Sanksi Bidan dalam Praktik
        Kebidanan



Kelompok 3
Sanksi merupakan imbalan negative yang berupa
pembebanan atau penderitaan yang ditentukan
       oleh hukum aturan yang berlaku.
Sanksi berlaku bagi bidan yang melanggar kode etik
   dan hak / kewajiban bidan yang telah diatur oleh
 organisasi profesi, karena kode etik bidan merupakan
norma yang berlaku bagi anggota IBI dalam menjalankan
    praktek profesinya yang telah disepakati dalam
                Kongres Nasional IBI.
Sebagai seorang tenaga kesehatan yang langsung
Memberikan pelayanan kesehatan kepada
masyarakat, seorang bidan harus melakukan tindakan
dalam praktek kebidanan secara etis, serta harus
memiliki etika kebidanan yang sesuai dengan nilai-nilai
keyakinan Filosofi profesi dan masyarakat.

       Selain itu, bidan juga berperan dalam memberikan
persalinan yang aman, memastikan bahwa semua
penolong persalinan mempunyai
pengetahuan, ketrampilan dan alat untuk memberikan
pertolongan yang aman dan bersih.
Dalam melakukan praktek kebidanan, seorang bidan
berpedoman pada KEPMENKES Nomor 900/ MENKES/ S/ VII/
2002 tentang Registrasi dan Praktek Bidan. Tugas dan
wewenang bidan terurai dalam Bab V Pasal 14 sampai dengan
Pasal 20, yang garis besarnya adalah : bidan dalam menjalankan
prakteknya berwenang untuk memberikan pelayanan
kesehatan yang meliputi pelayanan kebidanan, pelayanan
keluarga berencana, dan pelayanan kesehatan masyarakat.
Dalam upaya mendorong profesi kebidanan agar dapat diterima
  dan dihargai oleh pasien, masyarakat atau profesi lain, maka
   mereka harus memanfaatkan nilai-nilai kebidanan dalam
menerapkan etika dan moral disertai komitmen yang kuat dalam
              mengemban peran profesionalnya.
Dengan demikian bidan yang menerima tanggung
jawab, dapat melaksanakan asuhan kebidanan secara
 etis profesional agar dapat memberi jaminan bagi
keselamatan pasen, penghormatan terhadap hak-hak
  pasien, akan berdampak terhadap peningkatan
   kualitas asuhan keperawatan atau kebidanan.
Tanggung jawab dari segi hukum administratif, tenaga
kesehatan dapat dikenai sanksi berupa pencabutan surat
izin praktik apabila melakukan tindakan medik tanpa
adanya persetujuan dari pasien atau keluarganya.
Tindakan administratif juga dapat dikenakan apabila
           seorang tenaga kesehatan :


1. melalaikan kewajiban
2. melakukan sesuatu hal yang seharusnya tidak boleh
   diperbuat oleh seorang tenaga kesehatan, baik
  mengingat sumpah jabatannya maupun mengingat
  sumpah sebagai tenaga kesehatan
3. mengabaikan sesuatu yang seharusnya dilakukan
   oleh tenaga kesehatan.
4. melanggar suatu ketentuan menurut atau
   berdasarkan undang-undang.
~ merencanakan dan melaksanakan kegiatan
  bidang sesuai dengan ketetapan pengurus
  pusat.
~ melaporkan hasil kegiatan di bidang tugasnya
  secara berkala.
~Memberikan saran dan pertimbangan yang
  perlu dalam rangka tugas pengurus pusat.
~ membentuk tim teknis sesuai kebutuhan,tugas
  dan tanggung jawabnya ditentukan pengurus.
 Sanksi merupakan imbalan negative
  yang berupa pembebanan atau
  penderitaan yang ditentukan oleh
  hokum peraturan yang berlaku.
 Sanksi diberikan kepada bidan yang
  melanggar kode etik dan hak atau
  kewajiban bidan yang telah diatur oleh
  organisasi profesi.
Terima kasih 

Presentasi sanksi bidan

  • 1.
    Sanksi Bidan dalamPraktik Kebidanan Kelompok 3
  • 2.
    Sanksi merupakan imbalannegative yang berupa pembebanan atau penderitaan yang ditentukan oleh hukum aturan yang berlaku.
  • 3.
    Sanksi berlaku bagibidan yang melanggar kode etik dan hak / kewajiban bidan yang telah diatur oleh organisasi profesi, karena kode etik bidan merupakan norma yang berlaku bagi anggota IBI dalam menjalankan praktek profesinya yang telah disepakati dalam Kongres Nasional IBI.
  • 4.
    Sebagai seorang tenagakesehatan yang langsung Memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, seorang bidan harus melakukan tindakan dalam praktek kebidanan secara etis, serta harus memiliki etika kebidanan yang sesuai dengan nilai-nilai keyakinan Filosofi profesi dan masyarakat. Selain itu, bidan juga berperan dalam memberikan persalinan yang aman, memastikan bahwa semua penolong persalinan mempunyai pengetahuan, ketrampilan dan alat untuk memberikan pertolongan yang aman dan bersih.
  • 5.
    Dalam melakukan praktekkebidanan, seorang bidan berpedoman pada KEPMENKES Nomor 900/ MENKES/ S/ VII/ 2002 tentang Registrasi dan Praktek Bidan. Tugas dan wewenang bidan terurai dalam Bab V Pasal 14 sampai dengan Pasal 20, yang garis besarnya adalah : bidan dalam menjalankan prakteknya berwenang untuk memberikan pelayanan kesehatan yang meliputi pelayanan kebidanan, pelayanan keluarga berencana, dan pelayanan kesehatan masyarakat.
  • 6.
    Dalam upaya mendorongprofesi kebidanan agar dapat diterima dan dihargai oleh pasien, masyarakat atau profesi lain, maka mereka harus memanfaatkan nilai-nilai kebidanan dalam menerapkan etika dan moral disertai komitmen yang kuat dalam mengemban peran profesionalnya.
  • 7.
    Dengan demikian bidanyang menerima tanggung jawab, dapat melaksanakan asuhan kebidanan secara etis profesional agar dapat memberi jaminan bagi keselamatan pasen, penghormatan terhadap hak-hak pasien, akan berdampak terhadap peningkatan kualitas asuhan keperawatan atau kebidanan.
  • 8.
    Tanggung jawab darisegi hukum administratif, tenaga kesehatan dapat dikenai sanksi berupa pencabutan surat izin praktik apabila melakukan tindakan medik tanpa adanya persetujuan dari pasien atau keluarganya.
  • 9.
    Tindakan administratif jugadapat dikenakan apabila seorang tenaga kesehatan : 1. melalaikan kewajiban 2. melakukan sesuatu hal yang seharusnya tidak boleh diperbuat oleh seorang tenaga kesehatan, baik mengingat sumpah jabatannya maupun mengingat sumpah sebagai tenaga kesehatan 3. mengabaikan sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh tenaga kesehatan. 4. melanggar suatu ketentuan menurut atau berdasarkan undang-undang.
  • 10.
    ~ merencanakan danmelaksanakan kegiatan bidang sesuai dengan ketetapan pengurus pusat. ~ melaporkan hasil kegiatan di bidang tugasnya secara berkala. ~Memberikan saran dan pertimbangan yang perlu dalam rangka tugas pengurus pusat. ~ membentuk tim teknis sesuai kebutuhan,tugas dan tanggung jawabnya ditentukan pengurus.
  • 11.
     Sanksi merupakanimbalan negative yang berupa pembebanan atau penderitaan yang ditentukan oleh hokum peraturan yang berlaku.  Sanksi diberikan kepada bidan yang melanggar kode etik dan hak atau kewajiban bidan yang telah diatur oleh organisasi profesi.
  • 12.