BUSINESS ETHIC AND GOOD GOVERNANCE
Dosen Pengampu :
Prof.Dr.Ir.H.Hapzi Ali, MM
Disusun Oleh :
Edi Putra 55116120108
PROGRAM STUDI MASTER MANAJEMEN
UNIVERSITAS MERCU BUANA
JAKARTA
2017
BOARD OF DIRECTOR
Dewan direksi adalah badan anggota yang dipilih atau ditunjuk yang bersama-sama mengawasi
kegiatan perusahaan atau organisasi, yang dapat mencakup sebuah organisasi non-profit atau
lembaga pemerintah. Kegiatan Dewan direksi ditentukan oleh kekuasaan, tugas dan tanggung jawab
yang diberikan kepadanya oleh otoritas di luar dirinya. hal ini biasanya rinci dalam peraturan
(termasuk hukum korporasi yurisdiksi) atau dalam konstitusi dan anggaran rumah tangga organisasi.
otoritas ini dapat menentukan jumlah anggota dewan, bagaimana mereka harus dipilih, dan seberapa
sering mereka bertemu. Namun, konstitusi dan anggaran rumah tangga jarang membahas kekuatan
direksi ketika dihadapkan dengan perubahan perusahaan, restrukturisasi, atau keadaan darurat, di
mana anggota dewan harus bertindak sebagai agen perubahan di samping tanggung jawab fidusia
tradisional mereka.
https://en.wikipedia.org/wiki/Board_of_directors
Dengan demikian direksi adalah salah satu pihak yang bertanggung jawab untuk pengurusan
perseroan sesuai dengan tujuan perseroan. Hal ini dikarenakan “direksi adalah trustee
sekaligusagent bagiperseroan terbatas. Dikatakan sebagai trustee karena direksi
melakukan pengurusanterhadap harta kekayaan perseroan, dan dikatakan agent, karena direksi
bertindak keluar untuk dan atas nama perseroan Tugas dan tanggung jawab direksi adalah tugas dan
tanggung jawab direksi sebagai suatu organ, yang merupakan tanggung jawab kolegial antara
sesama anggota direksi terhadap perseroan. Ini berarti setiap tindakan yang diambil atau dilakukan
oleh salah satu atau lebih anggota direksi akan mengikat anggota direksi lainnya. Akan tetapi tidak
berarti tidak diperkenankannya terjadi pembagian tugas di antara anggota direksi.
Direksi bertanggung jawab penuh atas manajemen perusahaan. Setiap anggota direksi bertanggung
jawab penuh dan secara pribadi jika ia bersalah atau lalai dalam menjalankan tugas-tugasnya.
Dalam melaksanakan tugasnya, direksi harus mematuhi anggaran dasar perseroan dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini direksi harus menjalankan tugas-tugasnya dengan
itikad baik dan penuh tanggung jawab.Dalam kaitannya dengan Good Corporate Governance
(GCG), direksi dipandang sebagai kunci utama keberhasilan penerapan prinsip-prinsip GCG. Secara
teoritis harus diakui bahwa dengan melaksanakan prinsip-prinsip GCG ada beberapa manfaat yang
bisa diambil yakni :
1.Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses
pengambilan keputusan yang baik.
2.Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih
murah yang pada akhirnya akan meningkatkan corporatevalue
3.Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia
4.Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan
meningkatkan shareholders.
Secara praktis penerapan prinsip-prinsip GCG ini, dapat membantu perusahaan keluar dari krisis
ekonomi. Krisis ekonomi yang berlangsung telah membuktikan betapa lemahnya penerapan GCG
dalam praktek bisnis di Indonesia. Hal tersebut menurut Mas Achmad Santosa, disebabkan oleh
birokrasi yang korup, legislatif yang tidak aspiratif dan tanggap, tidak adanya sistem kontrol timbal
balik yang positif dan konstruktif. Jadi, tidaklah mengherankan bila ada beberapa kalangan yang
menyatakan bahwa hancurnya dunia usaha Indonesia karena adanya kolaborasi antara pengusaha
dan penguasa. Korupsi, kolusi, dan Nepotisme (KKN) merupakan penyebab utama yang harus
bertanggung jawab atas ambruknya perekonomian Indonesia. Berdasarkan pemikiran tersebut, GCG
penting untuk dilaksanakan oleh perusahaan di Indonesia, karena dalam praktek kegiatan usaha
perseroan seringkali timbul ketidakseimbangan hubungan antar organ perseroan, kurang tanggapnya
direksi dalam pengelolaan perusahaan, dan tidak efektifnya pengelolaan aset-aset perusahaan, serta
kurang berfungsinya direksi dalam kegiatan usaha perseroan.
Apabila diperhatikan ketentuan Pasal 97 UUPT di atas adalah penegasan dari ketentuan yang
ditetapkan dalam Pasal 92 ayat (2) UUPT, dimana dikatakan bahwadireksi dalam menjalankan
tugas kepengurusannya harus memperhatikan kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan
tujuan perseroan,dan memperhatikan ketentuan mengenai larangan serta batasan yang diberikan
dalam UUPT dan anggaran dasar.
Bentuk pertanggung jawaban direksi baik terhadap perseroan, pemegang saham,dan pihak ketiga
(kreditor) dapat dilihat dalam berbagai ketentuan UUPT, beberapa diantaranya adalah :
1.Pasal 37 ayat (3) UUPT yang menyatakan bahwa direksi secara tanggung renteng bertanggung.
jawab atas kerugian yang diderita pemegang saham yang beritikad baik, yang timbul akibat
pembelian
kembali saham oleh perseroan yang batal karena hukum.
2.Pasal 69 ayat(3) UUPT menyatakan dalam hal laporan keuangan yang disediakan ternyata tidak
benar dan atau menyesatkan, anggota
direksi (dan anggota dewan komisaris) secara tanggung renteng
bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan.
3.Pasal 97 ayat (3) UUPT menyatakan bahwa setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh
secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan
tugasnya.
Untuk BOD atau Dewan Direksi untuk melakukan tugasnya secara efektif, perlu bahwa anggota
memahami tanggung jawab masing-masing dan bahwa dewan mengorganisasi dirinya sendiri untuk
melakukan tugas-tugas yang diperlukan secara efektif. Boarc of committee adalah jawabannya.
BOARD OF COMMITEE
Melalui komite (Board Committee) , pekerjaan dapat dibagi sehingga jauh lebih dapat dicapai
daripada jika seluruh dewan bertindak pada semua hal. Komite menyediakan struktur organisasi,
dan pada saat yang sama memungkinkan fleksibilitas yang cukup sehingga direksi dapat beradaptasi
dengan cepat terhadap tuntutan perubahan lingkungan.
Fungsi Board of committe
1. Membagi pekerjaan organisasi
2. Mempercepat kerja dengan menghapus tugas-tugas rutin dari pertimbangan dewan bulanan
3. Memanfaatkan bakat khusus dan pengetahuan anggota dewan
4. Mengizinkan partisipasi yang lebih luas oleh semua anggota dewan
POWER OF BOARD
Direksi dari suatu perusahaan memiliki kekuatan / power tertentu oleh undang-undang
Umumnya meliputi kekuatan untuk
1. Bertindak sebagai agen perusahaan
2. Memiliki akses penuh ke rekening perusahaan
3. Penyebab perusahaan untuk masuk ke dalam kontrak yang valid
4. Ikrar aset perusahaan
5. Melakukan Pinjaman dan memberikan keamanan
6. Menentukan persyaratan dan kondisi di mana saham perusahaan dikeluarkan, ditransfer
7. Direksi dapat mendelegasikan power tertentu kepada komite
BOARD COMPOSITION
Board composition biasanya menyangkut isu-isu yang berkaitan dengan kemerdekaan direksi
(termasuk independensi komite dewan), keragaman (perusahaan dan pengalaman industri, latar
belakang fungsional, dll) anggota dewan, dan CEO dualitas.
Secara umum, direktur dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori.
Insider direksi atau direktur manajemen yang mengaji karyawan, seperti CEO, Presiden, CFO atau
COO.
Terkait atau berafiliasi luar direksi adalah mereka yang memiliki hubungan yang sudah ada dengan
perusahaan, seperti kerabat keluarga dan pensiunan eksekutif.
direksi luar independen adalah direktur yang tidak memiliki hubungan pribadi atau bisnis yang
berhubungan dengan perusahaan.
Secara bersama-sama, kemerdekaan direksi mengacu pada dewan perusahaan yang memiliki
mayoritas direktur luar yang independen. Dibandingkan dengan direksi insider-didominasi, direksi
luar yang didominasi diyakini lebih waspada dalam memantau perilaku manajerial dan pengambilan
keputusan perusahaan.
Namun, memiliki sebuah dewan independen saja mungkin tidak cukup untuk menjamin kontrol
pemerintahan yang baik. Selain itu, direksi luar mungkin tidak benar-benar independen dari
eksekutif perusahaan jika mereka merasa berhutang budi kepada CEO yang mempekerjakan mereka
atau telah mengembangkan persahabatan yang kuat dengan manajemen puncak di perusahaan fokus
selama bertahun-tahun mereka telah melayani di direksi.

Be gg, edi putra hapzi ali, ethics and business, board of director, board committee, universitas mercu buana, 2017

  • 1.
    BUSINESS ETHIC ANDGOOD GOVERNANCE Dosen Pengampu : Prof.Dr.Ir.H.Hapzi Ali, MM Disusun Oleh : Edi Putra 55116120108 PROGRAM STUDI MASTER MANAJEMEN UNIVERSITAS MERCU BUANA JAKARTA 2017
  • 2.
    BOARD OF DIRECTOR Dewandireksi adalah badan anggota yang dipilih atau ditunjuk yang bersama-sama mengawasi kegiatan perusahaan atau organisasi, yang dapat mencakup sebuah organisasi non-profit atau lembaga pemerintah. Kegiatan Dewan direksi ditentukan oleh kekuasaan, tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya oleh otoritas di luar dirinya. hal ini biasanya rinci dalam peraturan (termasuk hukum korporasi yurisdiksi) atau dalam konstitusi dan anggaran rumah tangga organisasi. otoritas ini dapat menentukan jumlah anggota dewan, bagaimana mereka harus dipilih, dan seberapa sering mereka bertemu. Namun, konstitusi dan anggaran rumah tangga jarang membahas kekuatan direksi ketika dihadapkan dengan perubahan perusahaan, restrukturisasi, atau keadaan darurat, di mana anggota dewan harus bertindak sebagai agen perubahan di samping tanggung jawab fidusia tradisional mereka. https://en.wikipedia.org/wiki/Board_of_directors Dengan demikian direksi adalah salah satu pihak yang bertanggung jawab untuk pengurusan perseroan sesuai dengan tujuan perseroan. Hal ini dikarenakan “direksi adalah trustee sekaligusagent bagiperseroan terbatas. Dikatakan sebagai trustee karena direksi melakukan pengurusanterhadap harta kekayaan perseroan, dan dikatakan agent, karena direksi bertindak keluar untuk dan atas nama perseroan Tugas dan tanggung jawab direksi adalah tugas dan tanggung jawab direksi sebagai suatu organ, yang merupakan tanggung jawab kolegial antara sesama anggota direksi terhadap perseroan. Ini berarti setiap tindakan yang diambil atau dilakukan oleh salah satu atau lebih anggota direksi akan mengikat anggota direksi lainnya. Akan tetapi tidak berarti tidak diperkenankannya terjadi pembagian tugas di antara anggota direksi. Direksi bertanggung jawab penuh atas manajemen perusahaan. Setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh dan secara pribadi jika ia bersalah atau lalai dalam menjalankan tugas-tugasnya. Dalam melaksanakan tugasnya, direksi harus mematuhi anggaran dasar perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini direksi harus menjalankan tugas-tugasnya dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.Dalam kaitannya dengan Good Corporate Governance (GCG), direksi dipandang sebagai kunci utama keberhasilan penerapan prinsip-prinsip GCG. Secara teoritis harus diakui bahwa dengan melaksanakan prinsip-prinsip GCG ada beberapa manfaat yang bisa diambil yakni : 1.Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang baik. 2.Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah yang pada akhirnya akan meningkatkan corporatevalue
  • 3.
    3.Mengembalikan kepercayaan investoruntuk menanamkan modalnya di Indonesia 4.Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan shareholders. Secara praktis penerapan prinsip-prinsip GCG ini, dapat membantu perusahaan keluar dari krisis ekonomi. Krisis ekonomi yang berlangsung telah membuktikan betapa lemahnya penerapan GCG dalam praktek bisnis di Indonesia. Hal tersebut menurut Mas Achmad Santosa, disebabkan oleh birokrasi yang korup, legislatif yang tidak aspiratif dan tanggap, tidak adanya sistem kontrol timbal balik yang positif dan konstruktif. Jadi, tidaklah mengherankan bila ada beberapa kalangan yang menyatakan bahwa hancurnya dunia usaha Indonesia karena adanya kolaborasi antara pengusaha dan penguasa. Korupsi, kolusi, dan Nepotisme (KKN) merupakan penyebab utama yang harus bertanggung jawab atas ambruknya perekonomian Indonesia. Berdasarkan pemikiran tersebut, GCG penting untuk dilaksanakan oleh perusahaan di Indonesia, karena dalam praktek kegiatan usaha perseroan seringkali timbul ketidakseimbangan hubungan antar organ perseroan, kurang tanggapnya direksi dalam pengelolaan perusahaan, dan tidak efektifnya pengelolaan aset-aset perusahaan, serta kurang berfungsinya direksi dalam kegiatan usaha perseroan. Apabila diperhatikan ketentuan Pasal 97 UUPT di atas adalah penegasan dari ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 92 ayat (2) UUPT, dimana dikatakan bahwadireksi dalam menjalankan tugas kepengurusannya harus memperhatikan kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan,dan memperhatikan ketentuan mengenai larangan serta batasan yang diberikan dalam UUPT dan anggaran dasar. Bentuk pertanggung jawaban direksi baik terhadap perseroan, pemegang saham,dan pihak ketiga (kreditor) dapat dilihat dalam berbagai ketentuan UUPT, beberapa diantaranya adalah : 1.Pasal 37 ayat (3) UUPT yang menyatakan bahwa direksi secara tanggung renteng bertanggung. jawab atas kerugian yang diderita pemegang saham yang beritikad baik, yang timbul akibat pembelian kembali saham oleh perseroan yang batal karena hukum. 2.Pasal 69 ayat(3) UUPT menyatakan dalam hal laporan keuangan yang disediakan ternyata tidak benar dan atau menyesatkan, anggota direksi (dan anggota dewan komisaris) secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan. 3.Pasal 97 ayat (3) UUPT menyatakan bahwa setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan
  • 4.
    tugasnya. Untuk BOD atauDewan Direksi untuk melakukan tugasnya secara efektif, perlu bahwa anggota memahami tanggung jawab masing-masing dan bahwa dewan mengorganisasi dirinya sendiri untuk melakukan tugas-tugas yang diperlukan secara efektif. Boarc of committee adalah jawabannya. BOARD OF COMMITEE Melalui komite (Board Committee) , pekerjaan dapat dibagi sehingga jauh lebih dapat dicapai daripada jika seluruh dewan bertindak pada semua hal. Komite menyediakan struktur organisasi, dan pada saat yang sama memungkinkan fleksibilitas yang cukup sehingga direksi dapat beradaptasi dengan cepat terhadap tuntutan perubahan lingkungan. Fungsi Board of committe 1. Membagi pekerjaan organisasi 2. Mempercepat kerja dengan menghapus tugas-tugas rutin dari pertimbangan dewan bulanan 3. Memanfaatkan bakat khusus dan pengetahuan anggota dewan 4. Mengizinkan partisipasi yang lebih luas oleh semua anggota dewan POWER OF BOARD Direksi dari suatu perusahaan memiliki kekuatan / power tertentu oleh undang-undang Umumnya meliputi kekuatan untuk 1. Bertindak sebagai agen perusahaan 2. Memiliki akses penuh ke rekening perusahaan 3. Penyebab perusahaan untuk masuk ke dalam kontrak yang valid 4. Ikrar aset perusahaan 5. Melakukan Pinjaman dan memberikan keamanan 6. Menentukan persyaratan dan kondisi di mana saham perusahaan dikeluarkan, ditransfer 7. Direksi dapat mendelegasikan power tertentu kepada komite BOARD COMPOSITION Board composition biasanya menyangkut isu-isu yang berkaitan dengan kemerdekaan direksi (termasuk independensi komite dewan), keragaman (perusahaan dan pengalaman industri, latar belakang fungsional, dll) anggota dewan, dan CEO dualitas.
  • 5.
    Secara umum, direkturdapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori. Insider direksi atau direktur manajemen yang mengaji karyawan, seperti CEO, Presiden, CFO atau COO. Terkait atau berafiliasi luar direksi adalah mereka yang memiliki hubungan yang sudah ada dengan perusahaan, seperti kerabat keluarga dan pensiunan eksekutif. direksi luar independen adalah direktur yang tidak memiliki hubungan pribadi atau bisnis yang berhubungan dengan perusahaan. Secara bersama-sama, kemerdekaan direksi mengacu pada dewan perusahaan yang memiliki mayoritas direktur luar yang independen. Dibandingkan dengan direksi insider-didominasi, direksi luar yang didominasi diyakini lebih waspada dalam memantau perilaku manajerial dan pengambilan keputusan perusahaan. Namun, memiliki sebuah dewan independen saja mungkin tidak cukup untuk menjamin kontrol pemerintahan yang baik. Selain itu, direksi luar mungkin tidak benar-benar independen dari eksekutif perusahaan jika mereka merasa berhutang budi kepada CEO yang mempekerjakan mereka atau telah mengembangkan persahabatan yang kuat dengan manajemen puncak di perusahaan fokus selama bertahun-tahun mereka telah melayani di direksi.