Judul : TANGGAPAN ATAS PERNYATAAN PAKAR BAHWA SULITNYA PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DI INDONESIA DAN KONSEP PENERAPAN GOOD GOVERNANCE YANG EFEKTIF DAN EFISIEN DI INDONESIA Tugas : Forum 4 BE & GG Nama Mahasiswa : Rachmad Hidayat Nomor Induk Mahasiswa : 55117110127 Dosen Pengampu : Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA Judul : PERBEDAAN BOARD OF DIRECTOR, BOARD COMMITTEES, BOARD POWER DAN BOARD COMPOSITION DAN IMPLEMENTASINYA DALAM KONTEKS GOOD CORPORATE GOVERNANCE DI INDONESIA Tugas : Quiz 4 BE & GG Nama Mahasiswa : Rachmad Hidayat Nomor Induk Mahasiswa : 55117110127 Dosen Pengampu : Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA

1. Judul : TANGGAPAN ATAS PERNYATAAN PAKAR
BAHWA SULITNYA PENERAPAN GOOD
GOVERNANCE DI INDONESIA DAN KONSEP
PENERAPAN GOOD GOVERNANCE YANG
EFEKTIF DAN EFISIEN DI INDONESIA
Tugas : Forum 4 BE & GG
Nama Mahasiswa : Rachmad Hidayat
Nomor Induk Mahasiswa : 55117110127
Dosen Pengampu : Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA
=============================================================
Untuk menerapkan Good Governance baik pada pemerintah (GGG) maupun
pada perusahaan (GCG) tidak bergantung pada kondisi suatu wilayah atau negara.
Melainkan apakah prinsip-prinsip Good Governance dapat diterapkan atau tidak.
Pada kenyataannya, kondisi negara Indonesia adalah negara yang sedang
berkembang, mempunyai ribuan suku bangsa (multi etnis), ribuan budaya, ribuan pulau.
Namun hal-hal itu tidak menjadikannya sebagai kendala dalam mewujudkan Good
Governance. Karena sebagai sebuah bangsa, Indonesia memiliki asset yang berharga
yang dikenal dengan 4 pilar yang terdiri dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945,
Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.
Untuk mewujudkan Good Governance di Indonesia yang baik dan efisien baik
pada pemerintah (GGG) ataupun pada perusahaan (GCG) dapat saya jelaskan sebagai
berikut:
Pemerintah (Good Government Governance, GGG)
Yang terpenting dalam menerapkan good governance di dalam pemerintahan (Good
Government Governance) adalah memahami prinsip-prinsip yang terkandung di
dalamnya. Adapun prinsip-prinsip tersebut adalah:
1. Partisipasi masyarakat (participant). Sebagai masyarakat memiliki peran
dalam pengambilan keputusan baik langsung atau melalui perwakilan
kelembagaan yang sesuai konstitusi hal ini berdampak pada semua kebijakan
yang diambil pemerintah menggambarkan aspirasi masyarakat itu sendiri.
2. Tegaknya supremasi hukum (rule of Law). Aturan hukum diperlukan dalam
berbagai perumusan kebijakan dan partisipasi masyarakat harus dikuatkan
dengan komitmen untuk menegakkan supremasi hukum, kepastian hukum,
hukum yang responsive, penegakan hukum yang konsisten dan peradilan yang
independen.
3. Transparansi (Transparancy). Prinsip ini akan menciptakan saling percaya
antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan dan akses informasi yang
akurat dan memadai. Yang pada akhirnya masyarakat akan ikut serta dan
berpartisipasi dalam pembangunan.
4. Peduli pada stakeholder/dunia usaha. Semua proses pemerintahan harus
melayani semua pihak. Dalam dunia usaha secara moral bertanggung jawab

2. mendukung pelaksanaan good governance dengan benar. Bagi dunia usaha,
pelaksanaan good governance adalah wujud dari etika bisnis. Dan selanjutnya,
good governance akan menjadi panduan dalam operasionalnya baik secara
internal maupun secara eksternal.
5. Berorientasi pada konsensus. Harus dinyatakan bahwa semua keputusan
diambil melalui proses musyawarah. Karena akan bisa memuaskan semua /
sebagian pihak, bersifat mengikat, dan bersifat memaksa. Dalam konteks
pemerintahan, maka semakin banyak kebijakan yang diambil secara partisipatif,
maka semakin banyak kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi.
6. Kesetaraan (Equity). Maksudnya kesamaan dalam perlakukan dan pelayanan.
Terutama dalam kesempatan untuk memperoleh atau mempertahankan
kesejateraan mereka. Sehingga pemerintah juga dituntut perannya yang proaktif
dalam memberikan informasi yang lengkap terkait kebijakan maupun layanan
yang disediakan.
7. Efektifitas dan efisiensi (Effectiveness and Efficiency). Pemerintahan harus
menyusun semua perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang
disusun secara rasioanl dan terukur. Yang pada akhirnya partisipasi masyarakat
bisa makin besar karena semua rencanan pemerintah akhirnya menjadi bagian
kebutuhan mereka.
8. Akuntabilitas (Accountability). Bentuk pertanggungjawaban berbeda-beda
sesuai dengan lembaga dan jenis organisasinya. Instrumen dasar akuntabilitas
adalah perundangan-undangan dan instrument pendukungnya adalah sistem
pengawasan dan sanksi yang tegas dan jelas.
9. Visi Strategi (Strategic Vision). Para pemimpin masyarakat perlu mempunyai
perspektif yang luas dan jauh ke depan (visioner) atas tata kelola pemerintahan
yang baik, pembangunan manusia dan pengetahuan akan kebutuhan yang
diperlukan dalam perkembangan tersebut. Yang didasari oleh pemahaman atas
sosial budaya kompleksitas masa lalu.
Perusahaan (Good Corporate Governance, GCG)
Secara umum terdapat 5 (lima prinsip) dasar dari good corporate governance (GCG)
yang bisa diterapkan di dalam perusahaan. Adapun kelima prinsip tersebut adalah
sebagai berikut:
1. Transparency (keterbukaan informasi). Adalah keterbukaan dalam proses
pengambilan keputusan, menyampaikan informasi yang relevan terkait
perusahaan.
2. Accountability (akuntabilitas). Adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan
pertanggungjawaban setiap bagian perusahaan agar pengelolaan perusahaan
terlaksana secara efektif.
3. Responsibility (pertanggungjawaban). Adalah kepatuhan di dalam
pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat dan peraturan
perundangan yang berlaku.
4. Independency (kemandirian). Adalah suatu keadaan dimana perusahaan
dikelola secara professional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan

3. dari pihak manajemen yang tidak sesuai dengan prinsip korporasi yang sehat
dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
5. Fairness (kesetaraan dan kewajaran). Adalah yaitu perlakuan yang adil dan
setara di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan
perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku.
Dengan memperhatikan empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara, maka
Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika merupan pilar pertama dan pilar keempat. Dalam
hal ini pilar-pilar tersebut dilambangkan sebagai tiang / soko guru yang kuat dari
bangunan bangsa sehingga rakyat yang tinggal di dalam bangunan tersebut merasa
nyaman, aman, tenteram dan sejahtera serta mampu mengantar terwujudnya
kesejahteraan dan keadilan yang menjadi dambaan warga bangsa.
Pancasila adalah dasar negara, sehingga implementasi dari pilar yang lainnya
harus berdasarkan pada lima sila Pancasila. Maka secara otomatis penerapan Bhinneka
Tunggal Ika harus mendasarkan diri pada lima sila Pancasila. Konsepsi yang
terkandung dalam Pancasila terdiri atas konsep religositas (ketuhanan), humanitas
(kemanusiaan), nasionalitas (kebangsaan), sovereinitas (kedaulatan), dan sosialitas
(keadilan).
Prinsip-prinsip Bhinneka Tunggal Ika yang terkandung didalamnya akan
terpancar dengan sendirinya ketika kelima konsep tersebut dilaksanakan. Adapun
ketujuh prinsip tersebut adalah sebagai berikut: inklusif, terbuka, konsistensi dalam
damai dan kebersamaan, kesetaraan, tidak merasa yang paling benar, tolerans,
dan musyawarah.
Apabila prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) dilakukan melalui
pendekatan prinsip-prinsip Bhinneka Tunggal Ika maka dapat dijelaskan sebagai
berikut:
1. Transparency (keterbukaan informasi). Keputusan yang diambil harus
bersifat terbuka yang dijamin dalam peraturan sehingga hasilnya pun akan
bersifat inklusif yang mengakomodasi semua pihak.
2. Accountability (akuntabilitas). Karena kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan
pertanggungjawaban setiap bagian perusahaan agar pengelolaan perusahaan
terlaksana secara efektif. Dengan kejelasan tersebut akan mendorong pada hal-
hal yang bersifat terbuka.
3. Responsibility (pertanggungjawaban). Karena kepatuhan di dalam
pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat dan peraturan
perundangan yang berlaku. Sehingga akan terjadi konsistensi dalam damai
dan kebersamaan karena setiap pihak secara terus menerus bersama-sama
dalam mengelola perusahaan untuk mencapai kedamaian karena kepatuhan
pada peraturan. Disamping itu timbul siapa pun tidak merasa yang paling
benar, sehingga setiap pihak akan tolerans.
4. Independency (kemandirian). Ketika suatu keadaan dimana perusahaan
dikelola secara professional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan
dari pihak manajemen yang tidak sesuai dengan prinsip korporasi yang sehat
dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Karena semua itu
dilakukan dalam musyawarah.
5. Fairness (kesetaraan dan kewajaran). Perlakuan yang adil dan setara di
dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta

4. peraturan perundangan yang berlaku. Sehingga semua pihak merasa terdapat
kesetaraan.
Kesimpulan
Bahwa kondisi negara Indonesia seperti negara yang sedang berkembang,
mempunyai ribuan suku bangsa (multi etnis), ribuan budaya, ribuan pulau, bukanlah
hal-hal menjadikannya sebagai kendala dalam mewujudkan Good Governance.
Sebagai bangsa Indonesia adalah memiliki harta yang tak ternilai yaitu 4 pilar
yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia
dan Bhinneka Tunggal Ika. Setidaknya melalui pilar keempat, Bhinneka Tunggal Ika
dapat dibuktikan dalam penjelasan diatas bahwa terdapat keselarasan antara prinsip-
prinsip Good Governance dan tujuh prinsip yang dikandung oleh Bhinneka Tunggal
Ika.
Sehingga Good Governance di Indonesia dapat diterapkan dan diwujudkan
secara efektif dan efisien dengan melakukan pendekatan yang selaras dengan budaya
kita yang berdasarkan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika.
Daftar Pustaka
Rachmad Hidayat. 2017. Konsep Yang Baik Dan Efisien Dalam Mewujudkan Good
Corporate Governance Di Indonesia Baik Pada Pemerintah (GGG) Atau Pada
Perusahaan (GGG). Diposting pada tanggal 8 September 2017. Diakses pada tanggal
21 September 2017 pukul 13:47. https://www.slideshare.net/dayatrhi/be-gg-rachmad-
hidayat-hapzi-ali-ethics-and-business-concept-and-theory-universitas-mercu-buana-
2017/
Rachmad Hidayat. 2017. Pendekatan Good Corporate Governance Yang Sesuai
Dengan Budaya Kita (Budaya Pancasila Dan Bhinneka Tunggal Ika). Diposting pada
tanggal 8 September 2017. Diakses pada tanggal 21 September 2017 pukul 13:47.
https://www.slideshare.net/dayatrhi/be-gg-rachmad-hidayat-hapzi-ali-ethics-and-
business-concept-and-theory-universitas-mercu-buana-2017/
Soeprapto. 2010. Empat Pilar Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara. Lembaga
Pengkajian Dan Pengembangan Kehidupann Bernegara (LPPKB).

5. Judul : PERBEDAAN BOARD OF DIRECTOR, BOARD
COMMITTEES, BOARD POWER DAN BOARD
COMPOSITION DAN IMPLEMENTASINYA
DALAM KONTEKS GOOD CORPORATE
GOVERNANCE DI INDONESIA
Tugas : Quiz 4 BE & GG
Nama Mahasiswa : Rachmad Hidayat
Nomor Induk Mahasiswa : 55117110127
Dosen Pengampu : Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA
=============================================================
Perbedaan : Board of Director, Board Committees, Board Power dan Board
Composition
Board of Director:
 Dalam konteks One Tier System, terdiri dari kelompok pengawas dan kelompok
pengelola perusahaan. Dimana terdiri dari perwakilan pemegang saham mayoritas,
pendiri perusahaan, kreditor utama dan orang-orang yang berjasa pada perusahaan.
Dipilih CEO (Chief Executive Officer), CFO (Chief Financial Officer) dan COO
(Chief Operating Officer).
 Dalam konteks Two Tier System, pemegang saham menunjuk sekelompok
pengelola operasi perusahaan (management) dan sekelompok pengawas/penasihat
manajemen (Commissioner).
 Terkait dengan board:
o One Tier System mempunyai satu dewan yaitu dewan direksi yang terdiri dari
Direktur Eksekutif dan Direktur Independen.
o Two Tier System mempunyai dua dewan yaitu Dewan Komisaris dan Dewan
Direksi. Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk mengawasi tugas-tugas
dewan direksi. Dewan Direksi bertugas mengelola dan mewakili perusahan
dibawah pengarahan dan pengawasan Dewan Komisaris. Dewan Komisaris
diangkat dan diganti oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Sedangkan
Dewan Direksi diangkat dan setiap saat dapat diganti oleh Dewan Komisaris.
Board Committees
 Agar Dewan Komisaris dapat bekerja secara tepat guna dalam suatu lingkungan
usaha yang kompleks maka diperlukan pendelegasian beberapa tugas mereka
kepada komite-komite.
 Komite-komite ini merupakan suatu sistem yang bermanfaat untuk dapat
melaksanakan pekerjaan Dewan Komisaris secara lebih rinci dengan memusatkan
perhatian Dewan Komisaris kepada bidang khusus perusahaan atau cara
pengelolaan yang baik (Governance) oleh manajemen.

6.  Komite-komite yang pada umumnya dibentuk adalah Komite Kompensasi /
Remunerasi untuk badan eksekutif dalam perusahaan, Komite Nominasi, dan
Komite Audit.
Board Power
 Merupakan wewenang dan susunan dari dewan komisaris dalam suatu perusahaan.
 Sumber power bagi board adalah pengetahuan yang superior mengenai perusahaan
dan kekompakan boards sebagai kesatuan
Board Composition
 Merupakan wewenang dan susunan dari dewan komisaris dalam suatu perusahaan.
 Memiliki tiga kategori antara lain Insider Director, Affiliated Outside Director, dan
Independent Outside Director.
 Dapat dipengaruhi oleh struktur kepemilikan perusahaan dan isu-isu yang
menyangkut dengan board independence dan keragaman (perusahaan dan
pengalaman industry, latar belakang dan sebagainya)
Implementasinya dalam konteks Good Corporate Governance di Indonesia
Pada umumnya perusahaan besar di Indonesia menerapkan good corporate governance
menggunakan framework two tier system. Dimana fungsi pengelolaan dan fungsi
pengawasan dipisahkan dengan dua wadah/board yang berbeda.
Sebagaimana diatur dalam UU no. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, bahwa
perusahaan di Indonesia yang berbentuk perseroan terbatas diwajibkan mempunyai 3
organ penting yaitu:
1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Adalah organ tertinggi yang punya
wewenang tapi tidak punya organ.
2. Dewan Direksi. Adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung
jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan yang
ditentukan dalam RUPS tahunan.
3. Dewan Komisaris. Adalah organ perseroan yang bertugas melakukan
pengawasan secara umum dan/atau khusus memberikan nasihat pada Direksi
agar tercapai tujuan perseroan yang telah ditentukan dalam RUPS tahunan.
Dengan memperhatikan 5 (lima prinsip) dasar dari good corporate governance (GCG)
yang bisa diterapkan di dalam perusahaan, antara lain:
1. Transparency (keterbukaan informasi). Adalah keterbukaan dalam proses
pengambilan keputusan, menyampaikan informasi yang relevan terkait
perusahaan.
2. Accountability (akuntabilitas). Adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan
pertanggungjawaban setiap bagian perusahaan agar pengelolaan perusahaan
terlaksana secara efektif.

7. 3. Responsibility (pertanggungjawaban). Adalah kepatuhan di dalam
pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat dan peraturan
perundangan yang berlaku.
4. Independency (kemandirian). Adalah suatu keadaan dimana perusahaan
dikelola secara professional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan
dari pihak manajemen yang tidak sesuai dengan prinsip korporasi yang sehat
dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
5. Fairness (kesetaraan dan kewajaran). Adalah yaitu perlakuan yang adil dan
setara di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan
perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku.
Diharapkan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris bekerja sama dalam menerapkan
prinsip-prinsip diatas dengan mendasarkan pada kegiatan check and balances karena
keduanya memiliki fungsi yang berbeda namun memiliki satu tujuan seperti yang
diamanatkan dalam RUPS tahunan.
Sebagai indikator terwujudnya good corporate governance adalah adanya laporan
pertanggungjawaban dan laporan keuangan pada saat RUPS tahunan. Dimana laporan
keuangannya pun telah diaudit oleh lembaga audit eksternal dan diinformasikan kepada
pemegang saham. Hasil dari laporan pertanggung jawaban dan laporan keuangan tadi
akan menjadi tolak ukur kinerja perusahaan dalam menjalankan bisnis selama periode
tersebut.
Hal ini pun terlihat dengan jelas dalam kegiatan tahunan yang ada pada perusahaan saya
bekerja, dimana RUPS dilaksanakan setiap tahun untuk menilai kinerja perusahaan.
Apabila hasilnya memuaskan maka organ-organ penting khususnya Dewan Direksi dan
Dewan Komisaris tetap dipertahankan untuk periode selanjutnya. Namun apabila
diperlukan, bisa juga dilakukan pergantian kedua organ penting tersebut.
Daftar Pustaka
Farizadlan. 2017. Perbedaan Antara Board of Director, Board Committes, Board
Power dan Board Composition Dalam Implmentasiko Konteks Good Corporat
Governance di Indonesia. Diposting tanggal 27 Maret 2017. Diakses pada tanggal 21
September 2017 pukul 17:56. https://farizadlanblog.wordpress.com/2017/03/27/
perbedaan-antara-board-of-director-board-committes-board-power-dan-board-compo-
sition-dalam-implmentasiko-konteks-good-corporat-gover nance-di-indonesia/
Rachmad Hidayat. 2017. Konsep Yang Baik Dan Efisien Dalam Mewujudkan Good
Corporate Governance Di Indonesia Baik Pada Pemerintah (GGG) Atau Pada
Perusahaan (GGG). Diposting pada tanggal 8 September 2017. Diakses pada tanggal
21 September 2017 pukul 13:47. https://www.slideshare.net/dayatrhi/be-gg-rachmad-
hidayat-hapzi-ali-ethics-and-business-concept-and-theory-universitas-mercu-buana-
2017/