Undang-undang ini menetapkan Undang-undang Darurat No. 6 tahun 1951 sebagai undang-undang yang mengubah "Grondhuurordonnantie" dan "Vorstenlandsch Grondhuurreglement" tentang sewa tanah. Undang-undang ini menambahkan pasal baru tentang pembatasan jangka waktu sewa tanah untuk tanaman tertentu dan penentuan biaya sewa tanah. Undang-undang ini mulai berlaku pada saat diundangkan.
UU ini mengatur tentang sensus penduduk di Indonesia. Sensus dilakukan untuk mengumpulkan data demografi dan sosial ekonomi masyarakat. UU ini menetapkan Biro Pusat Statistik sebagai lembaga pelaksana sensus dan mengatur wewenang petugas sensus dalam mengumpulkan data. UU ini juga mengatur kewajiban masyarakat untuk memberikan informasi kepada petugas sensus serta sanksi bagi yang menghalangi pelaksanaan sensus.
Peraturan Presiden adalah peraturan yang dibuat oleh Presiden untuk menjalankan perintah undang-undang atau menyelenggarakan pemerintahan. Materi Peraturan Presiden berisi tentang hal-hal yang diperintahkan oleh undang-undang atau untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah. Dokumen ini juga menjelaskan teknik penyusunan Peraturan Presiden.
Undang-undang ini menetapkan Undang-undang Darurat No. 6 tahun 1951 sebagai undang-undang yang mengubah "Grondhuurordonnantie" dan "Vorstenlandsch Grondhuurreglement" tentang sewa tanah. Undang-undang ini menambahkan pasal baru tentang pembatasan jangka waktu sewa tanah untuk tanaman tertentu dan penentuan biaya sewa tanah. Undang-undang ini mulai berlaku pada saat diundangkan.
UU ini mengatur tentang sensus penduduk di Indonesia. Sensus dilakukan untuk mengumpulkan data demografi dan sosial ekonomi masyarakat. UU ini menetapkan Biro Pusat Statistik sebagai lembaga pelaksana sensus dan mengatur wewenang petugas sensus dalam mengumpulkan data. UU ini juga mengatur kewajiban masyarakat untuk memberikan informasi kepada petugas sensus serta sanksi bagi yang menghalangi pelaksanaan sensus.
Peraturan Presiden adalah peraturan yang dibuat oleh Presiden untuk menjalankan perintah undang-undang atau menyelenggarakan pemerintahan. Materi Peraturan Presiden berisi tentang hal-hal yang diperintahkan oleh undang-undang atau untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah. Dokumen ini juga menjelaskan teknik penyusunan Peraturan Presiden.
Undang-undang ini memperpanjang berlakunya tambahan pajak (opcenten) sementara yang dikenakan pada beberapa jenis cukai seperti gula, bir, minyak tanah, dan bensin hingga 1 Januari 1954. Hal ini dilakukan karena kondisi keuangan negara yang membutuhkan pendapatan tambahan.
PP No 49 th_2005_Pedoman Peliputan Lembaga Penyiaran AsingEnjang Muhaemin
Lembaga Penyiaran Asing dan kantor penyiaran asing yang akan melakukan kegiatan jurnalistik di Indonesia, baik yang disiarkan secara langsung maupun dalam bentuk rekaman audio dan/atau video harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Undang-undang ini menetapkan peraturan darurat tahun 1952 tentang tambahan pajak impor (opsenten) yang sebelumnya telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Peraturan darurat ini memperpanjang penerapan tambahan pajak impor 10% yang sebelumnya berlaku pada tahun 1951 ke tahun 1952. Undang-undang ini mulai berlaku secara surut sejak 1 Januari 1952.
Materi kali ni kita membahas salah satu langkah yang dapat dilakukan bagi pemegang Hak Atas Tanah (HAT) apabila akan membagi suatu hak atas tanah menjadi beberapa bagian. Hal ini biasa dilakukan oleh pemegang HAT untuk fungsi dan kegunaan tertentu.
1. Undang-undang ini menetapkan bahwa Undang-undang Republik Indonesia tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak, dan rujuk berlaku di seluruh wilayah Indonesia termasuk daerah luar Jawa dan Madura.
2. Undang-undang ini mencabut peraturan sebelumnya seperti Huwelijksordonnantie dan menetapkan peraturan tunggal tentang pencatatan pernikahan bagi umat Islam di seluruh Indonesia.
3. Undang-undang ini mengatur
Materi kali ini kita akan membahas proses yang harus ditempuh ataupun dilalui seseorang pemegang HAT apabila mengalami kehilangan sertipikat sehingga memerlukan adanya penggantian.
Dokumen tersebut membahas landasan hukum, tujuan, dan pengertian pendaftaran tanah. Landasan hukumnya meliputi UUPA, PP Nomor 24 Tahun 1997, dan peraturan terkait lainnya. Tujuannya untuk memberikan kepastian hukum di bidang pertanahan. Pengertiannya adalah rangkaian kegiatan pemerintah untuk mengumpulkan dan mengelola data fisik dan yuridis tanah.
Dokumen tersebut membahas tentang dasar-dasar hukum pertanahan di Indonesia. Secara singkat, dokumen tersebut menjelaskan bahwa sebelum UUPA berlaku, terdapat dualisme hukum tanah di Indonesia antara hukum tanah adat dan barat. UUPA kemudian menciptakan kesatuan hukum tanah nasional berdasarkan konsep hukum tanah adat."
Peraturan ini mengatur tentang petunjuk teknis pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan umum. Dokumen ini menjelaskan tahapan pelaksanaan pengadaan tanah mulai dari penyiapan, inventarisasi, penetapan nilai ganti rugi, pemberian ganti rugi, hingga pendokumentasian. Selain itu, juga diatur mengenai pembentukan tim pelaksana dan satuan tugas pengadaan tanah.
Dokumen tersebut membahas tentang pengaturan dan prosedur pengadaan tanah oleh pemerintah untuk kepentingan pembangunan umum. Terdapat empat tahapan utama pengadaan tanah yaitu perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil. Dokumen ini juga menjelaskan tentang bentuk-bentuk ganti kerugian yang dapat diberikan kepada pemilik tanah serta proses penentuan dan pembayaran ganti kerugian.
Undang-undang ini menetapkan peraturan pungutan tambahan pajak kekayaan dan perseroan tahun 1951 sebagai undang-undang dengan perubahan tertentu. Pajak kekayaan dikenakan tambahan 100% dan pajak perseroan dikenakan tambahan 300%. Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Social marketing, digital overthrow, and youMary Trigiani
How to use social media in marketing and why it's a key element of digital transformation in business. Audience: returners to workforce. Delivered to ReBoot Career Accelerator for Women.
Undang-undang ini memperpanjang berlakunya tambahan pajak (opcenten) sementara yang dikenakan pada beberapa jenis cukai seperti gula, bir, minyak tanah, dan bensin hingga 1 Januari 1954. Hal ini dilakukan karena kondisi keuangan negara yang membutuhkan pendapatan tambahan.
PP No 49 th_2005_Pedoman Peliputan Lembaga Penyiaran AsingEnjang Muhaemin
Lembaga Penyiaran Asing dan kantor penyiaran asing yang akan melakukan kegiatan jurnalistik di Indonesia, baik yang disiarkan secara langsung maupun dalam bentuk rekaman audio dan/atau video harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Undang-undang ini menetapkan peraturan darurat tahun 1952 tentang tambahan pajak impor (opsenten) yang sebelumnya telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Peraturan darurat ini memperpanjang penerapan tambahan pajak impor 10% yang sebelumnya berlaku pada tahun 1951 ke tahun 1952. Undang-undang ini mulai berlaku secara surut sejak 1 Januari 1952.
Materi kali ni kita membahas salah satu langkah yang dapat dilakukan bagi pemegang Hak Atas Tanah (HAT) apabila akan membagi suatu hak atas tanah menjadi beberapa bagian. Hal ini biasa dilakukan oleh pemegang HAT untuk fungsi dan kegunaan tertentu.
1. Undang-undang ini menetapkan bahwa Undang-undang Republik Indonesia tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak, dan rujuk berlaku di seluruh wilayah Indonesia termasuk daerah luar Jawa dan Madura.
2. Undang-undang ini mencabut peraturan sebelumnya seperti Huwelijksordonnantie dan menetapkan peraturan tunggal tentang pencatatan pernikahan bagi umat Islam di seluruh Indonesia.
3. Undang-undang ini mengatur
Materi kali ini kita akan membahas proses yang harus ditempuh ataupun dilalui seseorang pemegang HAT apabila mengalami kehilangan sertipikat sehingga memerlukan adanya penggantian.
Dokumen tersebut membahas landasan hukum, tujuan, dan pengertian pendaftaran tanah. Landasan hukumnya meliputi UUPA, PP Nomor 24 Tahun 1997, dan peraturan terkait lainnya. Tujuannya untuk memberikan kepastian hukum di bidang pertanahan. Pengertiannya adalah rangkaian kegiatan pemerintah untuk mengumpulkan dan mengelola data fisik dan yuridis tanah.
Dokumen tersebut membahas tentang dasar-dasar hukum pertanahan di Indonesia. Secara singkat, dokumen tersebut menjelaskan bahwa sebelum UUPA berlaku, terdapat dualisme hukum tanah di Indonesia antara hukum tanah adat dan barat. UUPA kemudian menciptakan kesatuan hukum tanah nasional berdasarkan konsep hukum tanah adat."
Peraturan ini mengatur tentang petunjuk teknis pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan umum. Dokumen ini menjelaskan tahapan pelaksanaan pengadaan tanah mulai dari penyiapan, inventarisasi, penetapan nilai ganti rugi, pemberian ganti rugi, hingga pendokumentasian. Selain itu, juga diatur mengenai pembentukan tim pelaksana dan satuan tugas pengadaan tanah.
Dokumen tersebut membahas tentang pengaturan dan prosedur pengadaan tanah oleh pemerintah untuk kepentingan pembangunan umum. Terdapat empat tahapan utama pengadaan tanah yaitu perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil. Dokumen ini juga menjelaskan tentang bentuk-bentuk ganti kerugian yang dapat diberikan kepada pemilik tanah serta proses penentuan dan pembayaran ganti kerugian.
Undang-undang ini menetapkan peraturan pungutan tambahan pajak kekayaan dan perseroan tahun 1951 sebagai undang-undang dengan perubahan tertentu. Pajak kekayaan dikenakan tambahan 100% dan pajak perseroan dikenakan tambahan 300%. Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Social marketing, digital overthrow, and youMary Trigiani
How to use social media in marketing and why it's a key element of digital transformation in business. Audience: returners to workforce. Delivered to ReBoot Career Accelerator for Women.
Jarbas Vasconcelos resume sua longa carreira política em Pernambuco, que incluiu cargos de deputado estadual, deputado federal, prefeito do Recife e governador. Ele expressa orgulho no desenvolvimento de Pernambuco sob sua liderança. No entanto, Jarbas comunica que não disputará a reeleição ao Senado, sugerindo o nome de Raul Henry para representar o PMDB na chapa da Frente Popular em Pernambuco.
Nov 2011 commission_meeting-npc_bus_plan_2012-2014_rBrenda Armstrong
The document outlines the business plan for the Niagara Parks Commission for 2012-2014. It discusses the background and requirements for the business plan, the NPC's mandate to preserve the natural and cultural heritage of the Niagara River area, the strategic directions of focusing on customers, employees, operations and finances. It also provides an overview of improvements and initiatives in 2011 and the strategic directions and organizational structure for 2012.
2011 boletín relaciones sexuales con menores finalinsn
El documento discute una iniciativa que busca penalizar las relaciones sexuales consensuadas entre adolescentes menores de 16 años y personas mayores de edad. Mientras que el objetivo de proteger a los adolescentes es legítimo, la iniciativa también afectaría sus derechos sexuales y reproductivos y su capacidad de consentir. En lugar de criminalizar la sexualidad adolescente, el estado debe adoptar medidas como educación sexual y acceso a servicios de salud para garantizar que puedan ejercer su sexualidad de forma libre y responsable.
Resultados de la policía estatal de seguridad publica en la costamegaradioexpress
La policía estatal detuvo a dos hombres por asaltar a una pareja cerca de Cómala y posteriormente detuvo a otros dos hombres que parecían seguir a la pareja desde Oaxaca. También detuvieron a dos hombres en Zipolite por posesión de drogas y a otro hombre implicado en el asalto cerca de Cómala el día anterior.
El documento lista 3 exámenes que se llevarán a cabo el 17 de diciembre de 2011. El primer examen es de Inglés IV y será a las 10:00 en el Centro de Cómputo. El segundo examen es de Redes de Computadoras II y será a las 10:00 también en el Centro de Cómputo. El tercer examen es de Metodología de la Investigación y será a las 10:00 en el Centro de Cómputo.
Leslie Fisher
Expert in QuarkXpress; Adobe Photoshop, Acrobat and Distiller; Pitstop; and a variety of design, font management and database programs. Working knowledge of InDesign, Illustrator and Microsoft programs. Fluent in Mac and PC environments. Knowledge of offset and flexo printing processes.
El documento proporciona consejos para hacer presentaciones en PowerPoint de manera efectiva. Recomienda mantener las diapositivas sencillas con no más de 5 líneas de texto, incluir solo datos esenciales, evitar leer literalmente las diapositivas, utilizar un contraste de colores adecuado, e incorporar imágenes y gráficos novedosos para darle atractivo visual a la presentación.
Dokumen tersebut membahas pentingnya keselamatan kerja di bengkel, termasuk mengenali bahaya, pencegahan kecelakaan, dan penggunaan alat keselamatan. Kecelakaan kerja dapat diakibatkan oleh faktor manusia, mesin, dan lingkungan, namun dapat dicegah dengan mematuhi prosedur kerja dan menggunakan alat pelindung diri.
Siegwerk Nutriflex 10 slideshare oct 2016Marc Larvor
Siegwerk - Sicura NutriFlex10 is a low-migration and low odour UV Flexo ink series especially developed for food packaging applications and other sensible applications (cosmetics, pharmaceuticals) with no direct contact between the printed image and the content of the packaging:
•Low Migration Ink, compliant with all relevant regulations
•State of the art formulation
•Excellent printability, adhesion & reactivity
•Developed and manufactured following a strict and
dedicated process
The document discusses the influence of groundwater on the bearing capacity of soil. It presents examples of soil mechanics problems related to foundation engineering. It recommends several reference books and online sources for further reading on topics like foundation analysis and design, soil mechanics, and geotechnical engineering. The document ends by thanking the reader and recommending additional references.
This document provides an analysis of Percy Bysshe Shelley's poem "Love's Philosophy" through discussion of its poetic devices, language, structure, imagery, and context. It notes that the alternating rhyme scheme suggests an attempt at coupling. Dramatic elements convey the speaker's personal perspective and growing distress. References to nature position love as something natural and varying in its qualities. The analysis explores how specific linguistic aspects, such as rhetorical questions, verbs, repetition, and shifts in tone and rhythm are used to convince the addressee and convey meaning. Contextual details about Shelley and the social norms of romantic relationships at the time are also presented.
This document provides analysis of the poetic techniques used in the poem "Before You Were Mine". It examines the form, rhyme, rhythm, imagery, language, structure, tone and context of the poem. Specifically, it notes that the free verse form conveys the mother's past freedom before children. Colloquial language grounds the poem in a particular time and place. The repetition of the title emphasizes the difference between the mother's life before and after having a child. Overall, the analysis explores how the various poetic devices reveal the joyful energy and star potential the mother possessed in her youth, before becoming a mother.
Konsultasi Noise Control Pada Park Royal - Bogor, bertujuan untuk mengurangi kebisingan ruangan pada saa berpidato. Tingkat kebisingan di ukur untuk mengetahui nilai kebisingan ruangan tersebut agar bisa ditentukan solusi yang tepat untuk mengurangi kebisingannya.
Best Practices in Data Center Energy Resource ManagementViridity Software
Viridity EnergyCenter software connects equipment utilization and power consumption data so that managers have information they need to make the data center run more efficiently. Recently, Viridity Software worked with an independent firm to survey 100 companies to learn more about their data center energy efficiency challenges. This presentation looks at the survey responses and applies best practices to them.
Undang-undang ini menetapkan peraturan tentang penerbitan Lembaran Negara dan Berita Negara serta pengumuman undang-undang dan peraturan pemerintah. Ditetapkan pula tata cara penerbitan, penomoran, dan pengumuman undang-undang dan peraturan pemerintah agar diketahui masyarakat.
Undang-undang ini membentuk Propinsi Bengkulu yang terdiri dari Kabupaten Bengkulu Utara, Bengkulu Selatan, Rejang Lebong, dan Kotamadya Bengkulu yang dipisahkan dari Propinsi Sumatera Selatan. Propinsi Bengkulu diberi hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
Undang-undang ini mengubah Undang-undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan mengatur pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk pertama kali secara tidak langsung melalui hasil pemilihan umum tahun 1999 di Kabupaten Padang Pariaman dan pengangkatan dari anggota TNI/POLRI, serta mengatur pengisian kekurangan
Undang-undang ini menetapkan berlakunya undang-undang, undang-undang darurat, dan peraturan pemerintah terkait masalah pajak yang dikeluarkan sebelum pembentukan negara kesatuan Republik Indonesia sebagai undang-undang yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia mulai 1 Januari 1951.
Undang-undang ini mengubah Undang-undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak dengan mengatur pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Landak untuk pertama kali melalui penetapan berdasarkan perolehan suara partai politik di Kabupaten Pontianak dan pengangkatan dari TNI/POLRI, serta mengatur pengisian kekurangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pontianak
Undang-undang ini mengesahkan persetujuan-persetujuan perubahan dan tambahan antara pemerintah Indonesia dengan Export-Import Bank of Washington terkait pemberian kredit senilai $100 juta dari bank tersebut untuk Indonesia. UU ini mengesahkan 4 persetujuan yang dibuat pada tahun 1956 dan 1957.
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh, NADPenataan Ruang
Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2009 menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh Tahun 2009-2029 untuk mengatur pemanfaatan ruang di Kota Banda Aceh guna mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan pasca bencana tsunami 2004 serta menyesuaikan perubahan peraturan penataan ruang. Qanun ini mengatur ketentuan-ketentuan umum terkait pengertian istilah
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian kebakaran hutan, faktor penyebabnya, bentuk-bentuk kebakaran hutan, kebijakan pemerintah dalam pengelolaan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup dan kehutanan. Dokumen juga menjelaskan struktur organisasi penanggulangan kebakaran hutan di Kabupaten Rokan Hilir.
Dokumen tersebut merupakan perubahan keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang disetujui oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat pada tanggal 10 Agustus 2002. Perubahan ini mencakup pengubahan dan penambahan beberapa pasal serta bab dalam Undang-Undang Dasar terkait sistem pemerintahan, kepresidenan, pendidikan, ekonomi, dan proses perubahan Undang-Undang Dasar.
Keputusan Presiden No. 32 Tahun 1990 menetapkan pengelolaan kawasan lindung untuk melindungi lingkungan hidup dan sumber daya alam. Dokumen ini mengatur tentang ruang lingkup, tujuan, dan pokok-pokok kebijakan kawasan lindung yang mencakup kawasan hutan lindung, bergambut, resapan air, sempadan pantai dan sungai, kawasan sekitar danau/waduk, serta kawasan suaka alam dan cagar budaya.
Undang-undang ini menetapkan pemungutan opsenten 50% atas bea masuk selama tahun 1951 untuk meningkatkan pendapatan negara. Beberapa pos tarif dikenakan opsenten lebih tinggi antara 100-400% tergantung jenis barangnya. Undang-undang ini mulai berlaku pada 1 Januari 1951.
Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1950 menetapkan pembentukan jabatan Gubernur Militer Ibu Kota untuk menjamin keamanan di Jakarta dan sekitarnya. Gubernur Militer ini merangkap sebagai Komandan Territorial militer dan memegang kekuasaan pemerintahan, polisi, dan militer di wilayah tersebut selama masih dalam keadaan darurat.
Undang-undang ini menetapkan Undang-Undang Darurat tentang Hukum Acara Pidana pada Pengadilan Tentara sebagai Undang-Undang Federal dan memberlakukan perubahan-perubahan tertentu pada aturan hukum acara pidana militer.
Undang-undang ini mengatur tentang susunan, kekuasaan, dan jalur pengadilan Mahkamah Agung Indonesia. Mahkamah Agung berfungsi sebagai pengadilan tertinggi dan memiliki peran mengawasi pengadilan lain serta memutus perkara tingkat pertama dan terakhir dalam berbagai kasus. Undang-undang ini juga mengatur tentang proses pengangkatan hakim, kewenangan Mahkamah Agung dalam melakukan pengawasan dan pengadilan
Undang-undang No. 4 Tahun 1950 mengatur tentang penggantian kerugian bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Serikat. Undang-undang ini menetapkan tunjangan, gaji, dan fasilitas perjalanan dinas bagi Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Undang-undang ini bertujuan untuk memastikan anggota dewan memperoleh penghasilan yang layak sehingga dapat sepenuhnya ber
Dokumen tersebut merupakan undang-undang tentang grasi di Indonesia yang mengatur tentang prosedur permohonan grasi bagi mereka yang dihukum oleh putusan pengadilan. Undang-undang ini mengatur tentang instansi yang dapat diajukan permohonan grasi, tenggang waktu pengajuan, dan tata cara penyelesaian permohonan grasi hingga keputusan Presiden.
1. U N D A N G- U N D A N G
N O M O R 1 2 T A H U N 1 9 5 8( 1 2 / 1 9 5 8 )
TANGGAL 20 MARET 1958 (JAKARTA)
Tentang
PENETAPAN quot;UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 1 TAHUN 1957
TENTANG PERUBAHAN JUMLAH MAKSIMUM ANGGOTA DEWAN PEMERINTAH
DAERAH PERALIHAN YANG DIMAKSUD DALAM PASAL 5 UNDANG-UNDANG NO. 14
UNDANG-
TAHUN 1956 TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAN DEWAN PEMERINTAH DAERAH PERALIHAN
Presiden Republik Indonesia,
Menimbang :
a. Bahwa Pemerintah berdasarkan pasal 96 ayat 1 Undang-undang Dasar Sementara
Republik Indonesia telah menetapkan Undang-undang Darurat No.1 tahun 1957
tentang perubahan jumlah maksimum anggota Dewan Pemerintah Daerah
Peralihan yang dimaksud dalam pasal 5 Undang-undang No.14 tahun 1956
tentang pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Pemerintah
Daerah Peralihan (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 1);
b. Bahwa peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat tersebut perlu
ditetapkan sebagai Undang-undang.
Mengingat :
Pasal-pasal 89 dan 97 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia.
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan:
UNDANG - UNDANG TENTANG PENETAPAN quot;UNDANG-UNDANG DARURAT NO.1
quot;UNDANG-
TAHUN 1957 TENTANG PERUBAHAN JUM LAH MAKSIMUM ANGGOTA DEWAN
PEMERINTAH DAERAH PERALIHAN YANG DIMAKSUD DALAM PASAL 5 UNDANG- UNDANG-
UNDANG NO. 14 TAHUN 1956 TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH DAN DEWAN PEMERINTAH DAERAH PERALIHAN quot; (LEMBARAN
N E G A R A T A H U N 1 9 5 7 N O . 1 ) , S E B A G A I U N D A N G - UNDANG.
Pasal I.
Peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat No. 1 tahun 1957
(Lembaran-Negara tahun 1957 No.1) ditetapkan se-9 bagai Undang-undang yang
berbunyi sebagai berikut:
Pasal Tunggal Pasal 5 Undang-undang No. 14 tahun 1956 (Lembaran Negara
tahun 1956 No.30) ditambah dengan satu ayat 3 yang berbunyi sebagai
berikut : (3) Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut dalam ayat 2 bagi
2. Daerah Istimewa yang mempunyai Wakil Kepala Daerah Istimewa jumlah
anggota Dewan Pemerintah tersebut dalam ayat 1 ditetapkan sebanyak-
banyak 7 orang, termasuk Kepala dan Wakil Kepala Daerah Istimewa.
Pasal II.
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai daya surut
hingga tanggal 1 Juli 1956. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam
Lembaran-Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta pada tanggal 20 Maret 1958.
Presiden Republik Indonesia
SOEKARNO
Diundangkan pada tanggal 27 Maret 1958
Menteri Kehakiman,
G.A. MAENGKOM
Menteri Dalam Negeri,
SANOESI HARDJADINATA
--------------------------------
CATATAN
Disetujui D.P.R. dalam rapat pleno terbuka ke-35 pada tanggal 4 Maret 1958 pada
hari Senin, P. 259/1957