Korupsi diatur sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Jenis-jenis korupsi meliputi suap, gratifikasi, penggelapan dana jabatan, pemerasan, perbuatan curang, dan konflik kepentingan dalam pengadaan. Korupsi dapat terjadi di berbagai sektor seperti pemerintahan, politik, kepolisian, peradilan, serikat pekerja, dan swasta.

2. Conversion

3.  konversiatau conversion adalah tindakan yang
dilakukanoleh pengunjungsitus web, yang
dianggapmenguntungkan bagi pemilik situs web,
dandidorong melalui pesan ajakan bertindak atau
Call To Action (CTA)berdasarkan simpulan Kami
yang bersumber dari Situs Omniconvert.

4. *
Korupsi adalahPerbuatan seseorang secara melawan
hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain yang
dapat merugikan keuangan negara atau
perekonomiannegara, memberi hadiah atau janji
kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan
atau kewenangan yang melekat pada jabatan dan
kedudukannya (Pasal 2, Pasal 3 danPasal 13 Undang-
Undang No. 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi).

5. *
 Dilihat dari asal katanya, korupsi berasal dari bahasa latin
“corruptio” atau “corruptus” dari kata kerja “corrumpere”
yang bermakna kebusukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat
disuap, tidakbermoral dan penyimpangan dari kesucian.
Kata ini kemudian turun dalambeberapabahasa di Eropa, di
Inggris dan Perancis dikenal sebagai “corruption”dan dalam
bahasa Belanda “korruptie” dan selanjutnya dalambahasa
Indonesia dengan sebutan “korupsi”.
 DalamKamus Besar BahasaIndonesia, dimuat pengertian
korupsi sebagai “penyelewenganatau penggelapan(uang
negara atauperusahaan, dansebagainya untukkeuntungan
pribadi atauorang lain”

6.  Dalamkonteksyuridis di Indonesia, korupsi sebagai
tindak pidana (delict) diatur sejak zaman Belanda
melalui Wetbookvan Strafrecht atau lebih dikenal
denganKitab Undang-UndangHukumPidana
(KUHP). Beberapaketentuan dalamKUHPini
kemudiandiubah, ditambah dandiperbaiki oleh
beberapa peraturan perundangundangan nasional
dan yangterakhir sebagaimanadiatur dalamUU No.
20/2001 tentangperubahan UU No. 31/1999 tentang
TindakPidanaKorupsi

7. Dalam perspektif membedakan jenis korupsi berdasarkan besar kecilnya
dana, modus operandi,sertalevel pejabat publikyangterlibat terdapat 2 jenis
korupsi.
1. Korupsi Besar (GrandCorruption), yakni korupsi yang dilakukan oleh
pejabat publictingkat tinggi menyangkut kebijakan publik dan keputusan
besardi berbagai bidang, termasukbidang ekonomi ataudisebut juga
korupsi karenakeserakahan (bygreed). Modus operandi umumnya adalah
kolusi antarakekuatan ekonomi, kekuatan politikdan para pengambil
kebijakan publik. Salah satubentuknya berupastatecapture, dimana
pemilikpengaruhseolah dapat mengontrol kebijakan publik.
2. Korupsi Kecil(PettyCorruption), yaknikorupsi yangdilakukanoleh
pegawai pemerintahgunamendukung kebutuhan hidupsehari-hari,
akibat pendapatan yangtidakmemadai ataudikenal dengankorupsi
karenakebutuhan (survival corruption/by need).

8. BerdasarkanBab III UNCAC(Pasal 15 sampai Pasal 25) terdapat beberapajenis
perbuatan yang harus diatur sebagai perbuatankorupsi yangdilarang dan dapat dikenai
sanksi yakni:
1. Briberyof national public official, merupakanpenyuapan terhadappejabatpejabat
publiknasional.
2. Briberyof foreign public official and official of public international
organization,merupakan penyuapan terhadappejabat publik asingdan pejabat-pejabat
dari organisasi internasional publik.
3. Embezzlement, missapropriation or other diversion of propertyby public official,
merupakanpenggelapan, penyelewanganataupengalihankekayaandengancara lain
olehseorang pejabat publik.
4. Trading in influence, merupakanmemperdagangkanpengaruhuntuk memperoleh
otoritas administrasi/publikdengan maksud memperolehsuatukeuntungan yang
tidaksemestinya.

9. 5. Abuseof function, merupakan penyalahgunaanfungsiatau kedudukanoleh seorang
pejabat publikdenganmaksuduntukmemperolehkeuntunganyang tidak semestinya
untukdirinya atau orang lainatau badanlain.
6. Illicit enrichment,merupakanperbuatanmemperkayasecaratidak sah olehpejabat
publikyang tidakdapat dijelaskansecaramasukakal berkaitandengan pendapatannya
yangsah.
7. Briberyin theprivatesector, merupakanpenyuapandi sektorswasta.
8. Embezzlement of propertyin the privatesector, merupakanpenggelapankekayaandalam
sektor swasta.
9. Launderingof proceedsof crime, merupakanpencucian hasilkejahatan dalambentuk
konversi atau transfer kekayaanmapunpenyembunyianatau penyamaran asal usul
harta kekayaan.
10. Concealment,merupakanpenyembunyianatau secaraterusmenerusmenahan kekayaan
yangberasal dari kejahatan.
11. Obstructionof justice, merupakan perbuatanyang menghalang-halangi proses
pengadilan.

10. Dalam perspektifyuridisdi Indonesia, jenis-jeniskorupsi adalahsebagaimana
diatur dalamperaturan perundangan-undangan yakni yang terakhir sebagaimana
diatur dalamUU No. 20/2001 tentang perubahan UU No. 31/1999 tentang Tindak
PidanaKorupsi. Berdasarkan UU No. 31/1999jo. UU No. 20/2001, korupsi
dirumuskanke dalam30 bentuk/jenis tindakpidanakorupsi yangdapat
dikelompokkanmenjadi 7 jenis ,yakni:
1. Kerugian Keuangan Negara.
2. Suap.
3. Gratifikasi.
4. Penggelapandalan jabatan.
5. Pemerasan.
6. Perbuatan curang.
7. KonflikKepentingan dalamPengadaan.

11. Menurut UU No. 20/2001 mengatur jenistindak pidanalain yang
terkait dengan proses pemeriksaanperkarakorupsi yakni:
1. Merintangi proses pemeriksaan perkarakorupsi.
2. Tersangka yang tidak memberikan keterangan mengenai
kekayaannya.
3. Bank yang tidakmemberikanrekening Tersangka.
4. Saksi atauAhli atau orangyang memegang rahasia jabatan
yangtidak memberi keterangan ataumemberikan keterangan
palsu.
5. Saksi yangmembukaidentitas pelaporKerugian Keuangan
Negara.

12.  Penyalahgunaan asset dan rekayasa/manipulasi pelaporankeuangan merupakan
bentuk-bentuk (delik) korupsi.
 Bukuini membedah berbagai kasus korupsi yangterjadi di Indonesiaserta
penyebabnyayang menyeretbanyakpetinggi negeri. Dalam bukuini juga
diuraikansecara praktikmengenai apa saja yangharus diwaspadai olehberbagai
pihak(pejabat, pegawainegeri sipil, pengusaha, mahasiswadan akademisi,
penegak hokum, sertamasyarakagt umum) untukmengetahui gejalaawal yang
akanmenuntun padasuatutindakpidanakorupsi.
 Terdapat limapenyebab korupsi yakni:
1. Kesempatan (oppofrtunity),
2. Tekanan(pressures),
3. Pembenaran (rationalization),
4. Kewenangan(capability), dan
5. Kehilangan integritas (lack of integrity).

13. Korupsi sebagai tindakpidana telahdiaturmelaluiKUHP yang kemudian diubah,
diperbaiki dan ditambah melalui berbagai peraturanperundang-undangan di
Indonesiayang dapat disebutkan sebagai berikut:
1. Peraturan PenguasaMiliter No.PRT/PM/06/1957dikeluarkan olehPenguasa
Militer Angkatan Darat dan berlakuuntukdaerah kekuasaan AngkatanDarat.
2. Peraturan PenguasaMiliter No.PRT/PM/08/1957berisi tentangpembentukan
badan yangberwenang mewakili negara untukmenggugat secaraperdataorang-
orang yang dituduh melakukanberbagai bentukperbuatan korupsi yang bersifat
keperdataan (perbuatankorupsi lainnya) lewat Pengadilan Tinggi.Badanyang
dimaksudadalahPemilikHartaKebendaan(PHB).
3. Peraturan PenguasaMiliter No.PRT/PM/011/1957 yang merupakanperaturan yang
menjadi dasar hukumdari kewenangan yang dimiliki olehPHB untukmelakukan
penyitaanhartabendayangdianggap hasilperbuatan korupsi lainnya, sambil
menungguputusanPengadilanTinggi.

14. 4. PeraturanPenguasaPerangPusat Kepala Staf AngkatanDarat No.PRT/
PEPERPU/031/1958 sertaperaturan pelaksanaannya.
5. Peraturan PenguasaPerang Pusat Kepala Staf Angkatan Laut No.PRT/
z.I/I/7/1958.
6. PerpuNo.24/1960 diubahdengan UU No.1/1961 menjadi UU No.24/Prp/1960
tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan TindakPidana Korupsi.
7. Keppres No.52/1970tentang pendaftaran kekayaan pribadi bagi pejabat
penting(olehKomisi IV-Wilopo)
8. UU No.3/1971 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi.
9. UU No.11/1980 tentang TindakPidanaSuap.
10. UU No.28/1999 tentang PenyelenggaraNegarabebasdari Kolusi, Korupsi dan
Nepotisme (KKN).
11. UU No.30/2002 tentang Komisi PemberantasanTindakPidanaKorups

15.  Government/Public sector
 Political sector
 Police sector
 Judicial sector
 Unions
 Non-Government sector
*