AKUNTANSI KEUANGAN KONTEMPORER

AKUNTANSI KEUANGAN KONTEMPORER
P14 – 27 Januari 2021
Prof. Dr. Dr. H. Aminullah Assagaf. SE., MS., MM., M.Ak
Email : assagaf29@yahoo.com
HP: 081343409
URL: https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=EFBaeOsAAAAJ

References
• Taufiq Choudhry and Jacek Mizerka. 2016. Contemporary Trend in
Accounting, Finance and Financial Institution. Springer, Switzerland.
• Michael Rankinn, et al. 2012. Contemporary Issue in Accounting. John
Wiley and Sons, Australia.
• Elaine Conway and Darren Birne. 2018. Contemporary Issues in
Accounting. Palgrave, Macmillan.
• Paul Rosenfield. 2006. Contemporary Issues in Financial Reporting.
Routledge, Londen.
• PSAK, SAK ETAP, SAK EMKM, SAK Syariah, PSAP, dll.

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER
1. Standar akuntansi yang berlaku di dunia, standar akuntansi yang berlaku di Indonesia dan
penerapannya dan perkembangan standar akuntansi di Indonesia: Standar Akuntansi di dunia
dan di Indonesia  Perkembangan Standar Akuntansi di Indonesia dan IFRS  PSAK, SAK
ETAP, SAK EMKM, SAK Syariah, PSAK 45, PSAP:  Perbedaan pengguna  Komponen
standar  Perbedaan pokok.
Ref: PSAK, SAK ETAP, SAK EMKM, SAK Syariah, PSAK 45, PSAP
2. Kerangka Konseptual menurut standar akuntansi: Definisi dan kegunaan kerangka konseptual
 KK PSAK  KK SAK ETAP, EMKM  KK SAK Syariah  Aplikasi penerapan KK.
Ref: Kerangka Konseptual PSAK, ETAP, EMKM, Syariah
3. Komponen dan jenis laporan keuangan: Penyajian Laporan Keuangan  Laporan Arus Kas 
Laporan Keuangan Interim  Laporan Keuangan Konsolidasian  Laporan Keuangan
Tersendiri  Laporan segmen  Ilustrasi laporan keuangan.
Ref: PSAK 1, PSAK 2 PSAK 3 PSAK 65 PSAK 4 PSAK 5
4. Penerapan standar akuntansi atas persediaan, property investasi dan aset biologis: Akuntansi Persediaan 
Akuntansi aset biologis dan produk agrikultur  Konsep nilai wajar  Aplikasi penerapan standar dalam LK
Ref: PSAK 14, PSAK 69 PSAK 68

5. Penerapan standar akuntansi atas aset tetap dan aset tak berwujud :Akuntansi Properti Investasi  Akuntansi Aset
Tetap . Akuntansi Aset Tak Berwujud  Aplikasi penerapan standar dalam LK.
Ref: PSAK 13 PSAK 16 PSAK 19 PSAK 69
6. Penerapan standar akuntansi impairment dan akuntansi aset tersedia untuk dijual: Konsep umum impairment 
Impairment aset tetap dan goodwill  Aset tidak lancar tersedia untuk dijual  Aplikasi penerapan standar dalam LK.
Ref: PSAK 48 PSAK 58
7. Penyajian pengungkapan investasi dalam entitas lain dan pengungkapan transaksi berelasi: Investasi dalam lingkup
instrumen keuangan  Investasi dalam asosiasi  Kombinasi Bisnis  Pengaturan Bersama  Restrukturisasi Entitas
Sepengendali  Pengungkapan investasi pada entitas lain  Pengungkapan pihak Berelasi  Aplikasi penerapan
standar dalam LK.
Ref: PSAK 15 PSAK 22 PSAK 65 PSAK 67 PSAK 38 PSAK 7
8. Akuntansi pajak penghasilan dan perbedaan akuntansi & pajak : Akuntansi pajak penghasilan  Perbedaan
pengakuan dan pengukuran akuntansi dan pajak  Akuntansi atas aset dan liabilitas pengampnan pajak  Revaluasi
menurut akuntansi dan pajak  Aplikasi penerapan standar dalam LK.
Ref: PSAK 46 PSAK 70 Bultek 11
9. Imbalan kerja, provisi dan kontijensi, kebijakan akuntansi, perubahan kebijakan akuntansi, kesalahan dan peristiwa
setelah tanggal pelaporan:  Imbalan kerja  Provisi  Kontijensi  Kebijakan akuntansi  Perubahan kebijakan
akuntansi  Perubahan estimas  Kesalahan / error. Peristiwa setelah tanggal pelaporan.
Ref: PSAK 25 PSAK 24 PSAK 57 PSAK 8

10. Akuntansi instrumen keuangan : Definisi instrumen keuangan  Jenis instrumen keuangan  Pengungkapan
instrumen keuangan  Klasifikasi instrumen keuangan  Pengakuan awal  Penghentian pengakuan  Penurunan
nilai.
Ref: PSAK 50 PSAK 55 PSAK 60 PSAK 71.
11. Konsep akuntansi selisih kurs, derivatif dan akuntansi lindung nilai :  Mata uang fungsional  Pengukuran dan
penyajian transaksi dalam mata asing  Translasi laporan keuangan  Transaksi derivative  Akuntansi Lindung
nilai.
Ref: PSAK 10 PSAK 55 PSAK 71.
12. Akuntansi pendapatan dari kontrak pelanggan: Tahapan pengakuan pendapatan dari pelanggan  Kontrak,
Modifikasi  Kewajiban penyelesaian  Nilai transaksi dan Alokasi nilai transaksi  Pengakuan pendapatan 
Aplikasi penerapan Standar dalam LK.
Ref: PSAK 72.
13. Akuntansi sewa : Definisi kontrak sewa  Akuntansi Penyewa  Akuntansi Pesewa  Aplikasi penerapan Standar
dalam LK.
Ref: PSAK 73.
14. Akuntansi Syariah :  Konsep Akuntansi Syariah  Laporan Keuangan Syariah  Transaksi Syariah: Mudhorobah,
Murabahah, Musyarokah, Salam, Istisna, Ijarah. Asuransi Syariah  Wakaf  Aplikasi penerapan Standar dalam LK
- Ref: SAK Syariah

Akuntansi Syariah
 Konsep Akuntansi Syariah
 Laporan Keuangan Syariah
 Transaksi Syariah: Mudhorobah, Murabahah, Musyarokah, Salam,
Istisna, Ijarah. Asuransi Syariah
 Wakaf
 Aplikasi penerapan Standar dalam LK
Ref: SAK Syariah

PSAK Akuntansi Syariah
PSAK 101 Penyajian Laporan Keuangan Syariah
PSAK 102 Akuntansi Murabahah) Revisi 2013
PSAK 103 Akuntansi Salam
PSAK 104 Akuntansi Istishna
PSAK 105 Akuntansi Mudharabah
PSAK 106 Akuntansi Musyarakah
PSAK 107 Akuntansi Ijarah
PSAK 108 Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah
PSAK 109 Akuntansi Zakat, Infaq dan Shadaqoh
PSAK 110 Akuntansi Sukuk

Pengertian Akuntansi Syariah
• Akuntansi syariah adalah bidang akuntansi yang menekankan pada 2 (dua) hal yaitu akuntabilitas dan
pelaporan. Akuntabilitas tercermin dari tauhid yaitu dengan menjalankan segala aktivitas ekonomi sesuai
dengan ketentuan Islam. Sedang pelaporan ialah bentuk pertanggungjawaban kepada Allah dan
manusia.
• Akuntansi syariah adalah Suatu aktivitas yang teratur berkaitan dengan pencatatan transaksi, tindakan,
serta keputusan yang sesuai dengan syariat dan jumlah-jumlahnya di dalam catatan yang representatif,
sehingga berkaitan dengan pengukuran dengan hasil keuangan yang berimplikasi pada transaksi,
tindakan, dan keputusan tersebut untuk membantu pengambilan keputusan yang tepat.
• Akuntansi syariah adalah praktek akuntansi yang bertujuan untuk membantu mencapai keadilan sosial
ekonomi dan mengenal sepenuhnya akan kewajiban kepada Tuhan, individu, dan masyarakat yang
berhubungan dengan pihak-pihak terkait pada aktivitas ekonomi seperti akuntan, manajer, auditor,
pemilik, pemerintah sebagai sarana bentuk Ibadah.
• Akuntansi syariah adalah penggunaan akuntansi dalam menjalankan syariah Islam. Akuntansi syariah
ada dua versi, akuntansi syariah yang yang secara nyata telah diterapkan pada era di mana masyarakat
menggunakan sistem nilai islami khususnya pada era Nabi SAW, Khulaurrasyidiin, dan pemerintah Islam
lainnya. Kedua Akuntansi syariah yang saat ini muncul di era kegiatan ekonomi dan sosial dikuasai oleh
sistem nilai kapitalis yang berbeda dari sistem nilai Islam.

Sistem Bagi Hasil
 Akuntansi syariah tidak memiliki sistem bunga, namun menggunakan sistem bagi
hasil dengan menanggung risiko bersama-sama oleh semua pihak yang terlibat.
Dengan menggunakan sistem bagi hasil, keuntungan bisa dilihat dengan jelas, dan
sistem pembagian hasil telah ditetapkan sesuai kesepakatan di awal.
 Misalnya, terdapat dua pihak, di mana pihak pertama berperan sebagai pemilik
modal, dan pihak kedua sebagai pengelola modal. Kedua pihak ini akan
mengetahui bagaimana keuntungan datang dan pembagiannya sesuai dengan
kesepakatan di awal.

Menggunakan Prinsip Jual Beli Murabahah
 Dalam transaksi jual beli, akuntansi syariah menerapkan sistem yang sesuai dengan ketentuan
agama islam.
 Misalnya transaksi antara Bank dan nasabah yang ingin mengajukan kredit. Dengan prinsip
murabahah, nasabah dan Bank akan membuat sistem kerja berdasarkan kesepakatan awal
yang dibicarakan di awal antara dua pihak yang bersangkutan.
 Menerapkan prinsip ini berarti kedua belah pihak juga harus membicarakan berapa bunga yang
akan dibayar dan diterima oleh masing-masing pihak tanpa melihat suku bunga yang berlaku.

Terhindar dari Riba
 Riba adalah penetapan bunga saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah
pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam.
 Biasanya persentase yang ditentukan bisa lebih dari nilai barang yang ditransaksikan. Dalam
akuntansi syariah, penyajian laporannya tidak hanya menggunakan konsep time value of money
dan dibuat sedemikian rupa sehingga terlihat lebih bagus dan memenuhi kebutuhan di mata
investor.
 Akuntansi syariah menunjukkan bahwa transaksi bisnis juga bisa mengandung nilai moral dan
norma.

Riba dalam agama Islam
Dalam Islam, memungut riba atau mendapatkan keuntungan berupa riba pinjaman adalah haram. Ini dipertegas dalam Alquran Surah Al-
Baqarah ayat 275 : ...padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba.... Pandangan ini juga yang mendorong maraknya
perbankan syariah yang konsep keuntungan bagi penabung didapat dari sistem bagi hasil bukan dengan bunga seperti pada bank
konvensional, karena menurut sebagian pendapat (termasuk Majelis Ulama Indonesia), bunga bank termasuk ke dalam riba.
Jenis-Jenis Riba
Secara garis besar riba dikelompokkan menjadi dua, yaitu riba utang-piutang dan riba jual-beli. Riba utang-piutang terbagi lagi menjadi riba
qardh dan riba jahiliah, sedangkan riba jual-beli terbagi atas riba fadhl dan riba nasi’ah.
Riba Qardh
Suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap kreditur (muqtaridh).
Riba Jahiliyyah
Utang dibayar lebih dari pokoknya, karena kreditur tidak mampu membayar utangnya pada waktu jatuh tempo.
Riba Fadhl
Pertukaran antarbarang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam jenis
barang ribawi.
Riba Nasi’ah
Penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba dalam
nasi’ah muncul karena adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dengan yang diserahkan kemudian.

Memiliki Unsur Tenggang Rasa
 Akuntansi syariah tidak hanya fokus pada pelaksanaan akuntansi,
tapi juga terdapat unsur zakat yang menjadi salah satu kelebihannya.
 Teori yang ada dalam akuntansi juga tidak sekedar mengatur dan
memperhitungkan kepentingan bisnis, tapi juga memperhitungkan
kepentingan yang memiliki unsur toleransi pada semua pihak

Landasan Hukum dari Tuhan
 Dengan menggunakan sistem akuntansi syariah, landasan hukum yang digunakan
sesuai dengan kaidah agama Islam. Di mana ketentuan dan dasar hukumnya tidak
dibuat oleh tangan manusia, tapi berasal dari Tuhan. Untuk ketentuannya pun tidak
dapat diragukan lagi dan tidak akan berubah seiring perkembangan zaman.
 Menerapkan sistem akuntansi syariah berarti perusahaan akan memiliki tanggung jawab
sosial yang lebih besar dan memiliki etika bisnis yang lebih baik.

Beberapa Istilah Akuntansi Syariah
 Mudhorobah,
a. Mudharabah Muqqayadah, adalah kerjasama antara dua pihak dimana shahibul maal
menyediakan modal dan memberikan kewenangan terbatas kepada mudharib dalam
menentukan jenis dan tempat investasi, dimana keuntungan dan kerugian dibagi menurut
kesepakatan di muka.
b. Mudharabah al-Mutlaqah, adalah kerjasama antara dua pihak dimana shahibul maal
menyediakan modal dan memberikan kewenangan penuh kepada mudharib dalam
menentukan jenis dan tempat investasi, sedangkan keuntungan dan kerugian dibagi menurut
kesepakatan dimuka.
 Mudharib, adalah pihak kedua atau pihak lain selain pihak pertama.
 Murabahah, adalah suatu perjanjian yang disepakati antara Bank Syariah dengan nasabah, dimana
Bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya yang
dibutuhkan nasabah, yang akan dibayar kembali oleh nasabah sebesar harga jual bank (harga beli
bank + margin keuntungan) pada waktu yang ditetapkan.

 Musyarokah, adalah perjanjian pembiayaan antara Bank Syariah dengan nasabah yang
membutuhkan pembiayaan, dimana Bank dan nasabah secara bersama membiayai suatu usaha atau
proyek yang juga dikelola secara bersama atas prinsip bagi hasil sesuai dengan penyertaan dimana
keuntungan dan kerugian dibagi sesuai kesepakatan di muka.
 Salam, adalah pembiayaan jual beli dimana pembeli memberikan uang terlebih dahulu terhadap
barang yang dibeli yang telah disebutkan spesifikasinya dengan pengantaran kemudian.
 Nisbah, adalah bagian keuntungan usaha bagi masing-masing pihak yang besarnya ditetapkan
berdasarkan kesepakatan.
 Shahibul Maal, adalah pihak pertama.

 Wadiah, adalah titipan dari suatu pihak ke pihak lain baik individu maupun golongan yang harus
dijaga dan dikembalikan setiap saat bila pemilik menghendakinya (adalah pihak pertama).
 Wadiah Yad adh-Dhamanah, adalah wadiah dimana si penerima titipan dapat memanfaatkan
barang titipan tersebut dengan seizin pemiliknya dan menjamin untuk mengembalikan titipan
tersebut secara utuh setiap saat, saat si pemilik menghendakinya.
 Wadiah Yad al-Amanah, adalah wadiah dimana si penerima titipan tidak bertanggungjawab
atas kehilangan dan kerusakan yang terjadi pada barang titipan selama hal ini bukan akibat
dari kelalaian atau kecerobohan penerima titipan dalam memelihara titipan tersebut.
 Wakalah, adalah akad perwakilan antara kedua belah pihak (bank dan nasabah) dimana nasabah
memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan atau jasa tertentu.

 Istisna, adalah transaksi yang menyebabkan penerima transaksi bertanggung jawab untuk
membuatkan benda dengan kriteria tertentu.
 Ijarah, asalah transaksi yg mengharuskan pekerja melakukan suatu pekerjaan tertentu tanpa
mewajibkannya untuk mendatangkan bahan-bahan yang harus dia kerjakan.
 Wakaf, Wakaf berdasarkan Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf adalah perbuatan
hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk
dimanfaatkan selamanya dan untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna
keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah.
 Wakaf menururt Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), wakaf adalah benda bergerak atau tidak
bergerak yang disediakan untuk kepentingan umum (Islam) sebagai pemberian yang ikhlas. Bisa
juga artinya hadiah atau pemberian yang bersifat suci.

Riba
 Riba adalah penetapan bunga atau melebihkan jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan
persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam. Riba secara
bahasa bermakna ziyadah (tambahan).
 Dalam pengertian lain, secara linguistik riba juga berarti tumbuh dan membesar. Sedangkan
menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara
batil.
 Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, tetapi secara umum terdapat benang merah
yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual-beli
maupun pinjam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam.

Asuransi Syariah
 Menurut Dewan Syariah Nasional, asuransi syariah adalah sebuah usaha untuk saling melindungi dan
saling tolong menolong di antara sejumlah orang, di mana hal ini dilakukan melalui investasi dalam bentuk
aset (tabarru) yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad
(perikatan) yang sesuai dengan syariah.
 Dalam asuransi syariah, diberlakukan sebuah sistem, di mana para peserta akan menghibahkan sebagian
atau seluruh kontribusi yang akan digunakan untuk membayar klaim jika ada peserta yang mengalami
musibah.
 Dengan kata lain bisa dikatakan bahwa, di dalam asuransi syariah, peranan dari perusahaan asuransi
hanyalah sebatas pengelolaan operasional dan investasi dari sejumlah dana yang diterima saja.

Perbedaan Asuransi Syariah dengan Asuransi Konvensional
Sistem Perjanjian
Di dalam asuransi syariah hanya digunakan akad hibah (tabarru) yang didasarkan pada sistem syariah dan
dipastikan halal. Sedangkan di dalam asuransi konvensional akad yang dilakukan cenderung sama dengan
perjanjian jual beli.
Kepemilikan Dana
Sesuai dengan akad yang digunakan, maka di dalam asuransi syariah dana asuransi tersebut adalah milik bersama
(semua peserta asuransi), di mana perusahaan asuransi hanya bertindak sebagai pengelola dana saja. Hal ini tidak
berlaku di dalam asuransi konvensional, karena premi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi adalah milik
perusahaan asuransi tersebut, yang mana dalam hal ini perusahaan asuransi akan memiliki kewenangan penuh
terhadap pengelolaan dan pengalokasian dana asuransi.
Pembagian Keuntungan
Di dalam asuransi syariah, semua keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan terkait dengan dana asuransi,
akan dibagikan kepada semua peserta asuransi tersebut. Namun akan berbeda dengan perusahaan asuransi
konvensional, di mana seluruh keuntungan yang didapatkan akan menjadi hak milik perusahaan asuransi tersebut.

Perbedaan Asuransi Syariah dengan Asuransi Konvensional
Berikut ini adalah perbedaan yang terdapat di antara asuransi syariah dan asuransi konvensional secara umum:
•Pengelolaan Risiko
Asuransi syariah sekumpulan orang akan saling membantu dan tolong menolong, saling menjamin dan bekerja
sama dengan cara mengumpulkan dana hibah (tabarru). Dengan begitu bisa dikatakan bahwa pengelolaan
risiko yang dilakukan di dalam asuransi syariah adalah menggunakan prinsip sharing of risk, di mana resiko
dibebankan/dibagi kepada perusahaan dan peserta asuransi itu sendiri.
Asuransi konvensional berlaku sistem transfer of risk, di mana resiko dipindahkan/dibebankan oleh
tertanggung (peserta asuransi) kepada pihak perusahaan asuransi yang bertindak sebagi penanggung di dalam
perjanjian asuransi tersebut seperti pada asuransi kesehatan, asuransi mobil, atau asuransi perjalanan.
•
Pengelolaan Dana
Pengelolaan dana yang dilakukan di dalam asuransi syariah bersifat transparan dan dipergunakan sebesar-
besarnya untuk mendatangkan keuntungan bagi para pemegang polis asuransi itu sendiri.
Di dalam asuransi konvensional, perusahaan asuransi akan menentukan jumlah besaran premi dan berbagai
biaya lainnya yang ditujukan untuk menghasilkan pendapatan dan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi
perusahaan itu sendiri.

Agenda
Kerangka Konseptual
Penyajian Laporan Keuangan
Standar Syariah
26

Prinsip Sistem Keuangan Syariah
1. Pelarangan Riba
2. Pembagian Risiko
3. Tidak menganggap uang sebagai modal potensial
4. Larangan melakukan kegiatan spekulatif
5. Kesucian Kontrak
6. Aktivitas Usaha harus sesuai Syariah

Transaksi Syariah
• Syariah merupakan ketentuan hukum Islam yang mengatur aktivitas umat
manusia yang berisi perintah dan larangan, baik yang menyangkut
hubungan interaksi vertikal dengan Tuhan maupun interaksi horisontal
dengan sesama makhluk.
• Prinsip syariah yang berlaku umum dalam kegiatan muamalah (transaksi
syariah) mengikat secara hukum bagi semua pelaku dan stakeholder entitas
yang melakukan transaksi syariah.
• Azas Transaksi Syariah
• Prinsip persaudaraan (ukhuwah);
• Prinsip keadilan (‘adalah);
• Prinsip kemaslahatan (maslahah);
• Prinsip keseimbangan (tawazun);
• Prinsip universalisme (syumuliyah).

Karakteristik Transaksi Syariah
• transaksi hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan
saling ridha;
• prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objeknya halal dan
baik (thayib);
• uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai,
bukan sebagai komoditas;
• tidak mengandung unsur riba; kezaliman; maysir; gharar; haram;
• tidak menganut prinsip nilai waktu dari uang (time value of money)
• karena keuntungan yang didapat dalam kegiatan usaha terkait dengan risiko
yang melekat pada kegiatan usaha tersebut sesuai dengan prinsip al-
ghunmu bil ghurmi (no gain without accompanying risk);
• transaksi dilakukan berdasarkan :
• suatu perjanjian yang jelas dan benar;
• untuk keuntungan semua pihak tanpa merugikan pihak lain
• tidak diperkenankan menggunakan standar ganda harga untuk satu akad
• tidak menggunakan dua transaksi bersamaan yang berkaitan (ta’alluq)
dalam satu akad;

Kegiatan Usaha BPR Syariah
• Menghimpun dana masyarakat dalam bentuk :
– Tabungan berdasarkan prinsip wadi’ah atau mudharabah.
– Deposito berjangka berdasarkan prinsip mudharabah.
• Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk
pembiayaan berdasarkan :
– Prinsip jual beli (murabahah, istishna’, salam)
– Prinsip sewa menyewa (ijarah)
– Prinsip bagi hasil (mudharabah, musyarakah)
– Prinsip kebajikan (qardh)
• Menempatkan dana dalam bentuk giro, tabungan, deposito
pada bank syariah lain.
• Melakukan kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan UU
Perbankan dan prinsip syariah.
• Leasing = ijarah
• Factoring = hawalah
• Cross financing =
murabahah
• Modal ventura =
musyarakah
• Pegadaian = Rahn
• Penjaminan = Kafalah

Prinsip Akuntansi Syariah yang Berlaku Umum

Asumsi Dasar
• Kelangsungan Usaha (Going Concern)
• Dasar yang berbeda dapat digunakan jika:
• Ada pembatasan kelangsungan usaha
• Ingin melikuidasi perusahaan; atau
• Mengurangi secara material skala usahanya
• Dasar Akrual (Accrual Basis)
• Pengaruh transaksi diakui pada saat kejadian (bukan pada saat kas diterima
atau dibayar)
• Penghitungan pendapatan untuk tujuan pembagian hasil usaha menggunakan
dasar kas

Pengakuan Pendapatan
• Akrual Pendapatan :
• Hanya pendapatan atas aktiva produktif performing
• Non performing => pendapatan diakui dijurnal balik

PSAK Syariah
• PSAK 101 Penyajian Laporan Keuangan Syariah
• PSAK 102 Akuntansi Murabahah) Revisi 2013
• PSAK 103 Akuntansi Salam
• PSAK 104 Akuntansi Istishna
• PSAK 105 Akuntansi Mudharabah
• PSAK 106 Akuntansi Musyarakah
• PSAK 107 Akuntansi Ijarah
• PSAK 108 Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah
• PSAK 109 Akuntansi Zakat, Infaq dan Shadaqoh
• PSAK 110 Akuntansi Sukuk

Laporan Posisi Keuangan
(PSAK 105 Akuntansi
Mudharabah)

Pedoman Akuntansi BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat
Syariah)
• Bab I Pendahuluan
• Bab II LK Bank Syariah
Bab III Akad Jual Beli
• Bab IV Akad Bagi Hasil
• Bab V Akad Sewa
• BaB VI Akad Pinjaman Qard
• BaB VII Penempatan pada Bank Lain
• BAB VIII Aset
• Bab IX Kewajiban
• Bab X Ekuitas
• Bab XI Laporan Laba Rugi
• Bab XII Laporan Perubahan Ekuitas
• Bab XIII Laporan Arus Kas
• Bab XIV Laporan Rekonsiliasi Pembagian Laba
• Bab XV Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat
• Bab XVI Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan
• Bab XVII Catatan atas Laporan Keuangan

Tujuan LK BPRS
• Tujuan Laporan Keuangan entitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (untuk
selanjutnya disebut Bank) adalah untuk menyediakan informasi:
• posisi keuangan, kinerja keuangan,
• arus kas dari aktivitas Bank
yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam
posisi dapat meminta Laporan Keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi
tertentu.
• Bank memiliki fungsi sebagai:
• Manajer investasi
• Agen investasi
• Investor – fungsi intermediari
• Penyedia Jawa Keuangan
• Pengemban fungsi sosial  baitul maal, penghimpun dana sosial
PPL - IAPI
BAB I

Azas Transaksi Syariah
• Prinsip persaudaraan (ukhuwah) esensinya merupakan nilai universal yang
menata interaksi sosial dan harmonisasi kepentingan para pihak untuk
kemanfaatan secara umum dengan semangat saling menolong.
• Prinsip keadilan (‘adalah) esensinya menempatkan sesuatu hanya pada
tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta
memperlakukan sesuatu sesuai posisinya
• Unsur bunga dalam segala bentuk dan jenisnya, baik riba nasiah
maupun riba fadhl (riba). Esensi riba adalah setiap tambahan pada
jumlah piutang yang dipersyaratkan dalam transaksi pinjam-meminjam
uang serta derivasinya dan transaksi tidak tunai lainnya.
• Unsur yang merugikan diri sendiri, orang lain, maupun lingkungan
(zalim). Esensi zalim (dzulm) adalah menempatkan sesuatu tidak pada
tempatnya,
PPL - IAPI

• Unsur judi dan sikap spekulatif (maysir). Esensi maysir adalah setiap
transaksi yang bersifat spekulatif dan tidak berkaitan dengan
produktivitas serta bersifat perjudian (gambling).
• Unsur ketidakjelasan (gharar). Esensi gharar adalah setiap transaksi
yang berpotensi merugikan salah satu pihak karena mengandung unsur
ketidakjelasan, manipulasi dan eksploitasi informasi serta tidak adanya
kepastian pelaksanaan akad.
• tidak adanya kepastian penjual untuk menyerahkan obyek akad pada waktu terjadi
akad, baik obyek akad itu sudah ada maupun belum ada;
• menjual sesuatu yang belum berada di bawah penguasaan penjual;
• tidak adanya kepastian kriteria kualitas dan kuantitas barang/jasa;
• tidak adanya kepastian jumlah harga yang harus dibayar dan alat pembayaran;
• tidak adanya ketegasan jenis dan obyek akad;
• kondisi obyek akad tidak dapat dijamin kesesuaiannya dengan yang ditentukan
dalam transaksi;
• adanya unsur eksploitasi salah satu pihak karena informasi yang kurang atau
dimanipulasi dan ketidaktahuan atau ketidakpahaman yang ditransaksikan
PPL - IAPI

• Prinsip kemaslahatan (mashlahah) esensinya merupakan segala bentuk
kebaikan dan manfaat yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan
spiritual, serta individual dan kolektif. Kemaslahatan yang diakui harus
memenuhi dua unsur yakni kepatuhan Syariah (halal) serta bermanfaat dan
membawa kebaikan (thayib) dalam semua aspek secara keseluruhan yang
tidak menimbulkan kemudharatan. Transaksi Syariah yang dianggap
bermaslahat harus memenuhi secara keseluruhan unsur-unsur yang
menjadi tujuan ketetapan Syariah (maqasid syariah) yaitu berupa
pemeliharaan terhadap:
a. akidah, keimanan dan ketakwaan (dien);
b. akal (‘aql);
c. keturunan (nasl);
d. jiwa dan keselamatan (nafs); dan
e. harta benda (mal).
PPL - IAPI

• Prinsip keseimbangan (tawazun) esensinya meliputi keseimbangan aspek
material dan spiritual, aspek privat dan publik, sektor keuangan dan sektor
riil, bisnis dan sosial, dan keseimbangan aspek pemanfaatan dan
pelestarian.
• Transaksi Syariah tidak hanya menekankan pada maksimalisasi keuntungan
perusahaan semata untuk kepentingan pemilik (shareholder). Sehingga
manfaat yang didapatkan tidak hanya difokuskan pada pemegang saham,
akan tetapi pada semua pihak yang dapat merasakan manfaat adanya suatu
kegiatan ekonomi.
PPL - IAPI

• Prinsip universalisme (syumuliyah) esensinya dapat dilakukan oleh, dengan,
dan untuk semua pihak yang berkepentingan (stakeholder) tanpa
membedakan suku, agama, ras dan golongan, sesuai dengan semangat
kerahmatan semesta (rahmatan lil alamin).
• Transaksi Syariah terikat dengan nilai-nilai etis meliputi aktivitas sektor
keuangan dan sektor riil yang dilakukan secara koheren tanpa dikotomi
sehingga keberadaan dan nilai uang merupakan cerminan aktivitas investasi
dan perdagangan.
PPL - IAPI

a. Transaksi hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling ridha;
b. Prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objeknya halal dan baik (thayib);
c. Uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai, bukan sebagai
komoditas;
d. Tidak mengandung unsur riba;
e. Tidak mengandung unsur kezaliman;
f. Tidak mengandung unsur maysir;
g. Tidak mengandung unsur gharar;
h. Tidak mengandung unsur haram;
i. Tidak menganut prinsip nilai waktu dari uang (time value of money)
j. Transaksi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian yang jelas dan benar
k. Tidak ada distorsi harga melalui rekayasa permintaan (najasy), maupun melalui
rekayasa penawaran (ihtikar); dan
l. Tidak mengandung unsur kolusi dengan suap menyuap (risywah).
PPL - IAPI

Pedoman Akuntansi BPRS
• Tujuan dari penyusunan Pedoman Akuntansi Perbankan
Syariah Indonesia bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (untuk
selanjutnya disebut “Pedoman”)
• Membantu Bank menyusun Laporan Keuangan supaya
sesuai dengan tujuan Laporan Keuangan
• Menciptakan keseragaman penerapan perlakuan akuntansi
dan penyajian Laporan Keuangan sehingga meningkatkan
daya banding antara Laporan Keuangan Bank.
• Menjadi acuan minimum yang harus dipenuhi oleh Bank
dalam menyusun Laporan Keuangan.
PPL - IAPI
BAB I

Acuan Penyusunan
• Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) sepanjang
tidak bertentangan dengan prinsip Syariah;
• Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah dan
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah;
• Ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia;
• Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia;
• Peraturan perundang-undangan yang relevan dengan Laporan Keuangan; dan
• Praktik-praktik akuntansi yang berlaku umum, sepanjang tidak bertentangan dengan
prinsip Syariah
Dalam hal standar akuntansi keuangan memberikan pilihan atas perlakuan akuntansi,
maka BPR wajib mengikuti pilihan sesuai ketentuan Bank Indonesia.
BAB I
PPL - IAPI

Ketentuan Lain
• Ilustrasi jurnal yang digunakan dalam Pedoman ini hanya merupakan
ilustrasi dan tidak bersifat mengikat. Bank dapat mengembangkan
metode pencatatan dan pengakuan sesuai sistem masing-masing
sepanjang memberikan hasil yang tidak berbeda. Ilustrasi jurnal yang
dicantumkan dalam Pedoman ini menggambarkan pencatatan akuntansi
secara manual.
• Transaksi yang dicantumkan pada Pedoman ini diprioritaskan pada
transaksi yang umum terjadi pada setiap Bank.
• Pedoman ini secara periodik akan dievaluasi dan disesuaikan dengan
perkembangan bisnis dan produk pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah,
ketentuan SAK, ketentuan Bank Indonesia, dan ketentuan lainnya yang
terkait dengan industri Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
PPL - IAPI

Komponen Laporan Keuangan
• Laporan Keuangan Syariah adalah suatu laporan
keuangan yang dibuat oleh entitas syariah untuk
digunakan sebagai pembanding baik dengan laporan
keuangan sebelumnya atau laporan keuangan lainnya.
• Komponen laporan
a. Neraca
b. Laporan Laba Rugi
c. Lapaoran Arus Kas
d. Laporan Perubahan Ekuitas
e. Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil
f. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat
g. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan
h. Catatan Atas Laporan Keuangan

Kebijakan Akuntansi
• Kebijakan tersebut harus mencerminkan prinsip kehati –
hatian dan mencakup semua hal yang material dan
sesuai dengan ketentuan dalam Standar Akuntansi
Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)
dan PSAK Syariah.
• Dalam hal SAK ETAP dan PSAK Syariah belum mengatur
masalah pengakuan, pengukuran, penyajian atau
pengungkapan dari suatu transaksi atau peristiwa, maka
manajemen harus menetapkan kebijakan untuk
memastikan bahwa Laporan Keuangan menyajikan
informasi yang:
• Relevan
• Dapat diandalkan yang mencerminkan kejujuran, substansi
mengungguli bentuk, netral, kehati-hatian dan mencakup

Kebijakan Akuntansi
• Dalam menetapkan kebijakan akuntansi tersebut, maka harus
mempertimbangkan:
a. Persyaratan dan panduan dalam SAK ETAP dan PSAK Syariah yang berhubungan dengan hal
yang serupa dan terkait.
b. Definisi, kriteria pengakuan dan konsep pengukuran aset, kewajiban, pendapatan, dan
beban dalam prinsip pervasif (yang mempunyai dampak manfaat luas bagi pihak-pihak
yang berkepentingan) dari SAK ETAP.
c. Persyaratan dan panduan dalam SAK non-ETAP yang berhubungan dengan hal yang serupa
dan terkait.

Perbandingan Murabahah, Salam, Istishna
Sumber: Ascarya (2005)

TRANSAKSI MURABAHAH
Pembeli Bank Syariah
1
Pemasok
2
3 4

Nasabah
Konsumen
(pembeli)
Penjual
Skema istishna’
Skema istishna’
Nasabah
Konsumen
(pembeli)
Produsen/
Pembuat/
sub kontraktor
Penjual
(3) jual
(1) pesan
beli
istishna’
Istishna’ Paralel

Ilustrasi Salam
1
2
Pembeli Penjual

Ilustrasi Salam Paralel
1 2
Pembeli
Penjual
Bank sebagai
Pembeli &
Penjual
3 4

PSAK 102 Akuntansi Murabahah
• Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga
perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati antara penjual dan pembeli.
• Perbedaan murabahah dengan penjualan yang biasa kita kenal adalah penjual
secara jelas memberi tahu kepada pembeli berapa harga pokok barang tersebut
dan berapa besar keuntungan yang diinginkannya.

• Karakterstik
• Proses pengadaan barang murabahah (aktiva murabahah) harus dilakukan oleh penjual
• Jika penjual hendak mewakilkan kepada nasabah (wakalah) untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli
murabahah harus dilakukan setelah barang menjadi milik penjual
• Cara Pembayaran dapat dilakukan tunai atau tangguh
• Murabahah tangguh, pembayaran dilakukan secara tangguh.
• Jika pembeli melunasi tepat waktu atau lebih cepat dari periode yang telah ditetapkan, maka penjual boleh
memberikan potongan. Tetapi, besarnya potongan ini tidak boleh diperjanjikan diawal akad.
• Apabila pembeli tidak dapat membayar utangnya sesuai dengan waktu yang ditetapkan, pembeli tidak boleh didenda
atas keterlambatan Kecuali pembeli tersebut tidak membayar karena lalai.
• Apabila pembeli mengalami kesulitan keuangan, maka penjual hendaknya memberi keringanan
• Sebaiknya, penjualan tidak tunai (tangguh) dibuatkan kontrak/perjanjiannya secara tertulis dan dihadiri
saksi-saksi.
• Untuk menghindari resiko, penjual dapat meminta jaminan.

• Jenis
1. Murabahah dengan pesanan;
Penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli. Murabahah
dengan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli
barang yang dipesannya. Kalau bersifat mengikat berarti pembeli harus membeli barang
yang dipesannya dan tidak dapat membatalkan pesanannya.
2. Murabahah tanpa pesanan;
murabahah jenis ini bersifat tidak mengikat dan pembeli dapat membatalkan akad
pembelian.
• Rukun jual beli
• Pelaku terdiri dari pembeli dan penjual
• Obyek jual beli berupa barang yang diperjualbelikan
• Ijab kabul /serah terima

Pedoman BPRS - Murabahah
• Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar beban perolehan ditambah
keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan beban perolehan barang tersebut
kepada pembeli.
• Pembiayaan Murabahah, adalah Penyediaan dana dari Bank kepada nasabah untuk membeli
barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli (nasabah) dan pembeli (nasabah)
membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan Bank yang disepakati.
• Aset murabahah adalah aset yang diperoleh dengan tujuan untuk dijual kembali dengan
menggunakan akad murabahah.
• Diskon harga beli adalah pengurangan harga atau penerimaan dalam bentuk apapun yang
diperoleh pihak pembeli (nasabah) dari pemasok.
• Harga perolehan adalah harga beli barang oleh Bank sebelum dikurangi uang muka dari nasabah.
• Potongan piutang murabahah adalah pengurangan kewajiban pembeli (nasabah) yang diberikan
oleh pihak penjual (Bank).
• Uang muka (urbun) adalah jumlah yang dibayar oleh pembeli (nasabah) kepada penjual sebagai
bukti komitmen untuk membeli barang dari penjual.

Murabahah - karakteristik
• Aset yang akan dijual Bank dalam transaksi murabahah pada prinsipnya
harus dimiliki Bank sebelum akad murabahah disepakati. Cara memperoleh
aset murabahah dapat secara langsung oleh Bank atau diwakilkan kepada
pihak lain termasuk nasabah.
• Dalam hal Bank diwakilkan kepada pihak lain, pihak yang mewakili hanya
sebatas pada pencarian informasi barang sesuai spesifikasi yang diinginkan
nasabah. Sedangkan penentuan atas pembelian aset dari pemasok menjadi
kewenangan Bank.
• Harga perolehan aset murabahah harus diberitahukan Bank kepada
nasabah.
• Harga jual murabahah adalah harga perolehan aset murabahah sebelum
dikurangi uang muka ditambah dengan marjin yang disepakati.
• Murabahah yang dilakukan oleh Bank harus berdasarkan pesanan nasabah
yang bersifat mengikat.
• Akad murabahah memperkenankan penawaran harga yang berbeda untuk
cara pembayaran yang berbeda sebelum akad murabahah dilakukan.
Namun jika akad tersebut telah disepakati, maka hanya ada satu harga
(harga dalam akad) yang digunakan. Sedangkan besarnya angsuran dapat
disesuaikan berdasarkan kesepakatan Bank dengan nasabah.

Murabahah - Akuntansi
• Piutang murabahah diakui pada saat akad transaksi
murabahah, sebesar harga perolehan ditambah
keuntungan (marjin) yang disepakati.
• Jika Bank menggunakan metode anuitas, maka piutang
murabahah yang diakui termasuk pendapatan dan beban
yang belum diamortisasi.

Murabahah - Pendapatan
• Pendapatan yang diterima Bank selain marjin keuntungan seperti pendapatan administrasi, dan beban lain
yang terkait langsung dengan pembiayaan murabahah seperti beban komisi, beban survei, dan beban lain
yang tidak dapat diukur secara andal perolehannya diakui sepanjang masa pembiayaan murabahah.
• Pendapatan administrasi yang dapat diukur secara andal perolehannya dapat diakui pada saat penyaluran
pembiayaan.
• Pengakuan pendapatan murabahah secara non-tunai dapat menggunakan metode anuitas (efektif) atau
metode proporsional (flat).
• Metode anuitas (efektif)
Pendapatan pembiayaan murabahah dialokasikan sepanjang masa akad berdasarkan saldo pokok pembiayaan
murabahah.
• Metode proporsional (flat)
Pendapatan pembiayaan murabahah dialokasikan sepanjang masa akad berdasarkan proporsi yang sama antara
saldo pokok dan marjin pembiayaan murabahah.

Murabahah – Akuntansi Pendapatan
• Pendapatan dan beban yang terkait langsung dengan transaksi murabahah:
• Metode anuitas,
• Pendapatan dan beban yang terkait langsung dengan transaksi murabahah diakui sebagai
bagian dari piutang murabahah sebesar pendapatan yang diterima dan beban yang
dikeluarkan.
• Pendapatan dan beban tersebut diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus
sepanjang masa akad.
• Metode proporsional,
• Pendapatan dan beban yang terkait langsung dengan transaksi murabahah diakui secara
terpisah dari piutang murabahah sebesar pendapatan yang diterima dan beban yang
dikeluarkan.
• Pendapatan dan beban tersebut diamortisasi dengan menggunakan metode yang sama
dengan metode pengakuan pendapatan murabahah sepanjang masa akad.
• Dalam hal transaksi murabahah dilakukan secara tunai, maka pendapatan
murabahah diakui pada saat penyerahan aset murabahah kepada nasabah.

Murabahah - Pendapatan
• Bank melakukan transaksi murabahah dengan nasabah atas aset murabahah seharga Rp1.000
dan marjin keuntungan yang disepakati sebesar Rp200. Pendapatan administrasi yang nilai
perolehannya tidak dapat diukur secara andal sebesar Rp12.
Metode anuitas
• Pendapatan administrasi yang nilai perolehannya tidak dapat diukur secara andal diamortisasi
selama jangka waktu pembiayaan dengan menggunakan metode garis lurus.
• Pendapatan marjin murabahah yang telah disepakati dialokasikan berdasarkan saldo pokok
pembiayaan murabahah selama jangka waktu pembiayaan dan jumlah marjin pendapatan yang
diakui tidak boleh melebihi marjin murabahah yang disepakati.
Metode proporsional
• Pendapatan administrasi yang nilai nilai perolehannya tidak dapat diukur secara andal
diamortisasi selama jangka waktu pembiayaan dengan menggunakan metode garis lurus.
• Pendapatan marjin murabahah yang telah disepakati dialokasikan berdasarkan proporsi antara
pokok dan marjin pembiayaan murabahah selama jangka waktu pembiayaan dan jumlah marjin
pendapatan yang diakui tidak boleh melebihi marjin murabahah yang disepakati.

Murabahah – Metode Anuitas

Murabahah – Metode Proporsional

Murabahah - Diskon
• Apabila setelah akad murabahah pemasok memberikan diskon harga atas
barang yang dibeli, maka diskon harga tersebut dibagi berdasarkan
perjanjian atau persetujuan yang dimuat dalam akad. Oleh karena itu,
klausul pembagian diskon harga tersebut harus diperjanjikan dalam akad.
• Apabila tidak diatur dalam akad, maka diskon tersebut menjadi hak Bank
dan diakui sebagai pendapatan operasi lainnya.
• Diskon yang terkait dengan pembelian barang, antara lain:
• diskon dalam bentuk apapun dari pemasok atas pembelian barang;
• diskon beban asuransi dari perusahaan asuransi dalam rangka pembelian barang;
• komisi dalam bentuk apapun yang diterima terkait dengan pembelian barang.

Murabahah – Akuntansi Diskon
• Sebelum akad murabahah ditandatangani maka diskon harga beli
tersebut diakui sebagai pengurang harga perolehan aset murabahah;
• Setelah akad murabahah ditandatangani dan:
• diperjanjikan dalam akad, maka bagian diskon harga beli yang menjadi hak
nasabah diakui sebagai kewajiban kepada nasabah dan bagian diskon yang
menjadi hak Bank diakui sebagai tambahan keuntungan murabahah.
• tidak diperjanjikan dalam akad, maka diakui sebagai pendapatan operasi lain.

Murabahah – Uang Muka
• Bank dapat meminta uang muka kepada nasabah sebagai bukti
komitmen pembelian aset murabahah sebelum akad disepakati.
• Apabila akad murabahah disepakati, maka uang muka menjadi bagian
pelunasan piutang murabahah.
• Apabila akad murabahah batal, maka uang muka dikembalikan kepada
nasabah setelah dikurangi kerugian riil yang ditanggung oleh Bank.
• Apabila uang muka itu lebih kecil dari kerugian, maka Bank dapat meminta
tambahan dari nasabah.
• Keuntungan murabahah yang diterima Bank dihitung berdasarkan
harga perolehan aset murabahah setelah memperhitungkan uang
muka yang diserahkan oleh nasabah.

Murabahah – Akuntansi Uang Muka
• Uang muka yang diterima Bank dari nasabah diakui sebagai uang muka
murabahah dari pembeli sebesar jumlah yang diterima Bank.
• Jika transaksi murabahah dilaksanakan, maka uang muka tersebut diakui
sebagai bagian dari pembayaran piutang murabahah (merupakan bagian
pokok).
• Jika transaksi murabahah tidak dilaksanakan, maka :
• uang muka dikembalikan kepada nasabah sebesar selisih antara uang muka dengan
beban riil dan kerugian atas pembatalan barang tersebut, apabila uang muka
nasabah lebih besar dari beban-beban riil yang telah dikeluarkan Bank dan kerugian
atas pembatalan, jika ada; atau
• Bank mengakui tagihan kepada nasabah sebesar selisih antara beban riil dengan
uang muka dan kerugian atas pembatalan barang tersebut, apabila uang muka
nasabah lebih kecil dari beban-beban riil yang telah dikeluarkan Bank dan kerugian
atas pembatalan, jika ada.

Murabahah – Potongan Piutang
• Bank dapat memberikan potongan pada saat pelunasan piutang murabahah, apabila nasabah:
• melakukan pelunasan pembayaran secara tepat waktu; atau
• melakukan pelunasan pembayaran lebih cepat dari waktu yang telah disepakati;
dengan syarat tidak diperjanjikan dalam akad dan besarnya potongan diserahkan pada kebijakan Bank.
• Pemberian potongan pelunasan piutang murabahah dapat dilakukan dengan menggunakan salah satu
metode berikut:
• diberikan pada saat pelunasan, yaitu Bank mengurangi piutang murabahah dan keuntungan murabahah, sehingga nasabah
hanya membayar sebesar selisih antara piutang dengan potongan pelunasan; atau
• diberikan setelah pelunasan, yaitu Bank menerima pelunasan piutang dari nasabah dan kemudian membayarkan potongan
pelunasannya kepada nasabah.
• Bank dapat memberikan potongan dari total piutang murabahah yang belum dilunasi apabila nasabah:
• melakukan pembayaran cicilan tepat waktu; dan atau
• mengalami penurunan kemampuan pembayaran;
dengan syarat tidak diperjanjikan dalam akad dan besarnya potongan diserahkan pada kebijakan Bank.

Murabahah – Potongan Piutang
• Bank harus memiliki kebijakan dan kriteria mengenai nasabah yang
membayar cicilan tepat waktu.
• Pemberian potongan pembayaran cicilan harus dapat dibuktikan dengan
adanya penurunan kemampuan membayar dari nasabah.
• Kriteria penurunan kemampuan membayar nasabah, antara lain adalah
menurunnya kondisi keuangan nasabah untuk melakukan kewajiban
pembayaran angsuran, baik yang disebabkan karena faktor mikro, misalnya
persaingan industri nasabah maupun faktor makro, misalnya krisis
keuangan.
• Dalam hal nasabah mengalami tunggakan pembayaran angsuran, Bank
wajib membentuk Cadangan Kerugian Penurunan Nilai untuk piutang
murabahah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PSAK yang terkait.

Murabahah – Akuntansi Potongan Piutang
• Potongan pelunasan piutang murabahah diakui sebagai pengurang pendapatan
murabahah pada saat pelunasan sebesar jumlah yang diberikan.
• Jika potongan pembayaran cicilan piutang murabahah diberikan kepada nasabah
karena:
• membayar cicilan tepat waktu, maka potongan pembayaran diakui sebagai pengurang
pendapatan murabahah; dan atau
• adanya penurunan kemampuan pembayaran oleh nasabah, maka potongan pembayaran
diakui sebagai beban Bank.

Murabahah – Denda
• Bank dapat mengenakan denda kepada nasabah yang tidak dapat melakukan
pembayaran angsuran piutang murabahah, dengan indikasi antara lain:
• adanya unsur kesengajaan, yaitu nasabah mempunyai dana tetapi tidak melakukan pembayaran
piutang murabahah; dan
• adanya unsur penyalahgunaan dana, yaitu nasabah mempunyai dana tetapi digunakan terlebih
dahulu untuk hal lain.
• Denda tidak dapat dikenakan kepada nasabah yang tidak/belum mampu melunasi
disebabkan oleh force majeur, jika dapat dibuktikan.
• Denda kepada nasabah didasarkan pada pendekatan ta’zir, yaitu untuk membuat
nasabah lebih disiplin terhadap kewajibannya.
• Denda yang dikenakan atas nasabah yang lalai merupakan sumber bagi dana kebajikan.
• Denda (ta’zir) atas nasabah yang lalai diakui sebagai sumber dana kebajikan sebesar dana
yang diterima Bank.

Murabahah – Penyajian
• Uang muka murabahah dari pembeli disajikan sebagai liabilitas lainnya.
• Tagihan kepada nasabah atas pembatalan transaksi murabahah dimana uang muka nasabah lebih kecil dari beban riil yang
dikeluarkan nasabah disajikan sebagai piutang qardh.
• Piutang murabahah disajikan sebesar saldo pembiayaan murabahah nasabah kepada Bank.
• Marjin murabahah ditangguhkan disajikan sebagai pos lawan piutang murabahah.
• Beban potongan pelunasan / angsuran murabahah sebagai pos lawan pendapatan marjin murabahah.
• Dalam hal Bank menggunakan metode proporsional, pendapatan dan beban yang terkait langsung dengan transaksi
murabahah yang belum diamortisasi, disajikan sebagai liabilitas lainnya dan aset lainnya.
• Pendapatan marjin murabahah yang akan diterima disajikan sebagai bagian dari aset lainnya pada saat nasabah tergolong
performing. Sedangkan, apabila nasabah tergolong non-performing maka pendapatan marjin murabahah yang akan
diterima disajikan pada rekening administratif.
• Cadangan Kerugian Penurunan Nilai murabahah disajikan sebagai pos lawan (contra account) piutang murabahah.
• Denda (ta’zir) disajikan sebagai komponen dari sumber dana kebajikan (qardhul hasan).

Murabahah – Pengungkapan
• Rincian piutang murabahah berdasarkan jumlah, jangka waktu, jenis
valuta, kualitas piutang, jenis penggunaan, sektor ekonomi dan
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai.
• Jumlah piutang murabahah yang diberikan kepada pihak yang
berelasi.
• Kebijakan dan metode akuntansi untuk pengakuan pendapatan,
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai, penghapusan dan penanganan
piutang murabahah yang bermasalah.
• Besarnya piutang murabahah baik yang dibebani sendiri oleh Bank
maupun secara bersama-sama dengan pihak lain sebesar bagian
pembiayaan Bank.

Ilustrasi Jurnal
• Penerimaan uang muka dari nasabah
• Db. Kas/rekening…
• Kr. Liabilitas lainnya - uang muka murabahah dari pembeli
• Pada saat timbul beban lain yang dikeluarkan oleh Bank
• Db. Beban lain yang terkait
• Kr. Kas/rekening…
• Pada saat perolehan aset murabahah
• Db. Persediaan/aset murabahah
• Kr. Kas/rekening pemasok/kliring

Ilustrasi Jurnal
Metode Anuitas dan Metode Proporsional jurnalnya sama, hanya berbeda
nilai yang dijurnal
• Transaksi penjualan
• Db. Piutang murabahah
• Kr. Marjin murabahah ditangguhkan
• Kr. Persediaan/Aset murabahah
• Pengakuan pendapatan yang terkait langsung dengan transaksi murabahah
• Db. Kas
• Kr. Piutang murabahah - pendapatan yang terkait langsung
• Pengakuan beban yang terkait langsung dengan transaksi murabahah
• Db. Piutang murabahah - beban yang terkait langsung
• Kr. Kas
• Uang muka nasabah diakui sebagai pembayaran piutang
• Db. Liabilitas lainnya - uang muka murabahah dari pembeli
• Kr. Piutang murabahah – porsi pokok

Ilustrasi Jurnal
Pesanan nasabah dibatalkan
• Uang muka lebih besar daripada kerugian dan beban lain yang dikeluarkan oleh
Bank
• Kr. Kerugian penjualan barang pesanan
• Kr. Beban lain yang terkait
• Kr. Kas/Rekening…
• Uang muka sama dengan kerugian dan beban lain yang dikeluarkan oleh Bank
• Apabila uang muka lebih kecil daripada kerugian dan beban lain yang dikeluarkan
oleh Bank
• Db. Tagihan kepada nasabah
• Db. Liabilitas lainnya – uang muka murabahah dari pembeli

Ilustrasi Jurnal
Pada saat pengakuan pendapatan diakhir periode pelaporan (akru)
• Metode Anuitas
• Db. Pendapatan marjin murabahah yang akan diterima
• Db/Kr. Piutang murabahah
• Kr. Pendapatan marjin murabahah
• Metode Proporsional
• Pengakuan pendapatan marjin murabahah
• Db. Pendapatan marjin murabahah yang akan diterima
• Pengakuan pendapatan yang terkait langsung dengan transaksi murabahah
• Db. Liabilitas lainnya - Pendapatan yang ditangguhkan
• Kr. Pendapatan
• Pengakuan beban yang terkait langsung dengan transaksi murabahah
• Db. Beban
• Kr. Aset lainnya - Beban yang ditangguhkan

Ilustrasi Jurnal
Pada saat penerimaan angsuran dari nasabah (pokok dan marjin)
• Metode Anuitas
• Db. Kas/rekening nasabah
• Kr. Piutang murabahah
• Db. Marjin murabahah yang ditangguhkan
• Db/Kr. Piutang murabahah
• Metode Proporsional
• Db. Kas/rekening nasabah 3.1.13
• Db. Marjin murabahah yang ditangguhkan

Ilustrasi Jurnal
Pemberian potongan angsuran piutang murabahah:
• Angsuran tepat waktu
• Pada saat penerimaan angsuran:
• Db. Marjin murabahah ditangguhkan (jika masih ada)
• Pada saat pemberian potongan angsuran
• Db. Beban potongan angsuran murabahah
• Kr. Kas/rekening nasabah

Ilustrasi Jurnal
Pemberian potongan pelunasan dini:
• Jika pada saat penyelesaian
Bank mengurangi piutang murabahah dan keuntungan murabahah:
• Pada saat pemberian potongan pelunasan:
• Db. Beban potongan angsuran murabahah
• Pada saat penerimaan pelunasan:
• Db. Kas/rekening nasabah 3.1.14
• Db. Marjin murabahah ditangguhkan

Ilustrasi Jurnal
Pemberian potongan pelunasan dini:
• Jika setelah penyelesaian,
• Bank terlebih dulu menerima pelunasan piutang murabahah dari nasabah,
kemudian Bank membayar potongan pelunasan dini murabahah kepada
nasabah dengan mengurangi pendapatan murabahah:
• Pada saat penerimaan pelunasan:
• Db. Marjin murabahah ditangguhkan
• Pada saat memberi potongan pelunasan
• Db. Beban potongan pelunasan
• Kr. Kas/rekening nasabah

Ilustrasi Jurnal
Pada saat penjualan agunan
• Apabila hasil penjualan agunan lebih besar dari kewajiban nasabah
• Kr. Aset Yang Diambil Alih
• Kr. Rekening nasabah
• Db. Pendapatan yang ditangguhkan
• Kr. Pendapatan murabahah
• Apabila hasil penjualan agunan lebih kecil dari kewajiban nasabah
• Db. Tagihan kepada nasabah
• Kr. Aset Yang Diambil Alih
• Db. Pendapatan yang ditangguhkan
• Kr. Pendapatan murabahah

Ilustrasi Jurnal
Penerimaan denda dari nasabah
• Kr. Rekening Dana Kebajikan

AKAD JUAL BELI – ISTISHNA
101

Istishna - Definisi
• Istishna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang
tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara
pemesan (pembeli/ mustashni') dan penjual (pembuat/shani').
• Istishna paralel adalah suatu bentuk akad Istishna’ antara pemesan
(pembeli/mustashni’) dengan penjual (pembuat/shani’), kemudian untuk
memenuhi kewajibannya kepada mustashni’, penjual memerlukan pihak
lain sebagai shani’.
• Pembiayaan Istishna adalah Penyediaan dana dari Bank kepada nasabah
untuk membeli barang sesuai dengan pesanan nasabah yang menegaskan
harga belinya kepada pembeli (nasabah) dan pembeli (nasabah)
membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan Bank yang
disepakati.
105

Istishna - Karakteristik
• Spesifikasi dan harga barang pesanan dalam Istishna disepakati oleh pembeli dan
penjual di awal akad.
• Barang pesanan harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi:
jenis, macam, kualitas dan kuantitasnya. Barang pesanan harus sesuai dengan
karakteristik yang telah disepakati antara pembeli dan penjual.
• Jika barang pesanan yang dikirimkan salah atau cacat maka penjual harus
bertanggung jawab atas kelalaiannya.
• Jika nasabah dalam akad Istishna tidak mewajibkan Bank untuk membuat sendiri
barang pesanan,
• maka untuk memenuhi kewajiban pada akad pertama, Bank dapat mengadakan
akad Istishna kedua dengan pihak ketiga (supplier). Akad Istishna kedua ini
disebut Istishna paralel. Dalam konteks Bank, piutang Istishna timbul dari Istishna
paralel.
106

• Pada dasarnya akad Istishna tidak dapat dibatalkan, kecuali memenuhi kondisi:
• kedua belah pihak setuju untuk menghentikannya; dan
• akad batal demi hukum karena timbul kondisi hukum yang dapat menghalangi pelaksanaan
atau penyelesaian akad.
• Mekanisme pembayaran Istishna harus disepakati dalam akad dan dapat
dilakukan dengan cara:
• Pembayaran dimuka secara keseluruhan atau sebagian setelah akad namun sebelum
pembuatan barang.
• Pembayaran saat penyerahan barang atau selama dalam proses pembuatan barang. Cara
pembayaran ini dimungkinkan adanya pembayaran termin sesuai dengan progres pembuatan
aset Istishna.
• Pembayaran ditangguhkan setelah penyerahan barang.
• Kombinasi dari cara pembayaran di atas.
107

• Metode pengakuan pendapatan Istishna dapat dilakukan dengan
menggunakan metode persentase penyelesaian dan metode akad
selesai.
• Metode persentase penyelesaian, Bank dapat mengakui pendapatan
Istishna sebesar proporsi penyelesaian barang pesanan.
• Metode akad selesai, Bank akan mengakui pendapatan Istishna pada saat
barang telah diserahkan kepada nasabah.
• Jika estimasi penyelesaian akad dan biaya untuk penyelesaiannya
tidak dapat ditentukan secara rasional pada akhir periode Laporan
Keuangan, maka digunakan metode akad selesai dengan ketentuan
sebagai berikut:
• tidak ada pendapatan Istishna yang diakui sampai dengan pekerjaan
tersebut selesai;
• tidak ada harga pokok Istishna yang diakui sampai dengan pekerjaan
tersebut selesai;
• tidak ada bagian keuntungan yang diakui dalam Aktiva Istishna Dalam
Penyelesaian sampai dengan pekerjaan tersebut selesai; dan
• pengakuan pendapatan Istishna, harga pokok Istishna, dan keuntungan
dilakukan hanya pada saat penyelesaian pekerjaan.
•
108

Istishna - Akuntansi
• Uang muka pesanan nasabah yang diterima Bank diakui
sebagai uang muka Istishna sebesar uang yang diterima.
• Uang muka yang dibayarkan Bank kepada supplier diakui
sebagai uang muka kepada supplier sebesar uang yang
diberikan dan diakui sebagai Aktiva Istishna Dalam
Penyelesaian pada saat barang diserahkan oleh supplier.
• Tagihan Bank kepada nasabah atas sebagian barang
pesanan yang telah diserahkan diakui sebagai piutang
Istishna sebesar persentase harga jual yang telah
diselesaikan dan diakui sebagai Termin Istishna sebesar
persentase harga pokok yang telah diselesaikan.
• Tagihan supplier kepada Bank atas sebagian barang
pesanan yang telah diselesaikan diakui sebagai Aktiva
Istishna Dalam Penyelesaian dan utang Istishna sebesar
tagihan supplier.
109

• Dalam hal Bank menggunakan metode persentase
penyelesaian maka Bank dapat mengakui pendapatan
Istishna atas pembayaran yang telah dilakukan nasabah
sebesar persentase penyelesaian.
• Pada saat barang pesanan telah diserahkan kepada
nasabah, Bank melakukan jurnal balik atas rekening Aktiva
Istishna Dalam Penyelesaian dan Termin Istishna.
• Utang Istishna yang berasal dari transaksi Istishna yang
pembayarannya bersamaan dengan proses pembuatan
aset Istishna:
• diakui pada saat diterima tagihan dari supplier kepada Bank
sebesar nilai tagihan.
• dihentikan-pengakuannya dari Laporan Keuangan pada saat
dilakukan pembayaran sebesar jumlah yang dibayar.
110

• Uang muka Istishna yang berasal dari transaksi Istishna yang
pembayarannya dilakukan di muka secara penuh:
• diakui pada saat pembayaran harga barang diterima dari nasabah
sebesar jumlah yang diterima.
• dihentikan-pengakuannya dari Laporan Keuangan pada saat dilakukan
penyerahan barang kepada nasabah sebesar nilai kontrak.
• Jika nasabah membayar uang muka kepada Bank dalam proses
pembuatan aset Istishna maka penerimaan uang muka
tersebut diperlakukan sebagai pembayaran termin sebesar
jumlah uang muka yang dibayarkan.
111

Istishna - Penyajian
• Uang muka Istishna disajikan sebagai kewajiban lainnya.
• Uang muka kepada supplier disajikan sebagai aset lainnya.
• Utang Istishna disajikan sebesar tagihan dari supplier yang belum dilunasi.
• Aktiva Istishna Dalam Penyelesaian disajikan sebesar dana yang dibayarkan
Bank kepada supplier.
• Termin Istishna disajikan sebesar jumlah tagihan termin Bank kepada nasabah.
• Piutang Istishna disajikan sebesar jumlah yang belum dilunasi oleh pembeli
akhir.
• Marjin Istishna ditangguhkan disajikan sebagai pos lawan piutang Istishna.
• Pendapatan marjin Istishna yang akan diterima disajikan sebagai bagian dari
aset lainnya pada saat nasabah tergolong performing. Sedangkan, apabila
nasabah tergolong non-performing maka pendapatan marjin Istishna yang akan
diterima disajikan pada rekening administratif.
• Penyisihan Penghapusan Aset piutang Istishna disajikan sebagai pos lawan
(contra account) piutang Istishna.
112

Istishna - Jurnal
• Penerimaan uang muka pesanan dari nasabah
• Kr. Kewajiban lainnya – Uang muka Istishna
• Penerimaan barang dari supplier
• a. Mekanisme uang muka
• i. Pemberian uang muka
• Db. Aset lainnya – Uang muka kepada supplier
• Kr. Kas/rekening…
• ii. Penerimaan sebagian barang pesanan dari supplier
• Db. Aset Istishna Dalam Penyelesaian
• Kr. Aset lainnya – Uang Muka kepada supplier
• b. Mekanisme tagihan dari supplier
• i. Menerima tagihan dari supplier
• Db. Aset Istishna Dalam Penyelesaian
• Kr. Kewajiban lainnya – Utang Istishna
• ii. Pembayaran kepada supplier
• Db. Kewajiban lainnya – Utang Istishna
• Kr. Kas/rekening… 113

Istishna - Jurnal
• Penagihan termin kepada nasabah
• Db. Piutang Istishna
• Kr. Marjin Istishna ditangguhkan
• Kr. Termin Istishna
• Pembayaran oleh nasabah
• Db. Kas
• Kr. Piutang Istishna
• Db. Marjin Istishna ditangguhkan
• Kr. Pendapatan Istishna
• Penyerahan barang kepada nasabah
• Db. Termin Istishna
• Kr. Aset Istishna Dalam Penyelesaian
114

Istishna - Jurnal
• Pada saat pengakuan pendapatan diakhir periode pelaporan (akru)
• Db.Pendapatan marjin Istishna yang akan diterima
• Kr. Pendapatan marjin Istishna
• Pada saat pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset atas piutang
Istishna
• Db. Beban kerugian penghapusan asset – piutang Istishna
• Kr. Penyisihan Penghapusan Aset – piutang Istishna
• Pada saat dilakukan koreksi Penyisihan Penghapusan Aset atas
piutang Istishna
• Db. Penyisihan Penghapusan Aset – piutang Istishna
• Kr. Beban kerugian penghapusan aset – piutang Istishna / Koreksi Penyisihan
Penghapusan Aset – piutang Istishna
115

Istishna - Pengungkapan
• Rincian piutang Istishna berdasarkan jumlah, jangka waktu, jenis valuta dan kualitas
piutang dan Penyisihan Penghapusan Aset piutang Istishna.
• Jumlah piutang Istishna yang diberikan kepada pihak yang berelasi.
• Kebijakan akuntansi yang dipergunakan dalam pengakuan pendapatan Penyisihan
Penghapusan Aset, penghapusan dan penanganan piutang Istishna yang bermasalah.
• Besarnya piutang Istishna baik yang dibiayai sendiri oleh Bank maupun secara bersama-
sama dengan pihak lain sebesar bagian pembiayaan Bank, jika ada.
• Jumlah akumulasi biaya atas kontrak berjalan serta pendapatan dan keuntungan sampai
dengan akhir periode berjalan.
• Jumlah sisa kontrak yang belum selesai menurut spesifikasi dan syarat kontrak.
• Nilai kontrak Istishna paralel yang sedang berjalan serta rentang periode
pelaksanaannya.
• Nilai kontrak Istishna yang telah ditandatangani Bank selama periode berjalan tetapi
belum dilaksanakan dan rentang periode pelaksanaannya.
• Rincian utang Istishna berdasarkan jumlah, tujuan (supplier atau nasabah), jangka waktu
dan jenis mata uang.
• Utang Istishna kepada nasabah yang merupakan pihak berelasi. 116

Salam - Definisi
• Salam adalah akad jual beli barang pesanan
(muslam fiih) dengan pengiriman barang di
kemudian hari oleh penjual (muslam illaihi) dan
pelunasannya dilakukan oleh pembeli pada saat
akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat
tertentu.

Salam – Penjelasan
• Bank dapat bertindak sebagai pembeli dan atau penjual dalam
suatu transaksi Salam.
• Jika Bank bertindak sebagai pembeli maka Bank melakukan
transaksi Salam, dan jika Bank bertindak sebagai penjual maka
Bank akan memesan kepada pihak lain untuk menyediakan
barang pesanan dalam Salam paralel.
• Salam paralel dapat dilakukan dengan syarat:
• Akad kedua antara Bank dan pemasok terpisah dari akad pertama
antara Bank dan pembeli akhir; dan
• Akad kedua dilakukan setelah akad pertama sah.
• Dalam hal Bank bertindak sebagai pembeli, Bank dapat
meminta jaminan kepada pemasok untuk menghindari risiko
yang merugikan Bank.

Piutang & Utang Salam
• Piutang Salam merupakan tagihan Bank kepada pemasok yang harus
diselesaikan dalam bentuk penyerahan barang, bukan penerimaan dalam
bentuk uang tunai.
• Piutang Salam timbul dari penyerahan uang kepada pemasok senilai
barang yang dipesan.
• Utang Salam merupakan kewajiban Bank yang harus diselesaikan dalam
bentuk penyerahan barang bukan pembayaran dalam bentuk uang tunai
kepada nasabah.

Ketentuan barang pesanan
• Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati di awal akad oleh
nasabah dan Bank pada akad pertama atau Bank dengan pemasok
pada akad kedua. Ketentuan harga barang pesanan tidak dapat
berubah selama jangka waktu akad.
• Barang pesanan harus diketahui karakteristiknya secara umum yang
meliputi: jenis, macam, kualitas dan kuantitasnya.
• Barang pesanan harus sesuai dengan karakteristik yang telah
disepakati antara nasabah dan Bank atau Bank dan pemasok. Jika
barang pesanan yang dikirim salah atau cacat maka Bank atau
pemasok harus bertanggung jawab atas kelalaiannya.
• Jika Bank tidak menerima sebagian atau seluruh barang pesanan
pada tanggal jatuh tempo pengiriman, maka:
a. Tanggal jatuh tempo pengiriman dapat diperpanjang;
b. Akad Salam dapat dibatalkan sebagian atau seluruhnya; atau
c. Jaminan atas barang pesanan dapat dieksekusi.

Ketentuan denda
• Bank dapat mengenakan denda kepada pemasok.
• Denda hanya boleh dikenakan kepada pemasok yang mampu
menyelesaikan kewajibannya, tetapi sengaja tidak
melakukannya.
• Hal ini tidak berlaku bagi pemasok yang tidak mampu
menunaikan kewajibannya karena force majeur.
• Denda dikenakan jika pemasok lalai dalam melakukan
kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda yang diterima
diakui sebagai bagian dana kebajikan.

Pendapatan Salam
• Pendapatan Salam diperoleh dari selisih harga jual
kepada nasabah dan harga beli dari pemasok.

Salam - Perlakuan Akuntansi
• Piutang Salam diakui pada saat penyerahan uang kepada
pemasok sebesar jumlah yang dibayarkan.
• Utang Salam diakui pada saat penerimaan uang dari
nasabah sebesar jumlah yang diterima.
• Dalam hal dilakukan perpanjangan jangka waktu
pengiriman maka nilai tercatat piutang Salam dicatat
sebesar bagian yang belum dipenuhi sesuai dengan nilai
yang tercantum dalam akad.
• Dalam hal dilakukan pembatalan sebagian atau seluruh
akad Salam, maka piutang Salam berubah menjadi
piutang Qardh kepada pemasok sebesar bagian yang tidak
dapat dipenuhi.

Salam - Perlakuan Akuntansi
• Dalam hal dilakukan eksekusi jaminan maka selisih antara nilai
tercatat piutang Salam dan hasil penjualan jaminan tersebut
diakui sebagai piutang kepada pemasok.
• Sebaliknya, jika hasil penjualan jaminan tersebut lebih besar
dari nilai tercatat piutang Salam maka selisihnya menjadi hak
pemasok.
• Pendapatan Salam diakui pada saat barang diserahkan kepada
nasabah sebesar selisih antara harga jual kepada nasabah
dengan harga beli dari pemasok

Salam - Penyajian
• Piutang Salam disajikan sebesar jumlah tercatat.
• Piutang Salam yang tidak dapat dipenuhi oleh
pemasok dan pemasok menyatakan tidak dapat
memenuhi kewajibannya disajikan sebagai piutang
Qardh.
• Utang Salam disajikan sebesar jumlah tercatat.

Ilustrasi Jurnal – Bank Sebagai Pembeli
• Pada saat Bank menyerahkan uang kepada pemasok
Db. Piutang Salam
Kr. Kas/Rekening pemasok
• Pada saat Bank menerima barang dari pemasok
Db. Persediaan/aset Salam
Kr. Piutang Salam
• Pada saat pemasok tidak memenuhi kewajibannya
Db. Piutang Qardh (pemasok)
Kr. Piutang Salam

Ilustrasi Jurnal – Bank Sebagai Pembeli
• Jika Bank mengeksekusi jaminan atas akad Salam
a. Penjualan jaminan dengan hasil lebih kecil dari piutang Salam
Db. Kas/kliring
Db. Piutang Qardh (pemasok)
Kr. Piutang Salam
b. Penjualan jaminan dengan hasil lebih besar dari piutang Salam
Db. Kas/kliring
Kr. Rekening pemasok
Kr. Piutang Salam
• Pada saat pengenaan denda kepada pemasok
Db. Kas/Rekening…
Kr. Rekening Dana Kebajikan

Ilustrasi Jurnal – Bank Sebagai Penjual
• Pada saat Bank menerima uang dari nasabah
Db. Kas/rekening nasabah
Kr. Utang Salam
• Pada saat Bank menyerahkan barang kepada nasabah
Db. Utang Salam
Kr. Persediaan/aset Salam
Kr. Pendapatan Salam

Salam – Pengungkapan
• Rincian piutang Salam dan utang Salam berdasarkan
jumlah, jangka waktu, jenis valuta, jenis, dan
kuantitas barang pesanan.
• Piutang Salam dari pemasok dan utang Salam kepada
nasabah yang merupakan pihak berelasi.

Definisi
• Persediaan adalah aset yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan
usaha normal dan:
• dijual dengan akad murabahah;
• disalurkan dalam akad salam atau salam paralel; dan/atau
• aset istishna yang telah selesai tetapi belum diserahkan Bank kepada pembeli
akhir.

Aset Persediaan
• Bank memperoleh persediaan dengan akad
murabahah, salam, istishna dan atau akad lainnya.
• Aset yang tidak termasuk dalam pengertian
persediaan, adalah:
a. Aset Istishna Dalam Penyelesaian;
b. Aset tetap yang digunakan oleh Bank;
c. Aset ijarah.

Kriteria Persediaan
• Termasuk dalam definisi persediaan adalah
persediaan dalam perjalanan yang memenuhi kriteria
berikut:
• dalam transaksi pembelian dengan syarat penyerahan FOB
Shipping Point (franco gudang penjual).
• dalam transaksi penjualan dengan syarat penyerahan FOB
Destination Point (franco gudang pembeli).

Biaya Perolehan dan Pembelian
• Biaya perolehan meliputi semua biaya pembelian,
biaya konversi dan biaya lain yang timbul sampai
persediaan berada dalam kondisi dan tempat yang
siap untuk dijual atau dipakai.
• Biaya pembelian persediaan meliputi harga beli, bea
impor, pajak lainnya (kecuali yang kemudian dapat
direstitusi kepada otoritas pajak), biaya
pengangkutan, biaya penanganan, dan biaya lainnya
yang secara langsung dapat diatribusikan pada
perolehan barang jadi, bahan, dan jasa. Diskon
dagang, potongan, dan lainnya yang serupa
dikurangkan dalam menentukan biaya pembelian.

Biaya Konversi
• Biaya konversi persediaan meliputi biaya yang secara
langsung terkait dengan unit yang diproduksi, misalnya
biaya tenaga kerja langsung. Termasuk juga alokasi
sistematis overhead produksi tetap dan variabel yang
timbul dalam mengkonversi bahan menjadi barang jadi.
Overhead produksi tetap adalah biaya produksi tidak
langsung yang relatif konstan, tanpa memperhatikan
volume produksi yang dihasilkan, seperti penyusutan dan
pemeliharaan bangunan dan peralatan pabrik, dan biaya
manajemen dan administrasi pabrik. Overhead produksi
variabel adalah biaya produksi tidak langsung yang
berubah secara langsung, atau hampir secara langsung,
mengikuti perubahan volume produksi, seperti bahan
tidak langsung dan biaya tenaga kerja tidak langsung.

Pengukuran dan Penyajian
• Persediaan diukur dengan menggunakan nilai terendah
antara biaya perolehan dan nilai realisasi neto.
• Pada saat pengakuan awal persediaan diakui sebesar biaya
perolehan.
• Pada tanggal pelaporan persediaan diukur sebesar biaya
perolehan dan nilai realisasi neto, mana yang lebih rendah.
• Nilai realisasi neto adalah estimasi harga jual dalam
kegiatan usaha dikurangi estimasi biaya yang diperlukan
untuk melakukan penjualan
• Persediaan disajikan sebesar biaya perolehan atau nilai
realisasi neto, mana yang lebih rendah.

Perlakuan Akuntansi – Ilustrasi Jurnal
• Pada saat perolehan:
Db. Persediaan
Kr. Kas/rekening pemasok/kliring
• Pada saat penurunan nilai:
Db. Kerugian penurunan nilai
Kr. Persediaan
• Pada saat pemulihan nilai:
Db. Persediaan
Kr. Keuntungan pemulihan nilai
• Pada saat penjualan:
Db. Kas/rekening pembeli/utang salam/piutang murabahah
Kr. Persediaan

Persediaan - Pengungkapan
• Rincian saldo persediaan berdasarkan harga perolehan dan
nilai realisasi neto.
• Jumlah dari setiap pemulihan nilai persediaan dari setiap
penurunan nilai persediaan yang diakui sebagai penghasilan
selama periode pemulihan tersebut.
• Kondisi atau peristiwa penyebab terjadinya pemulihan nilai
persediaan.

AKAD BAGI HASIL – PEMBIAYAAN
MUDHARABAH
143

Mudharabah
144
• Secara bahasa:
dharaba yang berarti bepergian untuk berusaha
• Secara istilah
Akad kerjasama usaha antara pemilik dana (shahibul maal) dan
pengelola dana (mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha,
dimana laba dibagi atas dasar nisbah bagi hasil menurut
kesepakatan kedua belah pihak;
sedangkan bila terjadi kerugian akan ditanggung oleh pemilik
dana kecuali disebabkan oleh kelalaian pengelola dana

Jenis Mudharabah
• Mudharabah bebas
• Mudharib dibebaskan mengelola
modal mudharabah
Mudharabah
Mutlaqah
• Mudharabah terikat
• Mudharib diberi batasan2 dalam
mengelola modal mudharabah
Mudharabah
Mudqayyadah
• Pengelola dana turut menyertakan
modal atau dananya dalam kerjasama
investasi.
Mudharabah
Musytarakah
148

Definisi
• Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana
pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan
pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan
keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan
kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana.

Bentuk Pembiayaan Mudharabah
• Mudharabah muthlaqah adalah mudharabah dimana
pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola
dana dalam pengelolaan investasinya.
• Mudharabah muqayyadah adalah mudharabah dimana
pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola
dana, antara lain mengenai tempat, cara dan atau obyek
investasi.
• Mudharabah musytarakah adalah bentuk mudharabah
dimana pengelola dana menyertakan modal atau
dananya dalam kerjasama investasi.

Jenis Mudharabah
• Mudharabah terdiri dari dua jenis, yaitu Mudharabah
muthlaqah dan Mudharabah muqayyadah. Bagian ini
membahas Bank sebagai shahibul maal (pemilik
dana) dalam pembiayaan Mudharabah baik bersifat
mutlaqah maupun muqayyadah

Investasi dan Pengembalian Mudharabah
• Investasi Mudharabah yang dilakukan oleh Bank
disebut pembiayaan Mudharabah. Pada umumnya
pembiayaan Mudharabah yang dilakukan oleh Bank
diberikan dalam bentuk kas yang dilakukan secara
bertahap atau sekaligus.
• Pengembalian pembiayaan Mudharabah dapat
dilakukan bersamaan dengan distribusi bagi hasil
atau pada saat diakhiri-nya akad Mudharabah.

Bagi Hasil Mudharabah
Bagi hasil Mudharabah dapat dilakukan dengan menggunakan dua
metode, yaitu bagi laba (profit sharing) atau bagi hasil (gross profit
margin atau dalam fatwa disebut net revenue sharing). Bagi laba
dihitung dari pendapatan setelah dikurangi dengan harga pokok dan
beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana Mudharabah.
Sedangkan bagi hasil, dihitung dari pendapatan pengelolaan
Mudharabah dikurangi harga pokok.
• Sebagai ilustrasi:
Penjualan xxx
Beban pokok penjualan (xxx)
Pendapatan xxx (gross profit margin/net
revenue sharing)
Beban pengelolaan (xxx)
Laba xxx (profit sharing)

Penanggungan Kerugian dan Kelalaian
• Dalam hal terjadi kerugian dalam usaha nasabah (pengelola
dana), Bank sebagai pemilik dana akan menanggung semua
kerugian sepanjang kerugian tersebut bukan disebabkan oleh
kelalaian atau kesalahan nasabah (pengelola dana).
• Kelalaian atau kesalahan pengelola dana antara lain
ditunjukkan oleh:
a. Tidak dipenuhinya persyaratan yang ditentukan di dalam
akad;
b. Tidak terdapat kondisi di luar kemampuan (force majeur)
yang lazim dan/atau yang telah ditentukan di dalam akad;
atau
c. Hasil putusan dari badan arbitrase atau pengadilan.

Ketentuan Pembiayaan Mudharabah
• Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah
tidak dipersyaratkan adanya jaminan, namun agar
tidak terjadi moral hazard berupa penyimpangan oleh
pengelola dana, pemilik dana dapat meminta jaminan
dari pengelola dana atau pihak ketiga. Jaminan ini
hanya dapat dicairkan apabila pengelola dana
terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal
yang telah disepakati bersama dalam akad.

Pengakuan Hasil Usaha
• Pengakuan penghasilan usaha Mudharabah dalam
praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi
hasil atas penghasilan usaha dari pengelola dana.
Tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari
proyeksi hasil usaha.

Perlakuan Akuntansi – Pengakuan dan
Pengukuran
• Pembiayaan Mudharabah dalam bentuk kas diakui pada
saat pencairan sebesar jumlah uang yang diberikan Bank
kepada pengelola dana (nasabah).
• Pembiayaan Mudharabah yang diberikan secara
bertahap diakui pada setiap tahap pembayaran.
• Pembayaran kembali pembiayaan Mudharabah oleh
pengelola dana (nasabah) akan mengurangi pembiayaan
Mudharabah.
• Keuntungan yang dihasilkan dari pembiayaan
Mudharabah diakui pada periode terjadinya hak bagi
hasil berdasarkan laporan hasil usaha yang disampaikan
nasabah sesuai dengan nisbah yang disepakati.

Perlakuan Akuntansi – Pengakuan dan
Pengukuran
• Keuntungan pembiayaan Mudharabah yang telah
menjadi hak Bank dan belum dibayarkan oleh
nasabah diakui sebagai piutang bagi hasil.
• Bank membentuk penyisihan penghapusan aset
pembiayaan Mudharabah sesuai dengan ketentuan
yang diatur oleh otoritas pengawasan.
• Pembiayaan Mudharabah yang diakhiri sebelum jatuh
tempo atau sudah berakhir dan belum diselesaikan
oleh nasabah maka saldo
• Pembiayaan Mudharabah tetap diakui sebagai
pembiayaan Mudharabah yang wajib diselesaikan
oleh mudharib.

Perlakuan Akuntansi - Penyajian
• Pembiayaan Mudharabah disajikan sebesar saldo
pembiayaan Mudharabah nasabah kepada Bank.
• Piutang bagi hasil disajikan sebagai bagian dari aset
lainnya pada saat nasabah tergolong performing.
Sedangkan, apabila nasabah tergolong non-performing
maka piutang bagi hasil disajikan pada rekening
administratif.
• Penyisihan penghapusan aset pembiayaan Mudharabah
disajikan sebagai pos lawan (contra account) pembiayaan
Mudharabah.
• Pembiayaan Mudharabah yang diakhiri sebelum jatuh
tempo atau sudah berakhir dan belum diselesaikan oleh
nasabah tetap disajikan sebagai bagian dari pembiayaan
Mudharabah.

Ilustrasi Jurnal Mudharabah
• Pada saat pemberian pembiayaan Mudharabah kepada mudharib
Db. Pembiayaan Mudharabah
Kr. Kas/rekening…/kliring
• Pada saat pengakuan keuntungan Mudharabah
Db. Piutang bagi hasil
Kr. Pendapatan Mudharabah
• Pada saat penerimaan keuntungan Mudharabah
Db. Kas/rekening…/kliring
Kr. Piutang bagi hasil
• Pada saat pembentukan penyisihan penghapusan aset pembiayaan
Mudharabah
Db. Beban penghapusan aset pembiayaan Mudharabah
Kr. Penyisihan penghapusan aset -
pembiayaan Mudharabah

Ilustrasi Jurnal Mudharabah
• Pada saat koreksi penyisihan penghapusan aset
pembiayaan
Db. Penyisihan penghapusan aset - pembiayaan Mudharabah
Kr. Koreksi Penyisihan penghapusan aset -
• Pada saat pembayaran angsuran pokok/pelunasan
Kr. Pembiayaan Mudharabah

Mudharabah – Pengungkapan
• Rincian jumlah pembiayaan Mudharabah berdasarkan sifat
akad (Mudharabah mutlaqah atau Mudharabah muqayadah),
jenis penggunaan dan sektor ekonomi.
• Klasifikasi pembiayaan mudharabah menurut jangka waktu
(masa akad), kualitas pembiayaan, valuta, penyisihan
penghapusan aset dan tingkat bagi hasil rata-rata.
• Jumlah dan persentase pembiayaan Mudharabah yang
diberikan kepada pihak-pihak berelasi.
• Jumlah pembiayaan Mudharabah yang telah direstrukturisasi
dan informasi lain tentang pembiayaan Mudharabah yang
dire-strukturisasi selama periode berjalan.

Mudharabah – Pengungkapan
• Besarnya pembiayaan Mudharabah bermasalah dan
penyisihan penghapusan aset untuk setiap sektor ekonomi.
• Kebijakan dan metode yang dipergunakan dalam penanganan
Mudharabah bermasalah.
• Ikhtisar pembiayaan Mudharabah yang dihapus buku yang
menunjukkan saldo awal, penghapusan selama tahun berjalan,
penerimaan atas pembiayaan Mudharabah yang telah
dihapusbukukan dan pembiayaan Mudharabah yang telah
dihapustagih dan saldo akhir pembiayaan Mudharabah yang
dihapus buku.

AKAD BAGI HASIL – PEMBIAYAAN
MUSYARAKAH
164

Definisi Musyarkah
• Secara bahasa: syirkah “‫”شرك‬
Berarti: serikat/partnership
• Secara istilah
Akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu
usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberi
kontribusi dana dan kerja dengan ketentuan bahwa
keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan
kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana.
165

Skema Akad Musyarakah
166
Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, kerugian dibagi
berdasarkan kontribusi modal

Definisi
• Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk
suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi
dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan
kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana berupa
kas maupun aset non-kas yang diperkenankan oleh Syariah.
• Musyarakah permanen adalah Musyarakah dengan ketentuan bagian dana
setiap mitra ditentukan sesuai akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa
akad.
• Musyarakah menurun (Musyarakah muttanaqisah) adalah Musyarakah
dengan ketentuan bagian dana pihak pertama akan dialihkan secara
bertahap kepada pihak kedua sehingga bagian dana pihak pertama akan
menurun dan pada akhir masa akad pihak kedua tersebut akan menjadi
pemilik penuh usaha tersebut.

Mitra Musyarakah
• Mitra aktif adalah mitra yang mengelola usaha
Musyarakah, baik mengelola sendiri atau menunjuk
pihak lain atas nama mitra tersebut.
• Mitra pasif adalah mitra yang tidak ikut mengelola
usaha Musyarakah.

Peran Bank dalam Musyarakah
• Musyarakah dapat berupa Musyarakah permanen dan
Musyarakah menurun (Musyarakah muttanaqisah).
• Bank dapat bertindak sebagai mitra aktif dan mitra
pasif. Untuk pembahasan ini Bank masih berperan
sebagai mitra pasif.
• Pada umumnya pembiayaan Musyarakah yang
diberikan oleh Bank dalam bentuk kas yang dilakukan
secara bertahap atau sekaligus.

Pendapatan & Pengakuan Hasil Usaha
• Keuntungan atau pendapatan Musyarakah dibagi di antara
mitra berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian
Musyarakah dibagi diantara mitra secara proporsional dengan
modal yang disetor.
• Pengakuan penghasilan usaha Musyarakah dalam praktik dapat
diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas penghasilan
usaha dari mitra aktif. Tidak diperkenankan mengakui
pendapatan dari proyeksi hasil usaha.

Pembiayaan Musyarakah
• Dalam pembiayaan Musyarakah setiap mitra tidak dapat menjamin modal
mitra lain, namun setiap mitra dapat meminta mitra lain untuk
menyediakan jaminan atas kelalaian atau kesalahan yang disengaja.
• Kelalaian atau kesalahan pengelola dana antara lain ditunjukkan oleh:
• Tidak dipenuhinya persyaratan yang ditentukan di dalam akad.
• Tidak terdapat kondisi di luar kemampuan (force majeur) yang lazim
dan/atau yang telah ditentukan di dalam akad.
• Hasil putusan dari badan arbitrase atau pengadilan.
• Dalam pembiayaan Musyarakah muttanaqisah, mitra dapat menyewa aset
yang menjadi dasar (underlying) pembiayaan Musyarakah. Hasil sewa dari
aset tersebut dibagihasilkan di antara mitra berdasarkan nisbah yang
disepakati.

Perlakuan Akuntansi –
Pengakuan&Pengukuran
• Pembiayaan Musyarakah dalam bentuk kas diakui pada saat
pencairan sebesar jumlah uang yang diberikan Bank.
• Pembiayaan Musyarakah yang diberikan secara bertahap diakui
pada setiap tahap pembayaran.
• Keuntungan pembiayaan Musyarakah diakui pada periode
terjadinya hak bagi hasil berdasarkan laporan hasil usaha yang
disampaikan nasabah sesuai dengan nisbah yang disepakati.
• Keuntungan pembiayaan Musyarakah yang telah menjadi hak
Bank dan belum dibayarkan oleh nasabah diakui sebagai
piutang bagi hasil.

• Bank membentuk penyisihan penghapusan aset pembiayaan Musyarakah
sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh otoritas pengawasan.
• Apabila terjadi kerugian dalam Musyarakah akibat kelalaian atau
penyimpangan mitra Musyarakah, mitra yang melakukan kelalaian tersebut
menanggung beban kerugian tersebut. Kerugian Bank yang diakibatkan
kelalaian atau penyimpangan mitra aktif (nasabah) tetap diakui sebagai
pembiayaan Musyarakah.
• Pembiayaan Musyarakah yang sudah berakhir dan belum diselesaikan oleh
mitra aktif (nasabah) maka saldo pembiayaan Musyarakah tetap diakui
sebagai pembiayaan Musyarakah yang wajib diselesaikan oleh mitra aktif.

• Pembiayaan Musyarakah disajikan sebesar saldo pembiayaan
Musyarakah nasabah kepada Bank.
• Piutang bagi hasil disajikan sebagai bagian dari aset lainnya
pada saat nasabah tergolong performing. Sedangkan, apabila
nasabah tergolong non-performing maka piutang bagi hasil
disajikan pada rekening administratif.
• Penyisihan penghapusan aset pembiayaan Musyarakah
disajikan sebagai pos lawan (contra account) pembiayaan
Musyarakah.
• Pembiayaan Musyarakah yang diakhiri sebelum jatuh tempo
atau sudah berakhir dan belum diselesaikan oleh nasabah
tetap disajikan sebagai bagian dari pembiayaan Musyarakah.

Ilustrasi Jurnal Musyarakah
• Pada saat Bank membayarkan modal tunai kepada
mitra (nasabah)
Db. Pembiayaan Musyarakah
• Pada saat pengakuan keuntungan Musyarakah
Db. Piutang bagi hasil
Kr. Pendapatan Musyarakah
• Pada saat penerimaan keuntungan Musyarakah
Kr. Piutang bagi hasil

Ilustrasi Jurnal Musyarakah
• Pada saat pembentukan penyisihan penghapusan aset
pembiayaan Musyarakah
Db. Beban penghapusan aset pembiayaan Musyarakah
Kr. Penyisihan penghapusan aset – pembiayaan Musyarakah
• Pada saat pembayaran angsuran pokok untuk Musyarakah
muttanaqisah/ pengalihan modal kepada mitra aktif (nasabah)
Kr. Pembiayaan Musyarakah

Pengungkapan
• Rincian jumlah pembiayaan Musyarakah berdasarkan modal
mitra, jenis valuta, jenis penggunaan, sektor ekonomi, status
bank dalam pembiayaan Musyarakah (mitra pasif), dan mitra
aktif (jika mitra aktif bukan berasal dari salah satu mitra
Musyarakah).
• Klasifikasi pembiayaan Musyarakah menurut jangka waktu
akad pembiayaan, kualitas pembiayaan, dan tingkat bagi hasil
rata-rata.
• Jumlah dan persentase pembiayaan Musyarakah yang
diberikan kepada pihak-pihak berelasi.
• Jumlah dan persentase pembiayaan Musyarakah yang telah
direstrukturisasi dan informasi lain tentang pembiayaan
Musyarakah yang direstrukturisasi selama periode berjalan.

Pengungkapan
• Kebijakan manajemen dalam pelaksanaan pengendalian risiko
portofolio pembiayaan Musyarakah.
• Besarnya pembiayaan Musyarakah bermasalah dan penyisihan
penghapusan aset untuk setiap sektor ekonomi.
• Kebijakan dan metode yang dipergunakan dalam penanganan
Musyarakah bermasalah.
• Ikhtisar pembiayaan Musyarakah yang dihapus buku yang
menunjukkan saldo awal, penghapusan selama tahun berjalan,
penerimaan atas pembiayaan Musyarakah yang telah
dihapusbukukan dan pembiayaan Musyarakah yang telah
dihapustagih dan saldo akhir pembiayaan Musyarakah yang
dihapus buku.

AKAD BAGI HASIL – SYIRKAH TEMPORER
179

Definisi
• Dana syirkah temporer adalah dana yang diterima sebagai investasi
dengan jangka waktu tertentu dari individu dan pihak lain dimana
Bank mempunyai hak untuk mengelola dan menginvestasikan dana
tersebut dengan pembagian hasil investasi berdasarkan kesepakatan.

Penjelasan
• Dana syirkah temporer adalah dana yang diterima oleh Bank
dimana Bank mempunyai hak untuk mengelola dan
menginvestasikan dana, baik sesuai dengan kebijakan Bank
atau kebijakan pembatasan dari pemilik dana, dengan
keuntungan dibagikan sesuai dengan kesepakatan.
• Dalam hal dana syirkah temporer berkurang disebabkan
kerugian normal yang bukan akibat dari unsur kesalahan yang
disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan, maka Bank
tidak berkewajiban atau menutup kerugian atau kekurangan
dana tersebut.

Penjelasan
• Contoh dari dana syirkah temporer adalah penerimaan dana
dari investasi mudharabah muthlaqah, mudharabah
muqayyadah, musyarakah, dan akun lain yang sejenis.
• Hubungan antara Bank dan pemilik dana merupakan hubungan
kemitraan berdasarkan akad mudharabah muthlaqah,
mudharabah muqayyadah atau musyarakah.
• Bank mempunyai hak untuk mengelola dan menginvestasikan
dana yang diterima dengan atau tanpa batasan seperti
mengenai tempat, cara, atau obyek investasi.

Konsep Bagi Laba & Bagi Hasil
• Pemilik dana memperoleh bagian atas keuntungan sesuai
kesepakatan dan menerima kerugian berdasarkan jumlah dana dari
masing-masing pihak. Pembagian hasil dana syirkah temporer dapat
dilakukan dengan:
• Konsep bagi laba (profit sharing), atau
• Konsep bagi hasil (gross profit margin atau dalam fatwa disebut net
revenue sharing).
• Untuk Bank yang menggunakan metode bagi laba (profit sharing)
dalam akad mudharabah, jika usaha Bank atas pengelolaan dana
nasabah (pemilik dana, shahibul maal) mengalami kerugian maka
seluruh kerugian ditanggung oleh nasabah (pemilik dana, shahibul
maal), kecuali jika ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan Bank
sebagai pengelola dana (mudharib).
• Untuk Bank yang menggunakan metode bagi hasil (gross profit
margin atau dalam fatwa disebut net revenue sharing), maka
nasabah (pemilik dana, shahibul maal) tidak akan kehilangan nilai
awal investasinya, kecuali Bank dilikuidasi dengan kondisi realisasi
aset lebih kecil dari liabilitas.

Kelalaian dalam Syirkah
• Kelalaian atau kesalahan Bank sebagai pengelola
dana, antara lain, ditunjukkan oleh:
• Tidak dipenuhinya persyaratan yang ditentukan di dalam
akad;
• Tidak terdapat kondisi di luar kemampuan (force majeur)
yang lazim dan/atau yang telah ditentukan di dalam akad;
atau
• Hasil putusan dari badan arbitrase atau pengadilan

Hubungan Syirkah dengan Mudharabah &
Musyarakah
Dana syirkah temporer terdiri dari dana mudharabah dalam hal Bank
sebagai pengelola dana (mudharib) dan musyarakah dalam hal Bank
sebagai mitra aktif.
• Mudharabah dibedakan berdasarkan pembatasan penggunaan dana
menjadi mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayadah.
• Jenis produk penghimpunan dana mudharabah atau musyarakah, antara
lain:
• Tabungan mudharabah adalah dana mudharabah pada Bank yang
penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati.
• Deposito mudharabah adalah dana mudharabah pada Bank yang penarikannya
hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu dengan pembagian hasil sesuai
dengan nisbah yang telah disepakati di muka antara nasabah (pemilik dana,
shahibul maal) dengan Bank yang bersangkutan.
• Pinjaman / Pembiayaan Diterima yang menggunakan akad mudharabah dan
akad musyarakah yang berasal baik dari pihak ketiga maupun dari bank lain.

• Dana mudharabah dari pemilik dana diakui pada saat diterima
sebesar jumlah yang diterima.
• Bagi hasil dana mudharabah diberikan sesuai nisbah yang
disepakati pada awal akad.
• Dana musyarakah dari nasabah (mitra pasif) diakui pada saat
diterima sebesar jumlah yang diterima.
• Bagi hasil dana musyarakah diberikan sesuai nisbah yang
disepakati pada awal akad.

• Dana mudharabah disajikan sebagai dana syirkah temporer
dengan memisahkan antara:
• dana mudharabah yang berasal dari Bank;
• dana mudharabah yang berasal dari pihak ketiga bukan
Bank.
• Bagi hasil dana mudharabah yang sudah diperhitungkan dan
telah jatuh tempo tetapi belum diserahkan kepada nasabah
disajikan dalam pos kewajiban segera.
• Bagi hasil dana mudharabah yang sudah diperhitungkan pada
akhir periode tetapi belum jatuh tempo disajikan dalam pos
bagi hasil yang belum dibagikan.

Ilustrasi Jurnal Syirkah Temporer
• Pada saat penerimaan setoran:
Db. Kas/kliring
Kr. Dana syirkah temporer- tabungan/deposito mudharabah
• Pada saat dilakukan perhitungan bagi hasil:
Db. Bagian pihak ketiga atas pendapatan
Kr. Bagi hasil yang belum dibagikan
• Pada saat pembayaran bagi hasil:
Db.Bagi hasil yang belum dibagikan
• Pada saat penarikan tabungan / deposito mudharabah jatuh tempo:
Db. Dana syirkah temporer-tabungan/deposito mudharabah

Pengungkapan
• Jumlah dan jenis simpanan berdasarkan akad.
• Jumlah berdasarkan pemilik dana, termasuk dari
pihak-pihak yang berelasi.
• Jumlah dana syirkah temporer yang diblokir untuk
tujuan tertentu.

AKAD SEWA– IJARAH ATAS ASET BERWUJUD
190

Definisi Ijarah
191
Pemilik Aset AKAD IJARAH Penyewa
Barang
Pembayaran Sewa

Definisi
• Ijarah adalah akad pemindahan hak guna/manfaat atas suatu aset dalam waktu
tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah) tanpa diikuti dengan pemindahan
kepemilikan aset itu sendiri.
• Ijarah muntahiyah bittamlik adalah Ijarah dengan wa’ad perpindahan kepemilikan
obyek Ijarah pada saat tertentu.
• Obyek Ijarah adalah manfaat dari penggunaan aset berwujud atau aset tidak
berwujud.
• Umur manfaat adalah suatu periode dimana aset diharapkan akan digunakan
atau jumlah produksi/unit serupa yang diharapkan akan diperoleh dari aset.
• Wa’ad adalah janji dari satu pihak kepada pihak lain untuk melaksanakan suatu
transaksi.

Penjelasan
• Ijarah merupakan akad sewa-menyewa suatu aset Ijarah tanpa
adanya perpindahan risiko dan manfaat yang signifikan terkait
kepemilikan aset tersebut, dengan atau tanpa adanya opsi
untuk memindahkan kepemilikan dari pemilik (Bank) kepada
penyewa/nasabah pada saat tertentu.
• Pada umumnya transaksi Ijarah muntahiyah bittamlik muncul
karena adanya kebutuhan untuk memiliki aset tertentu,
dimana pemenuhan kebutuhan atas aset tersebut dipenuhi
melalui akad Ijarah.

Penjelasan
• Bank dapat meminta penyewa/nasabah untuk menyerahkan
jaminan atas Ijarah untuk menghindari risiko kerugian.
• Jumlah, ukuran, dan jenis aset Ijarah harus jelas diketahui dan
tercantum dalam akad.
• Biaya perbaikan aset Ijarah merupakan tanggungan pemilik.
Perbaikan tersebut dapat dilakukan oleh pemilik secara
langsung atau dilakukan oleh penyewa atas persetujuan
pemilik.

Transaksi
• Dalam transaksi Ijarah muntahiyah bittamlik, perpindahan kepemilikan
suatu aset dari Bank kepada nasabah dapat dilakukan jika aktivitas
penyewaan telah berakhir atau diakhiri dan aset Ijarah telah diserahkan
kepada nasabah dengan membuat akad terpisah secara:
• hibah;
• penjualan sebelum akad berakhir;
• penjualan pada akhir masa Ijarah;
• Penjualan secara bertahap apabila objeknya bisa dipindahkan secara bertahap.
• Dalam transaksi jual dan Ijarah-balik (sale and leaseback) harus merupakan
transaksi yang terpisah dan tidak saling bergantung (ta’alluq) sehingga
harga jual harus dilakukan pada nilai wajar.
• Dalam transaksi Ijarah dan Ijarah-lanjut (lease and sublease), pembayaran
untuk sewa di muka merupakan aset Ijarah.

Biaya Perolehan dan Penyusutan
• Biaya perolehan aset Ijarah mengacu pada ketentuan biaya perolehan aset
tetap di SAK ETAP Bab 15 tentang Aset Tetap.
• Metode penyusutan, umur manfaat, dan nilai residu dari aset Ijarah
mengacu pada penyusutan aset tetap yang serupa sebagaimana diatur di
SAK ETAP Bab 15 tentang Aset Tetap. Umur manfaat aset Ijarah pada Ijarah
muntahiyah bittamlik sesuai dengan masa akad Ijarah.
• Kebijakan penyusutan atau amortisasi yang dipilih harus mencerminkan
pola konsumsi yang diharapkan dari manfaat ekonomi di masa depan dari
obyek Ijarah. Umur ekomonis dapat berbeda dengan umur teknis.
• Misalnya, mobil yang dapat dipakai selama 10 tahun diijarahkan dengan akad ijarah
muntahiyah bittamlik selama 5 tahun. Dengan demikian umur ekonomisnya adalah 5
tahun.

AKUNTANSI KEUANGAN KONTEMPORER

AKUNTANSI KEUANGAN KONTEMPORER

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (16)

Similar to AKUNTANSI KEUANGAN KONTEMPORER

Similar to AKUNTANSI KEUANGAN KONTEMPORER (20)

More from Aminullah Assagaf

More from Aminullah Assagaf (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

AKUNTANSI KEUANGAN KONTEMPORER