Dokumen tersebut membahas mengenai pemeriksaan pajak, termasuk proses pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan pajak, sanksi perpajakan untuk pelanggaran sengaja dan tidak sengaja, serta penghentian penyidikan pajak.

2.  JESICA
 MELLYSIA
 SHERLY
 SELLY
 VERO

3. Adalah :Informasi yang tidak benar mengenai
laporan yang terkait dengan pemungutan
pajak, sehingga dapat menimbulkan kerugian negara
dan kejahatan lain yang di atur dalam undang-
undang perpajakan

4.  Pemeriksaan Pajak
 Pemeriksaan Bukti Permulaan
 Penyidikan Pajak
 Penghentian Penyidikan
 Sanksi

5.  PENGERTIAN : Proses RUANG LINGKUP PEMERIKSAAN
PAJAK :
mencari, mengumpulkan 1.Pemeriksaan Lapangan : Di
, mengolah data atau lakukan di tempat wajib pajak
keterangan lainnya untuk 2. Pemeriksaan Kantor : Di lakukan
di kantor Dirjen Pajak.
menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban TUJUAN: Untuk menguji kepatuhan
perpajakan. pemenuhan kewajiban perpajakan
 PELAKU PEMERIKSAAN dalam rangka memberikan
PAJAK: PNS di lingkungan kepastian hukum ,keadialn dan
pembinaan kepada wajib pajak
Dirjen Pajak.

6. PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN
BUKTI PERMULAAN TINDAK LANJUT PEMERIKSAAN
BUKTI PERMULAAN
 Pengertian : Bukti yang  Penyidikan
dapat memberikan  Penerbitan SKP
petunjuk adanya dugaan  Pembuatan laporan tindak
kuat telah terjadi pidana pidana perpajakan
perpajakan yang dapat  Pembuatan laporan sumir
menimbulkan kerugian  Pemeriksaan dilakukan oleh
pada pendapatan negara. Kanwil Ditjen Pajak atau
Direktorat Intelijen dan
Penyidikan Ditjen pajak.

7. PENYIDIKAN PAJAK
PENGERTIAN PELAKU PENYIDIKAN PAJAK
• Serangkaian tindakan yang • Pejabat Pegawai Negeri Sipil
dilakukan penyidik pajak tertentu di lingkungan
untuk mencari serta Ditjen Pajak.
mengumpulkan bukti
pidana perpajakan dan
menemukan tersangkanya.

8.  Penyidikan yang  Penyidikan tidak di
berakhir dengan di proses di
serahkanya hasil pengadilan/dihentikan,
penyidikan ke dengan catatan wajib
pengadilan atau untuk pajak yang di sidik telah
kepentingan penerimaan melunasi hutang pajak
negaraatas permintaan nya.
Menteri Keuangan

9. WEWENANG PENYIDIK
 Mengumpulkan dan meneliti laporan yang
berkenaan dengan tindak pidana perpajakan
 Mengumpulkan keterangan mengenai pribadi atau
badan tentang tindak pidana perpajakan yang
dilakukan.
 Meminta bukti dari orang atau badan sehubungan
dengan tindak pidana perpajakan
 Memeriksa dokumen-dokumen lain sehubungan
dengan tindak pidana perpajakan.
 Menghentikan penyidikan.

10. SANKSI
Setiap orang karena Setiap Orang yang dengan
kealpaanya : sengaja:
 Tidak menyampaikan SPT atau  Tidak mendaftarkan diri
menyampaikan SPT tetapi isinya  Tidak menyampaikan SPT
tidak benar di kenakan kurungan
paling lama 1 tahun dan denda  Menyampaikan SPT yang isinya
paling tinggi dua kali jumlah pajak tidak benar
terutang.  Menolak di lakukan pemeriksaan
 Memperlihatkan dokumen palsu
Di pidana dengan pidana penjarapaling
lama enam tahun dan denda paling
tinggi empat kali jumlah pajak
terutang.