SlideShare a Scribd company logo
AKIBAT PENJAJAHAN
BELANDA, PERANCIS,
INGGRIS DAN JEPANG
DI INDONESIA
BIDANG HUKUM
KELOMPOK 5
XI IPA 8
AHMAD ASHIM A (01)
ANI RAMADANTI (02)
BAGAS PRASETYO P (07)
LINTANG LARASATI (17)
RAHMANIA RUKMA (22)
RIVO PUTRA (27)
TAHUN AJARAN 2014/2015
NETHERLAND
Pada tahun 1610 pengurus pusat VOC di belanda
memberikan wewenang kepada Gebernur Jederal Piere
Bith untuk membuat peraturan dalam menyelesaikan
perkara Istimewa yang harus disesuaikan dengan
kebutuhan para pegawai VOC di daerah-daerah yang
dikuasainya, disamping ia dapat memutuskan perkara
perdata dan pidana. Peraturanperaturan tersebut dibuat
dan diumumkan berlakunya melalui “plakat”.
Pada tahun 1642 plakat-plakat tersebut disusun
secara sistimatis dan diumumkan dengan nama
“Statuta van Batavia” (statuta batavia) dan pada
tahun 1766 diperbaharui dengan nama “Niewe
Bataviase Statuten” (statute Batavia Baru). Peraturan
statuta ini berlaku diseluruh daerah-daerah
kekuasaan VOC berdampigan berlakunya dengan
aturan-aturan hukum lainnya sebagai satu sistem
hukum sendiri dari orang-orang Pribumi dan Orang-
Orang pendatang dari luar.
Sejak berakhirnya kekuasaan VOC pada
tanggal 31 Desember 1977 dan dimulainya
Pemerintahan Hindia Belanda pada Tanggal
1 Januari 1800, hingga masuk pemerintahan
jepang, banyak peraturan-peraturan
perundang-undangan yang telah dikeluarkan
oleh pemerintahan Hindia Belanda. Yang
menjadi pokok peraturan pada zaman
Hindia belanda
1. Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesia (A.B)
Peraturan ini dikeluarkan pada tanggal 30 April 1847 termuat
dalam Stb 1847 No. 23. Dalam masa berlakunya AB terdapat
beberapa peraturan lain yang juga diberlakukan antara lain:
a. Reglement of de Rechterlijke Organisatie (RO) atau peraturan
organisasi Pengadilan.
b. Burgerlijk Wetboek (BW) atau Kitab Undang-Undang Hukum
Sipil/Perdata (KUHS/KUHP)
c. Wetboek van Koophandel (WvK) atau Kitab Undang-Undang
Hukum Dagang (KUHD)
d. Reglement op de Burgerlijke Rechhtsvordering (RV) atau
peraturan tentang Acara Perdata.
Semua peraturan itu diundangkan berlaku di Hindia Belnda sejak
tanggal 1 Mei 1845 melalui Stb 1847 No. 23.
2. Regering Reglement (R.R.), diundangkan pada tanggal 2
September 1854, yang termuat dalam Stb 1854 No. 2. Dalam
masa berlakunya R.R. selain tetap memberlakukan peraturan
perundang-undangan yang ada juga memberlakukan Wetboek
van Strafrecht atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
3. Indische Staatsregeling (I.S.), atau peraturan ketatanegaraan
Indonesia yang merupakan pengganti dari R.R Sejak tanggal 23
Juli 1925 R.R. diubah menjadi I.S. yang termuat dalam Stb
1925 No. 415, yang mulai berlaku pada tanggal 1 Janiari 1926.
BRITISH
a) Mendirikan badan-badan penegak hukum
sebagai berikut:
• Court of Justice, terdapat pada setiap
residen
• Court of Request, terdapat pada setiap
divisi
• Police of Magistrate
b) Sistem hukum diterapkan berdasarkan besar
kecilnya kesalahan
FRANCE
1. Dalam bidang hukum Daendels membentuk 3 jenis
pengadilan, yaitu :
a. Pengadilan untuk orang Eropa
b. Pengadilan untuk orang Pribumi
c. Pengadilan untuk orang Timur Asing
2. Pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu
termasuk terhadap bangsa Eropa. Akan tetapi ia sendiri
malah melakukan korupsi besar-besaran dalam kasus
penjualan tanah kepada pihak swasta. (KPK)
JAPAN
Saat Jepang datang, Semua perbedaan strata langsung
dihapuskan. Pemerintah Jepang merubah sistem
perundang-undangan dan peradilan.
Perubahan dalam perundang-undangan adalah:
1) Kitab UU Hukum Perdata, yang semula hanya berlaku
untuk golongan Eropa dan yang setara, diberlakukan juga
untuk seluruh warga. Hal ini memperlihatkan kalau Jepang
tidak meninggikan orang-orang Eropa maupun Timur
Tengah.
2) Beberapa peraturan militer disisipkan dalam peraturan
perundang-undangan pidana yang berlaku. Hal ini terkait
dengan mendesaknya kebutuhan untuk memperoleh
pasokan sumber daya demi peperangan
Sementara perubahan dalam peradilan adalah :
1) Penghapusan dualisme/pluralisme tata peradilan. Jepang menyamakan
peradilan bagi semua warga tanpa membedakan apakah dia orang pribumi
ataukah orang kulit putih.
2) Unifikasi kejaksaan. Atau dalam bahasa lain penyatuan kejaksaan.
Kejaksaan yang pada masa Belanda dipisahkan antara kejaksaan bagi
orang Eropa dangan kejaksaan pribumi, maka pada masa Jepang dijadikan
satu dan disamaratakan.
3) Penghapusan pembedaan polisi kota dan pedesaan/lapangan
4) Pembentukan lembaga pendidikan hukum
5) Pengisian secara massif jabatan-jabatan administrasi pemerintahan dan
hukum dengan orang-orang pribumi. Hal ini terkait dengan kurangnya
personil Jepang jika dibandingkan dengan nusantara yang sangat luas,
sehingga orang-orang Jepang hanya memegang pucuk-pucuk kekuasaan
sedang yang dibawahnya diisi oleh orang-orang pribumi.
Pada masa penjajahan Jepang, rakyat Indonesia belajar lebih mendalam
tentang kemiliteran dan sisa kemiliteran saat itu masih tetap bisa dilihat
hingga sekarang.
Akibat Penjajahan Belanda, Perancis, Inggris,

More Related Content

What's hot

Pertemuan 5 istilah istilah hukum pidana
Pertemuan 5 istilah istilah hukum pidanaPertemuan 5 istilah istilah hukum pidana
Pertemuan 5 istilah istilah hukum pidana
yudikrismen1
 
Phi pertemuan 6
Phi pertemuan 6Phi pertemuan 6
Phi pertemuan 6
zairafotocopy
 
Lanjutan lingkungan yang mempengaruhi perusahaan
Lanjutan lingkungan yang mempengaruhi perusahaanLanjutan lingkungan yang mempengaruhi perusahaan
Lanjutan lingkungan yang mempengaruhi perusahaan
rizki rach
 
Ringkasan hukum perdata
Ringkasan hukum perdataRingkasan hukum perdata
Ringkasan hukum perdata
Silumana Ndraha
 
Mengenal Sejarah KUHP
Mengenal Sejarah KUHPMengenal Sejarah KUHP
Mengenal Sejarah KUHP
Ratri nia
 
Hukum perdata internasional - Sejarah perkembangan hukum perdata internasiona...
Hukum perdata internasional - Sejarah perkembangan hukum perdata internasiona...Hukum perdata internasional - Sejarah perkembangan hukum perdata internasiona...
Hukum perdata internasional - Sejarah perkembangan hukum perdata internasiona...
Idik Saeful Bahri
 
Hak eigendom, hak erfpacht, hak opstal dan hak gebruik
Hak eigendom, hak erfpacht, hak opstal dan hak gebruikHak eigendom, hak erfpacht, hak opstal dan hak gebruik
Hak eigendom, hak erfpacht, hak opstal dan hak gebruik
vinnalusianaSHMkn
 
Presentasi kontroversi omnimbus law CiKA
Presentasi kontroversi omnimbus law CiKAPresentasi kontroversi omnimbus law CiKA
Presentasi kontroversi omnimbus law CiKA
ngestiwihayuningtyas
 
Hukum pidana
Hukum pidanaHukum pidana
Hukum pidana
zairafotocopy
 
Penggolongan hukum
Penggolongan hukum Penggolongan hukum
Penggolongan hukum
asgharul muna ali
 
Macam macam penggolongan hukum dan lembaga hukum
Macam macam penggolongan hukum dan lembaga hukumMacam macam penggolongan hukum dan lembaga hukum
Macam macam penggolongan hukum dan lembaga hukum
Bonadea Visakha
 
Hukum pidana khusus
Hukum pidana khususHukum pidana khusus
Hukum pidana khusus
Indah Greensei
 
Hukum perdata internasional 1
Hukum perdata internasional 1Hukum perdata internasional 1
Hukum perdata internasional 1
villa kuta indah
 
Bab Tata Hukum Indonesia
Bab  Tata Hukum IndonesiaBab  Tata Hukum Indonesia
Bab Tata Hukum Indonesia
Fenti Anita Sari
 
Pertemuan 17 sifat hukum pidana, kedudukan
Pertemuan 17 sifat hukum pidana, kedudukanPertemuan 17 sifat hukum pidana, kedudukan
Pertemuan 17 sifat hukum pidana, kedudukan
yudikrismen1
 
Hukum Agraria - Pendaftaran Tanah
Hukum Agraria - Pendaftaran Tanah Hukum Agraria - Pendaftaran Tanah
Hukum Agraria - Pendaftaran Tanah
Annisa Fitria SH MH M.kn
 

What's hot (20)

Hi
HiHi
Hi
 
Uu 09 1980
Uu 09 1980Uu 09 1980
Uu 09 1980
 
Pertemuan 5 istilah istilah hukum pidana
Pertemuan 5 istilah istilah hukum pidanaPertemuan 5 istilah istilah hukum pidana
Pertemuan 5 istilah istilah hukum pidana
 
Phi pertemuan 6
Phi pertemuan 6Phi pertemuan 6
Phi pertemuan 6
 
Uu 12 1958
Uu 12 1958Uu 12 1958
Uu 12 1958
 
Lanjutan lingkungan yang mempengaruhi perusahaan
Lanjutan lingkungan yang mempengaruhi perusahaanLanjutan lingkungan yang mempengaruhi perusahaan
Lanjutan lingkungan yang mempengaruhi perusahaan
 
Ringkasan hukum perdata
Ringkasan hukum perdataRingkasan hukum perdata
Ringkasan hukum perdata
 
Mengenal Sejarah KUHP
Mengenal Sejarah KUHPMengenal Sejarah KUHP
Mengenal Sejarah KUHP
 
D1 Pajak: Mahkamah Konstitusi
D1 Pajak: Mahkamah KonstitusiD1 Pajak: Mahkamah Konstitusi
D1 Pajak: Mahkamah Konstitusi
 
Hukum perdata internasional - Sejarah perkembangan hukum perdata internasiona...
Hukum perdata internasional - Sejarah perkembangan hukum perdata internasiona...Hukum perdata internasional - Sejarah perkembangan hukum perdata internasiona...
Hukum perdata internasional - Sejarah perkembangan hukum perdata internasiona...
 
Hak eigendom, hak erfpacht, hak opstal dan hak gebruik
Hak eigendom, hak erfpacht, hak opstal dan hak gebruikHak eigendom, hak erfpacht, hak opstal dan hak gebruik
Hak eigendom, hak erfpacht, hak opstal dan hak gebruik
 
Presentasi kontroversi omnimbus law CiKA
Presentasi kontroversi omnimbus law CiKAPresentasi kontroversi omnimbus law CiKA
Presentasi kontroversi omnimbus law CiKA
 
Hukum pidana
Hukum pidanaHukum pidana
Hukum pidana
 
Penggolongan hukum
Penggolongan hukum Penggolongan hukum
Penggolongan hukum
 
Macam macam penggolongan hukum dan lembaga hukum
Macam macam penggolongan hukum dan lembaga hukumMacam macam penggolongan hukum dan lembaga hukum
Macam macam penggolongan hukum dan lembaga hukum
 
Hukum pidana khusus
Hukum pidana khususHukum pidana khusus
Hukum pidana khusus
 
Hukum perdata internasional 1
Hukum perdata internasional 1Hukum perdata internasional 1
Hukum perdata internasional 1
 
Bab Tata Hukum Indonesia
Bab  Tata Hukum IndonesiaBab  Tata Hukum Indonesia
Bab Tata Hukum Indonesia
 
Pertemuan 17 sifat hukum pidana, kedudukan
Pertemuan 17 sifat hukum pidana, kedudukanPertemuan 17 sifat hukum pidana, kedudukan
Pertemuan 17 sifat hukum pidana, kedudukan
 
Hukum Agraria - Pendaftaran Tanah
Hukum Agraria - Pendaftaran Tanah Hukum Agraria - Pendaftaran Tanah
Hukum Agraria - Pendaftaran Tanah
 

Similar to Akibat Penjajahan Belanda, Perancis, Inggris,

Hukum-Dalam-Arti-Tata-Hukum-2.pptx
Hukum-Dalam-Arti-Tata-Hukum-2.pptxHukum-Dalam-Arti-Tata-Hukum-2.pptx
Hukum-Dalam-Arti-Tata-Hukum-2.pptx
MuhammadIdrisAbd
 
6 perkembanganhkacpid
6 perkembanganhkacpid6 perkembanganhkacpid
6 perkembanganhkacpidRonalto_Tan
 
Sejarah tata hukum indonesia dan politik hukum di kelompok 12.pptx
Sejarah tata hukum indonesia dan politik hukum di kelompok 12.pptxSejarah tata hukum indonesia dan politik hukum di kelompok 12.pptx
Sejarah tata hukum indonesia dan politik hukum di kelompok 12.pptx
erlandpasaribu1
 
SEJARAH HUKUM INDONESIA.pptx
SEJARAH HUKUM INDONESIA.pptxSEJARAH HUKUM INDONESIA.pptx
SEJARAH HUKUM INDONESIA.pptx
DAHLAN SITOHANG S.Pd., M.H
 
perdata
perdataperdata
perdata
amanda lubis
 
HUKUM PERDATA & HUKUM DAGANG
HUKUM PERDATA & HUKUM DAGANGHUKUM PERDATA & HUKUM DAGANG
HUKUM PERDATA & HUKUM DAGANG
Fair Nurfachrizi
 
HUKUM PERDATA DAN BISNIS.pptx
HUKUM PERDATA DAN BISNIS.pptxHUKUM PERDATA DAN BISNIS.pptx
HUKUM PERDATA DAN BISNIS.pptx
RismaMawar1
 
Hukum perdata devin
Hukum perdata devinHukum perdata devin
Hukum perdata devin
devinparera
 
Pengantar Hukum Pidana dan Pembaharuan Hukum Pidana
Pengantar Hukum Pidana dan Pembaharuan Hukum PidanaPengantar Hukum Pidana dan Pembaharuan Hukum Pidana
Pengantar Hukum Pidana dan Pembaharuan Hukum Pidana
NasiPadang7
 
2. POWER POINT PHI (1).ppt
2. POWER POINT PHI (1).ppt2. POWER POINT PHI (1).ppt
2. POWER POINT PHI (1).ppt
Rizky113654
 
Hukum Peradilan Agama.pptx
Hukum Peradilan Agama.pptxHukum Peradilan Agama.pptx
Hukum Peradilan Agama.pptx
MayvitaInnaniTaqwa1
 
SEJARAH HUKUM PERDATA DI INDONESIA DAN PENGGUNAAN ASASNYA.pptx
SEJARAH HUKUM PERDATA DI INDONESIA DAN PENGGUNAAN ASASNYA.pptxSEJARAH HUKUM PERDATA DI INDONESIA DAN PENGGUNAAN ASASNYA.pptx
SEJARAH HUKUM PERDATA DI INDONESIA DAN PENGGUNAAN ASASNYA.pptx
ssuser529044
 
Landasan Yurisis Berlakunya Hukum Adat.pptx
Landasan Yurisis  Berlakunya Hukum Adat.pptxLandasan Yurisis  Berlakunya Hukum Adat.pptx
Landasan Yurisis Berlakunya Hukum Adat.pptx
AndrewYoshi1
 
Sejarah Sistem Hukum Di Indonesia sebelum kemerdekaan.pptx
Sejarah Sistem Hukum Di Indonesia sebelum kemerdekaan.pptxSejarah Sistem Hukum Di Indonesia sebelum kemerdekaan.pptx
Sejarah Sistem Hukum Di Indonesia sebelum kemerdekaan.pptx
rumahnet58
 
SEJARAH HTN.pptx
SEJARAH HTN.pptxSEJARAH HTN.pptx
SEJARAH HTN.pptx
AnitaFatimatuzzahra1
 
HUKUM ACARA PIDANA #3.pptx
HUKUM ACARA PIDANA #3.pptxHUKUM ACARA PIDANA #3.pptx
HUKUM ACARA PIDANA #3.pptx
girimekar
 
MAKALAH KLP 1_Hukum_Perdata&Bisnis_5c (1).docx
MAKALAH KLP 1_Hukum_Perdata&Bisnis_5c (1).docxMAKALAH KLP 1_Hukum_Perdata&Bisnis_5c (1).docx
MAKALAH KLP 1_Hukum_Perdata&Bisnis_5c (1).docx
MuhammadAdityaSaputr
 
Sejarah Tata Hukum Indonesia
Sejarah Tata Hukum IndonesiaSejarah Tata Hukum Indonesia
Sejarah Tata Hukum Indonesia
Sidik Muhamad
 

Similar to Akibat Penjajahan Belanda, Perancis, Inggris, (20)

Hukum-Dalam-Arti-Tata-Hukum-2.pptx
Hukum-Dalam-Arti-Tata-Hukum-2.pptxHukum-Dalam-Arti-Tata-Hukum-2.pptx
Hukum-Dalam-Arti-Tata-Hukum-2.pptx
 
6 perkembanganhkacpid
6 perkembanganhkacpid6 perkembanganhkacpid
6 perkembanganhkacpid
 
Sejarah tata hukum indonesia dan politik hukum di kelompok 12.pptx
Sejarah tata hukum indonesia dan politik hukum di kelompok 12.pptxSejarah tata hukum indonesia dan politik hukum di kelompok 12.pptx
Sejarah tata hukum indonesia dan politik hukum di kelompok 12.pptx
 
SEJARAH HUKUM INDONESIA.pptx
SEJARAH HUKUM INDONESIA.pptxSEJARAH HUKUM INDONESIA.pptx
SEJARAH HUKUM INDONESIA.pptx
 
perdata
perdataperdata
perdata
 
HUKUM PERDATA & HUKUM DAGANG
HUKUM PERDATA & HUKUM DAGANGHUKUM PERDATA & HUKUM DAGANG
HUKUM PERDATA & HUKUM DAGANG
 
HUKUM PERDATA DAN BISNIS.pptx
HUKUM PERDATA DAN BISNIS.pptxHUKUM PERDATA DAN BISNIS.pptx
HUKUM PERDATA DAN BISNIS.pptx
 
Hukum perdata devin
Hukum perdata devinHukum perdata devin
Hukum perdata devin
 
Tata hukum indonesia
Tata hukum indonesiaTata hukum indonesia
Tata hukum indonesia
 
Pengantar Hukum Pidana dan Pembaharuan Hukum Pidana
Pengantar Hukum Pidana dan Pembaharuan Hukum PidanaPengantar Hukum Pidana dan Pembaharuan Hukum Pidana
Pengantar Hukum Pidana dan Pembaharuan Hukum Pidana
 
2. POWER POINT PHI (1).ppt
2. POWER POINT PHI (1).ppt2. POWER POINT PHI (1).ppt
2. POWER POINT PHI (1).ppt
 
Hukum Peradilan Agama.pptx
Hukum Peradilan Agama.pptxHukum Peradilan Agama.pptx
Hukum Peradilan Agama.pptx
 
SEJARAH HUKUM PERDATA DI INDONESIA DAN PENGGUNAAN ASASNYA.pptx
SEJARAH HUKUM PERDATA DI INDONESIA DAN PENGGUNAAN ASASNYA.pptxSEJARAH HUKUM PERDATA DI INDONESIA DAN PENGGUNAAN ASASNYA.pptx
SEJARAH HUKUM PERDATA DI INDONESIA DAN PENGGUNAAN ASASNYA.pptx
 
Landasan Yurisis Berlakunya Hukum Adat.pptx
Landasan Yurisis  Berlakunya Hukum Adat.pptxLandasan Yurisis  Berlakunya Hukum Adat.pptx
Landasan Yurisis Berlakunya Hukum Adat.pptx
 
Sejarah Sistem Hukum Di Indonesia sebelum kemerdekaan.pptx
Sejarah Sistem Hukum Di Indonesia sebelum kemerdekaan.pptxSejarah Sistem Hukum Di Indonesia sebelum kemerdekaan.pptx
Sejarah Sistem Hukum Di Indonesia sebelum kemerdekaan.pptx
 
SEJARAH HTN.pptx
SEJARAH HTN.pptxSEJARAH HTN.pptx
SEJARAH HTN.pptx
 
Hukum Pidana
Hukum PidanaHukum Pidana
Hukum Pidana
 
HUKUM ACARA PIDANA #3.pptx
HUKUM ACARA PIDANA #3.pptxHUKUM ACARA PIDANA #3.pptx
HUKUM ACARA PIDANA #3.pptx
 
MAKALAH KLP 1_Hukum_Perdata&Bisnis_5c (1).docx
MAKALAH KLP 1_Hukum_Perdata&Bisnis_5c (1).docxMAKALAH KLP 1_Hukum_Perdata&Bisnis_5c (1).docx
MAKALAH KLP 1_Hukum_Perdata&Bisnis_5c (1).docx
 
Sejarah Tata Hukum Indonesia
Sejarah Tata Hukum IndonesiaSejarah Tata Hukum Indonesia
Sejarah Tata Hukum Indonesia
 

More from NY O

Konferensi Asia Afrika
Konferensi Asia AfrikaKonferensi Asia Afrika
Konferensi Asia Afrika
NY O
 
Sejarah tentang Republik Maluku Selatan
Sejarah tentang Republik Maluku SelatanSejarah tentang Republik Maluku Selatan
Sejarah tentang Republik Maluku Selatan
NY O
 
Teater Bab 8 Kelas 12
Teater Bab 8 Kelas 12Teater Bab 8 Kelas 12
Teater Bab 8 Kelas 12
NY O
 
Masa Kependudukan Jepang
Masa Kependudukan JepangMasa Kependudukan Jepang
Masa Kependudukan Jepang
NY O
 
Pertempuran Medan Area
Pertempuran Medan AreaPertempuran Medan Area
Pertempuran Medan Area
NY O
 
Apa sih penciptaan desain dan prinsip desain itu
Apa sih penciptaan desain dan prinsip desain ituApa sih penciptaan desain dan prinsip desain itu
Apa sih penciptaan desain dan prinsip desain itu
NY O
 
Teks eksplanasi ~ 4
Teks eksplanasi ~ 4Teks eksplanasi ~ 4
Teks eksplanasi ~ 4
NY O
 
Alkena
AlkenaAlkena
Alkena
NY O
 
Teks eksplanasi ~ 4
Teks eksplanasi ~ 4Teks eksplanasi ~ 4
Teks eksplanasi ~ 4NY O
 
Kanker paru paru
Kanker paru paruKanker paru paru
Kanker paru paru
NY O
 
Sistem ekonomi orde lama
Sistem ekonomi orde lamaSistem ekonomi orde lama
Sistem ekonomi orde lama
NY O
 

More from NY O (11)

Konferensi Asia Afrika
Konferensi Asia AfrikaKonferensi Asia Afrika
Konferensi Asia Afrika
 
Sejarah tentang Republik Maluku Selatan
Sejarah tentang Republik Maluku SelatanSejarah tentang Republik Maluku Selatan
Sejarah tentang Republik Maluku Selatan
 
Teater Bab 8 Kelas 12
Teater Bab 8 Kelas 12Teater Bab 8 Kelas 12
Teater Bab 8 Kelas 12
 
Masa Kependudukan Jepang
Masa Kependudukan JepangMasa Kependudukan Jepang
Masa Kependudukan Jepang
 
Pertempuran Medan Area
Pertempuran Medan AreaPertempuran Medan Area
Pertempuran Medan Area
 
Apa sih penciptaan desain dan prinsip desain itu
Apa sih penciptaan desain dan prinsip desain ituApa sih penciptaan desain dan prinsip desain itu
Apa sih penciptaan desain dan prinsip desain itu
 
Teks eksplanasi ~ 4
Teks eksplanasi ~ 4Teks eksplanasi ~ 4
Teks eksplanasi ~ 4
 
Alkena
AlkenaAlkena
Alkena
 
Teks eksplanasi ~ 4
Teks eksplanasi ~ 4Teks eksplanasi ~ 4
Teks eksplanasi ~ 4
 
Kanker paru paru
Kanker paru paruKanker paru paru
Kanker paru paru
 
Sistem ekonomi orde lama
Sistem ekonomi orde lamaSistem ekonomi orde lama
Sistem ekonomi orde lama
 

Recently uploaded

Sebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-Ondel
Sebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-OndelSebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-Ondel
Sebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-Ondel
ferrydmn1999
 
webinar DISEMINASI BUDAYA POSITIF KOMBEL GUGUS KIHAJAR DEWANTARA
webinar DISEMINASI BUDAYA POSITIF  KOMBEL GUGUS KIHAJAR DEWANTARAwebinar DISEMINASI BUDAYA POSITIF  KOMBEL GUGUS KIHAJAR DEWANTARA
webinar DISEMINASI BUDAYA POSITIF KOMBEL GUGUS KIHAJAR DEWANTARA
RazefZulkarnain1
 
Refleksi pembelajaran guru bahasa inggris.pptx
Refleksi pembelajaran guru bahasa inggris.pptxRefleksi pembelajaran guru bahasa inggris.pptx
Refleksi pembelajaran guru bahasa inggris.pptx
SholahuddinAslam
 
Komunitas Belajar dalam Sekolah.Mari Melakukan Identifikasi! Apakah kombel Ib...
Komunitas Belajar dalam Sekolah.Mari Melakukan Identifikasi! Apakah kombel Ib...Komunitas Belajar dalam Sekolah.Mari Melakukan Identifikasi! Apakah kombel Ib...
Komunitas Belajar dalam Sekolah.Mari Melakukan Identifikasi! Apakah kombel Ib...
JokoPramono34
 
SOAL SBDP KELAS 3 SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2023 2024
SOAL SBDP KELAS 3 SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2023 2024SOAL SBDP KELAS 3 SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2023 2024
SOAL SBDP KELAS 3 SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2023 2024
ozijaya
 
Modul Ajar IPS Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka
Modul Ajar IPS Kelas 7 Fase D Kurikulum MerdekaModul Ajar IPS Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka
Modul Ajar IPS Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka
Fathan Emran
 
0. PPT Juknis PPDB TK-SD -SMP 2024-2025 Cilacap.pptx
0. PPT Juknis PPDB TK-SD -SMP 2024-2025 Cilacap.pptx0. PPT Juknis PPDB TK-SD -SMP 2024-2025 Cilacap.pptx
0. PPT Juknis PPDB TK-SD -SMP 2024-2025 Cilacap.pptx
Indah106914
 
Laporan Pembina OSIS UNTUK PMMOK.pdf.pdf
Laporan Pembina OSIS UNTUK PMMOK.pdf.pdfLaporan Pembina OSIS UNTUK PMMOK.pdf.pdf
Laporan Pembina OSIS UNTUK PMMOK.pdf.pdf
OcitaDianAntari
 
Observasi Praktik Kinerja Kepala Sekolah.pdf
Observasi Praktik Kinerja Kepala Sekolah.pdfObservasi Praktik Kinerja Kepala Sekolah.pdf
Observasi Praktik Kinerja Kepala Sekolah.pdf
andikuswandi67
 
POKJA 1 Kelompok Kerja 1 TPP PKK 11.pptx
POKJA 1 Kelompok Kerja 1 TPP PKK 11.pptxPOKJA 1 Kelompok Kerja 1 TPP PKK 11.pptx
POKJA 1 Kelompok Kerja 1 TPP PKK 11.pptx
KotogadangKependuduk
 
Laporan Pembina Pramuka sd format doc.docx
Laporan Pembina Pramuka sd format doc.docxLaporan Pembina Pramuka sd format doc.docx
Laporan Pembina Pramuka sd format doc.docx
RUBEN Mbiliyora
 
MATERI SOSIALISASI PPDB JABAR utkMAS052024 (2).pdf
MATERI SOSIALISASI PPDB JABAR utkMAS052024 (2).pdfMATERI SOSIALISASI PPDB JABAR utkMAS052024 (2).pdf
MATERI SOSIALISASI PPDB JABAR utkMAS052024 (2).pdf
solihin kadar
 
AKSI NYATA FASILITATOR PEMBELAJARAN.pptx
AKSI NYATA FASILITATOR PEMBELAJARAN.pptxAKSI NYATA FASILITATOR PEMBELAJARAN.pptx
AKSI NYATA FASILITATOR PEMBELAJARAN.pptx
AdeRinaMuliawati1
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan_ PENGAWASAN P3DN & TKDN_ pd PENGADAAN Ba...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan_ PENGAWASAN P3DN & TKDN_ pd PENGADAAN Ba...PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan_ PENGAWASAN P3DN & TKDN_ pd PENGADAAN Ba...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan_ PENGAWASAN P3DN & TKDN_ pd PENGADAAN Ba...
Kanaidi ken
 
Modul Ajar Matematika Kelas 8 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]
Modul Ajar Matematika Kelas 8 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]Modul Ajar Matematika Kelas 8 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]
Modul Ajar Matematika Kelas 8 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]
Fathan Emran
 
705368319-Ppt-Aksi-Nyata-Membuat-Rancangan-Pembelajaran-Dengan-Metode-Fonik.pptx
705368319-Ppt-Aksi-Nyata-Membuat-Rancangan-Pembelajaran-Dengan-Metode-Fonik.pptx705368319-Ppt-Aksi-Nyata-Membuat-Rancangan-Pembelajaran-Dengan-Metode-Fonik.pptx
705368319-Ppt-Aksi-Nyata-Membuat-Rancangan-Pembelajaran-Dengan-Metode-Fonik.pptx
nimah111
 
ppt materi aliran aliran pendidikan pai 9
ppt materi aliran aliran pendidikan pai 9ppt materi aliran aliran pendidikan pai 9
ppt materi aliran aliran pendidikan pai 9
mohfedri24
 
KKTP Kurikulum Merdeka sebagai Panduan dalam kurikulum merdeka
KKTP Kurikulum Merdeka sebagai Panduan dalam kurikulum merdekaKKTP Kurikulum Merdeka sebagai Panduan dalam kurikulum merdeka
KKTP Kurikulum Merdeka sebagai Panduan dalam kurikulum merdeka
irvansupriadi44
 
Laporan Kegiatan Pramuka Tugas Tambahan PMM.pdf
Laporan Kegiatan Pramuka Tugas Tambahan PMM.pdfLaporan Kegiatan Pramuka Tugas Tambahan PMM.pdf
Laporan Kegiatan Pramuka Tugas Tambahan PMM.pdf
UmyHasna1
 
ppt profesionalisasi pendidikan Pai 9.pdf
ppt profesionalisasi pendidikan Pai 9.pdfppt profesionalisasi pendidikan Pai 9.pdf
ppt profesionalisasi pendidikan Pai 9.pdf
Nur afiyah
 

Recently uploaded (20)

Sebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-Ondel
Sebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-OndelSebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-Ondel
Sebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-Ondel
 
webinar DISEMINASI BUDAYA POSITIF KOMBEL GUGUS KIHAJAR DEWANTARA
webinar DISEMINASI BUDAYA POSITIF  KOMBEL GUGUS KIHAJAR DEWANTARAwebinar DISEMINASI BUDAYA POSITIF  KOMBEL GUGUS KIHAJAR DEWANTARA
webinar DISEMINASI BUDAYA POSITIF KOMBEL GUGUS KIHAJAR DEWANTARA
 
Refleksi pembelajaran guru bahasa inggris.pptx
Refleksi pembelajaran guru bahasa inggris.pptxRefleksi pembelajaran guru bahasa inggris.pptx
Refleksi pembelajaran guru bahasa inggris.pptx
 
Komunitas Belajar dalam Sekolah.Mari Melakukan Identifikasi! Apakah kombel Ib...
Komunitas Belajar dalam Sekolah.Mari Melakukan Identifikasi! Apakah kombel Ib...Komunitas Belajar dalam Sekolah.Mari Melakukan Identifikasi! Apakah kombel Ib...
Komunitas Belajar dalam Sekolah.Mari Melakukan Identifikasi! Apakah kombel Ib...
 
SOAL SBDP KELAS 3 SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2023 2024
SOAL SBDP KELAS 3 SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2023 2024SOAL SBDP KELAS 3 SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2023 2024
SOAL SBDP KELAS 3 SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2023 2024
 
Modul Ajar IPS Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka
Modul Ajar IPS Kelas 7 Fase D Kurikulum MerdekaModul Ajar IPS Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka
Modul Ajar IPS Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka
 
0. PPT Juknis PPDB TK-SD -SMP 2024-2025 Cilacap.pptx
0. PPT Juknis PPDB TK-SD -SMP 2024-2025 Cilacap.pptx0. PPT Juknis PPDB TK-SD -SMP 2024-2025 Cilacap.pptx
0. PPT Juknis PPDB TK-SD -SMP 2024-2025 Cilacap.pptx
 
Laporan Pembina OSIS UNTUK PMMOK.pdf.pdf
Laporan Pembina OSIS UNTUK PMMOK.pdf.pdfLaporan Pembina OSIS UNTUK PMMOK.pdf.pdf
Laporan Pembina OSIS UNTUK PMMOK.pdf.pdf
 
Observasi Praktik Kinerja Kepala Sekolah.pdf
Observasi Praktik Kinerja Kepala Sekolah.pdfObservasi Praktik Kinerja Kepala Sekolah.pdf
Observasi Praktik Kinerja Kepala Sekolah.pdf
 
POKJA 1 Kelompok Kerja 1 TPP PKK 11.pptx
POKJA 1 Kelompok Kerja 1 TPP PKK 11.pptxPOKJA 1 Kelompok Kerja 1 TPP PKK 11.pptx
POKJA 1 Kelompok Kerja 1 TPP PKK 11.pptx
 
Laporan Pembina Pramuka sd format doc.docx
Laporan Pembina Pramuka sd format doc.docxLaporan Pembina Pramuka sd format doc.docx
Laporan Pembina Pramuka sd format doc.docx
 
MATERI SOSIALISASI PPDB JABAR utkMAS052024 (2).pdf
MATERI SOSIALISASI PPDB JABAR utkMAS052024 (2).pdfMATERI SOSIALISASI PPDB JABAR utkMAS052024 (2).pdf
MATERI SOSIALISASI PPDB JABAR utkMAS052024 (2).pdf
 
AKSI NYATA FASILITATOR PEMBELAJARAN.pptx
AKSI NYATA FASILITATOR PEMBELAJARAN.pptxAKSI NYATA FASILITATOR PEMBELAJARAN.pptx
AKSI NYATA FASILITATOR PEMBELAJARAN.pptx
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan_ PENGAWASAN P3DN & TKDN_ pd PENGADAAN Ba...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan_ PENGAWASAN P3DN & TKDN_ pd PENGADAAN Ba...PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan_ PENGAWASAN P3DN & TKDN_ pd PENGADAAN Ba...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan_ PENGAWASAN P3DN & TKDN_ pd PENGADAAN Ba...
 
Modul Ajar Matematika Kelas 8 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]
Modul Ajar Matematika Kelas 8 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]Modul Ajar Matematika Kelas 8 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]
Modul Ajar Matematika Kelas 8 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]
 
705368319-Ppt-Aksi-Nyata-Membuat-Rancangan-Pembelajaran-Dengan-Metode-Fonik.pptx
705368319-Ppt-Aksi-Nyata-Membuat-Rancangan-Pembelajaran-Dengan-Metode-Fonik.pptx705368319-Ppt-Aksi-Nyata-Membuat-Rancangan-Pembelajaran-Dengan-Metode-Fonik.pptx
705368319-Ppt-Aksi-Nyata-Membuat-Rancangan-Pembelajaran-Dengan-Metode-Fonik.pptx
 
ppt materi aliran aliran pendidikan pai 9
ppt materi aliran aliran pendidikan pai 9ppt materi aliran aliran pendidikan pai 9
ppt materi aliran aliran pendidikan pai 9
 
KKTP Kurikulum Merdeka sebagai Panduan dalam kurikulum merdeka
KKTP Kurikulum Merdeka sebagai Panduan dalam kurikulum merdekaKKTP Kurikulum Merdeka sebagai Panduan dalam kurikulum merdeka
KKTP Kurikulum Merdeka sebagai Panduan dalam kurikulum merdeka
 
Laporan Kegiatan Pramuka Tugas Tambahan PMM.pdf
Laporan Kegiatan Pramuka Tugas Tambahan PMM.pdfLaporan Kegiatan Pramuka Tugas Tambahan PMM.pdf
Laporan Kegiatan Pramuka Tugas Tambahan PMM.pdf
 
ppt profesionalisasi pendidikan Pai 9.pdf
ppt profesionalisasi pendidikan Pai 9.pdfppt profesionalisasi pendidikan Pai 9.pdf
ppt profesionalisasi pendidikan Pai 9.pdf
 

Akibat Penjajahan Belanda, Perancis, Inggris,

  • 1. AKIBAT PENJAJAHAN BELANDA, PERANCIS, INGGRIS DAN JEPANG DI INDONESIA BIDANG HUKUM
  • 2. KELOMPOK 5 XI IPA 8 AHMAD ASHIM A (01) ANI RAMADANTI (02) BAGAS PRASETYO P (07) LINTANG LARASATI (17) RAHMANIA RUKMA (22) RIVO PUTRA (27) TAHUN AJARAN 2014/2015
  • 4. Pada tahun 1610 pengurus pusat VOC di belanda memberikan wewenang kepada Gebernur Jederal Piere Bith untuk membuat peraturan dalam menyelesaikan perkara Istimewa yang harus disesuaikan dengan kebutuhan para pegawai VOC di daerah-daerah yang dikuasainya, disamping ia dapat memutuskan perkara perdata dan pidana. Peraturanperaturan tersebut dibuat dan diumumkan berlakunya melalui “plakat”.
  • 5. Pada tahun 1642 plakat-plakat tersebut disusun secara sistimatis dan diumumkan dengan nama “Statuta van Batavia” (statuta batavia) dan pada tahun 1766 diperbaharui dengan nama “Niewe Bataviase Statuten” (statute Batavia Baru). Peraturan statuta ini berlaku diseluruh daerah-daerah kekuasaan VOC berdampigan berlakunya dengan aturan-aturan hukum lainnya sebagai satu sistem hukum sendiri dari orang-orang Pribumi dan Orang- Orang pendatang dari luar.
  • 6. Sejak berakhirnya kekuasaan VOC pada tanggal 31 Desember 1977 dan dimulainya Pemerintahan Hindia Belanda pada Tanggal 1 Januari 1800, hingga masuk pemerintahan jepang, banyak peraturan-peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan oleh pemerintahan Hindia Belanda. Yang menjadi pokok peraturan pada zaman Hindia belanda
  • 7. 1. Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesia (A.B) Peraturan ini dikeluarkan pada tanggal 30 April 1847 termuat dalam Stb 1847 No. 23. Dalam masa berlakunya AB terdapat beberapa peraturan lain yang juga diberlakukan antara lain: a. Reglement of de Rechterlijke Organisatie (RO) atau peraturan organisasi Pengadilan. b. Burgerlijk Wetboek (BW) atau Kitab Undang-Undang Hukum Sipil/Perdata (KUHS/KUHP) c. Wetboek van Koophandel (WvK) atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) d. Reglement op de Burgerlijke Rechhtsvordering (RV) atau peraturan tentang Acara Perdata. Semua peraturan itu diundangkan berlaku di Hindia Belnda sejak tanggal 1 Mei 1845 melalui Stb 1847 No. 23.
  • 8. 2. Regering Reglement (R.R.), diundangkan pada tanggal 2 September 1854, yang termuat dalam Stb 1854 No. 2. Dalam masa berlakunya R.R. selain tetap memberlakukan peraturan perundang-undangan yang ada juga memberlakukan Wetboek van Strafrecht atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 3. Indische Staatsregeling (I.S.), atau peraturan ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pengganti dari R.R Sejak tanggal 23 Juli 1925 R.R. diubah menjadi I.S. yang termuat dalam Stb 1925 No. 415, yang mulai berlaku pada tanggal 1 Janiari 1926.
  • 10. a) Mendirikan badan-badan penegak hukum sebagai berikut: • Court of Justice, terdapat pada setiap residen • Court of Request, terdapat pada setiap divisi • Police of Magistrate b) Sistem hukum diterapkan berdasarkan besar kecilnya kesalahan
  • 12. 1. Dalam bidang hukum Daendels membentuk 3 jenis pengadilan, yaitu : a. Pengadilan untuk orang Eropa b. Pengadilan untuk orang Pribumi c. Pengadilan untuk orang Timur Asing 2. Pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu termasuk terhadap bangsa Eropa. Akan tetapi ia sendiri malah melakukan korupsi besar-besaran dalam kasus penjualan tanah kepada pihak swasta. (KPK)
  • 13. JAPAN
  • 14. Saat Jepang datang, Semua perbedaan strata langsung dihapuskan. Pemerintah Jepang merubah sistem perundang-undangan dan peradilan. Perubahan dalam perundang-undangan adalah: 1) Kitab UU Hukum Perdata, yang semula hanya berlaku untuk golongan Eropa dan yang setara, diberlakukan juga untuk seluruh warga. Hal ini memperlihatkan kalau Jepang tidak meninggikan orang-orang Eropa maupun Timur Tengah. 2) Beberapa peraturan militer disisipkan dalam peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku. Hal ini terkait dengan mendesaknya kebutuhan untuk memperoleh pasokan sumber daya demi peperangan
  • 15. Sementara perubahan dalam peradilan adalah : 1) Penghapusan dualisme/pluralisme tata peradilan. Jepang menyamakan peradilan bagi semua warga tanpa membedakan apakah dia orang pribumi ataukah orang kulit putih. 2) Unifikasi kejaksaan. Atau dalam bahasa lain penyatuan kejaksaan. Kejaksaan yang pada masa Belanda dipisahkan antara kejaksaan bagi orang Eropa dangan kejaksaan pribumi, maka pada masa Jepang dijadikan satu dan disamaratakan. 3) Penghapusan pembedaan polisi kota dan pedesaan/lapangan 4) Pembentukan lembaga pendidikan hukum 5) Pengisian secara massif jabatan-jabatan administrasi pemerintahan dan hukum dengan orang-orang pribumi. Hal ini terkait dengan kurangnya personil Jepang jika dibandingkan dengan nusantara yang sangat luas, sehingga orang-orang Jepang hanya memegang pucuk-pucuk kekuasaan sedang yang dibawahnya diisi oleh orang-orang pribumi. Pada masa penjajahan Jepang, rakyat Indonesia belajar lebih mendalam tentang kemiliteran dan sisa kemiliteran saat itu masih tetap bisa dilihat hingga sekarang.