sop restrukturisasi

1. Oleh :
Tim Manajemen
LDP Jaya Edukasi
Tulungagung, 13 -14 Pebruari 2020
LDP Jaya Edukasi

2. PENGENDALIAN DINI KOPERASI
Bahwa undang –undang nomor 25 tahun 192 tentang Perkoperasian di
susun untuk mempertegas :
1. Jatidiri Koperasi
2. Kedudukan,
3. Permodalan
4. Pembinaan koperasi .
Sehingga lebih menjamin kehidupan koperasi, kesejahteraan koperasi,
dan anggotanya. Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah no 9 th
1995 dan diikuti Permen dan Perdep. Koperasi/Unit Usaha Koperasi
kegiatannya menghimpun, menyalurkan dana pada anggota serta
koperasi lainnya, harus dii kelola dengn baik kompeten,sehingga
koperasi kridible atau dapat kepercayaan dari anggota pada hususnya
dan masyarakat pada umumnya.
Pendahuluan

3. Namun demikian untuk melaksanaan sebagai Lembaga Keuangan
dihadapkan berbagai kendala yg di sebabkan oleh hal-hal sbb:
1. Belum adanya kesamaan sistem dan prosedur dalam operasional
manajemen kelembagaan, manajemen usaha dan manajemen
keuangan.
2. Belum adanya standar sistem dan prosedur dalam operasional (SOP)
manajemen kelembagaan, manajemen usaha dan manajemen
keuangan.
3. Belum adanya Peraturan husus (PERSUS) yang merupakan
prosedur kerja yang bersifat lebih teknis di dalam menjalankan
kegiatan di bidang kelembagaan, usaha, permodalan, akuntansi dst..

4. Standar Operasional Manajemen (SOM),
Standar Operasional Prosedur (SOP),
PERATURAN KHUSUS
RUANG LINGKUP KAJIAN/PEMBAHASAN
MELIPUTI

5. SOM Koperasi/Unit Usaha Koperasi adalah stuktur
tugas, prosedur kerja, sistem manajemen dan standar
kerja yang dapat di jadikan acuan/panduan bagi pihak
manajemen Koperasi atau Unit Usaha Koperasi dalam
memberikan pelayanan bermutu bagi para anggotanya
dan penggunaan jasa lainnya yang selanjutnya dalam
keputusan ini disebut SOM.
A.Standar Operasi Manajemen (SOM)
Standar Operasional Manajemen (SOM) bagi
Koperasi adalah struktur tugas, prosedur kerja,
Standar kerja dam sistem manajemen yang dijadikan
panduan bagi pihak manajemen Koperasi dan Unit
Usaha Koperasi

6. Adalah peraturan yang memuat ketentuan-ketentuan
dan prosedur tentang pengelolaan Koperasi,secara
tertulis sebagai panduan dan pedoman bagi Pengurus,
Pengawas, Pengelola, Karyawan maupun Anggota.
SOP ini mengacu pada UU No. 25 Tahun 1992 dan AD/
ART Koperasi.
B.Standart Operating Prosedure (SOP)
ATAU
Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah dokumen
yang berkaitan dengan prosedur yang dilakukan secara
kronologis untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang
bertujuan untuk memperoleh hasil kerja yang paling
efektif dari para pekerja dengan biaya yang serendah-
rendahnya.

7. SOP Adalah :
1. Suatu standar/pedoman tertulis yang digunakan
untuk mendorong dan menggerakan seseorang
/kelompok untuk mencapai tujuan organisasi.
2. SOP merupakan tatanan atau tahapan yang
dibakukan dan yang harus dilalui untuk
menyelesaikan suatu proses tertentu

8. Tujuan (SOP)
1. Agar petugas/karyawan menjaga konsistensi dan tingkat kinerja
dalam organisasi atau unit kerja.
2. Agar mengetahui dengan jelas peran dan fungsi tiap-tiap posisi
dalam organisasi.
3. Memperjelas Alur Tugas ,wewenang,dan Tanggungjawab dari
petugas terkait.
4. Untuk menghindari kegagalan/kesalahan,keraguan,duplikasi,dan
inefesiensi.
Fungsi (SOP)
1. Memperlancar tugas Petugas/karyawan atau tim/unit tim.
2. Sebagai dasar Hukum bila terjadi penyimpangan.
3. Mengetahui dengan jelas hambatan-hambatandan sehingga
mudah di lacak
4. Mengarahkan petugas/pegawai untuk sama-sama disiplin dalam
kerja
5. Sebagai pedom dalam melaksanakan pekerjaan Rutin

9. Manfaat dan Kegunaan SOP
1. SOP menjadi pedoman bagi pelaksana, menjadi alat
komunikasi dan pengawasan dan menjadikan
pekerjaan diselesaikan secara konsisten
2. Para pengelola /pegawai koperasi akan lebih memiliki
percaya diri dalam bekerja dan tahu apa yang harus
dicapai dalam setiap pekerjaan.
3. SOP juga bisa dipergunakan sebagai salah satu alat
trainning dan bisa digunakan untuk mengukur kinerja
pegawai.
Kenapa produk–produk China bisa bersaing,
bahkan hampir menguasai jagat raya ?. Kuncinya
di SOP, tdk prnah berpikir hasil kerja yg ada di
benaknya berdasarkan SOP

10. BAGAIMANA CARA MEMBUAT DAN MENYUSUN SOP
SOP hendaknya dibuat sederhana.
SOP dibuat sesuai dengan situasi , kondisi dan kebutuhan, di
perusahaan/Koperasi
Bahwa melaksanakan SOP dengan baik merupakan cara tepat
untuk mendapatkan hasil yang memuaskan dari pekerjaan kita.
CARA TEPAT DALAM MENYUSUN SOP,
Panitia penyusun SOP tersebut terdiri atas para Pengelola
Koperasi yang berasal dari unsur pengurus, Manajer, Kabag
bagian, dan karyawan yg membidanginya. Tim ini harus orang-
orang yang kompeten. Tugas yg pertama menginventarisir
kebutuhan yang akan di buat SOP-nya
A. Membentuk panitia/Tim penyusun SOP

11. SOP yang telah Anda susun, sasarannya untuk apa dan siapa?
Setiap SOP memiliki sasaran yang berbeda-beda sesuai dengan
tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Sasaran yang tepat
akan memudahkan panitia penyusun dalam membuat dan
menyusun SOP.
C.Berdiskusi/konsultasikan dengan Ketua
Selama proses penyusunan SOP, panitia hendaknya sering
melakukan diskusi/konsultasi dengan Ketua Koperasi. Jika ada
suatu hal yang kurang dalam SOP tersebut, maka Ketua bisa
memberikan saran dan melengkapinya.
D.Tentukan batas waktu penyusunan SOP
Dengan memberikan batas akhir waktu pembuatan SOP, maka
hal itu tentu akan meningkatkan semangat para penyusun untuk
menyelesaikan tugasnya.
B.Membuat sasaran SOP yang tepat

12. E. Bekerja sama dengan pakar SOP
Jika panitia penyusun SOP tidak bisa menyelesaikan tugasnya
dengan baik, maka bisa minta bantuan jasa pakar ahli SOP.
Bekerja sama dengan para pakar SOP akan menambah wawasan.
Dan akan melahirkan suatu produk SOP yang efektif
F.Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan SOP
1. Setelah selesai membuat SOP sesuai dengan bidang tugas
masing-masing, hendaknya SOP tersebut diumumkan/
sosialisasikan kepada seluruh karyawan.
2. Dilakukan secara bertahap supaya para pegawai benar-benar
memahaminya. Setelah SOP diumumkan kepada seluruh
pegawai, maka panitia penyusun SOP mengadakan uji coba
pelaksanaan SOP di perusahaan/koperasi tersebut.
3. Uji coba pelaksanaan SOP bisa dilakukan selama satu bulan
sampai tiga bulan. Pimpinan dan panitia penyusun SOP
melakukan pengawasan dan pemantauan secara cermat dan teliti.

13. 4. Jika ada yang kurang baik dalam pelaksanaannya, maka
panitia penyusun SOP dapat melakukan perbaikan atau
evaluasi.
5. Jika ada SOP yang kurang lengkap, maka pimpinan dan panitia
penyusun bisa melengkapinya untuk mendapatkan Standart
Operating Prosedur yang sempurna.
6. Pemantauan juga bisa dilakukan secara rutin, misalkan sebulan
sekali atau tiga bulan sekali.

14. BEBERAPA CONTOH SOP
1. SOP Status Keanggotaan…………..
2. SOP Pendaftaran Anggota Baru
3. SOP Perlakuan Kepada Anggota Baru
4. SOP Penghimpunan Dana
5. SOP Penyaluran Dana
6. SOP Pembagian SHU
7. Dst……

15. A. S O P STATUS KEANGGOTAAN
Status keanggotaan seseorang pada Koperasi/Koperasi diperoleh
setelah seluruh persyaratan keanggotaan dipenuhi, simpanan
pokok,Simpann wajib telah lunasi, dan yang bersangkutan didaftar dan
telah menandatangani buku daftar anggota
Standar Status Keanggotaan Seseorang Pada Koperasi
Digolongkan Sebagai :
yaitu seseorang yang mengajukan lamaran untuk menjadi
anggota koperasi, telah memenuhi seluruh persyaratan
keanggotaan koperasi sebagaimana tercantum dalam Anggaran
Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi, dan dikabulkan
permohonannya untuk menjadi anggota.
1.Anggota Penuh
Meginventarisir Anggota
1 Anggota Penuh
2. Calon Anggota
3. Anggota Kehormatan
4. Anggota Luar biasa

16. yaitu seseorang yang mengajukan lamaran untuk menjadi anggota koperasi,
namun belum dapat melunasi simpanan pokok yang ditetapkan oleh
koperasi dan belum tercatat dalam buku anggota koperasi sebagaimana
tercantum dalam AD,ART Koperasi, dikabulkan permohonannya untuk
menjadi calon anggota. Calon anggota tidak dicantumkan dalam buku daftar
anggota,tapi dapat memanfaatkan jasa pelayanan koperasi. Dalam kurun
waktu tiga bulan calon anggota harus menjadi anggota atau ditolak
keanggotannya.
2. Calon anggota:
yaitu seseorang yang karena kedudukannya diminta oleh pengurus untuk
menjadi anggota kehormatan koperasi, anggota kehormatan wajib
membayar simpanan pokok dan simpanan sukarela serta berperan aktif
untuk kemajuan koperasi
3.Anggota Kehormatan
4.Anggota luar biasa
yaitu mereka yang berstatus warga negara Indonesia atau warga negara
asing bermaksud menjadi anggota dan memiliki kepentingan kebutuhan
dan kegiatan ekonomi yang dilaksanakan oleh koperasi yang
bersangkutan,

17. B. CONTOH MENYUSUN SOP PENDAFTARAN ANGGOTA
Buat Kerangka dulu atau identifkasi
Prosedur standar minimal pendaftaran anggota adalah
memenuhi seluruh ketentuan dan persyaratan yang terkait
dengan pendaftaran anggota sebagaimana tercantum dalam
AD, ART koperasi, mencakup :
1. Persyaratan keanggotaan.
2. Tata cara penerimaan anggota
3. Ketentuan mengenai kewajiban anggota
4. Ketentuan mengenai kewajiban anggota luar biasa
5. Ketentuan mengenai hak anggota
6. Ketentuan mengenai hak anggota luar biasa
7. Berahirnya keanggotaan Koperasi

18. S O P PENDAFTARAN ANGGOTA
Prosedur dan persyaratan bagi seseorang yang akan menjadi
anggota Koperasi LEMONTI mengacu pada AD/ART Koperasi
LEMONTI
Prosedur standar minimal pendaftaran anggota adalah memenuhi
seluruh ketentuan dan persyaratan yang terkait dengan
pendaftaran anggota sebagaimana tercantum dalam Anggaran
Dasar dan Anggaran Rumah Tangga koperasi, mencakup:
1. Persyaratan keanggotaan, mencakup
a. Warga negara Indonesia
b. Berdomisili di wilayah kerja koperasi
c. Tunduk pada AD dan ART koperasi
d. Memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan hukum
e. Bersedia membayar simpanan pokok dan simpanan wajib
yang besarnya ditentukan pada Anggaran Dasar atau
Anggaran Rumah Tangga

19. 2. Tata cara penerimaan anggota
a. Calon Anggota mengajukan permohonan menjadi anggota
koperasi melalui Sekertaris yang bertindak untuk dan atas
nama pengurus Koperasi LEMONTI
b. Permohonan di sampaikan ke pengurus pleno dan untuk
memberikan pertimbangan diterima dan atau ditolak atas
permohonan menjadi anggota Koperasi LEMONTI
c. Apabila pertimbangan pengurus diterima maka data calon
anggota tersebut kemudian dicatat dalam buku daftar
anggota dan ditandatangani oleh Ketua Koperasi

20. 2. Prosedur Penerimaan Anggota Secara Skematis Dapat
Digambarkan Sebagai Berikut:
Buku anggota
Pengajuan Permohonan
Permohonaan
Pertimbangan pengurus
Gambar. Prosedur Penerimaan Anggota
Diklat

21. 3. Ketentuan Mengenai Kewajiban Anggota :
a. Mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah tangga,
peraturan khusus dan keputusan yang telah disepakati dalam
rapat anggota
b. Membayar simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan
lain yang diputuskan dalam rapat anggota.
c. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan
oleh koperasi.
d. Menjaga nama baik, memelihara dan mengembangkan
kebersamaan pada koperasi
4. Ketentuan mengenai kewajiban anggota Luar Biasa
a. Mematuhi AD, Hasil Rapat Anggota, ART, Persus dan ketentuan
lainnya yang berlaku pada koperasi.
b. Memelihara dan menjaga nama baik serta kebersamaan pada
Koperasi
c. Membayar simpanan pokok sesuai dengan keputusan rapat
anggota.
d. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh
Koperasi.

22. 5. Ketentuan Mengenai Hak Anggota
a. Menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara
dalam rapat anggota
b. Memilih atau dipilih menjadi anggota pengurus atau pengawas
c. Meminta diadakan rapat anggota sesuai dengan aturan yang
berlaku
d. Mengemukakan pendapat dan saran kepada pengurus di luar
rapat anggota baik diminta maupun tidak diminta
e. Mendapatkan pelayanan koperasi.
f. Mendapatkan keterangan mengenai perkembangan koperasi
g. Memperoleh pembagian sisa hasil usaha (SHU) sesuai
dengan besarnya partisipasi dengan syarat membayar
simpanan pokok dan simpanan wajib secara periodik

23. a. Menghadiri dan menyatakan pendapat dalam rapat anggota.
b. Mengemukakan pendapat dan saran kepada pengurus di luar
rapat anggota baik diminta maupun tidak diminta.
c. Mendapatkan pelayanan koperasi.
d. Mendapatkan keterangan mengenai perkembangan koperasi.
Seseorang yang telah memenuhi persyaratan dan prosedur
penerimaan anggota yang telah ditetapkan oleh Koperasi/
Koperasi yang memiliki Unit Usaha Koperasi, orang tersebut dapat
digolongkan sebagai anggota pada Koperasi/Koperasi yang
memiliki Unit Usaha Koperasi yang bersangkutan
6.Ketentuan Mengenai Hak Anggota Luar Biasa

24. Tulungagung, 14 Pebruari 2020
7. Berakhirnya keanggotaan
1. Anggota yang bersangkutan meninggal dunia
2. Koperasi membubarkan diri atau dibubarkan oleh pemerintah
3. Berhenti atas permintaan sendiri,atau
4. Tidak Menjaga nama baik Koperasi
5. Diberhentikan oleh Pengurus karena tidak memenuhi lagi
Persyaratan keanggotaan dan atau melanggar ketentuan
Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan peraturan
Kusus Koperasi
Pengurus Koperasi Lemonti

25. D. SOP PENGELOLAAN USAHA
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1995, bahwa
yang dimaksud dengan pengelolaan usaha simpan pinjam oleh
Koperasi/Unit Usaha Koperasi adalah manajemen pelayanan jasa
keuangan berupa :
(1) Penghimpunan dana dan
(2) penyaluran dana dalam bentuk pinjaman kepada anggota, calon
anggota dan koperasi lain dan anggotanya.
Untuk meningkatkan mutu pelayanan dan meningkatkan
transparansi serta akuntabilitas Koperasi/Unit Usaha Koperasi selain
kepada anggota, juga kepada pengawas koperasi, pemerintah.
Tujuannya

26. 4. SOP PENGHIMPUNAN DANA
a. Kegiatan penghimpunan dana Koperasi/Unit Usaha Koperasi dapat
dilakukan dengan anggota, calon anggota, koperasi lain dan
anggotanya dalam bentuk simpanan lancar, simpanan berjangka,
dan penyertaan.
b. Kegiatan penghimpunan dana dari calon anggota, koperasi lain
dan anggotanya hanya dapat dilakukan di dalam wilayah kerja
koperasi yang sah, sesuai dengan Anggaran Dasar
c. Dalam rangka melindungi Koperasi/Unit Usaha Koperasi dari
praktik pencucian uang, penerimaan simpanan dan dana
penyertaan yang nilainya lebih dari Rp 100.000.000,- untuk setiap
transaksi, baik yang berasal dari anggota, calon anggota, maupun
koperasi lain dan atau anggotanya, Koperasi/Unit Usaha Koperasi
harus memiliki SOP tertulis untuk mengetahui asal-usul uang
tersebut yang ditanda tangani oleh pihak penyimpan/penyerta
modal

27. d. Dalam rangka memberikan insentif yang lebih baik bagi
anggota sebagai penyimpan maupun penyerta modal,
Koperasi/Unit Usaha Koperasi harus memiliki ketentuan
tentang
1) Tingkat bunga simpanan dan insentif modal penyertaan
yang lebih tinggi bagi anggota dibandingkan dengan
bagi calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya,
2) Tingkat balas jasa partisipasi anggota atas simpanan
pokok dan simpanan wajib dari SHU Koperasi,
3) Perlindungan simpanan yang tidak bertentangan
dengan peraturan yang berlaku.
Tulungagung, 14 Pebruari 2020
Pengurus Koperasi Lemonti

28. 5. SOP Penyaluran Dana
1. Penyaluran dana harus diutamakan dalam bentuk pinjaman
kepada anggotanya.
2. Pinjaman, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam
meminjam antara Koperasi dengan pihak peminjam yang
mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah
jangka waktu tertentu disertai dengan pembayaran sejumlah
imbalan.
3. Penyaluran dana kepada calon anggota, Koperasi lain dan atau
anggotanya ,jika Koperasi/Unit Usaha Koperasi memiliki dana
lebih atas dasar pertimbangan skala ekonomi dan efisiensi
setelah mengutamakan pelayanan kepada anggotanya dan
mendapat persetujuan rapat anggota.
4. Untuk mendorong calon anggota agar menjadi anggota Koperasi,
perlu dipertimbangkan untuk membedakan pemberlakuan tingkat
bunga antara anggota dan non anggota
Kebijakan Umum

29. 5. Penyaluran pinjaman harus didasarkan kepada prinsip kehati-hatian
dan selalu mempertimbangkan bahwa:
a. Pemberian pinjaman akan memberi manfaat kepada yang
menerima,
b. Diyakini bahwa pinjaman dapat dibayar kembali oleh
peminjam sesuai dengan perjanjian.
6. Kebijakan mengenai jumlah pinjaman yang dapat diberikan kepada
anggota harus memperhatikan hal-hal berikut:
a. Pemanfaatan pinjaman oleh calon peminjam.
b. Kemampuan calon peminjam untuk membayar kewajibannya
c. Likuiditas koperasi dengan mempertimbangkan cadangan kas
primer dan sekunder.
d. Distribusi risiko pinjaman melalui asuransi kredit atau lembaga
penjamin.
7. Perjanjian pinjaman harus tertulis dan mengatur berbagai hal yang
telah disepakati. Apabila jumlah pinjaman di atas plafon yang telah
ditetapkan, perlu membuat akta perjanjian di depan notaris dan
atas sepengetahuan rapat anggota.
8. Dst……………..
Tulungagung, 14 Pebruari 2020

31. Pembagian SHU tahun berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah
ditetapkan dalam AD/ART. Pengalokasian dan Pembagian SHU
koperasi setelah dikurangi dengan cadangan SHU digunakan sesuai
dengan kebutuhan sebagai berikut:.
1. Dibagikan kepada anggota secara adil sebanding dengan besarnya
jasa usaha masing-masing anggota;
2. Dibagikan kepada anggota untuk balas jasa yang terbatas terhadap
modal yang berasal dari simpanan pokok dan simpanan wajib;
3. Intensip bagi pengurus dan pengawas
4. Insentif bagi pengelola atau karyawan;
5. Dana pendidikan dan pelatihan serta peningkatan keterampilan bagi
pengurus, pengawas,pengelola, karyawan dan anggota
6. Dana Kegiatan sosial
7. Dana pembangunan wilayah kerja
STANDAR OPERSIONAL PROSEDUR (S O P)
PEMBAGIAN SHU

32. Dengan mengacu pada peraturan pembagian SHU diatas, maka
prosedur pembagian SHU dapatdijelaskan sebagai berikut :
1. Tentukan pendistribusian penggunaan SHU dan besarnya
prosentase masing-masing bagian sesuai dengan ketentuan yang
tercantum dalam AD/ART,
a. Cadangan.
b. SHU bagian anggota atas dasar
1) Jasa transaksi anggota;
2) Jasa modal.
c. Dana Pengurus,Pengawas
d. Dana Karyawan
e. Dana Pendidikan dan pelatihan;
f. Dana Sosial.
g. Dana. Pembangunang wilayah kerja
B. Prosedur Pembagian SHU Koperasi

33. 2. Tentukan % tase pendistribusian SHU tersebut
3. Bagikan SHU sesuai dengan pos-pos di atas (butir 1 dan 2);
4. Tentukan besarnya jasa transaksi masing-masing anggota dan
jumlahnya dari data transaksi anggota;
5. Tentukan besarnya setoran modal masing-masing anggota dan
jumlahnya dari data setoran modal anggota;
6. Tentukan indeks pembagian SHU dengan rumus sebagai berikut:
a. Indeks pembagian SHU atas dasar transaksi:
Indeks (%) pembagian SHU = 𝑺𝑯𝑼 𝑩𝒂𝒈𝒊𝒂𝒏 𝒂𝒏𝒈𝒈𝒐𝒕𝒂 𝒂𝒕𝒂𝒔 𝒋𝒂𝒔𝒂 𝒕𝒓𝒂𝒏𝒔𝒂𝒌𝒔𝒊
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒕𝒓𝒂𝒏𝒔𝒂𝒌𝒔𝒊 𝒂𝒏𝒈𝒈𝒐𝒕𝒂
b. Indeks pembagian SHU atas dasar setoran modal:
Indeks (%) pembagian SHU =𝑆𝐻𝑈 𝐵𝑎𝑔𝑖𝑎𝑛 𝑎𝑛𝑔𝑔𝑜𝑡𝑎 𝑎𝑡𝑎𝑠 𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑡𝑜𝑟𝑎𝑛 𝑚𝑜𝑑𝑎𝑙
7. Perhitungan pembagian SHU setiap anggota, misal (A1):
a. SHU bagian anggota tertentu atas jasa transaksi = Indeks x jumlah
transaksi anggota A1.
b.SHU bagian anggota tertentu atas modal = Indeks x SHU Jumlah
setoran modal Anggota A1.

35. PERATURAN KHUSUS
Suatu pedoman untuk melaksanakan tugas
pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat
penilaian kinerja koperasi berdasarkan
indikator-indikator teknis, administratif dan
prosedural sesuai tata kerja, prosedur kerja
dan sistem kerja pada yang bersifat lebih
teknis. yang mengacu pada AD, ART dan
Keputusan Rapat Anggota

36. CARA MEMBUAT DAN MENYUSUN PERATURAN HUSUS
PERSUS dibuat sesuai dengan situasi , kondisni dan kebutuhan, di
perusahaan/Koperasi
Bahwa melaksanakan Persus dengan baik merupakan cara tepat
untuk mendapatkan hasil yang memuaskan dari pekerjaan kita.
Panitia penyusun PERSUS tersebut terdiri atas para Pengelola
Koperasi yang berasal dari unsur Pengurus, Manajer, Kabag
dan karyawan yg membidanginya .
1. Tim ini harus orang-orang yang yang kompeten
2. Tugas yg pertama menginventarisir kebutuhan yg akan di
buat PERSUS
A. Membentuk panitia/Tim penyusun PERSUS

37. PERSUS yang telah Anda susun, sasarannya harus jelas untuk
apa dan siapa? Setiap Persus memiliki sasaran yang berbeda-
beda sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
Sasaran yang tepat akan memudahkan panitia penyusun dalam
membuat Persus.
C. Konsultasikan atau diskusikan dengan Ketua
Selama proses penyusunan Persus panitia hendaknya sering
melakukan diskusi/konsultasi dengan Ketua Koperasi . Jika ada
suatu hal yang kurang dalam Persus tersebut, maka Ketua bisa
memberikan saran dan melengkapinya.
D.Tentukan batas waktu penyusunan PERSUS
Dengan memberikan batas akhir waktu pembuatan Persus, maka
hal itu tentu akan meningkatkan semangat para penyusun untuk
menyelesaikan tugasnya.
B. Sasaran pembuatan PERSUS

38. E. Bekerja sama dengan pakar
Jika panitia penyusun PERSUS tidak bisa menyelesaikan tugasnya
dengan baik, maka bisa minta bantuan jasa pakar ahli Persus
Bekerja sama dengan para pakar Persus akan menambah
wawasan. Dan akan melahirkan suatu produk Persus yang efektif
F.Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan PERSUS
1. Setelah selesai membuat Persus sesuai dengan bidang tugas
masing-masing, hendaknya Persus tersebut diumumkan/
sosialisasikan kepada seluruh karyawan.
2. Dilakukan secara bertahab supaya para pegawai benar-benar
memahaminya. Setelah Persus diumumkan kepada seluruh
pegawai, maka panitia penyusun Persus mengadakan uji coba
pelaksanaan Persus di perusahaan/koperasi tersebut.
3. Uji coba pelaksanaan Persus bisa dilakukan selama satu bulan
sampai dua bulan. Tim dan panitia penyusun Persus melakukan
pengawasan dan pemantauan secara cermat dan teliti.

39. 4. Jika ada yang kurang baik dalam pelaksanaannya, maka
panitia penyusun Persus dapat melakukan perbaikan atau
evaluasi.
5. Jika ada Persus yang kurang lengkap, maka pimpinan dan
panitia penyusun bisa melengkapinya untuk mendapatkan
Persus yang sempurna.
6. Pemantauan juga bisa dilakukan secara rutin, misalkan
Seminggu sekali ataudua minngu sekali dalam satu bulan

40. LANGKAH LANGKAH PEMBUATAN PERSUS
1. Dibuat rancangan dulu. Sesuai kebutuhan dengan mendasari aturan, AD/ART,
dan hasil Rapat Anggota
2. Baru di buat persus. Sbg berikut :
KOPERASI SIMPAN PINJAM SIMIKIKITI
Jln Veteran No 27 Lamongan telp.(0321) 321036
PERATURAN KHUSUS
PENGURUS Koperasi SIMILIKITI
Nomor :……/Persus/01.10/20…
Tentang :
Menimbang :
Mengingat :
Memperhatikan :
Memutuskan
MENETAPKAN :………………………………………………….

41. UMUM ada 14 Persus
1. Persus tentang pedoman penyusunan produk-produk hukum internal
koperasi (untuk dan Sektor Riil)
2. Persus Tentang Perencanaan Strategis (Visi, Misi, Sasaran, Tujuan,
Program Kegiatan, Tahapan Capaian Kinerja, Instrumen Monitoring dan
Evaluasi)
3. Persus tentang SOM /S
4. Persus tentang SOP /S
5. Persus tentang sistem penggajian dan bonus Karyawan
6. Persus tentang pengembangan dan peningkatan kualitas SDM
7. Persus tentang Kesejahteraan Karyawan
8. Persus tentang hak dan kewajiban Karyawan
9. Persus tentang pemberhentian Karyawan
10.Persus tentang Tata Tertib Kerja,
11.Persus tentang Kode Etik
12.Persus tentang mengamankan asset & infrastruktur, (pengadaan=otoritas=,
pengelompokan, perawatan, pengamanan, penjualan, assuransi)
13.Persus tentang Kerumahtanggaan dan Keamanan
14.Persus tentang Administrasi dan Ketatausahaan
1.2. Kebijakan Organisasi dan Manajemen

42. KELEMBAGAAN ada 14 Persus
1. Pembuatan Angaran Rumah Tangga beserta peraturan-peraturan yang
Mendukung.
2. Persus Tentang Struktur Organisasi Usaha
3. Persus tentang Kepengurusan
4. Persus tentang Pengawas
5. Persus tentang Dewan Pengawas Syariah
6. Persus tentang Karyawan
7. Persus tentang keanggotaan
8. Persus tentang penyelenggaraan Rapat Anggota (jika dengan sistem delegasi,
buat pengaturannya).
9. Peraturan khusus tentang Syarat, Tata cara pemilihan & pemberhentian
pengurus
10.Peraturan khusus tentang Syarat, Tata cara pemilihan dan pemberhentian
pengawas.
11.Persus tentang Syarat & Tata Cara pengangkatan & pemberhentian Karyawan
12.Persus tentang Pembebasan Karyawan dari kewajiban bekerja
13.Persus tentang akuntabilitas koperasi
14.Persus tentang Satuan Pengendalian Intern pada
1.2. Kebijakan Organisasi dan Manajemen

43. USAHA ada 16 Persus
1. Persus tentang usaha simpan pinjam berdasarkan prinsip-prinsip koperasi.
2. Peraturan khusus tentang tata cara pembukaan Kantor Cabang, Cabang
Pembantu dan Kantor Kas
3. Persus tentang produk simpanan
4. Persus tentang produk pinjaman/pembiayaan
5. Persus tentang perlindungan simpanan
6. Persus tentang penerapan prinsip kehati-hatian
7. Persus tentang Batas Maksimal Pemberian Pinjaman/Pembiayaan kepada
Pengurus, Pengawas dan Anggota.
8. Persus tentang kolektabilitas pinjaman/pembiayaan
9. Persus tentang Penghapusan Pinjaman/pembiayaan
10.Persus tentang penanganan pinjaman bermasalah
11.Persus tentang pengikatan dan pengamanan agunan
12.Persus tentang pembinaan usaha anggota & supervisi pinjaman/pembiayaan
13.Persus tentang pembentukan dan penggunaan dana cadangan resiko dan
PPAP.
14.Persus tentang pinjaman dari pihak ketiga.
15.Persus tentang penilaian kesehatan
16.Persus tentang asuransi pinjaman anggota
1.2. Kebijakan Organisasi dan Manajemen

44. AKUNTANSI
1. Persus tentang sistem akuntansi
2. Persus tentang pengelolaan kas tunai (termasuk pembatasan pengeluaran
biaya)
3. Persus tentang transaksi non tunai (jurnal memorial, adjustment)
4. Persus tentang likuiditas
5. Persus tentang kapitalisasi pengeluaran.
6. Persus tentang penilaian ulang aktiva tetap (revaluasi)
7. Persus tentang SHU(penghitungan s/d penyerahan)
8. Persus tentang SHU yang berasal dari non-Anggota bagi Koperasi Sektor Riil
(penghitungan s/d penyerahan)
9. Persus tentang ketentuan kriteria dan pembebanan kerugian Koperasi
10.Persus tentang Rasio Kecukupan Modal (CAR)
1.2. Kebijakan Organisasi dan Manajemen

45. PERMODALAN
1. Persus tentang Standar ekuitas dikaitkan dengan Aset
2. Persus tentang Dana penyetaraan
3. Persus tentang simpanan pokok dan simpanan wajib
oleh Koperasi
4. Persus tentang Kewajiban pemenuhan modal sendiri
untuk yang terjadi defisit
5. Persus tentang Modal penyertaan.
6. Persus tentang Penerbitan Surat Utang
7. Persus tentang Penerbitan Obligasi
8. Persus tentang hibah (menerima dari dalam dan luar
negeri serta memberikan hibah)
1.2. Kebijakan Organisasi dan Manajemen

46. MENGELOLA PINJAMAN MENGANDUNG RESIKO
Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pengelolaan Pinjaman/
Pembiayaan
Resiko-resiko yang berkaitan dengan Pinjaman
1. Survei terhadap peminjam tidak optimal
2. Kesalahan dalam menganalisis Pinjaman/pembiayaan.
3. Tidak ada komite Pinjaman/pembiayaan.
4. Tidak aa Supervisi pemanfaatan Pinjaman.
Akibatnya Banyak pinjaman macet/bermasalah baik
di anggota maupun calon anggota tidak menutup
kemungkinan di oknum menelola,
Yang jadi pertanyaan... apa tolok ukur macet

47. APA YANG PALING BANYAK MENIMBULKAN KERAWANAN
MASALAH DI KOPERASI
Pertama menginventarisir atauPengelompokan pinjaman
bermasalah.
Kriteria Pinjaman Bermasalah
1. Pinjaman Lancar
2. Pinjaman Kurang Lancar
3. Pinjaman Diragukan
4. Pinjaman Macet
Penyelamatan Pinjaman bermasalah dapat dengan :
1. Restructuring,(Penataan Kembali)
2. Reschedulling (Penjadwalan kembali)
3. Reconditioning.(Persyaratan Kembali Pinjaman)
Contoh

48. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
Penanganan Pinjaman Bermasalah
A. PENGGOLONGAN PIUTANG/PINJAMAN (KREDIT)
Berdasarkan kategori tertentu guna memantau kelancaran pembayaran
kembali (angsuran) oleh anggota peminjam (debitur KOPERASI, membagi
tingkat kolektibilitas pinjaman/ kredit menjadi :
1. Piutang lancar
yaitu kredit yang perjalanannya lancar, artinya segala kewajiban (bunga
dan pokok pinjaman diselesaikan oleh peminjam secara baik). Atau
Piutang lancar adalah Piutang yang tidak mengalami penundaan
pengembalian pokok pinjaman dan bunga (jumlah tunggakan bulan : 0-3)
2. Pinjaman kurangk lancar
Piutang kurang lancar adalah Piutang yang pengembalian pokok
pinjamannya dan bunga telah mengalami penundaan selama 4 bulan
sampai 6 bulan.

49. Macet adalah tidak memenuhi kriteria kurang lancar dan di
ragukan Piutang tersebut yang pengembalian pokok pinjamannya
dan banga telah mengalami penundaan selama lebih dari 12
bulan atau Pinjaman sudah jatuh tempo lebih dari 1 bulan
3. Pinjaman Diragukan
Adalah Piutang yang pengembalian pokok pinjamannya dan
bunga telah mengalami penundaan lebih dari 7 bulan sampai
12 bulan atau tidak memenuhi kriteria kurang kancar, tapi
masih bisa di selamatkan dengan anggunan sekurang-
kurangnya 75 %
4. Pinjaman Macet

50. Penanganan Pinjaman Bermasalah
Dalam penanganan pinjaman. Prinsip-prinsip yang harus
diperhatikan dalam penanganan pinjaman bermasalah pada
Koperasi/Unit Usaha Koperasi adalah:
1. Keterbukaan
2. Tanggung jawab bersama dan solidaritas anggota.
3. Pembinaan yang berkelanjutan kepada anggota.
4. Efisiensi dengan memperhatikan prinsip bahwa manfaat yang
diperoleh harus lebih besar dari biaya yang dikeluarkan
Langkah-langkah mengelola pinjaman bermasalah
1. Menggolongkan pinjaman bermasalah sesuai dengan
tingkat kolektibilitasnya yaitu: pinjaman kurang lancar,
pinjaman diragukan dan pinjaman macet
2. Menentukan langkah-langkah penyelamatan pinjaman
bermasalah.
3. Tindakan penyelamatan pinjaman bermasalah.
4. Memonitor proses penyehatan pinjaman bermasalah.
Manajemen Pinjaman Bermasalah

51. Upaya penyelamatan pinjaman bermasalah, dapat ditempuh
setelah melalui proses pengelompokkan yaitu:
1. Pinjaman kurang lancar
2. Pinjaman diragukan, dan
3. Pinjaman macet.
PENYELAMATAN PINJAMAN BERMASALAH
1. Meningkatkan intensitas penagihan;
2. Memperpanjang jangka waktu pinjaman, dengan syarat:
a. Pinjaman dari Koperasi/ Unit Usaha Koperasi masih terpakai
dan berputar pada perusahaan secara efektif (untuk
pinjaman produktif).
b. Modal tersebut masih diperlukan (untuk pinjaman produktif)
c. Tidak terdapat tunggakan bunga.
d. Debitur harus bersedia menandatangani Perjanjian
Perpanjangan Jangka WaktuPinjaman (dan membayar bea
materai serta biaya lain/provisi, bila diharuskan oleh
peraturan).
A. Penyelamatan Pinjaman Kurang Lancar

52. 1. Penjadwalan kembali jangka waktu pinjaman (rescheduling)
2. Persyaratan kembali pinjaman (Reconditioning)
3. Penataan kembali pinjaman (Restructuring)
. Untuk rescheduling dengan syarat antara lain:
a. Perusahaan masih mempunyai prospek untuk bangkit
kembali (untuk pinjamanproduktif)
b. Adanya keyakinan bahwa penunggak akan tetap
berniat dan menjalankanusahanya secara sungguh-
sungguh (untuk pinjaman produktif).
c. Adanya keyakinan bahwa penunggak masih
mempunyai itikad untuk membayar
B. Penyelamatan Pinjaman Diragukan
Reschedulling (Penjadwalan kembali) dilakukan dengan memberi
Kesempatan kepada penunggak untuk menjadwalkan kembali
jangka waktu pinjaman, ini berbeda dengan perpanjangan, karena
persyaratan yg dikenakan tidak seberat yg perpanjangan

53. 2.Reconditioning (Pesyaratan Kembali Pinjaman)
Ini hampir saman dengan Reschedulling yaitu adanya perubahan sebagian
syarat atau seluruh syarat pinjaman misal dengan membebaskan sebagian
bunga tunggakan atau penghentian perhitunga bunga disamping yg
menyangkut perubahan jadwal pembayaran angsuran pinjaman
3. Restructuring (Penataan Kembali pinjaman)
Disamping adanya perubahan seperti pada Reconditioning pada
Restructuring: Koperasi/Unit Usaha Koperasi menambah kembali jumlah
pinjaman atau mengkonversi sebagian atau seluruh pinjaman tersebut
menjadi penyertaan Koperasi terhadap anggota penunggak.bisa dengan
Novasi( Pembaharuan hutang) merupakan salah satu penyebab hapusnya
perikatan atau Novasi dapat diartiakan sbg perjanjian yg menggantikan
perikaatan yg lama dgn perikatan yang baru (1413 KUHP)

54. C. Penyelamatan Pinjaman Macet
1. Penjadwalan kembali jangka waktu pinjaman (Rescheduling)
2. Persyaratan kembali pinjaman (Reconditioning)
3. Penataan kembali pinjaman (Restructuring)
4. Penjualan asset yang dijadikan jaminan (agunan) oleh peminjam.
5. Pengajuan klaim kepada lembaga penjamin/asuransi kredit.
6. Melalui pengadilan, bagi peminjam yang dalam surat perjanjiannya
sudah diatur tentang ini.
7. Penjualan perusahaan, jika kondisi benar-benar terpaksa sehingga
menjual perusahaan dinilai sebagai jalan penyelesaian terbaik.
8. Pengambilalihan utang oleh pihak ke-3 yang dinilai dapat menjamin
pengembaliankewajibannya.
9. Meminta debitur mengupayakan dana dari pihak lain untuk melunasi
kewajibannya.

55. 10. Mensyaratkan adanya tenaga profesional dalam mengelola usaha
debitur baik dari pihaklain maupun tenaga dari pihak kreditur yang
ditempatkan pada perusahaan debitur.
11. Penghapusan (Write Off) Adalah penghapusan sebagian atau
seluruh pinjaman macet. Pada umumnya dalam sistem administrasi
Koperasi/ Unit Usaha Koperasi telah disiapkan kemungkinan
penghapusan tersebut, yaitu dengan jalan membentuk Pos
Cadangan Piutang Ragu-ragu, sebagai antisipasi terhadap
kemungkinan timbulnya Penghapusan pinjaman macet.
12. Apabila seluruh prosedur di atas telah ditempuh dan ternyata
masih terjadi perselisihan antara pihak Koperasi/Unit Usaha
Koperasi dengan debitur maka penyelesaian hukum dapat
ditempuh yang diatur menurut undang-undang perdata yang
berlaku.
Lanjutan

56. Contoh : Janda Lemonti anggota pinjam Rp.5.000.000,- jangka waktu 10 bulan
dengan bunga 1% perbulan dengan cicilan tiap bulan Rp. 550.000 (pokok
Rp.500.000 + bunga Rp.50.000), Bulan ke 1 s/d 5 lancar, tetapi dari bulan ke 6
s/d ke-10 nunggak, maka bulan ke 11 koperasi merencanakan untuk
menjadwalkan kembali:
Rescheduling( Penjadwalan Kembali)
Tunggakan Pokok Rp.2.500.000,-
Tunggakan bunga Rp. 250.000.-
Menjadi pokok pinjaman baru dengan jangka waktu 10 bulan Rp. 2.750.000 ,-
Dengan tingkat bunga 1% per bulan
Cicilan perbulan menjadi
Pokok Pinjaman Rp. 275.000
Bunga pinjaman Rp 27.500.-
Total cicilan perbulan Rp.302.500,-
Contoh penanganan

57. Misal total pinjaman yg diberikan selama satu tahun = Rp. 100.000.000
1. Pinjaman lancar = Rp. 60.000.000
2. Pinjaman krang lancar = Rp. 20.000.000
3. Pinjaman dirukan = Rp. 15.000.000
4. Pinjaman macet = Rp. 5.000.000.
Maka taksiran piutang tak tertagih adalah sebagai berikut
1. Pinjaman lancar = 0% x Rp. 60.000.000 = Rp.0
2. Pinjaman krang lancar = 50% x Rp. 20.000.000 = Rp.10.000.000
3. Pinjaman diragukan = 75% x Rp. 15.000.000 = Rp.11.250.000
4. Pinjaman macet = 100%x Rp. 5.000.000 = Rp. 5.000.000
Jumlah = Rp.26.250.000
CONTOH MENGHITUNG PIUTANG TAK TERTAGIH ATAU
PINJAMAN BERMASALAH

58. SOP Membuat Visi dan misi
Visi Merupakan cita-cita yang dirumuskan untuk membangun
semangat organisasi guna mencapai keunggulan di masa yang
akan datang.
Pada hakekatnya visi mengandung beberapa makna, yaitu :
1. Gambaran target kerja yang gamblang.
2. Keunggulan yang menjadi standar atau ideal.
3. Orientasi atau tujuan yang akan diwujudkan oleh organisasi
Koperasi Jasa Keuangan melalui unit usaha simpan pinjam.
Dalam rangka mendorong koperasi tumbuh kembang sebagai
lembaga keuangan yg profesional, mandiri dan melayan anggota
berdasarkan prinsip-prinsip koperasi, maka kopersi harus memiliki
Visi, misi tujuan yg jelas dan tertulis
Contoh Visi Koperasi: menjadi mitra kerja yang handal dalam
permodalan usaha anggota

59. MISI
1. Memperlihatkan upaya-upaya sistematis yang dilakukan
organisasi dalam pencapaian visi.
2. apa yg hrs di kerjakan oleh lembaga dalam upaya
mewujudkan visi
Contoh misi.
1. Menyelenggarakan pelayanan priman kepada
anggota,sesuai dengan jatidiri koperasi
2. Menjalankan usaha Unit Usaha Koperasi dengn
efektif,efesiensi dam transfaran.
3. Menjalin kerjasanma usaha denan berbagai pihak untuk
meningkatkan manfaat bagi anggota.
TUJUAN
Merupakan Implementasi dari pernyataan misi yaitu
pernyataan tentang apa yang akan dilakukan(whant), dengan
cara yang lebih terukur dan kapan akan dicapai. (when)
Dari SOP ini bisa di buat persus

60. 1. Visi,
2. Misi,
3. Sasaran,
4. Tujuan,
5. Program Kerja,
6. Tahapan Capaian Kinerja
RENSTRA MELIPUTI
Selamat membuat vsi misi

61. Terima Kasih
Maju Koperasinya Sejahtera Angotanya