Dokumen tersebut membahas tentang tanggung jawab dan tanggung gugat bidan dalam praktik kebidanan. Secara garis besar, dibahas mengenai empat aspek tanggung jawab bidan, yaitu: 1) terhadap klien dan masyarakat, 2) terhadap tugasnya, 3) terhadap sejawat dan tenaga kesehatan lainnya, 4) terhadap profesinya. Dibahas pula mengenai hak-hak pasien dan prinsip-prins
Dokumen tersebut membahas tentang 4 standar pelayanan persalinan dan 3 standar pelayanan nifas, serta standar-standar pelayanan kebidanan pada era pandemi Covid-19. Standar-standar tersebut mencakup asuhan yang memadai selama proses persalinan, pertolongan persalinan yang aman, perawatan bayi baru lahir, serta pelayanan untuk ibu dan bayi selama masa nifas hingga 42 hari pasca persalinan. Dokumen juga menjelaskan
Dokumen tersebut membahas tentang tanggung jawab dan tanggung gugat bidan dalam praktik kebidanan. Secara garis besar, dibahas mengenai empat aspek tanggung jawab bidan, yaitu: 1) terhadap klien dan masyarakat, 2) terhadap tugasnya, 3) terhadap sejawat dan tenaga kesehatan lainnya, 4) terhadap profesinya. Dibahas pula mengenai hak-hak pasien dan prinsip-prins
Dokumen tersebut membahas tentang 4 standar pelayanan persalinan dan 3 standar pelayanan nifas, serta standar-standar pelayanan kebidanan pada era pandemi Covid-19. Standar-standar tersebut mencakup asuhan yang memadai selama proses persalinan, pertolongan persalinan yang aman, perawatan bayi baru lahir, serta pelayanan untuk ibu dan bayi selama masa nifas hingga 42 hari pasca persalinan. Dokumen juga menjelaskan
Bidan melakukan pemeriksaan kehamilan tanpa mencuci tangan terlebih dahulu dan tidak melakukan pengkajian data. Hal ini tidak sesuai dengan standar pelayanan kebidanan yang mengatur tentang pentingnya kebersihan tangan dan pengkajian data sebelum pemeriksaan. Standar pelayanan kebidanan dibuat untuk menjamin mutu pelayanan dan melindungi pasien.
Surat penugasan ini memberikan kewenangan klinis kepada dua perawat bidan untuk memberikan asuhan kebidanan kepada pasien sesuai dengan rincian kewenangan klinis kebidanan mulai 1 Oktober 2022 hingga 1 Oktober 2025.
Dokumen tersebut membahas hak dan kewajiban pasien, perawat, dan rumah sakit berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Termasuk didalamnya adalah hak dan kewajiban pasien untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, hak dan kewajiban perawat dalam memberikan pelayanan, serta hak dan kewajiban rumah sakit untuk menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan.
Modul 2 kb 3 mutu layanan kesehatan dan kebijakan kesehatanUwes Chaeruman
Standar pelayanan kebidanan terdiri dari 24 standar yang mencakup standar pelayanan umum, antenatal, pertolongan persalinan, nifas, dan penanganan kegawatdaruratan obstetri serta neonatal.
Tiga peraturan yang terkait dengan aspek hukum dalam praktik kebidanan adalah Permenkes No. 1464/MENKES/ X/2010 tentang Registrasi dan Praktik Bidan, PP No 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, dan Kepmenkes Republik Indonesia 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenkes. Dokumen ini juga membahas tentang registrasi, lisensi, dan berbagai isu etik yang dapat timbul dalam prakt
Bioetika adalah studi interdisipliner tentang masalah-masalah yang muncul akibat perkembangan biologi dan kedokteran, yang mempertimbangkan masalah saat ini dan masa depan. Tujuannya adalah mengawal riset biomedis, mencegah dampak negatif teknologi, dan mengajarkan tanggung jawab sosial kepada ilmuwan. Prinsip-prinsip bioetika mencakup beneficensi, non-malefisensi, otonomi, dan
Pemeriksaan fisik pada bayi dan balita meliputi pengukuran frekuensi napas dan denyut jantung, inspeksi warna kulit, pengukuran suhu tubuh, serta pengkajian postur dan gerakan guna menilai status kesehatan dan pertumbuhan bayi secara umum.
Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas tentang standar asuhan kebidanan yang meliputi pengkajian, perumusan diagnosa, perencanaan, implementasi, evaluasi, dan pencatatan dalam rangka meningkatkan keselamatan pasien khususnya neonatus, bayi, dan balita.
Dokumen tersebut membahas tentang manajemen pelayanan kebidanan pada masa pandemi Covid-19 dan era new normal. Pelayanan kebidanan untuk ibu hamil, bersalin, nifas, dan KB mengalami penyesuaian dengan protokol kesehatan guna mencegah penularan Covid-19 tetapi tetap memberikan layanan yang optimal dan aman bagi pasien dan tenaga kesehatan. Bidan berperan penting dalam menyesuaikan pelayanan sesuai panduan terbaru dengan tetap memberikan ed
Modul ini membahas tentang masalah etik moral dan dilema dalam praktik kebidanan, informed choice, dan informed consent. Beberapa poin penting yang diuraikan meliputi pengertian dan prinsip-prinsip informed choice dan informed consent beserta tujuan, bentuk, dan unsur yang harus dipenuhi agar persetujuan tindakan medis dapat dianggap sah. Modul ini juga menjelaskan berbagai contoh dilema etik yang sering dihadapi bidan dalam praktiknya.
Bidan melakukan pemeriksaan kehamilan tanpa mencuci tangan terlebih dahulu dan tidak melakukan pengkajian data. Hal ini tidak sesuai dengan standar pelayanan kebidanan yang mengatur tentang pentingnya kebersihan tangan dan pengkajian data sebelum pemeriksaan. Standar pelayanan kebidanan dibuat untuk menjamin mutu pelayanan dan melindungi pasien.
Surat penugasan ini memberikan kewenangan klinis kepada dua perawat bidan untuk memberikan asuhan kebidanan kepada pasien sesuai dengan rincian kewenangan klinis kebidanan mulai 1 Oktober 2022 hingga 1 Oktober 2025.
Dokumen tersebut membahas hak dan kewajiban pasien, perawat, dan rumah sakit berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Termasuk didalamnya adalah hak dan kewajiban pasien untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, hak dan kewajiban perawat dalam memberikan pelayanan, serta hak dan kewajiban rumah sakit untuk menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan.
Modul 2 kb 3 mutu layanan kesehatan dan kebijakan kesehatanUwes Chaeruman
Standar pelayanan kebidanan terdiri dari 24 standar yang mencakup standar pelayanan umum, antenatal, pertolongan persalinan, nifas, dan penanganan kegawatdaruratan obstetri serta neonatal.
Tiga peraturan yang terkait dengan aspek hukum dalam praktik kebidanan adalah Permenkes No. 1464/MENKES/ X/2010 tentang Registrasi dan Praktik Bidan, PP No 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, dan Kepmenkes Republik Indonesia 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenkes. Dokumen ini juga membahas tentang registrasi, lisensi, dan berbagai isu etik yang dapat timbul dalam prakt
Bioetika adalah studi interdisipliner tentang masalah-masalah yang muncul akibat perkembangan biologi dan kedokteran, yang mempertimbangkan masalah saat ini dan masa depan. Tujuannya adalah mengawal riset biomedis, mencegah dampak negatif teknologi, dan mengajarkan tanggung jawab sosial kepada ilmuwan. Prinsip-prinsip bioetika mencakup beneficensi, non-malefisensi, otonomi, dan
Pemeriksaan fisik pada bayi dan balita meliputi pengukuran frekuensi napas dan denyut jantung, inspeksi warna kulit, pengukuran suhu tubuh, serta pengkajian postur dan gerakan guna menilai status kesehatan dan pertumbuhan bayi secara umum.
Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas tentang standar asuhan kebidanan yang meliputi pengkajian, perumusan diagnosa, perencanaan, implementasi, evaluasi, dan pencatatan dalam rangka meningkatkan keselamatan pasien khususnya neonatus, bayi, dan balita.
Dokumen tersebut membahas tentang manajemen pelayanan kebidanan pada masa pandemi Covid-19 dan era new normal. Pelayanan kebidanan untuk ibu hamil, bersalin, nifas, dan KB mengalami penyesuaian dengan protokol kesehatan guna mencegah penularan Covid-19 tetapi tetap memberikan layanan yang optimal dan aman bagi pasien dan tenaga kesehatan. Bidan berperan penting dalam menyesuaikan pelayanan sesuai panduan terbaru dengan tetap memberikan ed
Modul ini membahas tentang masalah etik moral dan dilema dalam praktik kebidanan, informed choice, dan informed consent. Beberapa poin penting yang diuraikan meliputi pengertian dan prinsip-prinsip informed choice dan informed consent beserta tujuan, bentuk, dan unsur yang harus dipenuhi agar persetujuan tindakan medis dapat dianggap sah. Modul ini juga menjelaskan berbagai contoh dilema etik yang sering dihadapi bidan dalam praktiknya.
Similar to Asuhan dalam Praktik Kebidanan II.pdf (20)
2. TABLE OF CONTENTS
01
04
02
03
Aspek Hukum Dalam
Praktik Kebidanan
Hak Pasien &
Persetujuannya
Akuntabilitas &
Tanggung Jawab
Standar
Praktik Bidan
3. q Bidan merupakan suatu profesi yang selalu mempunyai ukuran atau standar
profesi. Standar profesi bidan yang dulu diatur dalam Kepmenkes RI
No.369/Menkes/SK/III/2007. Yang baru >> Kepmenkes 320 tahun 2020
tentang standar profesi bidan
q Hubungan perikatan antara bidan dengan pasien termasuk dalam kategori
perikatan ikhtiar. Bidan berupaya semaksimal mungkin, sebagai contoh
perikatan atas dasar perjanjian adalah ketika pasien datang ke tempat
praktik bidan untuk mendapatkan pelayanan kebidanan, maka perikatan
yang terjadi atas dasar perjanjian.
q Perjanjian adalah ikatan antara satu orang dengan orang lain atau lebih,
yang selalu menimbulkan hak dan kewajiban timbal balik. Perjanjian selalu
merupakan perbuatan hukum. Perikatan bidan dengan rumah sakit adalah
dalam hubungan ketenagakerjaan, yaitu terbentuk hubungan antara rumah
sakit sebagai pemberi kerjaan dan bidan sebagai penerima kerja
ASPEK HUKUM DALAM PRAKTIK
KEBIDANAN
4. Akuntabilitas
Akuntabilitas bidan dalam praktik kebidanan merupakan
suatu hal yang penting dan dituntut dari suatu profesi,
terutama profesi yang berhubungan dengan
keselamatan jiwa manusia, adalah pertanggung jawaban
dan tanggung gugat (accountability) atas semua
tindakan yang dilakukannya, sehingga semua tindakan
yang dilakukan oleh bidan harus berbasis kompetensi
dan didasari suatu evidence based. Accountability
diperkuat dengan satu landasan hukum yang mengatur
batas-batas wewenang profesi yang bersangkutan.
5. Mempertahankan Akuntabilitas Profesional dalam Asuhan
Keperawatan atau Kebidanan
1) Terhadap Diri Sendiri; (a) Tidak dibenarkan setiap personal melakukan
tindakan yang membahayakan keselamatan status kesehatan pasen. (b)
Mengikuti praktek keperawatan atau kebidanan berdasarkan standar
baru dan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi canggih. (c)
Mengembangkan opini berdasarkan data dan fakta.
2) Terhadap Klien atau Pasen; (a) Memberikan informasi yang akurat
berhubungan dengan asuhan keperawatan atau kebidanan. (b)
Memberikan asuhan keperawatan atau kebidanan berdasarkan standar
yang menjamin keselamatan, dan kesehatan pasen.
6. Mempertahankan Akuntabilitas Profesional dalam Asuhan
Keperawatan atau Kebidanan
3) Terhadap Profesinya; (a). Berusaha mempertahankan, dan
memelihara kualitas asuhan keperawatan, atau kebidanan
berdasarkan standar, dan etika profesi. (b) Mampu dan mau
mengingatkan sejawat perawat/bidan untuk bertindak profesional,
dan sesuai etik moral profesi.
4) Terhadap Institusi/Organisasi; Mematuhi kebijakan dan peraturan
yang berlaku, termasuk pedoman yang disiapkan oleh institusi atau
organisasi.
5) Terhadap Masyarakat; Menjaga etika dan hubungan interpersonal
dalam memberikan pelayanan keperawatan, atau kebidanan yang
berkualitas tinggi.
7. ● Merujuk kepada posisi seseorang atau badan hukum
yang dipandang harus membayar suatu bentuk
kompensasi atau ganti rugi setelah adanya peristiwa
hukum atau tindakan hukum. Perbuatan melanggar
norma tersebut dapat terjadi disebabkan: (1) perbuatan
melawan hukum, atau (2) wanprestasi
● Tuntutan Hukum atau tanggung gugat bisa berupa:
1. Tuntutan pidana
2. Tuntutan Perdata
3. Tuntutan Administrasi
Tanggung Gugat
8. • Secara definisi merupakan kesadaran manusia akan
tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun
yang tidak di sengaja. Tanggung jawab juga berarti
berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban.
• Bidan bertanggung jawab atas kewenangan yang sesuai
dengan Landasan Hukum atas pelayanan mandiri yang
diberikan dan berupaya secara optimal dengan
mengutamakan keselamatan ibu dan bayi atau janin
Tanggung Jawab
9. HAK-HAK KLIEN DAN PERSETUJUANNYA
UNTUK BERTINDAK
1
Pasien berhak memperoleh
informasi mengenai tata tertib
dalam peraturan yang berlaku di
rumah sakit atau institusi
pelayanan kesehatan.
2 Pasien berhak atas
pelayanan yang
manusiawi, adil dan jujur.
3
Pasien berhak memperoleh
pelayanan kebidanan
sesuai dengan profesi
bidan tanpa diskriminasi.
4
Pasien berhak memilih
bidan yang akan
menolongnya sesuai
dengan keinginannya.
10. HAK-HAK KLIEN DAN PERSETUJUANNYA
UNTUK BERTINDAK
5
Pasien berhak mendapatkan
informasi yang meliputi
kehamilan, persalinan, nifas dan
bayinya yaitu baru dilahirkan.
6
Pasien berhak mendapat
pendamping, suami atau
keluarga selama proses
persalinan berlangsung.
.
7
Pasien berhak memilih dokter
dan kelas perawatan sesuai
dengan keinginannya dan
sesuai dengan peraturan yang
berlaku di rumah sakit.
8
Pasien berhak dirawat oleh dokter
yang secara bebas menentukan
pendapat kritis dan pendapat
ethisnya tanpa campur tangan
dari pihak luar.
11. HAK-HAK KLIEN DAN PERSETUJUANNYA
UNTUK BERTINDAK
9
Pasien berhak meminta konsultasi
kepada pihak lain yang terdaftar di
RS tersebut terhadap penyakit
yang dideritanya, sepengetahuan
dokter yang dirawat.
10
Pasien berhak meminta atas
privacy dan kerahasiaan
penyakit yang diderita termasuk
data-data medisnya.
11
Pasien berhak atas
keamanan dan
keselamatan dirinya
selama dalam perawatan
di rumah sakit.
12
Pasien berhak menerima
atau menolak bimbingan
moril maupun spritiual.
12. — Pasien berhak mendapat informasi yang meliputi :
a. Prognosis
b. Penyakit yang diderita
c. Tindakan kebidanan yang akan dilakukan
d. Alternatif therapi lainnya, perkiraan biaya Pengobatan
— Pasien berhak menyetujui atau memberikan izin atas
tindakan yang akan dilakukan oleh dokter sehubungan
dengan penyakit yang dideritanya
13. — Pasien berhak menolak tindakan yang hendak dilakukan
terhadap dirinya dan mengakhiri pengobatan serta
perawatan atas tanggung jawab sendiri sesudah
memperoleh informasi yang jelas tentang penyakitnya.
— Pasien berhak didampingi keluarganya dalam keadaan
kritis
— Pasien behak beribadah sesuai dengan kepercayaannya
yang dianutnya selama itu tidak mengganggu pasien yang
lainnya.
— Pasien berhak mendapatkan perlindungan hukum atas
terjadinya kasus malpraktek.
14. 1 2 3 4
STANDAR
PRAKTIK
BIDAN
Standar Praktek
Bidan Secara
Umum (2)
Standar Praktik
Kesehatan
Reproduksi
Perempuan dan
KB (6)
Standar praktek
bidan pada KIA ( 13)
Standar Praktek
Bidan Pada
kegawatdarurat
an Maternal dan
Neonatal (10)
15. ● Standar 1 : Persiapan kehamilan, persalinan dan
periode nifas yang sehat
● Standar 2 : Pendokumentasian
Standar 1
16. a. Pelayanan Ibu Hamil
Standar 3 : Identifikasi Ibu Hamil
Standar 4 : Pemeriksaan Antenatal dan deteksi dini komplikasi
Standar 5 : Penatalaksanaan Anemia Kehamilan
Standar 6 : Persiapan persalinan
Standar 7 : Pencegahan HIV dari ibu dan ayah ke anak
Standar 2
17. b. Pelayanan Ibu Bersalin
Standar 8 : Penatalaksanaan Persalinan
Standar 9 : Asuhan Ibu Postpartum
Standar 10 : Asuhan Ibu dan Bayi Selama Nifas
c. Kesehatan Anak
Standar 11 : Asuhan segera BBLN
Standar 12 : Asuhan Neonatus
Standar 13 : Imunisasi dasar lengkap
Standar 14 : Pemantauan TumBang bayi, anak balita dan anak prasekolah
Standar 15 : Manajemen Bayi Berat Lahir rendah
Standar 2
18. ● Standar 16 : Kesehatan Reproduksi Perempuan
● Standar 17 :Konseling n Persetujuan Tindakan Medis
● Standar 18 : Pelayanan Kontrasepsi Pil
● Standar 19 : Pelayanan Kontrasepsi Suntik
● Standar 20 : Pelayanan AKBK/Implan
● Standar 21 :Pelayanan AKDR/IUD
Standar 3
19. ● Standar 22 :Penanganan perdarahan kehamilan muda (< 22 mgg)
● Standar 23 : Penanganan perdarahan kehamilan muda (³ 22 mgg)
● Standar 24 : Penanganan Preeklamsi, Eklamsi
● Standar 25 : Penanganan Partus lama
● Standar 26 : Penanganan Gawat janin
● Standar 27 : Penanganan Retensio Plasenta
Standar 4
20. ● Standar 28 :Penanganan perdarahan post partum primer
● Standar 29 : Penanganan perdarahan post partum sekunder
● Standar 30 : Penanganan Sepsis Puerperalis
● Standar 31 : Penanganan Asfiksia Neonatorum
Standar 4
21. INGAT 3 M !!
MEMAKAI MASKER
MENCUCI TANGAN
MENJAGA JARAK