development agricultural in nganjuk region east java about legal policy, development landscape also point of view planing impact between land and economic agriculture demand
KKPR menggantikan izin lokasi dan berbagai izin pemanfaatan ruang (IPR) dalam membangun dan mengurus tanah yang awalnya merupakan kewenangan pemerindah daerah (Pemda). KKPR berfungsi sebagai salah satu perizinan dasar yang perlu didapatkan sebelum pelaku usaha dapat melanjutkan proses perizinan berusaha
Pemahaman Fungsi Penataan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam Pemb...infosanitasi
Pemahaman Fungsi Penataan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam Pembangunan Infrastruktur. Presentasi Direktur Jenderal Penataan Ruang dalam rangka Konsultasi Regional Kementrian Pekerjaan Umum 2013.
KKPR menggantikan izin lokasi dan berbagai izin pemanfaatan ruang (IPR) dalam membangun dan mengurus tanah yang awalnya merupakan kewenangan pemerindah daerah (Pemda). KKPR berfungsi sebagai salah satu perizinan dasar yang perlu didapatkan sebelum pelaku usaha dapat melanjutkan proses perizinan berusaha
Pemahaman Fungsi Penataan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam Pemb...infosanitasi
Pemahaman Fungsi Penataan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam Pembangunan Infrastruktur. Presentasi Direktur Jenderal Penataan Ruang dalam rangka Konsultasi Regional Kementrian Pekerjaan Umum 2013.
Bahan diambil dari UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Bersama Menristek dan Mendagri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomo3 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah
Bahan diambil dari UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Bersama Menristek dan Mendagri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomo3 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah
Materi ini disampaikan oleh Ir. Sri Kuntarsih, MM (Direktur Pemasaran Domestik Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Kementerian Pertanian RI) pada Pertemuan Koordinasi Pelayanan Informasi Pasar (PIP) Tingkat Nasional di Hotel Aston Manado, 5 Maret 2013
Keynote speech menteri pertanian dalam seminar keadulatan panganZain Corps
Terkait dengan upaya pengendalian alih fungsi lahan Data BPN (Badan Pertanahan Nasional) menunjukan bahwa saat ini ada 585 dokumen hukum tentang lahan. Beberapa diantara peraturan itu bertentangan satu sama lainnya, sehingga sulit untuk diterapkan. Pengaturan tentang pelarangan dan pengendalian alih fungsi lahan pertanian, utamanya sawah, telah dikeluarkan beberapa peraturan sejak akhir tahun 80-an. Diantaranya :
1. Pelarangan pembangunan kawasan industri dengan Alih Fungsi Lahan Pertanian (Keppres No.53/1989).
2. Pelarangan pemberian izin perubahan fungsi tanah basah dan pengairan beririgasi bagi kawasan industri (Keppres No.33/1990).
3. Pencegahan pengunaan tanah sawah beririgasi teknis untuk penggunaan non pertanian melalui penyusunan RTRW (SE MNA/KBPN 401-1851/ 1994),
4. Izin lokasi tdk boleh mengalihfungsikan sawah irigasi teknis (SE MNA/KBPN 401-2261/1994).
Terakhir kita telah menghasilkan UU No. 41/2009 tentang Perlindungan Lahan Pangan Berkelanjutan, sebagai amanat dari Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang. Undang-undang ini menggunakan pendekatan kawasan dan lebih bersifat upaya pencegahan terjadinya alih fungsi lahan, melalui pendekatan insentif dan non insentif. Sebagai turunan dari undang-undang ini telah disusun beberapa peraturan pemerintah, diantaranya, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2011 tentang penetapan dan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Roadmap Pengembangan Kawasan Agribisnis Terpadu Lingkar Wilis Kabupaten Nganjuk
1. Roadmap Pengembangan
Kawasan Agribisnis Terpadu Lingkar Wilis Kabupaten Nganjuk
LAPORAN AKHIR
PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
Nganjuk,13 September 2012
3. EKSISTING
luas wilayah Kabupaten
Nganjuk 122.433,1 Ha
merupakan potensi terbesar
70% berada disektor
pertanian;
KEBIJAKAN
Kebijakan RTRW Kabupaten
Nganjuk tahun 2010 - 2030
No. o2 tahun 2011
Roadmap Pengembangan
Kawasan Agribisnis
Terpadu Lingkar Wilis
Kabupaten Nganjuk
1 2
REGULASI
UUPR NO. 26 Tahun 2007
Bab VI pasal 51 ayat 2
3PERENCANAAN
Perencanaan Holistik dan
Komprehensif, terintegrasi
semua komponen
4
.Latar Belakang.
4. Roadmap
Pengembangan
Kawasan Agribisnis
Terpadu Lingkar
Wilis Kabupaten
Nganjuk
Undang-Undang
Nomor 5 Tahun
1960 tentang
Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria
Undang-Undang
Nomor 5 Tahun
1990 tentang
Konservasi Sumber
Daya Alam Hayati
dan Ekosistem
Undang-Undang
Nomor 12 Tahun
1992 tentang Sistem
Budidaya Tanaman
Dan peraturan-
peraturan lainnya
dari skala nasional -
regional
RULESOFLAW®ULATION
5. “Pemprov Jawa Timur telah menyiapkan
Pergub No 78 Tahun 2012 Untuk Membendung
Arus Impor Hortikultura. Impor Holtikultura
Tidak Sejalan Dengan Penetapan Jatim Sebagai
Provinsi Agro. Impor holtikultura juga bisa
mematikan petani sayur di Jatim yang selama ini
sudah banyak memberikan kontribusi tidak hanya
untuk daerah sendiri tapi juga ke daerah-daerah
lain”
“Pemerintah memutuskan tidak”
akan membuka keran impor produk
hortikultura saat musim panen
berlangsung. Ketentuan itu
tercantum dalam
Permendag No. 30/2012
tentang Ketentuan Impor Produk
Hortikultura.
8. KAWASAN AGROPOLITAN
LINGKAR WILIS – JATIM :
• Potensi agribisnis sektor
perkebunan unggulan.
• Mendorong percepatan
pembangunan di
kawasan Lingkar Wilis.
• Sebagai Lingkage System
(Keterpaduan Sistem)
Pengembangan
Agribisnis dari Hulu ke
Hilir.
9. Kegiatan Perkotaan Nganjuk diarahkan ke
kegiatan perdagangan/jasa sedangkan
kegiatan di wilayah hinterland-nya diarahkan
meliputi kegiatan perkebunan, pertanian,
AGROINDUSTRI, peternakan dan pariwisata.
11. Adapun fungsi Kawasan Lingkar
Wilisa adalah permukiman,
perdagangan dan jasa, pertanian,
perkebunan serta kehutanan.
12. Sebelah Utara :Kecamatan Bagor; Kecamatan Nganjuk; Kecamatan Sukomoro
Sebelah Timur :Kecamatan Pace
Sebelah Selatan :Kabupaten Tulungagung; Kabupaten Ponorogo
Sebelah Barat :Kecamatan Wilangan; Kabupaten Madiun
19. No.
Kawasan
Agropolitan
Komoditi Pertanian
Tanaman Pangan
dan Palawija
Tanaman
Hortikultura
Tanaman
Perkebunan
Peternakan
1
Kecamatan
Sawahan
Ubi kayu, ubi jalar
dan Kacang tanah
Kacang panjang
dan Cabe rawit
Kelapa,
Cengkeh dan
Nilam
Sapi, Kambing jawa,
Biri-biri, Itik dan
Itik manila
2
Kecamatan
Ngetos
Jagung, Ubi kayu,
Ubi jalar dan
Kacang tanah
Kacang panjang,
cabe rawit, alpokat,
mangga dan
rambutan
Kelapa,
Cengkeh dan
Kopi
-
3
Kecamatan
Berbek
Padi dan Jagung, Bawang merah - Kerbau dan Kuda
4
Kecamatan
Loceret
Jagung dan Kacang
Hijau
Kacang panjang,
Cabe rawit, Mangga
Tebu Ayam buras
20. Kelas Tanah Kesesuaian Skor Total Keterangan
I
Sangat sesuai 26-30 Tidak ada hambatan dalam pengembangan kegiatan
pertanian
II Sesuai 21-25 Terdapat sedikit faktor pengahambat ringan
III
Cukup Sesuai 16-20 Terdapat beberapa faktor penghambat serius untuk
beberapa jenis tanaman
IV Hampir Sesuai 11-15 Terdapat beberapa faktor penghambat serius
V
Tidak Sesuai 6-10 Terdapat banyak faktor penghambat kegiatan
pertanian
Klasifikasi Kesesuaian Tanah Untuk Pertanian
17%
28%
55%
Prosentasi Luas Kesesuaian Lahan Pertanian
Kelas II Kelas III Kelas IV
K.E.S.E.S.U.A.I.A.N L.A.H.A.N
21. S.H.I.F.T & G.R.O.W.T.H
No.
Kawasan
Agropolitan
Komoditi Pertanian
Tanaman
Pangan dan
Palawija
Tanaman
Hortikultura
Tanaman
Perkebunan
Peternakan
1
Kecamatan
Sawahan
Padi, jagung, ubi
kayu, ubi jalar
dan kacang tanah
Bawang merah,
kacang panjang
Kelapa dan
cengkeh
Sapi, kambing jawa,
biri-biri, ayam
buras, itik dan itik
manila
2 Kecamatan Ngetos
Padi, jagung, ubi
kayu, ubi jalar
dan kacang tanah
Kacang panjang,
cabe rawit, apokat,
mangga dan
rambutan
Kelapa,
tembakau,
cengkeh, nilam
dan kopi
Sapi, kerbau, kuda,
kambing jawa, biri-
biri, ayam buras,
itik dan itik manila
3 Kecamatan Berbek
Padi, jagung, ubi
jalar dan kacang
tanah
- -
Sapi, kerbau, kuda,
kambing jawa, biri-
biri, ayam buras,
itik dan itik manila
4 Kecamatan Loceret
Padi, jagung, ubi
kayu, ubi jalar,
kacang tanah,
kacang hijau dan
kedelai
Kacang panjang Tebu
Sapi, kuda,
kambing jawa, biri-
biri, ayam buras,
itik dan itik manila
22. No. Kecamatan Komoditi Pilihan
1 Sawahan Cengkeh
2 Ngetos Cengkeh
3 Berbek Padi Sawah
4 Loceret Mangga
Kesimpulan Komoditi Pertanian Unggulan Pilihan
di Kawasan Agribisnis Terpadu Lingkar Wilis
Hasil
Analisis LQ
Hasil
Analisis
Kesesuaian
Lahan
Hasil
Analisis
Growth
Share
24. Analisis AGRIBISNIS HULU (Agro Input)
Jenis
komoditi
Variabel Potensi/Kondisi Masalah/Keterangan
Cengkeh
Pekerja Tenaga kerja mayoritas adalah keluarga petani pemilik
lahan, kebutuhan tenaga kerja pertanian dapat terpenuhi
karena tingginya potensi tenaga kerja pada kawasan
perencanaan.
Buruh tani masih memiliki tingkat upah yang rendah.
Lahan Lahan dimiliki secara pribadi, dan didukung oleh
kesesuaian lahan untuk komoditi cengkeh.
Lahan yang digunakan terletak di pegunungan dengan
kelerengan cukup curam sehingga rawan longsor.
Pembiayaan
produksi
pertanian
-
Pembiayaan produksi masih secara pribadi dan
seringkali menjadi masalah akibat tingginya biaya
produksi, dan tidak ada sistem bantuan kredit untuk
biaya produksi.
Padi
Sawah
Pekerja Kebutuhan tenaga kerja pertanian dapat terpenuhi karena
tingginya potensi tenaga kerja pada kawasan perencanaan.
-
Lahan Lahan dimiliki secara pribadi, dan didukung oleh
kesesuaian lahan untuk komoditi mangga, adapun untuk
perkebunan mangga status lahan merupahan lahan
pemerintah yang disewa dalam tempo tertentu.
-
Pembiayaan
produksi
pertanian
Biaya produksi untuk mangga tidak terlalu tinggi.
-
Mangga
Pekerja Kebutuhan tenaga kerja pertanian dapat terpenuhi karena
tingginya potensi tenaga kerja pada kawasan perencanaan.
-
Lahan Lahan dimiliki secara pribadi, dan didukung oleh
kesesuaian lahan untuk komoditi mangga, adapun untuk
perkebunan mangga status lahan merupahan lahan
pemerintah yang disewa dalam tempo tertentu.
-
Pembiayaan
produksi
pertanian
Biaya produksi untuk mangga tidak terlalu tinggi.
-
25. Analisis USAHA TANI (Agro Proses-1)
Jenis
komoditi
Variabel Potensi/Kondisi Masalah/Keterangan
Cengkeh
Pekerja Tenaga kerja mayoritas adalah keluarga petani pemilik
lahan, kebutuhan tenaga kerja pertanian dapat
terpenuhi karena tingginya potensi tenaga kerja pada
kawasan perencanaan.
Buruh tani masih memiliki tingkat upah yang rendah.
Lahan Lahan dimiliki secara pribadi, dan didukung oleh
kesesuaian lahan untuk komoditi cengkeh.
Lahan yang digunakan terletak di pegunungan dengan
kelerengan cukup curam sehingga rawan longsor.
Pembiayaan
produksi
pertanian
-
Pembiayaan produksi masih secara pribadi dan seringkali
menjadi masalah akibat tingginya biaya produksi, dan tidak
ada sistem bantuan kredit untuk biaya produksi.
Padi
Sawah
Pekerja Kebutuhan tenaga kerja pertanian dapat terpenuhi
karena tingginya potensi tenaga kerja pada kawasan
perencanaan.
-
Lahan Lahan dimiliki secara pribadi, dan didukung oleh
kesesuaian lahan untuk komoditi mangga, adapun
untuk perkebunan mangga status lahan merupahan
lahan pemerintah yang disewa dalam tempo tertentu.
-
Pembiayaan
produksi
pertanian
Biaya produksi untuk mangga tidak terlalu tinggi.
-
Mangga
Pekerja Kebutuhan tenaga kerja pertanian dapat terpenuhi
karena tingginya potensi tenaga kerja pada kawasan
perencanaan.
-
Lahan Lahan dimiliki secara pribadi, dan didukung oleh
kesesuaian lahan untuk komoditi mangga, adapun
untuk perkebunan mangga status lahan merupahan
lahan pemerintah yang disewa dalam tempo tertentu.
-
Pembiayaan
produksi
pertanian
Biaya produksi untuk mangga tidak terlalu tinggi.
-
26. Analisis AGRIBISNIS HILIR (Agro Proses-2)
Jenis komoditi Variabel Potensi/Kondisi Masalah/Keterangan
Minyak Cengkeh
Jumlah Pekerja dan
sistem pengolahan
Jumlah pekerja saat ini 3
orang yang melakukan
proses mulai pengupasan
hingga pengemasan. Potensi
tenaga kerja untuk
pengembangan kripik
pisang bisa didapatkan dari
masyarakat sekitar.
-
Bahan baku, Lahan dan
Peralatan produksi
Bahan baku mudah
didapatkan dari wilayah
sekitar, peralatan produksi
masih sederhana dan
mudah didapatkan.
Proses pengolahan cukup
rumit, belum ada mesin
produksi yang modern,
sehingga hasil produksi
tidak maksimal.
Pembiayaan proses
produksi
-
Tingginya biaya produksi
mengakibatkan harga jual
menjadi mahal. Tidak ada
bantuan kredit dalam
jumlah besar untuk
pengembangan industri.
27. Pengembangan sarana dan prasarana untuk mendukung
subsistem agribisnis hilir (down stream agribusiness) :
Analisis AGRIBISNIS HILIR (Agro Proses-2)
Berupa INDUSTRI PENGOLAHAN HASIL PERTANIAN
1. Pengawetan/pendinginan (cold storage) dibutuhkan untuk pengembangan komoditas
Mangga.
2. Pengadaan sarana pengolahan hasil pertanian seperti: tempat penggilingan, tempat
pengemasan, tempat pencucian dan sortir hasil pertanian
3. Optimalisasi fasilitas wisata agro-wisata
4. Pembentukan balai promosi dan pusat informasi pengembangan agribisnis
5. Sarana penunjang seperti: pembangkit listrik/generator listrik, telepon, sarana air
bersih untuk pembersihan dan pengolahan hasil pertanian, sarana pembuangan
limbah industri dan sampah hasil olahan.
28. Analisis Agro Output dan Sistem Pemasaran
Jenis
komoditi
Variabel Potensi/Kondisi Masalah/Keterangan
Minyak
Cengkeh
Jumlah
produksi
±73.000 liter per bulan
*Ada 30 unit penyulingan
Jumlah produksi masih belum
maksimal akibat kurangnya biaya
dan faktor produksi.
Tujuan
Pemasaran
Nganjuk, Bali, Jakarta Kurangnya jalur distribusi dan
kendaraan pengangkut hasil
produksi.
Padi Sawah Jumlah
produksi
216.429 Kw/HA (4 Kecamatan)
-
Tujuan
Pemasaran
Nganjuk
-
Mangga
Podang
Jumlah
produksi
±2 ton per ha
-
Tujuan
Pemasaran
Bandung, ,Jakarta, Malang,
Serang,Tanjungpriok, Pontianak
-
Agro Proses-2)
29. No. Variabel Potensi/Kondisi Masalah/Keterangan
1. Informasi
Pertanian
Informasi didapatkan melalui
petugas penyuluh pertanian
Informasi mengenai pasar seringkali tidak
didapatkan petani
2. Kredit
pertanian -
Belum ada bantuan kredit untuk
pengembangan pertanian
3. Pendidikan dan
Pelatihan -
Belum ada
4. Kemitraan
-
Belum ada kemitraan antara petani
dengan investor maupun pedagang.
5. Organisasi
Petani -
Hanya ada organisasi petani cengkeh yaitu
“Sae Daun”
Analisis Pengembangan Subsistem Penunjang Kawasan
Kebijakan pemerintah yang dapat memacu investasi pada bidang agribisnis di perdesaan
diantaranya adalah :
1. Penyediaan kredit investasi jangka panjang;
2. Penyediaan modal awal (seed capital) yang dapat dikembalikan secara bertahap setelah
perusahaan tumbuh mandiri;
3. Penetapan peraturan penataan ruang kawasan agropolitan yang kuat
4. Kebijakan pengembangan sarana dan prasarana
Agro Proses-2)
43. Referensi
Courtesy From Youtube
Arahan Pengembangan
IPAL dari limbah ternak
dan limbah manusia
sebagai sumber energi
alternatif bagi
pengembangan industri
penyulingan daun
cengkeh
SUMBER ENERGY BIOGAS LPG DAN LISTRIK