Perusahaan Terbatas
4. Dewan Komisaris, adalah keseluruhan Anggota Dewan Komisaris
sebagai suatu kesatuan Majelis atau Dewan (Board).
5. Anggota Dewan Komisaris, adalah Anggota dari Dewan
Komisaris yang merujuk kepada individu (bukan Board).
6. Direksi, adalah keseluruhan Anggota Direksi sebagai satu
kesatuan Majelis atau Dewan(Board).
7. Manajemen adalah Direksi, Pejabat Struktural sesuai dengan
struktur organisasi perusahaan yang fungsi kegiatannya
menjalankan aktivitas sesuai dengan batasan wewenang yang
ditetapkan.
8. Jajaran Manajemen, adalah Direksi beserta pejabat 1 (satu)
tingkat di bawah Direksi yang membantu pengelolaan Perusahaan
9. Karyawan, adalah orang yang terikat hubungan kerja dengan
Perusahaan serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan
dan diangkat oleh Direksi serta diberikan penghasilan,
kesejahteraan, dan fasilitas sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan dan ketentuan Perusahaan.
10.Insan Sedana, adalah Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan
Perusahaan.
11.Pemangku Kepentingan (Stakeholders ), adalah setiap pihak
yang memiliki kepentingan baik secara langsung maupun tidak
langsung, baik finansial maupun non finansial terhadap Perusahaan
dan memiliki pengaruh secara langsung maupun tidak
langsung terhadap kelangsungan hidup Perusahaan, termasuk
didalamnya Pemegang Polis, Tertanggung, Karyawan,
Pemerintah, Mitra Usaha, Pihak yang berhak memperoleh
manfaat, Kreditur/Investor dan Masyarakat serta pihak
berkepentingan lainnya.

3. PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
PT. SEDANA PASIFIK SERVISTAMA 3
12.Auditor Eksternal, adalah auditor dari luar Perusahaan yang
independen dan profesional yang memberikan jasa audit maupun
non audit kepada Perusahaan
13.Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah
lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak
lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan,
pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas
Jasa Keuangan.
14.Pedoman Tata Kelola Perusahaan, adalah sekumpulan nilai dan
praktek Perusahaan yang menjadi suatu pedoman bagi Organ
Perusahaan dan Manajemen dalam mengelola Perusahaan
yang di dalamnya memuat prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan
yang Baik (GCG ) yang selaras dengan peraturan perundang-
undangan, tujuan, visi dan misi serta nilai-nilai Perusahaan.
15.Pedoman Etika dan Perilaku (Code of Conduct), adalah sistem
nilai atau norma yang dianut oleh seluruh Insan Sedana dalam
melaksanakan tugasnya yang didalamnya memuat etika bisnis dan
perilaku seluruh Insan Sedana dalam mencapai tujuan, visi dan misi
Perusahaan antara lain etika hubungan antara Perusahaan dengan
Karyawan, Pemegang Saham, Tertanggung, Kreditur/Investor,
Pemerintah, Mitra Usaha, Pesaing, Media Massa, Masyarakat dan
Lingkungannya.
16.Pakta Integritas / Kesepakatan, adalah surat pernyataan yang
ditandatangani oleh Dewan Komisaris, Direksi, dan Karyawan
Perusahaan, yang berisi ikrar untuk menerapkan prinsip-prinsip
Tata Kelola Perusahaan yang baik dalam menjalankan tugas dan
tanggung jawabnya.
I.3.Tujuan
Penerapan Praktek Tata Kelola Perusahaan Yang Baik berdasarkan
Peraturan Otoritas jasa Keuangan (POJK) No. 2/POJK.05/2014 tanggal 28
Maret 2014, diartikan sebagai suatu proses dan struktur yang digunakan
oleh Organ Perusahaan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan
akuntabilitas Perusahaan, dengan tetap memperhatikan kepentingan
Stakeholders, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai
etika.
PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
PT. SEDANA PASIFIK SERVISTAMA 4
Pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik merupakan seperangkat
peraturan dan praktek yang menjadi dasar atau acuan bagi Organ
Perusahaan dan Manajemen dalam mengelola Perusahaan.
Pedoman tersebut berisikan prinsip-prinsip pengelolaan Perusahaan yang
selaras dengan visi, misi dan nilai-nilai Perusahaan, dan dalam
implementasinya diikuti dengan berbagai kebijakan serta peraturan teknis
sesuai kebutuhan Perusahaan
Dari uraian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Tujuan dari
Penerapan Tata Kelola Yang Baik pada Perusahaan adalah:
1. Mengoptimalkan nilai Perusahaan bagi Pemangku Kepentingan(
stakeholders ) khususnya pemegang polis, tertanggung, peserta,
dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat;
2. Mendorong pengelolaan Perusahaan secara profesional, efektif,
dan efisien demi tercapainya Visi dan Misi Perusahaan
3. Meningkatkan kepatuhan Organ Perusahaan serta jajaran
dibawahnya agar dalam membuat keputusan dan menjalankan
tindakan dilandasi pada etika yang tinggi, kepatuhan terhadap
peraturan perundang-undangan, dan kesadaran atas tanggung
jawab sosial Perusahaan terhadap Pemangku Kepentingan maupun
lingkungan sekitarnya.
4. Mewujudkan Perusahaan yang lebih sehat, dapat diandalkan,
amanah, dan kompetitif sehingga Perusahaan memiliki daya saing
yang kuat, baik secara nasional maupun internasional.
5. Memberdayakan fungsi dan kemandirian masing-masing Organ
Perusahaan.
6. Mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan
Perusahaan.
7. Memperbaiki budaya kerja Perusahaan
I.4. Ruang Lingkup Pedoman.
Pedoman ini dipergunakan sebagai panduan bagi Perusahaan dan seluruh
Insan Sedana dalam menjalankan aktivitas bisnis serta berhubungan
dengan para Pemangku Kepentingan ( stakeholders ) sesuai dengan
ketentuan yang terdapat dalam Anggaran Dasar PT. Sedana Pasifik
Servistama serta Peraturan Perusahaan dan/atau ketentuan yang terdapat
dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
I.5. Referensi yang digunakan.
Pedoman Tata kelola yang baik pada PT. Sedana Pasifik Servistama,
disusun berdasarkan acuan/referensi sebagai berikut :
1.Undang-undang ................

4. PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
PT. SEDANA PASIFIK SERVISTAMA 5
1. Undang-Undang, diantaranya :
 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014, tentang Perasuransian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2014 Nomor 337,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618)
 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa
Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5253);
2. Peraturan Pemerintah, diantaranya :
 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang
Penyelenggaraan Usaha Perasuransian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 120, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3506sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
81 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 212,
 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4954.
 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014,
tentang Pungutan Oleh Otoritas jasa Keuangan.
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
152/PMK.010/2012, tertanggal 3 Oktober 2012, tentang Tata Kelola
Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaaan Perasuransian.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan diantaranya :
 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013,
tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.05/2013,
tentang Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Bagi Pihak Utama
Pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan
Pembiayaan Dan Perusahaan Penjaminan.
 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014,
tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian sengketa di Sektor Jasa
Keuangan.
 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2014,
tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan
Perasuransian.
 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.02/2014,
tentang Tata Cara Pelaksanaan Pungutan Oleh Otoritas Jasa
Keuangan
5. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan diantaranya :
PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
PT. SEDANA PASIFIK SERVISTAMA 6
 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan NomorSE-6/D.05/2013,
tentang Penetapan Tarif Premi Serta Ketentuan Biaya Akuisisi
Pada Lini Usaha Asuransi Kendaraan Bermotor dan Harta Benda
Serta Jenis Risiko Khusus Meliputi Banjir, Gempa Bumi, Letusan
Gunung Berapi dan Tsunami Tahun 2014
 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.07/2014,
tentang Pelaksanaan Edukasi Dalam Rangka Meningkatkan
Literasi Keuangan Kepada Konsumen dan/Atau Masyarakat.
 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor2/SEOJK.07/2014,
tentang Pelayanan Dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada
Pelaku Usaha Jasa Keuangan.
 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor4/SEOJK.02/2014,
tentang Mekanisme Pembayaran Pungutan Otoritas jasa
Keuangan.
6. Pedoman Kode Etik (Code of Conduct) Asosiasi Perusahaan Pialang
Asuransi dan Reasuransi Indonesia yang diterbitkan oleh
APPARIINDO pada tahun 2011.
7. Pedoman Penilaian Sendiri Tata Kelola Perusahaan Yang Baik
Perusahaan Pialang Asuransi dan Pialang Reasuransi Indonesia
Anggota Asosiasi Perusahaan Pialang Asuransi dan Reasuransi
Indonesia yang diterbitkan oleh APPARINDO Bekerjasama Dengan
Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG)
8. Anggaran Dasar Perusahaan yang tertuang dalam akta Notaris Haji
Mulyanto Notodihardjo no. 1 tanggal 2 Mei tahun 2001
9. Peraturan Perusahaan PT. Sedana Pasifik Servistama
10. Standar Operating Procedure pada setiap Departemen / Unit Kerja di
PT. Sedana Pasifik Servistama.
I.6. Profil, Visi dan Misi serta Tata Nilai Perusahaan
1.6.1. Profil Perusahaan secara umum
PT. Sedana Pasifik Servistama, didirikan di Jakarta dengan Akte
Notaris H. Mulyanto Notodihardjo,SH Nomor 1 tanggal 2 Mei 2001
yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi
Manusia dengan SK No. C-07466 HT.01.01 TH. 2001 tanggal 5
september 2001 dan telah memperoleh ijin operasional sebagai
perusahaan pialang asuransi dari Menteri Keuangan melalui SK No.
Kep-086/KM.3/2002. Didirikan dengan dasar pengalaman praktis
yang kuat, yang didukung oleh seluruh staf yang memiliki keahlian,

5. PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
PT. SEDANA PASIFIK SERVISTAMA 7
kompetensi dan profesionalisme yang tinggi dalam bidang
manajemen risiko, asuransi dan reasuransi serta penyelesaian klaim
bagi kepentingan nasabah.
Kualitas kerja yang prima serta kerjasama yang sangat baik dengan
mitra usaha – perusahaan asuransi - memungkinkan PT. Sedana
Pasifik Servistama untuk terus memacu perkembangan potensi
industri asuransi di Indonesia.
PT. Sedana Pasifik Servistama menyandang amanat untuk
menyediakan layanan jasa yang dapat memberikan kepuasan yang
maksimal bagi nasabah, serta memperoleh posisi yang baik dalam
industri asuransi umumnya.
I.6.2. Visi Perusahaan
“Menjadi Mitra Terpercaya Bagi Klien dan Mitra Bisnis”
I.6.3. Misi Perusahaan
1. Menempatkan bisnis Klien sebagai dasar dalam melakukan
manajemen risiko
2. Merupakan suatu komitmen kami untuk memberikan pelayanan
dengan integritas dan profesional
3. Tumbuh bersama Klien dan Mitra Bisnis
I.6.4. Tata Nilai Perusahaan
Tata Nilai Perusahaan di PT. Sedana Pasifik Servistama merupakan
penjabaran atas Logo perusahaan - SPS -yang merupakan
kombinasi dari nilai-nilai dan keyakinan yaitu prinsip-prinsip yang
diyakini baik dan benar dalam menjalankan bisnis dan organisasi,
yang menjadi pegangan bahkan filosofi bagi setiap Insan Sedana
dalam berperilaku, bertindak dan mengambil keputusan untuk
mencapai tujuan bersama.
Dari Logo–SPS-tersebut lebih lanjut dapat dijabarkan tata nilai
perusahaan PT. Sedana Pasifik Servistama sebagai berikut :
Services.
Kami memberikan pelayanan konsultasi manajemen risiko bagi
berbagai jenis industri dengan layanan prima, dan tak pernah
berhenti untuk berusaha meningkatkan kualitas layanan.
PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
PT. SEDANA PASIFIK SERVISTAMA 8
Services ( Pelayanan ) diterjemahkan kedalam 5 (lima) Perilaku
Utama yang akan menjadi pegangan dalam menjalankan bisnis dan
organisasi Perusahaan, yaitu antara lain:
1. Cepat Tanggap ( Responsif )
2. Bertindak Proaktif dan Fleksibel
3. Bersikap Terbuka dan Peduli ( ber-empati )
4. Supel dalam Berkomunikasi namun tetap Sopan dan Santun
5. Menghargai Pendapat dan Menghormati Orang Lain
Profesionalism
Kami memiliki Team yang menjunjung tinggi sikap Profesionalisme
yang terdiri dari individu-individu yang memiliki integritas dan
dedikasi yang tinggi serta keahlian untuk memenuhi standar layanan
yang berkualitas.
Profesionalism( Profesionalisme ) diterjemahkan kedalam 3 (tiga)
Perilaku Utama yang akan menjadi pegangan dalam menjalankan
bisnis dan organisasi Perusahaan, yaitu antara lain:
1. Senantiasa memberikan hasil terbaik dengan meningkatkan
kompetensi di bidangnya dan bertanggung jawab atas setiap
tindakan dan keputusan yang diambil dalam pekerjaan
 Bertindak cermat dan tepat dalam mengambil
keputusan
 Tepat waktu dan biaya ( efektif dan efisien )
 Berorientasi pada kebutuhan pelanggan
2. Senantiasa berkomitmen untuk melakukan penyempurnaan
secara terus menerus dengan dilandasi sikap kreatif dan
inovatif serta adaptif terhadap perubahan.
 Selalu ingin mengetahui dan belajar hal-hal baru
untuk kemajuan Perusahaan.
 Melihat jauh ke depan dan senantiasa berusaha
untuk membawa Perusahaan ke tingkat yang lebih
tinggi
3. Senantiasa menjaga kepercayaan yang diamanahkan dalam
melaksanakan pekerjaan.
 Tidak pernah menyalahgunakan wewenang untuk
kepentingan lain di luar kepentingan Perusahaan
 Selalu membangun kerjasama diantara seluruh
jajaran perusahaan(team work), tidak terkotak-kotak,
selalu saling membantu untuk kepentingan
Perusahaan semata.

6. PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
PT. SEDANA PASIFIK SERVISTAMA 9
 Selalu bersikap terbuka dan berpikir positif dalam
bekerja
Satisfactions
Kepuasan Pelanggan merupakan tujuan utama kami dalam
memberikan pelayanan yang berkualitas
Satisfactions (kepuasan) pelanggan diharapkan dapat tercapai
melalui 3 (tiga) Perilaku Utama yang akan menjadi pegangan dalam
menjalankan bisnis dan organisasi Perusahaan, yaitu antara lain:
1. Senantiasa melaksanakan pekerjaan dengan jujur, konsisten
dan penuh tanggung jawab serta beretika.
2. Memiliki kepedulian yang tinggi terhadap masalah-masalah
Pelanggan yang terkait dengan jasa pelayanan manajemen
risiko
3. Selalu berorientasi kepada pelayanan yang maksimal untuk
memperoleh kepercayaan dari pelanggan.
.
I.7. Tanggung Jawab Manajemen Dalam Penerapan Tata Kelola
Perusahaan Yang Baik
1. Manajemen akan berupaya maksimal untuk menerapkan prinsip-
prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik dalam proses bisnis
Perusahaan.
2. Manajemen akan menyusun Pedoman Etika dan Perilaku (Code of
Conduct) yang mengatur nilaiatau norma yang dianut oleh setiap
Karyawan dalam melaksanakan tugasnya yang antara lain termasuk
etika hubungan antara Perusahaan dengan Karyawan,Tertanggung,
Pemegang Saham, Penanggung,Pemerintah, Mitra Usaha, Pesaing,
Media Massa, Masyarakat dan Lingkungannya.
3. Perubahan Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Code of Corporate
Governance) serta PedomanEtika dan Perilaku (Code of Conduct)
hanya sah apabila mendapat persetujuan tertulis Dewan Komisaris
dan Direksi. Pemutakhiran umumnya terkait dengan peraturan
perundang-undangan, Anggaran Dasar Perusahaan, Keputusan
Rapat Umum Pemegang Saham, Keputusan Dewan Komisaris, dan
pengaturan lainnya yang setingkat.
PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
PT. SEDANA PASIFIK SERVISTAMA 10
4. Manajemen akan berupaya semaksimal mungkin untuk menerapkan
sistem pengendalian internal Perusahaan.
5. Manajemen akan mematuhi peraturan perundangan yang berlaku
serta akan memenuhi ketentuan dalam Tata Kelola Perusahaan.
6. Manajemen akan menyusun program dan anggaran dalam rangka
mewujudkan Perusahaan yang memiliki Tata Kelola Perusahaan
yang baik.
7. Manajemen akan mengkomunikasikan serta memastikan bahwa
semua Karyawan memahami sertamelaksanakan ketentuan
Perusahaan.
8. Manajemen akan mengevaluasi semua kegiatan dan dokumentasi
yang terkait dengan Tata Kelola Perusahaan untuk selanjutnya
dilakukan tindakan perbaikan.
9. Manajemen akan melaksanakan sistem manajemen berbasis kinerja
serta menerapkan Reward and Punishment secara konsisten
kepada Karyawan.
I.8. Tanggung Jawab Karyawan Dalam Penerapan Tata Kelola Perusahaan
Yang Baik
1. Karyawan wajib mematuhi serta melaksanakan peraturan dan
ketentuan yang berlaku di Perusahaan sehubungan dengan
pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik.
2. Karyawan wajib secara sukarela dan bersama-sama berupaya
mewujudkan terciptanya budaya Tata Kelola Perusahaan.
3. Karyawan wajib berusaha secara aktif dan sukarela dalam
melaksanakan semua proses bisnis di Perusahaan.
I.9. Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang baik
Agar proses pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan berjalan dengan efektif,
maka dilakukan pengaturan sebagai berikut:
1. Pelaksana di tingkat Perusahaan dipimpin oleh Direksi.
2. Setiap Pimpinan Unit Kerja bertanggungjawab mengendalikan
kegiatan Tata Kelola Perusahaan dan memastikan bahwa asas-asas
GCG dan Pedoman Perilaku dilaksanakan secara konsisten di unit
kerjanya masing masing.

7. PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
PT. SEDANA PASIFIK SERVISTAMA 11
3. Dalam rangka memastikan penerapan GCG di Perusahaan, maka
Departemen Sumber Daya Manusia harus melaksanakan tugas dan
tanggung jawab sebagai berikut:
a. Bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan serta
mengintegrasikan isi Pedoman Tata Kelola Perusahaan
Yang Baik dan Pedoman Etika dan Perilaku secara
keseluruhan serta melakukan pemutakhiran dan
mensosialisasikan ke seluruh Karyawan.
b. Bertanggung jawab untuk memastikan bahwa proses
kerja/kegiatan yang dilakukan oleh seluruh unit kerja
termasuk efektivitas proses tata kelola dan etika bisnis telah
sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
4. Sebagai komitmen penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang baik
di Perusahaan, maka Dewan Komisaris, Direksi, dan Karyawan
menandatangani Pakta Integritas / Kesepakatan.
PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
PT. SEDANA PASIFIK SERVISTAMA 12
PRINSIP - PRINSIP TATA KELOLA
PERUSAHAAN
1. Transparansi (Transparency)
Prinsip transparansi adalah keterbukaan dalam proses pengambilan
keputusan dan keterbukaan dalam pengungkapan dan penyediaan
informasi yang relevan mengenai perusahaan, yang mudah diakses oleh
Pemangku Kepentingan( Stakeholders ) sesuai dengan peraturan
perundang-undangan di bidang perasuransian serta standar, prinsip,
dan praktik penyelenggaraan usaha perasuransian yang sehat
Aspek-aspek penting dalam implementasi prinsip ini diantaranya adalah
 Pengungkapan informasi yang terkait dengan kinerja
Perusahaan secara jelas, memadai, akurat, tepat waktu dan
dapat dibandingkan;
 Publikasi laporan keuangan dan informasi materiil yang
berdampak signifikan terhadap kinerja Perusahaan;
 Penggunaan prinsip-prinsip akuntansi dan audit yang lazim
digunakan dan diterima secara luas; kemudahan akses terhadap
informasi penting tentang kinerja Perusahaan.
2. Akuntabilitas (Accountability)
Prinsip akuntabilitas berarti adanya kejelasan fungsi, hak, kewajiban,
wewenangserta pelaksanaan pertanggung jawaban Organ Kerja
Perusahaan agar dapat tercipta keseimbangan kekuasaan, sehingga
pengelolaan perusahaan dapat berjalan secara transparan, wajar,
efektif, dan efisien
Akuntabilitas merujuk kepada kewajiban seseorang atau organ kerja
Perusahaan yang berkaitan dengan pelaksanaan wewenang yang
dimilikinya dan/atau pelaksanaan tanggung jawab yang dibebankan oleh
Perusahaan kepadanya.
Terdapat 3 (tiga) tingkatan akuntabilitas yang dimilik perusahaan, ialah :
a. Akuntabilitas Individu
Akuntabilitas yang melekat kepada hubungan antara pimpinan
dengan bawahan dan berlaku kepada kedua belah pihak
b. Akuntabilitas Kelompok
Akuntabilitas yang melekat kepada kelompok yang harus
ditanggung bersama atas kondisi dan kinerja yang tercapai.
c. Akuntabilitas Korporat
BAB
II

8. PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
PT. SEDANA PASIFIK SERVISTAMA 13
Akuntabilitas yang melekat kepada Perusahaan secara menyeluruh
dalam menjalankan aktivitas bisnisnya sesuai Anggaran Dasar
Perusahaan.
3. Bertanggung Jawab (Responsibility)
Prinsip pertanggungjawaban mencerminkan adanya kesesuaian
pengelolaan Perusahaan dengan peraturan perundang-undangan di
bidang perasuransian dan nilai-nilai etika, prinsip, serta standar praktik
penyelenggaraan usaha perasuransian yang sehat;
4. Kemandirian (Independency)
Prinsip kemandirian yaitu suatu keadaan di mana Perusahaan dikelola
secara mandiri dan profesional serta bebas dari benturan kepentingan
dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai
dengan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian dan
nilai-nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan
usaha perasuransian yang sehat.
5. Kewajaran (Fairness)
Prinsip kewajaran mengharuskan adanya kesetaraan, keseimbangan,
dan keadilan di dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan
yang timbul berdasarkan perjanjian, peraturan perundang-undangan,
dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan
usaha perasuransian yang sehat.
Prinsip ini utamanya menjamin perlindungan hak-hak para Pemegang
Sahamdan menjamin terlaksananya komitmen Perusahaan dengan
pihak lain.
Implementasi dari prinsip ini diantaranya adalah :
 Perusahaan akan selalu memastikan agar pihak yang
berkepentingan dapat mengeksekusi hak sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 Perusahaan juga akan selalu memastikan agar Perusahaan
dapat mengeksekusi haknya terhadap pihak yang
berkepentingan sesuai peraturan perundang- undangan yang
berlaku .
PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
PT. SEDANA PASIFIK SERVISTAMA 14
STRUKTUR TATA KELOLA
PERUSAHAAN
Organ Perusahaan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS),
Dewan Komisaris dan Direksi. Organ Perusahaan menjalankan fungsinya
sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas dasar prinsip bahwa masing-
masing organ mempunyai independensi dalam melaksanakan tugas, fungsi
dan tanggung jawabnya semata-mata untuk kepentingan perusahaan.
Dalam menjalankan pengelolaan perusahaan dan mengambil keputusan
Organ Perusahaan senantiasa mematuhi peraturan perundang-undangan,
menjunjung nilai etika bisnis serta menyadari adanya tanggung jawab
Perusahaan terhadap para Pemangku Kepentingan ( stakeholders ).
III.1. Rapat Umum Pemegang Saham
RUPS merupakan Organ Perusahaan yang memiliki wewenang
yang tidak diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran
Dasar Perusahaan. RUPS merupakan wadah bagi Pemegang
Saham dalam melaksanakan wewenangnya sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Rapat Umum Pemegang Saham ( RUPS ) terdiri dari:
1. RUPS Tahunan.
RUPS Tahunan diselenggarakan tiap tahun, selambat-lambatnya
6 (enam) bulan setelah tahun buku Perusahaan ditutup.
Dalam RUPS Tahunan
a. Direksi mengajukan Laporan Tahunan yang telah ditelaah
olehDewan Komisaris,antara lain memuat laporan mengenai
pengurusan Perusahaan yang telah dilakukan oleh Direksi
dan pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan
Komisaris selama tahun buku yang baru lampau, untuk
mendapatkan persetujuan RUPS.
b. Direksi mengajukan Laporan Keuangan yang terdiri dari
neraca dan perhitungan laba rugi tahun buku yang
bersangkutan yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik serta
penjelasan atas dokumen tersebut, untuk mendapatkan
pengesahan RUPS;
BAB
III

9. PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
PT. SEDANA PASIFIK SERVISTAMA 15
c. Direksi mengajukan rencana penggunaan laba bersih
Perusahaan
d. Dilakukan penunjukkan Akuntan Publik yang terdaftar di
Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diusulkan oleh
Dewan Komisaris, untuk melakukan audit atas Laporan
Keuangan Perusahaan tahunberjalan.
e. Jika perlu mengisi lowongan jabatan Anggota Direksi dan
atau Anggota DewanKomisaris Perusahaan.
2. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).
RUPS Luar Biasa dapat dilaksanakan setiap waktu
berdasarkan kebutuhan atau kepentingan Perusahaan atas
permintaan tertulis Dewan komisaris, atau seorang atau lebih
Pemegang Saham yang bersama-sama mewakili 1/10 ( satu per
sepuluh ) bagian atau lebih dari jumlah seluruh saham yang
ditempatkan oleh perusahaan dengan hak suara yang sah
Permintaan tertulis tersebut disampaikan secara tercatat dengan
menyebutkan hal-hal yang hendak dibicarakan disertai alasannya.
Rapat Umum Pemegang saham (RUPS) wajib diadakan di tempat
kedudukan Perusahaan atau di tempat Perusahaan melakukan
kegiatan usahanya.
III.2. Dewan Komisaris
Dewan Komisaris adalah salah satu Organ Perusahaan yang
diangkat melalui RUPS yang bertugas untuk melakukan pengawasan
terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada
umumnya baik mengenai Perusahaan maupun usaha Perusahaan
yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi
termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka
Panjang Perusahaan (RJPP), Rencana Kerja dan Anggaran
Perusahaan (RKAP) serta ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan
RUPS, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk
kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan
Perusahaan.
Dewan Komisaris merupakan majelis dan setiap anggota Dewan
Komisaris tidak dapat bertindak sendiri sendiri melainkan berdasarkan
keputusan Dewan Komisaris.
PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
PT. SEDANA PASIFIK SERVISTAMA 16
III.2.1. Hak dan Wewenang Dewan Komisaris
Dewan Komisaris mempunyai hak dan wewenang sebagai
berikut:
1. Anggota Dewan Komisaris berhak memperoleh informasi
dari Direksi mengenai Perusahaan secara lengkap dan
tepat waktu
2. Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah
dan akan dijalankan oleh Direksi
3. Meminta penjelasan tentang segala hal yang menyangkut
Perusahaan kepada Direksi.
4. Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah
Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri
rapat Dewan Komisaris;
5. Memberhentikan sementara Anggota Direksi sesuai
dengan ketentuan Anggaran Dasar.
6. Memberikan usulan pemberhentian Anggota Direksi
dengan melakukan evaluasi terlebih dahulu dan disertai
penjelasan mengenai alasan pemberhentian yang
bersangkutan kepada Menteri.
7. Menghadiri rapat Gabungan Dewan Komisaris dan
Direksi serta memberikan pandangan-pandangan
terhadap hal-hal yang dibicarakan;
8. Melakukan uji kepatutan dan kelayakan atas calon Direksi
9. Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya
sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan, Anggaran Dasar Perusahaan,
dan/atau keputusan RUPS.
III.2.2. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
1. Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Komisaris
bertindak untuk kepentingan Perusahaan dan
bertanggung jawab kepada RUPS;
2. Melakukan tugas, tanggung jawab dan wewenang sesuai
dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan dan
keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
3. Melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan
jalannya Perusahaan, dan memberi nasihat kepada
Direksi;
4. Melakukan tugas yang secara khusus diberikan
kepadanya menurut Anggaran Dasar dan/atau

10. PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
PT. SEDANA PASIFIK SERVISTAMA 17
berdasarkan keputusan RUPS dalam koridor peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
5. Mengikuti perkembangan kegiatan Perusahaan,
memberikan pendapat dan saran kepada RUPS
mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi
kepengurusan Perusahaan
6. Meneliti dan menelaah laporan tahunan yang
dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan
tahunan tersebut.
7. Melakukan pembagian tugas berdasarkan kompetensi
yang dimiliki masing-masing Dewan Komisaris.
8. Menyusun rencana kerja target setiap awal tahun dan
dimasukkan dalam RKAP serta melakukan penilaian
sendiri (self assessment) atas pencapaiannya.
9. Membuat Risalah Rapat Dewan Komisaris dan
menyimpan salinannya serta menyampaikan Risalah
Rapat Dewan Komisaris tersebut maupun Gabungan
Dewan Komisaris dengan Direksi kepada Perusahaan
untuk disimpan di kedudukan Perusahaan;
10. Menyusun laporan kegiatan Dewan Komisaris yang
merupakan bagian dari laporan penerapan Tata Kelola
Perusahaan Yang Baik;
11. Memantau efektifitas penerapan Tata Kelola Perusahaan
Yang Baik di Perusahaan.
12. Melaksanakan tugas lainnya dalam rangka tanggung
jawab pelaksanaan pengawasan dan pemberian nasihat,
sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau
keputusan RUPS.
III.2.3. Kewajiban Dewan Komisaris
Dewan Komisaris mempunyai kewajiban sebagai berikut:
1. Melaporkan kepada Perusahaan mengenai kepemilikan
sahamnya dan/atau keluarganya pada Perusahaan dan
perusahaan lainnya, dan dan dicantumkan dalam laporan
penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik
2. Mengungkapkan kepada Perusahaan hubungan
keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota
Dewan Komisaris lain, anggota Direksi, Pemegang
saham Perusahaan dan dicantumkan dalam laporan
penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
3. Mematuhi Anggaran Dasar Perusahaan, peraturan
perundang-undangan pada umumnya dan Peraturan
PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
PT. SEDANA PASIFIK SERVISTAMA 18
Otoritas Jasa Keuangan pada khususnya serta wajib
melaksanakan prinsip profesionalisme, efisiensi,
transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggung
jawaban, serta kewajaran.
III.2.4. Komposisidan Kriteria Dewan Komisaris
Komposisi dan Kriteria Dewan Komisaris harus ditetapkan
sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK)
Nomor 2/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang
Baik Bagi Perusahaan Perasuransian, pada Bab V, pasal 22
butir 3 dan pasal 23 sehingga memungkinkan pengambilan
keputusan dapat dilakukan secara efektif, tepat dan cepat,
serta dapat bertindak secara Independen.
Komposisi Dewan Komisaris
1. Sebagai Perusahaan Pialang Asuransi yang telah
mempunyai pendapatan jasa keperantaraan ≥ Rp.
10.000.000.000,00 (Sepuluh Milyar Rupiah), Perusahaan
wajib memiliki anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2
(dua) orang.
2. Paling sedikit separuh dari jumlah anggota Dewan
Komisaris Perusahaan wajib berdomisili di Indonesia.
Kriteria Dewan Komisaris
Anggota Dewan Komisaris Perusahaan wajib memenuhi
kriteria sebagai berikut:
1. Dinyatakan lulus penilaian kemampuan dan kepatutan
2. Memiliki pengetahuan sesuai dengan bidang usaha
perusahaan yang relevan dengan jabatannya
3. Mampu untuk bertindak dengan itikad baik, jujur dan
professional
4. Mampu bertindak untuk kepentingan Perusahaan
dan pemegang polis, peserta, dan/atau pihak yang
berhak memperoleh manfaat;
5. Mendahulukan kepentingan Perusahaan, pemegang polis
dan/atau pihakyang berhak memperoleh manfaat
daripada kepentingan pribadi;
6. Mampu mengambil keputusan berdasarkan penilaian
independen dan objektif untuk kepentingan perusahaan
dan pelanggan/pemegang polis.
7. Mampu menghindarkan penyalahgunaan kewenangannya
untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang tidak

11. PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
PT. SEDANA PASIFIK SERVISTAMA 19
semestinya atau menyebabkan kerugian bagi Perusahaan
.
III.2.5. Rapat Dewan Komisaris
Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan
Perusahaan atau di tempat lain dalam wilayah Republik
Indonesia, dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Rapat Dewan Komisaris harus diadakan secara berkala,
sekurang¬kurangnya 1 (satu) kali dalam setiap bulan.
2. Dalam pelaksanaan rapat Dewan Komisaris Perusahaan
tersebut, paling sedikit 4 (empat) kali rapat
diantaranya dilakukan dengan mengundang Direksi, dan
paling sedikit 1 (satu) kali rapat diantaranya dilakukan
dengan mengundang auditor eksternal
3. Setiap Rapat Dewan Komisaris harus dibuatkan risalah
rapat yang memuat pendapat-pendapat yang
berkembang dalam rapat, baik pendapat yang
mendukung maupun yang tidak mendukung atau
pendapat berbeda (dissenting opinion) yang disertai
dengan alasan perbedaan pendapat tersebut, dan wajib
didokumentasikan dengan baik.
4. Anggota Dewan Komisaris Perusahaan wajib menghadiri
rapat Dewan Komisaris paling sedikit 80% (delapan puluh
persen) dari jumlah rapat Dewan Komisaris dalam periode
1 (satu) tahun dan wajib dihadiri oleh setiap anggota
Dewan Komisaris secara fisik paling sedikit 4 (empat) kali
dalam 1 (satu) tahun
5. Anggota Dewan Komisaris Perusahaan yang hadir
maupun yang tidak hadir dalam rapat Dewan Komisaris
berhak menerima salinan risalah rapat Dewan Komisaris
6. Jumlah rapat Dewan Komisaris yang telah
diselenggarakan dan jumlah kehadiran masing-masing
anggota Dewan Komisaris harus dimuat dalam laporan
penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
III.3. Direksi
Direksi merupakan organ Perusahaan yang diangkat melalui RUPS
yang bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Perusahaan serta
mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan.
Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab bertindak
memimpin dan mengelola Perusahaan sesuai dengan kepentingan
dan tujuan Perusahaan.
PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
PT. SEDANA PASIFIK SERVISTAMA 20
Strukturdan komposisi Direksi disesuaikan dengan kebutuhan
Perusahaan.
III.3.1. Hak dan Wewenang Direksi
Direksi mempunyai hak dan wewenang sebagai berikut :
1. Direksi berhak menentukan pembagian tugas dan
wewenang anggota Direksi, apabila RUPS tidak
menentukan pembagian tugas dan wewenang tersebut.
2. Menetapkan kebijaksanaan dalam memimpin dan
mengurus Perusahaan.
3. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian
Perusahaan termasuk penetapan gaji, pensiun atau
jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi para pegawai
Perusahaan berdasarkan peraturan perundang-
undangan.
4. Mengangkat dan memberhentikan pegawai Perusahaan
berdasarkan pengaturan kepegawaian Perusahaan dan
peraturan perundang-undangan.
5. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili
Perusahaan di dalam dan di luar Pengadilan kepada
seseorang atau beberapa orang anggota Direksi yang
khusus ditunjuk untuk itu.
6. Para anggota Direksi diberi gaji berikut fasilitas dan
tunjangan lainnya, termasuk santunan purna jabatan yang
jumlahnya ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut
oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
7. Menjalankan tindakan-tindakan lainnya, baik mengenai
pengurusan maupun pemilikan, sesuai dengan
ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar
ini dan yang ditetapkan oleh RUPS berdasarkan
peraturan perundang-undangan.
III.3.2. Tugas dan Tanggung JawabDireksi
Direksi mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
1. Memimpin dan mengurus Perusahaan sesuai dengan
maksud dan tujuan Perusahaan dan senantiasa berusaha
meningkatkan efisiensi dan efektifitas Perusahaan.
2. Menguasai, memelihara, dan mengurus kekayaan
Perusahaan.
3. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan
tugasnya untuk kepentingan Perusahaan dalam
mencapai maksud dan tujuannya.
4. Dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab
melaksanakan tugasnya untuk kepentingan dan usaha

12. PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
PT. SEDANA PASIFIK SERVISTAMA 21
Perusahaan dengan mengindahkan peraturan
perundang- undangan.
5. Menyiapkan pada waktunya rencana pengembangan
Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan
Perusahaan, termasuk rencana-rencana lainnya yang
berhubungan dengan pelaksanaan usaha dan kegiatan
Perusahaan dan menyampaikannya kepada Dewan
Komisaris guna mendapatkan pengesahaan.
6. Menyusun sistem akuntansi sesuai Standar Akuntansi
Keuangan dan berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian
intern, terutama fungsi pengurusan, pencatatan,
penyimpanan dan pengawasan.
7. Memberikan pertanggungjawaban dan segala
keterangan tentang keadaan dan jalannya Perusahaan
berupa Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan
atau Laporan berkala kepada Rapat Umum Pemegang
Saham.
8. Memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu
sesuai dengan ketentuan perundang-udangan serta
laporan lainnya setiap diminta oleh Pemegang saham.
9. Mengadakan dan memelihara pembukuan dan
administrasi Perusahaan sesuai dengan kelaziman yang
berlaku bagi suatu Perusahaan.
10. Menyimpan di tempat kedudukan Perusahaan antara
lain Daftar Pemegang Saham,Daftar Khusus, Risalah
RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah
Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan
Perusahaan serta dokumen - dokumen Perusahaan
lainnya.
11. Menyiapkan susunan organisasi Perusahaan lengkap
dengan perincian tugasnya.
12. Melaksanakan Rencana Kerja Tahunan.
13. Menerapkan good corporate governance secara
konsisten.
14. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara
pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai
menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha
Perusahaan.
15. Melaksanakan kewajiban lainnya berdasarkan peraturan
dan ketentuan yang berlaku.
16. Salah seorang anggota Direksi ditunjuk oleh Rapat
Direksi sebagai penanggung jawab dalam penerapan dan
pemantauan GCG di Perusahaan
PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
PT. SEDANA PASIFIK SERVISTAMA 22
17. Mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar
Pengadilan sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau
Keputusan RUPS.
Anggota Direksi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas
kerugian Perusahaan, apabilayang bersangkutan dapat
membuktikan bahwa:
1. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau
kelalaiannya.
2. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan
kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan
maksud dan tujuan Perusahaan.
3. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung
maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang
mengakibatkan kerugian
4. Telah mengambil tindakan untuk mencegah berlanjutnya
kerugian tersebut.
III.3.3. KewajibanDireksi
Direksi mempunyai kewajiban sebagai berikut :
1. Melaporkan kepada Perusahaan mengenai kepemilikan
sahamnya dan/atau keluarganya pada Perusahaan dan
perusahaan lainnya, dan dicantumkan dalam laporan
penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik
2. Mengungkapkan kepada Perusahaan hubungan
keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota
Dewan Komisaris lain, anggota Direksi, Pemegang
saham Perusahaan dan dicantumkan dalam laporan
penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
3. Mematuhi Anggaran Dasar Perusahaan, peraturan
perundang-undangan pada umumnya dan Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan pada khususnya serta wajib
melaksanakan prinsip profesionalisme, efisiensi,
transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggung
jawaban, serta kewajaran
III.3.4. Komposisi dan Kriteria Direksi
Komposisi dan Kriteria Direksi harus ditetapkan sesuai dengan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor
2/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik
Bagi Perusahaan Perasuransian, pada Bab IV, pasal 6 butir 3
dan 4 serta Pasal 8 sehinggamemungkinkan pengambilan
keputusan dapat dilakukan secara efektif, tepat dan cepat,

13. PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
PT. SEDANA PASIFIK SERVISTAMA 23
serta dapat bertindak secara Independendalam arti tidak
mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu
kemampuannya untuk melaksanakan tugasnya secara mandiri
dan kritis;
Jumlah Anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS mengacu pada
ketentuan Peraturan perundang-undangan dan/atau POJK,
Anggaran Dasar serta kebutuhan Perusahaan, berdasarkan
rekomendasi dari Dewan Komisaris kepada Pemegang Saham
Komposisi Direksi
Sebagai Perusahaan Pialang Asuransi yang telah mempunyai
pendapatan jasa keperantaraan ≥ Rp. 10.000.000.000,00
(Sepuluh Milyar Rupiah ), Perusahaan wajib memiliki anggota
Direksi paling sedikit 2 (dua) orang.
Kriteria Direksi
Anggota Direksi Perusahaan wajib memenuhi kriteria sebagai
berikut :
1. Seluruh anggota Direksi Perusahaan harus memiliki
pengetahuan sesuai dengan bidang usaha
perusahaan yang relevan dengan jabatannya.
2. Dinyatakan lulus penilaian kemampuan dan kepatutan
sertaberdomisili di Indonesia
3. Mampu untuk bertindak dengan itikad baik, jujur
dan profesional.
4. Mampu bertindak untuk kepentingan Perusahaan,
pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak
yang berhak memperoleh manfaat.
5. Mendahulukan kepentingan Perusahaan dan pemegang
polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak
memperoleh manfaat dari pada kepentingan pribadi.
6. Mampu mengambil keputusan berdasarkan
penilaian independen dan objektif untuk kepentingan
Perusahaan dan pemegang polis, tertanggung, peserta,
dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat.
7. Mampu menghindarkan diri dari penyalahgunaan
kewenangannya untuk mendapatkan keuntungan
pribadi yangtidak semestinya atau menyebabkan
kerugian bagi Perusahaan.
III.3.4. Rapat Direksi
Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perusahaan atau
di tempat lain dalam wilayah Republik Indonesia, dengan
ketentuan sebagai berikut :
PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
PT. SEDANA PASIFIK SERVISTAMA 24
1. Rapat Direksi harus diadakan secara berkala,
sekurang¬kurangnya 1 (satu) kali dalam setiap bulan dan
dalam rapat tersebut direksi dapat mengundang Dewan
Komisaris
2. Setiap Rapat Direksi harus dibuatkan risalah rapat yang
memuat pendapat-pendapat yang berkembang dalam
rapat, baik pendapat yang mendukung maupun yang
tidak mendukung atau pendapat berbeda (dissenting
opinion) yang disertai dengan alasan perbedaan
pendapat tersebut, dan wajib didokumentasikan dengan
baik.
3. Anggota Direksi Perusahaan yang hadir maupun yang
tidak hadir dalam rapat Direksi berhak menerima
salinan risalah rapat Direksi.
4. Jumlah rapat Direksi yang telah diselenggarakan dan
jumlah kehadiran masing-masing anggota Direksi harus
dimuat dalam laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan
Yang Baik.
5. Direksi menyampaikan laporan terkait hasil rapat Direksi
kepada Dewan Komisaris dalam bentuk penjelasan pada
saat Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi.
III.3.5. Kinerja Anggota Direksi
Kinerja Anggota Direksi dievaluasi secara berkala minimal
setahun sekali berdasarkan Key Performance Indicator (KPI)
yang telah ditetapkan oleh Dewan Komisaris dan telah disetujui
oleh RUPS.
Hasil evaluasi kinerja Anggota Direksi akan digunakan oleh
RUPS dalam memberikan remunerasi serta sebagai salah satu
indikator dalam pengangkatan kembali dan pemberhentian
Anggota Direksi yang bersangkutan.
III.3.6. Auditor Eksternal
Auditor Eksternal adalah auditor independen dan profesional
yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana
diusulkan oleh Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS untuk
melakukan audit Laporan Keuangan Perusahaan guna
memberikan pendapat/opini atas kelayakan dan kewajaran
informasi yang disajikan dalam laporan keuangan, seperti
posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas dan arus kas
sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di
Indonesia.

14. PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
PT. SEDANA PASIFIK SERVISTAMA 25
Pernyataan Auditor Eksternal merupakan pendapat pihak
ketigayangindependenmengenaikewajaranLaporan Keuangan
yang disampaikan kepada pemegang saham Perusahaan
maupun para Pemangku Kepentingan lainnya menyangkut hal-
hal yang material yang tercantum dalam laporan keuangan
tersebut.
LaporanKeuangan merupakan tanggung jawab
Direksi.Tanggung jawabAuditor Eksternal adalah untuk
menyatakan pendapat atas Laporan Keuangan.
Auditor Eksternal dapat juga melakukan audit non keuangan
seperti audit kinerja, audit mutu, audit investigasi dan
sebagainya berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Hak dan Wewenang Auditor Eksternal:
1. Memperoleh informasi mengenai Perusahaan dari Direksi.
2. Memperoleh imbalan yang disepakati bersama.
Tugas dan Tanggung Jawab Auditor Eksternal:
1. Memberikan pendapatnya tentang kewajiban, ketaat-
azasan dan kesesuaian Laporan Keuangan Perusahaan
dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.
2. Tidak dibenarkan memberikan jasa lain di luar audit
selama periode pemeriksaan.
3. Bertanggung jawab atas pernyataan pendapat/opini yang
diberikan atas informasi yang disajikan dalam Laporan
Keuangan Perusahaan kepada Pemegang Saham.
III.4. Hubungan Antar Organ Perusahaan
Organ Perusahaan telah memiliki fungsi dan wewenang masing-
masing yang diberikan oleh undang- undang. Saling menghormati
fungsi dan wewenang masing-masing merupakan landasan hubungan
yang dikembangkan oleh Perusahaan.
Dengan saling menghormati fungsi dan wewenang masing-masing
Organ Perusahaan diharapkan akan tercipta kerja sama dan sinergi
yang positif bagi Perusahaan serta semakin memperbaiki
implementasi GCG.
Perusahaan selalu mendorong agar setiap Organ Perusahaan
menjalankan tugas dan fungsi dengan dilandasi pemenuhan pada
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
bertujuan untuk meningkatkan nilai Pemegang Saham dalam jangka
panjang.
PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
PT. SEDANA PASIFIK SERVISTAMA 26
Untuk itu Perusahaan menetapkan kebijakan- kebijakan terkait
dengan hubungan antar Organ Perusahaan sebagai berikut :
1. Masing-masing Organ Perusahaan harus bertindak dengan
sebaik-baiknya demi kepentingan Perusahaan.
2. Masing-masing Organ Perusahaan harus bertindak atas dasar
kebersamaan demi tercapainya tujuan Perusahaan.
3. Masing-masing Organ Perusahaan harus saling menghargai
dan menghormati fungsi dan peranannya masing-masing.
4. Masing-masing Organ Perusahaan harus bertindak sesuai
fungsi dan perannya masing-masing sesuai dengan
Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

15. PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
PT. SEDANA PASIFIK SERVISTAMA 27
KEBIJAKAN TATA KELOLA
PERUSAHAAN
IV.1. Kebijakan Pengurusan Perusahaan
Kebijakan Pengurusan Perusahaan adalah suatu keputusan atau
tindakan yang diambil oleh Direksi dalam menjalankan, mengarahkan
dan mengendalikan kegiatan, atau menyelesaikan suatu
permasalahan yang menyangkut aktifitas bisnis Perusahaan.
Dalam menetapkan kebijakan tersebut harus memenuhi ketentuan:
a. Kebijakan yang bersifat strategis korporasi seperti di bidang
investasi, keuangan dan SDM, harus diputuskan melalui Rapat
Direksi.
b. Kebijakan yang bersifat strategis operasional diputuskan oleh
masing-masing Direktur sesuai fungsi dan tanggung jawabnya.
c. Dalam mengambil kebijakan atau keputusan atas suatu
permasalahan yang timbul, setiap Direktur wajib
mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:
i. Itikad balk.
ii. Pertimbangan rasional.
iii. Kecukupan Informasi.
iv. Investigasi memadai terhadap permasalahan yang ada
serta berbagai kemungkinan pemecahannya beserta
dampak positif dan negatif-bagi Perusahaan.
v. Dibuat berdasarkan pertimbangan semata-mata untuk
kepentingan Perusahaan.
vi. Berkoordinasi dengan Direktur lain, khususnya untuk
suatu kebijakan yang akan berdampak kepada tugas dan
kewenangan serta kebijakan Direktur terkait lainnya
tersebut.
IV.2. Pengendalian Internal
Pengendalian internal adalah suatu proses pengendalian terhadap
tindakan dan kegiatan Perusahaan pada setiap tingkat dan unit dalam
struktur organisasi Perusahaan, antara lain mengenai kewenangan,
otorisasi, verifikasi, rekonsiliasi, penilaian atas prestasi kerja,
pembagian tugas, keandalan pelaporan keuangan, keamanan
terhadap asset perusahaan dan ketataan terhadap peraturan
perundang-undangan.
BAB
IV
PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
PT. SEDANA PASIFIK SERVISTAMA 28
Proses pengendalian tersebut harus dilakukan secara terus menerus
oleh pimpinan dan seluruh karyawan untuk memberikan keyakinan
yang memadai atas tercapainya tujuan Perusahaan melalui kegiatan
yang efektif dan efisien.
Direksi wajib menetapkan suatu sistem pengendalian internal
yang efektif untuk mengamankan investasi dan aset Perusahaan
yang antara lain mencakup lingkungan dan aktivitas pengendalian,
pengkajian, sistem informasi dan komunikasi serta monitoring.
Adapun kegiatan pengendalian didalam Perusahaan kurang lebih
meliputi tindakan sebagi berikut :
1. Review atas kinerja Perusahaan
2. Pembinaan sumber daya manusia
3. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi
4. Pengendalian fisik atas aset
5. Penetapan dan review atas indikator dan ukuran kinerja
6. Pemisahan fungsi yang jelas
7. Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting.
8. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi
dan kejadian
9. Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya
10. Dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian
intern
IV.3. Akuntabilitas dan Pelaporan
 Perusahaan harus menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab
masing-masing organ perusahaan dan semua karyawan secara
jelas dan selaras dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan
(corporate values) dan strategi perusahaan.
 Perusahaan wajib mengungkapkan informasi penting dalam
Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan secara tepat waktu, akurat, jelas
dan obyektif.
IV.3.1. Pelaporan Keuangan Perusahaan
1) Tahun buku Perusahaan dari tanggal 1 (satu) Januari
dan berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu)
Desember, tahun yang sama. Pada akhir bulan
Desember tiap tahun, buku Perusahaan ditutup.
2) Dalam jangka waktu selambat-lambatnya pada akhir
bulan ketiga setelah tahun buku Perusahaan ditutup,

16. PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
PT. SEDANA PASIFIK SERVISTAMA 29
Direksi wajib menyusun Neraca dan Laporan
Laba/Rugi
3) Direksi wajib menyusun Laporan Tahunan sesuai
ketentuan peraturan perundang- undangan yang
berlaku yang ditandatangani oleh Direksi dan
Komisaris untuk diajukan dalam RUPS Tahunan.
Laporan Tahunan tersebut harus sudah disediakan di
kantor Perusahaan selambat-lambatnya 14 (empat
belas) hari sebelum tanggal RUPS Tahunan diadakan
dan dapat diperoleh untuk diperiksa oleh Pemegang
Saham dengan permintaan tertulis.
4) Perusahaan wajib menyampaikan Laporan Keuangan
Kepada Otoritas Jasa Keuangan ( OJK ), dengan
ketentuan sebagi berikut
a). Laporan Tahunan Perusahaan
 Laporan Tahunan Perusahaan (unaudited)
wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa
Keuangan sebanyak 1 (satu) eksemplar.
 Laporan Keuangan tahunan (audited) harus
disertai dengan laporan Akuntan dengan
pendapat yang lazim dan disampaikan kepada
Otoritas Jasa Keuangan selambat- lambatnya
pada akhir bulan ketiga setelah tanggal
laporan keuangan tahunan.
b). Laporan Keuangan Berkala
 Laporan Keuangan Berkala adalah
Laporan Keuangan Tengah Tahunan
 Laporan Keuangan Berkala wajib
disampaikan kepada Otoritas Jasa
Keuangan sebanyak 1(satu) eksemplar
dalam bentuk asli.
 Laporan Keuangan Tengah Tahunan
(unaudited) disampaikan kepada Otoritas
Jasa Keuangan selambat-lambatnya pada
akhir bulan pertama setelah tanggal laporan
keuangan tengah tahunan.
IV.3.2.Laporan Penerapan Tata kelola Perusahaan Yang Baik.
PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
PT. SEDANA PASIFIK SERVISTAMA 30
1) Perusahaan Perasuransian wajib menyusun laporan
penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik pada
setiap akhir tahun buku.
2) Laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik
sebagaimana dimaksud pada angka 1 paling sedikit
terdiri dari:
a. Transparansi penerapan Tata Kelola Perusahaan
Yang Baik;
b. Penilaian sendiri (self assessment) atas
penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik;
c. Rencana tindak (action plan).
3) Perusahaan Perasuransian wajib menyampaikan
laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang
Baik sebagaimana dimaksud angka 2 kepada
Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non
Bank dalam bentuk hasil cetak komputer (hard copy)
dan elektronik (soft copy) paling lambat tanggal 28
Februari tahun berikutnya.
IV.4. Keterbukaan Informasi
Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, Perusahaan
menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang
mudah diakses dan dipahami oleh para Pemangku Kepentingan.
Perusahaan mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan
oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting
untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan
pemangku kepentinganlainnya.
Perusahaan menjalankan prinsip keterbukaan dengan menyediakan
informasi secara memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan
serta mudah diakse soleh para Pemangku Kepentingan sesuai
dengan haknya melalui sarana dan fasilitas yang ada.
Salah satu media untuk melaksanakan keterbukaan informasi
Perusahaan ini adalah melalui official website Perusahaan yaitu
www.sedana.co.id
Prinsip keterbukaan tersebut tidak mengurangi kewajiban untuk
memenuhi ketentuan kerahasiaan informasi Perusahaan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan, rahasia jabatan, dan hak-
hak pribadi.
IV.5. Etika dan Perilaku Kerja (Code of Conduct)

17. PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
PT. SEDANA PASIFIK SERVISTAMA 31
Perusahaan mengupayakan penerapan standar etika terbaik dalam
menjalankan segenap aktivitas bisnisnya sesuai dengan visit misi dan
budaya yang dimiliki melalui implementasi Etika dan Perilaku Kerja.
Perusahaan menyadari sepenuhnya bahwa terjalinnya hubungan
yang harmonis dengan para pemangku kepentingan serta
berkembangnya Perusahaan dalam jangka panjang hanya dapat
dicapai melalui integritas bisnis yang dilandasi dengan etika dan
perilaku kerja yang baik.
Oleh sebab itu, Perusahaan menyusun suatu Pedoman Etikadan
Perilakuyang isinya merupakan sekumpulan norma, nilai, serta tindak
perbuatan yang diyakini oleh seluruh Insan Sedana sebagai suatu
standar perilaku yang ideal bagi Perusahaan.
Standar perilaku yang ideal tersebut wajib diimplementasikan secara
konsisten sebagai budaya kerja dalam menjalankan kegiatan
operasional sehari-hari.
Penjelasan rinci mengenai Pedoman Etika dan Perilakuakan diatur
dalam dokumen tersendiri.
IV.6. Benturan Kepentingan
Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Insan Sedana dilarang
melakukan tindakan yang mempunyai benturan kepentingan (conflict
of interest) dan mengambil keuntungan pribadi, dari pengambilan
keputusan dan/atau pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan, selain
penghasilan yang sah.
Dewan Komisaris dan Direksi wajib melaporkan kepada Perusahaan
mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada
Perusahaan yang bersangkutan dan perusahaan lain, termasuk
setiap perubahannya.
Ketentuan Perusahaan yang mengatur perihal rangkap jabatan bagi
anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris , sebagai berikut :
 Anggota Direksi Perusahaan dilarang memangku jabatan rangkap
sebagai :
a. Direksipada perusahaan lain kecuali sebagai anggota
Dewan Komisaris pada 1 (satu) Perusahaan
Perasuransian lain yang memiliki bidang usaha yang
berbeda.
b. Khusus Direktur Utama , dilarang menjadi anggota Dewan
Komisaris pada anak perusahaan yang dikendalikan oleh
Perusahaan .
PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
PT. SEDANA PASIFIK SERVISTAMA 32
c. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
 Para anggota Dewan Komisaris Perusahaan dilarang memangku
jabatan rangkap sebagai :
a. Anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, pada
Perusahaan Perasuransian yang memiliki bidang usaha
yang sama.
b. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
IV.7. Pemberian dan Penerimaan Hadiah
Pemberian hadiah tidak dibenarkan baik secara hukum maupun etika
bisnis Perusahaan apabila pemberianhadiah tersebut didefinisikan
sebagai segala macam bentuk pemberian oleh Insan Sedana kepada
pihak-pihak tertentu dengan maksud dan tujuan untuk mempengaruhi
pihak-pihak tersebut agar dapat menguntungkan Perusahaan di luar
batas-batas kewajaran.
Pemberian hadiah kepada pihak-pihak yang memberikan manfaat
ekonomi kepada Perusahaan sebagai sarana dalam membina
hubungan yang sehat dan bukan untuk mempengaruhi pengambilan
keputusan yang bersangkutan, dapat dibenarkan dalam batas-batas
kewajaran dan dilakukan sesuai peraturan dan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku.
Apabila penerimaan hadiahdidefinisikan sebagai segala macam
bentuk penerimaan oleh InsanSedanadaripihak-pihak lain yang
berkepentingan dengan maksud mempengaruhi keputusan Insan
Sedana yang menguntungkan si pemberi hadiah, maka penerimaan
hadiah seperti maksud tersebut, tidak dibenarkan baik secara hukum
dan etika bisnis.
Pada prinsipnya pemberian maupun penerimaan hadiah dilarang oleh
Perusahaan, kecuali jikapelaksanaannya sesuai dengan peraturan
Perusahaan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
IV.8. Manajemen Teknologi Informasi
Perusahaan menyadari bahwa tata kelola dan sumber daya teknologi
informasi serta pengembangan suatu sistem teknologi informasi yang
terintegrasi sesuai dengan tujuan dan kebutuhan proses bisnis
Perusahaan, sangat berkait dengan keberhasilan tata kelola
Perusahaan secara keseluruhan.

18. PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
PT. SEDANA PASIFIK SERVISTAMA 33
Tata kelola teknologi informasi ditujukan untuk memastikan bahwa
keluaran data/informasi yang dikeluarkan oleh Perusahaan lebih
akurat, mudah diakses serta dapat digunakan sesuai kebutuhan,
memudahkan pelaporan, terpercaya dan aman.
Oleh sebab itu, Perusahaan memastikan adanya proses perbaikan,
penyempurnaan dan pendayagunaan teknologi informasi secara
berkala, terukur dan efisien
Penerapan manajemen teknologi informasi ini terintegrasi dengan
Sistem Informasi Manajemen Perusahaan guna meningkatkan
efektivitas dan efisiensi kegiatan operasional Perusahaan.
IV.9.Pengelolaan Dokumen/Arsip Perusahaan
Pengelolaan Dokumen/Arsip Perusahaan yang dilaksanakan oleh
Perusahaan dilandasi dengan prinsip penyimpanan dan pemeliharaan
dokumen yang paling efektif atas dasar nilai guna dan lamanya usia
simpan suatu dokumen, sehingga memberi kemudahan akses untuk
memperoleh informasi/data yang diperlukan dan dengan sendirinya
akan mempermudah proses pengambilan keputusan pada
Perusahaan.
Setiap fungsi/unit kerja Perusahaan memiliki rencana dan mekanisme
pemeliharaan dokumen/arsip meliputi seluruh dokumen/arsip
Perusahaan terutama pengamanan terhadap dokumen/arsip yang
sifatnya umum, biasa, penting dan rahasia.
Perusahaan membuat kebijakan mengenai dokumen/arsip
Perusahaan yang dapat disusutkan atau dimusnahkan berdasarkan
ketentuan yang berlaku dan secara berkala dilakukan penilaian
kembali terhadap dokumen/arsip untuk menganalisis nilai guna dan
usia simpannya.
PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
PT. SEDANA PASIFIK SERVISTAMA 34
PENERAPAN TATA KELOLA
PERUSAHAAN
V.1.Sosialisasi, Implementasi dan Evaluasi
Perusahaan akan melakukan tahapan sosialisasi, implementasi dan
evaluasi Pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik secara
berkesinambungan.
 Sosialisasi
Perusahaan mensosialisasikan PedomanTata Kelola
Perusahaan Yang Baik ini kepada Insan Sedana sebagai dasar
implementasi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik
(GCG) dalam aktivitas Perusahaan. Proses komunikasi dan
sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada
Insan Sedana mengenai panduan ini.
Kegiatan sosialisasi akan dilakukan terhadap pihak internal
maupun eksternal Perusahaan.
Sosialisasi terhadap pihak internal akan dititikberatkan pada
adanya pemahaman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dan
timbulnya kesadaran dan kebutuhan untuk menerapkannya
secara konsisten.
Sosialisasi kepada pihak eksternal ditujukan untuk memberikan
pemahaman tentang cara kerja yang dilaksanakan Perusahaan
sesuai prinsip-prinsip GCG.
Sosialisasi dan komunikasi Pedoman Tata Kelola Perusahaan
Yang Baik menjadi tanggung jawab Direksi melalui Departemen
Sumber Daya Manusia.
Setiap Insan Sedana juga wajibterlibat dalam proses komunikasi
dan sosialisasi panduan ini.
 Implementasi
Pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik ini merupakan
landasan dalam menjalankan aktivitas usaha Perusahaan.Oleh
karena itu, Insan Sedana harus menerapkan pedoman ini
sebagai acuan dalam menjalankan tugas dan tanggung
jawabnya.
Setiap pimpinan unit kerja wajib memastikan bahwa prinsip-
prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik telah diterapkan
secara konsisten di unit kerja yang dipimpinnya.
BAB
V

19. PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
PT. SEDANA PASIFIK SERVISTAMA 35
Untuk itu, pimpinan unit kerja harus melakukan monitoring dan
evaluasi terhadap pelaksanaannya.
 Monitoring dan Evaluasi
Perusahaan akan melakukan evaluasi terhadap Pedoman
Tata Kelola Perusahaan Yang Baik untuk mengetahui dan
mengukur bagaimana kesesuaian Pedoman tersebut dengan
kebutuhan Perusahaan serta efektivitas dari program
implementasi yang dilaksanakan.
Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, pengembangan dan
penyempurnaan terhadap Pedoman Tata Kelola Perusahaan
Yang Baik, serta perbaikan dari program impementasinya akan
dilakukan secara berkesinambungan
V.2. Pelaporan Pelanggaran
Perusahaan memberikan kesempatan kepada segenap Insan
Sedana untuk dapat menyampaikan laporan mengenai
dugaan pelanggaran terhadap Tata Kelola Perusahaan Yang
Baik kepada Perusahaan secara pribadi, melalui surat, atau
media lainnya yang disediakan oleh Perusahaan untuk
kepentingan pelaporan pelanggaran.
Penyediaan media tersebut dimaksudkan untuk
menyampaikan dugaan pelanggaran terhadap Tata kelola
Perusahaan Yang Baik dan bukan untuk menyampaikan
keluhan pribadi pelapor.
Setiap identitas pelapor harus disebutkan secara jelas.
Perusahaan akan memberikan penghargaan (reward) bagi
pelapor, apabila pelanggaran yang dilaporkan benar-benar
terjadi.
Perusahaan akan menjaga kerahasiaan identitas pelapor,
kecuali jika:
a. Diperlukan dalam kaitan dengan laporan atau penyidikan
yang dilakukan oleh aparat yang berwenang.
b. Sejalan dengan kepentingan Perusahaan dan tujuan
Pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik ini.
c. Diperlukan untuk mempertahankan posisi Perusahaan di
depan hukum
PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
PT. SEDANA PASIFIK SERVISTAMA 36
PENUTUP
Pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik merupakan panduan
yang jelas dalam menjalankan usaha sesuai dengan prinsip-prinsip
Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GCG).
Dengan penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas,
pertanggungjawaban, kemandirian dan kewajaran, pengelolaan
usaha Perusahaan yang Iebih balk dapat dicapai.
Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GCG) secara
konsisten dantegas telah menjadi suatu keharusan disemua
perusahaan.
Pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik bersama-sama dengan
Pedoman Etika dan Perilaku Kerja diharapkan saling melengkapi
untuk mendukung tercapainya visi dan misi serta tujuan Perusahaan.
==== ®®®® ====
BAB
VI