1. BUPATI KLATEN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KLATEN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KLATEN,
Menimbang : a. bahwa hasil monitoring dan evaluasi kelembagaan
perangkat daerah terdapat ketidaksesuaian dan
dalam pelaksanaan tugas dan fungsi ada yang belum
terwadahi pada Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Klaten;
b. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan
Polisi Pamong Praja, maka kelembagaan Satuan
Polisi Pamong Praja sudah tidak sesuai dengan
perkembangan kelembagaan perangkat daerah dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku
sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor
30 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Satuan Polisi Pamong Praja perlu diganti dengan
Peraturan yang baru;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a dan b, perlu membentuk
Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten;
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

2. 2
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang
Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan
Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun
2008 tentang Penetapan Kewenangan Urusan
Pemerintahan Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran
Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2008 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten
Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah
Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten
Klaten Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Klaten Nomor 17);

3. 3
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN
Dan
BUPATI KLATEN
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN
TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KLATEN.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten.
5. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP,
adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Peraturan Daerah,
penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta
perlindungan masyarakat.
6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut kepala
adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten.
7. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satuan Polisi Pamong Praja sebagai
aparat pemerintah daerah dalam penegakan Peraturan Daerah,
penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta
perlindungan masyarakat.
8. Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah suatu keadaan
dinamis yang memungkinkan pemerintah daerah dan masyarakat
dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib, dan teratur.
9. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PPNS, adalah
Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Klaten yang diangkat sebagai pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan
memiliki tugas pokok, fungsi dan kewenangan di bidang penyidikan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat
UP Satpol PP adalah Unit Pelaksana Satpol PP yang melaksanakan
tugas Satpol PP di tingkat Kecamatan.
11. Eselonering adalah tingkatan jabatan struktural.
12. Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut
jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas,
tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam
suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan
pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

4. 4
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah himpunan jabatan fungsional
yang mempunyai fungsi dan tugas yang berkaitan erat satu sama lain
dalam melaksanakan salah satu tugas umum pemerintahan.
BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 2
Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Satuan
Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten.
Pasal 3
Satpol PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan Perangkat
Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan
dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Pasal 4
Satpol PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mempunyai tugas
menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, memelihara dan
menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan
masyarakat.
Pasal 5
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Satpol
PP menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah,
Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan
ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
b. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan
Bupati;
c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan
ketenteraman masyarakat;
d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
e. pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan
Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat
dan perlindungan masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik
Indonesia, PPNS dan/atau aparatur lainnya;
f. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur dan/atau badan hukum
agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
g. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati.

5. 5
BAB III
WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 6
Polisi Pamong Praja berwenang:
a. melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga
masyarakat, aparatur dan/atau badan hukum yang melakukan
pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;
b. menindak warga masyarakat, aparatur dan/atau badan hukum yang
mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
c. fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan
masyarakat;
d. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat,
aparatur dan/atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran
atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;
e. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat,
aparatur dan/atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas
Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;
f. melaksanakan operasi yustisi bersama PPNS dan instansi terkait;
Pasal 7
(1) Polisi Pamong Praja mempunyai hak sarana dan prasarana serta
fasilitas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(2) Polisi Pamong Praja dan Kepala UP Satpol PP Kecamatan diberikan
tunjangan khusus sesuai dengan keuangan daerah dan diatur lebih
lanjut dengan Keputusan Bupati.
(3) Polisi Pamong Praja yang memenuhi syarat dapat ditetapkan menjadi
PPNS dan dapat langsung mengadakan penyidikan terhadap
pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati yang
dilakukan oleh warga masyarakat, aparatur dan/atau badan hukum
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 8
Dalam melaksanakan tugasnya Polisi Pamong Praja wajib:
a. menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia,
dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di
masyarakat;
b. menaati disiplin pegawai negeri sipil dan kode etik Polisi Pamong
Praja;
c. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat
mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
d. melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atas
ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana;
e. menyerahkan kepada PPNS atas ditemukannya atau patut diduga
adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan/atau Peraturan
Bupati.

6. 6
BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 9
(1) Susunan Organisasi Satpol PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
terdiri dari:
a. Kepala;
b. Sekretariat:
1. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
2. Subbagian Keuangan;
3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
c. Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati:
1. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
2. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat:
1. Seksi Pembinaan Ketertiban Umum dan Ketentraman
Masyarakat;
2. Seksi Operasi dan Pengendalian.
e. Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pengembangan Kapasitas:
1. Seksi Perlindungan Masyarakat;
2. Seksi Pengembangan Kapasitas.
f. Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja
g. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh
seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala.
(3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan
huruf e, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
(4) Subbagian dan Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
angka 1, angka 2 dan angka 3, huruf c angka 1 dan angka 2, huruf d
angka 1 dan angka 2, huruf e angka 1 dan angka 2, masing-masing
dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian dan Kepala Seksi yang berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada atasan langsung.
(5) UP Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f
berkedudukan di kecamatan dan dipimpin oleh seorang Kepala Satuan
yang secara ex-officio dijabat oleh Kepala Seksi Ketentraman dan
Ketertiban Umum, berada di bawah dan secara teknis administrasi
bertanggungjawab kepada Camat, serta secara teknis operasional
bertanggungjawab kepada Kepala Satpol PP.
(6) Bagan Organisasi Satpol PP sebagaimana tercantum dalam Lampiran
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 10
Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat
(1) huruf g mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sesuai bidang
keahliannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
bertanggung jawab kepada Kepala.

7. 7
Pasal 11
(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
ayat (1) huruf g terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi
dalam beberapa kelompok sesuai dengan bidang keahliannya, diangkat
dari Pegawai Negeri Sipil berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan.
(2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh
Bupati diantara tenaga fungsional yang ada.
(3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1)
ditentukan sesuai kebutuhan dan beban kerja.
(4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur berdasarkan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan.
BAB VI
TATA KERJA
Pasal 12
Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan unit organisasi dan
Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi,
integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Kantor maupun antar
satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah.
Pasal 13
Setiap pimpinan unit organisasi wajib membimbing, mengawasi dan
memberi petunjuk pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila
terjadi penyimpangan harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
Pasal 14
Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab untuk memimpin,
mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan, serta petunjuk
pelaksanaan tugas kepada bawahannya.
Pasal 15
Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk,
serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan
laporan berkala tepat pada waktunya.
Pasal 16
Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari
bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan
laporan lebih lanjut serta untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
Pasal 17
Dalam menyampaikan laporan kepada atasan masing-masing, tembusan
laporan wajib disampaikan pula kepada unit organisasi lain yang secara
fungsional mempunyai hubungan kerja.

8. 8
Pasal 18
Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan dibantu kepala unit
organisasi di bawahnya dalam rangka pemberian bimbingan, serta
petunjuk teknis pelaksanaan tugas.
BAB VII
ESELONERING, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM
JABATAN
Pasal 19
(1) Kepala Satpol PP adalah Eselon II.b.
(2) Sekretaris dan Kepala Bidang adalah Eselon III.b.
(3) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah Eselon IV.a.
Pasal 20
Kepala, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diangkat dan diberhentikan oleh
Bupati berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 21
Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini bagi Pegawai Negeri Sipil
yang memangku Jabatan Struktural Eselon III dan IV di Lingkungan
Satpol PP, masih tetap berlaku sebagai pemangku jabatan struktural
sesuai dengan jabatan strukturalnya, sampai dengan dilantiknya Pejabat
Struktural pada Satpol PP berdasarkan Peraturan Daerah ini.
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah
Kabupaten Klaten Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah
Kabupaten Klaten Tahun 2008 Nomor 30) dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.
Pasal 23
Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Satpol PP diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Bupati.

9. 9
Pasal 24
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Klaten.
Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 5 Januari 2012
BUPATI KLATEN,
Cap
ttd
SUNARNA
Diundangkan di Klaten
pada tanggal 5 Januari 2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KLATEN,
Cap
ttd
INDARWANTO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2011 NOMOR 3

10. 10
PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KLATEN
I. PENJELASAN UMUM
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007
tentang Organisasi Perangkat Daerah, telah ditetapkan Peraturan
Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan
Kewenangan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Klaten, dan
Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 30 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Kabupaten Klaten.
Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun
2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dimana terdapat penambahan
fungsi perlindungan masyarakat pada tugas Satpol PP yaitu
menegakkan Peraturan Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum
dan ketenteraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat, maka
perlu penataan kembali kelembagaan pada Satpol PP.
Sehubungan dengan hal tersebut, Peraturan Daerah Kabupaten
Klaten Nomor 30 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Kantor
Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun
2001 Nomor 21 Seri D) dipandang tidak sesuai maka perlu diganti dan
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Pasal 1 : cukup jelas
Pasal 2 : cukup jelas
Pasal 3 : Pertanggungjawaban Kepala Satpol PP kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban
administratif yang meliputi penyusunan kebijakan,
perencanaan, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan tugas. Pengertian ”melalui” bukan
berarti Kepala Satpol PP merupakan bawahan langsung
Sekretaris Daerah. Secara struktural Kepala Satpol PP
berada langsung di bawah Bupati.
Pasal 4 : cukup jelas
Pasal 5 : cukup jelas
Pasal 6 : cukup jelas

11. 11
Pasal 7 : cukup jelas
Pasal 8 : cukup jelas
Pasal 9 : cukup jelas
Pasal 10 : cukup jelas
Pasal 11 : cukup jelas
Pasal 12 : cukup jelas
Pasal 13 : cukup jelas
Pasal 14 : cukup jelas
Pasal 15 : cukup jelas
Pasal 16 : cukup jelas
Pasal 17 : cukup jelas
Pasal 18 : cukup jelas
Pasal 19 : cukup jelas
Pasal 20 : cukup jelas
Pasal 21 : cukup jelas
Pasal 22 : cukup jelas
Pasal 23 : cukup jelas
Pasal 24 : cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 77

12. 12
BAGAN ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KLATEN
LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA KABUPATEN KLATENKEPALA
SEKRETARIAT
SUB.BAGIAN
UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
SUB.BAGIAN
KEUANGAN
SUB.BAGIAN
PERENCANAAN DAN
PELAPORAN
BIDANG
KETERTIBAN UMUM DAN
KETENTRAMAN
MASYARAKAT
BIDANG
PERLINDUNGAN
MASYARAKAT DAN
PENGEMBANGAN KAPASITAS
BIDANG
PENEGAKAN
PERATURAN DAERAH
DAN PERATURAN BUPATI
KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL
SEKSI
PERLINDUNGAN
MASYARAKAT
SEKSI
PENGEMBANGAN
KAPASITAS
SEKSI
PEMBINAAN KETERTIBAN
UMUM DAN KETENTRAMAN
MASYARAKAT
SEKSI
OPERASI DAN
PENGENDALIAN
SEKSI
PEMBINAAN
PENGAWASAN DAN
PENYULUHAN
SEKSI
PENYELIDIKAN DAN
PENYIDIKAN
UNIT PELAKSANA
SATPOL PP
BUPATI KLATEN,
SUNARNA