modal asing

2. Modal Asing
Besarnya arus modal masuk ke Indonesia, sebagai akibat
pertumbuhan perekonomian yang tetap terjaga dalam beberapa
tahun terakhir, harus dapat dimanfaatkan untuk mendanai proyek-
proyek jangka panjang. Mengelola arus modal masuk (capital
inflow) ke dalam kawasan merupakan sebuah tantangan yang sulit,
yang dihadapi negara-negara emerging market seperti Indonesia
karena dapat membawa berbagai risiko potensial terhadap stabilitas
keuangan (Tambunan, 2014).
Secara yuridis mengenai Penanaman Modal di Indonesia diatur
dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman
Modal. Dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang nomor 25 tahun 2007
tentang penanaman modal menyatakan bahwa:
“Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk
melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan
oleh penanam modal asing, baik menggunakan modal asing
sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal
dalam negeri .” (Hartono, 2007).

3. Utang Luar Negeri
Utang luar negeri atau pinjaman luar negeri, adalah sebagian dari total
utang suatu negara yang diperoleh dari para kreditor di luar negara
tersebut. Dalam jangka pendek, utang luar negeri sangat membantu
pemerintah Indonesia dalam upaya menutup defisit anggaran pendapatan
dan belanja negara, akibat pembiayaan pengeluaran rutin dan
pengeluaran pembangunan yang cukup besar.(Tambunan, 2014).
Pinjaman luar negeri adalah semua pinjaman yang menimbulkan
kewajiban membayar kembali terhadap pihak luar negeri baik dalam
valuta asing maupun dalam Rupiah. Termasuk dalam pengertian pinjaman
luar negeri adalah pinjaman dalam negeri yang menimbulkan kewajiban
membayar kembali terhadap pihak luar negeri. Pinjaman luar negeri yang
diterima Pemerintah, dimaksudkan sebagai pelengkap pembiayaan
pembangunan, disamping sumber pembiayaan yang berasal dari dalam
negeri berupa hasil perdagangan luar negeri, penerimaan pajak dan
tabungan baik tabungan masyarakat dan sektor swasta. Salah satu
masalah dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi yang dihadapi
negara-negara berkembang termasuk Indonesia adalah keterbatasan
modal dalam negeri (Tambunan, 2014).

4. Peranan Penanaman Modal Asing Bagi Negara Sedang Berkembang
Secara garis besar, penanaman modal asing terhadap pembangunan bagi
negara sedang berkembang seperti negara Indonesia dapat diperinci
menjadi lima, yaitu :
a. Sumber dana eksternal (modal asing) dapat dimanfaatkan oleh
negara sedang berkembang sebagai dasar untuk mempercepat
investasi dan pertumbuhan ekonomi.
b. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat perlu diikuti dengan
perpindahan struktur produksi dan perdagangan.
c. Modal asing dapat berperan penting dalam memobilisasi dana
maupun transformasi struktural.
d. Kebutuhan akan modal asing menjadi menurun segera setelah
perubahan struktural benar-benar terjadi meskipun modal asing di
masa selanjutnya lebih produktif.
e. Bagi negara-negara sedang berkembang yang tidak mampu memulai
membangun industri-industri berat dan industri strategis, adanya
modal asing akan sangat membantu untuk dapat mendirikan pabrik-
pabik baja, alat-alat mesin, pabrik elektronik, industri kimia dasar dan
sebagainya (Tambunan, 2014).

5. Dengan demikian, kehadiran PMA bagi negara sedang berkembang
sangat diperlukan untuk mempercepat pembangunan ekonomi. Modal
asing membantu dalam industrialisasi, pembangunan modal dan
menciptakan kesempatan kerja, serta keterampilan teknik. Melalui modal
asing terbuka daerah-daerah dan tergarap sumber-sumber baru. Resiko
dan kerugian pada tahap perintisan juga tertanggung, selanjutnya modal
asing mendorong pengusaha setempat untuk bekerjasama. Modal asing
juga membantu mengurangi problem neraca pembayaran dan tingkat
inflasi, sehingga akan memperkuat sektor usaha negara dan swasta
domestic dari negara tuan rumah atau yang sering disebut host country
(Fahri, 2009).
Penanaman modal asing di Indonesia tidak terlepas dari cita-cita hukum
ekonomi Indonesia yaitu menggagas dan menyiapkan konsep hukum
tentang kehidupan ekonomi. Kehidupan ekonomi yang diharapkan adalah
kehidupan ekonomi berbangsa dan bernegara yang rakyatnya memiliki
kesejahteraan dalam keadilan sosial, sebagaimana yang dicita-citakan
Pancasila dan Indonesia sebagai negara berdaulat sekaligus sebagai
negara berkembang mempunyai pola tertentu terhadap konsep hukum
dalam kegiatan ekonomi, meliputi konsep pencapaian masyarakat adil
dan makmur berdasarkan Pancasila, Konsep ekonomi kekeluargaan yang
Pancasilais, konsep ekonomi kerakyatan untuk membela kepentingan
rakyat (Fahri, 2009).

6. Oleh karena itu, peranan PMA di Indonesia cukup
mendukung juga perkembangan kehidupan ekonomi sesuai
dengan konsep hukum dalam kegiatan ekonomi dan cita-cita
hukum ekonomi Indonesia. Dan untuk mendukung investasi
di Indonesia maka perlu pembentukan hukum ekonomi
dengan perangkat peraturan membutuhkan kajian yang
bersifat komprehensif dan pendekatan secara makro dengan
informasi yang akurat demi multidisipliner dari berbagai
aspek antara lain :
a. Ekonomi dan social.
b. Sosiologis dan budaya.
c. Kebutuhan-kebutuhan dasae dan pembangunan.
d. Praktis dan operasional dan kebutuhan kedepan.
e. Moral dan etika bisnis yang berlaku dalam konsep
kelayakan dan kepatutan dalam kehidupan manusia dan
kemanusiaan yang beradab (Fahri, 2009).

7. Kendala Penanaman Modal Asing di Indonesia
Secara teoritis ada beberapa teori yang mencoba menjelaskan mengapa
investor-investor dari negara-negara maju ke negara-negara berkembang
yakni, The Product Cycle Theory dan The Industrial Organization Theory
of Vertical Organization. The Product Cyrcle Theory yang dikembangkan
oleh Raymond Vermon ini menyatakan bahwa setiap teknologi atau
produk berevolusi melalui tiga fase : Pertama fase permulaan atau
inovasi, kedua fase perkembangan proses dan ketiga fase standardisasi.
Dalam setiap fase tersebut sebagai tipe perekonomian negara memiliki
keuntungan komparatif (Comparative advantage). The Industrial
Organization Theory of Vertical Integration merupakan teori yang paling
tepat untuk diterapkan pada new multinasionalism dan pada investasi
yang terintegrasi secara vertikal. Pendekatan teori ini berawal dari
penambahan biaya-biaya untuk melakukan bisnis diluar negeri (dengan
investasi) harus mencakup biaya-biaya lain yang harus dipikul lebih
banyak daripada biaya yang diperuntukkan hanya untuk sekedar
mengekspor dari pabrik-pabrik dalam negeri. Oleh karena itu perusahaan
itu harus memiliki beberapa kompensasi atau keunggulan spesifik bagi
perusahaan seperti keahlian teknis manajerial keadaan ekonomi yang
memungkinkan adanya monopoli (Fahri, 2009).

8. Dilihat dari kedua faktor di atas, maka tampaknya arus modal asing justru
lebih banyak mengalir ke negara-negara maju daripada ke negara-negara
berkembang. Aliran modal ke negara-negara berkembang masih
dipengaruhi faktor-faktor sebagai berikut :
a. Tingkat perkembangan ekonomi Negara penerima modal.
b. Stabilitas politik yang memadai.
c. Tersedianya sarana dan prasarana yang diperlukan investor.
d. Aliran modal cenderung mengalir ke Negara-negara dengan tingkat
pendapatan per kapita yang tinggi (Fahri, 2009).
Utang Luar Negeri 2014
Secara umum, pendanaan luar negeri berasal dari sumber-sumber
sebagai berikut: (1) bilateral (pemerintah negara lain) berupa hibah,
pinjaman lunak dan pinjaman campuran; (2) lembaga
multilateral/internasional berupa hibah dan pinjaman, dan; (3) perbankan
atau lembaga keuangan internasional berupa fasilitas kredit ekspor dan
pinjaman komersial. Besarnya nilai utang luar negeri dapat disebabkan
penerimaan pajak dan pengeluaran pemerintah yang tidak seimbang.
Rendahnya penerimaan pajak, sementara pengeluaran pemerintah akibat
impor barang modal tinggi (Fahri, 2009).

9. Berdasarkan sifatnya pinjaman luar negeri dapat dibedakan
menjadi dua, yaitu Concessional Loan dengan cirri - ciri bunganya
rendah, grace periode dan repayment-nya lama, dan ada unsur
hibahnya; serta Non-Concessional Loan (Fahri, 2009).
Berdasarkan bentuknya Pinjaman/Hibah Luar Negeri dapat berupa
devisa, barang, dan atau jasa. Sedangkan jika dilihat dari
penggunaannya pinjaman luar negeri ada yang berbentuk bantuan
proyek dan ada yang berbentuk bantuan program. Bantuan proyek
adalah penerimaan dana bantuan luar negeri dalam bentuk barang
dan atau jasa bagi keperluan proyek pembangunan yang telah
ditentukan dalam perjanjian. Adapun yang dimaksud dengan
bantuan program adalah bantuan luar negeri berbentuk bahan
pangan dan atau devisa (tunai) yang dirupiahkan. Prioritas
penggunaannya untuk pembiayaan proyek pembangunan, namun
penentuan proyeknya diserahkan kepada pemerintah RI. Bantuan
program dapat pula berupa komoditi tertentu yang nilai lawan
rupiahnya digunakan untuk menutup kekurangan pangan dan non
pangan di dalam negeri (Fahri, 2009).

10. Perencanaan Pinjaman Luar Negeri
Perencanaan di sini maksudnya adalah bagaimana prosedur memperoleh
pinjaman luar negeri. Perencanaan pinjaman luar negeri ini berbeda untuk
pinjaman bilateral, multilateral, dan fasilitas kredit ekspor (Fahri, 2009).
Untuk pinjaman bilateral prosedurnya diawali dengan pengusulan proyek oleh
Menteri/Kepala Lembaga kepada Kepala Bappenas. Usulan itu lalu dinilai apakah
sesuai dengan tujuan pembangunan dan mempunyai prioritas yang tinggi. Jika
mempunyai kelayakan usulan tersebut masuk dalam daftar rencana untuk dibahas
dan selanjutnya diajukan ke pemberi pinjaman. Lalu pemberi pinjaman
mengadakan penilaian kembali terhadap usulan proyek yang disampaikan oleh
Pemerintah RI. Jika penilaian pemberi pinjaman menyatakan proyek tersebut
layak, maka pemberi pinjaman memberi komitmen pembiayaan. Kemudian
dilanjutkan dengan negosiasi (Tambunan, 2014).
Untuk pinjaman multilateral prosesnya tidak jauh berbeda dengan pinjaman
bilateral. Prosesnya diawali dengan pengusulan proyek, persetujuan dari
Bappenas, dan pengusulan pada calon lender. Dilanjutkan dengan Pre-appraisal
dari lender untuk mengumpulkan dan mengevaluasi data/bahan, melihat
situasi/kondisi lokasi proyek, dan mengadakan pembicaraan dengan instansi
terkait. Setelah itu melakukan pembicaraan dengan Departemen Teknis, Depkeu,
dan Bappenas guna memperoleh kejelasan mengenai persiapan proyek dan lain-
lain. Tahap akhir adalah negosiasi untuk mendapatkan persetujuan (Tambunan,
2014).

11. Pertama, dampak langsung dari utang yaitu cicilan bunga yang makin
mencekik. Kedua, dampak yang paling hakiki dari utang tersebut yaitu
hilangnya kemandirian akibat keterbelengguan atas keleluasaan arah
pembangunan negeri, oleh si pemberi pinjaman. Dapat dilihat pula
dengan adanya indikator-indikator baku yang ditetapkan oleh Negera-
negara donor, seperti arah pembangunan yang ditentukan. Baik motifnya
politis maupun motif ekonomi itu sendiri (Tambunan, 2014).
Pada akhirnya arah pembangunan kita memang penuh kompromi dan
disetir, membuat Indonesia makin terjepit dan terbelenggu dalam
kebijakan-kebijakan yang dibuat negara Donor. Hal ini sangat beralasan
karena mereka sendiri harus menjaga, mengawasi dan memastikan
bahwa pengembalian dari pinjaman tersebut plus keuntungan atas
pinjaman, mampu dikembalikan. Alih-alih untuk memfokuskan pada
kesejahteraan rakyat, pada akhirnya adalah konsep tersebut asal jalan
pada periode kepemimpinannya, juga makin membuat rakyat terjepit
karena mengembalikan pinjaman tersebut diambil dari pendapatan
negara yang harusnya untuk dikembalikan kepada rakyat yaitu kekayaan
negara hasil bumi dan Pajak (Tambunan, 2014).

12. Selain memberikan dampak seperti yang diatas, utang luar negeri
memiliki berbagai dampak baik positif dan negatif yaitu:
a. Dampak positif
Dalam jangka pendek, utang luar negeri sangat membantu pemerintah
Indonesia dalam upaya menutup defisit anggaran pendapatan dan belanja
negara, yang diakibatkan oleh pembiayaan pengeluaran rutin dan
pengeluaran pembangunan yang cukup besar. Dengan adanya utang luar
negeri membantu pembangunan negara Indonesia, dengan
menggunakan tambahan dana dari negara lain. Laju pertumbuhan
ekonomi dapat dipacu sesuai dengan target yang telah ditetapkan
sebelumnya (Tambunan, 2014).
b. Dampak Negatif
Dalam jangka panjang utang luar negeri dapat menimbulkan berbagai
macam persoalan ekonomi negara Indonesia, salah satunya dapat
menyebabkan nilai tukar rupiah jatuh(Inflasi). Utang luar negeri dapat
memberatkan posisi APBN RI, karena utang luar negeri tersebut harus
dibayarkan beserta dengan bunganya. Negara akan dicap sebagai negara
miskin dan tukang utang, karena tidak mampu untuk mengatasi
perekonomian negara sendiri, (hingga membutuhkan campur tangan dari
pihak lain) (Tambunan, 2014).

13. Faktor penyebab hutang luar negeri indonesia
Setidaknya ada dua alasan mengapa pemerintah di negara-negara berkembang
tetap membutuhkan utang luar negeri. Pertama, utang luar negeri dibutuhkan
sebagai tambahan modal bagi pembangunan prasarana fisik. Infrastruktur
merupakan investasi yang mahal dalam pembangunan. Kedua, utang luar negeri
dapat digunakan sebagai penyeimbang neraca pembayaran (Tambunan, 2014).
Ada beberapa penyebab meningkat atau menurunnya utang Luar negeri Indonesia
secara umum yaitu:
a. Defisit Transaksi Berjalan (TB)
TB merupakan perbandingan antara jumlah pembayaran yang diterima dari luar
negeri dan jumlah pembayaran ke luar negeri. Dengan kata lain, menunjukkan
operasi total perdagangan luar negeri, neraca perdagangan, dan keseimbangan
antara ekspor dan impor, pembayaran transfer (Tambunan, 2014).
b. Meningkatnya kebutuhan investasi
Investasi adalah penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan
biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan keuntungan di
masa-masa yang akan datang. Hampir setiap tahun Indonesia menghadapi
kekurangan dana investasi. Menurut pada tahun 2011, jumlah dana tabungan:
12,84 triliun sementara kebutuhan investasi Rp 2.458,6 triliun. Hal ini mendorong
meningkatnya pinjaman LN. Di samping kelangkaan dana, meningkatnya utang LN
juga didorong oleh perbedaan tingkat suku bunga (Tambunan, 2014).

14. c. Meningkatnya Inflasi
inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga
secara umum dan terus-menerus (kontinu) berkaitan
dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan
oleh berbagai faktor . Laju inflasi mempengaruhi
tingkat suku bunga, karena ekspektasi inflasi
merupakan komponen suku bunga nominal. trand
inflasi meningkat menyebabkan Bank Indonesia
memangkas suku bunga. Dengan rendahnya suku
bunga maka minat orang untuk berinvestasi rendah,
maka pemerintah untuk memenuhi belanja negaranya
melalui pinjaman luar negeri (Tambunan, 2014).
d. Struktur perekonomian tidak efisien
Karena tidak efisien dalam penggunaan modal, maka
memerlukan invetasi besar. Hal ini akan mendorong
utang luar negeri (Tambunan, 2014).