Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to KORUPSI BUPATI
Similar to KORUPSI BUPATI (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
KORUPSI BUPATI
- 1. LAPORAN ILMIAH STUDI KASUS KORUPSI YANG TERJADI PADA BUPATI LAMPUNG Disusun oleh : RESKY SEPTIYAN 022116115 REGITA RAMADHANTY 022116117 SIFA ANGRAENI 022116140 DIAH MASYITA K 022116141 SISKA AMBARWATI 022116142 5D Akuntansi PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS PAKUAN 2018/2019
- 2. ii KATA PENGANTAR Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT atas berkat rahmat dan karuniaNya yang diberikan kepada kita semua sebagai umatnya. kita dapat menyusun laporan ilmiah untuk memenuhi mata kuliah Akuntansi Pemerintah yang memiliki suatu muatan soft skill yang membuat kita menjadi diri yang mandiri. Laporan yang disusun untuk mempelajari lebih detail mengenai studi kasus korupsi yang terjadi pada Bupati Lampung serta sebab akibat yang ditimbulkan yang kami berharap informasi yang kami dapatkan tidak hanya untuk kami melainkan untuk para pembaca sebagai ilmu untuk menambah wawasan . Dalam kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih ,semoga laporan ini dapat memberikan kontribusi positif dan memberikan manfaat dalam hidup kita nantinya. Dari lubuk hati yang paling dalam, sangat disadari bahwa, suatu laporan ilmiah yang kami buat masih jauh dari sempurna . Oleh sebab itulah tidak ada salahnya kami mengharapkan berbagai kritik dan saran yang membangun untuk lebih baik kedepannya. Bogor, 27 Oktober 2018 Penulis
- 3. iii DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ................................................................................................................ii DAFTAR ISI..............................................................................................................................iii BAB I PENDAHULUAN..........................................................................................................1 1.1 LATAR BELAKANG .........................................................................................................1 1.2 RUMUSAN MASALAH.....................................................................................................2 1.3 TUJUAN PENULISAN.......................................................................................................2 BAB II PEMBAHASAN ...........................................................................................................3 2.1 SEBAB.................................................................................................................................3 2.2 MODUS OPERASI .............................................................................................................4 2.3 AKIBAT DAN DAMPAK ..................................................................................................4 BAB III PENUTUP ...................................................................................................................6 3.1 KESIMPULAN....................................................................................................................6 3.2 SARAN ................................................................................................................................6 DAFTAR PUSTAKA ................................................................................................................7
- 4. 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Keuangan daerah tersebut harus dikelola dengan baik dan benar, Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan oleh pemegang kekuasaan pengelola keuangan daerah. Kepala daerah selaku kepala pemerintah daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah, dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Kepala daerah perlu menetapkan pejabat‐pejabat tertentu dan para bendahara untuk melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. Para pengelola keuangan daerah tersebut adalah: Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah (Koordinator PKD) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang (PPA/PB) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran. Dalam pengelolaan tersebut masih ada saja yang melakukan kejahatan, seperti kasus korupsi Bupati Lampung Tengah Mustafa, KPK menduga adanya suap untuk anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah terkait persetujuan DPRD atas pinjaman daerah kepada PT SMI sebesar Rp 300 miliar, Mustafa diduga memberikan arahan soal dana suap kepada DPRD lampung Tengah, pinjaman daerah rencananya akan digunakan untuk pembangunan proyek infrastruktur yang akan dikerjakan Dinas PUPR Kabupaten lampung Tengah. Dalam makalah ini akan dibahas mengenai : sebab, modus operasi, akibat dan dampak yang ditimbulkan.
- 5. 2 1.2 Rumusan Masalah 1. Kasus penyimpangan apa yang terjadi di Kabupaten Lampung Tengah 2. Sebab terjadinya kasus korupsi di Kabupaten Lampung Tengah 3. Modus operasi korupsi di Kabupaten Lampung Tengah 4. Akibat dan dampak yang ditimbulkan dari kasus korupsi di Kabupaten Lampung Tengah 1.3 Tujuan penulisan 1. Mengetahui kronologi kasus korupsi di Kabupaten Lampung Tengah 2. Mengetahui penyebab apa yang membuat Bupati Kabupaten Lampung Tengah korupsi 3. Mengetahui modus operasi korupsi yang dilakukan Bupati Kabupaten Lampung Tengah 4. Mengetahui akibat dan dampak apa saja yang ditimbulkan
- 6. 3 BAB II PEMBAHASAN 2.1 Sebab Terjadinya Korupsi Penyebab terjadinya kasus suap bupati lampung tengah adalah permohonan pinjaman itu tak mendapatkan suara bulat pada rapat pembahasan Ketentuan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA dan PPAS) serta akan dimasukkan dalam Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Lampung Tengah untuk Tahun Anggaran 2018. Sebab saat itu hanya fraksi PKS saja yang menyetujui permohonan pengajuan pinjaman Rp 300 miliar. Lalu bupati lampung tengah Sinaga diminta Mustafa untuk memyetujui rencana pinjaman itu. Untuk memenuhi hal itu, Natalis meminta uang sebesar Rp. 5M. Untuk memenuhi permintaan itu, hakim menyatakan Natalis sempat menghubungi Kepala Dinas Bina Marga Lampung Tengah Taufik Rahman untuk meminta tambahan fee Rp 3 miliar. Setelah itu Taufik melaporkan ke Mustafa. "Taufik menemui terdakwa (Mustafa) dengan mengarahkan mengumpulkan uang dari rekanan yang mengerjakan proyek. Setelah uang terkumpul saksi Taufik diminta menyerahkan kepada Natalis Sinaga uang yang terkumpul. Terdakwa (Mustafa) menyerahkan uang yang seluruhnya Rp 9,6 miliar, perbuataan memberikan dalam menjanjikan sesuatu secara berturut-turut," ucap hakim. Mustafa terbukti melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
- 7. 4 2.2 Modus Operasi Terjadinya Korupsi Modus operasi dari suap yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah kepada DPRD Kabupaten Lampung Tengah: Suap ini diberikan agar mendapatkan pinjaman untuk pembangunan proyek infrastruktur yang akan dikerjakan Dinas PUPR. Bupati atau pemerintah kabupaten Lampung Tengah ingin meminjam uang Rp 300 miliar kepada PT Sarana Multi Infrastruktur, yang merupakan Badan Usaha Milik Negara di bawah Kementerian keuangan. Namun, Pemerintah kabupaten Lampung Tengah memerlukan surat pernyataan yang disetujui atau ditandatangani bersama dengan DPRD Kabupaten Lampung Tengah untuk menggolkan pinjaman itu. Untuk mendapat persetujuan atau tanda tangan surat pernyataan itu, diduga terdapat permintaan dana sebesar Rp 1 miliar. Mustafa selaku Pemerintah Kabupaten Lampug Tengah menyetujui untuk menyuap DPRD Kabupaten Lampung Tengah sebesar Rp 1 miliar. Ia juga memberikan arahan kepada jajarannya untuk menyiapkan uang yang diminta. Pemerintah kabupaten Lampung Tengah kemudian mencari uang Rp 1 miliar. Sebesar Rp 100 juta berasal dari dana taktis PUPR, kemudian yang Rp 900 juta berasal dari kontraktor. Saat uang diserahkan, memorandum of understanding (MoU) bisa ditandatangani DPRD. 2.3 Akibat dan Dampak yang ditimbulkan Dampak : Dampak terhadap penegak hukum Tindakan korupsi terhadap penegak hukum akan melemahkan pemerintahan karena setiap pejabat memiliki peran dan tanggung jawab dalam membangun suatu Negara atau Daerah yang ia pimpin, jika pejabat itu tidak bertanggung jawab atau mengabaikan kewajibannya akan terjadi : 1. Fungsi pemerintah tidak berjalan Dalam kasus korupsi Bupati Lampung Tengah membuat pemerintahan daerah Lampung Tengah lumpuh atau tidak berjalan karena seorang pemimpinnya dan beberapa pejabat lainnya ditangkap dan harus menjalani proses hukum. Maka mereka tidak bisa menjalankan tugasnya sebagai mestinya. 2. Masyarakat akan kehilangan kepercayaan pada pemerintah Tentu saja dalam kasus seperti ini, masyarakat akan merasa kecewa dan hilang semua rasa percaya kepada pemimpin yang telah mereka berikan kepercayaan untuk membangun dan mengatur daerahnya menjadi lebih baik.
- 8. 5 Dampak terhadap sosial dan kemiskinan rakyat Tindakan korupsi juga berdampak terhadap social dan kemiskinan rakyat. Yaitu : 1. Demoralisasi Demoralisasi adalah suatu kondisi penurunan moral bangsa akibat arus globalisasi yang semakin gencar dan tidak terkontrol. Dalam kasus korupsi yang merajalela di lingkungan pemerintahan akan menurunkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah serta kemorosotan moral yang dipertontonkan pejabat yg salah satunya adalah Bupati Lampung Tengah menjadikan sedikitnya figur keteladanan yang menjadi role model bagi masyarakatnya sehinga masyarakat pun mengalami penurunan moral 2. Meningkatnya angka kriminalitas Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa korupsi membuat demoralisasi, dengan demoralisasi tersebut dapat membuat banyaknya kejahatan. 3. Pengentasan kemiskinan berjalan lambat Lemahnya koordinasi karena fungsi pemerintah tidak berjalan karena kasus korupsi tersebut membuat penanganan pengentasan kemiskinan lambat bahkan tidak berjalan. Dan hal tersebut dapat meningkatkan jumlah kemiskinan Dampak terhadap ekonomi 1. Menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi Kasus korupsi membuat para investor tidak percaya untuk menanamkan modalnya, mereka takut bahwa modal yg ditanamkan itu tidak menguntungkan bahkan bisa saja hilang karena di korupsi. Karena melemahnya jumlah investasi hal tersebut juga akan menghambat pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. 2. Menurunkan produktivitas Sudah dijelaskan sebelumnya bahwa korupsi melemahkan investasi, hal tersebut juga akan menurunkan pendapatan daerah Lampung Tengah akan menurunkan produktivitas. Hal tersebut juga berdampak pada meningkatnya pengangguran dan dari ujung dari penurunan produktivitas ini adalah kemiskinan masyarakat.
- 9. 6 BAB III PENUTUP 3.1 Kesimpulan Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Keuangan daerah perlu dikelola dengan baik agar tujuan otonomi daerah tercapai dengan baik pula. Namun demikian, pada realisasinya masih terjadi tindak kejahatan atau penyelewengan seperti tindakan korupsi akan dana alokasi pinjaman daerah misalnya seperti kasus suap yang terjadi di Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah. Kasus suap dan korupsi seperti ini akan menimbulkan dampak buruk di dalam segala aspek baik sosial ataupun ekonomi, dimana salah satunya adalah fungsi pemerintah yang tidak berjalan baik serta hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah dalam mengatur daerahnya. 3.2 Saran Seharusnya kesadaran diri ditingkatkan karena jika dilihat dri penegakkan hukumnya sudah cukup baik dan berjalan sebagaimna mestinya. Kasus suap tersebut terjadi karena oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab jadi lebih ke peningakatn kesadaran diri akan tanggung jawab sebagai pemimpin daerah. Sebagai pemimpin daerah atau pejabat yang telah dipercayai masyarakat untuk mengatur pemerintahan harus bisa bertanggung jawab atas kepercayaan yang telah diberikan masyarakat.