tata pemerintahan yang baik

2. Agum 2

3. 3

4. 4

5. 5

6. 6

7. pemerintah
masyarakat
swasta
DASAR-DASAR

8. 8
Kompetensi Dasar
• Peserta mampu memahami
konsepsi, karaktersistik dan
prinsip-pinsip kepemerintahan
yang baik
• Sekaligus mampu menganalisis
dan menerapkan serta
mengembangkan prinsip-prinsip
kepemerintahan yang baik dalam
lingkup tugas peserta Diklat Pim
Tk IV.

9. 9
INDIKATOR HASI BELAJAR:
Peserta mampu memahami dan menjelaskan :
1.Latar belakang dan perkembangan strategis
nasionan maupun global;
2.Pengertian dan prinsip-prinsip kepemerintahan
yang baik;
3.Pengertian dan karaktersistik kepemerintahan
yang baik ;

10. 10
• MATERI POKOK BAHASAN:
1. Perkembangan lingkungan strategis
nasional dan globlal;
2. Interaksi sosial politik dan
kepemimpinan yang baik (good
governance)
3. Reformasi penyelenggaraan negara
untuk mewujudkan kepemerintahan
yang baik.

11. 11
PERKEMBANGAN LINGKUNGAN
STRATEGIS NASIONAL DAN GLOBAL
Secara paradigmatis perkembangan
lingkungan strategis nasional maupun
globlal telah cenderung mengarahkan
perkembangan sosial, ekonomi maupun
politik masyarakat bangsa-bangsa di dunia
kepada suatu proses perubahan struktural
yg cukup signifikan.

12. Agum 12
• Peranan pemerintah di berbagai negara,
khususnya yang sedang membangun pada
umumnya mencakup dua aspek:
1.Penyelenggaraan fungsi umum seperti
penciptaan dan pemeliharaan rasa aman dan
pengaturan tertib umum, penyelenggaraan
hubungan diplomatik serta pemungutan pajak;
2.Penyelenggaraan fungsi pembangunan di bidang
sosial, ekonomi, politik dsb untuk kesejahteraan
rakyat.
• Dimasa lampau peranan pemerintah tsb cenderung
sangat dominan, sesuai dg kondisi masyarakat yg
masih terbelakang

13. 13
• Kondisi masyarakat telah semakin maju
dg tingkat kesejahteraan semakin baik
dan kehidupan sosial ekonomi dan politik
semakin berkembang, kompleks, dinamis
dan kritis.
• Dg kondisi tsb agar pemerintah mulai
mengurangi dominan peranannya dan
menyerahkan atau memberikan
kesempatan kepada masyarakat serta
dunia usaha

14. 14
• Kondisi masyarakat telah semakin maju
dg tingkat kesejahteraan semakin baik dan
kehidupan sosial ekonomi dan politik
semakin berkembang, kompleks, dinamis
dan kritis.
• Dg kondisi tsb agar pemerintah mulai
mengurangi dominan peranannya dan
menyerahkan atau memberikan
kesempatan kepada masyarakat serta
dunia usaha

15. 15
• Persaingan ekonomi pasar global dalam dunia
tanpa batas yg berjalan sesuai gagasan liberalisasi
perdagangan dan investasi, maka setiap
negara/pemerintahan dituntut untuk meningkatkan
kemampuan daya saing nasionalnya masing-
masing.
• Dalam kontek itu Indonesia dalam kemampuan
daya saing nasional relatif masih jauh tertinggal
dibandingkan negara-negara ASEAN dan negara
lainnya (Amerika Serikat, Jepang Kanada dan
negara Eropa Barat.

16. 16
Rendahnya daya saing nasional
Indonesia secara umum terjadi karena
(LAN. 2008):
1. Masih rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat;
2. Rendahnya kualitas SDM;
3. Masih tingginya angka kemiskinan;
4. Terbatasnya kemampuan dunia usaha;
5. Relatif buruknya manajemen perekonomian nasional
yg tercermin dari tingginya inflasi, rendahnya kurs
mata uang Rupiah, rendahnya invenstasi dsb.

17. 17
Pem Indonesia harus mampu merestrukturisasi
ekonomi nasional, antara lain melalui
(LAN.2008):
1.Kebijakan stabilisasi ekonomi dan moneter;
2.Penyelenggaraan program pemberantasan
kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja
maupun penciptaan lapangan kerja baru;
3.Rekapitulasi usaha kecil, menengah dan
koperasi;
4.Pembangunan sektor riel; penyempurnaan
berbagai kebijakan fiskal dan moneter;
5.Mendorong percepatan tumbuhnya ketahanan
serta daya saing ekonomi nasional.

18. Kegagalan Pemerintah Indonesia selama
(ORBA) dalam membangun perekonomian
serta daya saing nasional yg tangguh
ternyata disebabkan oleh perilaku dan
tindakan aparatur pemerintahan sendiri yg
cenderung (LAN. 2008):
18
1. Sentralistik;
2. Top-down;
3. Self oriented;
4. Monopolistik
5. Represif
6. Kurang peka terha-
dap aspirasi masya-
rakat
7. Tidak demokratis;
8. KKN

19. REFORMASI TATA PEMERINTAHAN
NEGARA (LAN , 2008)
1. MPR menjadi lembaga negara, juga DPR,
DPD, Presiden, MA, MK dan BPK
2. Adanya separation of power (pemisahan
kekuasaan negara) sebelumnya distribution of
power (pembagian kekuasaan negara),
menciptaka sistem keseimbangan kekuasaan
(Check and Balance), Setiap lembaga negara
saling mengawasi dan mengendalikan atas
dasar prinsip-prinsip kepemerintahan yg baik.
19

20. 3. Reformasi sistem Pemilu
4. Reformasi sistem penyelenggaraan
pemerintahan Daerah (UU No. 22/1999
diganti UU No. 32/2004 dirubah UU No.
12/2008)
5. Reformasi hukum, dikembangkannya
landasan konstitusional yg menjamin
hak-hak konstitusional dan HAM serta
pengaturan pemberantasan KKN
20

21. 6. Pengaturan serta kebijakan yang mengarah
terahadap terwujudnya GCG (Good Corporate
Governance), yang penerapannya melalui CSR
(Corporate Social Responsibility)
7. Berkembang lembaga swadaya masyarakat
(LSM)
8. LSM berskala nasional maupun internasional
yang menjadi mitra pemerintah dalam
merumuskan kebijakan nasional diberbagai
bidang
21

22. • Jawaban bagi tantangan lingkungan
strategis nasional maupun global untuk
mewujudkan kepemerintahan yang baik,
yang mampu: Memberikan ruang yang
lebih leluasa bagi:
1.Peningkatan kapaitas masyarakat;
2.Peningkatan kesejahteraan dan kemajuan
perekonomian serta daya saing nasional
melalui reformasi sistem penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan dan
pelayanan publik.
22

23. INTERAKSI SOSPOL DAN
KEPEMERINTAHAN YANG BAIK
• Kegagalan dlm interaksi sospol antara pemerintah dg
masyarakat secara umum dan mendasar disebabkan
oleh pendekatan yg kurang tepat, yg dilakukan oleh
pemerintah. (LAN.2008)
• Interaksi sospol antara pemerintah dg masyarakat dalam
perkembangannya telah melahirkan konsepsi mengenai
model-model atau pola kepemerintahan yg disesuaikan
dg tingkat dinamika, kompleksitas, kritis dan diversitas
sospol yg dihadapi (LAN. 2008)
23

24. • Pola interaksi sospol antara pemerintah dg
masyarakat kurang lebih sama dg gerakan
pendulum mulai dari model Diktatorian
atau otoritarian hingga ke model
demokrasi dan laissez faires atau tanpa
intervensi dalam satu garis kontinuum
(Kickert dalam LAN 2008)
Agum 24

25. Tipologi kepemerintahan (Torben Beck
Jorgensen dalam Koiman dalam LAN. 2008)
1. Pola negara hirarki (The Hierarchical State) adalah
pola atau model klasik pemerintahan parlementer yg
banyak dipraktekan di negara Eropa Barat. Model ini
ditandai dg berbagai aturan hukum konstitusional yg
mengatur Pemilu, parlemen dan pemerintah.
Organisasi publik memiliki oreientasi ke atas, kepada
pemilik dan prinsip kelembagaannya hubungan vertikal
atasan-bawahan. Kontrol politik atas loyalitas
administrasi organisasi publik dilaksanakan seefisien
mungkin dan masyarakat diperlakukan sama.
Organisasi tsb disebut juga Model mesin yg
dikendalikan dari luar (the externally controlled
machine model).
25

26. 2. Pola Pemerintahan Otonom (The Autonomous State),
peranan pemerintah lebih menjaga nilai-nilai. Peranan
organisasi publik adalah untuk melindungi dan menjaga
kelangsungan nilai-nilai dalam masyarakat, dan
melayani masyarakat luas. Pola ini cenderung
memutuskan hubungan sospol yg bersifat vertikal, dan
cenderung berorientasi ke dalam dg berusaha melin-
dungi drinya dari pengaruh politisi dan masyarakat yg
dilayaninya.
Karakter otonomi dalam model ini diperoleh melalui tiga
cara yaitu: 1) Otonomi berdasarkan ketentuan hukum
(legal rules); 2) Otonomi berdasarkan nilai-nilai dasar
yg terus dikembangkan secara aktif (the normative
organizations); 3) otonomi diperoleh berdasarkan
keahlian (the professional organizations)
26

27. 3. Pola Pemerintahan Negosiasi (The Negotiating State). Pola
pemerintahan ini dibangun atas gagasan realpolitik. Peranan
pemerintah adalah bernegosiasi atau membangun kesepakatan
dan keselarasan diantara berbagai kepentingan yg berbeda-beda.
Sedangkan masyarakat bertindak sebagai salah satu anggota dari
kelompok kepentingan tsb.
Organisasi publik berada dlm lingkungan yg sarat dg berbagai
konflik kepentingan, namun terorganisasi dg baik dan berperan
sebagai mediator atau fasilitator. Model ini menghasilkan dan
membangun pola-pola pemengaruhan yg efektif guna
memfasilitasi proses integrasi dan stabilitas politik.
Organisasi publik mungkin dibentuk dg secara khusus memilik ciri-
ciri tertentu, mencakup berbagai media negosiasi seperti dengar
pendapat, jaringan kelembagaan misal dewan, komisi dsb
Organisasi ini bercirikan hubungan horizontal antara berbagai
organisasi publik dan kelompok kepentingan yg teroraginisr.
27

28. 4. Pemerintahan Responsif (The Responsive State).
Model ini dibangun berdasarkan pemikiran bahwa
setiap individu memiliki demand atas barang dan jasa
yg konkrit. Peranan pemerintah/negara adalah untuk
memastikan bahwa sistem administrasi publik sudah
cukup tanggap terhadap kebutuhan nyata masyarakat
baik saat ini maupun dimasa depan. Organiasi publik
beroreintasi ke bawah kepada masyarakat, dg prinsip
kelembagaan Vertical Bottom-up, berbanding terbalik
dari model pemerintahan hirarkhi.
28

29. Model pemerintahan responsif terdapat tiga
varian model:
1. Model Pemerintahan Super Market (The Supermarket State);
memiliki karakteristik: 1) Adanya insentif yg berkaitan dg tolok ukur
produktivitas; 2) adanya kompetisi di antara organisasi publik; 3)
adanya sistem retribusi yg mempengaruhi tingkat permintaan
masyarakat; 4) adanya berbagai instrumen mekanisme pasar
lainnya.
Peran pemerintah pada dasarnya adalah menjamin bahwa orga-
nisasi publik berada dalam ajang kompetisi yg sehat dan bahwa
kondisi pasar yg seimbang tersedia bagi masyarakat sebagai
konsumen.
Organisasi Publik memiliki format nilai-nilai yaitu kunci: 1) Daya
tahan ; 2) keluwesan; 3)ekonomis; dan 4) efisien.
Model pemerintahan ini berakar pada sistem ekonomi pasar, dg
sistem kendali pada mekanisme kompetisi dlm pasar produk
maupun kapital
29

30. 2. Pemerintahan Pelayanan ( The Service
State), ciri umum berorientasi melayani
masyarakat, dipandang sebagai nilai-niai
intrinsik dari kode etik profesional aparatur dan
budaya organisasi. Organisasi publik dapat
menikmati status monopolinya tetapi berfungsi
sebagai organisasi yg mendengarkan
kebutuhan masyarakat. Model ini memiliki
basis nilai dlm tradisi corporate cultur. Model ini
dipandang sebagai varian yg paling lemah dari
model pemerintahan otonom dg sistem dan
mekanisme kontrolnya.
30

31. 3. Negara berpemerintahan Mandiri (The Self Governing), memiliki
asumsi berbeda dg dua varian lainnya, bahwa masyarakat
sebenarnya bukan hanya memilki dampak penting bagi pelayanan
yg ditawarkan pemerintah; tetapi berperan serta dalam poses
produksinya sendiri, bukan hanya sebagai produsen tetapi juga
sebagai masyarakat.
Sistem pengendalian terhadap peranan pemerintah dg berbagai
cara, misalnya membentuk pewakilan masyarakat pengguna
dalam organisasi publik (misal Komite/dewan Sekolah).
Model ini berakar pada tradisi demokrasi partisipatif , sedangkan
kedua varian sebelumnya berakar pada pandangan.
Model ini pun karateristiknya lebih menekankan peranan aktif
masyarakat dalam pemenuhan kebutuhannya
31

32. Konsepsi Paradigma Kepemerintahan
(Governance)
• Sejalan dg perkembangan sosial-ekonomi-politik di berbagai
negara; khususnya di negara berkembang, peranan pemerintah yg
sangat dominan cenderung bergeser ke arah peranan masyarakat
dan swasta. Format interaksi antara pemerintah dg masyarakat
telah bergeser dari paradigma klasik “sarwa negara” (government
paradigm) ke arah paradigma kepemerintahan post-modern yg
berorientasi pada peranan masyarakat madani dalam format
kepemerintahan (governance paradigm)
• Governing (penyelenggaraan pemerintahan) dalam arti sebagai
poses interaksi antara berbagai aktor dalam pemerintahan dg
kelompok sasaran atau berbagai individu masyarakat.
• Penyelenggaraan pemerintahan intinya proses koordinasi,
pengendalian (steering), pemengaruhan dan penyeimbang setiap
hubungan interaksi tsb.
32

33. • Konsepsi kepemerintahan (governance) adalah sebagai
pelaksanaan kewenangan/kekuasaan di bidang
ekonomi, politik dan administratif untuk mengelola
berbagai urusan negara pada setiap tingkatan dan
merupakan instrumen kebijakan publik untuk mendorong
terciptanya kondisi kesejahteraan, integritas dan
kohesivitas sosial dalam masyarakat.
• Governance diartikan merupakan sistem dan proses
interaksi sospol antara pemerintah dg masyarakat dalam
berbagai bidang berkaitan dg kepentingan masyarakat
dan intervensi pemerintah atas kepentingan tsb
33

34. 34
KEPEMERINTAHAN (GOVERNANCE)
• “The act, fact, manner, of governing” (tindakan,
fakta, pola, dari kegiatan atau penyelenggaraan
pemerintahan)
• Serangkaian kegiatan (proses) inter-aksi sosial
politik antara pemerintah dg masyarakat dlm
berbagai bidang yg berkaitan dg kepentingan
masyarakat dan intervensi pemerintah atas
kepentingan2 tsb (Kooiman dalam LAN.2008)
• Memerintah – Menguasai -Mengurus- Mengelola (
Bintoro dalam LAN, 2008)
• Penyelenggaraan (Bondan Gunawan)

35. 35
• Governance,tidak hanya berarti kepeme-
rintahan sebagai suatu kegiatan tetapi juga
mengandung arti pengurusan, pengelolaan,
pengarahan, pembinaan, penyelenggaraan
dan juga diartikan pemerintahan.
• Oleh karena itu timbul istilah public
governance, privat governance, corporate
governance, banking governance, dan good
governance

36. 36
POLA PEMERINTAHAN DIKEMBANGKAN (KOOIMAN
DALAM LAN.2008
• KOMPLEKSITAS : Dalam kondisi yg kompleks,
maka pola penyelenggaraan pemerintahan perlu
ditekankan pada fungsi koordinasi dan komposisi.
• DINAMIKA, dapat dikembangkan adalah
pengaturan atau pengendalian (steering) dan
kolaborasi (pola interaksi saling mengendalikan
diantara berbagai aktor yg terlibat dan atau
berkepentingan dalam suatu bidang tertentu).
• KEANEKARAGAMAN: Masy. dengan berbagai
kepentingan yang beragam dapat diatasi dengan
pola penyelenggaraan pemerintahan yang
menekankan pada pengaturan (regulation) dan
integrasi atau keterpaduan (integration).

37. Tiga model Kepemerintahan (United Nations
Development Program/UNDP dalam LAN 2008)
1. Model kepemerintahan Ekonomi (Economic
Governance Model), meliputi proses pembuatan
keputusan, yg memfasilitasi kegiatan ekonomi di dalam
negeri dan interaksi diantara penyelenggara ekonomi.
2. Model Kepemerintahan Politik (Political Governance
Model), mencakup proses pembuatan berbagai
keputusan untuk perumusan kebijakan;
3. Model Kepemerintahan Administratif (Administrative
Governance Model), sistem implementasi kebijakan.
37

38. Governance meliputi tiga domain
38
pemerintah
masyarakat
swasta
Kepemerintahan

39. 1. Domain Pemerintah/negara berfungsi
menciptakan lingkungan politik dan
hukum yg kondusif;
2. Domain Swasta; berfungsi menciptakan
pekerjaan dan pendapatan;
3. Domain masyarakat; berfungsi memfasi-
litasi interaksi sospol, menggerakan
kelompok-kelompok dalam masyarakat
untuk berperan dalam kegiatan ekonomi,
sospol.
39

40. Unsur Kepemerintahan
1. Negara/Pemerintahan, secara umum mencakup keseluruhan
lembaga politik dan sektor publik. Peranan dan tanggungjawabnya
yaitu meliputi pelayanan publik, penyelenggaraan kekuasaan
untuk memerintah dan membangun lingkungan yg kondusif bagi
tercapainya pembangunan lokal, nasional, maupun internasional
dan global.
2. Swasta, mencakup perusahaan swasta yg aktif dlm interaksi pada
sistem pasar seperti industri pengolahan, perdagangan,
perbankan, dan koperasi termasuk sektor informal. Peranannya
dlm pola kepemerintahan dan pembangunan, sebagai sumber
peluang untuk meningkatkan produktivitas, penyerapan tenaga
kerja, sumber penerimaan, investasi publik, pengembangan usaha
dan pertumbuhan ekonomi.
3. Masyarakat Madani (civil society), baik perorangan maupun
kelompok masyarakat yg interaksi sospol dan ekonmi.
Kelembagannya dapat dirasakan oleh masyarakat melalui
kegiatan fasilitasi partisipasi masyarakat melalui mobilisasi
40

41. Masyarakat madani (Mustopadidjaja dalam
LAN. 2008)
Adalah suatu tatanan masyarakat yg memilki nilai-nilai
dasar ketuhanan, kemerdekaan, hak asasi dan martabat
manusia, kebangsaan, demokrasi, kemajemukan,
kebersamaan, persatuan dan kesatuan, kesejahteraan
bersama, keadilan, supermasi hukum, keterbukaan,
partisipasi, kemitraan, rasional, etis, perbedaan
pendapat dan pertanggungjawaban (akuntabilitas) yg
seluruhnya harus melekat pada setiap individu dan
institusi yg memilki komitmen untuk mewujudkannya.
41

42. Konsepsi Kepemerintahan Yang Baik (Good
Governance), ada dua pemahaman (LAN.
2008):
• Pertama nilai-nilai yg menjungjung tinggi
keinginan/kehendak rakyat dan nilai-nilai yg
dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam
pencapaian tujuan (nasional) kemandirian,
pembangunan berkelanjutan dan keadilan
sosial;
• Kedua, aspek-aspek fungsional dari pemerin-
tahan yg efektif dan efisien dlm pelaksanaan
tugasnya untuk mencapai tujuan tsb.
42

43. 43
GOOD GOVERNANCE
>Kepemerintahan Yang Baik
>Pengelolaan Yang Amanah
>Tata Pemerintahan Yang Baik
>Pengelolaan Yang Baik
>Kepemerintahan Yang
Akuntabel

44. 44
PENGERTIAN KEPEMERINTAHAN YG
BAIK
• GOOD GOVERNANCE:
Suatu penyelenggaraan manajemen pemerintah yang
solid dan bertanggungjawab dengan prinsip:
1. Demokrasi dan pasar yang efisien
2. Pencegahan korupsi baik secara
politik maupun administratif
3. Menciptakan “legal and political
work” bagi tumbuhnya aktivitas usaha

45. 45
• Good governance sebgai hubungan yg
sinergis dan konstruktif diantara negara,
sektor swasta dan masyarakat.
• Kepemerintahan yg baik adalah
kepemerintahan yg mengembangkan dan
menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas,
akuntabilitas, transfaransi, pelayanan prima,
demokrasi, efisiensi, efektifitas, supermasi
hukum dan dapat diterima oleh seluruh
masyarakat. (PP NO 101/2000)

46. KARAKTERISTIK GOOD GOVERNANCE
1. Interaksi , melibatkan tiga mitra besar: pemerintah, sektor swasta
dan masyarakat madani untuk melaksanakan pengelolaan sumber
daya ekonomi, sospol.
2. Komunikasi, terdiri Sistem jejaring dalam proses pengelolaan dan
kontribusi terhadap kualitas hasil;
3. Proses penguatan sendiri, sistem pengelolaan mandiri adalah
kunci keberadaan dan kelangsungan keteraturan dari berbagai
siatuasi kekacauan yg disebabkan dinamika dan perubahan
lingkungan, memberi kontribusi terhadap partisipasi dan
menggalakan kemandirian masyarakat, dan memberikan
kesempatan untuk kreativitas dan stabilitas berbagai aspek
kepemerintahan yg baik.
4. .......
46

47. 4. Dinamis, keseimbangan berbagai unsur
kekuatan kompleks yg menghasilkan
persatuan, harmoni dan kerja sama untuk
pertumbuhan dan pembangunan berke-
lanjutan, kedamaian dan keadilan dan
kesempatan merata untuk semua sektor
dalam masyarakat madani.
5. Saling ketergantungan yg dinamis antara
pemerintahan, kekuatan pasar dan
masyarakat madani
47

48. Unsur Utama GG (Gambir Bhatta dalam
LAN.2008)
1. Akuntabilitas (accountability);
2. Transparansi (transparency);
3. Keterbukaan (opennes);
4. Aturan hukum (rule of law); ditambah dg:
5. Kompetensi manajemen (management
competence);
6. Hak-hak azasi manusia (human right).
48

49. Empat Unsur Utama Suatu Administrasi
Publik Yg Bercirikan GG (LAN. 2008)
1. Akuntabilitas, artinya adanya kewajiban bagi aparatur pemerintah
untuk bertindak selaku penanggungjawab dan penanggunggugat
atas segala tindakan dan kebijakan yg ditetapkannya.
2. Transparansi, transparan terhadap rakyatnya, baik di tingkat pusat
maupun daerah. Rakyat secara pribadi dapat mengetahui secara
jelas dan tanpa ada yg ditutupi dlm perumusan kebijakan publik
dan implementasinya. Dengan kata lain harus terbuka dan
diketahui umum.
3. Keterbukaan, mengendaki terbukanya kesempatan bagi rakyat
untuk mengajukan tanggapan dan kritik terhadap pemerintah yg
dinilai tidak transparan.
4. Aturan Hukum, artinya bahwa GG berkarakteristik berupa jaminan
kepastian hukum dan rasa kadilan masyarakat terhadap setiap
kebijakan yg ditempuh.
Agum 49

50. Karakteristik atau Prinsip-prinsip GG
(UNDP dalam LAN. 2008)
1. Partisipasi (Participation), setiap orang harus memiliki hak suara
yg sama dlm proses pengambilan keputusan, baik secara
langsung maupun melalui lembaga perwakilan sesuai dg
kepentingan dan spirasinya maing-masing.Partisipai ini perlu
dibangun dlm suatu tatanan kebebasan berserikat dan
berpendapat serta kebebasan berpartisipasi yg konstruktif.
2. Aturan Hukum (Rule of law), kerangka aturan hukum dan
perundang-undangan harus berkeadilan, ditegakan dan dipatuhi
secara utuh (impartially), terutama aturan hukum tentang HAM.
3. Transparansi (Transparency). Hal ini harus dibangun dlm
kerangka kebebasan aliran informasi, sehingga dapat digunakan
sebagai alat monitoring dan evaluasi ;
4. Daya tanggap (Responsiveness), setiap institusi dan prosesnya
harus diarahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihak yg
berkepentingan.
Agum 50

51. 5. Berorientasi Konsensus (Consensus Orientation), GG bertindak
sebagai penengah (mediator) bagi berbagai kepentingan yg
berbeda untuk mencapai konsensus/kesepakatan yg terbaik bagi
kepentingan masing-masing pihak, jika dimungkinkan dapat
diberlakukan terhadap berbagai kebijakan dan prosedur yg akan
ditetapkan pemerintah.
6. Berkeadilan (Equity), GG akan memberikan kesempatan yang
sama baik laki-laki maupun perempuan dlm upaya untuk
meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya.
7. Efektivitas dan efisiensi (Effectiveness and Efficiency), setiap
proses kegiatan dan kelembagaan diarahkan untuk menghasikan
sesuatu yg benar-benar sesuai dg kebutuhan melalui pemanfaatan
yg sebaik-baiknya berbagai sumber yg tersedia.
8. Akuntabilitas (Accountability), Pengambil Keputusan dlm sektor
publik, swasta dan masyarakat madani memiliki
pertaggungjawaban kepada publik, sebagaimana halnya kepada
para pemilik (Stakeholders)
Agum 51

52. 9. Bervisi Strategis (Strategic Vision), para pimpinan dan masyarakat
memiliki perspektif yg luas dan jangka panjang tentang
penyelenggaraan pemerintahan yg baik (GG) dan pembangunan
manusia, bersamaan dirasakannya kebutuhan untuk
pembangunan tsb. Mereka memahami aspek historis, kultural dan
kompleksitas sospol yg mendasari perspektif ybs.
10. Saling Berkaitan (Interrelated), keseluruhan ciri-ciri GG adalah
saling memperkuat dan saling terkait dan tidak bisa berdiri sendiri.
Contoh informasi semakin mudah diakses artinya transparansi
semakin baik, tingkat partisipasi akan semakin luas dan proses
pengambilan keputusan akan semakin efektif. Partisipasi semakin
luas berkonstribusi kepada: 1) terhadap pertukaran informasi yg
diperlukan bagi pengambil Keputusan; 2) memperkuat keabsahan
atau legitimasi berbagai keputusan yg ditetapkan.
Agum 52

53. Prinsip GG (Sedarmayanti. 2009)
• Mustopadidjaja:
1. Demokrasi dan pember-
dayaan;
2. Pelayanan;
3. Transparansi dan akun-
tabilitas;
4. Partisipasi;
5. Kemitraan
6. Desentralisasi;
7. Konsistensi kebijakan
dan kepastian hukum
• Bintoro Tjokroami-
djojo:
1. Akuntabilitas;
2. Transparansi;
3. Keterbukaan;
4. Kepastian hukum;
5. Jaminan/
Agum 53

54. Asas GG menurut UU No 28/1999
1. Kepastian hukum;
2. Tertib penyelenggaraan negara;
3. Kepentingan umum;
4. Keterbukaan;
5. Proporsionalitas;
6. Profesionalitas;
7. Akuntabilitas.
Agum 54

55. ASAS GG
UU NO. 28/1999:
1. Kepastian hukum;
2. Tertib
penyelenggaraan
negara;
3. Kepentingan umum;
4. Keterbukaan;
5. Proporsionalitas;
6. Profesionalitas;
7. Akuntabilitas.
UU NO 30/2002
Tentang KPK:
1.Kepastian Hukum;
2.Keterbukaan;
3.Akuntabilitas;
4.Kepentingan umum
5.Profosionalitas (ke-
seimbangan antara
hak dan kewajiban)
Agum 55

56. Agum 56
• Terlalu dominannya pemerintah dalam perencanaan, dan
penyelenggaraan pembangunan
• Kurang efektifnya fungsi kontrol
• Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tidak
transparan
• Budaya masyarakat belum mendukung
• Budaya birokrasi yang berorintasi kepada atasan (bapak
isme, ABIS)
• Gaji dan pendapatan serta jaminan masa depan pns yang
belum baik
• Indonesia belum memiliki hukum administrasi*)

57. Agum 57
TAP MPR NO. VIII/MPR/1998 Bab III
1. Mengatasi krisis ekonomi dalam waktu
sesingkat-singkatnya terutama untuk
menghasilkan stabilitas moneter yang
tanggap terhadap pengaruh global dan
pemulihan aktivitas usaha nasional
2. Mewujudkan kedaulatan rakyat dalam seluruh
sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa
dan bernegara melalui perluasan dan
peningkatan partisipasi politik rakyat secara
tertib untuk menciptakan stabilitas nasional .

58. Agum 58
3. Menegakkan hukum berdasarkan nilai-
nilai kebenaran, keadilan dan HAM
menuju terciptanya stabilitas nasional
4. Meletakkan dasar-dasar kerangka
agenda reformasi pembangunan, agama,
dan sosial budaya dalam upaya
mewujudkan masyarakat
Madani

59. Agenda reformasi dlm mewujudkan GG
(Bintoro Tjokroamidjojo dalam LAN. 2008)
1. Perubahan sistem politik kearah yg demokratis, partisipatif dan
egalitarian.
2. Reformasi dalam sistem birokrasi militer (TNI), menjadi kekuatan
profesional dan independen bukan alat politik partai atau
kekuasaan pemerintah.
3. Reformasi dlm bidang administrasi publik diarahkan pada
peningkatan profesionalisme birokrasi pemerintah guna
meningkatkan pengabdian umum, pengayoman dan pelayanan
publik.
4. Reformasi pemerintahan dari pola sentralisasi ke desentralisasi,
bukan separatisme atau federalisme karena tak sesuai dg
semangat berdirinya NKRI.
5. .......
Agum 59

60. 5. Reformasi menciptakan pemerintahan yg bersih, terdiri
dari tiga agenda:
a. Mewujudkan pemerintahan yg bersih dari praktek KKN;
b. Disiplin penerimaan dan penggunaan uang/dana
rakyat, agar tidak lagi mengutamakan pola deficit
funding dan menghapuskan sama sekali adanya dana
publik non budgeter;
c. Penguatan sistem pengawasan dan akuntabilitas publik
aparatur negara, baik dilakukan secara fungsional oleh
perangkat internal (Irjen/Inspektorat/SPI) dan BPKP,
BPK dan DPR/DPRD serta peranserta aktif masyarakat
dlm mengawasi praktek pemerintahan.
Agum 60

61. Tugas pokok pemerintahan
(LAN. 2008), mencakup:
1. Melindungi segenap bangsa Indonesia
dan seluruh tumpah darah Indonesia;
2. Memajukan kesejahteraan umum;
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa ; dan
4. Melaksanakan ketertiban dunia yg
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian
abadi dan keadilan sosial.
Agum 61

62. Visi Indonesia
1. Terwujudnya masyarakat Indonesia yg
religius, manusiawi, bersatu, demokratis,
adil, sejahtera, maju, mandiri serta baik
dan bersih dalam penyelenggaraan
negara (Visi Indonesia 2020 , Tap MPR
No.IV/MPR/2001)
2. Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan
Makmur (RPJP Nasional 2005-2025, UU
No. 17/2007)
Agum 62

63. V I S I
INDONESIA YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN
M I S I
1. MELANJUTKAN PEMBANGUNAN MENUJU INDONESIA YANG SEJAHTERA
2. MEMPERKUAT PILAR-PILAR DEMOKRASI
3. MEMPERKUAT DIMENSI KEADILAN DI SEMUA BIDANG
AGENDA
1. PEMBANGUNAN EKONOMI DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
2. PERBAIKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN
3. PENEGAKAN PILAR DEMOKRASI
4. PENEGAKAN HUKUM DAN PEMBERANTASAN KORUPSI
5. PEMBANGUNAN YANG INKLUSIF DAN BERKEADILAN
RPJMN 2010-2014 (PENPRES NO. 5/2010)
63
Agum

64. 11 PRIORITAS NASIONAL KABINET
INDONESIA BERSATU II
1. REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA
2. PENDIDIKAN;
3. KESEHATAN;
4. PENANGGULANGAN KEMISKINAN
5. KETAHANAN PANGAN
6. INFRASTRUKTUR
7. IKLIM INVESTASI DAN IKLIM USAHA
8. ENERGI
9. LINGKUNGAN HIDUP DAN PENGELOLAAN BENCANA
10. DAERAH TERTINGGAL, TERDEPAN, TERLUAR DAN PASCA
KONFLIK
11. KEBUDAYAAN, KREATIVITAS DAN INOVASI TEKNOLOGI
64
Agum

65. 15 Program Prioritas Pemerintahan Sby-Boediono
(Harian Kompas, Senin 11 Oktober 2010)
1. Pemberantasan mafia hukum;
2. Revitalisasi industri pertahanan;
3. Penanggulangan terorisme;
4. Revitalisasi listrik;
5. Produksi dan ketahanan pangan;
6. Revitalisasi pabrik pupuk dan gula;
7. Membenahi keruwetan penggunaan tanah dan
tata ruang;
65
Agum

66. 8. P eningkatan kemampuan infrastruktur;
9. Peningkatan kredit usaha rakyat (KUR) untuk
UKM;
10.Mobilisasi pembiayaan dan investasi di luar
APBN;
11.Mengantisipasi perubahan iklim dan lingkungan;
12.Reformasi pelayanan kesehatan;
13.Reformasi pendidikan;
14.Kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
15.Sinergi dan koordinasi pusat dan daerah.
66
Agum

67. Pokok-pokok Etika kehidupan Berbangsa Yang
(Tap MPR No.VI/MPR/2001)
Agum
1. Kejujuran;
2. Amanah;
3. Keteladanan;
4. Sportifitas;
5. Disiplin;
6. Etos kerja
7. Kemandirian
8. Sikap toleransi;
9. Rasa malu;
10.Tanggung jawab
11.Menjaga kehormatan
serta martabat diri
sebagai warga
negara
67

68. Etika Kehidupan Berbangsa
mencakup (LAN. 2008):
1. Etika Sosial Budaya;
2. Etika politik dan Pemerintahan;
3. Etika ekonomi dan Bisnis;
4. Etika Penegakan Hukun yang Berkeadilan;
5. Etika Keilmuan; dan
6. Etika Lingkungan
• Etika yg sangat relevan dg GG yaitu 1) Etika
politik dan pemerintahan; 2) Etika Penegakan
Hukum yg Berkedilan
Agum 68

69. Etika PNS (PP No. 42/2004)
1. Etika dalam bernegara (pasal 8);
2. Etika dalam berorganisasi (pasal 9);
3. Etika dalam bermasyarakat (Psal 10);
4. Etika terhadap diri sendiri (Pasal 11);
5. Etika terhadapsesama PNS (Pasal 12)
• Kode etik PNS adalah pedoman sikap, tingkah
laku dan perbuatan PNS di dalam
melaksanakan tuugasnya dan pergaulan hidup
sehari-hari (angka 2 Ps.1 PP No.42/2004)
Agum 69

70. 70
WSS.WR.WB.
SEMOGA BERMANFAAT