SlideShare a Scribd company logo
1 of 11
Lambang – Lambang Negara
1. Bendera
Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya
disebut Bendera Negara adalah Sang Merah Putih
2. Bahasa
Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional yang digunakan di
seluruh wilayah NegaraKesatuan Republik Indonesia dinyatakan
sebagai bahasa resmi negara dalam Pasal 36 Undang-Undang Dasar
Tahun 1945
3. Lambang Negara
Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut
Lambang Negara adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka
Tunggal Ika.
4. Lagu Kebangsaan
. Lagu Kebangsaan adalah Indonesia Rayayang digubah oleh Wage Rudolf
Supratman.
Hierarki Peraturan/ UU
Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis
yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum
dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau
pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan
dalam Peraturan Perundang-undangan.
Pasal 5 UU 12 Tahun 2011
Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik:
• Kejelasan tujuan;
• Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
• Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
• Dapat dilaksanakan;
• Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
• Kejelasan rumusan; dan
• Keterbukaan.
Pasal 6 UU Nomor 12 Tahun 2011
Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan mengandung asas:
a. pengayoman;
b. kemanusiaan;
c. kebangsaan;
d. kekeluargaan;
e. kenusantaraan;
f. bhinneka tunggal ika;
g. keadilan ;
h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
Pasal 7 UU Nomor 12 Tahun 2011
• Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;
b. Ketetapan Majelis Permusyaratan Rakyat;
c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah pengganti Undang-
Undang;
d. Peraturan Pemerintah;
e. Peraturan Presiden;
f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
FUNGSI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
• Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang menyelenggarakan:
a) pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam UUD 1945
yang tegas-tegas menyebutnya.
b) pengaturan lebih lanjut secara umum aturan dasar dalam
Pasal-Pasal (batang tubuh) UUD 1945.
c) pengaturan di bidang:
- hubungan antar lembaga Negara.
- hubungan antar warga Negara/penduduk.
 Peraturan Pemerintah menyelenggarakan:
a) pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam undang-undang
yang tegas-tegas menyebutnya.
b) pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam undang-undang
yang mengatur meskipun tidak tegas-tegas menyebutnya.
a) pengaturan dalam rangka penyelenggaraan kekuasaan
pemerintah Negara sebagai atribusi Pasal 4 ayat (1) UUD
1945.
b) pengaturan lebih lanjut perintah undang-undang baik secara
tegas maupun tidak tegas diperintahkan pembentukannya.
c) pengaturan lebih lanjut perintah Peraturan Pemerintah baik
secara tegas maupun tidak tegas diperintahkan
pembentukannya.
Peraturan Presiden menyelenggarakan:
 Peraturan Daerah menyelenggarakan pengaturan hal-hal yang
berkenaan:
a) otonomi daerah provinsi/kabupaten/kota dan tugas
pembantuan.
b) penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan
yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-
masing daerah.
c) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
yang lebih tinggi.
d) belum diatur oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih
tinggi.
Peraturan perundang-undangan dibedakan menjadi:
1. Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh
Presiden dengan persetujuan dari Dewan Perwakilan
Rakyat (menurut Pasal 5 ayat (1) UUD 1945), atau yang
dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan disahkan
oleh Presiden (menurut Pasal 20 Amandemen Pertama
UUD 1945)
2. Peraturan Perundang-undangan yang tidak memerlukan
persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

More Related Content

Similar to Lambang Negara Indonesia

UU no 12 tahun 2011 tentang Peraturan Perundang undangan.pdf
UU no 12 tahun 2011 tentang Peraturan Perundang undangan.pdfUU no 12 tahun 2011 tentang Peraturan Perundang undangan.pdf
UU no 12 tahun 2011 tentang Peraturan Perundang undangan.pdfsahataps
 
Bab iii tata urutan peraturan perundang undangan dalam sistem hukum nasional ...
Bab iii tata urutan peraturan perundang undangan dalam sistem hukum nasional ...Bab iii tata urutan peraturan perundang undangan dalam sistem hukum nasional ...
Bab iii tata urutan peraturan perundang undangan dalam sistem hukum nasional ...TutikDaryatni
 
KONSTITUSI DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
KONSTITUSI DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIAKONSTITUSI DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
KONSTITUSI DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIAar00927
 
Kewarganegaraan 2
Kewarganegaraan 2Kewarganegaraan 2
Kewarganegaraan 2Ady Prakoso
 
ppt bab 9 dan 10.pptx
ppt bab 9 dan 10.pptxppt bab 9 dan 10.pptx
ppt bab 9 dan 10.pptxAnitaMusya
 
Konsep dasar politik dan pemerintahan edite(1)
Konsep dasar politik dan pemerintahan edite(1)Konsep dasar politik dan pemerintahan edite(1)
Konsep dasar politik dan pemerintahan edite(1)Mitha Ye Es
 
Implementasi pancasila dengan uud 1945
Implementasi pancasila dengan uud 1945Implementasi pancasila dengan uud 1945
Implementasi pancasila dengan uud 1945Iko Ishva
 
Semester 2 sma kls x p kn
Semester 2 sma kls x p knSemester 2 sma kls x p kn
Semester 2 sma kls x p knDzikri Fauzi
 
UUD 1945 Sebagai Konstitusi Negara
UUD 1945 Sebagai Konstitusi NegaraUUD 1945 Sebagai Konstitusi Negara
UUD 1945 Sebagai Konstitusi NegaraRizza Magfira
 
Pkn semester 2 kelas X - Dasar Negara, Konstitusi, Warga Negara
Pkn semester 2 kelas X - Dasar Negara, Konstitusi, Warga NegaraPkn semester 2 kelas X - Dasar Negara, Konstitusi, Warga Negara
Pkn semester 2 kelas X - Dasar Negara, Konstitusi, Warga NegaraYudistira Ydstr
 
Bab iv konstitusi
Bab iv konstitusiBab iv konstitusi
Bab iv konstitusiwowwwwwiii
 
10. KONSTITUSI.pptx
10. KONSTITUSI.pptx10. KONSTITUSI.pptx
10. KONSTITUSI.pptxDMumtazah
 
Vyra Maharani Kamase-D10119479.pdf
Vyra Maharani Kamase-D10119479.pdfVyra Maharani Kamase-D10119479.pdf
Vyra Maharani Kamase-D10119479.pdfodisyahputra1
 
Soal Latihan Bab 3--M.Rava.M..8B.docx
Soal Latihan Bab 3--M.Rava.M..8B.docxSoal Latihan Bab 3--M.Rava.M..8B.docx
Soal Latihan Bab 3--M.Rava.M..8B.docxRezaOktaviaPutra
 
Pancasila dalam konteks ketatanegaraan i (6)
Pancasila dalam konteks ketatanegaraan i (6)Pancasila dalam konteks ketatanegaraan i (6)
Pancasila dalam konteks ketatanegaraan i (6)sunnysidemochi
 

Similar to Lambang Negara Indonesia (20)

UU no 12 tahun 2011 tentang Peraturan Perundang undangan.pdf
UU no 12 tahun 2011 tentang Peraturan Perundang undangan.pdfUU no 12 tahun 2011 tentang Peraturan Perundang undangan.pdf
UU no 12 tahun 2011 tentang Peraturan Perundang undangan.pdf
 
Ipu
IpuIpu
Ipu
 
(konstitusi).ppt
(konstitusi).ppt(konstitusi).ppt
(konstitusi).ppt
 
Bab iii tata urutan peraturan perundang undangan dalam sistem hukum nasional ...
Bab iii tata urutan peraturan perundang undangan dalam sistem hukum nasional ...Bab iii tata urutan peraturan perundang undangan dalam sistem hukum nasional ...
Bab iii tata urutan peraturan perundang undangan dalam sistem hukum nasional ...
 
KONSTITUSI DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
KONSTITUSI DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIAKONSTITUSI DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
KONSTITUSI DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
 
Latar belakang panc asila
Latar belakang panc asilaLatar belakang panc asila
Latar belakang panc asila
 
Kewarganegaraan 2
Kewarganegaraan 2Kewarganegaraan 2
Kewarganegaraan 2
 
ppt bab 9 dan 10.pptx
ppt bab 9 dan 10.pptxppt bab 9 dan 10.pptx
ppt bab 9 dan 10.pptx
 
Konsep dasar politik dan pemerintahan edite(1)
Konsep dasar politik dan pemerintahan edite(1)Konsep dasar politik dan pemerintahan edite(1)
Konsep dasar politik dan pemerintahan edite(1)
 
Implementasi pancasila dengan uud 1945
Implementasi pancasila dengan uud 1945Implementasi pancasila dengan uud 1945
Implementasi pancasila dengan uud 1945
 
Semester 2 sma kls x p kn
Semester 2 sma kls x p knSemester 2 sma kls x p kn
Semester 2 sma kls x p kn
 
UUD 1945 Sebagai Konstitusi Negara
UUD 1945 Sebagai Konstitusi NegaraUUD 1945 Sebagai Konstitusi Negara
UUD 1945 Sebagai Konstitusi Negara
 
PKn
PKnPKn
PKn
 
Pkn semester 2 kelas X - Dasar Negara, Konstitusi, Warga Negara
Pkn semester 2 kelas X - Dasar Negara, Konstitusi, Warga NegaraPkn semester 2 kelas X - Dasar Negara, Konstitusi, Warga Negara
Pkn semester 2 kelas X - Dasar Negara, Konstitusi, Warga Negara
 
Bab iv konstitusi
Bab iv konstitusiBab iv konstitusi
Bab iv konstitusi
 
10. KONSTITUSI.pptx
10. KONSTITUSI.pptx10. KONSTITUSI.pptx
10. KONSTITUSI.pptx
 
Vyra Maharani Kamase-D10119479.pdf
Vyra Maharani Kamase-D10119479.pdfVyra Maharani Kamase-D10119479.pdf
Vyra Maharani Kamase-D10119479.pdf
 
Soal Latihan Bab 3--M.Rava.M..8B.docx
Soal Latihan Bab 3--M.Rava.M..8B.docxSoal Latihan Bab 3--M.Rava.M..8B.docx
Soal Latihan Bab 3--M.Rava.M..8B.docx
 
Pancasila dalam konteks ketatanegaraan i (6)
Pancasila dalam konteks ketatanegaraan i (6)Pancasila dalam konteks ketatanegaraan i (6)
Pancasila dalam konteks ketatanegaraan i (6)
 
Uu 12 2011
Uu 12 2011Uu 12 2011
Uu 12 2011
 

Recently uploaded

UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1RomaDoni5
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptMuhammadNorman9
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxBudyHermawan3
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxAmandaJesica
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxwansyahrahman77
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...citraislamiah02
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024DEDI45443
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...mayfanalf
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorDi Prihantony
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfNetraHartana
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAnthonyThony5
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara HukumMAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukumbrunojahur
 

Recently uploaded (13)

UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara HukumMAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
 

Lambang Negara Indonesia

  • 1. Lambang – Lambang Negara 1. Bendera Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Bendera Negara adalah Sang Merah Putih 2. Bahasa Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah NegaraKesatuan Republik Indonesia dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam Pasal 36 Undang-Undang Dasar Tahun 1945
  • 2. 3. Lambang Negara Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Lambang Negara adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. 4. Lagu Kebangsaan . Lagu Kebangsaan adalah Indonesia Rayayang digubah oleh Wage Rudolf Supratman.
  • 3. Hierarki Peraturan/ UU Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.
  • 4. Pasal 5 UU 12 Tahun 2011 Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik: • Kejelasan tujuan; • Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; • Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; • Dapat dilaksanakan; • Kedayagunaan dan kehasilgunaan; • Kejelasan rumusan; dan • Keterbukaan.
  • 5. Pasal 6 UU Nomor 12 Tahun 2011 Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan mengandung asas: a. pengayoman; b. kemanusiaan; c. kebangsaan; d. kekeluargaan; e. kenusantaraan; f. bhinneka tunggal ika; g. keadilan ; h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
  • 6. Pasal 7 UU Nomor 12 Tahun 2011 • Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyaratan Rakyat; c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah pengganti Undang- Undang; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi; dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
  • 7. FUNGSI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN • Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menyelenggarakan: a) pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam UUD 1945 yang tegas-tegas menyebutnya. b) pengaturan lebih lanjut secara umum aturan dasar dalam Pasal-Pasal (batang tubuh) UUD 1945. c) pengaturan di bidang: - hubungan antar lembaga Negara. - hubungan antar warga Negara/penduduk.
  • 8.  Peraturan Pemerintah menyelenggarakan: a) pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam undang-undang yang tegas-tegas menyebutnya. b) pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam undang-undang yang mengatur meskipun tidak tegas-tegas menyebutnya.
  • 9. a) pengaturan dalam rangka penyelenggaraan kekuasaan pemerintah Negara sebagai atribusi Pasal 4 ayat (1) UUD 1945. b) pengaturan lebih lanjut perintah undang-undang baik secara tegas maupun tidak tegas diperintahkan pembentukannya. c) pengaturan lebih lanjut perintah Peraturan Pemerintah baik secara tegas maupun tidak tegas diperintahkan pembentukannya. Peraturan Presiden menyelenggarakan:
  • 10.  Peraturan Daerah menyelenggarakan pengaturan hal-hal yang berkenaan: a) otonomi daerah provinsi/kabupaten/kota dan tugas pembantuan. b) penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing- masing daerah. c) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. d) belum diatur oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
  • 11. Peraturan perundang-undangan dibedakan menjadi: 1. Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Presiden dengan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (menurut Pasal 5 ayat (1) UUD 1945), atau yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan disahkan oleh Presiden (menurut Pasal 20 Amandemen Pertama UUD 1945) 2. Peraturan Perundang-undangan yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.