Ringkasan dokumen tersebut adalah laporan ringkasan penjabaran anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2019. Pendapatan tercatat sebesar Rp581,6 triliun, terdiri dari pendapatan asli daerah Rp21,2 triliun, dana perimbangan Rp479,3 triliun, dan lain-lain pendapatan daerah Rp81 triliun. Belanja tercatat Rp574,2 triliun, terdiri dari belanja tidak lang
Dokumen ini berisi ringkasan anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2019. Total pendapatan anggaran sebesar Rp581,6 triliun, terdiri dari pendapatan asli daerah Rp21,2 triliun, dana perimbangan Rp479,3 triliun, dan lain-lain pendapatan daerah Rp81 triliun. Total belanja anggaran Rp574,2 triliun, terdiri dari belanja tidak langsung Rp297,8 triliun dan
Ringkasan dokumen tersebut adalah laporan ringkasan penjabaran anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2019. Pendapatan tercatat sebesar Rp581,6 triliun, terdiri dari pendapatan asli daerah Rp21,2 triliun, dana perimbangan Rp479,3 triliun, dan lain-lain pendapatan daerah Rp81 triliun. Belanja tercatat Rp574,2 triliun, terdiri dari belanja tidak lang
Dokumen ini berisi ringkasan anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2019. Total pendapatan anggaran sebesar Rp581,6 triliun, terdiri dari pendapatan asli daerah Rp21,2 triliun, dana perimbangan Rp479,3 triliun, dan lain-lain pendapatan daerah Rp81 triliun. Total belanja anggaran Rp574,2 triliun, terdiri dari belanja tidak langsung Rp297,8 triliun dan
Dokumen ini merupakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pakpak Bharat tahun anggaran 2012 yang mencakup pendapatan, belanja, dan rencana pelaksanaan anggaran per triwulan.
Dokumen tersebut membahas tentang pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien serta penganggaran belanja daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Belanja daerah diarahkan untuk mendukung program prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Sumber pandapatan dan pengeluaran DaerahZidni Ilma K.
Dokumen tersebut membahas sumber pendapatan dan pengeluaran daerah. Sumber pendapatan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan. PAD berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah. Dana perimbangan terdiri atas dana bagi hasil, alokasi umum, dan alokasi khusus. Pengeluaran daerah terdiri atas belanja langsung, belanja tidak langsung, dan pengel
Dokumen ini merupakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pakpak Bharat tahun anggaran 2013 dengan total pendapatan sebesar Rp1,12 triliun, belanja tidak langsung Rp3,3 miliar, dan belanja langsung Rp86,2 triliun yang akan direncanakan pelaksanaannya per triwulan.
Dokumen tersebut membahas sumber-sumber pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Sumber Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Dana Perimbangan meliputi bagi hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus.
Dokumen tersebut membahas tentang APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) yang berfungsi sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran negara di daerah. APBD disusun berdasarkan undang-undang dan peraturan pemerintah terkait untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat daerah sesuai dengan otonomi daerah. APBD mencakup pendapatan asli daerah, dana perimbangan pusat, serta alokasi untuk belanja rut
Dokumen tersebut membahas tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), sumber pendapatan negara dan daerah, serta penyusunan anggaran pemerintah pusat dan daerah.
Rangkuman dokumen tersebut dalam 3 kalimat:
RAPBN dan RAPBD merupakan rencana anggaran penerimaan dan belanja negara/daerah untuk jangka waktu tertentu yang digunakan sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran serta tujuannya mencapai pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dokumen ini juga menjelaskan sumber pendapatan negara, pengeluaran pemerintah, dan mekanis
1. Laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran bulan Februari 2018 Madrasah Aliyah Negeri Metro Lampung Timur menunjukkan saldo kas Rp. 17.304.341 dengan penambahan dana sebesar Rp. 342.695.659 dan pengeluaran sebesar Rp. 325.391.318.
2. Hasil rekonsiliasi internal dengan unit akuntansi dan keuangan menunjukkan selisih nihil antara saldo kas Rp. 17.304.341 dengan jumlah uang
Dokumen ini merupakan ringkasan pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Seram Bagian Timur tahun 2017 yang mencakup pendapatan, belanja, dan rencana pelaksanaan per triwulan.
Dokumen ini merupakan rincian pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2011 dengan total anggaran sebesar Rp 5,58 miliar, terdiri atas belanja tidak langsung Rp 2,15 miliar dan belanja langsung Rp 3,43 miliar. Rencana pelaksanaan anggaran akan dilaksanakan secara triwulanan.
Ringkasan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah tahun anggaran 2017 Dinas Pariwisata Kabupaten Pakpak Bharat. Dokumen ini memuat rincian pendapatan sebesar Rp5,7 miliar, belanja tidak langsung Rp3,2 triliun, dan belanja langsung Rp3,2 triliun untuk periode Januari-Desember 2017.
Dokumen ini merupakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pakpak Bharat tahun anggaran 2012 yang mencakup pendapatan, belanja, dan rencana pelaksanaan anggaran per triwulan.
Dokumen tersebut membahas tentang pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien serta penganggaran belanja daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Belanja daerah diarahkan untuk mendukung program prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Sumber pandapatan dan pengeluaran DaerahZidni Ilma K.
Dokumen tersebut membahas sumber pendapatan dan pengeluaran daerah. Sumber pendapatan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan. PAD berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah. Dana perimbangan terdiri atas dana bagi hasil, alokasi umum, dan alokasi khusus. Pengeluaran daerah terdiri atas belanja langsung, belanja tidak langsung, dan pengel
Dokumen ini merupakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pakpak Bharat tahun anggaran 2013 dengan total pendapatan sebesar Rp1,12 triliun, belanja tidak langsung Rp3,3 miliar, dan belanja langsung Rp86,2 triliun yang akan direncanakan pelaksanaannya per triwulan.
Dokumen tersebut membahas sumber-sumber pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Sumber Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Dana Perimbangan meliputi bagi hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus.
Dokumen tersebut membahas tentang APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) yang berfungsi sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran negara di daerah. APBD disusun berdasarkan undang-undang dan peraturan pemerintah terkait untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat daerah sesuai dengan otonomi daerah. APBD mencakup pendapatan asli daerah, dana perimbangan pusat, serta alokasi untuk belanja rut
Dokumen tersebut membahas tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), sumber pendapatan negara dan daerah, serta penyusunan anggaran pemerintah pusat dan daerah.
Rangkuman dokumen tersebut dalam 3 kalimat:
RAPBN dan RAPBD merupakan rencana anggaran penerimaan dan belanja negara/daerah untuk jangka waktu tertentu yang digunakan sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran serta tujuannya mencapai pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dokumen ini juga menjelaskan sumber pendapatan negara, pengeluaran pemerintah, dan mekanis
1. Laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran bulan Februari 2018 Madrasah Aliyah Negeri Metro Lampung Timur menunjukkan saldo kas Rp. 17.304.341 dengan penambahan dana sebesar Rp. 342.695.659 dan pengeluaran sebesar Rp. 325.391.318.
2. Hasil rekonsiliasi internal dengan unit akuntansi dan keuangan menunjukkan selisih nihil antara saldo kas Rp. 17.304.341 dengan jumlah uang
Dokumen ini merupakan ringkasan pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Seram Bagian Timur tahun 2017 yang mencakup pendapatan, belanja, dan rencana pelaksanaan per triwulan.
Dokumen ini merupakan rincian pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2011 dengan total anggaran sebesar Rp 5,58 miliar, terdiri atas belanja tidak langsung Rp 2,15 miliar dan belanja langsung Rp 3,43 miliar. Rencana pelaksanaan anggaran akan dilaksanakan secara triwulanan.
Ringkasan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah tahun anggaran 2017 Dinas Pariwisata Kabupaten Pakpak Bharat. Dokumen ini memuat rincian pendapatan sebesar Rp5,7 miliar, belanja tidak langsung Rp3,2 triliun, dan belanja langsung Rp3,2 triliun untuk periode Januari-Desember 2017.
Dokumen ini memberikan ringkasan perubahan anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2018. Terjadi kenaikan pendapatan sebesar Rp11,8 miliar terutama dari hibah, bagi hasil pajak, dan bantuan keuangan. Belanja meningkat Rp29,3 miliar karena kenaikan belanja pegawai dan barang/jasa. Defisit anggaran meningkat Rp17,4 miliar menjadi Rp99 triliun.
KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SETELAH DITETAPKANNYA PMK 125/PMK.07/20...Pratiwi Gitomartoyo
Dasar-dasar empiris kritik terhadap PMK Nomor 125/PMK.07/2016 Tentang Penundaan Penyaluran Sebagian DAU Tahun 2016 dan restrospeksi hubungan keuangan pusat dan daerah.
Dokumen ini berisi ringkasan rencana kerja dan anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat untuk tahun 2018, yang mencakup pendapatan sebesar Rp516,3 miliar, belanja sebesar Rp98,9 miliar, dan pembiayaan netto sebesar Rp81,6 miliar.
Dokumen ini memberikan ringkasan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat untuk tahun anggaran 2013. Ringkasan ini menunjukkan peningkatan pendapatan sebesar Rp9,6 miliar terutama dari hasil pengelolaan kekayaan daerah dan bantuan keuangan, serta kenaikan belanja tidak langsung sebesar Rp484 juta untuk bantuan sosial dan keuangan. Pembiayaan daerah juga mening
Dokumen ini berisi ringkasan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat untuk tahun anggaran 2018, termasuk rincian pendapatan, belanja tidak langsung, penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang akan direncanakan per triwulan.
Peraturan Daerah ini membahas perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi DKI Jakarta tahun 2017. Anggaran semula sebesar Rp70 triliun bertambah menjadi Rp71,8 triliun dengan kenaikan pendapatan sebesar Rp1,6 triliun dan pengurangan belanja sebesar Rp1,7 triliun. Perubahan ini mengubah alokasi dana untuk beberapa program pemerintah DKI Jakarta.
Laporan ini menyajikan arus kas Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat untuk tahun 2017 dan 2016. Penerimaan kas bersih dari aktivitas operasi untuk tahun 2017 adalah Rp. 147 triliun, sedangkan pengeluaran kas bersih untuk aktivitas investasi dan transitoris masing-masing adalah Rp. 141 triliun dan nihil. Total kenaikan kas untuk tahun 2017 adalah Rp. 5,5 triliun.
Ringkasan perubahan anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2019 menunjukkan peningkatan pendapatan sebesar Rp15,9 miliar dan kenaikan belanja sebesar Rp75,6 miliar. Peningkatan tersebut berasal dari peningkatan pendapatan asli daerah sebesar Rp8,6 miliar dan penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp45,5 miliar. Di sisi belanja, kenaikan terjadi pada belanja lang
Ringkasan perubahan anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2019 menunjukkan peningkatan pendapatan sebesar Rp15,9 miliar dan kenaikan belanja sebesar Rp75,6 miliar. Peningkatan tersebut berasal dari peningkatan pendapatan asli daerah sebesar Rp8,6 miliar dan penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp45,5 miliar. Di sisi lain, terjadi kenaikan belanja tidak langs
Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Inspektorat Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2018 mengalokasikan belanja sebesar Rp4,96 miliar yang terdiri dari belanja tidak langsung Rp2,29 miliar untuk pegawai dan belanja langsung Rp2,66 miliar untuk barang dan jasa serta modal. Anggaran pendapatan diestimasikan nihil.
Dokumen ini berisi rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah Dinas Pariwisata Kabupaten Pakpak Bharat untuk tahun 2018 dengan total anggaran pendapatan Rp5.720.000.000 dan total anggaran belanja Rp7.287.699.023 sehingga terjadi defisit anggaran sebesar Rp7.281.979.023.
Ringkasan dokumen tersebut adalah perubahan anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2020. Terjadi penurunan pendapatan sebesar Rp65,4 miliar dan penurunan belanja sebesar Rp24,6 miliar sehingga mengakibatkan defisit anggaran meningkat dari Rp18,6 miliar menjadi Rp59,4 miliar.
Dokumen ini membahas tentang Indeks SPBE Kota Palangka Raya tahun 2021. Kota ini mendapat predikat "Kurang" pada tahun 2019 dengan skor 1,75. Pada tahun 2021 penilaian masih berlangsung. Faktor yang mempengaruhi penilaian antara lain belum adanya peta rencana dan arsitektur SPBE serta belum terpenuhinya domain manajemen. Layanan SPBE seperti aplikasi keuangan dan pengaduan masyarakat sudah ber
Buku ini memberikan gambaran singkat mengenai Kota Palangka Raya, mulai dari visi dan misi, lambang daerah, sejarah pembentukan kota dan pemerintahannya, serta potensi-potensi ekonomi dan pariwisata di Kota Palangka Raya.
Statistik Palangka Raya 2015 memberikan informasi mengenai geografi, iklim, pemerintahan, penduduk, sosial, ekonomi, dan statistik lainnya di Kota Palangka Raya. Buku ini berisi data tahun 2014 dan 2015 tentang luas wilayah, jumlah penduduk, organisasi pemerintahan, sektor pertanian, industri, perdagangan, dan lainnya.
1. Peraturan ini menetapkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan Kota Palangka Raya Tahun 2013 yang meliputi evaluasi hasil RKPD sampai dengan triwulan II dan rancangan program serta kegiatan prioritas daerah.
2. RKPD Perubahan menjadi acuan penyusunan perubahan KUA dan PPAS Tahun 2013 serta pedoman operasional SKPD dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan tahun 2013.
3. RKPD dap
Dokumen tersebut memuat rencana strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan Kota Palangka Raya untuk mewujudkan visi menjadi kota pendidikan, jasa, dan pariwisata yang berkualitas dan berwawasan lingkungan. Beberapa sasaran strategisnya adalah mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, mengembangkan kelembagaan kesejahteraan sosial, meningkatkan kerjasama daerah, serta meningkatkan kual
Dokumen tersebut membahas rencana program prioritas pembangunan daerah Kota Palangka Raya beserta indikasi kebutuhan pendanaannya untuk periode 2014-2018. Program prioritas tersebut antara lain peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat dengan sasaran meningkatkan jumlah peraturan daerah yang dihasilkan setiap tahunnya.
Renstra Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Palangka RayaMellianae Merkusi
Dokumen tersebut merupakan bagian dari rencana strategis, arah, dan kebijakan Kota Palangkaraya untuk mencapai visi dan misi ketiga yang berfokus pada pemerataan sarana dan prasarana publik berkualitas berdasarkan tata kelola sumber daya alam yang berkelanjutan. Dokumen tersebut menjelaskan berbagai sasaran, strategi, arah kebijakan, indikator kinerja, dan program yang akan dijalankan oleh berbagai SK
Renstra Badan Komunikasi, Informatika, Perpustakaan dan Arsip Kota Palangka RayaMellianae Merkusi
Dokumen tersebut membahas strategi dan kebijakan Kota Palangkaraya dalam mewujudkan visi dan misi pembangunannya. Terdapat tabel yang menunjukkan sasaran, strategi, arah, dan kebijakan pembangunan di bidang pendidikan, kearsipan, dan perpustakaan. Dokumen ini juga menetapkan indikator kinerja untuk mengukur pencapaian program prioritas di bidang tersebut.
Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka RayaMellianae Merkusi
BAB VI dan VII membahas strategi dan kebijakan Kota Palangkaraya untuk mewujudkan masyarakat yang berbudaya, harmonis dan damai melalui peningkatan keamanan, pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan kemitraan. BAB VIII menjelaskan program prioritas untuk mencapai tujuan tersebut beserta indikator dan anggarannya. BAB IX menetapkan indikator kinerja untuk mengukur capaian program.
Dokumen tersebut membahas strategi dan kebijakan pemerintahan Kota Palangkaraya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Beberapa program prioritas yang disebutkan adalah program pembinaan penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan keuangan, peningkatan pengawasan internal, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur. Dokumen ini juga menetapkan indikator kinerja untuk mengukur pencapaian program tersebut
Renstra Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Palangka RayaMellianae Merkusi
Dokumen tersebut membahas strategi dan kebijakan pembangunan Kota Palangkaraya di beberapa bidang, termasuk pariwisata, ekonomi, lingkungan hidup, tata kelola pemerintahan, dan sosial budaya. Beberapa tujuan strategis yang disebutkan adalah meningkatkan daya saing UKM dan koperasi, memperluas sarana prasarana untuk mendukung perekonomian, serta melestarikan lingkungan alam dan budaya daerah.