PPKn SMA kelas X K13N BAB 3

Media Pembelajaran
PPKN
untuk SMA/MA Kelas X
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
SMA/MA PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

Tujuan Pembelajaran
• Menghargai nilai-nilai terkait fungsi dan
kewenangan lembaga-lembaga negara menurut
Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 sebagai bentuk sikap
beriman dan bertaqwa.
• Bersikap peduli terhadap lembaga-lembaga di
sekolah sebagai cerminan dari lembaga-
lembaga negara.
• Menganalisis fungsi dan kewenangan lembaga-
lembaga Negara menurut Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
• Mendemonstrasikan hasil analisis tentang
fungsi dan kewenangan lembagalembaga
Negara menurut Undang-Undang Dasar Negara
Republik IndonesiaTahun 1945.
FUNGSI DAN KEWENANGAN
LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA
BAB 3

Sistem politik Indonesia adalah sebuah
sistem politik demokratis yang
bersendikan nilai-nilai lokal bangsa
Indonesia yaitu Pancasila
A. Suprastruktur dan Infrastruktur Sistem
Politik Indonesia
1. Suprastruktur Sistem Politik Indonesiada

Politik Indonesia
Suprastruktur politik di Indonesia:
a. kekuasaan eksekutif,
b. kekuasaan legislatif, dan
c. kekuasaan yudikatif.

Politik Indonesia
Infrastruktur politik di
Indonesia:
Partai Politik
Kelompok
Kepentingan
Alat
Komunikasi
Politik
Kelompok
Penekan
Tokoh Politik

Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri
atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan
anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih
melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut
dengan undang-undang.” UUD 1945 Pasal 2 Ayat (1)
B. Lembaga-Lembaga Negara menurut
UUD NRI Tahun 1945
1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

UUD NRI Tahun 1945
Undang-undang yang mengatur
susunan dan kedudukan MPR adalah
UU No. 17 Tahun 2014

UUD NRI Tahun 1945
1. memasyarakatkan ketetapan MPR;
Tugas MPR adalah sebagai berikut:
2. memasyarakatkan Pancasila, UUD NRI
Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik
Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
3. mengkaji sistem ketatanegaraan, UUD
NRI Tahun 1945, serta pelaksanaannya;
dan
4. menyerap aspirasi masyarakat berkaitan
dengan pelaksanaan UUD NRI Tahun
1945.

UUD NRI Tahun 1945
2. Presiden
Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 Pasal 4
Ayat (1), Presiden Republik Indonesia
merupakan pemegang kekuasaan
pemerintahan menurut Undang-Undang
Dasar.

UUD NRI Tahun 1945
2. Presiden
Prinsip Republik Indonesia menganut
sistem presidensial dari UUD NRI
Tahun 1945 Pasal:
4 Ayat (1) 17 Ayat (1)
17 Ayat (1) 17 Ayat (1) 17 Ayat (1)

UUD NRI Tahun 1945
3. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
Susunan dan keanggotaan DPR diatur dalam
Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,
dan D ewan Perwakilan Rakyat Daerah.

UUD NRI Tahun 1945
Fungsi DPR berdasarkan UU No. 17
Tahun 2014
Legislasi Pengawasan
Anggaran

UUD NRI Tahun 1945
Dewan Perwakilan Rakyat
memiliki hak:
Interpelasi
Menyatakan
pendapat
Angket

UUD NRI Tahun 1945
4. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
Badan Pemeriksa Keuangan
merupakan lembaga negara yang bebas
dan mandiri serta berwenang untuk
memeriksa pengelolaan dan tanggung
jawab tentang keuangan negara.

UUD NRI Tahun 1945
4. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
Untuk menunjang tugasnya, BPK RI
didukung dengan seperangkat Undang-
Undang di bidang keuangan
negara,yaitu
• UU No. 17 Tahun 2003,
• UU No. 1 Tahun 2004,
• UU No. 15 Tahun 2004, dan
• UU No. 15 Tahun 2006

UUD NRI Tahun 1945
5. Mahkamah Agung (MA)
Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah
Mahkamah Agung dan badan peradilan yang
berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan
umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan
peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha
negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

UUD NRI Tahun 1945
5. Mahkamah Agung (MA)
1. mengadili pada tingkat kasasi,
Mahkamah Agung berwenang:
2. menguji peraturan perundang-undangan
di bawah undang-undang terhadap
undang-undang, dan
3. wewenang lainnya yang diberikan oleh
undangundang

UUD NRI Tahun 1945
6. Mahkamah Konstitusi (MK)
Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

UUD NRI Tahun 1945
7. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
merupakan salah satu lembaga
perwakilan rakyat dan bagian
keanggotaan MPR, yang dipilih melalui
pemilu dari setiap provinsi.

UUD NRI Tahun 1945
8. Komisi Yudisial (KY)
Komisi Yudisial (KY) merupakan
lembaga yang berperan dalam proses
seleksi hakim agung dan melakukan
pengawasan para hakim.

C. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
Penerapan good governance di
Indonesia dilatarbelakangi oleh
dua hal mendasar yaitu:
• Adanya tuntutan eksternal
• Adanya tuntutan internal

Prinsip-prinsip good governance
yaitu:
a. partisipasi,
b. beorientasi konsensus,
c. visi strategis,
d. tanggap,
e. efektif dan efi sien,
f. akuntabilitas,
g. transparansi,
h. berkeadilan, dan
i. aturan hukum.

1. Asas Kepastian Hukum.
2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara.
3. Asas Kepentingan Umum.
4. Asas Keterbukaan.
5. Asas Proporsionalitas.
6. Asas Profesionalitas.
7. Asas Akuntabilitas.
Asas-asas umum yang harus dipegang dalam
penyelenggaraan negara, yaitu sebagai berikut:

D. Partisipasi Warga Negara dalam Sistem Politik
di Indonesia
Menurut Ramlan Surbakti (2010), partisipasi politik adalah kegiatan warga
negara biasa dalam memengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan
kebijaksanaan umum serta menentukan pemimpin pemerintahan.
1. Pengertian dan Ciri-Ciri Partisipasi Politik

di Indonesia
1. Pengertian dan Ciri-Ciri Partisipasi Politik
1. Kegiatan atau perilaku individu warga
negara biasa yang dapat diamati
Surbakti menyatakan bahwa ciri-ciri partisipasi
politik adalah sebagai berikut.
2. Kegiatan yang dilakukan dan diarahkan
untuk memengaruhi pemerintah selaku
pembuat dan pelaksana keputusan
politik.
3. Kegiatan yang berhasil ataupun tidak
memengaruhi pemerintah termasuk
dalam konsep partisipasi politik.
4. Kegiatan memengaruhi pemerintah dapat
dilakukan secara langsung ataupun
secara tidak langsung.
5. Kegiatan memengaruhi pemerintah dapat
dilakukan baik melalui prosedur wajar
dan tidak berupa kekerasan.

di Indonesia
2. Bentuk dan Jenis Partisipasi Politik
Bentuk-bentuk partisipasi politik dapat
dibedakan atas kegiatan politik
berbentuk konvensional dan
nonkonvensional.

di Indonesia
2. Bentuk dan Jenis Partisipasi Politik
Bentuk partisipasi politik berdasarkan
tipe masyarakat adalah sebagai
berikut (Tur Wahyudin, 2008).
Masyarakat
primitif
Masyarakat
totaliter
Masyarakat
berkembang

di Indonesia
3. Tujuan Partisipasi Politik
1. Memberikan rakyat/warga negara
kesempatan untuk memengaruhi
proses pembuatan kebijakan
Partisipasi politik dapat terjadi dengan
berbagai tujuan sebagai berikut.
2. Partisipasi politik juga menjadi alat
untuk mengontrol rakyat dan warga
negara, terutama di negaranegara
otoritarian.
3. Partisipasi di sisi lain juga membantu
meringankan beban pemerintah
4. Partisipasi digunakan untuk
melegitimasi rezim dan kebijakan
rezim tersebut.

di Indonesia
4. Tingkatan Partisipasi Politik
Semakin luas ruang lingkup partisipasi
politik maka semakin rendah atau semakin
kecil intensitasnya. Sebaliknya,
semakinkecil ruang lingkup maka partisipasi
politik intensitasnya semakin tinggi.

di Indonesia
5. Perwujudan Partisipasi Politik
Contoh konkret perwujudan partisipasi
politik dapat dilihat dari:
Bidang
Politik
Bidang
Sosial Budaya
Bidang
Ekonomi

PPKn SMA kelas X K13N BAB 3

Recommended

Recommended

More Related Content

Similar to PPKn SMA kelas X K13N BAB 3

Similar to PPKn SMA kelas X K13N BAB 3 (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

PPKn SMA kelas X K13N BAB 3