Slide ini merupakan bahan pembelajaran mahasiswa D3 dan S1 dalam mengenal salah satu jenis lembaga yang bertanggung jawab terhadap lembaga keuangan di Indonesia.
Analisi Kasus Korupsi Bantuan Liquiditas Bank Indonesia(BLBI)Ihsan Dwi Gunawan
Dalam rangka menyelesaikan tugas matakuliah Akuntansi Pemerintah, Semester 5C, Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Pakuan, Kami disini yang terdiri dari :
-Enok Wangsih 0221 16 089
-Putri Hanifan H.R 0221 16 090
-Febrianti Lestari 0221 16 091
-Fazrin Prihandani Lubis 0221 16 098
-Ihsan Dwi Gunawan 0221 16 099
-Fadhia Salaswati 0221 16 103
Melakukan alisis sebuah kasus penyimpangan keuangan negara yang kembali naik kepermukaan dikarenakan terulang kembalinya kasus tersebut, yaitu kasus korupsi oleh Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). BLBI adalah skema bantuan (pinjaman) yang diberikan Bank Indonesia kepada bank-bank yang mengalami masalah likuiditas pada saat terjadinya krisis moneter 1998 di Indonesia. Skema ini dilakukan berdasarkan perjanjian Indonesia dengan IMF dalam mengatasi masalah krisis. Pada bulan Desember 1998, BI telah menyalurkan BLBI sebesar Rp 147,7 triliun kepada 48 bank.
Studi kasus permasalahan pengambilan keputusan PT Garamsiti nurlaeli
Indonesia sebagai negara kepulauan yang dikelilingi lautan memiliki potensi alam yang melimpah salah satunya dalam produksi garam. Garam lokal sudah biasa digunakan untuk memenuhi kebutuhan industri aneka pangan ikan, asin, perminyakan kulit, pakan ternak, es, tekstil, dan pengeboran minyak. Petani garam mengklain sebagian besar produiksi garam nasional sudah bisa memenuhi persyaratan kualitas yang dibutuhkan industri. Karenanya, petani menolak upaya pemerintah mengimpor garam sesuai dengan rekomendasi dari Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP). Denganan demikian, wacana impor garam dianggap sebagai akal-akalan pengusaha semata.
Industri makanan dan minuman membutuhkan garam dengan kadar alkali yang cukup tinggi sebesar 2,2 juta ton hingga 2,3 juta ton atau lebih. Selain itu, garam yang diperlukan industri makanan dan minuman memiliki kadar NaCL sebesar 97% dengan kadar air maksimum 0,5% sementara, kebanyakan produksi lokal dipandang belum mampu memenuhi syarat garam industri tersebut. Disisi lain dari pihak pelaku industri menyatakan bahwa persoalannya bukan hanya sekedar bisa produksi, faktor penting lain juga ada pada kualitas. Hal ini lah yang memicu PT.Garuda Food menghentikan kegiatan produksinya untuk sementara jika pasokan garam industri tidak segera tersedia dalam waktu dekat.
Kebijakan impor garam pertama kali ditempuh berdasarkan pertimbangan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri yang belum bisa dipenuhi oleh produsen garam industri maupun garam konsumsi. Dalam peraturan itu dinyatakan bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri sebagai bahan baku industri serta meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani garam perlu mengatur ketentuan garam impor.
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka kami merumuskannya dalam 2 pertanyaan, antara lain :
1. Apa yang menjadi penyebab impor garam industri Indonesia semakin meningkat?
2. Bagaimana upaya PT. Garam selaku BUMN yang mengurusi pergaraman menangani tataniaga garam industri?
Kami mengupasnya dalam powerpoint ini.
STRUKTUR ORGANISASI KOPERASI BERDASARKAN UU NO. 25 TAHUN 1992hesti34
Koperasi merupakan sebuah organisasi yang memiliki badan hukum dan perizinan usaha dalam mengembangkan usahanya, maka dalam hal pengelolaannya koperasi harus memiliki struktur organisasi beserta dengan tugas pokok fungsi para pengelola di dalamnya.
Slide ini merupakan bahan pembelajaran mahasiswa D3 dan S1 dalam mengenal salah satu jenis lembaga yang bertanggung jawab terhadap lembaga keuangan di Indonesia.
Analisi Kasus Korupsi Bantuan Liquiditas Bank Indonesia(BLBI)Ihsan Dwi Gunawan
Dalam rangka menyelesaikan tugas matakuliah Akuntansi Pemerintah, Semester 5C, Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Pakuan, Kami disini yang terdiri dari :
-Enok Wangsih 0221 16 089
-Putri Hanifan H.R 0221 16 090
-Febrianti Lestari 0221 16 091
-Fazrin Prihandani Lubis 0221 16 098
-Ihsan Dwi Gunawan 0221 16 099
-Fadhia Salaswati 0221 16 103
Melakukan alisis sebuah kasus penyimpangan keuangan negara yang kembali naik kepermukaan dikarenakan terulang kembalinya kasus tersebut, yaitu kasus korupsi oleh Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). BLBI adalah skema bantuan (pinjaman) yang diberikan Bank Indonesia kepada bank-bank yang mengalami masalah likuiditas pada saat terjadinya krisis moneter 1998 di Indonesia. Skema ini dilakukan berdasarkan perjanjian Indonesia dengan IMF dalam mengatasi masalah krisis. Pada bulan Desember 1998, BI telah menyalurkan BLBI sebesar Rp 147,7 triliun kepada 48 bank.
Studi kasus permasalahan pengambilan keputusan PT Garamsiti nurlaeli
Indonesia sebagai negara kepulauan yang dikelilingi lautan memiliki potensi alam yang melimpah salah satunya dalam produksi garam. Garam lokal sudah biasa digunakan untuk memenuhi kebutuhan industri aneka pangan ikan, asin, perminyakan kulit, pakan ternak, es, tekstil, dan pengeboran minyak. Petani garam mengklain sebagian besar produiksi garam nasional sudah bisa memenuhi persyaratan kualitas yang dibutuhkan industri. Karenanya, petani menolak upaya pemerintah mengimpor garam sesuai dengan rekomendasi dari Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP). Denganan demikian, wacana impor garam dianggap sebagai akal-akalan pengusaha semata.
Industri makanan dan minuman membutuhkan garam dengan kadar alkali yang cukup tinggi sebesar 2,2 juta ton hingga 2,3 juta ton atau lebih. Selain itu, garam yang diperlukan industri makanan dan minuman memiliki kadar NaCL sebesar 97% dengan kadar air maksimum 0,5% sementara, kebanyakan produksi lokal dipandang belum mampu memenuhi syarat garam industri tersebut. Disisi lain dari pihak pelaku industri menyatakan bahwa persoalannya bukan hanya sekedar bisa produksi, faktor penting lain juga ada pada kualitas. Hal ini lah yang memicu PT.Garuda Food menghentikan kegiatan produksinya untuk sementara jika pasokan garam industri tidak segera tersedia dalam waktu dekat.
Kebijakan impor garam pertama kali ditempuh berdasarkan pertimbangan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri yang belum bisa dipenuhi oleh produsen garam industri maupun garam konsumsi. Dalam peraturan itu dinyatakan bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri sebagai bahan baku industri serta meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani garam perlu mengatur ketentuan garam impor.
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka kami merumuskannya dalam 2 pertanyaan, antara lain :
1. Apa yang menjadi penyebab impor garam industri Indonesia semakin meningkat?
2. Bagaimana upaya PT. Garam selaku BUMN yang mengurusi pergaraman menangani tataniaga garam industri?
Kami mengupasnya dalam powerpoint ini.
STRUKTUR ORGANISASI KOPERASI BERDASARKAN UU NO. 25 TAHUN 1992hesti34
Koperasi merupakan sebuah organisasi yang memiliki badan hukum dan perizinan usaha dalam mengembangkan usahanya, maka dalam hal pengelolaannya koperasi harus memiliki struktur organisasi beserta dengan tugas pokok fungsi para pengelola di dalamnya.
Program sarjana merupakan pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui penalaran ilmiah.
Program sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyiapkan Mahasiswa menjadi intelektual dan/atau ilmuwan yang berbudaya, mampu memasuki dan/atau menciptakan lapangan kerja, serta mampu mengembangkan diri menjadi profesional.
Apa itu SP2DK Pajak?
SP2DK adalah singkatan dari Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pajak (KPP) kepada Wajib Pajak (WP). SP2DK juga sering disebut sebagai surat cinta pajak.
Apa yang harus dilakukan jika mendapatkan SP2DK?
Biasanya, setelah mengirimkan SPT PPh Badan, DJP akan mengirimkan SP2DK. Namun, jangan khawatir, dalam webinar ini, enforce A akan membahasnya. Kami akan memberikan tips tentang bagaimana cara menanggapi SP2DK dengan tepat agar kewajiban pajak dapat diselesaikan dengan baik dan perusahaan tetap efisien dalam biaya pajak. Kami juga akan memberikan tips tentang bagaimana mencegah diterbitkannya SP2DK.
Daftar isi enforce A webinar:
https://enforcea.com/
Dapat SP2DK,Harus Apa? enforce A
Apa Itu SP2DK? How It Works?
How to Response SP2DK?
SP2DK Risk Management & Planning
SP2DK? Surat Cinta DJP? Apa itu SP2DK?
How It Works?
Garis Waktu Kewajiban Pajak
Indikator Risiko Ketidakpatuhan Wajib Pajak
SP2DK adalah bagian dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Pajak
Penelitian Kepatuhan Formal
Penelitian Kepatuhan Material
Jenis Penelitian Kepatuhan Material
Penelitian Komprehensif WP Strategis
Data dan/atau Keterangan dalam Penelitian Kepatuhan Material
Simpulan Hasil Penelitian Kepatuhan Material Umum di KPP
Pelaksanaan SP2DK
Penelitian atas Penjelasan Wajib Pajak
Penerbitan dan Penyampaian SP2DK
Kunjungan Dalam Rangka SP2DK
Pembahasan dan Penyelesaian SP2DK
How DJP Get Data?
Peta Kepatuhan dan Daftar Sasaran Prioritas Penggalian Potensi (DSP3)
Sumber Data SP2DK Ekualisasi
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Penghasilan PPh Badan vs DPP PPN
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Biaya Gaji , Bonus dll vs PPh Pasal 21
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Biaya Jasa, Sewa & Bunga vs PPh Pasal 23/2 & 4 Ayat (2)/15
Sumber Data SP2DK Mirroring
Sumber Data SP2DK Benchmark
Laporan Hasil P2DK (LHP2DK)
Simpulan dan Rekomendasi Tindak Lanjut LHP2DK
Tindak lanjut SP2DK
Kaidah utama SP2DK
How to Response SP2DK?
Bagaimana Menyusun Tanggapan SP2DK yang Baik
SP2DK Risk Management & Planning
Bagaimana menghindari adanya SP2DK?
Kaidah Manajemen Perpajakan yang Baik
Tax Risk Management enforce A APPTIMA
Tax Efficiency : How to Achieve It?
Tax Diagnostic enforce A Discon 20 % Free 1 month retainer advisory (worth IDR 15 million)
Corporate Tax Obligations Review (Tax Diagnostic) 2023 enforce A
Last but Important…
Bertanya atau konsultasi Tax Help via chat consulting Apps enforce A
Materi ini telah dibahas di channel youtube EnforceA Konsultan Pajak https://youtu.be/pbV7Y8y2wFE?si=SBEiNYL24pMPccLe
4. Kekuasaan Rapat Anggota
Menetapkan anggaran dasar koperasi.
Menetapkan kebijakan umum di bidang oorganisasi,
manajemen dan usaha koperasi.
Menetapkan pemilihan, pengangkatan, dan
pemberhentian pengurus dan pengawas.
Menetapkan rencana kerja dan rencana anggaran
pendapatan dan belanja koperasi
6. Para anggota yang namanya terdaftar di dalam buku
daftar anggota
Pengurus koperasi, pengawas koperasi, dan penasihat.
Pejabat koperasi/ pemerintah yang berdasarkan UU
koperasi berhak hadir pada rapat anggota untuk
memberikan bimbingan dalam upaya mengembangkan
koperasi.
Peninjau yang juga berkepentingan terhadap jalannya
usaha koperasi
Yang Berhak Hadir Pada Rapat Anggota
7. HAK SUARA PADA RAPAT ANGGOTA
yang berhak memberikan suara dalam pengambilan
keputusan pada saat rapat anggota hanya para
anggota. “Pengertian anggota ialah anggota-anggota
yang duduk dalam kepengurusan koperasi dan
pengawas koperasi, mereka berhak menyampaikan
pendapat berbentuk saran dan usulan di dalam proses
pengambilan keputusan dalam kedudukannya sebagai
anggota.
PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM RAPAT ANGGOTA
sesuai dengan ketentuan dalam pasal 24 ayat I yaitu
UU No. 25/1992, bahwa keputusan rapat anggota
koperasi akan diambil berdasarkan musyawarah di
antara para anggota dalam upaca mencapai mufakat.
Sedangkan jika tidak mencapai mufakat, maka sesuai
dengan pasal 24 ayat 2, “Pengambilan keputusan
rapat anggota dilakukan berdasarkan suara terbanyak
(voting)”.
10. Tugas Pengurus Koperasi
Tugas Pengurus Koperasi
Mengajukan rancangan rencana kerja anggaran pendapatan
dan belanja koperasi
Menyelenggarakan rapat anggota
Mengajukan laporan keuangan dan laporan
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
Memelihara buku daftar anggota dan pengurus
11. Wewenang Koperasi
•Mewakili koperasi dalam hal koperasi
mempunyai masalah, sehingga terlibat dalam
urusan hukum di pengadilan.
•Memutuskan kelayakan penerimaan/ penolakan
seorang calon sebagai anggota koperasi
berdasarkan anggaran dasar koperasi
•Melakukan tindakan-tindakan untuk
kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai
dengan tanggung jawabnya sebagai pengurus
12. Tanggungan Koperasi
Dalam pasal 34 UU No.
25/1992 dinyatakan bahwa
pengurus koperasi, baik secara
bersama-sama maupun sendiri-
sendiri menanggung kerugian
yang diderita oleh koperasi,
karena tindakan yang
dilakukan dengan kesengajaan
atau kelalaian
13. Rapat-Rapat Pengurus
Membicarakan kebijakan
pelaksanaan keputusan rapat
anggota
Membicarakan pembagian tugas
antara sesama anggota pengurus,
sehingga jelas diketahui oleh
masing-masing anggota pengurus
batas-batas tugas kewajibanya,
guna tercapai suatu tata kerja
pengurus yang serasi dan baik.
Menetapkan tugas-tugas
pekerjaan yang dilaksanakan
oleh pegawai dan karyawan
lainnya.
Menerima petunjuk-petunjuk dan
bimbingan dari pejabat
pemerintah
14. Tata Tertib Rapat Pengurus
Maksud dan
tujuan rapat.
Peserta rapat.
Hak-hak anggota
pengurus
Dasar-dasar
untuk
mengambil
keputusan
Pimpinan rapat
dan kewajiban
pimpinan rapat
Daftar hadir
Kuorum rapat Berita Acara
Usul-usul yang
dibicarakan
dalam rapat; dan
lain-lain
15. Notulen Rapat Pengurus
Semua rapat pengurus
yang telah diselenggarakan
oleh koperasi harus
dicatat dan diagendakan
dalam notulen.
17. Tugas Pengawas Koperasi
Melakukan pengawasan
terhadap pelaksanaan
kebijakan dan
pengelolaan koperasi
Membuat laporan
tertulis tentang hasil
pengawasannya
18. Wewenang Pengawas Koperasi
Kewenangan pengawas
koperasi pada dasarnya
adalah melakukan
penelitian terhadap
catatan-catatan yang ada di
dalam koperasi, termasuk
akuntansi koperasi
Pengawas mempunyai
wewenang untuk meminta
keterangan yang diperlukan
dari pengurus koperasi dan
pihak-pihak lain yang
dianggap perlu
19. Syarat-syarat untuk dipilih sebagai pengawas
Memenuhi syarat-syarat khusus lain yang ditentukan dengan melihat kondisi dan
pertumbuhan koperasi
Memiliki rasa tanggung jawab dan semangat yang tinggi untuk memajukan usaha
koperasi
Telah mengikuti pendidikan dan latihan tentang akuntansi koperasi serta pendidikan
perkoperasian pada umunya.
Mengetahui tentang akuntansi koperasi dan dapat memahami istilah-istilah teknis
serta kebiasaan-kebiasaan yang banyak dijumpai dalam praktek pengelolaan usaha
koperasi.
20. •tidak boleh lebih
dari 5 tahun
Masa
Jabatan
Pengawas
•Pemeriksaan Intern.
•Pemeriksaan Ekstern
Bentuk dan
Sifat
Pemeriksaan
21. Pemeriksaan Oleh Pengawas
Cara pemeriksaan yang dilakukan oleh pengawas adalah:
Pemeriksaan dilakukan di tempat kedudukan koperasi dan juga
di semua cabang-cabang tempat kegiatan koperasi dilakukan.
Pengawas dapat melakukan pemeriksaan sewaktu-waktu, paling
sedikit setiap triwulan.
Setiap kali diadakan pmeriksaan, pengurus atau pegawai harus
mendampingi anggota pengawas untuk memberikan keterangan
yang diperlukan.
Pemeriksaan yang dilakukan oleh pengawas mencakup 2 aspek
besar, yaitu pemeriksaan atas organisasi koperasi dan
pemeriksaan atas usaha perkumpulan koperasi.
22. Sasaran Pemeriksaan
Sasaran pemeriksaan yang dilakukan
terhadap jalannya usaha koperasi pada
garis besarnya dapat dibedakan atas
pemeriksaan bidang organisasi dan
manajemen, serta bidang usaha,
permodalan dan keuangan.
a. Bidang organisasi dan manajemen.
b. Bidang usaha, permodalan dan
keuangan.
24. Hubungan Kerja Pengurus, Pengawas dan
Manajer Koperasi
Pengurus
adalah
pelaksanaan
usaha koperasi
yang
bertanggung
jawab kepada
rapat anggota
Pengawasan adalah
orang yang mengadakan
pengawasan terhadap
kebijakan pengurus dan
dapat diberi saran-
saran demi kemajuan
ekonomi
Manajer adalah orang
yang diberi wewenang
dan kuasa untuk
mengelola, dan
melakasanakan
pekerjaan sehari-hari
dan bertanggung
jawab kepada
pengurus koperasi