Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Mahkamah Agung bertugas menyelesaikan kasus pada tingkat kasasi dan peninjauan kembali serta memberikan pertimbangan hukum kepada presiden.
2. Mahkamah Konstitusi bertugas menguji undang-undang, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara, dan memutus perselisihan hasil pemilu.
3. Komisi Yudisial bertugas menerima laporan pengaduan hakim dan memberikan re
Periodisasi perkembangan demokrasi pancasilaafifahdhaniyah
Â
Menjelaskan mengenai tahapan dan pola kepemimpinan demokrasi yang pernah diterapkan dan dilalui oleh bangsa Indonesia setelah masa kemerdekaan sampai saat ini.
Materi mata pelajaran PPKN tingkat SMA/SMK/MA yang berada di Bab 2. Membahas terkait dinamika pelanggaran hukum di Indonesia beserta contoh pelanggaran, sanksi yang dikenakan, serta perilaku menjadi Warga Negara yang baik dan taat pada nilai dan norma yang berlaku di masyarakat.
Tugas Dan Wewenang MA, MK, KY Dikaitkan Dengan Undang-Undang Republik Indone...Fenti Anita Sari
Â
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM. untuk menjamin tercapainya cita-cita dan hrjuan nasional sebagaimana termaktu-b dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu diselenggarakan pemilihan umum untuk T"m+! anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil pr-iiden, dan untuk memilih anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah, sebagai sarana perwqludan kedaulatan ralgrat untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan pancasila dan Undan!-Undani Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa. diperlukan pengaturan pemilihan umum sebagai perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokratis dan berintegritas demi menjamin konsiitensi dan kepastian hukum serta pemilihan umum yang efektif dan efisien; bahwa pemilihan umum wajib menjamin tersalurkannya suara rakyat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujrir, dan adil;
Periodisasi perkembangan demokrasi pancasilaafifahdhaniyah
Â
Menjelaskan mengenai tahapan dan pola kepemimpinan demokrasi yang pernah diterapkan dan dilalui oleh bangsa Indonesia setelah masa kemerdekaan sampai saat ini.
Materi mata pelajaran PPKN tingkat SMA/SMK/MA yang berada di Bab 2. Membahas terkait dinamika pelanggaran hukum di Indonesia beserta contoh pelanggaran, sanksi yang dikenakan, serta perilaku menjadi Warga Negara yang baik dan taat pada nilai dan norma yang berlaku di masyarakat.
Tugas Dan Wewenang MA, MK, KY Dikaitkan Dengan Undang-Undang Republik Indone...Fenti Anita Sari
Â
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM. untuk menjamin tercapainya cita-cita dan hrjuan nasional sebagaimana termaktu-b dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu diselenggarakan pemilihan umum untuk T"m+! anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil pr-iiden, dan untuk memilih anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah, sebagai sarana perwqludan kedaulatan ralgrat untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan pancasila dan Undan!-Undani Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa. diperlukan pengaturan pemilihan umum sebagai perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokratis dan berintegritas demi menjamin konsiitensi dan kepastian hukum serta pemilihan umum yang efektif dan efisien; bahwa pemilihan umum wajib menjamin tersalurkannya suara rakyat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujrir, dan adil;
Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) menyebutkan Negara Indonesia adalah negara hukum. Pelaksanaan negara hukum dilakukan untuk mewujudkan tujuan membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang termuat dalam alinea ke-4 Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan perdamaian dunia, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Salah satu prinsip negara hukum adalah terwujudnya independensi kekuasaan kehakiman. Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu kekuasaan kehakiman mempunyai peranan penting untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan
Kumpulan putusan uji materi UU 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terdiri dari Putusan MK No. 002/PUU-I/2003, Putusan MK No. 20/PUU-V/2007, dan Putusan MK No. 36/PUU-X/2012.
Merupakan karya dari Kelompok 2 PPKn, Kelas X MIPA 6, SMA Negeri 1 Surakarta, dibawah bimbingan Ibu Dra. Ninik Praptini, Presentasi ini berisi tentang lebaga-lembaga negara yang ada di Indonesia.
PKN Dinamika Persatuan dan Kesatuan Bangsa IndonesiaBellaNindaThania
Â
Menjelaskan tentang kejadian maupun peristiwa yang terjadi pada masa sebelum kemerdekaan, sesudah kemerdekaa, orde lama, orde baru dan masa reformasi serta nilai yang dapat diambil pada setiap masanya
Sebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-Ondelferrydmn1999
Â
Indonesia, negara kepulauan yang kaya akan keragaman budaya, suku, dan tradisi, memiliki Jakarta sebagai pusat kebudayaan yang dinamis dan unik. Salah satu kesenian tradisional yang ikonik dan identik dengan Jakarta adalah ondel-ondel, boneka raksasa yang biasanya tampil berpasangan, terdiri dari laki-laki dan perempuan. Ondel-ondel awalnya dianggap sebagai simbol budaya sakral dan memainkan peran penting dalam ritual budaya masyarakat Betawi untuk menolak bala atau nasib buruk. Namun, seiring dengan bergulirnya waktu dan perubahan zaman, makna sakral ondel-ondel perlahan memudar dan berubah menjadi sesuatu yang kurang bernilai. Kini, ondel-ondel lebih sering digunakan sebagai hiasan atau sebagai sarana untuk mencari penghasilan. Buku foto Lensa Kampung Ondel-Ondel berfokus pada Keluarga Mulyadi, yang menghadapi tantangan untuk menjaga tradisi pembuatan ondel-ondel warisan leluhur di tengah keterbatasan ekonomi yang ada. Melalui foto cerita, foto feature dan foto jurnalistik buku ini menggambarkan usaha Keluarga Mulyadi untuk menjaga tradisi pembuatan ondel-ondel sambil menghadapi dilema dalam mempertahankan makna budaya di tengah perubahan makna dan keterbatasan ekonomi keluarganya. Buku foto ini dapat menggambarkan tentang bagaimana keluarga tersebut berjuang untuk menjaga warisan budaya mereka di tengah arus modernisasi.
Apakah program Sekolah Alkitab Liburan ada di gereja Anda? Perlukah diprogramkan? Jika sudah ada, apa-apa saja yang perlu dipertimbangkan lagi? Pak Igrea Siswanto dari organisasi Life Kids Indonesia membagikannya untuk kita semua.
Informasi lebih lanjut: 0821-3313-3315 (MLC)
#SABDAYLSA #SABDAEvent #ylsa #yayasanlembagasabda #SABDAAlkitab #Alkitab #SABDAMLC #ministrylearningcenter #digital #sekolahAlkitabliburan #gereja #SAL
2. Mahkamah
Agung
TUGAS Menyelesaikan kasus pada tingkat kasasi dan
peninjauan kembali
WEWENANG
UU no 5 Tahun 2004 tentang perubahan
atasUU no 14 Tahun 1985
- Memeriksa danmemutuskan permohonan kasasi, sengketa tentang kewenangan
mengadili, permohonan peninjaun kembali putusan pengadilan ( UUD 1945 pasal 24A
ayat 1 )
- Memberikan pertimbangan hukum kepada presiden atas pemberian grasi dan rehabilitasi
seseorang ( UUD 1945 pasal 14 ayat 1 )
- Menguji secara material peraturan perundang - undangan dibawah undang- undang (
UUD 1945 pasal 24A ayat 1)
3. Mahkamah
Konstitusi
TUGAS
• Menguji Undang-undangterhadap UUD.
• Memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang wewenangannya diberikan
oleh Undang-Undang Dasar.
• Memutuskan pembubaran parti politik.
• Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
• Memutus pendapat DPR bahwa Presiden dan Wakil Presiden telah melakukan
pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan,
tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan pendapat bahwa Presiden dan
Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan Wakil Presiden. (
Pasal 7B ayat 5 )
4. Mahkamah
Konstitusi
WEWENANG
Menurut Undang-Undang Dasar 1945, kewajiban dan wewenang MK adalah sebagai
berikut:
• Berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat
final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutuskan
sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD
1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutuskan perselisihan tentang
hasil Pemilihan Umum.( Pasal 24C ayat 1)
• Wajib memberi keputusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai
dugaan pelanggaran oleh Presiden dan Wakil Presiden menurut UUD 1945. ( Pasal
24C ayat 2)
5. Komisi Yudisial
TUGAS
• Menerima laporan pengaduan masyarakat tentang perilaku hakim.
• Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku hakim.
• Membuat laporan hasil pemeriksaan berupa rekomendasi yang disampaikan
kepada Mahkamah Agung dan tindasannya disampaikan kepada Presiden dan
DPR.
UUNo. 22 Tahun 2004 Pasal 14
6. Komisi Yudisial
WEWENANG
- Mengusulkan pengangkatan hakim agung danhakim ad hoc di Mahkamah Agung
kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan;
Menjaga danmenegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim;
- Menetapkan KodeEtik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) bersama-sama
dengan MahkamahAgung;
- Menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim
(KEPPH).
Pasal13UU Nomor18Tahun2011tentang
PerubahanAtasUU Nomor22Tahun2004
