Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen ini membahas analisis peran modal asing terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan menggunakan variabel investasi asing, utang luar negeri, dan tabungan domestik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi, dengan implikasi kebijakan seperti meningkatkan investasi asing dan mobilisasi dana dalam negeri
ANALISIS EFEKTIVITAS INVESTASI DOMESTIK, ANGKATAN KERJA, NILAI KURS TERHADAP PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERIODE TAHUN 1990 – 2010
Pendekatan Error Correction Model (ECM)
The purpose of this research is to analyze the influence of macro economics indicator such as inflation, rate of interest, exchange rate and GDP toward property stock index and finance stock index. This research used data from 2008-2015. The method of this research is time series and the method of sampling is purposive sampling. This research used secondary data collect from Indonesia Stock Exchange consist of property stock index and finance stock index. Bank Indonesia consist of rate interest (BI Rate) and exchange rate of Rupiah/US Dollar. Badan Pusat Statistik consist of inflation and GDP. Data technique analysis used in this research is double linear regression analysis and chow test. The result of this research that by partial analysis with alpha (α) 0.05 showed inflation, rate of interest (BI Rate) and GDP do not have a significant effect to stock return of property stock index and finance stock index. While, the exchange rate Rupiah/US Dollar have a positive significant effect to stock return of property stock index and finance stock index. The result of simultaneous test showed at once inflation, BI Rate, Exchange rate and GDP have a signification effect to stock return of property and finance stock index. The result of chow test showed there is no different influence among inflation, BI Rate, exchange rate and GDP to stock return of property or finance stock index.
Raflis kepastian hukum kawasan hutan dan politik penguasaan ruangRaflis Ssi
UU Kehutanan telah ditafsirkan secara keliru oleh pemerintah semenjak tahun 1999. Hal ini dapat dilihat dari aturan pelaksana undang undang didesain untuk kepentingan kelompok tertentu yang merampas hak asal usul yang dimiliki oleh masyarakat. Aturan pelaksana berupa peraturan pemerintah dan peraturan mentri berusaha mengaburkan beberapa substansi penting yang diatur dalam undang undang. Kekeliruan dalam penafsiran ini telah diluruskan oleh beberapa putusan mahkamah konstitusi diantaranya PUU 45 dan PUU 35.Kekacauan logika yang sangat fundamental terdapat dalam Status dan Fungsi kawasan hutan, aturan pelaksana secara sistimatis berusaha mengaburkan Status kawasan hutan menjadi fungsi kawasan hutan. Padahal konflik tenurial yang terjadi justru merupakan dampak dari ketidakpastian Status Kawasan Hutan. Sehingga banyak masyarakat dikriminalisasi dengan tuduhan menguasai kawasan hutan secara tidak syah, sementara itu kawasan hutan yang dipersoalkan belum mempunyai kepastian hukum.
Disampaikan oleh Sony Heru Prasetyo, Kasubag Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Ditjen Minerba, pada penajaman desain program Selamatkan Hutan dan Lahan Melalui Tata Kelola Hutan dan Lahan yang Baik (SETAPAK), 3 Februari 2016.
Disampaikan oleh Bapak Hendaryanto, Kasubdit Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah, Kementerian Dalam Negeri.
IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH TERH...01112015
IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014
TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH TERHADAP KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN
Oleh:
DR. SUHAJAR DIANTORO M.SI
STAF AHLI MENTERI DALAM NEGERI BIDANG PEMERINTAHAN
Jakarta, Kamis 25 Februari 2016
Pemanfaatan hutan merupakan serangkaian kegiatan untuk mengambil manfaat dari hutan baik secara langsung maupun tidak. Pada prinsipnya, pemanfaatan hutan melalui berbagai bentuk kegiatan dimungkinkan dengan syarat tidak mengganggu fungsi pokok hutan sebagai hutan konservasi, lindung dan produksi. Sektor ekonomi kehutanan merupakan industri ekstraktif berbasis hutan dan lahan yang juga merupakan salah satu bentuk degradasi hutan. Untuk itu, tata kelola yang baik mutlak diperlukan agar dapat dipastikan manfaat yang optimal bagi negara dan masyarakat, serta menghindari eksploitasi berlebihan atas pemanfaatan hutan yang dapat berakibat pada terganggunya keseimbangan lingkungan dan semakin meningkatnya emisi gas rumah kaca.
Buku ini ditulis dan dipublikasikan oleh Publish What You Pay Indonesia sebagai bagian dari komitmen dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas industri ekstraktif berbasis hutan dan lahan di Indonesia. Transparansi dan akuntabilitas sektor kehutanan diperlukan untuk memastikan tata kelola yang semakin transparan dan akuntabel, tidak melanggar ketentuan tata guna dan daya dukung lingkungan, serta tidak menjadi arena perburuan rente yang merugikan negara. Pembuatan buku ini merupakan bagian pelengkap dari kegiatan peningkatan kapasitas stakeholder di tingkat lokal, khususnya organisasi masyarakat sipil, dalam memahami tata kelola dan aliran penerimaan di sektor kehutanan. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian program SETAPAK yang didukung oleh The Asia Foundation dan didanai oleh United Kingdom Climate Change Unit (UKCCU). Program SETAPAK diantaranya bertujuan untuk meningkatkan tata kelola hutan dan lahan di Indonesia, dalam rangka mendukung penurunan emisi gas rumah kaca.
Buku ini secara umum berisi tentang pengantar penyelenggaraan dan tata kelola sektor kehutanan di Indonesia; gambaran makro sektor kehutanan; konsep, variabel dan cara perhitungan penerimaan negara sektor kehutanan di Indonesia; dana bagi hasil penerimaan sektor kehutanan dari pusat ke daerah, serta mekanisme pemanfaatannya. Buku panduan ini berusaha memberikan panduan yang ringkas dan padat kepada segenap pembaca, yang terutama ditujukan kepada organisasi masyarakat sipil yang concern di sektor kehutanan, ekstraktif dan lingkungan hidup, serta stakeholder terkait seperti peneliti, pemerintah daerah, pelaku industri kehutanan, dan masyarakat secara umum.
ANALISIS EFEKTIVITAS INVESTASI DOMESTIK, ANGKATAN KERJA, NILAI KURS TERHADAP PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERIODE TAHUN 1990 – 2010
Pendekatan Error Correction Model (ECM)
The purpose of this research is to analyze the influence of macro economics indicator such as inflation, rate of interest, exchange rate and GDP toward property stock index and finance stock index. This research used data from 2008-2015. The method of this research is time series and the method of sampling is purposive sampling. This research used secondary data collect from Indonesia Stock Exchange consist of property stock index and finance stock index. Bank Indonesia consist of rate interest (BI Rate) and exchange rate of Rupiah/US Dollar. Badan Pusat Statistik consist of inflation and GDP. Data technique analysis used in this research is double linear regression analysis and chow test. The result of this research that by partial analysis with alpha (α) 0.05 showed inflation, rate of interest (BI Rate) and GDP do not have a significant effect to stock return of property stock index and finance stock index. While, the exchange rate Rupiah/US Dollar have a positive significant effect to stock return of property stock index and finance stock index. The result of simultaneous test showed at once inflation, BI Rate, Exchange rate and GDP have a signification effect to stock return of property and finance stock index. The result of chow test showed there is no different influence among inflation, BI Rate, exchange rate and GDP to stock return of property or finance stock index.
Raflis kepastian hukum kawasan hutan dan politik penguasaan ruangRaflis Ssi
UU Kehutanan telah ditafsirkan secara keliru oleh pemerintah semenjak tahun 1999. Hal ini dapat dilihat dari aturan pelaksana undang undang didesain untuk kepentingan kelompok tertentu yang merampas hak asal usul yang dimiliki oleh masyarakat. Aturan pelaksana berupa peraturan pemerintah dan peraturan mentri berusaha mengaburkan beberapa substansi penting yang diatur dalam undang undang. Kekeliruan dalam penafsiran ini telah diluruskan oleh beberapa putusan mahkamah konstitusi diantaranya PUU 45 dan PUU 35.Kekacauan logika yang sangat fundamental terdapat dalam Status dan Fungsi kawasan hutan, aturan pelaksana secara sistimatis berusaha mengaburkan Status kawasan hutan menjadi fungsi kawasan hutan. Padahal konflik tenurial yang terjadi justru merupakan dampak dari ketidakpastian Status Kawasan Hutan. Sehingga banyak masyarakat dikriminalisasi dengan tuduhan menguasai kawasan hutan secara tidak syah, sementara itu kawasan hutan yang dipersoalkan belum mempunyai kepastian hukum.
Disampaikan oleh Sony Heru Prasetyo, Kasubag Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Ditjen Minerba, pada penajaman desain program Selamatkan Hutan dan Lahan Melalui Tata Kelola Hutan dan Lahan yang Baik (SETAPAK), 3 Februari 2016.
Disampaikan oleh Bapak Hendaryanto, Kasubdit Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah, Kementerian Dalam Negeri.
IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH TERH...01112015
IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014
TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH TERHADAP KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN
Oleh:
DR. SUHAJAR DIANTORO M.SI
STAF AHLI MENTERI DALAM NEGERI BIDANG PEMERINTAHAN
Jakarta, Kamis 25 Februari 2016
Pemanfaatan hutan merupakan serangkaian kegiatan untuk mengambil manfaat dari hutan baik secara langsung maupun tidak. Pada prinsipnya, pemanfaatan hutan melalui berbagai bentuk kegiatan dimungkinkan dengan syarat tidak mengganggu fungsi pokok hutan sebagai hutan konservasi, lindung dan produksi. Sektor ekonomi kehutanan merupakan industri ekstraktif berbasis hutan dan lahan yang juga merupakan salah satu bentuk degradasi hutan. Untuk itu, tata kelola yang baik mutlak diperlukan agar dapat dipastikan manfaat yang optimal bagi negara dan masyarakat, serta menghindari eksploitasi berlebihan atas pemanfaatan hutan yang dapat berakibat pada terganggunya keseimbangan lingkungan dan semakin meningkatnya emisi gas rumah kaca.
Buku ini ditulis dan dipublikasikan oleh Publish What You Pay Indonesia sebagai bagian dari komitmen dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas industri ekstraktif berbasis hutan dan lahan di Indonesia. Transparansi dan akuntabilitas sektor kehutanan diperlukan untuk memastikan tata kelola yang semakin transparan dan akuntabel, tidak melanggar ketentuan tata guna dan daya dukung lingkungan, serta tidak menjadi arena perburuan rente yang merugikan negara. Pembuatan buku ini merupakan bagian pelengkap dari kegiatan peningkatan kapasitas stakeholder di tingkat lokal, khususnya organisasi masyarakat sipil, dalam memahami tata kelola dan aliran penerimaan di sektor kehutanan. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian program SETAPAK yang didukung oleh The Asia Foundation dan didanai oleh United Kingdom Climate Change Unit (UKCCU). Program SETAPAK diantaranya bertujuan untuk meningkatkan tata kelola hutan dan lahan di Indonesia, dalam rangka mendukung penurunan emisi gas rumah kaca.
Buku ini secara umum berisi tentang pengantar penyelenggaraan dan tata kelola sektor kehutanan di Indonesia; gambaran makro sektor kehutanan; konsep, variabel dan cara perhitungan penerimaan negara sektor kehutanan di Indonesia; dana bagi hasil penerimaan sektor kehutanan dari pusat ke daerah, serta mekanisme pemanfaatannya. Buku panduan ini berusaha memberikan panduan yang ringkas dan padat kepada segenap pembaca, yang terutama ditujukan kepada organisasi masyarakat sipil yang concern di sektor kehutanan, ekstraktif dan lingkungan hidup, serta stakeholder terkait seperti peneliti, pemerintah daerah, pelaku industri kehutanan, dan masyarakat secara umum.
PERCEPATAN TINDAK LANJUT INVENTARISASI P3D BIDANG KEHUTANAN01112015
PERCEPATAN TINDAK LANJUT INVENTARISASI P3D BIDANG KEHUTANAN
Oleh:
Drs. NYOTO SUWIGNYO, MM
DIREKTUR SINKRONISASI URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Challenges and Opportunities of HTI Investment in Peat Land and Improvements ...CIFOR-ICRAF
This presentation by Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia focuses on the utilization of forests in Indonesia, the plantation development process, the opportunities and challenges of the HTI development, the underlying causes of fire, the role of the HTI development in haze and the current condition, including recommendations for HTI.
IKATAN PADA LOGAM
1. Agung Trianto 41614010076
Bhekti dwiyanto 41614010050
2. Pengertian logam.
Logam berasal dari bahasa yunani yaitu mettalon merupakan sebuah unsur kimia yang siap membentuk ion ( kation ) dan memiliki ikatan logam.
3. Apa Itu Ikatan Logam
Ikatan logam adalah ikatan yang mungkin terbentuk anrat atom logam yang sejenis, gaya tarikan inti atom-atom logam dengan lautan elektron tang mengakibatkan terjadinya Ikatan Logam.
4. Ikatan Logam Beberapa Unsur
Ikatan Logam Natrium
Logam cenderung memiliki titik leleh dan titik didih yang tinggi sehingga memberikan kesan kuatnya ikatan yang terjadi antara atom-atomnya. secara rata-raata logam seperti natrium ( tittik leleh 97,8 C ) meleleh pada suhu yang sangat jauh lebih tinggi dibanding unsur (neon) yang mendahului pada tabel periodik.
5. Sifat-Sifat Logam
1. Umumnya Berupa padatan pada suhu ruangan
2. Mempunyai Permukaan Yang Mengkilap
3. Logam Dapat ditempa, dibengkokan, dan ditaril
4. Mempunyai titik leleh dan titik didih yang tinggi
5. Merupakan Penghantar Panas dan Listrik yang Baik
6. Kesimpulan
1. Ikatan pada logam adalah ikatan yang mungkin terbentuk antara atom logam.
2. Ikatan yang terjadi pada atom logam akibat adanya gaya tarik-menarik yang terjadi antara muatan positif dan negatif dari olektron-elektron yang bebas bergerak yang dihasilkan oleh elektron valensi masing-masing logam.
PERTANYAAN PRESENTASI
1. Bisakah logam dan non logam berkaitan ?
Dasar teori kuantum dan model atom bohrAgung Trianto
Dasar Teori Kuantum dan Model Atom Bohr
Dasar Teori kuantum dan Model Atom Bohr
1. Agung Trianto ( 41614010076 )
Bhekti dwiyanto ( 41614010077 )
2. Teori Neils Bohr
Niels Bohr menyempurnakan teori Rutherford yang telah ada sebelumnya.
v Kelemahan teori atom Rutherford yaitu:
• Menurut fisika klasik, dalam pergerakannya mengitari inti, elektron akan senantiasa memancarkan radiasi elektromagnet. Jika demikian, maka lintasannya akan berbentuk spiral dan akhirnya akan jatuh ke inti.
3. Model Atom Neils Bohr
Model atom Bohr mengemukakan bahwa atom terdiri dari inti berukuran sangat kecil dan bermuatan positif dikelilingi oleh elektron bermuatan negatif yang mempunyai orbit. Inilah gambar teori model atom Bohr
4. Model Atom Neils Bohr
• Pada tahun 1913, Niels Bohr mengajukan model atom berikut.
1. Dalam atom terdapat lintasan-lintasan tertentu tempat elektron dapat mengorbit inti tanpa disertai pemancaran atau penyerapan energi.
2. Elektron hanya boleh berada pada lintasan-lintasan yang diperbolehkan (lintasan yang ada), dan tidak boleh berada di antara dua lintasan.
3. Elektron dapat berpindah dari satu kulit ke kulit lain disertai pemancaran atau penyerapan sejumlah tertentu energy.
5. Kelemahan Teori Atom Bohr
Walaupun dinilai sudah revolusioner, tetapi masih ditemukan kelemahan teori atom Bohr yaitu:
1. Melanggar asas ketidakpastian Heisenberg karena elektron mempunyai jari-jari dan lintasan yang telah diketahui.
2. Model atom Bohr mempunyai nilai momentum sudut lintasan ground state yang salah.
3. Lemahnya penjelasan tentang prediksi spektra atom yang lebih besar.
4. Tidak dapat memprediksi intensitas relatif garis spektra.
5. Model atom Bohr tidak dapat menjelaskan struktur garis spektra yang baik.
6. Tidak dapat menjelaskan efek Zeeman
ppt profesionalisasi pendidikan Pai 9.pdfNur afiyah
Pembelajaran landasan pendidikan yang membahas tentang profesionalisasi pendidikan. Semoga dengan adanya materi ini dapat memudahkan kita untuk memahami dengan baik serta menambah pengetahuan kita tentang profesionalisasi pendidikan.
Analisis Peranan Modal Asing Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
1. Oleh : ( 1 )Agung Nusantara dan ( 2 )Enny Puji Astutik
STIE Stikubank Semarang dan Alumni STIE Stikubank
Semarang
ANALISIS PERANAN MODAL ASING TERHADAP
PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA
Agung Trianto – 41614010076
Teknik Industri
2. • ABSTRAK
• Masih tertinggalnya perekonomian Indonesia pada
awal orde baru, mendorong pemerintah untuk mencari
sumber pembiayaan pembangunan, baik dari dalam
negeri maupun luar negeri. Investasi asing bagi
Indonesia merupakan salah satu sumber pembiayaan
pembangunan dalam proses pembangunan di
Indonesia.
• Dari berbagai penelitian diperoleh kesimpulan yang
berbeda-beda mengenai kontribusi investasi asing
terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian di arahkan
untuk menganalisis kontribusi investasi asing terhadap
pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan variabel
penanaman modal asing), utang luar negeri dan
tabungan domestik.
3. • 1. Pendahuluan
• Pada awal tahap pembanguan I (Repelita I), Indonesia jauh tertinggal
dibandingkan dengan beberapa negara ASEAN. Pendapatan nasional Indonesia
sebesar US $ 80 perkapita pada tahun 1971, sedangkan beberapa negara ASEAN
sudah mencapai ± US $ 200 per-kapita. Laju pertumbuhan ekonomi Indonesia
1960 – 1970 kurang dari 4% per-tahun. Tingkat pembentukan modal domestik
juga sangat rendah, kurang dari 8% dari PDB, dan tidak cukup untuk mendorong
pertumbuhan ekonomi (Basuki dan Sulistyo, 1997: 51).
• Selama Pembangunan Jangka Panjang I (PJPT I), utang luar negeri berperan
sebagai dana tambahan untuk mempercepat laju pertumbuhan dan
pembangunan ekonomi Indonesia. Selama periode tersebut , pembayaran
kembali kewajiban yang terkait dengan utang luar negeri belum dianggap beban
bagi perekonomian nasional, karena sebagian besar kewajiban pembayaran
utang masih terdiri dari pembayaran bunga pinjaman saja. Sejak 1990, cicilan
pokok pinjaman sudah harus mulai dibayar, namun tabungan domestik masih
belum memadai, akibatnya total kewajiban menjadi lebih besar dari pinjaman
baru. Dengan kata lain, sejak saat itu sudah terjadi transfer negatif modal neto
(net negatif resources transfer). Transfer negatif modal neto tersebut dibiayai
dari hasil pengetatan konsumsi dalam negeri dan pengetatan pengeluaran
pemerintah, sehingga kemampuan keuangan pemerintah untuk membiayai
pembangunan prasarana dan investasi sosial menjadi semakin terbatas
(Arryman, 1999).
4. • 2. Review Beberapa Riset Terkait
• Studi empiris mengenai pengaruh arus masuk modal asing terhadap pertumbuhan
ekonomi di negara-negara sedang berkembang telah banyak dilakukan. Peran modal
asing dalam perekonomian atau pertumbuhan ekonomi sampai saat ini masih
diperdebatkan, baik mengenai intensitas maupun arahnya. Menurut Michael F. Todaro
(1994) terdapat dua kelompok pandangan mengenai modal asing. Pertama, kelompok
yang mendukung modal asing, mereka memandang modal asing sebagai pengisi
kesenjangan antara persediaan tabungan, devisa, penerimaan pemerintah, ketrampilan
manajerial, serta untuk mencapai tingkat pertumbuhan. Kedua, kelompok yang
menentang modal asing dengan perusahaan multi nasionalnya, berpendapat bahwa
modal asing cenderung menurunkan tingkat tabungan dan investasi domestik.
• Dengan menggunakan data tahun 1970 – 1986, Sritua Arif dan Adi Sasono (1987: 45-46)
menemukan bahwa arus bersih modal asing yang masuk ke Indonesia, baik yang berupa
investasi modal asing dan hutang luar negeri, setelah memperhitungkan pembayaran
cicilan hutang, bunga dan keuntungan yang ditransfer pihak asing ke luar negeri,
menunjukkjan nilai kumulatif negatif, bahkan modal asing ini cenderung berdampak
mendesak keluar (crowding out) terhadap tabungan domestik. Hasil yang serupa juga
dikemukakan oleh Rahman (1979), Griffin dan Enos (1970), Weiskoft (1972) Chenery
dan Strout (1979), Hujman (1968) dan Mudrajat Kuncoro (1982) yang menunjukkan
bahwa modal asing berpengaruh negatif terhadap tabungan domestik diberbagai
negara berkembang termasuk Indonesia. Disamping itu, arus modal asing juga dapat
berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, walaupun secara statistik tidak
signifikan. Studi-studi tersebut juga menemukan bahwa tabungan domestik lebih
penting peranannya daripada modal asing, baik secara kuantitatif maupun statistik
dalam menentukan pertumbuhan ekonomi, hanya studi Bangley (1978) yang
menunjukkan bahwa utang luar negeri meningkatkan tabungan domestik, tapi ini hanya
terjadi di negara Amerika Latin.
5. • 3. Metodologi
• Data yang digunakan dalam studi ini merupakan data
sekunder berbentuk data time series tahunan. Data yang
dipergunakan meliputi data pertumbuhan ekonomi (GDB)
yang diperoleh dari International Financial statistic terbitan
IMF, utang luar negeri (AID) dan tabungan domestik (s) dari
Nota Keuangan Negara, serta data investasi asing (PMA) dari
Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia Bank Indonesia.
• Model dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah
model pertumbuhan ekonomi yang dikembangkan oleh
Papanek (1973) dan Mosley (1980).
• GDB = f (FDI, AID, S)
• Keterangan:
• GDB = Growth domestik bruto;
• FDI =Penanaman modal asing ;
• AID =Utang luar negeri;
• S =Tabungan domestik
6. • Metode Estimasi yang digunakan dalam penelitian ini
adalah regresi berganda Orinary Least Square (OLS),
dengan spesifikasi model sebagai berikut :
• GDBt = b0 + b1 FDIt + b2 AIDt + b3 St + ìt
• Konsep penting dalam OLS adalah asumsi stasionaritas
dimana semua variabelnya harus bersifat non stochastik.
Asumsi ini mempunyai konsekuensi yang tidak akan
berubah terlalu besar seiring dengan periode waktu
pengambilan sampel dan mempunyai kecenderungan
mengarah pada nilai rata-rata (mean) sehingga pengabaian
terhadap asumsi stationaritas dapat menyebabkan
munculnya regresi lancung (spurious regresion) yang
ditandai dengan nilai R2 yang tinggi tetapi nilai Durbin
Watsonnya rendah. Untuk menghindari gejala spurious
regression maka dalam penelitian ini akan dilakukan
pengujian kointegrasi. Uji kointegrasi merupakan uji
terhadap model analisis terhadap persoalan regresi
lancung. Jadi sebelum menggunakan model, harus diyakini
bahwa data runtun waktu yang digunakan mempunyai
derajat atau orde integrasi yang sama.
7. • 4. Hasil Penelitian dan Pembahasan
• Uji Kointegrasi
• Dengan menggunakan uji kointegrasi yang dikembangkan oleh Engle-
Granger (CRDW) dan Dickey - Fuller (DF), diperoleh hasil pengujian sebagai
berikut:
• Tabel 2:
• Uji Kointegrasi
• METODE KOINTEGRASI
• CRDW
• DICKEY-FULLER
• GDB = f (FDI, AID, S)
• 1.6718*
• -4.7498**
• Keterangan:
• (*) signifikan pada taraf 1% di dasarkan atas statistik CRDW (Engle and
Granger (ed), 1991: 101)
• (**) signifikan pada taraf 10% di dasarkan atas statistik MacKinnon Value
• Dari hasil pengujian terbukti bahwa model analisis lolos dari
kecenderungan spurious regression. Dengan demikian analisis model
dapat dilanjutkan dengan menggunakan model tersebut.
8. • IMPLIKASI KEBIJAKAN
• Untuk meningkatkan kontribusi utang luar negeri, tabungan
domestik serta investasi asing terhadap pertumbuhan
ekonomi Indonesia adalah sebagai berikut :
• Upaya penarikan investasi asing ke Indonesia perlu
ditingkatkan. Oleh karena itu perlu dilakukan penyederhaan
proses pengurusan izin-izin dan adanya keterpaduan
koordinasi antar departemen melalui pemotongan jalur
birokrasi, serta diterapkannya insentif perpajakan yang
transparan dalam bentuk tax holiday yang masih baru
untuk beberapa tahun. Disamping itu investasi asing
mempunyai potensi untuk memberikan kontribusi yang
nyata bagi pertumbuhan ekonomi tidak hanya melalui
transfer teknologi dan perbaikan pengetatan manajemen
misalnya dengan pengembangan kualitas dan produktivitas
sumber daya manusia, mendukung teknologi yang
diterapkan, sehingga rencana alih teknologi dapat
terlaksana dengan baik.
9. • Agar pengalokasian bantuan luar negeri optimal, maka perlu
dipikirkan reorientasi proyek yang dibiayai dengan utang luar
negeri serta peran pengawasan baik oleh institusi yang
berwenang melalui wakil-wakilnya perlu ditingkatkan.
• Untuk mengurangi ketergantungan negara terhadap sumber-
sumber pembiayaan pembangunan dari luar negeri, maka
perlu diupayakan mobilisasi dana dari dalam negeri. untuk itu
diperlukan upaya intensifikasi tabungan domestik melalui :
• Penggalakan pemungutan pajak (kekayaan dan barang
mewah) yang bersifat progresif dan berdasar pada ability to
pay.
• Perlunya pendewasaan fungsi perbankan dan lembaga
keuangan bukan bank agar mampu menciptakan iklim yang
kondusif bagi perkembangan investasi.
10. • DAFTAR PUSTAKA
• Arif Arryman (1999), "Momentum untuk Keluar dari Perangkap Hutang Luar Negeri", Dalam Roem
Tapatimasang (Ed) "Hutang Itu Hutang". Insist dan Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
• Bambang Kustianto dan Istikomah (1999). "Peranan Modal Asing Terhadap Pertumbuhan Ekonomi
Indonesia", Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia, Vol.14, No. 2
• Chenery, Holis and Alan Strout (1979) "Foreign Asistance and Economic Development" American
Economic Review, September 1966.
• Didik J. Rochbini (1995) "Resiko Pembangunan Yang dibimbing Utang" Gramedia Jakarta.
• Damodar Gujarati (1986), "The External Debt Contribution to Output, Employment Productivity
and Consumetion; A model and A Aplication to Chile". Economic Modelling, Januari 1986.
• Dowling, J. Malcolm and Ulric Hipmenz (1983), "Aid, Saving and Growth in the Asian Region"
Development Economic, Vol.21, No. 1, Maret 1983.
• Grinols, Earl and Jagdish Shagwati. "Foreign Capital, Saving anbd Dependences", The Review of
Economic and Statistik, Vol.LXIII, No.4, November 1976.
• Hill, Hal (1990), "Indonesia’s Industrial Transformation, part I", Buletin of Indonesia Economic
Studies, 26 (2), PP. 79-120.
• Irawan dan M. Suparmoko (1992) "Ekonomi Pembangunan", BPFE, Yogyakarta
• Lee, J.S and Y.Iwasaki (1986) "Effect of Foreign Capital Inflow an Developing Countries in Asia",
Economi Staff Popei, No.36 Chapter IV Asia Development Bank, April 1986.
• Meier, G.M (1985), "Private Direct Invesment, Finance and Development". Asia Development
Review, Vol.3, No.2, 1985.