Makalah ini membahas tiga poin utama akuntansi pemerintahan yaitu akuntansi pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Pendapatan diakui ketika diterima, sedangkan belanja dapat dibayarkan setelah barang/jasa diterima. Pembiayaan mencakup transaksi pinjaman dan penyertaan modal.
1. Dokumen menjelaskan persamaan dasar akuntansi aset = kewajiban + ekuitas dan penjelasan mengenai neraca, ekuitas dana, akun-akun neraca, dan akuntansi pendapatan berbasis kas.
Dalam instansi yang bergerak dalam bidang Pemerintahan, software akuntansi sangat dibutuhkan untuk membantu dalam pengolahan data yang dilakukan oleh pemerintahan itu sendiri. Dengan adanya software akuntansi pemerintahan maka pembuatan laporan akan lebih mudah.
Lampiran vi sapd_kota_surakarta_tahun_2014_belanjaWawan Kurniadi
Dokumen tersebut membahas sistem akuntansi beban dan belanja pemerintah daerah berdasarkan peraturan pemerintah dan peraturan menteri terkait. Sistem ini mengatur pengakuan, pencatatan, dan pelaporan beban serta belanja, pihak yang terlibat, dokumen yang digunakan, dan prosedur akuntansinya.
1. Dokumen menjelaskan persamaan dasar akuntansi aset = kewajiban + ekuitas dan penjelasan mengenai neraca, ekuitas dana, akun-akun neraca, dan akuntansi pendapatan berbasis kas.
Dalam instansi yang bergerak dalam bidang Pemerintahan, software akuntansi sangat dibutuhkan untuk membantu dalam pengolahan data yang dilakukan oleh pemerintahan itu sendiri. Dengan adanya software akuntansi pemerintahan maka pembuatan laporan akan lebih mudah.
Lampiran vi sapd_kota_surakarta_tahun_2014_belanjaWawan Kurniadi
Dokumen tersebut membahas sistem akuntansi beban dan belanja pemerintah daerah berdasarkan peraturan pemerintah dan peraturan menteri terkait. Sistem ini mengatur pengakuan, pencatatan, dan pelaporan beban serta belanja, pihak yang terlibat, dokumen yang digunakan, dan prosedur akuntansinya.
Dokumen tersebut membahas tentang akuntansi pendapatan, meliputi definisi pendapatan, jenis-jenis pendapatan negara dan daerah, pengakuan dan pengukuran pendapatan, serta penyajian dan pengungkapan pendapatan dalam laporan keuangan.
Teknik dan persamaan akuntansi pemerintahan menjelaskan struktur teori dan teknik akuntansi yang digunakan oleh pemerintah. Persamaan utama adalah Aset = Kewajiban + Ekuitas Dana. Ekuitas Dana terdiri dari Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Investasi, dan Ekuitas Dana Cadangan. Dokumen ini juga menjelaskan basis akuntansi, akuntansi anggaran, dan akuntansi komitmen yang digunakan oleh pemerintah.
Dokumen tersebut membahas sistem dan prosedur akuntansi penerimaan kas pada SKPD dan SKPKD yang mencakup proses pencatatan, pengikhtisaran, dan pelaporan keuangan terkait penerimaan kas dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD."
Makalah Perpajakan Tax Planing PPh Orang pribadi ini di harapakan dapat bermanfaat untuk Pedoman penghitungan kewajiban perpajakan untuk orang pribadi. untuk makalah yang lainnya silahkan di unduh di gudang makalah
Dokumen tersebut membahas tentang akuntansi investasi pemerintah daerah yang mencakup definisi dan klasifikasi investasi, pengakuan, pengukuran, penilaian, dan pengungkapan investasi. Investasi diklasifikasikan menjadi investasi jangka pendek dan jangka panjang, dan diakui berdasarkan kriteria tertentu. Pengukuran investasi menggunakan metode biaya, ekuitas, atau nilai bersih yang dapat direalisasi. Hasil investasi diakui se
Dokumen tersebut membahas konsep dan prinsip dasar akuntansi serta penyesuaian laporan keuangan. Prinsip akrual dan kas dibahas beserta konsep periode akuntansi tahunan. Prinsip pendapatan dan pengakuan beban disesuaikan dengan pendapatan. Tujuan penyesuaian adalah merefleksikan jumlah aktiva, utang, pendapatan, dan beban yang sebenarnya. Rekening yang perlu disesuaikan antara lain piutang, utang, pendapatan diter
Kebijakan dan sistem akuntansi pendapatanNadia Amelia
Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan dan sistem akuntansi pendapatan. Terdiri dari definisi pendapatan, klasifikasi pendapatan berdasarkan sumbernya, pengakuan, pengukuran, akuntansi pendapatan di SKPD dan PPKD, serta prosedur dan penyajian pendapatan.
Dokumen tersebut membahas tentang akuntansi piutang pemerintah daerah, termasuk definisi piutang, pengakuan, pengukuran, klasifikasi, penilaian kualitas piutang, dan sistem akuntansi piutang SKPD dan PPKD.
Materi Akuntansi : Penyesuaian Pembukuan Perusahaan Jasa25 34
Dokumen tersebut membahas tentang:
1. Membuat neraca saldo dari transaksi-transaksi yang terjadi pada Salon Lia selama bulan Desember 2002.
2. Prosedur pembuatan neraca saldo dan contoh penyesuaian akun-akun seperti penyusutan aktiva tetap.
3. Metode pengakuan beban penyusutan aktiva tetap secara langsung dan tidak langsung.
Dokumen tersebut membahas tentang akuntansi anggaran pemerintah daerah, mulai dari pengesahan anggaran, alokasi anggaran, hingga realisasi anggaran. Terdapat penjelasan mengenai jurnal-jurnal akuntansi untuk mencatat transaksi-transaksi terkait anggaran pemerintah daerah.
Dokumen tersebut membahas tentang akuntansi pendapatan, meliputi definisi pendapatan, jenis-jenis pendapatan negara dan daerah, pengakuan dan pengukuran pendapatan, serta penyajian dan pengungkapan pendapatan dalam laporan keuangan.
Teknik dan persamaan akuntansi pemerintahan menjelaskan struktur teori dan teknik akuntansi yang digunakan oleh pemerintah. Persamaan utama adalah Aset = Kewajiban + Ekuitas Dana. Ekuitas Dana terdiri dari Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Investasi, dan Ekuitas Dana Cadangan. Dokumen ini juga menjelaskan basis akuntansi, akuntansi anggaran, dan akuntansi komitmen yang digunakan oleh pemerintah.
Dokumen tersebut membahas sistem dan prosedur akuntansi penerimaan kas pada SKPD dan SKPKD yang mencakup proses pencatatan, pengikhtisaran, dan pelaporan keuangan terkait penerimaan kas dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD."
Makalah Perpajakan Tax Planing PPh Orang pribadi ini di harapakan dapat bermanfaat untuk Pedoman penghitungan kewajiban perpajakan untuk orang pribadi. untuk makalah yang lainnya silahkan di unduh di gudang makalah
Dokumen tersebut membahas tentang akuntansi investasi pemerintah daerah yang mencakup definisi dan klasifikasi investasi, pengakuan, pengukuran, penilaian, dan pengungkapan investasi. Investasi diklasifikasikan menjadi investasi jangka pendek dan jangka panjang, dan diakui berdasarkan kriteria tertentu. Pengukuran investasi menggunakan metode biaya, ekuitas, atau nilai bersih yang dapat direalisasi. Hasil investasi diakui se
Dokumen tersebut membahas konsep dan prinsip dasar akuntansi serta penyesuaian laporan keuangan. Prinsip akrual dan kas dibahas beserta konsep periode akuntansi tahunan. Prinsip pendapatan dan pengakuan beban disesuaikan dengan pendapatan. Tujuan penyesuaian adalah merefleksikan jumlah aktiva, utang, pendapatan, dan beban yang sebenarnya. Rekening yang perlu disesuaikan antara lain piutang, utang, pendapatan diter
Kebijakan dan sistem akuntansi pendapatanNadia Amelia
Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan dan sistem akuntansi pendapatan. Terdiri dari definisi pendapatan, klasifikasi pendapatan berdasarkan sumbernya, pengakuan, pengukuran, akuntansi pendapatan di SKPD dan PPKD, serta prosedur dan penyajian pendapatan.
Dokumen tersebut membahas tentang akuntansi piutang pemerintah daerah, termasuk definisi piutang, pengakuan, pengukuran, klasifikasi, penilaian kualitas piutang, dan sistem akuntansi piutang SKPD dan PPKD.
Materi Akuntansi : Penyesuaian Pembukuan Perusahaan Jasa25 34
Dokumen tersebut membahas tentang:
1. Membuat neraca saldo dari transaksi-transaksi yang terjadi pada Salon Lia selama bulan Desember 2002.
2. Prosedur pembuatan neraca saldo dan contoh penyesuaian akun-akun seperti penyusutan aktiva tetap.
3. Metode pengakuan beban penyusutan aktiva tetap secara langsung dan tidak langsung.
Dokumen tersebut membahas tentang akuntansi anggaran pemerintah daerah, mulai dari pengesahan anggaran, alokasi anggaran, hingga realisasi anggaran. Terdapat penjelasan mengenai jurnal-jurnal akuntansi untuk mencatat transaksi-transaksi terkait anggaran pemerintah daerah.
Dokumen tersebut membahas tentang Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang menyajikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding untuk suatu periode tertentu dengan menggunakan basis kas. LRA hanya mencatat transaksi yang terkait dengan kas dan rekening, sementara transaksi non-kas tidak dicatat dalam LRA melainkan dapat ditambahkan sebagai informasi tambahan.
Dokumen tersebut membahas sistim akuntansi pemerintah daerah dan satuan kerja pemerintah daerah. Sistem akuntansi terdiri dari sistim akuntansi pemerintah daerah dan sistim akuntansi satuan kerja, yang menerapkan konsep home office dan branch office. Dokumen ini juga menjelaskan proses akuntansi pendapatan, belanja, dan laporan keuangan di satuan kerja pemerintah daerah.
Jurnal Akuntansi dan Bisnis merupakan jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Universitas Terbuka. Jurnal ini memuat artikel-artikel terkait akuntansi dan bisnis. Dewan Redaksi terdiri atas beberapa dosen dan staf Universitas Terbuka. Jurnal ini diterbitkan secara berkala untuk meningkatkan wawasan akademik.
Dokumen tersebut membahas tentang akuntansi aset lancar khususnya kas dan setara kas pada satuan kerja pemerintah. Ia menjelaskan klasifikasi, pengukuran, pengakuan, dan akuntansi transaksi kas serta peran pihak-pihak terkait seperti pejabat penatausahaan keuangan SKPD, bendahara penerimaan, dan pengeluaran SKPD dalam sistem akuntansi kas dan setara kas pemerintah.
Makalah ini membahas tentang manajemen pendapatan dan belanja daerah, meliputi siklus manajemen pendapatan dan belanja daerah, jenis-jenis dan sumber-sumber pendapatan dan belanja daerah, serta prinsip-prinsip manajemen pendapatan dan belanja daerah. "
Ringkasan dokumen tersebut adalah proses akuntansi keuangan daerah meliputi pencatatan transaksi ekonomi pemerintah daerah oleh pejabat pengelola keuangan daerah dan pejabat penatausahaan keuangan satuan kerja perangkat daerah untuk diolah menjadi laporan keuangan daerah.
Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntans...Adi Jauhari
PSAP No. 10 mengatur perlakuan akuntansi atas koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan dalam laporan keuangan. Koreksi kesalahan yang tidak berulang dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, sedangkan koreksi kesalahan berulang secara sistematis dilakukan dengan menyajikan kembali laporan keuangan periode sebelumnya.
1. Dokumen ini membahas kebijakan akuntansi beban dan belanja pemerintah daerah. Termasuk definisi, klasifikasi, pengakuan, pengukuran, penilaian, dan penyajian beban dan belanja. 2. Beban diukur dengan basis akrual sedangkan belanja menggunakan basis kas. Beban membentuk laporan operasional sedangkan belanja membentuk laporan realisasi anggaran. 3. Terdapat perbedaan pengakuan antara beban dan belanja
1. Siklus akuntansi pemerintah daerah meliputi analisis transaksi, pencatatan jurnal, posting ke buku besar, penyusunan neraca saldo, jurnal penyesuaian, dan penyusunan laporan keuangan.
2. Terdapat dua jenis jurnal yaitu LO dan LRA untuk mencatat transaksi berbasis akrual dan kas.
3. Laporan keuangan yang dihasilkan meliputi neraca, laporan operasional, laporan arus kas, dan laporan perubahan
Sistem akuntansi pemerintah daerah (SAPD) merupakan pedoman untuk menerapkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada level daerah. SAPD menjelaskan prosedur akuntansi mulai dari pengakuan anggaran, pendapatan, belanja, hingga penyajian laporan keuangan secara berkelanjutan dan akuntabel. Penyusunan SAPD meliputi identifikasi proses bisnis, pihak terkait, dokumen akuntansi, serta
Dokumen tersebut berisi penjelasan tentang istilah-istilah akuntansi pemerintahan daerah seperti SKPD, PPKD, akun resiprokal, piutang, transaksi non anggaran, SP2D, dan laporan realisasi anggaran. Diberikan pula contoh jurnal penyesuaian untuk tagihan belanja jasa listrik bulan Desember yang belum dibayar.
Analisis laporan keuangan pemerintah pusat dan daerahharthy_sweet
Dokumen tersebut membahas tentang analisis laporan keuangan pemerintah daerah. Ia menjelaskan definisi laporan keuangan pemerintah daerah, komponennya, pengguna laporan tersebut, sistem akuntansi pemerintah daerah, serta peranan pelaporan keuangan menurut standar akuntansi pemerintah.
Similar to Akuntansi pendapatan belanja_dan_pembiay (20)
PENGARUH INFLASI TERHADAP IMPOR BARANG DI INDONESIAJhonSitumorang1
Dalam makalah ini menjelaskan apa pengaruh inflasi terhadap impor barang yang ada di Indonesia. Dengan rumusan masalah, yakni: "apakah ada pengaruh inflasi terhadap impor barang di Indonesia? ". Dalam makalah ini sudah dijawab terkait dengan apa yang menjadi rumusan masalah dalam makalah ini. Tentunya, pembahasan dalam makalah ini tidak langsung ada, ini diambil dari berbagai buku, artikel, jurnal bahkan dari data data yang terkait seperti Badan Pusat Statistik, dan Bank Indonesia. Semuanya disusun menjadi satu dalam makalah ini hingga selesai.
Ekonomi Mikro pertemuan 12 (permintaan terhadap faktor-faktor produksi)
Akuntansi pendapatan belanja_dan_pembiay
1. MAKALAH AKUNTANSI PEMERINTAHAN
AKUNTANSI PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
DISUSUN OLEH :
KELOMPOK 5
1. ANGELA PUTRINY. M
2. AYU FADLIAH TAMRIN
3. HENDRIK YULIUS WETO
KELAS : 3 C – D 4
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI UJUNG PANDANG
2013
2. AKUNTANSI PENDAPATAN, BELANJA
DAN PEMBIAYAAN
Point Materi :
1) Akuntansi Pendapatan
2) Akuntansi Belanja
3) Akuntansi Pembiayaan
Materi :
1) Akuntansi Pendapatan
Pendapatan diakui pada saat diterima pada kas umum daerah.
Dengan demikian apabila terdapat perbedaan yang dipungut oleh/ disetor
kepada bendahara penerimaan/ pemegang kas belum diakui sebagai
pendapatan. Uang tersebut diperlakukan sebagai pendapatan yang
ditangguhkan. Dokumen sumber untuk pengakuan ini seperti, surat tanda
setoran, nota kredit, dan bukti penerimaan lainnya yang dianggap sah.
Jurnal akuntansi untuk penerimaan pendapatan pajak :
Kas di Kas Daerah xxx
Pendapatan Pajak xxx
(Buku Pembantu sesuai dengan jenis pajak)
Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan
membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah
dikompensasi dengan pengeluaran).
Terdapat pendapatan yang berasal dari penjualan asset tetap/ lainnya
perlu ada jurnal pendamping untuk mengakui penurunan aset yang
bersangkutan. Jurnal pendamping ini sering disebut jurnal Kololari.
Contoh : Diterima hasil penjualan kendaraan bermotor sebesar Rp 10jt. Harga
perolehan kendaraan Rp 20jt.
3. Kas di Kas Daerah Rp 10jt
Pendapatan lain-lain PAD Rp 10jt
(untuk mencatat hasil penjualan kendaraan)
Diinvestasikan dalam asset tetap Rp 20jt
Peralatan dan mesin Rp20jt
(untuk mencatat mesin yang dijual)
Apabila terdapat pengembalian, maka harus dianalisis terlebih
dahulu sufat pengembalian tersebut. Pengembalian yang sifatnya normal dan
berulang atas penerimaan pendapatan periode penerimaan maupun pada
periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan. Koreksi dan
pengembalian yang sifatnya tidak berulang atas penerimaan pendapatan yang
terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang
pendapatan pada periode yang sama.
Jurnal untuk pengembalian pendapatan adalah :
Pendapatan Retribusi xxx
Kas di Kas Daerah xxx
Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang atas
penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan
sebagai pengurang ekuitas dana lancar pada periode ditemukannya koreksi dan
pengembalian tersebut.
Jurnal untuk pengembalian pendapatan :
Pengembalian Pendapatan/ SiLPA xxx
Kas di Kas Daerah xxx
2) Akuntansi Belanja
Dalam manajemen anggaran, pada prinsipnya belanja baru dapat
dibayarkan setelah barang/ jasa yang dibeli diterima pemrintah. Pembayaran
4. belanja dapat dilakukan secara langsung (LS) atau melalui dana kas kecil yang
diberikan kepada bendahara.
a. Pembayaran langsung
Pembayaran yang diberikan langsung kepada yang berhak jika
jumlah, peruntukan dan penerimanya sudah pasti. Dokumen sumber untuk
merekam pembayaran ini adalah SPM dan Surat Pemerintah Dana
Langsung (SP2D LS).
Contoh :
Pembayaran gaji pegawai bulan Agustus 2007 dengan SP2D LS sebesar
Rp 100.000.000. Dari jumlah tersebut terdapat potongan PPh, Askes,
Taspen, dan Taperum sebesar Rp 6.000.000.
Jurnal untuk pembayaran gaji pegawai adalah :
Belanja Pegawai Rp 50.000.000
Kas di Kas Daerah Rp 50.000.000
(untuk mencatat belanja pegawai)
Kas di Kas Daerah Rp 6.000.000
Penerimaan PFK Rp 6.000.000
Potongan atas pembayaran yang dilakukan pemerintah untuk
kepentingan pihak lain dicatat sebagai penerimaan PFK, sebaliknya pada
saat disetorkan kepada pihak lain yang berhak dicatat sebagai penyetoran
PFK. Penerimaan dan penyetoran ini bukan transaksi anggaran tetapi
dalam istilah keuangan dikenal sebagai transaksi transito.
Apabila terdapat belanja untuk perolehan aset tetap atau aset
lainnya,maka pada saat terjaadi pembayaran tidak hanya dilakukan
pencatatan belanja, tetapi sekaligus perolehan assetnya. Pencatatan asset
tetap yang diperoleh dapat dilakuan dengan menggunakan jurnal
pendamping yang seringkali dikenal sebagai jurnal korolari.
5. b. Pembayaran melalui Dana Kas kecil
Pada saat dana kas kecil diberikan kepada para Bendahara
Pengeluaran/ pemegang kass, dipemerintahan disebut uang persediaan
(UP), belum membebani belanja.
Jurnal untuk mencatat pemberian uang persediaan :
Kas di Kas Bendahara Pengeluaran xxx
Kas di Kas Daerah xxx
(Mencatat pemberian uang muka kerja)
Pada saat dibelanjakan oleh bendahara pengeluaran belum diakui sebagai
belanja. Pada saat itu dipertanggungjwabkan barulah diakui sebagai
belanja.
Jurnal untuk mempertanggung jawabkan :
Belanja barang xxx
Kas di Kas Daerah xxx
Pengeluaran yang dilalukan mendekati tutup tahun anggaran pada
umumnya tidak dilakukan penggantian UP. Sebagai pengesahan
pertanggungjawaban, akan diterbitkan SPM dan SP2D GU Nihil.
c. Penerimaan Kembali Belanja
Walaupun pembayaran belanja telah dilakukan secara hati-hati,
namun kadang –kadang terjadi kesalahan/ kelebihan sehingga ada koreksi
atas penerimaan kembali belanja dikemudiaan hari. Koreksi atas
pengeluaran belanja(penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada
periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada
periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya,koreksi atas
pengeluaran belanja dubukukan dalam pendapatan lain-lain.
6. Jurnal untuk mencatat penerimaan kembali :
Kas di Kas Daerah xxx
Belanja Pegawai xxx
(mencatat penerimaan belanja pegawai)
Akuntansi Surplus/ Defisit
Selisih lebih/ kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode
pelaporan dicatat dalam pos surplus/defisit.
3) Akuntansi Pembiayaan
Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik
penerimaan maupun pengeluaran, yang perludibayar atau diterima kembali,
yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutupi
defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran. Transaksi pembiayaan dapat
berupa taransaksi penerimaan prmbiayaan dan pengeluaran pembiayaan.
a. Akuntansi Penerimaan Pembiayaan
Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan kas daerah
antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi, hasil
privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan
kepada pihak ketiga, dan penjualan investasi permanen lainnya. Penerimaan
pembiayaan diakui pada saat diterima di Kas Daerah.
Terhadap setiap penerimaan pembiayaan dibuat 2 (dua) jurnal.
Pertama, untuk mengakui realisasi penerimaan anggaran. Kedua, jurnal
Korolari untuk mengakui akun neraca terkait yang dipengaruhi transaksi
tersebut.
Contoh :
Pada tahun 2008 diterima pinjaman dari pemerintah pusat sejumlah Rp
500.000.000. pinjaman ini merupakan pinjaman jangka panjang yang akan
diangsur selama 5 tahun mulai tahun 2010.
7. Jurnal untuk penerimaan pinjaman tersebut :
Kas di Kas Daerah Rp 500.000.000
Penerimaan Pinjaman Rp 500.000.000
(untuk mencatat penerimaan pinjaman dari pemerintah pusat)
Dana yang harus disediakan untuk
Pembayaran utang jangka panjang Rp 500.000.000
Utang kepada pemerintah pusat Rp 500.000.000
b. Akuntansi Pengeluaran Pembiayaan
Pengeluaran pembiayam adalah semua pengeluaran kas daerah
karena memberikan pinjaman kepada pihak ketiga, pembentukan dana
cadangan, penyertaan modal pemerintah, dan pembayaran kembali pokok
pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu. Pengeluaran pembiayaan
diakui pada saat dikeluarakan kas dari Kas Daerah.
Contoh :
Dikeluarkan uang sejumlah Rp 200.000.000 sebagai penyertaan modal
pada PDAM.
Jurnal untuk pengeluaran penyertaan modal pada PDAM :
Penegeluaran penyertaan modal Pemda Rp 200jt
Kas di Kas Daerah Rp 200Jt
(untuk mencatat penyertaan modal)
Penyertaan Modal Pemda Rp. 200Jt
Diinvestasikan dalam Investasi Jk.Panjang Rp 200Jt
(untuk mencatat penyertaan modal pada PDAM).
c. Akuntansi Pembiayaan Netto
Pembiayaan netoo adalah selisih antara penerimaan pembiayaan
setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran
tertentu. Selisih lebih/ kurang antara penerimaan dan pengeluaran
8. pembiayaanselama satu periode pelaporan dicatat dalam pos pembiayaan
netto.
Contoh :
Selama satu tahun anggaran, penerima pembiayaan berasal dari penerimaan
pinjaman sebesar Rp 200Jt, dan pengeluaran pembiayaan hanya untuk
penyertaan modal sejumlah Rp 250Jt.
Jurnal penutupnya adalah :
Penerimaan pinjaman Rp 200Jt
Pembiayaan Netto Rp 50Jt
Pengeluaran penyertaan modal Rp 250Jt
(untuk menutup penerimaan dan pengeluaran pembiayaan).
Akuntansi Sisa Lebih/ Kurang Pembiayaan Anggaran
Selisih lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/ SiKPA) adalah
selisih lebih/ kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama
satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan
pengeluaran selama satu periode dicata dalam pos SiLPA/ SiKPA.
SiLPA/ SiKPA diperoleh dari penutupan akun, Surplus/ Defisit dan
Pembiayaan netto pada akhir tahun anggaran.
Contoh :
Surplus/ Defisit pada contoh di atas bersaldi kredit Rp 100Jt sedangkan
Pembiayaan netto bersaldo debet Rp 50Jt.
Jurnal Penutupnya adalah
Surplus/ Defisit Rp 100Jt
Pembiayaan Netto Rp 50Jt
SiLPA Rp 50Jt
(untuk menutup pendapatan & belanja)