Dokumen tersebut membahas tentang akuntansi keuangan kontemporer dengan menjelaskan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia dan dunia serta perkembangannya. Dijelaskan pula jenis-jenis standar akuntansi keuangan yang ada di Indonesia seperti PSAK, SAK ETAP, SAK Syariah, dan SAP beserta perbedaan masing-masing.

1. Foto
Jakarta, 12 Okt 2019
Prof. Dr. Dr. H. Aminullah Assagaf. SE., MS., MM., M.Ak
Email : assagaf29@yahoo.com
HP: 081343409
URL: https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=EFBaeOsAAAAJ
AKUNTANSI KEUANGAN KONTEMPORER
P1- 30 Sept 2020

3. References
• Taufiq Choudhry and Jacek Mizerka. 2016. Contemporary Trend in
Accounting, Finance and Financial Institution. Springer, Switzerland.
• Michael Rankinn, et al. 2012. Contemporary Issue in Accounting. John
Wiley and Sons, Australia.
• Elaine Conway and Darren Birne. 2018. Contemporary Issues in
Accounting. Palgrave, Macmillan.
• Paul Rosenfield. 2006. Contemporary Issues in Financial Reporting.
Routledge, Londen.
• PSAK, SAK ETAP, SAK EMKM, SAK Syariah, PSAP, dll.

4. References
(1) (2) (3)
(4)

5. Informasi pendukung
• Materi tiap pertemuan, download dari: slideshare
• Reference, download melalui : gen.lib.rus.ec
• Jounral atau hasil penelitian, download dari: Google scholar.com

7. Lucas Pacioli (1494, Florence atau Firenze, Italia)

13. RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER
1. Standar akuntansi yang berlaku di dunia, standar akuntansi yang berlaku di Indonesia dan
penerapannya dan perkembangan standar akuntansi di Indonesia: Standar Akuntansi di dunia
dan di Indonesia  Perkembangan Standar Akuntansi di Indonesia dan IFRS  PSAK, SAK
ETAP, SAK EMKM, SAK Syariah, PSAK 45, PSAP:  Perbedaan pengguna  Komponen
standar  Perbedaan pokok.
Ref: PSAK, SAK ETAP, SAK EMKM, SAK Syariah, PSAK 45, PSAP
2. Kerangka Konseptual menurut standar akuntansi: Definisi dan kegunaan kerangka konseptual
 KK PSAK  KK SAK ETAP, EMKM  KK SAK Syariah  Aplikasi penerapan KK.
Ref: Kerangka Konseptual PSAK, ETAP, EMKM, Syariah
3. Komponen dan jenis laporan keuangan: Penyajian Laporan Keuangan  Laporan Arus Kas 
Laporan Keuangan Interim  Laporan Keuangan Konsolidasian  Laporan Keuangan
Tersendiri  Laporan segmen  Ilustrasi laporan keuangan.
Ref: PSAK 1, PSAK 2 PSAK 3 PSAK 65 PSAK 4 PSAK 5
4. Penerapan standar akuntansi atas persediaan, property investasi dan aset biologis: Akuntansi Persediaan 
Akuntansi aset biologis dan produk agrikultur  Konsep nilai wajar  Aplikasi penerapan standar dalam LK
Ref: PSAK 14, PSAK 69 PSAK 68

14. 5. Penerapan standar akuntansi atas aset tetap dan aset tak berwujud :Akuntansi Properti Investasi  Akuntansi Aset
Tetap . Akuntansi Aset Tak Berwujud  Aplikasi penerapan standar dalam LK.
Ref: PSAK 13 PSAK 16 PSAK 19 PSAK 69
6. Penerapan standar akuntansi impairment dan akuntansi aset tersedia untuk dijual: Konsep umum impairment 
Impairment aset tetap dan goodwill  Aset tidak lancar tersedia untuk dijual  Aplikasi penerapan standar dalam LK.
Ref: PSAK 48 PSAK 58
7. Penyajian pengungkapan investasi dalam entitas lain dan pengungkapan transaksi berelasi: Investasi dalam lingkup
instrumen keuangan  Investasi dalam asosiasi  Kombinasi Bisnis  Pengaturan Bersama  Restrukturisasi Entitas
Sepengendali  Pengungkapan investasi pada entitas lain  Pengungkapan pihak Berelasi  Aplikasi penerapan
standar dalam LK.
Ref: PSAK 15 PSAK 22 PSAK 65 PSAK 67 PSAK 38 PSAK 7
8. Akuntansi pajak penghasilan dan perbedaan akuntansi & pajak : Akuntansi pajak penghasilan  Perbedaan
pengakuan dan pengukuran akuntansi dan pajak  Akuntansi atas aset dan liabilitas pengampnan pajak  Revaluasi
menurut akuntansi dan pajak  Aplikasi penerapan standar dalam LK.
Ref: PSAK 46 PSAK 70 Bultek 11
9. Imbalan kerja, provisi dan kontijensi, kebijakan akuntansi, perubahan kebijakan akuntansi, kesalahan dan peristiwa
setelah tanggal pelaporan:  Imbalan kerja  Provisi  Kontijensi  Kebijakan akuntansi  Perubahan kebijakan
akuntansi  Perubahan estimas  Kesalahan / error. Peristiwa setelah tanggal pelaporan.
Ref: PSAK 25 PSAK 24 PSAK 57 PSAK 8

15. 10. Akuntansi instrumen keuangan : Definisi instrumen keuangan  Jenis instrumen keuangan  Pengungkapan
instrumen keuangan  Klasifikasi instrumen keuangan  Pengakuan awal  Penghentian pengakuan  Penurunan
nilai.
Ref: PSAK 50 PSAK 55 PSAK 60 PSAK 71.
11. Konsep akuntansi selisih kurs, derivatif dan akuntansi lindung nilai :  Mata uang fungsional  Pengukuran dan
penyajian transaksi dalam mata asing  Translasi laporan keuangan  Transaksi derivative  Akuntansi Lindung
nilai.
Ref: PSAK 10 PSAK 55 PSAK 71.
12. Akuntansi pendapatan dari kontrak pelanggan: Tahapan pengakuan pendapatan dari pelanggan  Kontrak,
Modifikasi  Kewajiban penyelesaian  Nilai transaksi dan Alokasi nilai transaksi  Pengakuan pendapatan 
Aplikasi penerapan Standar dalam LK.
Ref: PSAK 72.
13. Akuntansi sewa : Definisi kontrak sewa  Akuntansi Penyewa  Akuntansi Pesewa  Aplikasi penerapan Standar
dalam LK.
Ref: PSAK 73.
14. Akuntansi Syariah :  Konsep Akuntansi Syariah  Laporan Keuangan Syariah  Transaksi Syariah: Mudhorobah,
Murabahah, Musyarokah, Salam, Istisna, Ijarah. Asuransi Syariah  Wakaf  Aplikasi penerapan Standar dalam LK
- Ref: SAK Syariah

17. PSAK terdiri dari empat komponen: Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan (KKPK), Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK),
Interpretasi atas Standar Akuntansi Keuangan (ISAK), serta Pencabutan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PPSAK).

28. P1: Akuntansi Keuangan Kontemporer
Standar akuntansi yang berlaku di dunia, standar akuntansi yang berlaku di
Indonesia dan penerapannya dan perkembangan standar akuntansi di Indonesia:
 Standar Akuntansi di dunia dan di Indonesia
 Perkembangan Standar Akuntansi di Indonesia dan IFRS
 PSAK, SAK ETAP, SAK EMKM, SAK Syariah, PSAK 45, PSAP :
o Perbedaan pengguna
o Komponen standar
o Perbedaan pokok

29. Pengantar Akuntansi Keuangan Kontemporer

30. Pengantar……
 Akuntansi keuangan kontemporer, mengajarkan bagaimana
menerapkan standar akuntansi keuangan dalam praktik.
 Berbeda dengan mata kuliah akuntansi keuangan yang cenderung
teknis, untuk akuntansi kontemporer pendekatannya kasus dan
diskusi.
 Lebih menekankan pada isu-isu penerapan profesional judgment
dalam pengakuan, penyajian dan pengungkapan.
 Dalam pembelajaran selain dibahas standar akan diajarkan bagaiman
praktik dan penerapannya dalam laporan keuangan dan isu yang
terkait hal tersebut dalam penerapan.

31. Pengantar….
 Secara umum membahas tentang akuntansi keuangan kontemporer, dimulai dengan definisi
laporan keuangan, jenis laporan keuangan, serta kerangka konseptual dalm pelaporan
keuangan.
 Untuk memahami pengertian pelaporan keuangan dengan baik, definisi laporan keuangan
perlu diketahui. Dari definisi ini dapat dipahami arti dari laporan keuangan. A. Laporan
Keuangan dan Pelaporan Keuangan Karakteristik akuntansi meliputi kegiatan mengidentifikasi,
mengukur, dan mengkomunikasikan informasi keuangan mengenai entitas ekonomi kepada
pihak-pihak yang berkepentingan.
 Laporan keuangan terdiri dari: (a) laporan posisi keuangan, (b) laporan rugi-laba komprehensif,
(c)laporan arus kas, (d) laporan perubahan ekuitas, dan (e) catatan atas laporan keuangan.
 Pelaporan Akuntansi keuangan (financial Accounting) adalah sebuah proses yang berakhir pada
pembuatan laporan keuangan menyangkut perusahaan secara keseluruhan untuk digunakan
oleh pihak-pihak internal maupun eksternal.

32. Pengantar…..
 Pelaporan Akuntansi manajemen (managerial accounting) adalah proses pengidentifikasian,
pengukuran, penganalisisan, dan pengkomunikasian informasi keuangan yang dibutuhkan oleh
manajemen untuk merencanakan, mengendalikan, dan mengevaluasi operasi sebuah
organisasi.
 Dari definisi tsb diatas, dapat diketahui bahwa karakteristik penting akuntansi adalah : (a)
Pengidentifikasian, pengukuran, dan pengkomunikasian informasi keuangan, (b) Entitas
ekonomi, (c) Pihak yang berkepentingan
 Laporan keuangan (financial statements) merupakan sarana pengkomunikasian informasi
keuangan utama kepada pihak-pihak di luar perusahaan.
 Laporan ini menampilkan sejarah perusahaan yang dikuantifikasi dalam nilai moneter.
 Laporan keuangan utama terdiri dari : (a) Neraca , (b) Laporan laba – rugi , (c) Laporan arus kas ,
dan (d) Laporan perubahan ekuitas pemilik atau pemegang saham

33. 1: Akuntansi di dunia dan di Indonesia
 Akuntansi di dunia
 Akuntansi di Indonesia

34. Penjelasan International Financial Accounting Standard
(IFRS)
 IFRS merupakan standar akuntansi internasional yang diterbitkan oleh International Accounting
Standard Board (IASB). Dalam penyusunannya, International Accounting Standards (IAS) melibatkan
empat organisasi utama dunia yakni Badan Standar Akuntansi Internasional (IASB), Komisi
Masyarakat Eropa (EC), Organisasi Internasional Pasar Modal (IOSOC), dan Federasi Akuntansi
Internasional (IFAC).
 Awalnya, IFRS merupakan perkembangan dari standar akuntansi global yang ditujukan untuk
mendorong penggunaan standar akuntansi global dengan kualitas tinggi yang dipelopori oleh IASB
yang dahulu bernama Komisi Standar Akuntansi Internasional (AISC).
 Kini, setelah berhasil diterbitkan, IFRS adalah sistem yang dipakai oleh sebagian besar negara baik
dalam mengelola bisnis nasional maupun internasional. Di Indonesia sendiri, saat ini telah
mengadopsi IFRS.
 Hal ini dikarenakan Indonesia merupakan bagian dari IFAC yang mewajibkan anggotanya untuk
mematuhi Statement Membership Obligation (SMO), sehingga Indonesia harus menjadikan IFRS
sebagai salah satu standar akuntansinya.

35. Standar Akuntansi Keuangan (SAK)
 Standar Akuntansi Keuangan (SAK) merupakan suatu prosedur acuan pembuatan laporan keuangan
agar terjadi keseragaman konsep dalam penyajian laporan keuangan.
 Keseragaman pembuatan laporan akan memudahkan akuntan di perusahaan Anda dalam membuat
dan menjelaskan terkait laporan keuangan.
 Selain itu, SAK juga menjadi indikator dalam menyusun kesatuan bahasa untuk menganalisa laporan
keuangan perusahaan Anda.
 SAK merupakan sistem yang dibuat untuk mengatur sebagian besar penyajian laporan keuangan,
baik secara konsep hingga teknis pembuatannya.
 Meskipun mengatur hampir sebagian besar prosedur laporan keuangan, SAK menjadi standar
akuntansi keuangan yang tidak diragukan kesesuaiannya sehingga selalu dipakai oleh hampir
sebagian besar perusahaan di Indonesia.

36. Alasan penggunaan SAK
 SAK telah disusun dan disepakati oleh banyak lembaga terkait yang ahli di bidang
akuntansi. Hal itulah yang membuat SAK menjadi acuan pengelolaan laporan keuangan
dalam taraf nasional maupun internasional.
 Di Indonesia sendiri, SAK disusun dan disahkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).
 Setelah disahkan, SAK kemudian disusun dalam bentuk buku yang disebut Pernyataan
Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) sekaligus sebagai tanda diresmikannya pergantian
Prinsip Akuntansi Indonesia menjadi SAK pada tahun 1994 lalu.
 Dalam penyusunannya, PSAK berisi mengenai teori-teori yang mengacu pada praktek
penyusunan laporan keuangan perusahaan.
 Dalam penyusunannya, SAK merupakan terapan dari beberapa standar akuntansi yang ada
seperti, IAS, IFRS, ETAP, GAAP, PSAK syariah dan juga SAP.
 SAK merupakan inovasi standar akuntansi dari standar yang sudah ada sebelumnya.

37. Jenis-jenis SAK
 Dalam penerapannya, SAK terbagi menjadi empat jenis, yakni PSAK-IFRS, ETAP, SAK Syariah dan SAP.
 Masing-masing jenis ini memiliki fungsi yang berbeda, sehingga tidak semuanya cocok digunakan di
perusahaan Anda.
 SAK Syariah yang dapat digunakan oleh entitas bisnis dengan transaksi syariah yang mengacu pada
fatwa MUI.
 Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah yang
disusun untuk instalasi ke pemerintahan baik pusat maupun daerah.
 SAP berfungsi untuk mengelola keuangan Negara secara transparansi, dan akuntabilitas.
 Meskipun terdapat empat jenis SAK di Indonesia yang berbeda-beda penerapannya, namun dengan
adanya SAK maka terdapat garis besar konsep keseragaman dalam mengelola laporan keuangan.
 Hal ini menyadarkan betapa standar akuntansi sangat diperlukan untuk memudahkan penyusunan
laporan keuangan, memudahkan auditor, serta memudahkan pembaca laporan keuangan.

41. Perbedaan SAK dan IFRS dalam Akuntansi
 Dalam mengelola laporan keuangan di suatu perusahaan, akuntan memiliki pedoman atau acuan
yang disebut Standar Akuntansi Keuangan (SAK).
 Standar Akuntansi Keuangan ini merupakan kerangka acuan dalam menjalankan prosedur yang
berkaitan dengan penyajian laporan keuangan. SAK akan mempermudah akuntan di perusahaan
Anda dalam membuat laporan keuangan secara konsep maupun prosedur penyajian yang
konsisten pada setiap tahunnya.
 Selain SAK, di Indonesia sendiri ada standar akuntansi dengan taraf internasional yang disebut
International Financial Accounting Standard (IFRS).
 Secara garis besar IFRS dan SAK tidak jauh berbeda, IFRS juga merupakan panduan dan prosedur
dalam menyajikan laporan keuangan suatu perusahaan, hanya saja dengan standar
internasional.
 Keduanya memiliki perbedaan secara pengaplikasian dan teknis penyusunan.
 Perbedaan yang paling kentara antara SAK dan IFRS yaitu lembaga yang terlibat memiliki standar
yang berbeda dalam proses penyusunan dan pengesahan. Hal ini menyebabkan adanya
perbedaan fungsi secara pengaplikasiannya antara SAK maupun IFRS. Selain itu, secara
pengaplikasian, ada perbedaan lainnya antara SAK dan IFRS

42. PERBEDAAN SAK ETAP DENGAN PSAK UMUM
Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) digunakan entitas
tanpa akuntabilitas publik . Entitas tanpa akuntabilitas publik adalah
a. Entitas yang tidak punya akuntabilitas publik secara signifikan
b. Entitas yang menerbitkan laporan keuangan tidak untuk kepentingan umum bagi pengguna
eksternal Entitas yang punya akuntabilitas publik signifikan juga dapat menggunakan SAK ETAP jika
otoritas berwenang membuat regulasi mengizinkan penggunaan SAK ETAP. SAK ETAP sudah berlaku
sejak 1 Januari 2011.
Perbedaan antara SAK ETAP dengan PSAK UMUM antara lain
1. Pada penyajian Laporan Keuangan tidak menyajikan aset keuangan, investasi property
berdasarkan nilai wajar, asset biologic diukur dengan harga perolehan dan nilai wajar, kewajiban
jangka panjang yang ada bunga nya, asset dan kewajiban pajak yang ditangguhkan, serta non
controlling interest.
2. Pada penyajian Laporan Laba Rugi, SAK ETAP menggunakan judul Laporan Laba Rugi, sedangkan
PSAK umum menggunakan judul Laporan Laba Rugi Komprehensif.
3. Dalam Catatan Atas Laporan Keuangan perbedaan nya terletak pada pengungkapan modal dalam
SAK ETAP tidak sama dengan pengungkapan modal dalam PSAK umum.

43. 2: Perkembangan Standar Akuntansi di Indonesia dan IFRS

44. Penerapan IFRS di Indonesia
 IFRS telah diterapkan di Indonesia sejak 2012 lalu. Dalam penerapannya, pemerintah
mewajibkan beberapa lembaga untuk menggunakan sistem IFRS ini.
 Lembaga yang wajib menggunakan sistem IFRS menurut ketetapan pemerintah adalah
perbankan, asuransi, perusahaan publik, dan BUMN.
 Pemerintah mewajibkan penggunaan sistem IFRS bukanlah tanpa alasan.
 Hal ini disebabkan lembaga tersebut terkait langsung dengan masyarakat, sehingga
penggunaan IFRS memiliki tujuan untuk memberikan informasi yang relevan bagi
pengguna dalam membaca dan menganalisa laporan keuangan perusahaan tersebut.

45. Keuntungan menggunakan IFRS
 Menerapkan standar keuangan IFRS dapat meningkatkan daya banding laporan
keuangan dan memberikan informasi laporan keuangan yang berkualitas dalam
pasar modal Internasional.
 Manfaat lainnya yang dapat dirasakan dengan menerapkan IFRS di perusahaan
Anda adalah dapat menghilangkan hambatan arus modal Internasional dengan
mengurangi perbedaan dalam ketentuan pelaporan keuangan.
 Selain itu, IFRS juga dapat mengurangi penggunaan biaya pelaporan keuangan
perusahaan multinasional dan biaya untuk analisis keuangan bagi para analis
keuangan perusahaan Anda.
 IFRS dapat meningkatkan kualitas pelaporan keuangan perusahaan Anda
menuju best practice. Jadi, meski Indonesia harus menyesuaikan standard
keuangan dengan IFRS, namun ternyata hal ini malah akan mempermudah
pelaporan keuangan.

46. 3: PSAK, SAK ETAP, SAK EMKM, SAK Syariah, PSAK 45, PSAP :
o Perbedaan pengguna
o Komponen standar
o Perbedaan pokok

48. PSAK
 Di Indonesia sendiri, SAK disusun dan disahkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).
 Setelah disahkan, SAK kemudian disusun dalam bentuk buku yang disebut Pernyataan Standar
Akuntansi Keuangan (PSAK) sekaligus sebagai tanda diresmikannya pergantian Prinsip Akuntansi
Indonesia menjadi SAK pada tahun 1994 lalu.
 PSAK terdiri dari empat komponen:
1. Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan (KKPK)
2. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)
3. Interpretasi atas Standar Akuntansi Keuangan (ISAK)
4. Pencabutan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PPSAK).

49. 4 Macam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang Ada di
Indonesia
• Standar akuntansi keuangan memiliki pengertian sebagai sebuah metode untuk menyajikan informasi laporan
keuangan dari suatu kegiatan usaha dengan format penyusunan yang telah ditetapkan dengan tujuan agar
tercipta keseragaman dalam penyampaian laporan keuangan dan memberi kemudahan untuk mendapatkan
informasi dari laporan yang ada. Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku telah disusun, dibuat, dan
disahkan oleh beberapa lembaga resmi atau disebut juga Standard Setting Body. Beberapa lembaga resmi
yang ikut turun tangan dalam pembuatan standar akuntansi keuangan antara lain adalah Ikatan Akuntansi
Indonesia (IAI), Financial Accounting Standard Board (FASB) yang berlokasi di USA, dan International
Finacial Report Standard (IFRS) yang berlokasi di London.
• Standar akuntansi keuangan (SAK) yang ada di Indonesia terbagi menjadi 4 macam atau lebih dikenal dengan
4 pilar standar akuntansi keuangan.
• Standar akuntansi ini disusun dengan mengikuti perkembangan dunia usaha yang ada. 4 pilar standar
akuntansi keuangan tersebut diantaranya adalah:

50. 1) PSAK-IFRS
PSAK-IFRS merupakan singkatan dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan – International Financial
Report Standard. Kata PSAK sendiri merupakan nama lain dari kata SAK yang penggunaanya telah
diterapkan sepenuhnya oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) pada tahun 2012. PSAK-IFRS ini diterapkan
untuk badan dengan akuntabilitas publik/umum seperti perbankan, perusahaan publik, asuransi, BUMN,
dan emiten. PSAK memberikan kemudahan dalam pencatatan laporan keuangan dan menyajikan informasi
yang relevan bagi para pengguna laporan keuangan seperti perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia.
Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) mengadopsi IFRS sebagai standar akuntansi umum yang berlaku untuk
seluruh perusahaan yang telah terdaftar di Indonesia pada tahun 2012. Penetapan IFRS sebagai standar
akuntansi umum di Indonesia sendiri bukan tanpa alasan. Hal tersebut dikarenakan Indonesia merupakan
salah satu dari anggota IFAC yang menjadikan IFRS sebagai standar akuntansi mereka dan sebagai
anggota, Indonesia wajib mematuhi kesepakatan antar anggota IFAC tersebut atau disebut juga Statement
Membership Obligation (SMO).

51. 2) SAK-ETAP
 SAK-ETAP memiliki kepanjangan yaitu Standar Akuntansi Keuangan – Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik.
SAK-ETAP diterapkan untuk badan yang tidak memiliki akuntabilitas publik atau akuntabilitas publiknya tidak
terlalu signifikan dan penyusunan laporan keuangannya bertujuan untuk umum bagi para pengguna eksternal.
Standar akuntansi ini ditetapkan pada tahun 2009 dan mulai diaplikasikan awal tahun 2010. Namun,
penggunaan standar akuntansi ini berlaku secara efektif pada tanggal 1 Januari 2011. SAK-ETAP sendiri
menggunakan standar yang telah ditetapkan oleh IFRS yaitu pada bidang Small Medium Enterprise (Usaha
Kecil Menengah). Standar akuntansi ini sebenarnya ditunjukkan untuk badan usaha menengah dan kecil.
 Pada dasarnya, SAK-ETAP merupakan bentuk sederhana dari PSAK-IFRS. Bentuk penyederhanaannya
meliputi:
 Tidak adanya laporan laba/rugi yang bersifat komprehensif
 Penilaian untuk aset tetap dan aset tidak berwujud serta setelah tanggal perolehan, properti investasi hanya
memakai harga perolehan, tidak memakai nilai revaluasi/nilai wajar
 Tidak adanya pengakuan liabilitas dan aset pajak tangguhan. Menurut ketentuan pajak, beban pajak diakui
sebesar jumlah pajak.
 Pembuatan SAK-ETAP dilakukan dengan tujuan agar badan usaha kecil menengah dapat menyusun laporan
keuangannya sendiri yang dapat diaudit tanpa adanya bantuan dari pihak luar.

52. 3) PSAK Syariah
 Standar akuntansi syariah termasuk salah satu cabang akuntansi yang tergolong baru. PSAK
Syariah ini diterapkan untuk badan usaha yang bertransaksi berbasis/secara syariah baik itu
dilakukan oleh lembaga syariah maupun non syariah. Pembuatan standar akuntansi berbasis
syariah ini dilakukan dengan tujuan memudahkan penyelenggaraan berbagai lembaga
berbasis syariah seperti koperasi syariah, pegadaian syariah, badan zakat, bank syariah, dan
sebagainya.
 PSAK Syariah dapat digunakan bersama dengan PSAK umum. Sebagai contoh pada Bank
Syariah yang menggunakan dua standar akuntansi dalam menyusun laporan keuangannya.
Bank Syariah sebagai badan usaha dengan akuntabilitas publik, ia menggunakan PSAK
kemudian untuk transaksi yang berbasis syariah, ia menggunakan PSAK Syariah.

53. 4) SAP
 SAP merupakan standar akuntansi pemerintah yang dibentuk oleh Komite Standar Akuntansi
Pemerintah (KSAP). Penyusunan standar akuntansi ini mengacu pada kerangka konseptual akuntansi
pemerintahan.
 Penggunaan SAP diterapkan untuk pihak pemerintah dalam menyusun Laporan Keuangan Pemerintah
Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
 Tujuan penyusunan laporan keuangan dengan menggunakan SAP yaitu untuk menjamin transparansi,
partisipasi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara agar terwujud pemerintahan yang lebih
baik.
 SAP sendiri telah ditetapkan sebagai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005 pada tanggal 13
Juni 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

54. Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa
Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)

55. SAK ETAP
 SAK ETAP adalah Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik, artinya SAK ETAP
diperuntukkan bagi entitas yang laporan keuangannya tidak akuntabel untuk publik secara luas. Biasanya SAK
ETAP diterapkan oleh usaha kecil dan menengah, karena tidak memperjualbelikan sahamnya di pasar modal.
 SAK ETAP merupakan SAK yang berdiri sendiri dan tidak mengacu pada SAK Umum, sebagian besar
menggunakan konsep biaya historis; mengatur transaksi yang dilakukan oleh ETAP; bentuk pengaturan yang
lebih sederhana dalam hal perlakuan akuntansi dan relatif tidak berubah selama beberapa tahun
 SAK ETAP diterbitkan tahun 2009 berlaku efektif 1 Januari 2011 dan dapat diterapkan lebih awal yaitu 1 Januari
2010. SAK ETAP ini dimaksudkan agar semua unit usaha menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar
yang telah ditetapkan.

56. SAK ETAP
 Sesuai dengan ruang lingkup SAK ETAP maka Standar ini dimaksudkan untuk digunakan oleh
entitas tanpa akuntabilitas publik. Entitas tanpa akuntabilitas publik yang dimaksud adalah
entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan; dan tidak menerbitkan laporan
keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statement) bagi pengguna eksternal.
Contoh pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan
usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit.
 Suatu entitas memiliki akuntabilitas publik yang signifikan, jika entitas tersebut telah
mengajukan pernyataan pendaftaran, atau dalam proses pengajuan pernyataan pendaftaran pada
otoritas pasar modal atau regulator lain untuk tujuan penerbitan efek di pasar modal atau entitas
menguasai aset dalam kapasitas sebagai fidusia untuk sekelompok besar masyarakat, seperti
bank, entitas asuransi, pialang dan atau pedagang efek, dana pensiun, reksa dana dan bank
investasi (Sumber : Standar Akuntansi Keuangan-Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik).

58. SAK EMKM
 Dewan Standar Akuntansi – IAI mengeluarkan Standar Akuntansi Entitas Mikro Kecil dan
Menengah. SAK EMKM dirancang sebagai standar akuntansi yang sederhana yang dapat
digunakan untuk entitas mikro kecil dan menengah, sehinga UMK dapat menyusun laporan
keuangan untuk tujuan akuntabilitas dan pengambilan keputusan. Laporan keungan tersebut dapat
juga digunakan oleh entitas untuk memperoleh pendanaan dari pihak lain serta lampiran
pelaporan pajak.
 SAK EMKM akan digunakan oleh ETAP yang memenuhi definisi UMKM sesuai dengan
regulasi. Pengertian UMKM – UMKM adalah singkatan dari Usaha Mikro Kecil dan
Menengah. UMKM diatur berdasarkan Undang Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha
Mikro Kecil dan Menengah. Berikut ini adalah ilustrasi dari isi Undang Undang Nomor 20 tahun
2008.

59. DEFINISI DAN PENGERTIAN UMKM
 Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan / atau badan usaha perorangan yang
memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
 Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau
badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki,
dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar
yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
 Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang
perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang
dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau
usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang ini.
 Secara umum ciri ciri UMKM adalah : manajemen berdiri sendiri, modal disediakan sendiri, daerah
pemasarannya lokal, aset perusahaannya kecil, dan jumlah karyawan yang dipekerjakan terbatas. Asas
pelaksanaan UMKM adalah kebersamaan, ekonomi yang demokratis, kemandirian, keseimbangan
kemajuan, berkelanjutan, efesiensi keadilan, serta kesatuan ekonomi nasional.

60. Mriteria UMKM
Kriteria Usaha Mikro adalah :
Usaha Mikro memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 – lima puluh juta rupiah, tidak termasuk
tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 – tiga
ratus juta rupiah.
Kriteria Usaha Kecil adalah :
Usaha Kecil memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 – lima puluh juta rupiah sampai dengan paling
banyak Rp 500.000.000,00 – lima ratus juta rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki
hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 – tiga ratus juta rupiah sampai dengan paling banyak Rp
2.500.000.000,00 – dua setengah milyar rupiah.
Kriteria Usaha Menengah adalah :
Usaha Menengah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan
paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan
paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah)’.

62. PSAK Syariah
 Standar akuntansi syariah termasuk salah satu cabang akuntansi yang tergolong baru. PSAK
Syariah ini diterapkan untuk badan usaha yang bertransaksi berbasis/secara syariah baik itu
dilakukan oleh lembaga syariah maupun non syariah. Pembuatan standar akuntansi berbasis
syariah ini dilakukan dengan tujuan memudahkan penyelenggaraan berbagai lembaga
berbasis syariah seperti koperasi syariah, pegadaian syariah, badan zakat, bank syariah, dan
sebagainya.
 PSAK Syariah dapat digunakan bersama dengan PSAK umum. Sebagai contoh pada Bank
Syariah yang menggunakan dua standar akuntansi dalam menyusun laporan keuangannya.
Bank Syariah sebagai badan usaha dengan akuntabilitas publik, ia menggunakan PSAK
kemudian untuk transaksi yang berbasis syariah, ia menggunakan PSAK Syariah.

63. Standar Akuntansi Syariah (SAS)
 Standar Akuntansi Syariah (SAS) adalah Pernyataan Standar Akuntansi
Keuangan (PSAK) Syariah yang ditujukan untuk entitas yang melakukan
transaksi syariah baik entitas lembaga syariah maupun lembaga non syariah.
Pengembangan SAS dilakukan dengan mengikuti model SAK umum namun
berbasis syariah dengan mengacu kepada fatwa MUI.
 SAS ini terdiri dari PSAK 100 sampai dengan PSAK 106 yang mencakup
kerangka konseptual; penyajian laporan keuangan syariah; akuntansi
murabahah; musyarakah; mudharabah; salam; istishna

66. PSAK 45

68. SAP
 SAP merupakan standar akuntansi pemerintah yang dibentuk oleh Komite Standar Akuntansi
Pemerintah (KSAP). Penyusunan standar akuntansi ini mengacu pada kerangka konseptual akuntansi
pemerintahan.
 Penggunaan SAP diterapkan untuk pihak pemerintah dalam menyusun Laporan Keuangan Pemerintah
Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
 Tujuan penyusunan laporan keuangan dengan menggunakan SAP yaitu untuk menjamin transparansi,
partisipasi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara agar terwujud pemerintahan yang lebih
baik.
 SAP sendiri telah ditetapkan sebagai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005 pada tanggal 13
Juni 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

69. PSAP
 PP 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan adalah amanat Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 32, bahwa bentuk dan isi laporan
pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi
Pemerintahan.
 PP 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
 Standar Akuntansi Pemerintahan - SAP - adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam
menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
 Standar akuntansi pemerintahan disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan yang independen
dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan
Pemeriksa Keuangan.

71. SAK ETAP
Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) digunakan
entitas tanpa akuntabilitas publik . Entitas tanpa akuntabilitas publik adalah:
a. Entitas yang tidak punya akuntabilitas publik secara signifikan
b. Entitas yang menerbitkan laporan keuangan tidak untuk kepentingan umum
bagi pengguna eksternal Entitas yang punya akuntabilitas publik signifikan juga dapat
menggunakan SAK ETAP jika otoritas berwenang membuat regulasi mengizinkan
penggunaan SAK ETAP. SAK ETAP sudah berlaku sejak 1 Januari 2011.

72. PERBEDAAN SAK ETAP DENGAN PSAK UMUM
1. Pada penyajian Laporan Keuangan tidak menyajikan aset keuangan, investasi property
berdasarkan nilai wajar, asset biologic diukur dengan harga perolehan dan nilai wajar, kewajiban
jangka panjang yang ada bunga nya, asset dan kewajiban pajak yang ditangguhkan, serta non
controlling interest.
2. Pada penyajian Laporan Laba Rugi, SAK ETAP menggunakan judul Laporan Laba Rugi,
sedangkan PSAK umum menggunakan judul Laporan Laba Rugi Komprehensif.
3. Dalam Catatan Atas Laporan Keuangan perbedaan nya terletak pada pengungkapan modal
dalam SAK ETAP tidak sama dengan pengungkapan modal dalam PSAK umum.
4. Laporan Arus Kas pada SAK ETAP arus kas aktivitas operasi menggunakan metode tidak
langsung dan tidak mengatur arus kas mata uang asing.
5. Tidak adanya peraturan mengenai Laporan Keuangan Konsolidasi dan Terpisah dalam SAK
ETAP.

73. PERBEDAAN SAK ETAP DENGAN PSAK UMUM
6. Mengenai kebijakan akuntansi, estimasi dan kesalahan dalam SAK ETAP antara lain pemilihan dan penerapan
kebijakan akuntansi, konsistensi dan perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi serta tidak
adanya kesalahan mendasar dan laba rugi luar biasa.
7. Dalam Instrumen Keuangan Dasar SAK ETAP ruang lingkupnya adalah investasi pada efek tertentu, serta
klasifikasikan trading, held to maturity dan available for sale.
8. Investasi pada perusahaan asosiasi dan entitas anak dalam SAK ETAP ruang lingkupnya adalah asosiasi dan
entitas anak, mengunakan metode akuntansi metode biaya untuk entitas asosiasi dan metode ekuitas untuk
entitas anak.
9. Metode yang digunakan pada Property Investasi pada SAK ETAP adalah metode biaya sedangkan PSAK adalah
metode nilai wajar.
10. Aset Tetap pada SAK ETAP tidak menggunakan pendekatan komponenisasi, revaluasi dapat dilakukan jika
sesuai dengan peraturan pemerintah, tidak perlu mereview nilai sisa.
11. SAK ETAP tidak mengijinkan pengakuan pos-pos dalam neraca yang tidak memenuhi definisi aset atau
kewajiban dengan mengabaikan apakah pos-pos tersebut merupakan hasil dari pene rapan “ matching concept”
12. Saling hapus tidak diperkenankan atas aset dengan kewajiban, atau penghasilan dengan beban, kecuali
disyaratkan atau diijinkan oleh SAK ETAP.

84. Daftar istilah
• IAI: Ikatan Akuntan Indonesia
• PSAK: Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan
• SAK: Standar Akuntansi Keuangan
• SAP: Standar Akuntansi Pemerintah
• ETAP: Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik
• SAK Syariah (Psk: 59-101 sd 111)
• SAK EMKM: Standar Akuntansi Entitas Kecil Menengah Makro
• PSAP: pernyataan srandar akuntansi pemerintahan
• KKPK: Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan
• ISAK: Interpretasi atas Standar Akuntansi Keuangan
• PPSK: Pencabutan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan
• GAAP: Generally accepted accounting principles
• IFRS: International Financial Reporting Standards
• SMO: Statement Membership Obligation
• LKPP: Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
• LKPD: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
• SAK ETAP: Standard akuntansi keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik

85. Daftar isilah
• IASC: International Accounting Standards Committee
• UFAC:International Federation of Accountant
• IAS: Internasional Accounting Standards
• ISA: International Standards on Auditing
• SPAP: Standar Profesional Akuntan Publik
• PPAK: Pendidikan Profesi Akuntansi
• IASC: The International Accounting Standards Committee
• IFAC: The International Federation of Accountant
• IASC: The International Accounting Standards Committee
• IASB: The International Accounting Standards Board
• FASB: Financial Accounting Standards Board

86. Daftar Istilah
• FAS: Statement of Financial Accounting Standards
• APB: Accounting Principles Board
• AICPA: American Institute of Certified Public Accountants
• CAP: Committee on Accounting Procedure
• IFRIC: International Financial Reporting Issues Committee
• SIC: Standing Interpretations Committee
•.

88. OVERVIEW
PERKEMBANGAN
STANDAR 2018

89. Agenda
Perkembangan Standar Akuntansi Keuangan
PSAK
SAK ETAP
SAK EMKM
Diskusi
89

90. PERKEMBANGAN
STANDAR AKUNTANSI
KEUANGAN

91. Standar Akuntansi Keuangan
Laporan keuangan memberikan infomasi  posisi keuangan, kinerja
perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi
sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan
Laporan keuangan menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen
(stewardship), dan pertanggungjawaban sumber daya yang dipercayakan
kepadanya. Laporan keuangan disusun untuk memenuhi sebagian besar
pemakai (investor dan kreditor).
Laporan keuangan disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan
(SAK/IFRS). Penerapan standar akuntansi keuangan untuk hal-hal yang
bersifat material: “Pernyataan ini tidak wajib diterapkan untuk unsur-
unsur yang tidak material”
91

92. Standar Akuntansi Indonesia
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan - PSAK
Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik
signifikan - SAK-ETAP
Standar Akuntansi Entitas Mikro Kecil Menengah - SAK EMKM
92
ISAK 35 Penyajian laporan keuangan entitas
berorientasi non laba mencabut PSAK 45
Standar Akuntansi Organisasi Nirlaba (PPSAK
13)
• Mengatur pelaporan
• Ekuitas = Net aset
• Diterapkan bersamaan PSAK / SAK ETAP
Standar Akuntansi Syariah
• Mengatur transaksi Syariah
• Pelaporan organisasi Syariah
• Diterapkan bersamaan dengan
PSAK / SAK ETAP / EMKM
tergantung entitasnya.
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), PP 71 tahun 2010, digunakan untuk entitas
Pemerintah Pusat dan Daerah dalam menyusun laporan keuangan. Standar berbasis Akrual,
dengan referensi utama IPSAS / International Public Sector Accounting Standards.

93. Sejarah Standar Akuntansi
Pra PAI
1973
PAI
1973
Harmonisasi
IAS 1994-2007
Konvergensi
IFRS sd 2010
Update
PSAK sd 2014
Update
PSAK sd 2017
8 Desember 2008
Komitmen mendukung
IFRS sebagai standar
akuntansi keuangan
global
Efektif
1 Januari 2015
Adopsi IAS mulai
PSAK 1994
Efektif
1 Januari 2020
71; 72; 73
93
Efektif
1 Januari 2012
Efektif
1 Januari 2018

94. Karakteristik IFRS
• IFRS menggunakan “Principles Base “ :
• Lebih menekankan pada intepreatasi dan aplikasi atas standar sehingga harus
berfokus pada spirit penerapan prinsip tersebut.
• Standar membutuhkan penilaian atas substansi transaksi dan evaluasi apakah
presentasi akuntansi mencerminkan realitas ekonomi.
• Membutuhkan profesional judgment pada penerapan standar akuntansi.
• Menggunakan fair value dalam penilaian, jika tidak ada nilai pasar aktif harus
melakukan penilaian sendiri (perlu kompetensi) atau menggunakan jasa
penilai
• Mengharuskan pengungkapan (disclosure) yang lebih banyak baik kuantitaif
maupun kualitatif
• IFRS secara dinamis akan berubah mengikuti perkembangan lingkungan
bisnis dan kebutuhan informasi para pengguna konsekuensinya PSAK akan
dinamis berubah mengikuti IFRS.
94

95. Pengaturan PSAK
PSAK terkait
Pelaporan
•PSAK 1 Penyajian
Laporan Keuangan
•PSAK 2 Laporan Arus Kas
•PSAK 3 Laporan Interim
•PSAK 4 Laporan
Keuangan Tersendiri
•PSAK 5 Segmen
•PSAK 65 Konsolidasi
•PSAK 67 Pengungkapan
Investasi
PSAK terkait Pengaturan
Transaksi dan Konsep
•PSAK 22 Penggabungan Usaha
•PSAK 8 Peristiwa setelah
Tanggal Neraca
•PSAK 68 Nilai Wajar
•PSAK 66 Pengaturan Bersama
•PSAK 38 Restrukturisasi
Entitas Sepengendali
•PSAK 63 Hiperinflasi
•PSAK 61 Akuntansi Hibah
Pemerintah
•PSAK 70 Pengampunan Pajak
Pengaturan komponen LK
•PSAK 13 Properti Investasi
•PSAK 14 Persediaan
•PSAK 16 Aset Tetap
•PSAK 19 Aset Tak Berwujud
•PSAK 24 Imbalan Kerja
•PSAK 46 Pajak Penghasilan
•PSAK 57 Kontijensi
•PSAK 58 Aset tidak lancar dimiliki untuk
dijual
•PSAK 55, 60, 71 Instrumen Keuangan
•PSAK 69 Agrikultur
•PSAK 15 Investasi Asosiasi dan Ventura
Bersama
•PSAK 72 Pendapatan dari Kontrak
Pelanggan
•PSAK 53 Imbalan Berbasis Saham
•PSAK 62 Kontrak Asuransi
•PSAK 64 Evaluasi dan Explorasi Sumber
Daya Mineral
•PSAK 73 Sewa

96. Perubahan PSAK
• PSAK yang terkait dengan pengaturan baru misal PSAK 69, PSAK 70
• PSAK yang merubah pengaturan lama namun berbeda sangat substansial misal
PSAK 72 Pendapatan dari Kontrak Pelanggan menggantikan PSAK 23 Pendapatan
Sewa dan PSAK 73 Sewa menggantikan PSAK 30 Sewa
PSAK Baru
• Perubahan PSAK pada pengukuran, penyajian atau pengungkapan signifikan.
• PSAK 24 (Revisi 2015) gain loss aktuaria  OCI
PSAK Revisi
• Perubahan pengaturan atau klarifikasi pengaturan
• PSAK 16 (Amandemen 2016), PSAK 46 (Amandemen (2016)
PSAK Amandemen
• Merupakan kumpulan amandemen dengan ruang lingkup sempit (narrow-scope)
yang hanya bersifat mengklarifikasi sehingga tidak terdapat usulan prisip baru
ataupun perubahan signifikan pada prinsip-prinsip yang telah ada.
• Dampak dari perubahan PSAK lain
PSAK Penyesuaian
96

97. PSAK efektif 2018 dan 2019
PSAK 69 Agrikultur – eff 1 Jan 2018
Amandemen PSAK 16 Aset Tetap – eff 1 Jan 2018
Amandemen PSAK 2: Laporan Arus Kas – eff 1 Jan 2018
Amandemen PSAK 46: Akuntansi Pajak Penghasilan – eff 1 Jan 2018
ISAK 32: Definisi dan Hierarki Standar Akuntansi Keuangan – eff 1 Jan 2017
ISAK 33 mengklarifikasi penggunaan tanggal transaksi untuk menentukan kurs yang
digunakan pada pengakuan awal aset, beban atau penghasilan terkait pada saat entitas
telah menerima atau membayar imbalan di muka dalam valuta asing. Eff 1 Jan 2019
Amendemen PSAK 53.: Imbalan berbasis Saham  untuk memperjelas perlakuan
akuntansi terkait klasifikasi dan pengukuran transaksi .
Amendemen PSAK 13: Properti Investasi tentang Pengalihan Properti Investasi Imbalan
di Muka – eff 1 Januari 2018
97

98. Penyesuian PSAK – Eff 2018-2019
PSAK 15: Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama
(Penyesuaian 2017) - pada saat pengakuan awal, entitas dapat
memilih untuk mengukur investee-nya pada nilai wajar atas
dasar investasi-per-investasi.
•PSAK 67: Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain
(Penyesuaian 2017)  persyaratan pengungkapan dalam PSAK
67, juga diterapkan pada setiap kepentingan entitas yang
diklasifikasikan sesuai PSAK 58: Aset Tidak Lancar yang Dikuasai
untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan.
98

99. PSAK efektif 2020
Amandemen PSAK 62: Kontrak Asuransi – ef 1 Jan 2020
PSAK 71: Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran Ef 1 Jan 2020
Amendemen PSAK 71: Instrumen Keuangan tentang Fitur Percepatan
Pelunasan dengan Kompensasi Negatif – ef 1 Jan 2020
PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan – ef 1 Jan 2020
PSAK 73: Sewa – ef 1 Jan 2020
Amendemen PSAK 15: Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura
Bersama tentang Kepentingan Jangka Panjang pada Entitas Asosiasi dan
Ventura Bersama – ef 1 Jan 2020
99

100. PSAK 2018
DE PSAK 74: Kontrak Asuransi
ISAK 35: Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorentasi
Nirlaba
Amandemen PSAK 24: Imbalan Kerja: Amandemen
Kurtailmen atau Penyelesaian Program
PPSAK 13: Pencabutan PSAK 45: Pelaporan Keuangan
Entitas Nirlaba
100

101. DE PSAK 2019
DE Amandemen PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan
• Definisi material
• Mengurangi over disclosure
DE Amandemen PSAK 25: Kebijakan Akuntansi, Perubahan
Kebijakan, Perubahan Estimasi dan Kesalahan
• Definisi material
DE Amandemen PSAK 22: Kombinasi Bisnis
• Definisi bisnis
101

102. Dampak Perubahan Standar
Dampak perubahan standar dipengaruhi oleh:
• Tingkat perubahan standar  pengakuan, pengukuran, penyajian
atau pengungkapan.
• Relevansi standar terhadap transaksi dan penyajian LK perusahaan
Pengungkapan LK sebelum periode perubahan dilakukan
• Catatan atas LK:
• kebijakan akuntansi yang baru yang telah efektif
• Dampak kebijakan akuntansi baru jika diterapkan
Penyajian LK pada periode perubahan dilakukan
• Penyajian kembali laporan keuangan:
• Posisi keuangan (tiga tahun komparatif, dua tahun sebelumnya
dengan kebijakan akuntansi yang baru),
• Laba Rugi (dua tahun dengan penyajian tahun sebelumnya
dengan kebijakan akuntansi yang baru)
• Kebijakan akuntansi menjelaskan perubahan tersebut
• Catatan atas laporan keuangan menjelaskan akun yang berubah
akibat perubahan standar akuntansi
• Penjelasan akun yang terpengaruh standar

103. Implikasi Standar Akuntansi
• Munculnya aset atau liabilitas baru yang sebelumnya tidak diakui; contoh aset hak
guna, aset biologis, liabilitas sewa
• Mempengaruhi beberapa rasio keuangan  covenant pinjaman
• Mempengaruhi nilai ekuitas  pemenuhan ketentuan regulasi
• Perubahan nilai aset atau liabilitas karena cara pengukuran yang berbeda
• Cara perhitungan penurunan nilai aset keuangan berbeda  merubah nilai penurunan nilai
 nilai piutang berubah
• Pengakuan beban
• Perubahan sistem
• Perhitungan yang membutuhkan tambahan data sehingga diperlukan perubahan sistem
akuntansi
• Perubahan proses bisnis atau cara melakukan bisnis
• Pengakuan pendapatan  persyaratan yang harus dipenuhi  kontrak perjanjian dengan
pelanggan berubah; praktik bisnis berubah
• Praktik bisnis harus memperhatikan implikasi dalam pelaporan keuangan

104. Implikasi Standar Akuntansi - Perpajakan• Standar akuntansi mengatur tentang pelaporan keuangan dan bukan untuk tujuan pelaporan
pajak.
• Ketentuan dalam UU Ketentuan Umum dan Tatacar Perpajakan
• Penjelasan pasal 28 (Pembukuan) ayat 7: “….pembukuan harus diselenggarakan dengan cara
atau sisgtem yang lazim dipakai di Indonesia, misalnya berdasarkan Standar Akuntansi
Keuangan, kecuali peraturan perundang-undangan perpajakan menentukan lain.
• Implikasinya jika tidak ada pengaturan khusus dalam regulasi perpajakan, akan mengikuti
ketentuan dalan standar akuntansi keuangan.
• Pengaturan perubahan standar dalam perpajakan
• Peraturan perpajakan tidak mengenal konsep penyajian kembali laporan keuangan.
• Perubahan kebijakan akuntansi terkadang berdampak pada perubahan laba tahun
sebelumnya yang berimplikasi pajak lebih besar atau lebih kecil di masa lalu.
• Dalam pajak dikenal istilah pembetulan SPT yang biasanya terjadi karena kesalahan tulis,
hitung dan kekeliruan penerapan ketentuan peraturan. Pembetulan SPT  WP menerima
SKP, SKK, PB.
• Peraturan perpajakn umumnya berlaku setelah ditetapkan  penerapan prospektif.
• Penerapan standar secar retroaktif akan sulit diterima dari sisi perpajakan.
• Untuk tujuan perpajakan perubahan standar yang berdampak retroaktif harus dibuat
perhitungan tersendiri.

105. PSAK 69
• Aktivitas agrikultur (agricultural activity) adalah manajemen transformasi
biologis dan panen aset biologis oleh entitas untuk dijual atau untuk
dikonversi menjadi produk agrikultur atau menjadi aset biologis tambahan.
• Aset biologis (biological asset) adalah hewan atau tanaman hidup.
• Produk agrikultur (agricultural produce) adalah produk yang dipanen dari
aset biologis milik entitas.
• Aset biologis diukur pada saat pengakuan awal dan pada setiap akhir
periode pelaporan pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, kecuali
untuk kasus yang dideskripsikan dalam paragraf 30 dimana nilai wajar tidak
dapat diukur secara andal.
• Tanaman produktif bukan merupakan aset biologi. Tanaman produktif yang
menghasilan produk agrikultur merupakan aset tetap yang
pembebanannya melalui proses amortisasi.
• Produk agrikultur yang menempel pada tanaman produktif (belum
dipanen) merupakan aset biologi.
• Produk agrikultur yang dipanen dari aset biologis milik entitas diukur
pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual pada titik panen.
Setelah panen  biaya perolehan persediaan.

106. Ringkasan Perubahan
PSAK 71 Instrumen Keuangan
• Klasifikasi amortized cost dan fair value
• Amortized cost jika memenuhi tes bisnis model (tujuan entitas untuk
memperoleh arus kas yang diperjanjikan dan arus kas (dari pembayaran
pokok dan bunga atas pokok)
• Perubahan klasifikasi boleh jika terjadi perubahan bisnis model
Klasifikasi dan pengukuran untuk instrumen keuangan.
Menggunakan expected losses dalam perhitungan
penurunan nilai aset keuangan
Memperbaiki model akuntansi hedging

107. PSAK yang Digantikan
PSAK 23: Pendapatan
PSAK 34: Kontrak Konstruksi,
ISAK 10: Program Loyalitas Pelanggan,
ISAK 21: Perjanjian Konstruksi Real Estat,
ISAK 27: Pengalihan Aset dari Pelanggan, dan
PSAK 44: Akuntansi Aktivitas Pengembangan Real Estate.

108. PSAK 72 Pendapatan dari Kontrak Pelanggan
Standar
Lampiran A - Daftar Istilah
Lampiran B – Pedoman Penerapan
Lampiran C – Tanggal Efektif dan Ketentuan Transasi
Contoh Ilustratif
Lampiran D – Penyesuaian terhadap Pernyataan Lain

109. PSAK 72 Pendapatan dari Kontrak
Pelanggan
• tujuan dan ruang lingkup
Pendahuluan
• Identifikasi kontrak, kombinasi kontrak, modifikasi kontrak,
identifikasi dan penyelesaian kewajiban pelaksanaan
Pengakuan
• Menentukan, mengalokasikan harga transaksi, perubahan
Pengukuran
• Biaya incremental, pemenuhan kontrak, amortisasi dan
penurunan nilai
Biaya Kontrak
Penyajian
Pengungkapan

110. PSAK 72 – 5 Step Pengakuan
Pendapatan
1.
Mengidentifikasi
kontrak dengan
pelanggan ;
2.
Mengindentifikasi
kewajiban
pelaksanaan;
3. Menentukan
harga transaksi;
4.
Mengalokasikan harga
transaksi terhadap
kewajiban
pelaksanaan;
5.
Mengakui pendapatan
ketika (pada saat) entitas
telah menyelesaikan
kewajiban pelaksanaan.

111. PSAK 73 SEWA
• PSAK 30 Sewa
• ISAK 8 Penentuan Apakah suatu Perjanjian Mengandung suatu
Sewa
• ISAK 23 Sewa Operasi – Insentif
• ISAK 24 Evaluasi Substansi Beberapa Transaski yang Melibatkan
Bentuk Legal Sewa
• ISAK 25 Hak atas Tanah
PSAK yang digantikan
• 1 Januari 2020
Tanggal Efektif

112. STRUKTUR STANDAR
• Tujuan; Ruang Lingkup
• Pengecualian Pengakuan
• Mengidentifikasi Sewa
• Masa Sewa
• Penyewa
• Pesewa
• Transaksi Jual dan Sewa Balik
STANDAR
• A. Daftar istilah, B. Pedoman Penerapan, C. Tanggal Efektif dan
Ketentuan Transisi, D. Amandemen terhadap PSAK
LAMPIRAN
CONTOH ILUSTRASI
DASAR KESIMPULAN

113. PSAK 73 Sewa
• Efektif 1 Januari 2020 boleh diterapkan lebih awaal
• IFRS 16 Lease effective 2019
Sewa yang lebih dari satu tahun diakui sebagai aset dan
liabilitas
Aset / / Right of Use Aset / Aset Hak Guna = nilai kini dari
pembayaran sewa, disajikan sebagai line tersendiri dalam
posisi keuangan
Tambahan pengungkapan dalam posisi keuangan dan laporan
laba rugi komprehensif

114. ISAK 35
 Penyajian laporan keuangan entitas berorientasi non laba
disusun dengan memperhatikan persyaratan, struktur
laporan dan persyaratan minimal yang diatur dalam PSAK
1. (par 09)
 Entitas berorientasi non laba dapat membuat penyesuaian
deskripsi yang digunakan untuk beberapa pos dalam
laporan keuangan. Misal: pembatasan sumber daya (par
10)
 Entitas berorientasi non laba dapat membuat penyesuaian
deskripsi yang digunakan atas laporan keuangan. Misal
Judul laporan perubahan aset neto untuk mencerminkan
fungsi yang lebih sesuai dengan isi laporan keuangan. (par
11)
 Entitas berorientasi nonlaba tetap mempertimbangkan
seluruh fakta dan keadaan dalam menyajikan laporan
keuangan termasuk catatan atas LK, sehingga tidak
mempengaruhi kualitas informasi yang disajikan dalam LK.

115. DE PSAK 74 KONTRAK ASURANSI
• Adopsi dari IFRS 17 Insurance Contracts efektif per 1 Januari 2021, diusulkan efektif per 1
Januari 2022 dengan opsi penerapan dini diperkenankan.
• Menggantikan PSAK 62: Kontrak Asuransi. Diterapkan untuk kontrak asuransi, kontrak
reasuransi milikan dan kontrak investasi dengan fitur partisipasi dikresioner
• DE PSAK 74: Kontrak Asuransi mensyaratkan:
• Entitas mengidentifikasi portofolio kontrak asurans sebagai kontrak yang memiliki
risiko serupa dan dikelola bersama.
• Entitas membagi portofolio kontrak asuransi minimal menjadi kelompok:
• kontrak yang merugi (onerous) pada saat pengakuan awal,
• kelompok kontrak yang pada saat pengakuan awal tidak memiliki
kemungkinan merugi, dan
• kelompok kontrak tersisa.
• Pendekatan dalam pengukuran:
• Pendekatan umum (general approach)
• Pendekatan alokasi premium (premium allocation approach)
• Pendekatan fee variabel (variable fee approach)
• Entitas dapat menggunakan pendekatan alokasi premi untuk pengukuran kontrak
asuransi jika kontrak memenuhi kriteria tertentu.
Sumber: www.iaiglobal.or.id

116. DE PSAK 74 KONTRAK ASURANSI
• Pendekatan umum: kelompok kontrak asuransi diukur pada nilai total atas arus kas
pemenuhan (fulfillment cash flows) dan marjin jasa kontraktual. Arus kas pemenuhan
meliputi:
• estimasi atas arus kas masa depan dan
• penyesuaian untuk merefleksikan nilai waktu atas uang dan risiko keuangan terkait
arus kas masa depan,
• penyesuaian risiko nonkeuangan.
• Penyajian secara terpisah dalam laporan posisi keuangan atas:
• Kontrak asuransi terbitan yang merupakan aset;
• Kontrak asuransi terbitan yang merupakan liabilitas;
• Kontrak reasuransi milikan yang merupakan aset; dan
• Kontrak reasuransi milikan yang merupakan liabilitas.
• Entitas memisahkan jumlah yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan
komprehensif lain:
• hasil jasa asuransi yang terdiri dari pendapatan asuransi dan beban jasa asuransi,
• penghasilan atau beban keuangan asuransi.
Pendapatan asuransi dan beban jasa asuransi yang disajikan dalam laba rugi tidak
memasukkan komponen investasi apapun.
Sumber: www.iaiglobal.or.id

117. SAK ETAP

118. SAK ETAP
• SAK ETAP: Standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa
akuntabilitas publik
• PSAK yang disederhanakan:
• Pilihan pada alternatif standar yang lebih sederhana
• Penyederhaaan pengakuan dan pengukuran
• Mengurangi pengungkapan
• Penyederhanaan
• Merupakan standar yang berdiri sendiri secara keseluruhan
(stand alone)
11

119. Manfaat SAK ETAP
• Dengan adanya SAK ETAP, perusahaan kecil,
menengah diharapkan mampu untuk
• menyusun laporan keuangannya sendiri,
• dapat diaudit dan mendapatkan opini audit,
sehingga dapat menggunakan laporan keuangannya
untuk mendapatkan dana (misalnya dari Bank) untuk
pengembangan usaha.
• Lebih sederhana dibandingkan dengan PSAK – IFRS
sehingga lebih mudah dalam implementasinya
• Tetap memberikan informasi yang handal dalam
penyajian laporan keuangan.
11

120. Laporan Keuangan ETAP
• Laporan Laba Rugi
• Neraca
• Perubahan Ekuitas (tidak perlu jika perubahan
hanya karena laba dan dividen)
• Laporan Arus Kas – (metode tidak langsung)
• Catatan atas Laporan Keuangan
Laporan Keuangan menurut SAK ETAP
12

121. ISI SAK ETAP
12
BAB ISI BAB ISI
1 Ruang Lingkup 16 Aset Tak Berwujud
2 Konsep dan Prinsip Pervasive 17 Sewan
3 Penyajian Laporan Keuangan 18 Kewajiban Diestimasi dan Kontijensi
4 Neraca 19 Ekuitas
5 Laporan Laba Rugi 20 Pendapatan
6 Laporan Perubahan Ekuitas 21 Biaya Pinjaman
7 Laporan Arus Kas 22 Penurunan Nilai Aset
8 Catatan atas Laporan Keuangan 23 Imbalan Kerja
9 Kebijakan Akuntansi, Perubahan Kebijakan
Akuntansi dan Koreksi Kesalahan
24 Pajak Penghasilan
10 Investasi pada Efek Tertentu 25 Mata Uang Pelaporan
11 Persediaan 26 Transaksi dalam Mata Uang Asing
12 Investasi pada Entitas Asosiasi dan Entitas Anak 27 Peristiwa setelah Tanggal Akhir Pelaporan
13 Investasi pada Joint Venture 28 Pengungkapan Pihak-Pihak yang Mempunyai
Hubungan Istimewa
14 Properti Investasi 29 Ketentuan Transisi
15 Aset Tetap 30 Tanggal Efektif
Daftar Istilah

122. Ruang lingkup
• SAK ETAP, digunakan oleh Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP), yaitu entitas
yang:
 Tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan; dan
 Menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna
eksternal
• Entitas dengan akuntabilitas publik signifikan
 Telah mengajukan pernyataan pendaftaran, atau sedang dalam proses
pengajuan pendaftaran, pada otoritas pasar modal atau regulator lain
untuk tujuan penerbitan efek di pasar modal; atau
 Menguasai aset dalam kapasitas sebagai fidusia untuk sekelompok besar
masyarakat, seperti bank, entitas asuransi,pialang dan atau pedagang
efek, dana pensiun, reksa dana dan bank investasi.
• Entitas yang memiliki akuntabilitas publik signifikan dapat menggunakan SAK
ETAP jika otoritas berwenang membuat regulasi mengizinkan penggunaan SAK
ETAP. Contoh: Bank Perkreditan Rakyat (BPR)
PPL - IAPI
12

123. Perbedaan Pokok PSAK dan SAK ETAP
• Komponen Laporan Keuangan : Neraca, Laba Rugi, Laporan Perubahan
Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan atas laporan.
• Jika Perubahan ekuitas hanya dari laba dan dividen  Laporan laba rugi
dan perubahan saldo laba.
• Laporan arus kas menggunakan metode tidak langsung.
• Menggunakan metode biaya untuk investasi ke asosiasi dan
pengendalian bersama
• Menggunakan metode ekuitas untuk anak perusahaan.
• Aset tetap, aset tidak berwujud properti investasi hanya menggunakan
metode biaya
• Tidak ada bab khusus yang mengatur instrumen keuangan, namun ada
pengaturan klasifikasi aset keuangan: diperdagangkan, tersedia dijual
dan dipegang hingga jatuh tempo.
PPL - IAPI 12

124. Perbedaan Pokok PSAK dan SAK ETAP
• Sewa operasi menggunakan konsep rule based seperti dalam US GAAP
– 5 kriteria
• Tidak mengatur pajak tangguhan
• Tidak ada pengaturan tentang : penggabungan usaha, derivatif, hedging
• Mata uang pelaporan menggunakan mata uang fungsional atau rupiah.
• Beberapa pengaturan dalam PSAK seperti: investasi properti, hubungan
istimewa, peristiwa setelah periode pelaporan, imbalan kerja.
Pengendalian bersama (PBA, PBO dan PBE).
• Tidak ada pengaturan khusus transaksi khusus industri: kontrak
asuransi, eksplorasi dan evaluasi minieral, agrikultur.
• Hirarki kebijakan akuntansi jika SAK ETAP tidak mengatur secara khusus:
bab yang terkait, kerangka konseptual, standar lain, dan literatur.
PPL - IAPI 12

125. SAK EMKM

126. RUANG LINGKUP
1
Disahkan 24 Oktober 2016, dilaunching pada KNA
VIII 8 Desember 2016
• Kata Pengantar
• Standar – 18 bab  isi pokok standar
• Dasar Kesimpulan  bukan bagian standar
• Contoh Ilustrasi laporan keuangan – dilengkapi
contoh jurnal penyesuaian kas menjadi akrual 
bukan bagian dari standar
Isi Standar

127. RUANG LINGKUP SAK EMKM
• ETAP yang memenuhi definisi dan kriteria usaha mikro,
kecil, dan menengah sebagaimana diatur dalam
peraturan perundang-undangan yang berlaku di
Indonesia, selama dua tahun berturut-turut.
Standar digunakan untuk entitas mikro, kecil dan
menengah
Dapat digunakan entitas lain jika otoritas mengijinkan
entitas tersebut menyusun laporan keuagnan dengan
menggunaan SAK EMKM

128. UU Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM
Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan / atau badan
usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur
dalam UU ini.
Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang
dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak
perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau
menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah
atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang ini.
Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang
dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan
merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai,
atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha
Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan
tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

129. UU Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM
• Kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 - lima puluh juta rupiah,
tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
• Hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00
Kriteria Usaha Mikro
• Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 - Rp
500.000.000,00, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
• Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 - Rp
2.500.000.000,00.
Kriteria Usaha Kecil
• Kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 - Rp. 10.000.000.000,00,
tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
• Hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 -
50.000.000.000,00.
Kriteria Usaha Menengah :

130. Laporan Keuangan EMKM
• Laporan Laba Rugi
• Laporan Posisi Keuangan
• Catatan atas Laporan Keuangan
Laporan Keuangan menurut SAK EMKM

131. Perbedaan SAK EMKM dan SAK ETAP - 1
• Laporan Keuangan 3 sementara ETAP ada 5 laporan keuangan:
• Dalam kebijakan akuntansi, tidak memperkenankan penggunaan standar lain di luar SAK EMKM.
• Penilaian menggunakan historical cost.
• Beberapa pengaturan SAK ETAP tidak ada dalam SAK EMKM: asosiasi, anak perusahaan, imbalan kerja,
pihak berelasi, peristiwa setelah tanggal pelaporan, mata uang fungsional, property investasi.
• Tidak ada pengaturan khusus untuk pengungkapan, sesuai bab 6 pengungkapan diperlukan jika
informasi relevan
• Tidak ada pengaturan khusus kas yang dibatasi
• Aset keuangan tidak mengakui penurunan nilai kecuali jika regulasi
mengatur untuk industri tersebut. Tidak ada kapitalisasi biaya transaksi
atas aset dan liabilitas keuangan, semua biaya transaksi dibebankan
• Persediaan tidak ada cadangan penurunan nilai, persediaan diukur sebesar
harga perolehan.

132. Perbedaan SAK EMKM dan SAK ETAP - 2
• Aset tetap tidak penurunan nilai, tidak boleh dilakukan revaluasi. Tidak ada kapitalisasi atas biaya yang dikeluarkan
setelah tanggal perolehan.
• Tidak boleh kapitalisasi bunga pinjaman terkait dengan pembangunan aset tetap sendiri.
• Penyusutan dan amortisasi tidak mempertimbangkan nilai residu dan hanya dengan metode garis lurus dan saldo
menurun.
• Dilakukan pemisahan antara modal dan saldo laba, termasuk untuk perusahaan
perorangan / firma
• Biaya pengembangan semuanya dibebankan tidak ada yang dapat diakui aset tak
berwujud.
• Kurs valuta asing: tidak ada penilaian kembali aset dan liabilitas moneter dalam
valuta asing pada tanggal pelaporan, diukur dengan kurs pada tanggal transaksi.
• Tidak mengakui provisi dan liabilitas kontijensi cukup diungkapkan jika material.
• Pendapatan bunga dan dividen diakui saat diterima (basis kas)
• Konstruksi diakui sebesar jumlah yang ditagihkan.

133. ISI PENGATURAN
.
• Bab 1 Ruang Lingkup
• Bab 2 Konsep dan Prinsip Pervasive
• Bab 3 Penyajian Laporan Keuangan
• Bab 4 Laporan Posisi Keuangan
• Bab 5 Laporan Laba Rugi
• Bab 6 Catatan atas Laporan Keuangan
• Bab 7 Kebijakan Akuntansi, Estimasi dan
Kesalahan
• Bab 8 Aset dan Liabilitas Keuangan
• Bab 9 Persediaan
.
• Bab 10 Investasi pada Ventura Bersama
• Bab 11 Aset Tetap
• Bab 12 Aset Takberwujud
• Bab 13 Liabilitas dan Ekuitas
• Bab 14 Pendapatan dan Beban
• Bab 15 Pajak Penghasilan
• Bab 16 Transaksi dalam Mata Uang Asing
• Bab 17 Ketentuan Transisi
• Bab 18 Tanggal Efektif

134. PSAP
PERNYATAAN STANDAR
AKUNTANSI PEMERINTAHAN

135. Standar Akuntansi Pemerintahan
• Standar digunakan untuk menyusun laporan keuangan:
• Pemerintah Pusat – termasuk LK Kementerian Lembaga
• Pemerintah Daerah – Provinsi, Kabupatan, Kota
• Badan Layanan Umum
• Berbentuk Regulasi Pemerintah – PP No 71 tahun 2010 dan
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) untuk tambahan dan Revisi.
• Standar dikembangkan pada praktik akuntansi pemerintah dan
berlaku secara international dan ketentuan perundang-undangan
yang berlaku di Indonesia.
• Acuan standar internasional untuk akuntansi sektor publik
menggunakan International Public Sector Accounting Standard
(IPSAS)
• Untuk entitas sektor publik (yayasan, Lembaga kemasyarakatan) non
pemerintah menggunakan PSAK 45 Akuntansi Organisasi Nir Laba
untuk pelaporan dan SAK / PSAK untuk pengaturan yang lain.
135

136. PENGATURAN PP 71 / 2010
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
LAMPIRAN I
BASIS AKRUAL
PP71/2010
LAMPIRAN II
BASIS CTA
PP24/2005
PP 71
2010
• SAP Berbasis Akrual  Lampiran I
• Berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat
segera diterapkan
• Berisi Kerangka Konseptual Akuntansi
Pemerintah dan 12 PSAP
• Berlaku paling lambat TA 2015
• SAP Berbasis Kas Menuju Akrual  Lampiran
II (PP 24/2005)
• Berlaku selama masa transisi bagi entitas
yang belum siap untuk menerapkan SAP
• Berisi Kerangka Konseptual Akuntansi
Pemerintah dan 11 PSAP
• Tidak berlaku mulai TA 2015
Menjadi

137. STRUKTUR SAP BERBASIS AKRUAL
(LAMPIRAN I & II)
PSAP BASIS KAS MENUJU AKRUAL (LAMPIRAN II) BASIS AKRUAL (LAMPIRAN I)
PSAP 01 Penyajian Laporan Keuangan Penyajian Laporan Keuangan
PSAP 02 Laporan Realisasi Anggaran Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas
PSAP 03 Laporan Arus Kas Laporan Arus Kas
PSAP 04 Catatan atas Laporan Keuangan Catatan atas Laporan Keuangan
PSAP 05 Akuntansi Persediaan Akuntansi Persediaan
PSAP 06 Akuntansi Investasi Akuntansi Investasi
PSAP 07 Akuntansi Aset Tetap Akuntansi Aset Tetap
PSAP 08 Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan
PSAP 09 Akuntansi Kewajiban Akuntansi Kewajiban
PSAP 10 Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan
Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa
Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan
Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan
Operasi yang Tidak Dilanjutkan
PSAP 11 Laporan Keuangan Konsolidasian Laporan Keuangan Konsolidasian
PSAP 12 - Laporan Operasional
PSAP 13 Akuntansi Badan Layanan Umum

138. Laporan Keuangan Pemerintahan
• Laporan Operasional
• Neraca
• Perubahan Ekuitas
• Laporan Arus Kas
• Catatan atas Laporan Keuangan
• Laporan Realisasi Anggaran
• Laporan Perubahan SAL
Laporan Keuangan menurut SAP Akrual
• Laporan Realisasi Anggaran Desa
• Neraca Desa
• Catatan atas Laporan Keuangan Desa
Laporan Desa

139. Regulasi terkait Pelaporan Keuangan
• UU Perseroan Terbatas
• UU Pasar Modal
• UU Pajak Penghasilan
• UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
• UU Keuangan Negara
• UU BUMN
• UU Akuntan Publik

140. 140
Dwi Martani - 081318227080
martani@ui.ac.id atau dwimartani@yahoo.com
http://staff.blog.ui.ac.id/martani/