Ringkasan Materi dan Transparansi
Sumber:
Ginandjar Kartasasmita, 1997, “Administrasi Pembangunan: Perkembangan Pemikiran dan Praktiknya di Indonesia”, LP3ES.
Suplemen Materi “Agenda Setting dan Perumusan Kebijakan”
Diklat Analisis Kebijakan Publik Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Jakarta, 4-5 Maret 2013
Ringkasan Materi dan Transparansi
Sumber:
Ginandjar Kartasasmita, 1997, “Administrasi Pembangunan: Perkembangan Pemikiran dan Praktiknya di Indonesia”, LP3ES.
Suplemen Materi “Agenda Setting dan Perumusan Kebijakan”
Diklat Analisis Kebijakan Publik Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Jakarta, 4-5 Maret 2013
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan Untuk Pelatihan Khusus Analis Kebijakan (PKAK)
Kerjasama Kementerian ESDM RI dan Lembaga Administrasi Negara
Jakarta, 2 November 2020
Formulasi kebijakan sebagai bagian dalam proses kebijakan publik merupakan tahap yang paling krusial karena implementasi dan evaluasi kebijakan hanya dapat dilaksanakan apabila tahap formulasi kebijakan telah selesai, disamping itu kegagalan suatu kebijakan atau program dalam mencapai tujuan-tujuannya sebagian besar bersumber pada ketidaksempurnaan pengolaan tahap formulasi
Change it today birokrasi is modern modelDr. Zar Rdj
ORGANISASI PADA MASA DATANG akan menciptakan suatu kombinasi dari gejala-gejala adaptasi, pemecahan persoalan, sistem temporer, aneka ragam spesialisasi, evaluasi staf yang fleksibel, TIDAK DIDASARKAN PADA NORMA HIRARKI VERTIKAL ATAS PERBEDAAN POSISI-POSISI DAN PANGKATNYA.
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan Untuk Pelatihan Khusus Analis Kebijakan (PKAK)
Kerjasama Kementerian ESDM RI dan Lembaga Administrasi Negara
Jakarta, 2 November 2020
Formulasi kebijakan sebagai bagian dalam proses kebijakan publik merupakan tahap yang paling krusial karena implementasi dan evaluasi kebijakan hanya dapat dilaksanakan apabila tahap formulasi kebijakan telah selesai, disamping itu kegagalan suatu kebijakan atau program dalam mencapai tujuan-tujuannya sebagian besar bersumber pada ketidaksempurnaan pengolaan tahap formulasi
Change it today birokrasi is modern modelDr. Zar Rdj
ORGANISASI PADA MASA DATANG akan menciptakan suatu kombinasi dari gejala-gejala adaptasi, pemecahan persoalan, sistem temporer, aneka ragam spesialisasi, evaluasi staf yang fleksibel, TIDAK DIDASARKAN PADA NORMA HIRARKI VERTIKAL ATAS PERBEDAAN POSISI-POSISI DAN PANGKATNYA.
Bab 8 teori pembangunan. Tugas Mata Kuliah Administrasi Pembangunan. Dosen Pe...rivasardiana
Teori Pembangunan
Mata kuliah : Administrasi Pembangunan
Kelas : B
Dosen Pengampu : Dr. Bambang Kusbandrijo, MS
Dosen FISIP Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
4. Apa yang dimaksud pendekatan teleologi?
Pendekatan teleologi terhadap etika administrasi berpangkal bahwa apa yang
baik dan buruk yang seharusnya dilakukan oleh administrasi, acuan utamanya
adalah nilai kemanfaatan.
Dalam konteks admin negara, pendekatan teologi mengenai baik dan buruk
diukur dari pencapaian sasaran kebijakan-kebijakan publik seperti pertumbuhan
ekonomi, pelayanan kesehatan, kesempatan untuk mengikuti pendidikan,
kualitas lingkungan, pemenuhan pilihan-pilihan masyarakat bahkan kekuasaan
perorangan itu sebagai tujuaan administrasi
5.
6. Berupaya mengembangkan
kebaikan bagi dirinya. Niccolo
Machaveavelli menganjurkan
bahwa kekuasaan dan survival
pribadi adalah tujuan yang
benar untuk seorang
administrator pemerintah.
mengupayakan yang terbaik
untuk sebanyak-banyaknya
orang. Pandangan Jeremy
Bentham dan John Stuart Mills
mengatakan bahwa antara
egoism dan utilitarianism tidak
terdapat jurang pemisah yang
tajam karena merupakan suatu
kontinuum yang diantaranya
dapat ditempatkan.
Ethical Egoism Utilitarianism
7. Kepentingan umum merupakan ukuran penting
menurut pendekatan ini :
1. Siapa yang menentukan apakah sesuatu sasaran, ukuran atau hasil yang
dikehendaki didasarkan kepentingan umum, dan bukan kepentingan si pengambil
keputusan
2. Jika kepentingan umum mencerminkan dengan mudah kepentingan individu,
maka masalahnya sederhana. Namun, jika ada perbedaan tajam antara keduanya,
maka akan timbul masalah yang lebih rumit.
3. Hal ini penting karena kekuatan dari pendekatan (utilitarianism) ini adalah bahwa
karena kekuatan dari pendekatan manfaat yang sebesar – besarnya dan kerugian
yang sekecil – kecilnya, untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Atau
dengan kata lain efisiensi.
8.
9. • Pendekatan ini berdasar pada prinsip – prinsip moral yang harus ditegakkan karena
kebenaran yang ada dalam dirinya, dan tidak terkait dengan akibat atau konsekuensi
dari keputusan atau tindakan yang dilakukan. Asasnya adalah bahwa proses
administrasi harus berlandaskan pada nilai – nilai moral yang mengikat. Pendekatan
inipun, tidak hanya satu garisnya.
10. Pandangan mengenai
keadilan sosial muncul
bersama konsep
administrasi baru.
Mereka melihat bahwa
masalah yang dihadapi
oleh administrasi negara
modern adalah adanya
ketidakseimbangan
dalam kesempatan.
Etika administrasi
negara harus mengacu
kepada nilainilai yang
melandasi keberadaan
negara yang
bersangkutan.
Pandangan ini
berpendapat ada nilai-
nilai moral yang
bersifat universal yang
menjadi pegangan bagi
administrator publik
11. Apa saja aspek-aspek pengaruh
administrasi ?
Sukses tidaknya suatu bangsa untuk membangun ditentukan
oleh kapasitas administratif ,peningkatan kapasitas
administratif yang dihubungkan dari berbagai aspek merupakan
hal yang sangat penting bagi berhasilnya usaha-usaha
pembangunan.
Aspek berarti
Letak Segi
Sudut
Pandang
Tanda
12. Ada berbagai aspek yang mempengaruhi administasi
pembangunan, antara lain :
Pendekatan administrasi pembangunan terkait erat, saling berhubungan dan saling
mempengaruhi keadaan dan proses perkembangan politik, ekonomi, social dan lain-lain.
aspek politik yang mempunyai pengaruh timbal balik dengan administrasi pembangunan
adalah :
a) Aspek
politik
13. aspek politik yang mempunyai pengaruh timbal balik
dengan administrasi pembangunan adalah :
• Filsafat hidup bangsa atau filsafat politik kemasyarakatan dari suatu Negara
tertentu
• Komitmen dari pada elite kekuasaan atau elite pemerintahan terhadap proses pembangunan dan
kesediaannya menerima pendekatan yang sungguh-sungguh terhadap usaha yang saling berkait
antara berbagai segi kehidupan masyarakat.
• Masalah yang berhubungan dengan kestabilan politik.
• Perkembangan bidang politik kearah pemberian iklim politik yang lebih
menunjang usaha pembangunan
• Hubungan antara proses politik dan proses administrasi serta antara kaum politik dan birokrasi.
• Hubungan politik luar negeri administrasi pembangunan
14.
15. • Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu bagian dari proses perkembangan sosial,
politik, psikologi, kebudayaan, administrasi dan ekonomi yang disebut pembangunan
atau modernisasi. Negara-negara yang baru berkembang pada umumnya
memberikan prioritas yang tinggi terhadap pembangunan ekonomi. Hal ini
disebabkan karena perbedaan yang menyolok dalam tingkat pertumbuhan antar
negara adalah bidang ekonomi materiil. Demikian pula kebutuhan-kebutuhan yang
mendesak daripada negara-negara tersebut adalah meningkatkan kesejahteraan
ekonomi. Keadaan ekonomi yang meningkat, diharapkan akan memberikan
keesmpatan yang lebih baik untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan di bidang
lain.
18. Menurut Sudjatmoko, ciri dan nilai manusia atau masyarakat tradisionil dan
usaha perubahan terhadap ciri manusia dan masyarakat modern diberikan
dalam suatu gambaran sebagai berikut:
Masyarakat Tradisional
terikat pada tempat asal
orientasi “status”
Terhadap kekuasaan
Hubungan dengan alam
Bergantung pada nasib
Kebudayaan ekspresif
organisasi kecil-kecil
hubungan pribadi
legalistic primordial
19.
20. • Masyarakat Modern
• Mobilitas
• orientasi hasil prestasi (achive ment)
• hubungan non pribadi; atas dasar masalah
• loyalitas pelingkup ( Negara, kedinasan, profesi )
• Organisasi non pribadi; ikatan kepentingan, atau orientasi tujuan
• Organisasi besar
• Orientasi terhadap hari depan
• Persoalan yang ditimbulkan manusia dapat diatasi oleh manusia
• Hubungan dengan alam; menguasai/mengatur
• Kebudayaan progresif
21. • Lima kelompok elite yang mempunyai pengaruh terhadap usaha pembaharuan
adalah:
• Elite Dinasti
• Golongan menengah
• Kaum intelektual revolusioner
• Administrator colonial
• Para pemimpin / pimpinan nasional
22. Aspek Perkembangan Ilmu, Teknologi dan
Lingkungan Fisik
• Administrasi pembangunan juga mempunyai kaitan yang erat dengan pengembangan
ilmu dan teknologi. Administrsi pembangunan perlu memberikan sarana
administrasi yang memungkinkan pertumbuhan ilmu dan teknologi.
• Administrasi pembangunan juga perlu memberikan perhatian terhadap
pengembangan sumber-sumber alam, pemanfaatan dan pemeliharaan lingkungan
hidup. Pembangunan pada dasarnya adalah usaha yang akan mempengaruhi dan
merubah potensi sumber-sumber dan keadaan lingkungan hidup. Masalah
lingkungan hidup yang utama bagi banyak negara-negara baru berkembang adalah
justru ketiadaan pembangunan, tekanan-tekanan penduduk dan kesempatan kerja,
serta masih dapat dimanfaatkannya berbagai potensi sumber-sumber pembangunan.