AKUNTANSI KEUANGAN KONTEMPORER

AKUNTANSI KEUANGAN KONTEMPORER
P9 – 10 Des 2020
Prof. Dr. Dr. H. Aminullah Assagaf. SE., MS., MM., M.Ak
Email : assagaf29@yahoo.com
HP: 081343409
URL: https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=EFBaeOsAAAAJ

References
• Taufiq Choudhry and Jacek Mizerka. 2016. Contemporary Trend in
Accounting, Finance and Financial Institution. Springer, Switzerland.
• Michael Rankinn, et al. 2012. Contemporary Issue in Accounting. John
Wiley and Sons, Australia.
• Elaine Conway and Darren Birne. 2018. Contemporary Issues in
Accounting. Palgrave, Macmillan.
• Paul Rosenfield. 2006. Contemporary Issues in Financial Reporting.
Routledge, Londen.
• PSAK, SAK ETAP, SAK EMKM, SAK Syariah, PSAP, dll.

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER
1. Standar akuntansi yang berlaku di dunia, standar akuntansi yang berlaku di Indonesia dan
penerapannya dan perkembangan standar akuntansi di Indonesia: Standar Akuntansi di dunia
dan di Indonesia  Perkembangan Standar Akuntansi di Indonesia dan IFRS  PSAK, SAK
ETAP, SAK EMKM, SAK Syariah, PSAK 45, PSAP:  Perbedaan pengguna  Komponen
standar  Perbedaan pokok.
Ref: PSAK, SAK ETAP, SAK EMKM, SAK Syariah, PSAK 45, PSAP
2. Kerangka Konseptual menurut standar akuntansi: Definisi dan kegunaan kerangka konseptual
 KK PSAK  KK SAK ETAP, EMKM  KK SAK Syariah  Aplikasi penerapan KK.
Ref: Kerangka Konseptual PSAK, ETAP, EMKM, Syariah
3. Komponen dan jenis laporan keuangan: Penyajian Laporan Keuangan  Laporan Arus Kas 
Laporan Keuangan Interim  Laporan Keuangan Konsolidasian  Laporan Keuangan
Tersendiri  Laporan segmen  Ilustrasi laporan keuangan.
Ref: PSAK 1, PSAK 2 PSAK 3 PSAK 65 PSAK 4 PSAK 5
4. Penerapan standar akuntansi atas persediaan, property investasi dan aset biologis: Akuntansi Persediaan 
Akuntansi aset biologis dan produk agrikultur  Konsep nilai wajar  Aplikasi penerapan standar dalam LK
Ref: PSAK 14, PSAK 69 PSAK 68

5. Penerapan standar akuntansi atas aset tetap dan aset tak berwujud :Akuntansi Properti Investasi  Akuntansi Aset
Tetap . Akuntansi Aset Tak Berwujud  Aplikasi penerapan standar dalam LK.
Ref: PSAK 13 PSAK 16 PSAK 19 PSAK 69
6. Penerapan standar akuntansi impairment dan akuntansi aset tersedia untuk dijual: Konsep umum impairment 
Impairment aset tetap dan goodwill  Aset tidak lancar tersedia untuk dijual  Aplikasi penerapan standar dalam LK.
Ref: PSAK 48 PSAK 58
7. Penyajian pengungkapan investasi dalam entitas lain dan pengungkapan transaksi berelasi: Investasi dalam lingkup
instrumen keuangan  Investasi dalam asosiasi  Kombinasi Bisnis  Pengaturan Bersama  Restrukturisasi Entitas
Sepengendali  Pengungkapan investasi pada entitas lain  Pengungkapan pihak Berelasi  Aplikasi penerapan
standar dalam LK.
Ref: PSAK 15 PSAK 22 PSAK 65 PSAK 67 PSAK 38 PSAK 7
8. Akuntansi pajak penghasilan dan perbedaan akuntansi & pajak : Akuntansi pajak penghasilan  Perbedaan
pengakuan dan pengukuran akuntansi dan pajak  Akuntansi atas aset dan liabilitas pengampnan pajak  Revaluasi
menurut akuntansi dan pajak  Aplikasi penerapan standar dalam LK.
Ref: PSAK 46 PSAK 70 Bultek 11
9. Imbalan kerja, provisi dan kontijensi, kebijakan akuntansi, perubahan kebijakan akuntansi, kesalahan dan peristiwa
setelah tanggal pelaporan:  Imbalan kerja  Provisi  Kontijensi  Kebijakan akuntansi  Perubahan kebijakan
akuntansi  Perubahan estimas  Kesalahan / error. Peristiwa setelah tanggal pelaporan.

10. Akuntansi instrumen keuangan : Definisi instrumen keuangan  Jenis instrumen keuangan  Pengungkapan
instrumen keuangan  Klasifikasi instrumen keuangan  Pengakuan awal  Penghentian pengakuan  Penurunan
nilai.
Ref: PSAK 50 PSAK 55 PSAK 60 PSAK 71.
11. Konsep akuntansi selisih kurs, derivatif dan akuntansi lindung nilai :  Mata uang fungsional  Pengukuran dan
penyajian transaksi dalam mata asing  Translasi laporan keuangan  Transaksi derivative  Akuntansi Lindung
nilai.
Ref: PSAK 10 PSAK 55 PSAK 71.
12. Akuntansi pendapatan dari kontrak pelanggan: Tahapan pengakuan pendapatan dari pelanggan  Kontrak,
Modifikasi  Kewajiban penyelesaian  Nilai transaksi dan Alokasi nilai transaksi  Pengakuan pendapatan 
Aplikasi penerapan Standar dalam LK.
Ref: PSAK 72.
13. Akuntansi sewa : Definisi kontrak sewa  Akuntansi Penyewa  Akuntansi Pesewa  Aplikasi penerapan Standar
dalam LK.
Ref: PSAK 73.
14. Akuntansi Syariah :  Konsep Akuntansi Syariah  Laporan Keuangan Syariah  Transaksi Syariah: Mudhorobah,
Murabahah, Musyarokah, Salam, Istisna, Ijarah. Asuransi Syariah  Wakaf  Aplikasi penerapan Standar dalam LK
- Ref: SAK Syariah

Imbalan kerja, provisi dan kontijensi, kebijakan akuntansi, perubahan
kebijakan akuntansi, kesalahan dan peristiwa setelah tanggal
pelaporan
 Imbalan kerja
 Provisi
 Kontijensi
 Kebijakan akuntansi
 Perubahan kebijakan akuntansi
 Perubahan estimas
 Kesalahan / error. Peristiwa setelah tanggal pelaporan.

IMBALAN KERJA
PENGERTIAN
imbalan kerja adalah semua bentuk imbalan yangdiberikan oleh entitas sebagai pertukaran atas jasa yang
diberikan oleh pekerja, termasuk direktur dan manajemen. terdapat empat jenis imbalan kerja:
a) Imbalan kerja jangka pendek adalah imbalan kerja (selain pesangon pemutusan kerja) yang jatuh tempo
seluruhnyadalam waktu 12 bulan setelah akhir periode pekerjamemberikan jasanya.
b) Imbalan pascakerja adalah imbalan kerja (selain pesangonpemutusan kerja) yang terutang setelah pekerja
menyelesaikan masa kerjanya.
c) Imbalan kerja jangka panjang lainnya adalah imbalan kerja(selain imbalan pascakerja dan pesangon
pemutusan kerja)yang tidak seluruhnya jatuh tempo dalam waktu 12 bulansetelah pekerja memberikan jasanya;
dan
d) Pesangon pemutusan kerja adalah imbalan kerja yang terutang akibat
i. Keputusan entitas untuk memberhentikan pekerja sebelum usia pensiun normal, atau
ii. Keputusan pekerja menerima tawaran untuk mengundurkan diri secara sukarela dengan imbalan tertentu.

PRINSIP UMUM PENGAKUAN UNTUK SELURUH IMBALAN KERJA
Entitas harus mengakui biaya atas seluruh imbalan kerja yang menjadi hak pekerja akibat dari
jasa yang diberikankepada entitas selama periode pelaporan:
a) sebagai kewajiban, setelah dikurang jumlah yang telah dibayar baik secara langsung kepada
pekerja atau sebagai kontribusi kepada dana imbalan kerja. Jika pembayaran kontribusi melebihi
kewajiban yang timbul dari jasa sebelum tanggal pelaporan, maka entitas harus mengakui
kelebihan tersebut sebagai aset dibayar dimuka yang aka mengurangi pembayaran masa datang
atau sebagai pengembalian kas.
b) sebagai beban, biaya tersebut diakui sebagai bagian biaya perolehan suatu asset seperti
persediaan atau aset tetap

IMBALAN KERJA JANGKA PENDEK
Contoh Imbalan kerja jangka pendek mencakup:
upah, gaji, dan iuran jaminan sosial, cuti-berimbalan jangka pendek (seperti cuti tahunan dancuti sakit)
dimana ketidakhadiran diperkirakan terjadi dalamwaktu 12 bulan setelah akhir periode pelaporan saat pekerja
memberikan jasanya bagi laba dan bonus terutang dalam waktu 12 bulan setelah akhir periode pelaporan saat
pekerja memberikan jasa terkait; dan imbalan nonmoneter (seperti perawatan kesehatan,perumahan, mobil
serta barang dan jasa yang diberikansecara cuma-cuma atau subsidi) untuk pekerja saat ini.

Pengukuran Imbalan Kerja Jangka Pendek Secara Umum
Jika pekerja memberikan jasa kepada entitas selama periode pelaporan, maka entitas harus mengukur nilai
yang diakui sesuai dengan paragraf 23.2 pada nilai tidak-terdiskonto yang diperkirakan akan dibayar sebagai
imbalan atas jasa tersebut.
Pengakuan dan Pengukuran – Cuti Berimbalan JangkaPendek
Entitas mungkin mengkompensasi pekerja atas cuti untuk berbagai alasan termasuk cuti tahunan dan cuti
sakit Beberapa cuti berimbalan jangka pendek dapat diakumulasi –cuti bisa digeser ke periode berikutnya dan
digunakan untuk periode mendatang jika pekerja tidak menggunakannya secara penuh pada periode berjalan.
Misalnya cuti tahunan dan cuti sakit.
Entitas harus mengakui taksiran biaya cuti berimbalan yang dapat diakumulasi ketika pekerja memberikan
jasa yang meningkatkan hak mereka atas imbalan cuti masa mendatang. Entitas harus mengukur taksiran cuti
berimbalan yang dapat diakumulasi pada jumlah tambahan yang diperkirakan akan dibayar sebagai akibat
tidak digunakannya hak yangterakumulasi pada akhir periode pelaporan. Entitas harus menyajikan cuti
berimbalan yang dapat diakumulasi yang tidak digunakan yang diprediksi akan digunakan sebagai
kewajibanlancar pada tanggal pelaporan. Entitas harus mengakui biaya cuti berimbalan (yang tidak dapat
diakumulasi) pada saat terjadinya cuti. Entitas harusmengukur biaya cuti berimbalan yang tidak dapat
diakumulasi pada jumlah gaji dan upah tidak-terdiskonto yang dibayarkanatau terutang selama periode cuti.

Pengakuan – Bagi Laba dan Bonus
Entitas harus mengakui ekspektasi biaya untuk bagilaba dan bonus hanya jika
a) entitas telah memiliki kewajiban hukum atau kewajibankonstruktif kini untuk
melakukan pembayaran sebagaiakibat peristiwa masa lalu (ini berarti entitas tidak
memilikialternatif realistis lainnya kecuali untuk melakukanpembayaran); dan
b) estimasi kewajiban yang andal dapat dilakukan

IMBALAN PASCA-KERJA: PERBEDAAN ANTARA PROGRAM IURAN PASTI DAN IMBALAN
PASTI
Imbalan pascakerja termasuk misalnya:
a) tunjangan pensiun, dan
b) imbalan pascakerja lain, seperti asuransi jiwa dan perawatan kesehatan pascakerja
Perjanjian dimana entitas memberikan imbalan pascakerja adalah program imbalan pascakerja.
Entitas harus menerapkan bagian ini untuk semua perjanjian tersebut baik entitas terlibat atau tidak
terlibat atas pendirian entitas terpisah yang menerima iuran dan membayar imbalan. Dalam beberapa
kasus, perjanjian ini diwajibkan oleh hukum dan bukan sekadar inisiatif entitas.

Program imbalan pascakerja diklasifikasikan sebagai program iuran pasti atau program imbalan
pasti, bergantung pada substansi ekonomis atas program sebagai turunan dari syarat dan kondisi
utamanya.
a) Program iuran pasti adalah program imbalan pasca kerja dimana entitas membayar iuran tetap
kepada entitas terpisah (dana) dan tidak memiliki kewajiban hukum atau konstruktif untuk
membayar iuran berikutnya atau melakukan pembayaran langsung ke pekerja jika dana yang ada
tidak mencukupi untuk membayar seluruh imbalan pekerja terkait dengan jasa mereka pada
periode kini dan periode lalu. Sehingga jumlah imbalan pascakerja yang diterima pekerja
ditentukan oleh jumlah iuran yang dibayar oleh entitas (dan mungkin juga oleh pekerja) ke
program imbalan pascakerja atau perusahaan asuransi, ditambah hasil investasi iuran tersebut.
b) Program imbalan pasti adalah program imbalan pascakerja selain iuran pasti. Dengan imbalan
pasti, kewajiban entitas adalah menyediakan imbalan yang telah disepakati kepada pekerja dan
mantan pekerja, dan risiko aktuarial (dimana imbalan akan lebih besar daripada yang diperkirakan)
dan risiko investasi secara substantif berada pada entitas. Jika pengalaman aktuarial atau investasi
lebih buruk daripada yang diperkirakan, maka kewajiban entitas akan meningkat.

Sujat Siswosudarmo 16
PENGERTIAN DANA PENSIUN
DP adalah Badan Hukum yang menyelenggarakan Program
Pensiun, yaitu suatu program yang menjanjikan sejumlah uang yang
pembayarannya secara berkala dan dikaitkan dengan pencapaian
usia tertentu
[UU DP Psl 1 butir 1, 9, Psl 3, Psl 4, Psl 7 (1)]
Dalam pengertian DP tersebut terkandung 3 substansi :
1. Mengatur kelembagaannya, yaitu DP sebagai Badan Hukum
• DP dinyatakan sebagai Badan Hukum sejak tanggak Keputusan Menteri Keuangan (sekarang
OJK) tentang Pengesahan PDP
• DP dinyatakan dapat memulai kegiatan usahanya menjalankan Program Pensiun sejak tanggal
Keputusan Menteri Meuangan (sekarang OJK) tentang Pengesahan PDP
2. Mengatur kegiatan usahanya, yaitu menyelenggarakan Program Pensiun (tidak boleh
menyelenggarakan program yg lain, yg tidak ada ketentuannya dalam UUDP)
3. Mengatur cara pembayarannya, yaitu :
• secara berkala (kecuali apabila memenuhi kriteria tertentu, Manfaat Pensiun dapat
dibayarkan secara sekaligus), dan
• dikaitkan dengan pencapaian usia tertentu (paling cepat setelah Peserta mencapai Usia
Pensiun Dipercepat, kecuali Peserta berhenti bekerja karena cacat total dan tetap, dan
Peserta aktif meninggal dunia)

J E N I S D P
J E N I S
D P
DANA PENSIUN
PEMBERI KERJA
[DPPK]
DANA PENSIUN
LEMBAGA KEUANGAN
[DPLK]
DANA PENSIUN
BERDASARKAN KEUNTUNGAN
[DPBK]
[UU DP Psl 1 butir 2, 3, 4]

• Pendiri DPLK bertindak sebagai
Pengurus DPLK (bersifat Ex-officio)
• Pendiri wajib menunjuk Pelaksana Tugas
Pengurus, yaitu pejabat dari Pendiri DPLK yg
ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan
operasional DPLK
Ditunjuk / diberhentikan oleh
Pendiri
3. Pengurus
• Perorangan [Karyawan maupun Pekerja
Mandiri]. Pekerja Mandiri adalah orang yg
bekerja atas usaha sendiri bukan merupakan
Karyawan dari Orang atau Badan [misal :
Dokter, Pengacara, Akuntan, Petani, Pelukis,
Nelayan, Pedagang, Penjahit dll]
• Terbatas Karyawan Pemberi
Kerja [Pendiri dan Mitra Pendiri
apabila ada], yang memenuhi syarat
kepersetaan
• Ada hubungan hukum ketenaga
kerjaan antara Pendiri / Mitra Pendiri
dengan Peserta
2. Peserta
Bank Umum atau Perusahaan Asuransi
Jiwa
Orang atau Badan yg
mempekerjakan karyawan
1. Pendiri
DPLKDPPKASPEK
PERBEDAAN : DPPK - DPLK

• Peserta dapat memilih investasi atau paket
investasi yg disediakan oleh DPLK
• Peserta dapat mengubah pilihan investasi
yang telah dipilih sebelumnya
Kebijakan Investasi (Arahan Investasi)
ditetapkan oleh Pendiri (untuk PPMP) atau
oleh Pendiri dan Dewan Pengawas (untuk
PPIP) [Peserta tidak dapat memilih investasi)
8. Investasi
Dalam PDP DPLK, selama masa kepesertaannya
masih berlangsung, Peserta dapat dimungkinkan
menarik iurannya sendiri [hasil
pengembangan, iuran dari Pemberi Kerja dan
hasil pengembangannya, dan pengalihan
dana dari DP lain tidak boleh ditarik]
Salama masa kepesertaannya masih
berlangsung, Peserta tidak dapat menarik
iurannya
7. Penarikan Iuran
Peserta
Peserta dapat memilih Usia Pensiun yg diatur
dalam PDP DPLK, sesuai keinginannya
Usia Pensiun ditetapkan dalam PDP (Peserta
tidak dapat memilih Usia Pensiun yg lain)
6. Usia Pensiun
• Hanya dapat menyelenggarakan PPIP [UUDP]
• Dapat menyelenggarakan Manfaat Lain
[POJK 5/2017]
• Ada 2 pilihan : PPMP atau PPIP
[satu DP hanya dapat menyelenggarakan satu jenis
Program Pensiun] [UUDP]
• Dapat menyelenggarakan Manfaat Lain
[POJK 5/2017]
5. Program Pensiun
Dewan Komisaris dari Pendiri DPLK
bertindak sebagai Dewan Pengawas DPLK
(bersifat Ex-officio)
Ditunjuk / diberhentikan oleh Pendiri4. Dewan Pengawas
DPLKDPPKASPEK

• DPLK yang mengalihkan pembayaran
MP berkala ke Perusahaan Asuransi
Jiwa, pajak atas Manfaat Pensiun
dikenakan “dimuka” atas dana yang
akan dibelikan anuitas (bukan pada
saat Manfaat Pensiun dibayarkan
kepada Peserta)
• DPLK sebagai wajib pungut dan wajib
setor ke Kas Negara atas pajak yg
dipungutnya
• DPPK-PPMP : Pajak atas Manfaat Pensiun
dikenakan pada saat Manfaat Pensiun dibayarkan
kepada Peserta
• DPPK-PPIP : Yang mengalihkan pembayaran MP
berkala kepada Perusahaan Asuransi Jiwa, pajak
atas Manfaat Pensiun dikenakan “dimuka” atas
dana yang akan dibelikan anuitas (bukan pada
saat Manfaat Pensiun dibayarkan kepada Peserta)
• DPPK sebagai wajib pungut dan wajib setor ke
Kas Negara atas pajak yg dipungutnya
10. Pengenaan
Pajak Atas
Manfaat
Pensiun
• Wajib mengalihkan ke
Perusahaan Asuransi Jiwa (yang
dipilih oleh Peserta) dengan
membeli anuitas. [UU DP Psl 30 (7)]
• Dapat mebayarkan Manfaat
Pensiun secara berkala kepada
Peserta dan Pihak yang Berhak
[POJK 5/2017 Psl 52 (1)]
• DPPK – PPMP ada 2 opsi (pilihan) :
- Dibayarkan sendiri oleh DPPK, atau
- Dialihkan ke Perusahaan Asuransi Jiwa
(yang dipilih oleh Peserta) dengan
membeli Anuitas
• DPPK – PPIP :
- Wajib mengalihkan ke Perusahaan
Asuransi Jiwa (yang dipilh oleh Peserta)
dengan membeli Anuitas [UU DP Psl 30 (1)]
• Dapat membayarkan MP secara berkala kepada
Peserta dan Pihak yang Berhak
[POJK 5/2017 Psl 38 (1)]
9. Pembayaran
Manfaat
Pensiun Secara
Bulanan
DPLKDPPKASPEK

a. DPLK wajib memuat Lap Keu yg
telah diaudit Akuntan Publik selain
catatan atas Lap Keu dlm surat kabar
berskala nasional
b. Pengurus DPLK wajib
memberitahukan kepada Peserta :
Pengurus DPPK wajib menyampaikan
kepada Peserta :
12. Transparansi
Kepada Peserta
Dalam PDP DPLK tidak dapat
ditetapkan kenaikan Manfaat Pensiun
bagi Peserta/Pensiunan bulanan
• Dalam PDP DPPK - PPMP dapat
ditetapkan kenaikan Manfaat Pensiun bagi
Peserta/Pensiunan bulanan
• Dalam PDP DPPK - PPIP tidak dapat
ditetapkan kenaikan Manfaat Pensiun bagi
Peserta/Pensiunan bulanan
11. Kenaikan
Manfaat Pensiun
Bagi Peserta/
Pensiunan
Bulanan
DPLKDPPKASPEK
a. Neraca dan Perhitungan Hasil Usaha
b. Ringkasan Lap Investasi Tahunan (audit)
c. Ringkasan hasil evaluasi Dewan
Pengawas atas Kinerja Investasi
d. Setiap perubahan Peraturan Dana
Pensiun
• Posisi dana pd akhir th takwim, paling
lambat 30 hari setelah th takwim ybs
• Tanda bukti penarikan dana oleh Peserta
& pajak yg telah dipungut atas penarikan
dana tsb dlm th takwim
• Neraca & Perhitungan Hasil Usaha
• Setiap perubahan Peraturan DP

PROGRAM PENSIUN
PROGRAM
PENSIUN
PROGRAM PENSIUN
MANFAAT PASTI
[PPMP]
PROGRAM PENSIUN
IURAN PASTI
[PPIP]
[UU DP Pasal 1 butir 7, 8]

PERBEDAAN PPMP – PPIP PADA DPPK
Dalam PDP tidak dapat dijanjikan kenaikan
MP, sehingga nilai riil MP semakin merosot
oleh inflasi
Dalam PDP dapat dijanjikan kenaikan MP guna
mengimbangi kenaikan harga, agar nilai riil MP tidak
semakin merosot oleh inflasi
5. KENAIKAN MP
Tidak dikenal adanya PSL• Pada umumnya PSL diakui
• Konsekuensi pendanaan atas pengakuan PSL
sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemberi Kerja
• Peserta tidak boleh dibebani pendanaan atas pengakuan
PSL
4. PAST SERVICE
LIABILITY (PSL)
• Besarnya iuran Peserta (apabila ada)
sudah pasti, ditetapkan dalam PDP
• Besarnya iuran Pemberi Kerja sudah
pasti (ditetapkan dalam PDP)
• Tidak ada risiko pendanaan (iuran)
bagi Pemberi Kerja
• Besarnya iuran Peserta (apabila ada) sudah pasti,
ditetapkan dalam PDP
• Besarnya iuran Pemberi Kerja tidak pasti (fluktuatif)
dihitung berdasarkan Valuasi Aktuaria, tergantung dari
kecukupan dana untuk memenuhi kewajiban membayar
MP yg besarnya sudah pasti
• Ada risiko pendanaan (iuran) bagi Pemberi Kerja
3. IURAN
• Besarnya MP tidak pasti (tergantung dari
besarnya iuran dan hasil
pengembangannya)
• Ada risiko besarnya MP bagi Peserta
• Besarnya MP sudah pasti, ditetapkan dalam PDP
dengan rumus tertentu
• Tidak ada risiko besarnya MP bagi Peserta
2. MANFAAT PENSIUN
(MP)
Dapat diselenggarakan oleh
DPPK, DPBK, DPLK
Hanya dapat diselenggarakan oleh DPPK
(DPBK dan DPLK tidak dapat menyelenggarakan PPMP)
1. PENYELENGGARA
PPIPPPMPKETERANGAN

Individual Account
Iuran Pemberi Kerja dan iuran Peserta (kalau
ada) dan hasil pengembangannya dibukukan
untuk dan atas nama rekening masing-
masing Peserta sebagai MP
Bersifat kelompok dan berkaitan dengan aspek aktuaria9. ADMINISTRASI
DANA
Pada PesertaPada Pemberi Kerja8. RISIKO INVESTASI
• Tidak dikenal adanya defisit
• Disebut Dana Terpenuhi apabila seluruh
iuran yg telah jatuh tempo telah
disetor lunas ke Dana Pensiun
• Apabila terjadi defisit (Kekayaan Untuk Pendanaan
< Nilai Kini Aktuaria) Pemberi Kerja harus
menambah iuran
• Apabila defisit, iuran tambahan dapat dibayar lunas atau
diamortisasi
• Peserta tidak boleh dibebani iuran tambahan untuk
menutup defisit
7. DEFISIT
• Tidak dikenal adanya surplus
• Sepanjang masa Pemberi Kerja harus
membayar iuran, sebesar yg telah
ditetapkan dalam PDP
• Apabila terjadi surplus (Kekayaan Untuk Pendanaan
> Nilai Kini Aktuaria) dapat mengurangi iuran
Pemberi Kerja
• Pemberi Kerja dapat menikmati surplus pendanaan (bisa
terjadi Pemberi Kerja tidak perlu membayar iuran karena
sudah surplus)
6. SURPLUS
P P I PP P M PKETERANGAN

Kalau pembayaran MP dialihkan ke
Perusahaan Asuransi Jiwa, maka tanggung
jawab pembayaran MP secara bulanan kepada
Peserta dan pihak-pihak yang berhak atas MP
beralih kepada Perusahaan Asuransi Jiwa
• Kalau MP dibayar sendiri oleh DPPK, Pendiri/Dana
Pensiun tetap bertanggung jawab (komit) untuk
memenuhi pembayaran MP kepada pihak-pihak yang
berhak atas MP sampai selesai
• Kalau pembayaran MP dialihkan kepada Perusahaan
Asuransi Jiwa, tanggung jawab Pendiri/Dana Pensiun
hanya sampai pembelian anuitas
13. TANGGUNG
JAWAB
PEMBAYARAN
MP
Pajak dikenakan dimuka (bersifat final)
atas dana yang akan dibelikan anuitas
Perusahaan Asuransi Jiwa pada waktu
membayarkan Manfaat Pensiun secara
bulanan tidak memotong pajak lagi
• Kalau MP dibayarkan sendiri oleh DPPK, pajak dikenakan
setiap bulan pada saat MP dibayarkan kepada Peserta
• Kalau dialihkan ke Perusahaan Asuransi Jiwa, pajak
dikenakan dimuka (bersifat final) atas dana yang akan
dibelikan anuitas (Perusahaan Asuransi Jiwa pada waktu
membayarkan Manfaat Pensiun secara bulanan tidak
memotong pajak lagi)
12. PAJAK ATAS MP
• Wajib dialihkan ke Perusahaan Asuransi Jiwa
[UUDP Psl 30 (1)]
• Dapat membayarkan Manfaat Pensiun
secara berkala kepada Peserta [POJK 5/2017
Psl 38 (1)]
Ada 2 opsi :
• Dibayarkan sendiri oleh DPPK atau
• Dialihkan ke Perusahaan Asuransi Jiwa
11. PEMBAYARAN
MP BULANAN
DPPK-PPIP yg membayarkan Manfaat Pensiun
secara berkala wajib menyusun dan
melaporkan Laporan Aktuaris kepada OJK
[POJK 8/2018]
Mutlak diperlukan pada waktu pendirian, secara berkala,
dan setiap waktu apabila ada perubahan Peraturan Dana
Pensiun yang mengakibatkan perubahan pendanaan dan
atau Manfaat Pensiun, pembubaran, penggabungan,
pemisahan Dana Pensiun
10. LAPORAN
AKTUARIS
P P I PP P M PKETERANGAN

PSAK 57 (Penyesuaian 2014): Provisi, Liabilitas
Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi
DEFINISI
Aset kontinjensi adalah aset potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan
terjadi atau tidak terjadinya satu peristiwa atau lebih peristiwa di masa depan yang tidak sepenuhnya berada dalam
kendali entitas.
Kewajiban hukum adalah kewajiban yang timbul dari:
1. suatu kontrak (secara eksplisit atau implisit);
2. peraturan perundang-undangan; atau
3. pelaksanaan produk hukum lainnya.
Kewajiban konstruktif adalah kewajiban yang timbul dari tindakan entitas yang dalam hal ini:
1. berdasarkan praktik baku masa lalu, kebijakan yang telah dipublikasi atau pernyataan baru yang cukup spesifik,
entitas telah memberikan indikasi kepada pihak lain bahwa entitas akan menerima tanggung jawab tertentu; dan
2. akibatnya, entitas telah menciptakan perkiraan valid kepada pihak lain bahwa entitas akan melaksanakan tanggung
jawab tersebut.

Liabilitas kontinjensi adalah:
1. kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan
terjadi atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa di masa depan yang tidak sepenuhnya berada
dalam kendali entitas; atau
2. kewajiban kini yang timbul sebagai akibat peristiwa masa lalu, tetapi tidak diakui karena:
3. tidak terdapat kemungkinan entitas mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomik
(selanjutnya disebut sebagai “sumber daya”) untuk menyelesaikan kewajibannya; atau
4. jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur secara andal.
Peristiwa yang mengikat adalah peristiwa yang menimbulkan kewajiban hukum atau kewajiban
konstruktif yang mengakibatkan entitas tidak memiliki alternatif lain kecuali menyelesaikan kewajiban
tersebut.

Provisi adalah liabilitas yang waktu dan jumlahnya belum pasti.
Restrukturisasi adalah program yang direncanakan dan dikendalikan oleh manajemen dan
secara material mengubah:
1. lingkup kegiatan usaha entitas; atau
2. cara mengelola usaha.
PENGAKUAN
Provisi diakui jika:
1. entitas memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif)
sebagai akibat peristiwa masa lalu;
2. kemungkinan besar penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar
sumber daya yang mengandung manfaat ekonomik; dan
3. estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.
Jika kondisi di atas tidak terpenuhi, maka provisi tidak diakui.
Entitas tidak diperkenankan untuk mengakui liabilitas dan aset kontinjensi.

PENGUKURAN
Jumlah yang diakui sebagai provisi adalah hasil estimasi terbaik pengeluaran yang diperlukan untuk
menyelesaikan kewajiban kini pada akhir periode pelaporan.
Dalam menentukan estimasi terbaik suatu provisi, entitas mempertimbangkan berbagai risiko dan
ketidakpastian yang selalu mempengaruhi berbagai peristiwa dan keadaan.
Jika nilai waktu dari uang cukup material, maka jumlah provisi adalah nilai kini dari perkiraan
pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban.
Peristiwa masa datang yang dapat mempengaruhi jumlah yang diperlukan untuk menyelesaikan
kewajiban tercermin dalam jumlah provisi jika ada bukti obyektif bahwa peristiwa itu akan terjadi.
Keuntungan sehubungan dengan rencana pelepasan aset tidak boleh dipertimbangkan dalam
menghitung suatu provisi.

PENGGANTIAN
Jika sebagian atau seluruh pengeluaran untuk menyelesaikan provisi diganti oleh pihak ketiga,
maka penggantian itu diakui hanya pada saat timbul keyakinan bahwa penggantian pasti akan
diterima jika entitas menyelesaikan kewajiban. Penggantian tersebut diakui sebagai aset yang
terpisah. Jumlah yang diakui sebagai penggantian tidak boleh melebihi nilai provisi. Dalam
laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, beban yang terkait dengan provisi dapat
disajikan secara neto setelah dikurangi jumlah yang diakui sebagai penggantiannya.

IMBALAN KERJA
KONTIJENSI PERISTIWA
SETELAH TANGGAL
PELAPORAN

PSAK 25
Kebijakan Akuntansi, Perubahan
Kebijakan Akuntansi dan Kesalahan

Kebijakan Akuntansi - PSAK 25
• Kebijakan akuntansi adalah prinsip, dasar, konvensi, peraturan dan praktik
tertentu yang diterapkan entitas dalam penyusunan dan penyajian laporan
keuangan.
• Kebijakan akuntansi harus menjelaskan pengakuan, pengukuran dan penyajian.
• SAK spesifik berlaku  kebijakan akuntansi harus tunduk pada PSAK dan
mempertimbangkan panduan aplikasi,
• Jika tidak ada, menggunakan pertimbangan manajemen, dengan urutan acuan
• Persyaratan dan panduan dalam PSAK yang berhubungan dengan masalah
serupa dan terkait
• Definisi, kriteria pengakuan, konsep pengukuran untuk aset, liabilitas,
penghasilan dan beban dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian
Laporan Keuangan
• standar akuntansi terkini yang dikeluarkan badan penyusun standar lain yang
menacu pada KDPPLK yang sama
• Literatur akuntansi
• Praktik akuntansi industri yang berlaku
Sepanjang tidak bertentangan pada acuan utama
• Entitas memilih dan menerapkan kebijakan akuntansi secara konsisten
untuk transaksi, peristiwa dan kondisi lainnya yang serupa

Perubahan Kebijakan Akuntansi - PSAK 25
• Perubahan kebijakan akuntansi tidak diperkenankan kecuali
dipersyaratkan PSAK atau menghasilkan laporan keuangan yang lebih
andal dan relevan.
• Untuk perubahan kebijakan akuntansi karena standar baru:
• Mengikuti ketentuan transisi
• Jika tidak ada ketentuan transisi perubahan kebijakan diterapkan secara
retrospektif, kecuali tidak praktis
• Penerapan retrospektif suatu perubahan kebijkan akuntansi baru
adalah koreksi pengakuan, pengukuran, transaksi, peristiwa dan
kondisi lain seolah-olah kebijakan tersebut telah diterapkan.
• Ketika entitas belum menerapkan suatu PSAK baru yang telah
diterbitkan tetapi belum efektif berlaku, maka entitas mengungkapkan
fakta dan iformasi relevan atas dampak penerapan PSAK tersebut.

Perubahan Estimasi - PSAK 25
• Estimasi akuntansi merupakan estimasi entitas yang dapat mempengaruhi
elemen-elemen dalam LK:
• melibatkan pertimbangan entitas,
• estimasi karena ketidakpastian,
• estimasi yang reasonable
• Estimasi akuntansi mungkin perlu direvisi jika terjadi perubahan keadaan
yang menjadi dasar estimasi atau akibat informasi baru atau tambahan
pengalaman.
• Perubahan estimasi akuntansi adalah: penyesuaian jumlah tercatat yang
berasal dari penilaian status kini, dan ekspektasi manfaat masa depan dan
kewajiban yang terkait dengan, aset dan liabilitas.
• Dampak perubahan estimasi akuntansi, diakui secara prospektif dalam
laporan laba rugi pada:
a) Periode perubahan, jika dampak perubahan hanya pada periode itu; atau
b) Periode perubahan dan periode mendatang, jika perubahan berdampak
pada keduanya.

Kesalahan - PSAK 25
• Kesalahan dapat timbul dalam pengakuan,
pengukuran, penyajian atau pengungkapan
unsur-unsur laporan keuangan.
• Entitas mengoreksi kesalahan material periode
lalu secara retrospektif pada laporan keuangan
lengkap pertama yang diterbitkan setelah
ditemukannya dengan:
a) Menyajikan kembali jumlah komparatif untuk periode lalu atau
b) Jika kesalahan terjadi sebelum periode lalu sajian paling awal,
maka menyajikan kembali untuk periode lalu sajian paling awal

Ilustrasi - PSAK 25
Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Kesalahan
• Berdasarkan surat Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
(Bapepam-LK) No. S-2366/BL/2009 tertanggal 30 Maret 2009, penyediaan tenaga
listrik oleh IPP kepada Perusahaan dan entitas anak termasuk dalam kategori
perjanjian pelaksanaan jasa publik ke swasta, yang dikecualikan dari penerapan ISAK
8, sampai DSAK–IAI menerbitkan interpretasi standar akuntansi yang spesifik
mangatur transaksi tersebut.
• Selanjutnya, sesuai dengan surat manajemen tanggal 22 Desember 2011 kepada
Ketua Bapepam-LK, manajemen telah memutuskan untuk menerapkan ketentuan
ISAK 8, sesuai dengan PSAK 30 (revisi 2011), terhadap Perjanjian Jual Beli Tenaga
Listrik mulai tanggal 1 Januari 2012. Perusahaan dan entitas anak menerapkan ISAK 8
secara restrospektif, pengaruh perubahan tersebut menyebabkan penyajian kembali
pada laporan keuangan konsolidasian Perusahaan (Catatan 58).
PLN LK tahun 2012

PSAK 8 - Peristiwa setelah Periode Pelaporan
• Peristiwa setelah periode pelaporan adalah peristiwa yang terjadi antara
akhir periode pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk
terbit
• Peristiwa setelah periode pelaporan yang memerlukan penyesuaian adalah
peristiwa yg memberikan bukti atas adanya kondisi pada akhir periode
pelaporan
• Peristiwa setelah periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian
adalah peristiwa yang mengindikasikan kondisi setelah periode pelaporan
• Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit adalah tanggal laporan
keuangan sudah final
• Laporan keuangan diaudit : tanggal laporan auditor
• Laporan keuangan tidak diaudit : tanggal laporan keuangan selesai disusun
manajemen

PSAK 8 Peristiwa setelah Periode Pelaporan
40

Ilustrasi PSAK 8
Peristiwa setelah Periode Pelaporan
• PERISTIWA SETELAH TANGGAL PERIODE PELAPORAN (ANTM 2013)
• Pada tanggal 12 Februari 2014 Perusahaan telah melakukan penarikan
fasilitas pinjaman dari PT Bank Central Asia Tbk sebesar AS$50.000.000 yang
akan jatuh tempo pada 12 Mei 2014 dengan suku bunga yang ditentukan
adalah 2% per tahun.
• PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN (PLN 2012)
• Pada tanggal 23 Januari 2013, PJBS membeli 92% saham PT Mitra Karya Prima
(MKP) dengan biaya perolehan sebesar Rp 2.500 juta.
• Pada tanggal 23 Januari 2013, PT Haleyora Power (HP) membeli 90% saham
PT Mitra Insan Utama dengan biaya perolehan sebesar Rp 10.174 juta.
• Berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik
Indonesia No. 30 Tahun 2012, tanggal 21 Desember 2012, tentang tarif
tenaga listrik yang disediakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT
Perusahaan Listrik Negara, ditetapkan tarif tenaga listrik untuk konsumen
yang berlaku efektif mulai tanggal 1 Januari 2013.

PROVISI DAN KONTIJENSI
PSAK 57

Agenda
Provisi1
Kontijensi
2
Diskusi dan Kasus3

• PSAK 57 (IAS 37) ini bertujuan untuk
mengatur
• pengakuan dan pengukuran provisi,
kewajiban kontinjensi dan aset
kontinjensi serta
• untuk memastikan informasi memadai
telah diungkapkan dalam CaLK
• Agar para pengguna dapat memahami
sifat, waktu, dan jumlah yang terkait
dengan informasi tersebut.
Tujuan && Ruang Lingkup
Provision
Contingent liabilities
Contingent assets
44

PSAK diterapkan oleh semua entitas dalam
akuntansinya, kecuali yang timbul dari:
(a) kontrak eksekutori, kecuali jika kontrak tersebut
bersifat memberatkan (onerous);
(b) hal-hal yang telah dicakup dalam PSAK lain.
Contoh: PSAK 34; 46; 30; 24; 28; 36
Pernyataan ini tidak berlaku untuk instrumen keuangan
(termasuk garansi) yang termasuk dalam ruang lingkup
PSAK 55: Instrumen Keuangan: Pengakuan dan
Pengukuran.
Pengecualian
PSAK 57
Par 5
45

• Kontrak eksekutori adalah kontrak yang kedua belah pihak
terkaitnya belum melaksanakan kewajiban kontrak atau telah
melaksanakan sebagian kewajiban mereka dengan proporsi
yang sama.
• Provisi adalah liabilitas yang waktu dan jumlahnya belum pasti
• Liabilitas adalah kewajiban kini entitas yang timbul dari
peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya dapat mengakibatkan
arus keluar sumber daya entitas yang mengandung manfaat
ekonomi.
Definisi
46

Provisi diakui jika:
(a) entitas memiliki kewajiban kini (baik bersifat
hukum maupun bersifat konstruktif) sebagai
akibat peristiwa masa lalu;
(b) kemungkinan besar penyelesaian kewajiban
tersebut mengakibatkan arus keluar sumber
daya yang mengandung manfaat ekonomi;
dan
(c) estimasi yang andal mengenai jumlah
kewajiban ter sebut dapat dibuat.
Jika kondisi di atas tidak terpenuhi, maka
kewajiban diestimasi tidak diakui.
Pengakuan Provisi
Present
obligation
Probable
outflow
Reliable
estimate
Past event
47

• Dalam kasus kewajiban kini tidak
dapat ditentukan secara jelas:
• setelah mempertimbangkan semua
bukti tersedia,
• terdapat kemungkinan lebih besar
terjadi daripada tidak terjadi bahwa
• kewajiban kini telah ada,
• pada akhir periode pelaporan.
Present Obligation
Contoh: Tuntutan
Hukum
Par 15
More likely than not
End of Reporting Period
Pengakuan Provisi
48

Pertimbangan bukti-bukti yang tersedia:
(a) besar kemungkinannya bahwa
kewajiban kini telah ada pada akhir
periode pelaporan, entitas mengakui
provisi (jika kriteria pengakuan
terpenuhi); dan
(b) jika besar kemungkinan bahwa
kewajiban kini belum ada pada akhir
periode pelaporan, entitas
mengungkapkan kewajiban kontinjensi.
(c) Pengungkapan tidak diperlukan jika
kemungkinan arus keluar sumber daya
kecil.
more likely than not
provision
Disclose a Contingent
Liability
Remote:
No disclosure
Pengakuan Provisi
49

Past events Present obligation
Obligating events
Legal Obligation
Constructive
Obligation
Kewajiban hukum timbul
dari:
(a) suatu kontrak (secara
eksplisit atau implisit);
(b) peraturan perundang-
undangan; atau
(c) pelaksanaan produk
hukum lainnya.
Kewajiban konstruktif :
(a) berdasarkan praktik baku masa lalu,
dan
(b) menimbulkan ekspektasi kuat bahwa
entitas akan melaksanakan tanggung
jawab tersebut.
Pengakuan Provisi
50

• Provisi diakui hanya bagi kewajiban yang timbul dari peristiwa masa
lalu, yang terpisah dari tindakan entitas pada masa datang (yaitu
penyelenggaraan entitas pada masa datang).
 “Independent of future actions”
• Contoh:
• denda atau biaya pemulihan pencemaran lingkungan, yang
mengakibatkan arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan kewajiban
itu tanpa memandang tindakan entitas pada masa datang.
• biaya kegiatan purna-operasi (decommissioning) instalasi minyak atau
instalasi nuklir sebatas jumlah yang harus ditanggung entitas untuk
memperbaiki kerusakan yang telah ditimbulkan.
Pengakuan Provisi
PSAK 57
Par 19
51

• Contoh ...
• ketika terjadi kerusakan lingkungan, entitas tidak terikat
untuk menanggulanginya. Akan tetapi, perbuatan yang
mengakibatkan kerusakan tersebut akan menjadi
peristiwa yang mengikat pada saat terbit peraturan
perundang-undangan baru yang mengharuskan
kerusakan itu untuk ditanggulangi atau pada saat entitas
mengumumkan secara terbuka untuk menanggulangi
kerusakan tersebut sehingga menimbulkan kewajiban
konstruktif.
• Jika terdapat sejumlah kewajiban serupa (misalnya garansi
atau jaminan produk, atau kontrak-kontrak serupa),
• kemungkinan arus keluar sumber daya untuk
menyelesaikan kewajiban tersebut ditentukan dengan
mempertimbangkan keseluruhannya sebagai suatu
kelompok kewajiban.
Pengakuan Provisi
PSAK 57
Par 21; 24
52

Entitas tidak diperkenankan
mengakui kewajiban kontinjensi.
(PSAK 57 par 27)
Kewajiban Kontijensi
No Recognition  Disclose unless
remote
Kewajiban kontinjensi adalah:
(a) kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan
keberadaannya menjadi pasti dengan terjadi atau tidak terjadinya satu
peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada
dalam kendali entitas; atau
(b) kewajiban kini yang timbul sebagai akibat peristiwa masa lalu, tetapi
tidak diakui karena:
(i) tidak terdapat kemungkinan besar entitas mengeluarkan sumber
daya yang mengan dung manfaat ekonomis (selanjutnya disebut
sebagai “sumber daya”) untuk menyelesaikan kewajibannya; atau
(ii) jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur secara andal.
54

Entitas tidak diperkenankan mengakui aset
kontinjensi. (PSAK 57 par 31)
Contingent Assets
 No Recognition  Disclosed
Aset kontinjensi adalah aset potensial yang timbul dari peristiwa
masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadi atau
tidak terjadinya satu peristiwa atau lebih pada masa depan yang
tidak sepenuhnya berada dalam kendali entitas.

1. Estimasi terbaik
• Jumlah yang diakui sebagai provisi adalah hasil estimasi terbaik
pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban
kini pada akhir periode pelaporan. (par 36)
2. Risiko dan Ketidakpastian
• Jumlah yang diakui sebagai provisi adalah hasil estimasi terbaik
pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban
kini pada akhir periode pelaporan. (par 42)
3. Nilai Kini
• Jika dampak nilai waktu uang cukup material, maka jumlah
provisi adalah nilai kini dari perkiraan pengeluaran yang
diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban. (par 45)
Pengukuran

4. Peristiwa Masa Depan
• Peristiwa masa depan yang dapat mempengaruhi jumlah yang
diperlukan untuk menyelesaikan suatu kewajiban harus
tercermin dalam jumlah provisi jika ada bukti obyektif bahwa
peristiwa itu akan terjadi. (PSAK 57 par 48)
5. Rencana Pelepasan Aset
• Keuntungan sehubungan dengan rencana pelepasan aset tidak
boleh dipertimbangkan dalam menghitung suatu provisi (PSAK
57 par 51)
Pengukuran

• Jika sebagian atau seluruh pengeluaran untuk
menyelesaikan provisi diganti oleh pihak ketiga,
• penggantian itu diakui hanya pada saat timbul keyakinan bahwa
penggantian pasti diterima pada saat entitas menyelesaikan
kewajibannya.
• Penggantian tersebut diakui sebagai aset yang terpisah.
• Jumlah yang diakui sebagai penggantian tidak boleh melebihi
nilai provisi.
• Dalam laporan laba rugi komprehensif, beban yang berkaitan
dengan provisi dapat disajikan secara neto setelah dikurangi
jumlah yang diakui sebagai penggantiannya.
Penggantian
58

• Provisi ditelaah pada setiap akhir periode pelaporan 
estimasi terbaik yang paling kini. Jika arus keluar sumber
daya kemungkinan besar tidak terjadi, maka provisi
tersebut dibatalkan. (PSAK 57 par 59)
• Jika kewajiban diestimasi didiskonto, maka nilai
tercatatnya akan meningkat pada setiap periode untuk
mencerminkan berlalunya waktu. Peningkatan ini diakui
sebagai biaya pinjaman (PSAK 57 par 60)  unwinding of
the discount
• Provisi hanya dapat digunakan untuk pengeluaran yang
berhubungan langsung dengan tujuan pembentukan
provisi tersebut. (PSAK 57 par 61)
Perubahan dan Penggunaan Provisi

• Jika entitas terikat dalam suatu kontrak
memberatkan, maka kewajiban kini menurut
kontrak tersebut diukur dan diakui sebagai
provisi. (PSAK 57 par 66)
Kontrak memberatkan
Kontrak memberatkan adalah kontrak yang biaya tidak
terhindarkan untuk memenuhi kewajiban kontraknya melebihi
manfaat ekonomis yang akan diterima dari kontrak tersebut.

• Restrukturisasi adalah program yang direncanakan dan
dikendalikan oleh manajemen dan secara material
mengubah:
(a) lingkup kegiatan usaha suatu entitas; atau
(b) cara mengelola usaha tersebut.
• Contoh:
(a) penjualan atau penghentian suatu lini usaha;
(b) penutupan lokasi usaha dalam suatu negara atau kawasan ke
negara atau kawasan lain;
(c) perubahan dalam struktur manajemen, misalnya menghilangkan
satu lapis manajemen; dan
(d) reorganisasi mendasar yang memiliki dampak signifi kan pada
karakteristik dan fokus operasi entitas.
Restrukturisasi

• Kewajiban konstruktif untuk melakukan restrukturisasi
muncul hanya jika entitas memiliki rencana formal yang
rinci dan menciptakan ekpektasi yang valid pada pihak-
pihak yang terkena dampak restrukturisasi (rinci, lihat
PSAK 57 par 72)
• Provisi restrukturisasi hanya mencakup pengeluaran
langsung yang timbul dari restrukturisasi, yaitu yang
memenuhi kedua persyaratan berikut ini:
(a) benar-benar harus dikeluarkan dalam rangka
restrukturisasi; dan
(b) tidak terkait dengan aktivitas yang masih berlangsung
pada entitas.
Restrukturisasi

Untuk setiap jenis provisi, entitas harus
mengungkapkan:
(a) nilai tercatat pada awal dan akhir periode;
(b) provisi tambahan yang dibuat dalam periode
bersangkutan, termasuk peningkatan jumlah pada
provisi yang ada;
(c) jumlah yang digunakan, yaitu jumlah yang terjadi
dan dibebankan pada provisi selama periode
bersangkutan;
(d) jumlah yang belum digunakan yang dibatalkan
selama periode bersangkutan; dan
(e) peningkatan, selama periode yang bersangkutan,
dalam nilai kini yang timbul karena berlalunya
waktu dan dampak dari setiap perubahan tingkat
diskonto.
Pengungkapan

Entitas juga harus mengungkapkan pula:
(a) uraian singkat mengenai karakteristik kewajiban dan
perkiraan saat arus keluar sumber daya terjadi;
(b) indikasi mengenai ketidakpastian saat atau jumlah arus
keluar tersebut jika diperlukan dalam rangka
menyediakan informasi yang memadai, entitas harus
mengungkap kan asumsi utama yang mendasari
prakiraan peristiwa masa depan
(c) jumlah estimasi penggantian yang akan diterima
dengan menyebutkan jumlah aset yang telah diakui
untuk estimasi penggantian tersebut.
Pengungkapan

• Dampak diterapkannya PSAK ini pada tanggal efektifnya (atau lebih dini)
dilaporkan sebagai penyesuaian saldo awal saldo laba pada periode
PSAK ini pertama kali diterapkan.
• Entitas dianjurkan, tetapi tidak diwajibkan, untuk menyesuaikan saldo
awal saldo laba dari periode sajian paling dini dan meyajikan kembali
informasi komparatif.
• Jika informasi komparatif tersebut tidak disajikan ulang, maka fakta
tersebut harus diungkapkan.
• Berlaku untuk periode laporan keuangan tahunan yang dimulai pada atau
setelah tanggal 1 Januari 2011. Penerapan lebih dini dianjurkan.
Transisi dan Tanggal Effective

Contoh 1
• PT. Intan menjual produknya dengan memberikan jaminan atau garansi produk
kepada para pembeli produknya. Berdasarkan kontrak penjualan, produsen
menjamin akan memperbaiki atau mengganti produk yang dalam jangka waktu dua
tahun sejak tanggal penjualannya jika terjadi kerusakan. Berdasarkan pengalaman
masa lalu, terdapat kemungkinan besar bahwa akan terjadi klaim atas jaminan yang
diberikan.
Kewajiban kini yang timbul sebagai akibat peristiwa masa lalu yang mengikat.
Penjualan produk dengan jaminan, yang selanjutnya menimbulkan kewajiban hukum.
Keluarnya sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis dalam rangka
penyelesaian kewajiban. Terdapat kemungkinan besar terjadi pengeluaran sumber
daya karena jaminan yang diberikan (paragraf 24).
Simpulan. Entitas harus mengakui kewajiban diestimasi sebesar estimasi terbaik biaya
perbaikan dan/atau penggantian yang mungkin perlu dikeluarkan dalam rangka
menjamin produk yang dijual sebelum akhir periode pelaporan (par 14 dan 24).

Contoh 2
• PT. Mulia bergerak pada industri minyak melakukan pencemaran lingkungan, tetapi
perusahaan melakukan pembersihan atas pencemaran tersebut hanya sebatas
diwajibkan oleh peraturan. Salah satu negara tempat entitas tersebut beroperasi
tidak memiliki peraturan yang mengatur tentang pembersihan atas pencemaran
lingkungan, dan entitas tersebut telah melakukan pencemaran di negara tersebut
selama beberapa tahun. Pada tanggal 31 Desember 2X0 dapat dipastikan bahwa
RUU yang mewajibkan pembersihan tanah yang dicemarkan akan diberlakukan
segera setelah akhir tahun.
1. Peristiwa yang mengikat adalah pencemaran tanah karena dapat dipastikan
peraturan perundang-undangan yang akan diberlakukan mengharuskan
pembersihan atas pencemaran lingkungan.
2. Terdapat kemungkinan besar bahwa hal ini (keluarnya sumber daya) akan terjadi.
3. Perusahaan harus mengakui kewajiban diestimasi sebesar estimasi terbaik biaya
pembersihan.

Contoh 3
• PT. Buana perusahaan di industri pertambangan batubara, melakukan pencemaran
lingkungan. Perusahaan beroperasi di negara yang tidak memiliki peraturan
mengenai pemeliharaan lingkungan. Tetapi, perusahaan memiliki kebijakan
pemeliharaan lingkungan yang dipublikasikan secara luas, yang menyatakan akan
bertanggung jawab untuk membersihkan semua pencemaran yang ditimbulkannya.
Perusaaan memiliki reputasi selalu menghormati kebijakan yang dipublikasikan
tersebut.
1. Peristiwa yang mengikat adalah pencemaran tanah, yang menimbulkan kewajiban
konstruktif, karena perilaku entitas telah menciptakan harapan yang sah dan kuat di
kalangan pihak yang berkepentingan bahwa entitas akan membersihkan
pencemaran lingkungan.
2. Terdapat kemungkinan besar bahwa hal ini (keluarnya sumber daya) akan terjadi.
3. Perusahaan harus mengakui kewajiban diestimasi sebesar estimasi terbaik biaya
pembersihan (lihat paragraf 10 mengenai defi nisi kewajiban konstruktif, paragraf 14
dan 17).

Contoh 4
• PT. Berlian mengoperasikan ladang minyak lepas pantai yang persetujuan
lisensinya mengatur bahwa entitas harus membongkar konstruksi anjungan
pengeboran minyak (oil rig) pada akhir masa produksi dan memulihkan
dasar laut (seabed).
• Sembilan puluh persen dari biaya yang akhirnya dikeluarkan adalah untuk
membongkar oil rig dan memperbaiki kerusakan yang timbul akibat
pembangunan rig tersebut, sedangkan sepuluh persen lainnya untuk
penambangan minyak.
• Pada akhir periode pelaporan, rig sudah dibangun, tetapi belum ada minyak
yang ditambang.

Contoh 4
1. Berdasarkan perjanjian lisensi, konstruksi atau pembangunan rig
menimbulkan kewajiban hukum untuk di kemudian hari membongkar rig
tersebut dan memulihkan dasar laut. Dengan demikian, peristiwa tersebut
dikategorikan sebagai peristiwa yang mengikat. Namun demikian, pada
tanggal neraca, tidak ada kewajiban untuk memperbaiki kerusakan yang
akan timbul karena penambangan minyak.
2. Terdapat kemungkinan besar bahwa hal ini (keluarnya sumber daya) akan
terjadi.
3. Entitas harus mengakui kewajiban diestimasi sebesar estimasi terbaik bagi
sembilan puluh persen dari biaya yang pada akhirnya dikeluarkan untuk
membongkar oil rig dan memperbaiki kerusakan yang timbul karena
pembangunannya (par 14). Biaya ini dimasukkan sebagai bagian dari biaya
oil rig. Entitas mengakui sepuluh persen dari biaya yang timbul dalam
penambangan minyak sebagai kewajiban pada saat minyak ditambang.

Contoh 5
• PT. Matahara perusahaan ritel yan mempunyai kebijakan mengembalikan
uang pembelian dari pelanggan yang tidak puas, meskipun tidak ada
kewajiban hukum yang mengharuskan entitas untuk mengembalikan uang
konsumen.
71
1. Peristiwa mengikat adalah peristiwa penjualan produk, yang menimbulkan
kewajiban konstruktif karena tindakan entitas telah menciptakan ekspektasi
yang valid bagi pembeli bahwa entitas akan mengembalikan uang mereka.
2. Terdapat kemungkinan besar keluarnya sumber daya, yaitu sebagian barang
akan dikembalikan dan perusahaan mengembalikan uang pelanggan (par
24)
3. Perusahaan harus mengakui kewajiban diestimasi sebesar estimasi terbaik
dari biaya pengembalian (lihat paragraf 10 (defi nisi kewajiban konstruktif ),
14, 17 dan 24.

Contoh 6
• Pada tanggal 12 Desember 20X0 Dewan Direksi PT. Kelana
memutuskan untuk menutup suatu divisinya. Sebelum akhir
periode pelaporan (31 Desember 20X0) putusan tersebut tidak
dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, dan
tidak ada langkah-langkah lain yang diambil dalam rangka
pengimplementasian putusan tersebut.
72
1. Tidak ada peristiwa yang mengikat sehingga tidak ada
kewajiban yang timbul.
2. Kewajiban diestimasi tidak diakui (lihat paragraf 14 dan 72).

Contoh 7
• Menurut peraturan perundang-undangan yang baru, Perusahaan diwajibkan
untuk memasang penyaring asap pada pabriknya.
• Penyaring tersebut harus sudah terpasang pada tanggal 30 Juni 20X1.
Namun, PT. Indah belum melakukan pemasangan penyaring tersebut.
73
1. Tidak ada kewajiban yang timbul, karena tidak ada peristiwa yang
mengikat baik yang timbul karena biaya pemasangan penyaring asap
maupun denda berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Kewajiban diestimasi atas biaya pemasangan penyaring asap tidak diakui
Pada akhir periode pelaporan 31 Desember 20X0

Contoh 7
• Menurut peraturan perundang-undangan yang baru, Perusahaan diwajibkan untuk
memasang penyaring asap pada pabriknya.
• Penyaring tersebut harus sudah terpasang pada tanggal 30 Juni 20X1. Namun, PT.
Indah belum melakukan pemasangan penyaring tersebut.
74
1. Belum ada kewajiban atas biaya pemasangan penyaring asap, karena belum ada
peristiwa masa lalu yang mengikat (yaitu pemasangan penyaring). Tetapi, ada
kewajiban lainnya yang mungkin sudah timbul (yaitu kewajiban untuk membayar
denda berdasarkan peraturan) akibat peristiwa masa lalu yang mengikat (yaitu
operasi pabrik yang tidak memenuhi peraturan).
2. Besarnya kemungkinan PT. Indah harus membayar denda, karena operasinya
tidak memenuhi peraturan, akan bergantung pada rincian peraturan tersebut dan
pada keketatan pemberlakuan peraturan tersebut.
3. Perusahaan tidak mengakui kewajiban diestimasi atas biaya pemasangan
penyaring asap. Tetapi, entitas mengakui kewajiban diestimasi sebesar estimasi
terbaik atas denda yang kemungkinan besar akan dikenakan (lihat paragraf 14 dan
17-19).
Pada akhir periode pelaporan 31 Desember 20X1

Contoh 8
• Pemerintah mengumumkan perubahan dalam peraturan Pajak Penghasilan.
• Akibatnya, perusahaan yang bergerak di sektor jasa keuangan harus
melakukan pelatihan ulang terhadap sejumlah besar pegawai penjualan dan
administrasi agar dapat terus memenuhi peraturan yang berlaku di bidang
jasa keuangan.
• Pada akhir periode pelaporan, pelatihan ulang terhadap karyawan belum
dilakukan.
75
1. Belum timbul kewajiban karena peristiwa yang mengikat (yaitu pelatihan
ulang) belum terjadi.
2. Kewajiban diestimasi tidak diakui (par 14 dan 17-19).

AKUNTANSI
IMBALAN KERJA
PSAK 24

Agenda
Perubahan Akuntansi Imbalan
Kerja
Akuntansi Imbalan Kerja
Ilustrasi
77

• PSAK 24  Imbalan Kerja
• PSAK 24 1994 Akuntansi Biaya Manfaat Pensiun
• PSAK 24 2004 Imbalan Kerja  seluruh imbalan kerja bukan
hanya pensiun termasuk imbalan kerja berbasis ekuitas
• PSAK 24 2010 Imbalan kerja
• Imbalan berbasis ekuitas tidak diatur  PSAK 53.
• Pengaturan program multi pemberi kerja
• Persyaratan program di mana risiko dan imbalan dalam pengendalian bersama
• Pengaturan lebih rinci tentang program jaminan sosial
• Pengungkapan lebih banyak
• Pilihan pengakuan keuntungan dan kerugian aktuarial
• PSAK 24 2013 effektif 2015
• Amandemen 28 Oktober 2015 Effektif 1 Januari 2016 – iuran kontribusi pekerja
• Amendemen PSAK 24 2018: Amendemen, Kurtailmen atau Penyelesaian Program –
efektif 2019

• PSAK 24  Imbalan Kerja
• SAK ETAP bab 23
• Bab khusus Imbalan kerja
• Mengatur seluruh imbalan kerja: imbalan jangka pendek,
imbalan jangka panjang, imbalan paska kerja dan pesangon.
• Untuk imbalan jangka panjang dan paska kerja 
keuntungan dan kerugian akturia diakui  laba rugi atau
bagian dari ekuitas
• SAK EMKM
• Tidak ada bab khusus Imbalan kerja
• Diatur dalam pengaturan bab 14 pendapatan dan beban
• Untuk imbalan jangka panjang dan paska kerja 
keuntungan dan kerugian akturia diakui  laba rugi atau
bagian dari ekuitas

Ringkasan Perubahan 2013 & 2015
• Untuk melaporkan perubahan kewajiban imbalan pasti dan aset
program didefinisikan dengan cara yang lebih mudah dipahami
• Beberapa opsi penyajian diizinkan dalam standar yang ada,
membatasi komparabilitas  opsi ditiadakan. Pengakuan gain or
loss aktuaria sebagai penghasilan komprehensif lain.
• Perubahan dalam pengukurun:
• Komponen biaya pensiun  biaya jasa kini, jasa lalu dan bunga neto
(tingkat diskonto x (aset program – nilai kini kewajiban manfaat pasti)
• Gain loss aktuaria  OCI
• Biaya jasa lalu  laba rugi
• Penyempurnaan pengungkapan tentang risiko yang timbul dari
program imbalan pasti yang diperlukan
• Revisi 2015 – Iuran Kontribusi dari Pekerja

Perubahan Signifikan
Pengakuan
keuntungan
dan kerugian
Aktuaria
Melalui
Laba Rugi
Melalui
OCI
Koridor
Pengakuan
keuntungan
dan kerugian
Aktuaria
Melaui
OCI
PSAK 24 R 2010 PSAK 24 R 2013

Ruang Lingkup
Imbalan Kerja
Imbalan Kerja
Jangka Pendek
Pesangon
Imbalan Paska
Kerja
Imbalan Kerja
Jangka Panjang
Lainnya
ImbalanJangka
Pendek
Absen
Bagi hasil
atau
Bonus
Kontribusi
Pasti
Manfaat
Pasti
Past service
cost
Current
Service Cost
Diterapkan oleh pemberi kerja dalam
pencatatan seluruh imbalan kerja, kecuali yang
diatur dalam PSAK 53: Akuntansi Kompensasi
Berbasis Saham.

PSAK 24 - Imbalan kerja
• Imbalan kerja yang diberikan kepada pekerja:
• Imbalan kerja jangka pendek
• Imbalan pasca-kerja,
• Imbalan kerja jangka panjang lainnya
• Pesangon
• Imbalan berbasis ekuitas
• Imbalan jangka pendek < 12 bulan
• Imbalan jangka panjang seperti pensiun
• Pesangon diakui sebagai kewajiban dan beban jika, perusahaan
berkomitmen untuk:
• memberhentikan seorang atau sekelompok pekerja sebelum tanggal pensiun
normal; atau
• menyediakan pesangon bagi pekerja yang menerima penawaran
mengundurkan diri secara sukarela.
• Imbalan berbasis ekuitas diatur dalam PSAK 53

Ruang Lingkup Imbalan Kerja
Tidak mengatur pelaporan oleh program imbalan kerja
(PSAK 18)
Imbalan kerja diberikan melalui:
• program formal;
• peraturan perundang-undangan atau peraturan
industri; atau
• kebiasaan yang menimbulkan kewajiban
konstruktif.

Definisi
Aset Program
(plan assets)
aset yang dimiliki oleh dana imbalan kerja
jangka panjang (selain instrumen keuangan
terbitan entitas pelapor yang tidak dapat
dialihkan)
polis asuransi yang memenuhi syarat.

Biaya jasa kini  kenaikan nilai kini kewajiban imbalan
pasti atas jasa pekerja dalam periode berjalan.
Biaya jasa lalu  kenaikan nilai kini kewajiban imbalan
pasti atas jasa pekerja dalam periode lalu yang berdampak
pada periode berjalan.
Keuntungan dan kerugian aktuarial  karena
penyesuaian perbedaan asumsi dan dampak perubahan
asumsi
Definisi

Definisi
Imbalan kerja seluruh bentuk pemberian dari entitas atas jasa
yang diberikan oleh pekerja
Imbalan kerja jk panjang lainnya  Imbalan kerja yang diharapkan
akan diselesaikan seluruhnya sebelum dua belas bulan setelah
akhir periode pelaporan tahunan saat pekerja memberikan jasa
terkait.
Imbalan kerja jk pendek imbalan kerja yang jatuh tempo ≤12
bulan setelah akhir periode pelaporan saat pekerja memberikan
jasa.
R2014

Definisi
Imbalan kerja menjadi hak hak atas imbalan kerja yang tidak
bergantung pada aktif atau tidaknya pekerja pada masa depan
Imbalan pascakerja imbalan kerja yang terutang setelah
pekerja menyelesaikan masa kerjanya.
Program imbalan pascakerja pengaturan formal/informal
dimana entitas memberikan imbalan pascakerja bagi satu atau
lebih pekerja.

Definisi
Program iuran pasti entitas membayar kpd pengelola dana,
tidak ada kewajiban entitas untuk membayar iuran lebih lanjut
jika pengelola dana tidak cukup membayar jasa
 Program imbalan pasti program imbalan pascakerja yang
bukan merupakan program iuran pasti.

Kewajiban
• Kewajiban hukum  didasarkan pada suatu
ketentuan hukum :
• kontrak kerja antara perusahaan dan karyawan
• Undang-Undang Ketenagakerjaan No 13 tahun 2003 
hukum yang mengikat perusahaan dan karyawan
• Kewajiban konstruktif :
• berdasarkan praktik baku masa lalu, dan
• menimbulkan ekspektasi kuat bahwa entitas akan
melaksanakan tanggung jawab tersebut.

Imbalan Kerja Jangka Pendek
• Jatuh tempo ≤ 12 bulan setelah akhir periode pelaporan saat
pekerja memberikan jasa.
• Jenis:
Upah, gaji,
jaminan
Cuti berimbalan
jangka pendek
Uang bagi laba/
utang bonus
Imbalan non
moneter
Tidak ada asumsi aktuaria,
jangka pendek sehingga tidak
didiskontokan.

Pengakuan dan Pengukuran Imbalan Jangka Pendek
Diakui saat
pekerja telah
memberi jasa
Liabilitas jangka pendek sebagai:
Liabilitas setelah dikurangi yang
telah dibayar, beban dibayar dimuka
jika terjadi kelebihan pembayaran
Beban atau pernyataan lain
membolehkan sbg biaya perolehan
Cuti berimbalan
jangka pendek
Boleh diakumulasi  diakui pada saat
pekerja memberikan jasa
cuti berimbalan yang tidak boleh
diakumulasi  diakui saat cuti terjadi

Imbalan - Cuti
• Entitas mengakui biaya ekspektasian imbalan kerja jangka
pendek dalam bentuk cuti berbayar :
• dalam hal cuti berbayar dapat diakumulasi  pada saat pekerja
memberikan jasa.
• dalam hal cuti berbayar tidak dapat diakumulasi  pada saat cuti
terjadi.
• Entitas mengukur biaya ekspektasian dari cuti berbayar yang
dapat diakumulasi sebagai jumlah tambahan yang diharapkan
akan dibayar oleh entitas akibat hak yang belum digunakan
dan telah terakumulasi pada akhir periode pelaporan.

Ilustrasi
• PT. A memiliki 100 karyawan yang diberikan cuti berimbalan
sebesar Rp 1.000.000 untuk 10 hari kerja. Selama tahun 2015,
karyawan yang cuti 6 hari 80 orang sedangkan sisanya cuti 10 hari
kerja.
• JIKA TIDAK DIAKUMULASI
Beban cuti berimbalan 680.000.000 ((20x10)+(80x6))x1.000.000)
Kas 680.000.000
• JIKA DIAKUMULASI
Beban cuti berimbalan 680.000.000 ((20x10)+(80x6))x1.000.000)
Kas 680.000.000
Beban cuti berimbalan 320.000.000 (80x4)x1.000.000)
Utang gaji 320.000.000

Ilustrasi Imbalan Kerja Jangka Pendek
• Karyawan Perusahaan XYZ diberikan hak untuk cuti tahunan yang dapat
diakumulasikan cuti tahunan.
• Cuti tahunan yang tidak terpakai dapat dialihkan tanpa batas waktu dan harus
dibayar secara tunai ketika karyawan meninggalkan perusahaan.
• Data beberapa tahun terakhir menunjukkan. karyawan menggunakan akumulasi
cuti tahunan mereka selama periode lebih dari dua tahun.
Pertanyaan
• Haruskah akumulasi cuti tahunan tidak terpakai tersebut diklasifikasikan sebagai
imbalan kerja jangka pendek di bawah PSAK 24 (r2013)?
Cuti tahunan yang tidak terpakai tidak akan memenuhi definisi manfaat
jangka pendek karena tidak diharapkan akan diselesaikan seluruhnya dalam
waktu 12 bulan setelah jasa yang diberikan oleh karyawan.

Program Bagi Laba dan Bonus
Syarat pengakuan biaya pembayaran bagi laba dan bonus
Ada kewajiban hukum atau kewajiban konstruktif
sebagai akibat dari peristiwa masa lalu
Dapat diestimasi secara andal
Kewajiban kini timbul jika, dan hanya jika, entitas tidak
mempunyai alternatif realistis lainnya kecuali melakukan
pembayaran.

Bonus
Dibuat jurnal penyesuaian
Beban bonus 240 milyar
Utang bonus 240 milyar
PT. Melati pada 15 Februari 2016 menyelesaikan laporan
keuangan tahun 2015. Berdasarkan laba tahun 2015, ditetapkan
bonus untuk karyawan sebesar Rp 200milyar dan tantiem untuk
direksi dan komisaris sebesar Ro 40milyar.

Pengungkapan
Pengungkapan dalam laporan keuangan jumlah gaji
yang diterima oleh manajemen kunci  direksi dan
komisaris
Imbalan kerja jangka pendek untuk manajemen
kunci sesuai dengan PSAK 7

Imbalan Pascakerja
Elemen dari Proses Pensiun
Entitas
Investasi
Manfaat
(Pembayaran)
Kontribusi
Dana
Pensiun Pekerja

Imbalan Pascakerja
Imbalan pascakerja
Tunjangan
purnakarya
Imbalan pascakerja
lain
Program imbalan
pascakerja
Imbalan pasti
Iuran pasti
bergantung pada
substansi
ekonomis dari
setiap program

Imbalan Paska Kerja
EMPLOYER PENSION FUND EMPLOYEE
CONTRIBUTIONS BENEFIT
Defined
Contribution
Plans
Defined
Benefit Plans
DEFINED VOLATILE
VOLATILE DEFINED
RISK LIMIT
RISK LIMIT

Dana Pensiun
• Undang-undang No.11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun  Program
pascakerja dilakukan dengan pemupukan dana yang dikelola secara
terpisah dari kekayaan pendiri, tidak diperkenankan membentuk
cadangan dalam perusahaan untuk pembayaran imbalan kerja.
• Program yang “didanai” atau funded  perusahaan menyediakan
dana untuk pembayaran pensiun.
• Dana pensiun :
• Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) khusus untuk perusahaan pendiri atau
mitra pendiri.
• Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK)  dibentuk oleh bank atau perusahaan
asuransi jiwa  program pensiun iura. Peserta karyawan dari berbagai
perusahaan (multi pemberi kerja) ataupun perorangan.

Jenis Program
Kewajiban hukum terbatas pada jumlah yang disepakati
sebagai iuran yang terpisah.
Risiko aktuaria ditanggung peserta
Program Iuran Pasti
Program Manfaat Pasti
Perusahaan wajib menyediakan imbalan yang dijanjikan
kepada pekerja maupun mantan pekerja.
Resiko investasi dan aktuaria menjadi tanggungan
perusahaan
Bentuk Program
 Program Multipemberi
kerja
 Program Jaminan Sosial
 Program imbalan pasti
yang Membagi Risiko
antara Entitas
Sepengendali
 Imbalan yang dijamin

Program Multipemberi Kerja
Klasifikasi
Sesuai ketentuan
program
Program Iuran Pasti
Program Imbalan Pasti
• melaporkan bagian proporsionalnya atas kewajiban imbalan pasti, aset program dan
biaya yang terkait dengan program tersebut dengan cara yang sama dengan program
imbalan pasti lainnya; dan
• mengungkapkan informasi yang dipersyaratkan.
• Jika informasi memadai tidak tersebut  iuran pasti
Program multipemberi kerja adalah program iuran pasti atau program imbalan pasti (selain
program nasional jaminan sosial) yang:
a. menyatukan aset yang dikontribusi dari beberapa entitas yang tidak sepengendali; dan
b. menggunakan aset tersebut untuk memberikan imbalan kepada para pekerja dari lebih
satu entitas, dengan dasar bahwa tingkat iuran dan imbalan ditentukan tanpa
memperhatikan identitas entitas mempekerjakan pekerja tersebut.

Program Jaminan Sosial
Program Jaminan Sosial
• cara yang sama seperti program multi-
pemberi kerja
• Umumnya program iuran pasti
Dicirikan sebagai imbalan pasti atau iuran
pasti berdasarkan kewajiban entitas
dalam program.

Program Iuran Pasti
Pengakuan dan Pengukuran
Diakui sebagai beban
Diakui liabilitas (beban terakru)
setelah dikurangi dengan iuran
telah dibayar atau aset
(pembayaran dimuka jika terdapat
kelebihan).
Jika iuran tidak jatuh tempo
seluruhnya dalam 12 bulan ->
didiskonto
Pengungkapan
• jumlah yang diakui
sebagai beban
untuk program
iuran pasti.
• Informasi program
iuran pasti untuk
personel
manajemen kunci

Iuran Pasti
• Misal Juni 20X5, iuran pensiun yang harus dibayar oleh PT ABC
untuk bulan tersebut Rp 5.000.000. Jika iuran tersebut dibayar
semua maka jurnal yang dibuat adalah:
Beban Rp 5.000.000
Kas Rp 5.000.000
• Jika baru Rp 3.000.000 dibayar, sisanya belum dibayar sampai
akhir Juni 20X0. Maka jurnalnya adalah :
Beban Rp 5.000.000
Kas Rp 3.000.000
Liabilitas jk pendek Rp 2.000.000
107

Program Imbalan Pasti
Entitas menghitung kewajiban hukum dan konstruktif
Kewajiban konstruktif  entitas tidak memiliki pilihan realistis
selain membayar imbalan kerja
Contoh  ketika perubahan dalam kebiasaan entitas
menyebabkan memburuknya hubungan kerja antara entitas
dan para pekerjanya

• Perusahaan memiliki kewajiban hukum dan konstrukstif
untuk memenuhi pembayaran imbalan setelah pekerja
pensiun.
• Mungkin tidak didanai, seluruhnya atau sebagian didanai
• Imbalan dihitung dengan asumsi aktuarial  asumsi
demografi dan keuangan.
• Dana diakumulasikan dalam Aset Program
• Risiko atas manfaat pasti:
• Risiko aktuarial  jumlah kewajiban imbalan pasti berbeda dari
yang diharapkan karena perubahan asumsi aktuaria
• Risiko investasi  hasil investasi atas aset program berbeda dari
yang diharapkan.
RISIKO MENIMBULKAN KEUNTUNGAN/KERUGIAN AKTUARIAL

• Beban tersebut dihitung sebesar nilai neto dari :
• Biaya Jasa, yang mencakup Biaya Jasa Kini,
• Biaya Jasa Lalu, dan Keuntungan atau kerugian atas
penyelesaian (settlement).
• Ditambah (dikurang): Beban (Pendapatan) Bunga Neto;
• Neraca – liabilitas atau aset tergantung mana yang
lebih besar dari keduanya
• Jika muncul aset maka dinilai yang terendah dari nilai
surplus dan nilai aset ceiling.

• Entitas menentukan jumlah liabilitas (aset) imbalan pasti dengan
keteraturan yang memadai bahwa jumlah yang diakui dalam laporan
keuangan tidak berbeda secara material dengan jumlah yang akan
ditentukan pada akhir periode pelaporan
Laporan posisi keuangan
• Entitas mengakui liabilitas (aset) imbalan pasti neto dalam laporan posisi
keuangan
• Ketika entitas memiliki surplus dalam program imbalan pasti, maka entitas
mengukur aset imbalan pasti pada jumlah yang lebih rendah antara:
a) surplus program imbalan pasti; dan
b) batas atas aset, yang ditentukan dengan menggunakan tingkat diskonto

Aset Imbalan Pasti
• Apabila jumlahnya negatif (= ASET), maka tentukan
yang lebih rendah:
• Surplus program imbalan pasti, dan
• Batas atas aset yang ditentukan dengan menggunakan
tingkat diskonto.
Aset imbalan pasti  kelebihan dana:
a. Entitas mengendalikan sumber daya
b. Pengendalian akibat peristiwa masa lalu
c. Manfaat ekonomi tersedia dalam bentuk pengurangan iuran.
Batas atas aset  nilai kini dari manfaat masa depan dalam bentuk
pengembalian dana atau pengurangan iuran.

Nilai Kini Kewajiban
Imbalan Pasti (NKKIP)
Nilai Wajar Aset Program
(NWAP)
Faktor-faktor:
Biaya Jasa:
• Biaya Jasa Kini
• Biaya Jasa Lalu
• Pembayaran pensiun
• Biaya Bunga
• Remeasurement (Keuntungan
dan kerugian aktuarial)  OCI
• Pendapatan Bunga
• Iuran
• Pembayaran pensiun
• Remeasurement (Keuntungan
dan kerugian aktuarial)  OCI

Liabilitas Imbalan Pasti (di Neraca)
+/+ Nilai kini kewajiban imbalan pasti
-/- Nilai wajar aset program yang digunakan untuk
menyelesaikan kewajiban secara langsung
Ekuitas (di Neraca)
+/- Penghasilan komprehensif lain  pendapatan
atau kerugian
Laporan Posisi Keuangan

Pada Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain
Diakui sebagai beban atau penghasilan
• Biaya jasa kini
• Biaya jasa lalu
• Bunga netto
• Keuntungan kerugian penyelesaian – Penghasilan
komprehensif lain

Komponen Biaya Imbalan Pasti
Biaya Jasa
• Bunga neto ditentukan berdasarkan perkalian liabilitas (aset) imbalan
pasti neto dengan tingkat diskonto, yang ditentukan pada awal periode
pelaporan tahunan, memperhitungkan setiap perubahan selama
periode sebagai akibat dari iuran dan pembayaran imbalan.
Bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto
• Tidak direklasifikasi dalam ke laba rugi periode berikutnya
• Dapat mengalihkan jumlah yang diakui ke pos lain dalam ekuitas
Pengukuran kembali liabilitas (aset) imbalan pasti
neto dalam penghasilan komprehensif lain

Biaya Jasa Lalu
Sebelum menentukan biaya jasa lalu,, entitas mengukur
kembali liabilitas (aset) imbalan pasti neto menggunakan nilai
wajar kini dari aset program dan asumsi aktuaria kini yang
mencerminkan imbalan yang ditawarkan berdasarkan program
sebelum amandemen, kurtailmen, atau penyelesaian program.
Biaya jasa lalu adalah perubahan nilai kini kewajiban imbalan
pasti sebagai akibat dari amandemen atau kurtailmen program
• ketika amandemen atau kurtailemen program terjadi, dan
• ketika entitas mengakui biaya restrukturisasi terkait PSAK
57atau pesangon
Entitas mengakui biaya jasa lalu sebagai beban pada tanggal
yang lebih awal antara:

Hasil Aset Program
Diakui pada Laporan Laba Rugi  keuntungan /
kerugian penyelesaian
Perbedaan hasil aset program dengan realisasi
 keuntungan / kerugian penyelesaian
Termasuk termasuk di dalam keuntungan dan
kerugian penyelesaian

Pengukuran Kembali atas Liabilitas (Aset)
• keuntungan / kerugian aktuaria,
• imbal hasil aset program, bunga neto atas liabilitas
• perubahan dampak batas aset.
Pengukan kembali liabilitas (aset) terdiri atas:
• lebih tinggi atau lebih rendahnya perkiraan:: tingkat perputaran pekerja,
purnakarya dini atau tingkat mortalitas atau kenaikan gaji, imbalan,
imbalan akibat inflasi) atau biaya kesehatan;
• dampak perubahan asumsi terkait opsi pembayaran imbalan;
• dampak perubahan estimasi terhadap tingkat perputaran pekerja,
purnakarya atau kematian atau kenaikan gaji, imbalanatau biaya
kesehatan masa depan;
• dampak perubahan tingkat diskonto.
Penyeban keuntungan kerugian aktuaria

Keuntungan dan Kerugian Penyelesaian
• nilai kini kewajiban imbalan pasti yang sedang diselesaikan,
sebagaimana ditentukan pada tanggal penyelesaian; dan
• harga penyelesaian, termasuk setiap aset program yang dialihkan dan
setiap pembayaran yang dilakukan secara langsung oleh entitas
sehubungan dengan penyelesaian tersebut.
Keuntungan atau kerugian atas penyelesaian adalah perbedaan
antara:
Entitas harus mengakui keuntungan atau kerugian atas
penyelesaian program imbalan pasti pada saat penyelesaian
terjadi.

Nilai Kini Kewajiban Imbalan
• Untuk mengukur nilai kewajiban kini dan biaya jasa entitas perlu:
• Menerapkan metode penilaian aktuaria
• Mengatribusikan imbalan pada periode jasa
• Membuat asumsi aktuaria
• Entitas menggunakan metode Projected Unit Credit untuk
menentukan nilai kini dari kewajiban imbalan pasti, biaya jasa kini
dan biaya jasa lalu.
• Kewajiban masa depan dihitung dari nilai kini (present value)
kewajiban yang dibayarkan di masa depan
• Menerapkan keteraturan yang memadai (sufficient regularity) 
jumlah yang diakui dalam laporan keuangan tidak berbeda secara
material dari jumlah yang akan ditentukan pada akhir periode
pelaporan.
• Aktuaris berkualifikasi dianjurkan tetapi tidak diwajibkan.
• Hasil perhitungan diperbaharui jika ada transaksi dan perubahan
material.

Nilai Kini Kewajiban Imbalan
Faktor yang mempengaruhi nilai kini kewajiban imbalan:
• Biaya jasa kini penambahan pensiun karena masa kerja
karyawan dalam satu periode.
• Biaya jasa lalu  jika entitas merubah program imbalan atau
karena penerapan pertama kali program saat karyawan telah
mendapat hak.
• Kurtailmen dan penyelesaian kurtailmen  perubahan
kententuan program
• Keuntungan dan kerugian penyelesaian  biaya bunga neto

Metode Penilaian Aktuarial
Projected Unit Credit
Digunakan untuk
menentukan
nilai kini kewajiban
imbalan pasti
biaya jasa kini yang
terkait
biaya jasa lalu (jika
dapat diterapkan)
• sering kali disebut sebagai metode
imbalan yang diakru yang
diperhitungkan secara pro rata sesuai
jasa atau sebagai metode imbalan
dibagi tahun jasa)
• menganggap setiap periode jasa akan
menghasilkan satu unit tambahan
imbalan

Jasa pekerja meningkat
Jika jasa pekerja meningkat secara
material di tahun-tahun belakangan
Alokasikan imbalan secara garis lurus sejak
jasa pekerja pertama kali menghasilkan
imbalan sampai dengan tidak lagi
menghasilkan tambahan imbalan yang
material

Iuran Pekerja – Revisi 2015
• Iuran pekerja atau pihak ketiga ditetapan dalam persyaratan formal:
• mengurangi biaya jasa (jika iuran tersebut terkait dengan jasa) atau
• mempengaruhi pengukuran liabilitas (aset) imbbalan pasti neto (jika iuran
tidak terkait dengan jasa)
• Jika iuran terkait dengan jasa maka iuran tersebut mengurangi biaya jasa
sebagai berikut
• Jumlah iurang tergantung pada jumlah tahun jasa maka entitas
mengatribusikan ikuran pada periode jasa yang menggunakan metode atribusi
yang sama yang disyaratkan ole par 70 untuk imbalan bruto (menggunakan
rumus iuran program atau berdasarkan garis lurus;
• Jika jumlah iuran tidak bergantung jumlah tahun jasa, maka entitas
diperkenankan mengakui iuran tersebut sebagai pengurang biaya jasa dalam
periode ketika jasa terkait diberikan. Contoh iuran yang tidak bergantung pada
jumlah tahun jasa termasuk iuran yang merupakan persentase tetap dari gaji
pekerja, jumlah tetap selama periode jasa atau bergantung pada umur pekerja.

Iuran Pekerja – Revisi 2015
• Untuk iuran dari pekerja atau pihak ketiga yang diatribusikan
pada periode jasa sesuai dengan paragraf 93(a), Perubahan
iuran mengakibatkan:
a. biaya jasa kini dan biaya jasa lalu (jika perubahan tersebut tidak diatur
dalam persyaratan formal program dan tidak timbul dari kewajiban
konstruktif); atau
b. keuntungan dan kerugian aktuarial (jika perubahan tersebut diatur
dalam persyaratan formal program atau timbul dari kewajiban
konstruktif).
• Amandemen PSAK 24: Imbalan Kerja tentang Program Imbalan
Pasti: Iuran Pekerja mengamandemen paragraf 93–94, efektif
untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1
Januari 2016.

Asumsi Aktuarial
Tidak boleh bias, harus cocok satu dengan yang lain
(mutually compatible)
Terdiri dari asumsi demografis dan asumsi keuangan
Tingkat diskonto  bunga pasar obligasi berkualitas
tinggi atau tingkat bunga obligasi pemerintah

Asumsi Aktuarial
Asumsi keuangan didasarkan pada tingkat harapan pasar, pada akhir
periode pelaporan selama periode di mana kewajiban akan
diselesaikan
Asumsi mortalitas  entitas menentukan asumsi mortalitas dengan
mengacu pada estimasi terbaik dari mortalitas peserta program baik
selama atau setelah kontrak kerja
Asumsi diskonto  untuk mendiskontokan kewajiban (aset) neto.
Mengacu pada imbal hasil pasar atas bunga obligasi korporasi
berkualitas tinggi pada akhir pelaporan, jika tidak ada menggunakan
bunga obligasi pemerintah, dengan mata uang dan jangka waktu
yang konsisten.

Asumsi Aktuarial
Estimasi kenaikan gaji masa depan
Imbalan dalam program
Prakiraan gaji di masa depan memperhitungkan faktor inflasi, senioritas,
promosi dan faktor relevan lain
Perubahan tingkat imbalan yang ditentukan pemerintah
Asumsi kesehatan memperhitungkan perubahan biaya kesehatan masa
depan

Aset Program
Nilai wajar aset program dikurangkan dari nilai kini
kewajiban imbalan pasti
Pengukuran  nilai wajar  nilai pasar atau estimasi
Tidak termasuk aset program:
 Iuran yang masih harus dibayar oleh pemberi kerja
kepada dana terpisah
 Instrumen keuangan pemberi kerja yang tidak dapat
dialihkan dan dikuasai oleh dana terpisah

Penggantian
Jika pihak lain akan mengganti pengeluaran bagi kewajiban
manfaat pasti:
Mengakui bagian dalam penggantian tsb
sebagai aktiva terpisah  Berdasar nilai wajar;
perlakuan seperti aktiva program
Dalam Laporan Laba Rugi  Beban imbalan
pasti disajikan secara neto setelah dikurangkan
dengan penggantian

Penyajian
Saling hapus antara aktiva terkait suatu program dengan
kewajiban terkait program lainnya  DIHARUSKAN, apabila
pemberi kerja:
Memiliki hak secara hukum
Mempunyai maksud untuk
 menyelesaikan kewajiban secara neto, atau
 merealisasi surplus pada satu program sekaligus
menyelesaikan kewajiban program yang lain
Tidak ada ada ketentuan pembedaan aset dan kewajian lancar
atau tidak lancar
Komponen biaya imbalan pasti : biaya jasa dan bunga neto
dalam laba rugi.

Pengungkapan
menjelaskan karakteristik program imbalan pasti dan risiko yang terkait (par
139);
mengidentifikasi dan menjelaskan jumlah yang timbul dari program
imbalan pasti dalam laporan keuangan (par 140–144); dan
menjelaskan bagaimana program imbalan pasti dapat berdampak terhadap
jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas entitas di masa depan (par145–
147).
Jumlah, waktu dan ketidakpastian arus kas masa depan
Program multipemberi kerja
Program imbalan pasti yang membagi risiko antara entitas
sepengendali
Persyaratan pengungkapan dalam SAK – PSAK 7, PSAK 57

Pengungkapan persyaratan Pengungkapan
Jumlah, waktu, dan
ketidakpastian arus kas
masa depan
Analisis sensitivitas
untuk setiap asumsi
aktuarial yang signifikan
Metode dan asumsi yang
digunakan dalam
menyiapkan analisis
sensitivitas
Perubahan dari periode
sebelumnya terhadap
metode dan asumsi yang
digunakan
Deskripsi strategi yang
digunakan program
untuk memadankan aset
dan liabilitas
Deskripsi dari setiap
pengaturan pendanaan
dan kebijakan
pendanaan yang
mempengaruhi iuran
masa depan
Iuran yang diharapkan
masuk ke program pada
periode pelaporan
tahunan berikutnya.
Informasi mengenai
profil jatuh tempo
kewajiban imbalan pasti

Pengungkapan - karakteristik
• informasi mengenai karakteristik program imbalan pasti,
termasuk:
• sifat dari imbalan yang diberikan
• deskripsi kerangka peraturan
• deskripsi tanggung jawab
• deskripsi risiko dimana program memberikan eksposur
terhadap entitas, terfokus pada setiap risiko yang tidak biasa,
risiko entitasspesifik, atau risiko program-spesifik, dan setiap
konsentasirisiko yang signifikan.
• deskripsi dari setiap amandemen, kurtailmen, atau
penyelesaian program.

Pengungkapan – jumlah angka
• Liabilitas (aset imbalan); aset program nilai kini kewajiban, dampak batas aset
• Setiap hak penggantian
Rekonsiliasi dari saldo awal ke saldo akhir dari setiap pos
• Biaya jasa kini, penghasilan /beban bunga, pengukuran kembali liabilitas (aset)
imbalan pasti neto, biaya jasa lalu, dampak perubahan kurs valas, iuran kepada
program’pembayaran dari program dan dampak kombinasi/pelepasan bisnis
Setiap Rekonsiliasi menunjukkan informasi detil berikut
Pemisahan nilai wajar aset program ke dalam kelas yang dibedakan
berdasarkan risiko, membagi kelas aset program sesuai PSAK 68.
Nilai wajar instrumen keuangan yang dimiliki entitas yang dapat dialihkan
sebagai aset program
Asumsi aktuaria signifikan

Jumlah yang timbul dari program imbalan pasti dalam laporan keuangan
• Entitas mengungkapkan rekonsiliasi dari saldo awal ke saldo akhir dari:
• liabilitas (aset) imbalan pasti neto, yang menunjukan rekonsiliasi terpisah untuk:
• aset program;
• nilai kini kewajiban imbalan pasti;
• dampak batas atas aset.
• setiap hak penggantian beserta hubungan antara hak penggantian dan kewajiban
terkait.
• Entitas melakukan pemisahan nilai wajar aset program ke dalam kelas yang
dibedakan berdasarkan sifat dan risiko aset tersebut (sesuai pengungkapan
yang diharuskan PSAK 68: Nilai Wajar).
• Entitas mengungkapkan asumsi aktuarial yang signifikan dalam penentuan
nilai kini kewajiban imbalan pasti.

• Jumlah yang timbul dari
program imbalan pasti
dalam laporan
keuangan – Komponen
rekonsiliasi
Komponen
Rekonsiliasi
Biaya jasa
kini
Penghasilan
ata beban
bunga
Perubahan
valuta asing
Dampak
kombinasi
dan
pelepasan
bisnis
Biaya jasa lalu
dan
keuntungan
kerugian dari
penyelesaian
Pengungkapa
n kembali
liabilitas
(aset)
imbalam pasti
neto
Pembayaran
dari
program
Iuran
kepada
program

Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya
Cuti berimbalan jangka panjang
Penghargaan masa kerja atau imbalan jasa jangka
panjang lain
Imbalan cacat permanen
Utang bagi laba dan bonus yang dibayar ≥12 bulan
setelah akhir periode pelaporan saat pekerja
memberikan jasanya
Kompensasi ditangguhkan yang dibayar ≥12 bulan
sesudah akhir dari periode pelaporan saat jasa diberikan

Diakui sebagai liabilitas total nilai neto dari jumlah:
• Nilai kini kewajiban imbalan pasti pada akhir
periode pelaporan
• Dikurangi dengan nilai wajar dari aset program
pada akhir periode pelaporan (jika ada) selain
kewajiban yang harus dilunasi secara langsung

entitas harus mengakui total nilai neto dari jumlah berikut
ini sebagai beban atau pendapatan:
• biaya jasa kini
• Biaya bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto
• Pengukuran kembali liabilitas (aset) imbalan pasti neto  bagian
penghasilan komprehensif lain

Pesangon
Syarat mengakui pesangon sebagai liabilitas dan beban pada
tanggal yang lebih awal di antara :
Entitas tidak dapat menarik lagi tawaran atas imbalan
tersebut; dan
Entitas mengakui biaya untuk restrukturisasi yang berada
dalam ruang lingkup PSAK 57 dan melibatkan
pembayaran pesangon

Pesangon
• Pesangon dihasilkan dari keputusan entitas memutuskan
hubungan kerja atau keputusan pekerja untuk menerima
tawaran imbalan dari entitas atas terminasi kontrak.
• Pesangon tidak termsuk imbal kerja yang dihasilkan dari
terminasi kontrak tanpa tawaran entitas atau sebagai akibat
persyaratan purna karya wajib, karena merupakan imbalan
pascakerja.
• Pesangon biasanya merupakan pembayaran lumpsum
• Beberapa imbalan kerja terutang tanpa memperhatikan
alasan mengapa pekerja tersebut berhenti.

Pesangon
Pengukuran
Entitas harus mengukur pesangon pada saat pengakuan awal dan mengakui
perubahan selanjutnya, sesuai dengan sifat imbalan kerja.
Jika pesangon merupakan sebuah peningkatan pada imbalan pasca kerja, entitas
menerapkan persyaratan imbalan pasca kerja. Sebaliknya
a) jika pesangon diharapkan akan diselesaikan seluruhnya sebelum dua belas
bulan setelah akhir periode pelaporan tahunan di mana pesangon diakui,
entitas harus menerapkan persyaratan untuk imbalan kerja jangka pendek.
b) jika pesangon tidak diharapkan untuk dapat diselesaikan seluruhnya sebelum
dua belas bulan setelah akhir periode pelaporan tahunan, entitas harus
menerapkan persyaratan untuk imbalan kerja jangka panjang lainnya.
Pengungkapan
Imbalan kerja manajemen kunci

• Efektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah
1 Januari 2015
• Penerapan lebih dini diperkenankan
• Berlaku retroaktif dengan 2 pengecualian
• entitas tidak perlu menyesuaikan nilai aset tercatat di luar lingkup
Pernyataan ini untuk perubahan beban imbalan kerja yang termasuk
dalam nilai tercatat sebelum tanggal penerapan awal.
• dalam laporan keuangan untuk periode yang dimulai sebelum 1 Januari
2015, entitas tidak perlu menyajikan informasi komparatif untuk
pengungkapan yang disyaratkan oleh paragraf 145 mengenai
sensitivitas dari kewajiban imbalan pasti.
Tanggal Efektif

Ilustrasi 1 – PSAK 24 (Revisi 2013)
• Imbalan kerja perusahaan:
Nilai Kini Kewajiban Imbalan Pasti - Awal 20X0 200.000
Nilai Wajar Aset Program - Awal 20X0 200.000
Biaya Jasa Kini 30.000
Tingkat Diskonto 10%
Iuran 24.000
Imbalan / manfaat pensiun yang dibayarkan Dapen 16.000
Nilai Kini Kewajinan imbalan akhir 20X0 250.000
Nilai wajar aset akhir 20X0 222.000

JURNAL UMUM MEMO
Beban Kas
Penghasilan
Komprehensif Liabilitas
Nilai Kini
Kewajiban Aset
Saldo awal (200.000) 200.000
Biaya jasa kini 30.000 (30.000)
Biaya bunga 20.000 (20.000)
Pendapatan bunga (20.000) 20.000
Iuran (24.000) 24.000
Imbalan 16.000 (16.000)
Rugi Aktuaria Liabiilitas *16.000 (16.000)
Rugi Aktuaria – Aset Program **6.000 (6.000)
Amortisasi biaya jasa lalu
Kerugian (keuntung) akturial
Jurnal tahun berjalan 30.000 (24.000) 22.000 (28.000)
Saldo Akhir 22.000 (28.000) (250.000) 222.000
Kerugian
* Hitung dulu penjumlahan dari 200.000 + 30.000 + 20.000 – 16.000 = 234.000. Menurut aktuaris 250.000
sehingga kerugian aktuaria = 250.000 – 234.000 = 16.000
** Hitung dulu penjumlahan dari 200.000 + 20.000 + 24.000 – 16.000 = 228.000. Menurut Dapen aset program
pada akhir periode 222.000 sehingga kerugian aktuaria = 228.000 – 222.000 = 6.000

Jurnal
Beban pensiun 30.000
Penghasilan Komprehensif Lain 22.000
Kas 24.000
Liabilitas 28.000
Liabilitas
Kewajiban manfaat Pensiun 28.000
Ekuitas
Penghasilan komprehensif lain - kerugian 22.000
Notes
Nilai kini Kewajiban 250.000
Aset Program 222.000
Net Liabilitas manfaat pensiun 28.000

• Imbalan kerja perusahaan:
KETERANGAN
Nilai Kini Kewajiban Imbalan Pasti - Awal 20X1 250.000
Nilai Wajar Aset Program - Awal 20X1 222.000
Rugi Aktuaria OCI – Awal 20X1 22.000
Biaya Jasa Kini 34.000
Tingkat Diskonto 10%
Iuran perusahaan ke Dapen 26.000
Imbalan / manfaat pensiun yang dibayarkan Dapen 20.000
Nilai Kini Kewajinan imbalan – Akhir 20X1 279.500
Nilai wajar aset – Akhir 20X1 276.600

JURNAL UMUM MEMO
Beban Kas
Penghasilan
Komprehensif Liabilitas
Kewajiban
Program
Aset
Program
Saldo awal 22.000 (28.000) (250.000) 222.000
Biaya jasa kini 34.000 (34.000)
Biaya bunga 25.000 (25.000)
Pendapatan bunga (22.200) 22.200
Iuran (26.000) 26.000
Imbalan 20.000 (20.000)
Penurunan (kenaikan) kewajiban (9.500) 9.500
Selisih aktuaria Aset Program (26.400) 26.400
Amortisasi biaya jasa lalu
Kerugian (keuntungan) akturial
Jurnal 36.800 (26.000) (35.900) 25.100
Saldo (13.900) (2.900) (279.500) 276.600

Jurnal
Beban pensiun 36.800
Liabilitas manfaat pensiun 25.100
Kas 26.000
Penghasilan Komprehensif Lain 35.900
Liabilitas
Liabilitas manfaat pensiun 2.900
Ekuitas
Penghasilan komprehensif lain 13.900
Notes
Nilai kini Kewajiban (279.500)
Aset Program 276.600
Net Liabilitas manfaat pensiun (2.900)

Penyajian Laporan Keuangan
Sumber LK Antam 2015

Pengungkapan Laporan Keuangan
Sumber LK Antam 2015

Ilustrasi Perhitungan
Imbalan Manfaat Pasti

Imbalan Pasti
• Imbalan pasti adalah imbalan yang diberikan kepada pekerja
dengan jumlah yang telah ditentukan.
• Jumlah yang ditentukan dapat berbentuk:
• Sebuah formula atau rumusan tertentu
• Sebuah jumlah nominal tertentu.
• Fasilitas tertentu yang dijanjikan = misalnya fasilitas
kesehatan
• Imbalan pasti dapat diterima sekaligus pada saat tertentu
dapat juga akan diterima oleh pekerja dalam satu periode
tertentu.
164

Contoh
• Perusahaan menjanjikan pembayaran pesangon kepada karyawannya pada
saat berhenti bekerja di usia pensiun normal sebesar 200.000.000.
• Karyawan memiliki masa kerja sampai pensiun selama 20 tahun.
• Berdasarkan metode Projected Unit Credit (asumsi diabaikan), unit
menurut periode jasa = 200.000.000/20 = 10.000.000.
• Sehingga pengakuan di laba rugi dan neraca sebagai berikut:
165
Tahun Beban tahun berjalan Kewajiban akhir tahun
1 10,000,000 10,000,000
2 10,000,000 20,000,000
3 10,000,000 30,000,000
dst
20 10,000,000 200,000,000
Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4
Beban Imbalan Kerja (10) (10) (10) (10)
Kewajiban imbahan kerja 10 20 30 40
Laporan keuangan dalam juta

Imbalan Kerja dengan Perhitungan Aktuaria
• Program winduan
• Tunjangan cuti besar
• Tunjangan kecelakaan dinas
• Tunjangan kematian
Imbalan jangka panjang
• Program pesangon
• Pensiun
• Jaminan kesehatan
Imbalan Pasca kerja

Projected Unit Credit
• Pengakuan dan Pengukuran diperlukan :
• Nilai Kewajiban Imbalan Pasti
• Biaya Jasa Kini
• Metode yang digunakan : Projected Unit Credit
• Metode ini sering disebut sebagai metode imbalan yang diakru yang
diperhitungkan secara prorata sesuai periode jasa
• Sebagai metode imbalan dibagi tahun jasa
• Menganggap setiap periode jasa akan menghasilkan satu unit
tambahan imbalan dan mengukur setiap unit secara terpisah untuk
menghasilkan kewajiban final.
• Metode ini akan mengalokasikan imbalan ke:
• Periode berjalan untuk menentukan Biaya Jasa Kini
• Periode berjalan dan periode-periode lalu untuk menentukan Nilai Kini
Kewajiban.
167

Metode dan Asumsi Aktuaria
• Untuk melakukan perhitungan aktuaria digunakan asumsi-asumsi aktuarial.
• Asumsi Aktuarial tidak boleh bias dan cocok satu dengan yang lain (mutually
compatible).
• Asumsi Aktuarial terdiri dari:
• Asumsi Demografis mengenai karakteristik masa depan dari pekerja dan
mantan pekerja (dan tanggungan mereka) yang berhak atas imbalan
• Mortalitas selama dan sesudah masa kerja
• Tingkat perputasan pekerja, cacat dan pensiun dini
• Proporsi dari peserta program dengan tanggungannya
• Tingat klait program kesehatan
• Asumsi keuangan, berhubungan dengan:
• Tingkat diskonto
• Tiingkat gaji dan imbalan masa datang
• Jaminan kesehatan, biaya kesehatan di masa datang dan biaya administrasi
• Tingkat hasil yang diharapkan atas aktiva program
168

Perhitungan Aktuaria
169
• Nilai sekarang Manfaat Imbalan kerja yang akan dibayarkan
pada yang akan datang (PVFB) untuk masa kerja yagn telah
dilalui:
• PBO = PVFB x masa kerja lalu / total masa kerja
Kewajiban Kini (Present Value of Obligation (PBO) :
• Kenaikan nilai kewajiban kini atas jawa pekerja dalam periode
berjalan
• CSC = PVFB / Total Masa Kerja
Biaya saat kini (Current Service Cost / CSC):

• Manfaat : 2x masa kerja x gaji pada saat pensiun
• Usia masuk : 20 tahun
• Usia pensiun : 55 tahun
• Usia valuasi : 30 tahun
• Gaji Valuasi : 2.000.000
• Asumsi : tingkat diskonto 10%, tingkat kenaikan gaji 6%
• Asumsi aktuaria: tingkat mortalita, pengunduran diri dan catata diabaikan untuk
mepermudah pemahaman.
170
X=20 tahun
Usia
masuk pensiun
X=55 tahun
Usia
Pensiun
X=30 tahun
Usia
Valuasi
Future Benefit

171
• Future Benefit : 2 x 35 x 2.000.000 x (1+6%) ^ 25 = 600.861.900
• PVFB : 600.861.900 / (1 + 10% )^25 = 55.457.148
• PBO : 55.457.148 x 10 / 35 = 15.844.899
• CSC : 55.457.148 x 1 / 35 = 1.584.489

172
Gaji 5,000,000 5% 10%
Manfaat 60 35 20 2
FV 1,354,541,976.36
PVFB 125,018,803.78
PBO 46,882,051.42
CSC 3,125,470.09

Imbalan Kerja sesuai UU 13 / 2003
• Jika Manfaat Pensiun yang diberikan perusahaan > manfaat pensiun
yang dihitung menurut UU 13 maka kewajiban pemberi kerja hanya
sebesar iurang pemberi kerja
(2 x 35) x 80% > 32.2 G
56 G > 32.2 G
• Jika manfaat pensiun yang diberikan oleh pemberi kerja < manfaat
pensiun yang dihitung menurut UU 13 maka selisihnya merupakan
kewajiban pemberi kerja
(1, x 20) x 80% > 32.2 G
24 G > 32.2 G
Kewajiban = 32.2 G – 24 G
173

174
Tabel uang pesangon, jasa, uang penggantian hak (usia pensiun, PHK dan meninggal
dunia) = 2 PS + 1 PMK + UPH

175
Tabel uang pesangon, jasa, uang penggantian hak (sakit berkepanjangan, cacat
total/tetap) = 2 PS + 2 PMK + UPH

UU Ketenagakerjaan 13 tahun 2003
• Pasal 88
1) Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang
memenuhi menghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
• Pasal 91
1) Pengaturan pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara
pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh tidak
boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku
2) Dalam hal kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) lebih
rendah atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan,
kesepakatan tersebut batal demi hukum, dan pengusaha wajib
membayar upah pekerja/buruh menurut peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
176

• Pasal 156 (1 & 2)
• Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau
uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima.
• Perhitungan uang pesangon sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit sebagai berikut :
• masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun, 1 (satu) bulan upah;
• masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 (dua) tahun, 2 (dua) bulan upah;
• masa kerja 2 (dua) tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 (tiga) tahun, 3 (tiga) bulan upah;
• masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 (empat) tahun, 4 (empat) bulan upah;
• masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 (lima) tahun, 5 (lima) bulan upah;
• masa kerja 5 (lima) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 6 (enam) bulan upah;
• masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 (tujuh) tahun, 7 (tujuh) bulan upah.
• masa kerja 7 (tujuh) tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 (delapan) tahun, 8 (delapan) bulan upah;
• masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih, 9 (sembilan) bulan upah.
177

• Pasal 156 (3)
• Perhitungan uang penghargaan masa kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebagai
be-rikut :
• masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 2 (dua) bulan upah;
• masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 (sembilan) tahun, 3 (tiga) bulan upah;
• masa kerja 9 (sembilan) tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 (dua belas) tahun, 4 (empat) bulan upah;
• masa kerja 12 (dua belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 (lima belas) tahun, 5 (lima) bulan upah;
• masa kerja 15 (lima belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 (delapan belas) tahun, 6 (enam) bulan upah;
• masa kerja 18 (delapan belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, 7 (tujuh) bulan
upah;
• masa kerja 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 (dua puluh empat) tahun, 8 (delapan) bulan
upah;
• masa kerja 24 (dua puluh empat) tahun atau lebih, 10 (sepuluh ) bulan upah.
178

• Pasal 156 (4)
• Uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) meliputi :
• cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;
• biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ketempat dimana
pekerja/buruh diterima bekerja;
• penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% (lima belas
perseratus) dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja bagi yang
memenuhi syarat;
• hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau
perjanjian kerja bersama.
• Perubahan perhitungan uang pesangon, perhitungan uang penghargaan masa kerja,
dan uang penggantian hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3), dan ayat
(4) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
179

• Pasal 157
• Komponen upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan uang pesangon, uang
• penghargaan masa kerja, dan uang pengganti hak yang seharusnya diterima yang tertunda,
terdiri atas :
• upah pokok;
• segala macam bentuk tunjangan yang bersifat tetap yang diberikan kepada pekerja/buruh dan keluarganya,
termasuk harga pembelian dari catu yang diberikan kepada pekerja/buruh secara cuma-cuma, yang apabila catu
harus dibayar pekerja/buruh dengan subsidi, maka sebagai upah dianggap selisih antara harga pembelian dengan
harga yang harus dibayar oleh pekerja/buruh.
• Penghasilan pekerja/buruh dibayarkan atas dasar perhitungan harian, maka penghasilan
sebulan adalah sama dengan 30 kali penghasilan sehari.
• Upah pekerja/buruh dibayarkan atas dasar satuan hasil, potongan/borongan atau komisi,
maka penghasilan sehari adalah sama dengan pendapatan rata-rata per hari selama 12 (dua
belas) bulan terakhir, dengan ketentuan tidak boleh kurang dari ketentuan upah minimum
provinsi atau kabupaten/kota.
• Pekerjaan tergantung pada keadaan cuaca dan upahnya didasarkan pada upah borongan,
maka perhitungan upah sebulan dihitung dari upah rata-rata 12 (dua belas) bulan
180

181
Dwi Martani - 081318227080
martani@ui.ac.id atau dwimartani@yahoo.com
http://staff.blog.ui.ac.id/martani/

AKUNTANSI KEUANGAN KONTEMPORER

AKUNTANSI KEUANGAN KONTEMPORER

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to AKUNTANSI KEUANGAN KONTEMPORER

Similar to AKUNTANSI KEUANGAN KONTEMPORER (20)

More from Aminullah Assagaf

More from Aminullah Assagaf (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

AKUNTANSI KEUANGAN KONTEMPORER