Presentasi Makalah Lembaga Pembiayaan ( http://www.slideshare.net/RizkiOgawa/lembaga-pembiayaan-53732676 )

1. HUKUM BISNIS
LEMBAGA PEMBIAYAAN

2. PENGERTIAN LEMBAGA PEMBIAYAAN
Menurut Keppres No. 61 Pasal 1 angka (2) Tahun
1988 tentang Lembaga Pembiayaan
Badan usaha yang melakukan
kegiatan pembiayaan dalam bentuk
penyediaan dana atau barang modal
dengan tidak menarik dana secara
langsung dari masyarakat.

3. PENGERTIAN LEMBAGA PEMBIAYAAN
Menurut Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009
Tentang Lembaga Pembiayaan,
badan usaha yang melakukan
kegiatan pembiayaan dalam
bentuk penyediaan dana atau
barang modal.

4. DASAR HUKUM LEMBAGA
PEMBIAYAAN
 KepPres No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga
Pembiayaan
 Keputusan Menteri Keuangan No.
1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata
cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.
 PP Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009
Tentang Lembaga Pembiayaan

5. UNSUR-UNSUR DAN CIRI
LEMBAGA PEMBIAYAAN
 Badan usaha, yaitu perusahaan pembiayaan yang
khusus didirikan untuk melakukan kegiatan
pembiayaan.
 Kegiatan pembiayaan, yaitu aktivitas membiayai
pihak-pihak atau sektor usaha yang membutuhkan.
 Penyediaan dana, yaitu menyediakan dana untuk
suatu keperluan.
 Barang modal, yaitu barang yang dipakai untuk
menghasilkan sesuatu.
 Tidak menarik dana secara langsung.
 Masyarakat, Yaitu sejumlah orang yang hidup bersama
di suatu tempat.

6. BENTUK BADAN USAHA PEMBIAYAAN
Perseroan Terbatas
Koperasi.

7. PERIZINAN BADAN
USAHA PEMBIAYAAN
Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/Pmk.
012/2006:
 Permohonan untuk mendapatkan Izin Usaha
diajukan kepada Menteri.
 Persetujuan atau penolakan atas permohonan Izin
Usaha diberikan selambat-lambatnya 60 (enam
puluh) hari setelah dokumen permohonan diterima
secara lengkap.

8. ANJAK PIUTANG (factoring)
 Menurut Perpres No. 9 Tahun 2009
Anjak kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang dagang
jangka pendek suatu perusahaan berikut pengurusan atas
piutang tersebut
 Menurut Kasmir
perusahaan yang kegiatannya melakukan penagihan atau pembelian
atau pengambilalihan atau pengelolaan hutang piutang suatu
perusahaan dengan imbalan atau pembayaran tertentu dari
perusahaan (klien)
 Menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 125/KM.013/1988 tanggal
20/12/1988
badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk
pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang atau
tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan
dalam dan luar negeri.

9. Tiga pihak yang terkait factoring
 Perusahaan Factoring (factoring company/faktor)
sebagai badan usaha yang melakukan pembiayaan
dengan bentuk pembelian dan/atau pengalihan
serta pengurusan piutang atau tagihan jangka
pendek perusahaan;
 Perusahaan penjual piutang atau disebut klien
(client), adalah perusahaan yang menjual atau
mengalihkan piutang atau tagihannya kepada
faktor;
 Nasabah (customer), sebagai pihak yang berutang
(debitur) kepada klien, dan piutang tersebut oleh
klien dijual atau dialihkan kepada factoring.

10. ANJAK PIUTANG
 pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor
84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan
“kegiatan anjak piutang dilakukan
dalam bentuk piutang dagang
jangka pendek suatu perusahaan
berikut pengurusan atas piutang
tersebut.”

11. MEKANISME ANJAK PIUTANG
• Customer membeli barang dari supplier
• Supplier melakukan kontrak dengan factor mengenai ketentuan transaksi
• Supplier memberitahukan kepada customer mengenai ketentuan transaksi
• Factor memberikan pembayaran sebanyak 80 % kepada Supplier
• Factor melakukan penagihan kepada customer atas kewajibannya
• Customer melakukan pembayaran/pelunasan atas kewajibannya

12. DUA KEGIATAN ANJAK PIUTANG
 Anjak piutang tanpa jaminan dari penjual piutang
(Without recourse)
Perusahaan Pembiayaan menanggung seluruh
resiko tidak tertagihnya Piutang.
 Anjak piutang dengan jaminan dari penjual piutang
(With recourse)
 penjual piutang menanggung resiko tidak
tertagihnya sebagian atau seluruh piutang yang
dijual kepada Perusahaan Pembiayaan.

13. DASAR HUKUM ANJAK PIUTANG
 Keputusan Presiden RI no.61 tanggal 20 Desember
1988,
 Lembaran Negara Republik Indonesia no.93 tahun
1988
 Surat Keputusan Menteri Keuangan
No.448/KMK.06/2002
 Surat keputusan menteri keuangan
No.172/KMK.06/2002
 Keputusan Menteri Keuangan
No.1251/KMK.013//1988 jis No.448/KMK.017/2000
tanggal 27 0ktober 2000 pada pasal 1 huruf E

14. JENIS ANJAK PIUTANG
 Full servis factoring
 Recourse factoring
 Bull factoring
 Matury factoring
 Agency factoring
 Invoice discouting
 Undisclosed factoring

15. SEWA GUNA USAHA (LEASING)
 Menurut Keputusan Menteri Keuangan Republik
Indonesia Nomor 1169/KMK.01/1991 tentang
Kegiatan Sewa Guna Usaha (Leasing),
kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan
barang modal baik secara sewa guna usaha
dengan hak opsi (finance lease) maupun sewa guna
usaha tanpa hak opsi (operating lease) untuk
digunakan oleh Lessee selama jangka waktu
tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.

16. Kegiatan leasing secara resmi diperbolehkan
beroperasi di Indonesia setelah keluar surat
keputusan bersama antara Menteri Keuangan,
Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor Kep.
122/MK/IV/2/1974, Nomor 32/M/SK/2/74 dan Nomor
30/Kpb/I/74 Tanggal 7 Februari 1974 Tentang
Perizinan Usaha Leasing di Indonesia.
SEWA GUNA USAHA (LEASING)

17. TIGA PIHAK UTAMA DALAM LEASING
 Pihak Lessor
perusahaan Leasing yang memiliki hak
kepemilikan atas barang modal. Perusahaan
Leasing menyediakan dana kepada pihak yang
membutuhkan.
 Pihak Lessee
perusahaan atau pengguna barang modal yang
dapat memiliki hak opsi pada akhir kontrak
Leasing.
 Pihak Supplier
penjual barang modal yang menjadi objek
Leasing.

18. MEKANISME LEASING

19. JENIS LEASING
 Financial Lease (Hak Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi)
 Operating Lease (Sewa Guna Usaha tanpa Hak Opsi)
 Sale and Lease Back (Jual dan Sewa Kembali)
 Direct Finance Lease (Sewa Guna Usaha Langsung)
 Syndicated Lease (Sewa Guna Usaha Sindikasi)
 Leveraged Lease
 Cross Border Lease
 Net Lease
 Net-net Lease
 Full service Lease
 Big Ticket Lease
 Captive Leasing
 Third Party Leasing
 Wrap Lessee
 Straight Payable Lease, Seasonal Lease
 Return on Invescment Lease

20. MODAL VENTURA
 Menurut Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009
badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan/
penyertaan modal ke dalam suatu Perusahaan
yang menerima bantuan pembiayaan (Investee
Company) / Sebagai pasangan usahanya untuk
jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan
saham, penyertaan melalui pembelian obligasi
konversi, dan/atau pembiayaan berdasarkan
pembagian atas hasil usaha.

21. MEKANISME MODAL VENTURA
• Perusahaan modal ventura terdiri atas investor-investor yang menanamkan
modalnya di perusahaan modal tersebut.
• Perusahaan modal ventura memberikan modal kepada Perusahaan pasangan
usaha (Investee) tergantung pada tujuannya.
• Investee mengalami divestasi, dan meminta kembali modal kepada
perusahaan modal ventura.

22. Dasar Hukum Modal Ventura
 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 469/KMK.017/1995 tanggal 3 Oktober
1995 Tentang Pendirian dan Pembinaan Perusahaan Modal Ventura.
 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1995 tentang Pajak Penghasilan bagi
Perusahaan Modal Ventura.
 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 227/KMK.01/1994 tanggal 9 Juni 1994
Tentang Sektor-sektor Usaha Perusahaan Pasangan Usaha dari
Perusahaan Modal Ventura.
 Peraturan Pemerintah Nomor 62 tahun 1992 tentang sektor-sektor usaha
Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) Perusahaan Modal Ventura.
 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 tanggal 20
Desember 1988 Tentang ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga
Pembiayaan.
 Kepres Nomor 61 tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan.
 Perpres Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.
 PMK Nomor 18/PMK.010/2012 tanggal 1 Februari 2012 tentang Perusahaan
Modal Ventura.

23. KEGIATAN MODAL VENTURA
 Penyertaan saham (equity participation);
 Penyertaan melalui pembelian obligasi konversi
(quasi equity participation); dan/atau
 Pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil
usaha (profit/ revenue sharing).

24. TUJUAN DIBENTUKNYA MODAL VENTURA
 Untuk pengembangan suatu proyek tertentu, misalnya proyek penelitian,
dimana proyek ini biasanya tanpa memikirkan keuntungan semata, akan
tetapi lebih bersifat pengembangan ilmu pengetahuan.
 Pengembangan suatu teknologi baru atau pengembangan produk baru.
Pembiayaan untuk usaha ini baru memperoleh keuntungan dalam jangka
panjang.
 Pengambilalihan kepemilikan suatu perusahaan. Tujuan pembiayaan
dengan mengambilalihkan kepemilikan usaha perusahaan lain lebih banyak
diarahkan untuk mencari keuntungan.
 Kemitraan dalam rangka pengentasan kemiskinan dengan tujuan untuk
membantu para pengusaha lemah yang kekurangan modal, tetapi tidak
punya jaminan materil sehingga sulit memperoleh jaminan.
 Ahli teknologi yang dilakukan ke perusahaan yang masih
menggunakan teknologi lama sehingga dapat meningkatkan kapasitas
produksi dan mutu produknya.
 Membantu perusahaan yang sedang kekurangan likuiditas.
 Membantu pendirian perusahaan baru dimana tingkat resiko kerugiannya
sangat besar.