room work

1. TUGAS MAKALAH ISBD
TEMA : BUDAYA
BUDAYA TANAH TORAJA
OLEH :
KELOMPOK VI
PROGRAM STUDI AGROINDUSTRI
POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI PANGKEP
2011

2. KATA PENGANTAR
Dengan nama Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang. Puji dan syukur kami
panjatkan kepada Allah SWT. Salawat serta salam semoga senantiasa di limpahkan ke atas junjungan kita
Nabi Muhammad Saw.
Penulisan makalah ini diharapkan mampu menjadi representasi unntuk makalah selanjutnya.
Selain itu laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi pembuatan makalah selanjutnya.
Penulisan makalah ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. oleh karena itu, pada kesempatan ini
dengan segala kerendahan hati kami mengucapkan terimah kasih kepada dosen, teman-teman dan semua
semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyelesaian makalah ini.
Kami sangat menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga dengan
kelapangan dada kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi perbaikan
laporan ini kedepannya.
Mandalle, 2011
( Kelompok VI )

3. DAFTAR ISI
1. Kata pengantar
2. Daftar isi
3. BAB I : Pendahuluan
4. BAB II : Pembahasan
a) Hukum islam merupakan bagian dari agama islam
b) Ruang lingkup hukum islam
c) Tujuan hukum islam
d) Konstribusi umat islam
e) Fungsi hukum islam
f) HAM menurut islam
g) Perbedaan prinsip HAM dalam pandangan Islam dan Barat
5. BAB III : Penutup
6. Daftar pustaka

4. BAB I
PENDAHULUAN
A. latar belakang
Hak asasi manusia atau biasa disingkat HAM merupakan sebuah hal yang menjadi
keharusan dari sebuah negara untuk menjaminnya dalam konstitusinya. Melalui deklarasi
universal ham 10 desember 1948 merupakan tonggak bersejarah berlakunya penjaminan hak
mengenai manusia sebagai manusia. Sejarah HAM dimulai dari magna charta di inggris pada
tahun 1252 yang kemudian kemudian berlanjut pada bill of rights dan kemudian berpangkal pada
DUHAM PBB. Dalam konteks keIndonesiaan penegakan HAM masih bisa dibilang kurang
memuaskan. Banyak faktor yang menyebabkan penegakan HAM di Indonesia terhambat seperti
problem politik, dualisme peradilan dan prosedural acara (kontras, 2004;160).
Islam sebagai agama bagi pengikutnya meyakini konsep Islam adalah sebagai way of life
yang berarti pandangan hidup. Islam menurut para penganutnya merupakan konsep yang lengkap
mengatur segala aspek kehidupan manusia. Begitu juga dalam pengaturan mengenai hak asasi
manusia Islam pun mengtur mengenai hak asasi manusia. Islam adalah agama rahmatan lil alamin
yang berarti agama rahmat bagi seluruh alam. Bahkan dalam ketidakadilan sosial sekalipun Islam
pun mengatur mengenai konsep kaum mustadhafin yang harus dibela.
Dalam Islam, konsep mengenai HAM sebenarnya telah mempunyai tempat tersendiri
dalam pemikiran Islam. Perkembangan wacana demokrasi dengan Islam sebenarnya yang telah
mendorong adanya wacana HAM dalam Islam. Karena dalam demokrasi, pengakuan terhadap hak
asasi manusia mendapat tempat yang spesial. Berbagai macam pemikiran tentang demokrasi dapat
dengan mudah kita temukan didalamnya konsep tentang penegakan HAM.
Bahkan HAM dalam Islam telah dibicarakan sejak empat belas tahun yang lalu (Anas
Urbaningrum, 2004;91). Fakta ini mematahkan bahwa Islam tidak memiliki konsep tentang
pengakuan HAM. berangkat dari itu makalah ini akan mencoba memberikan sedikit penerangan
mengenai wacana HAM dalam Islam

5. BAB II
PEMBAHASAN
 Hukum Islam merupakan bagian dari agama islam
Hukum Islam tidak hanya nerupakan hasil pemikiran yang di pengaruhi oleh
kebudayaan manusia di suatu tempat pada suatu masa, tetapi dasarnya ditetapkan oleh Allah
melalui wahyu_Nya yang kiniterdapat dalam Al-qur’an dan dijelaskan oleh Nabi Muhammad
Saw sebagai Rosul_Nya melalui sunnah beliau yang kini terhimpun dengan baik dalam kitab-
kitab hadist. Dasar inilah yng membedakan hukum islam secara fundamental dengan hukum-
hukum lain yang semata-matalahi dari kebiasaan dan hasil pemikiran atau buatan manusia
belaka.
Syari’at merupakan landasan fikih, dan fikih merupakan pemahamanorang yang
memenuhi syarat tentang syari’at. Oleh karena itu seseorang yang memahami hukum islam
dangan baik dan benar harus dapat membedakan antara syari’at islam dengan fikih Islam. Pada
prinsipnya syari’at adalah wahyu Allah yang terdapat dalam Al-qur’an dan sunnah Rosulullah
yang terdapat dalam kitab-kitab hadist. Syari’at mempunyai sifat fundamental, mempunyai
ruanglingkup yang lebih luas dari fikih, berlaku abadi dan menunjukkan kesatuan dalam
Islam. Fikih adalah pemahaman manusia yang memenuhi syarat tentang syari’at yang
sekarang terdapat dalam kitab-kitab fikih. Oleh karena itu fikih bersifat fundamental.
Menurut Tahir Azhary, ada tiga sifat hukum islam yaitu, (1) bidimensional, artinya
mengandung segi kemanusiaan dan segi ketuhanan (Ilahi). (2) Adil, artinya ia memiliki
hubungan yang erat sekali dengan sifat dimensional. Dalam hukum Islam keadilan bukan saja
merupakan tujuan, tetapi merupakan sifat yang melekatsejak kaidah-kaidah dalam
syari’atyang ditetapkan. (3) Individualistik dan kemasyarakatan yang diikat oleh nilai-nilai
transcendental yaitu wahyu Allah yang di sampaikan kepada Nabi Muhammad saw.
 Ruang lingkup hukum islam
Hukum islam baik dalam pengertian syari’at maupun fikih dibagi ke dalam dua bagian
besar, yakni bidang ibadah dan bidang mu’amalah. Ibadah adalah tata cara daan upacara yang
wajib di lakukan seorang muslim dalam berhubungan dengan Allah sepeti menjalankan
sholat,, membayar zakat, menjalankan ibadah puasa dan haji. Tata cara dan upacara ini tetap,
tidak dapat ditambah-tambah maupun dikurangi. Ketentuannya telah diatur dengan pasti oleh
Allah dan di jelaskan oleh Rosul_Nya.

6. Adapun mu’amalat dalam pengertian yang luas adalah ketetapan Allah yang langsung
berhubungan dengan kehidupan social manusia walaupun ketetapan tersebut terbatas pada
yang pokok-pokok saja.
Hukum islam tidak membedakan dengan tajam antara hukum perdata dangan public
seperti halnya dalam hukum barat. Hal ini di sebabkan karena menurut hukum islam pada
hukum perdata ada segi-segi public dan pada public ada segi-segi perdatanya. Dalan hukum
islam yang di sebutkan hanya bagian-bagiannya saja.
Menurut H.M. Rasyidi bagian-bagian hukum islam adalah (1) munakhat, (2) wirasah,
(3) mu‟amalat, (4) jinayat, (5) al-ahkam al sulthaniyah, (6) siyar, (7) mukhassamat. Apabila
bagian-bagian hukum tersebut disusun menurut sistematika hukum barat yang membedakan
antara hukum public dan hukum perdata, maka susunan mu’amalat dalam arti luas, maka yang
termasuk dalam hukum perdata islam adalah (1) munakhahat, yakni hukum yang mengatur
segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan, perceraian, serta akibat-akibatnya; (2)
wirasah, mengatur segala masalah yang berhubungan dengan pewaris, ahli waris, harta
peninggalan, serta pembagian warisan. Hukum kewarisan ini juga di sebut faraid; (3)
mu‟amalat dalam arti khusus, yakni hukum yang mengatur masalah kebendaan dan hak-hak
atas benda, tata hubungan manusia dalam soal jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam,
perserikatan dan sebagainya. Adapun yang termasuk dalam hukum publik Islam adalah (4)
jinayat yang memuat aturan-aturan mengenai perbuatan-perbuatan yang di ancam dengan
hukuman baik dalam jarimah hudud maupun dalam jarimah ta‟zir. Yang dimaksud dengan
jarimah adalah perbuatan pidana. Jarimah hudud adalah perbuatan pidana yang telah di
tentukan bentuk dan batas hukumannya dalam Al-qur’an dan sunnah Nabi Muhammad.
Jarimah ta‟zir adalah perbuatan pidana yang bentuk dan batas hukumannya di tentukan oleh
penguasa sebagai pelajaran bagi pelakunya; (5) Al-ahkam as-sulthaniyah, yakni hukum yang
mengatur soal-soal yang berhubungan dengan kepala Negara, pemerintahan, baik pemerintah
pusat maupun daerah, tentara, pajak dan sebagainya; (6) siyar, yakni hukum yang mengatur
urusan perang dan damai, tata hubungan dengan pemeluk agama dan Negara lain; (7)
mukhassamat, mengatur peradilan, kehakiman dan hukum acara.
Dari hal-hal yang sudah di kemukakan jelas bahwa hukum Islam itu luas, bahkan luasnya
hukum Islam tersebut masih dapat di kembangkan lagi sesuai dengan aspek-aspek yang
berkembang dalam masyarakat yang belum dirumuskan oleh para fukaha ( para yuris Islam )
di masa lampau seperti hukum bedah mayat, hukum bayi tabung, keluarga berencana, hukum
bunga bank, eutanasiah dan lain sebagainya hukum Islam.

7.  Tujuan Hukum Islam
Adapun tujuan hukum Islam secara umum adalah untuk mencegah kerusakan pada
manusia dan mendatangkan kemaslahatan bagi mereka; mengarahkan mereka kepada kebenaran
untuk mencapai kebahagiaan hidup manusia di dunia ini dan di akhirat kelak, dengan jalan
mengambil segala manfaat dan mencegah atau menolak yang madharat, yakni yang tidak berguna
bagi hidup dan kehidupan manusia. Adapun beberapa tujuan dalam hukum islam yakni :
1. Memelihara Agama.
Agama adalah sesuatu yang harus di miliki oleh setiap manusia supaya martabatnya dapat
terangkat lebih tinggi dari martabat makhluk lain, dan memenuhi hajat jiwanya. Beragama
merupakan kebutuhan manusia yang harus di penuhi, karena Agamalah yang dapat
menyentuh nurani manusia. islam harus terpelihara dari ancaman orang-orang yang akan
merusak akidah, syari’ah dan akhlak atau mencapuradukkan ajaran agama Islam dengan
paham atau aliran yang batil.
Agama islam tidak memaksakan pemeluk Agama lain meninggalkan Agamanya untuk
memeluk agama Islam. Hal ini dengan jelas di sebutkan dalam QS 2 (Al-Baqarah) : 256 :
Artinya : “Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam), Sesungguhnya
Telah Jelas jalan yang benar dari pada jalan yang salah.”
2. Memelihara jiwa.
Menurut hukum Islam jiwa harus dilindungi. Untuk itu hukum Islam wajib memelihara hak
manusia untuk hidup dan mempertahankan hidupnya. Hukum Islam melarang pembunuhan
sebagai upaya menghilangkan jiwa manusia dan melindungi berbagai sarana yang di
pergunakan oleh manusia untuk mempertahankan kemaslahatan hidupnya.
3. Memelihara akal.
Menurut hukum Islam seseorang wajib memelihara akalnya, karena akal mempunyai
peranan sangat penting dalam hidup dan kehidupan manusia. Untuk itu hukum Islam
melarang orang meminum-minuman yang memebukkan yang di sebutkan dengan istilah
“khamar” dan member hukuman pada perbuatan orang yang merusak akal. Larangan
minum khamar ini dengan jelas disebutkan dalam QS 5 ( Al-Maidah):90:

8. Artinya: “ Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar,
Berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah
perbuatan keji termasuk perbuatan syetan. Maka jauhilah perbuatan-
perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. “
4. Memelihara keturunan.
Dalam hukum Islam, memelihara keturunan adalah hal yang sangat penting. Untuk itu
dalam hukum Islam untuk meneruskan keturunan harus melalui perkawinan yang sah
menurut ketentuan-ketentuan yang ada dalam Al-qur’an dan Al-sunnah dan dilarang
melakukan perbuatan zina. Larangan-larangan perkawinan yang terdapat dalam surat
Annisa’ ayat 23 dan larangan berzina dalam QS 17 (Al-isro’):32 :
Artinya : “ Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu
perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk.”
5. Memelihara harta
Menurut hukum Islam harta merupakan pemberian Allah SWT kepada Manusia untuk
melangsungkan hidup dan kehidupannya, untuk itu manusia sebagai kholifah Allah di
muka bumi (makhluk yang diberi amanah Allah untuk mengelola ala mini sesuai
kemampuan yang dimilikinya) dilindungi haknya untuk memperoleh harta dengan cara-
cara yang halal artinya sah menurut hukum dan benar menurut ukuran moral. Jika
diperhatikan dengan sungguh-sungguh hukum islam di tetapkan oleh Allah adalah untuk
memenuhi keperluan hidup yang bersifat primer, skunder maupun tertier. Oleh karena itu
apabila seorang muslim mengikuti ketentuan-ketentuan yang di tetapkan Allah, maka ia
akan selamat baik dalam hidupnya di dunia maupun di akhirat kelak.
 Konstribusi Umat Islam Dalam Perumusan dan Penegakan Hukum
Konstribusi umat Islam dalam perumusan dan penegakan hukum di Indonesia Nampak
jelas setelah Indonesia merdeka. Sebagai hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat,

9. hukum Islam telah menjadi bagian dari kehidupan bangsa Indonesia yang mayoritas beragama
Islam. Penelitian yang dilakukan secara nasional, oleh Universitas Indonesia dan BPHN
(1977/1978) Menunjukkan dengan jelas kecenderungan umat Islam Indonesia untuk kembali ke
identitas dirinya sebagai muslimin dengan menaati dan melaksanakan hukum islam.
Kecenderungan ini oleh Pendidikan Agama Islam yang setelah tahun enam puluhan diwajibkan di
sekolah-sekolah dibawah naungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (sekarang
Departemen Pendidikan Nasional).
Kebebasan mengeluarkan pendapatatau kebebasan berfikir wajib ada. Kebebasan
memberikan pendapat ini di perlukan untuk mengembangkan pemikiran hukum islam yang betul-
betul teruji, baik dari segi pemahaman maupun dalam segi pengembangan. Dalam ajaran Islam
ditetapkan bahwa umat Islam mempunyai kewajiban untuk menaati hukum yang wajib menurut
hukum islam menjadi wajib pula menurut perundang-undangan. Hal ini jelas di perlukan proses
dan waktu untuk merealisasikannya.
 Fungsi Hukum Islam dalam Kehidupan Bermasyarakat
peranan hukum Islam dalam kehidupan bermasyarakat sebenarnya cukup banyak, namun
dalam pembahasaan ini hanya akan di kemukakan peranan utamanya saja, yakni :
a. Fungsi Ibadah. Fungsi paling utama hukum Islam adalah untuk beribadah kepada
Allah SWT. Hukum Islam adalah ajaran Allah yang harus di patuhi umat manusia,
dan kepatuhannya merupakan ibadah yang sekaligus jjuga merupakan indikasi
keimanan seseorang.
b. Fungsi “amar ma‟ruf dan nahi munkar”. Hukum Islam sebagai hukum yang di
tunjukkan untuk mengatur hidup dan kehidupan manusia, jelas dalam peraktik
akan selalu bersentuhan dengan masyarakat.
c. Fungsi “zawajir”. Fungsi ini terlihat dalam pengharaman pembunuh dan berzina,
yang disertai dengan ancaman hukuman atau sanksi hukum. “Qiyas”, “diyat” di
terapkan untuk tindak pidana terhadap jiwa/beban, hudud, hirabah, dan riddah,
dan ta’zir untuk tidak pidana selain kedua macam tersebut.
d. Fungsi “tanzim wa ishlah al-ummah”. Fungsi hukum Islam selanjutnya adalah
sebagai sarana untuk mengatur sebaik mungkin dan memperlancar proses
interaksi social sehingga sehingga terwujutlah masyarakat yang harmonis, aman,
dan sejahtera.
 HAM Menurut Islam

10. HAM ialah hak-hak yang melekat pada manusia, yang tanpa dengannya manusia mustahil
dapat hidup sebagai manusia. HAM juga adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan
Yang Maha Pencipta (hak-hak yang bersifat kodrati).
 Perbedaan prinsip antara konsep HAM dalam Pandangan Islam dan Barat.
Ada perbedaan prinsip antara hak-hak asasi manusia dilihat dari sudut pandangan Barat
dan Islam. HAM menurut pemikiran Barat semata-mata bersifat antroposentris, artinya segala
sesuatu bepusat kepada manusia. Dengan demikian, manusia sangat dipentingkan. Sebaliknya,
HAM ditilik dari sudut pandangan Islam bersifat teosentris, artinya, segala sesuatu berpusat pada
Tuhan.
Dalam konsep Islam seseorang hanya mempunyai kewajiban-kewajiban atau tugas-tugas
kepada Allah karena ia harus mematuhi hukum_Nya. Namun secara paradox, di dalam tugas-tugas
inilah terletak semua hak dan kemerdekaannya. Menurut ajaran Islam, manusia mengakui hak-hak
dari manusia lain, karena hal ini merupakan sebuah kewajiban yang dibebankan oleh hukum
agama untuk mematuhi Allah. Oleh karena itu, HAM dalam Islam tidak semata-mata menekankan
pada HAM saja, akan tetapi hak-hak itu dilandasi kewajiban asasi manusia untuk mengabdi
kepada Allah sebagai penciptanya.
Menurut ajaran Islam, Manusia diciptakan oleh Allah hanya untuk mengabdi kepada
Allah. Tugas manusia untuk mengabdi kepada Allah dengan tugas dinyatakan_Nya dalam QS 51
)al-zariyat: 56
Artinya :” tidak lah kujadikan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepada_Ku”
Oleh karena itu manusia mempunyai kewajiban mengikuti ketentuan-ketentuan yang di
tetapkan Allah.
Kewajiban yang di perintahkan kepada umat manusia dapat di bagi kedalam dua katagori,
yaitu huququllah dan huququl „ibad. Huququllah (hak-hak Allah) adalah kewajiban-kewajiban
manusia terhadap Allah SWT yang di wujudkan dalam berbagai ritual ibadah, sedangkan huququl
„ibad (hak-hak manusia) merupakan kewajiban-kewajiban manusia terhadap sesamanya dan
terhadap makhluk Allah lainnya.
Aspek khas dalam konsep HAM Islami adalah tidak adanya orang lain yang dapat
memanfaatkan pelanggaran hak-hak jika pelanggaran itu terjadi atas seseorang yang harus di
penuhi haknya. Bahkan suatu Negara Islam pun tidak dapat memaafkan pelanggaran hak-hak yang

11. dimiliki oleh seseorang. Negara harus terikat memberi hukuman kepada pelanggar HAM dan
member bantuan kepada pihak yang dilanggar HAM_nya, kecuali pihak yang dilanggar Ham-nya
telah memanfaatkan pelanggar HAM tersebut.
Apabila prinsip-prinsip human rights dibandingkan dengan hak-hak asasi Manusia yang
terdapat dalam ajaran Islam, maka dalam Al-qur’an dan as-sunnah akan di jumpai antara lain,
prinsip-prinsip “human rights” berikut :
a) Martabat manusia. Dalam al-qur’an di sebutkan bahwa manusia mempunyai
kedudukan atau martabat yang tinggi. Kemuliaan martabat yang telah dimiliki
manusia itu sama sekali tidak ada pada makhluk yang lain. Martabat yang tinggi
yang telah di anugrahkan Allah kepada manusia, pada hakikatnya merupakan
fitrah yang tidak dapat dipisahkan dari diri manusia (Al-qur’an, surat 17; 70; 33;
5: 32 dan lain-lain). Prinsip yang di gariskan dalam “universal declaration of
human rights” antara lain terdapat dalam pasal 1 dan 3
b) Prinsip persamaan. Pada dasarnya semua manusia sama, karena semuanya
adalah hamba Allah. Hanya satu criteria (ukuran) yang dapat membuat seseorang
lebih tinggi derajatnya dari yang lain, yakni ketakwaannya ( Al-Qur’an surat 49;
13 ) prinsip persamaan ini dalam “ universal declaration of human rights”
terdapat dalam pasal 6 dan 7.
c) Prinsip kebebasan menyatakan pendapat. Al-Qur’an memerintahkan kepada
manusia agar berani menggunakan akal pikiran mereka terutama untuk
menyatakan pendapat mereka yang benar. Ajaran Islam sangat menghargai akal
pikiran, oleh karena itu, setiap manusia sesuai dengan martabat dan fitrahnya
sebagai makhluk yang berfikir mempunyai hak untuk menyatakanpendapatnya
dengan bebas, asal tidak di pertentangkan dengan prinsip-prinsip islam dan dapat
di pertanggung jawabkan. Hak untuk menyatakan pendapat dengan bebas
dinyatakan dalam “universal declaration of human rights” pasal 19.
d) Prnsip kebebasan beragama. Prinsip kebebasan beragama ini dengan jelas di
sebutkan dalam Al-Qur’an surat 2:256, yang artinya kurang lebih sebagai
berikut” tidak boleh ada paksaan dalam agama “ prinsip inimengandung makna
bahwa sepenuhnya mempunyai kebebasan untuk menganut suatu keyakinan atau
kaidah agama yang di senanginya. pasal 18 dari “universal declaration of human
rights” yang berbunyi “ setiap orang berhak mempunyai kebebasan berfikir,
keinsyafan batin dan beragama.

12. e) Hak atas jaminan social. Di dalam alqur’an banyak di jumpai ayat-ayat yang
menjamin tingkat dan kualitas hidup minimum bagi seluruh masyarakat. Ajaran
tersebut antara lain adalah “kehidupan fakir miskin harus di perhatikan oleh
masyarakat, terutama oleh mereka yang punya” (QS 51; 19, 70; 24). Apabila
jaminan social yang ada dalam Al-Qur’an di perhatikan jelas sesuai dengan pasal
22 dari “universal declaration of human rights” setia orang sebagai anggota
masyarakat mempunyai hak atas jaminan social…
f) Hak atas harta benda. Dalam hukum Islam hak milik seseorang sangat di junjung
tinggi. Sesuai dengan harakat dan martabat, jaminan dan perlindungan terhadap
milik seseorang merupakan kewajiban penguasa. Hal ini dalam pasal 17 dari
“universal declaration of human rights” yang bunyinya : (1) setiap orang berhak
mempunyai hak milik, baik sendiri maupun dengan orang lain, (2)tidak seorang
pun hakmiliknya boleh di rampas dengan sewenang-wenang

13. Daftar pustaka
Drs. H Hamdan Mansoer, Dr. Uswatun Hasanah,MA.2004 Pendidikan Agama Islam. Jakarta:
Departemen Agama RI
http//.google./hukum & HAM menurut Islam.com//

14. BAB III
PENUTUP
Demikianlah makalah yang kami buat saran dan masukan sangat kami harapkan dari
pembaca demi kesempurnaan makalah. Dari tujuan pembuatan makalah ini maka kami dapat
manyimpulkan isi dari makalah ini yaitu; hukum islam merupakan bagian dari agama islam, yang
juga merupakan dari pemikiran yang juga merupakan dari pemikiran yang dipengaruhi oleh
kebudayaan manusia di suatu tempat pada suatu masa, tetapi dasarnya ditetapkan oleh Allah yang
kini terdapat dalam Al-Qur’an. Hukum Islam tidak membedakan dengan tajam antara hukum
perdata dengan public seperti halnya dalam hukum barat. HAM sebagai suatu hak dasar yang
melekat pada diri tiap manusia apabila seseorang itu melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan
norma maka harus di pertanggung jawabkan kepada hukum.
Semoga dengan adanya makalah ini bisa bermanfaat bagi kita semua khususnya bagi
penyusun sendiri.AMIIN……..