Makalah ini membahas tentang pemahaman terhadap tiga konsep penting dalam hukum Islam, yaitu syariat, fiqih, dan hukum Islam sendiri. Makalah ini menjelaskan pengertian masing-masing konsep tersebut serta hubungan antara ketiganya dalam merumuskan aturan-aturan hukum bagi umat Islam.

1. MAKALAH
“Pemahaman Hukum Islam”
Diajukan untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah
Studi Hukum Islam
Penyusun :
Amalia Saraswati Ilmi (B76213056)
Faizal Abdi (B96213099)
Nur Alfiyatur Rochmah (B06213037)
Kelas : Ilmu Komunikasi 2-F4
Dosen Pengampu :
Drs. Syahroni Ahmad Jaswadi, M. Ag
PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
2014

2. KATA PENGANTAR
Puji syukur kami ucapkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia
Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan makalah untuk bahan mata kuliah Studi Hukum Islam ini.
Dalam makalah ini kami sebagai penulis sekaligus penyusun menyajikan persoalan mengenai
“Pemahaman Hukum Islam”.
Walaupun sudah berusaha semaksimal mungkin, namun kami menyadari bahwa makalah ini
masih banyak terdapat kekurangan. Untuk itu kami mengharapkan kritik dan saran yang sifat nya
membangun demi kesempurnaan penulisan untuk masa yang akan datang.
Akhirnya kami berharap semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi kami penulis maupun para
pembaca serta dapat menambah wawasan tentang Pemahaman Hukum Islam
Surabaya, 16 Maret 2014
Penyusun

3. BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Islam tidak hanya mengatur kehidupan spiritual manusia saja. Akan tetapi berbagai
aspek, salah satunya adalah aspek hukum. Hukum berfungsi mengatur, menetapkan dan
mengeksekusi segala tindakan manusia. Dengan adanya hukum tersebut, manusia bisa
mengontrol dirinya dan tidak sembarangan berbuat sesuka hati. Hukum islam tak lepas dari
syariat yang mensyariatkan hukum tersebut dan hukum atas syariat tersebut. Begitu pula
dengan hukum fiqih yang menjadi pemikiran umat islam atas suatu persoalan. Selain dari
keduannya, ada yang hukum muamalat. Islam juga mengatur mengenai transaksi jual beli dan
bagaimana berdagang. Sehingga dalam islam sangat komplek. Dari ketiga hukum tersebut,
saling berkaitan patut untuk dipelajari. Karena dengan adanya hukum dan mengikuti hukum
yang berlaku maka kehidupan umat islam akan mencapai kejayaan.
Studi Hukum Islam memiliki cakupan yang luas. Seseorang yang dinilai pakar dalam
studi hukum Islam dapat dikatakan sebagi ulama islam sebenarnya. Karenanya, sebelum ada
pemilihan disiplin ilmu seperti saat ini, seorang ulama pasti memiliki pengetahuan yang luas.
B. Rumusan Masalah
1. Apa yang dimaksud dengan Syari’ah Islam ?
2. Apa yang dimaksud dengan Fikih Islam ?
3. Apa yang dimaksud dengan Hukum Islam ?
4. Apa hubungan antara ketiganya ?
C. Tujuan
1. Mengetahui maksud dari Syari’ah Islam
2. Mengetahui maksud dari Fikih Islam
3. Mengetahui apa yang dinaksud dengan Hukum Islam
4. Mengetahui dan memahami keterkaitan dari ketiga hukum tersebut

4. BAB II
PEMBAHASAN
A. Pengertian Syari’ah Islam
Secara bahasa syariah mempunya arti tempat keluarnya air minum. Menurut M. Ali At
Tahanuwi syariah merupakan hukum Allah SWT yang ditetapkan untuk hamba-Nya yang
disampaikan kepada para Nabi atau Rasul-Nya, baik yang berhubungan dengan amaliyah, hukum
ini dimasukkan ke dalam ilmu fiqih, maupun hukum yang berhubungan dengan akidah dan
dimasukkan ke dalam ilmu kalam atau tauhid.1
Beberapa ayat al-Quran seperti as-Syura’ : 13 menyebutkan lafal syariah yang bermakna
ad-din (agama) dalam makna totalitasnya yang mnunjukkan pengertian bahwa syariah Islam
adalah jalan yang lurus, yang akan mengantarkan manusia pada keselamatan dan kesuksesannya
di dunia dan di akhirat.
Makna pertama adalah agama, yaitu apa-apa yang Allah tetapkan untuk hamba-hamba-
Nya dan mengutus utusan dengan kitab-kitab untuk menyampaikannya dan untuk menunjukkan
manusia kepada kebaikan akhlak, muamalah dan dalam hubungan dengan Sang Pencipta. dengan
makna ini, syariah bermakna agama secara keseluruhan yang mencakup dasar dan bagian-bagiannya.
sebagaimana firman Allah (QS.As-Syura 13):
شَرَعَ لكَُمْ مِنَ الدِ ينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِ ي ىََ
أَنْ أَقِيمُوا الدِ ينَ وَلََ تَتَفرََّقُوا فِيهِ كَبرَُ عَلىَ الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللََُّّ يَجْتَبِي إ لَيْهِ مَنْ يَشَا وَيهَْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ
"Dia telah mensyari'atkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh
dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada
Ibrahim, Musa dan Isa yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah
tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya.
Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada
(agama)-Nya orang yang kembali (kepada-Nya)."
Semula, syariah diartikan dengan agama, yang pada akhirnya ditujukan khusus untuk
praktek agama. Penunnjukkan ini dimaksudkan untuk membedakan antara agama dan syari’ah.
Menurut Thabari, pemakaian kata syari’ah dikhususkan untuk hal-hal yang menyangkut
kewajiban, sanksi hukum, perintah dan larangan. Ia tidak memasukkan akidah serta hikmah dan
kesan keagamaan ke dalam syari’ah. Dalam perkembangan selanjutnya, kata syari’ah digunakan
1 UIN Sunan Ampel, Studi Hukum Islam, (Surabaya; UIN Sunan Ampel Press, 2013), hal 36-37.

5. untuk menunjukkan hukum-hukum islam, baik yang ditetapkan langsung oleh Al-Qur’an dan
sunnah, maupun yang telah dicampuri oleh pemikiran manusia.2
Sumber-Sumber Syariah
 Al-Qur’an, kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan merupakan
Undang-Undang yang sebagian besar berisi hukum-hukum pokok.
 Al-Hadist (As-Sunnah), sumber hukum kedua yang memberikan penjelasan dan rincian
terhadap hukum-hukum Al-Qur’an yang bersifat umum.
 Ra’yu (Ijtihad), upaya para ahli mengkaji Al-Qur’an dan As-Sunnah untuk menetapkan hukum
yang belum ditetapkan secara pasti dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah.
Klasifikasi Syariah
Syariah dapat diklasifikasikan sebagai berikut :
 Wajib (Ijab), yaitu suatu ketentuan yang menurut pelaksanaannya, apabila dikerjakan mendapat
pahala, dan apabila ditinggalkan mendapat dosa.
 Haram, yaitu suatu ketentuan apabila ditinggalkan mendapat pahala dan apabila dikerjakan
mendapat dosa. Contohnya : zinah, mencuri, membunuh, minum-minuman keras, durhaka pada
orang tua, dan lain-lain.
 Sunnah (Mustahab), yaitu suatu ketentuan apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila
ditinggalkan tidak berdosa.
 Makruh (Karahah), yaitu suatu ketentuan yang menganjurkan untuk ditinggalkannya suatu
perbuatan; apabila ditinggalkan mendapat pahala dan apabila dikerjakan tidak berdosa.
Contohnya : merokok, makan bau-bauan, dan lain-lain.
Prinsip Syariah
 Dilandasi iman ikhlas
 Membentuk kesejahteraan manusia
 Ketentuan pelaksanaannya diserahkan kepada manusia.
Karakteristik Syariah
 Bersifat rabbaniyah dan diniyyah
 Mencerminkan kesucian syariah, dan rasa cinta dan penghargaan terhadapnya.
 Menghormati dan mentaati hukum ijtihad dan peraturan negara.
 Membentuk akhlak dan moral
 Syariah memelihara hubungan masyarakat, menjaga nilai-nilai luhur masyarakat, dan
manjujung tinggi nilai- nilai akhlak.
 Bersifat realistis
2 Ibid, hal 37

6.  Syariah diturunkan Allah sesuai kejadian yang dialami manusia, menetapkan qishas bagi
pembunuh secara sengaja, dan prinsip keadilan lainnya. Penerapan hukum secara bertahap dan
berproses Misalnya mengenai haramnya hamr.
Ruang Lingkup
Syariah terdiri atas ibadah mahdhoh dan ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah terdiri
atas: Syahadat, shalat, zakat, puasa, dan haji. Ibadah ghairu mahdhah terdiri atas hubungan
manusia dengan manusia lain, dengan dirinya sendiri dan dengan alam sekitar. Ibadah ghairu
mahdhah seperti: perkawinan, perwalian, warisan, wasiat, hibah, tijarah, perburuhan, koperasi,
sewa menyewa, pinjam meminjam, pemerintahan, hubungan antar bangsa, dan hubungan antar
golongan.
Dalam menjalankan syariah Islam, beberapa yang perlu menjadi pegangan :
 Berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunah menjauhi bid'ah (perkara yang diada-adakan)
 Syariah Islam telah memberi aturan yangjelas apa yang halal dan haram, maka Tinggalkan
yang subhat (meragukan),ikuti yang wajib, jauhi yang harap, terhadap yang didiamkan jangan
bertele-tele.
 Syariah Islam diberikan sesuai dengan kemampuan manusia, dan menghendaki kemudahan.
Sehingga terhadap kekeliruan yang tidak disengaja & kelupaan diampuni Allah, amal
dilakukan sesuai kemampuan
 Hendaklah mementingkan persatuan dan menjauhi perpecahan dalam syariah. Syariah harus
ditegakkan dengan upaya sungguh-sungguh (jihad) dan amar ma'ruf nahi munkar
Perkara yang dihadapi umat Islam dalam menjalani hidup beribadahnya kepada Allah itu
dapat disederhanakan dalam dua kategori, yaitu apa yang disebut sebagai perkara yang termasuk
dalam kategori Asas Syara’ dan perkara yang masuk dalam kategori Furu’ Syara’.
 Asas Syara’
Yaitu perkara yang sudah ada dan jelas ketentuannya dalam Al Quran atau Al Hadits.
Kedudukannya sebagai Pokok Syari’at Islam dimana Al Quran itu Asas Pertama Syara’ dan Al
Hadits itu Asas Kedua Syara’. Sifatnya, pada dasarnya mengikat umat Islam seluruh dunia
dimanapun berada, sejak kerasulan Nabi Muhammad saw hingga akhir zaman, kecuali dalam
keadaandarurat.
Keadaan darurat dalam istilah agama Islam diartikan sebagai suatu keadaan yang
memungkinkan umat Islam tidak mentaati syari’at Islam, ialah keadaan yang terpaksa atau dalam
keadaan yang membahayakan diri secara lahir dan batin, dan keadaan tersebut tidak diduga
sebelumnya atau tidak diinginkan sebelumnya, demikian pula dalam memanfaatkan keadaan
tersebut tidak berlebihan. Jika keadaan darurat itu berakhir maka segera kembali kepada ketentuan
syari’at yang berlaku

7.  Furu’ Syara’
Yaitu perkara yang tidak ada atau tidak jelas ketentuannya dalam Al Quran dan Al Hadist.
Kedudukannya sebaga Cabang Syari’at Islam. Sifatnya pada dasarnya tidak mengikat seluruh
umat Islam di dunia kecuali diterima Ulil Amri setempat menerima sebagai peraturan atau
perundangan yang berlaku dalam wilayah kekuasaanya.
Perkara atau masalah yang masuk dalam furu’ syara’ ini juga disebut sebagai perkara
ijtihadiyah.
Dasar-Dasar Penetapan Syari’ah Islam
Terdapat empat hal yang menjadi dasar penetapan hukum syariah, yaitu :
 Tidak Memberatkan dan Tidak Banyaknya Beban.
 Berangsur-angsur dalam Penentuan Hukum.
 Sejalan dengan Kebaikan Orang Banyak.
 Dasar Persamaan dan Keadilan.
B. Pengertian Hukum Islam
Hukum islam adalah Kumpulan daya upaya para ahli hukum untuk menetapkan syari’at
atas kebutuhan masyarakat. Istilah hukum islam walaupun berasal dari bahasa Arab. yaitu
terjemahan dari Fiqih Islam atau syari’at Islam yang bersumber kepada al-Qur’an As-Sunnah dan
Ijmak para sahabat dan tabi’in. Hukum islam dihasilkan untuk mewujudkan kemaslahatan dan
kemajuan umat.
Tujuan hukum islam adalah untuk memberikan kemaslahatan bagi manusia dan mencegah
kemadharatan, mengarahkan kepada kebenaran, unutk menuju kebahagiaan dunia dan akhirat.
Fungsi dan Tujuan
 Menegakkan kemaslahatan dan menolak kemafsadatan.
 Menyeimbangkan kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat.
 Menegakkan nilai-nilai kemasyarakatan
Klasifikasi Hukum Islam
1. Bidang Ibadah (Ritual)
Kata ‘ibadah ( عبادة ) berasal dari tiga huruf asal, yaitu: ‘ain, ba’ dan dal. Dari ketiga huruf
ini, lahir beberapa makna, antara lain: pengabdian, penyembahan, ketaatan, merendahkan diri dan
doa. Makna-makna ini menunjukkan sikap dan perbuatan dari pihak paling rendah kepada pihak
paling tinggi. Pihak paling rendah ini berada daalam kuasa pihak paling tinggi. Inilah gambaran
dari kdudukan manusia dan makhluk lainnya yang berada dalam kuasa Allah عزوجل , Tuhan yang
Maha kuasa karenanya, sangat tidak wajar bila manusia tidak tunduk dan patuh kepada perintah
Allah SWT. Sesungguhnya Allah tidak membutuhkan kepatuhan dan pengabdian tersebut.

8. Menurut hukum islam, Ibadah dibagi dalam dua bentuk. Bentuk pertama adalah ibadah
dalam pengertian yang luas. Dalam hal ini, sikap dang tindakan manusia ditunjukkan untuk
tunduk kepada Allah SWT. Boleh jadi, mannusia berhubungan dengan sesama manusia, namun
hubungan ini dimaksudkan sebagai ibadah kepada Allah SWT.
Bidang Mu’amalah (Sosial) Ada lima level kategori hukum islam dalam penerapannya.
Pertama, hukum privat seperti hukum nikah, cerai, wakaf, dan sodaqoh. Kedua, aturan masalah
ekonomi, seperti perbankan dan bisnis lainnya. Ketiga, praktik keagamaan dalam arena public
seperti keharusan perempuan memakai jilbab, larangan minum alcohol, judi dan praktik
kehidupan lain yang tidak sesuai dengan standar moral islam. Keempat, kriminal islam, seperti
hudud. Kelima, menggunakan islam sebagai dasar Negara.3
Fiqih Mumalah adalah pengetahuan tentang kegiatan atau transaksi yang berdasarkan
hukum-hukum syariat, mengenai perilaku manusia dalam kehidupannya yang diperoleh dari dalil-dalil
islam secara rinci. Ruang lingkup fiqih muamalah adalh seluruh kegiatan muamalah manusia
berdasarkan hokum-hukum islam yang berupaperaturan-peraturan yang berisi perintah atau
larangan seperti wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah. hukum-hukum fiqih terdiri dari
hokum hukum yang menyangkut urusan ibadah dalam kaitannya dengan hubungan vertical antara
manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan manusia lainnya.
Ruang Lingkup fiqih muamalat
Ruang lingkup fiqih muamalah mencakup segala aspek kehidupan manusia, seperti
social, ekonomi, politik hukum dan sebagainya. Aspek ekonomi dalam kajian fiqih sering disebut
dalam bahasa arab dengan istilah iqtishady, yang artinya adalah suatu cara bagaimana manusia
dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan membuat pilihan di antara berbagai pemakaian atas
alat pemuas kebutuhan yang ada, sehingga kebutuhan manusia yang tidak terbatas dapat dipenuhi
oleh alat pemuas kebutuhan yang terbatas.
Sumber-sumber fiqih muamalat
Sumber-sumber fiqih secara umum berasal dari dua sumber utama, yaitu dalil naqly yang
berupa Al-Quran dan Al-Hadits, dan dalil Aqly yang berupa akal (ijtihad). Penerapan sumber fiqih
islam ke dalam tiga sumber, yaitu Al-Quran, Al-Hadits,dan ijtihad.
C. Pengertian Fikih Islam
Pengertian Fiqh
3 Arseka Salim dan Azyumardi Azra (ed.), Shari’a and politics in Modern Indonesia (Singapore: ISEAS, 2003), hal 11.

9. FIQIH secara bahasa Arab berasal dari kata FAQIHA, FAQOHA, YAFQOHU, artinya faham
betul tentang sesuatu. Pengertian ini tercermin pula di dalam surat Annisa’: 78 sbb :
فَمَالِ هَؤُلَ الْقَوْمِ لَ يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثاً
(Artinya : Maka mengapa orang-orang itu (orang-orang munafik) hampir-hampir tidak memahami
pembicaraan sedikit pun?)
serta tercermin pula di dalam hadits Muslim No.1437, Hadits Ahmad No.17598, Hadits Darimi
No.1511 yang artinya sbb :
Rosululloh SAW bersabda, “Sesungguhnya panjangnya shalat dan pendeknya khutbah seseorang,
merupakan tanda akan kepahamannya (fiqihnya)”
Fiqih Secara Istilah Mengandung Dua Arti, yaitu :
Pertama, artinya pengetahuan tentang hukum-hukum syari’at yang berkaitan dengan perbuatan dan
perkataan mukallaf (mereka yang sudah terbebani menjalankan syari’at agama), yang diambil dari
dalil-dalilnya yang bersifat terperinci, berupa nash-nash al Qur’an dan As sunnah serta yang bercabang
dari keduanya yang berupa ijma’ dan ijtihad. Dalam pengertian ini fiqih digunakan untuk mengetahui
hukum-hukum (seperti seseorang ingin mengetahui apakah suatu perbuatan itu wajib atau sunnah,
haram atau makruh, ataukah mubah, ditinjau dari dalil-dalil yang ada).
Kedua, artinya hukum-hukum syari’at, yaitu hukum apa saja yang terkandung dalam shalat, zakat,
puasa, haji, dan lainnya berupa syarat-syarat, rukun-rukun, kewajiban-kewajiban, atau sunnah-sunnahnya).
Fiqh Islam Mencakup Seluruh Perbuatan Manusia, karena kehidupan manusia meliputi segala aspek.
Fiqih Islam adalah ungkapan tentang hukum-hukum yang Allah syari’atkan kepada para hamba-Nya,
demi mengayomi seluruh kemaslahatan mereka dan mencegah timbulnya kerusakan ditengah-tengah
mereka, maka fiqih Islam datang memperhatikan aspek tersebut dan mengatur seluruh kebutuhan
manusia beserta hukum-hukumnya.
Untuk memudahkan pembahasan maka hukum fiqih diuraikan menjadi beberapa bagian :
1) Fiqih Ibadah, yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan ibadah kepada Allah. Seperti wudhu,
shalat, puasa, haji dan yang lainnya.
2) Fiqih Al Ahwal As Sakhsiyah, yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah
kekeluargaan, seperti pernikahan, talaq, nasab, persusuan, nafkah, warisan dan yang lainya.
3) Fiqih Muamalah, yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia dan hubungan
diantara sesama manusia, seperti jual beli, jaminan, sewa menyewa, pengadilan dan yang lainnya.

10. 4) Fiqih Siasah Syar’iyyah, yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan kewajiban-kewajiban
pemimpin (kepala negara), seperti menegakan keadilan, memberantas kedzaliman dan menerapkan
hukum-hukum syari’at, serta yang berkaitan dengan kewajiban-kewajiban rakyat yang dipimpin,
seperti kewajiban taat dalam hal yang bukan ma’siat, dan yang lainnya.
5) Fiqih Al ‘Uqubat, yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan hukuman terhadap pelaku-pelaku
kejahatan, serta penjagaan keamanan dan ketertiban, seperti hukuman terhadap pembunuh, pencuri,
pemabuk, dan yang lainnya.
6) Fiqih As Siyar, yaitu hukum-hukum yang mengatur hubungan negeri Islam dengan negeri
lainnya, biasanya berkaitan dengan pembahasan tentang perang atau damai dan yang lainnya.
7) Fiqih Akhlak atau Adab, yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan akhlak dan prilaku, yang
baik maupun yang buruk.
Sumber-Sumber Fiqih Islam
Semua hukum yang terdapat dalam fiqih Islam kembali kepada empat sumber:
1. Al-Qur’an
2. As-Sunnah
As Sunnah berfungsi sebagai penjelas al Qur’an dari apa yang bersifat global dan umum. Seperti
perintah shalat; maka bagaimana tatacaranya didapati dalam as Sunnah. Oleh karena itu Nabi
bersabda: “Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku shalat.” (Bukhari no. 595).
3. Ijma’
Ijma’ bermakna: kesepakatan seluruh ulama mujtahid dari umat Muhammad saw dari suatu generasi
atas suatu hukum syar’i, dan jika sudah bersepakat ulama-ulama tersebut—baik pada generasi sahabat
atau sesudahnya—akan suatu hukum syari’at maka kesepakatan mereka adalah ijma’, dan beramal
dengan apa yang telah menjadi suatu ijma’ hukumnya wajib. Dan dalil akan hal tersebut sebagaimana
yang dikabarkan Nabi saw ialah bahwa tidaklah umat ini akan berkumpul (bersepakat) dalam
kesesatan, dan apa yang telah menjadi kesepakatan adalah hak (benar). Dari Abu Bashrah
rodiallahu’anhu, bahwa Nabi shollallahu’alaihiwasallam bersabda: “Sesungguhnya Allah tidaklah
menjadikan ummatku atau ummat Muhammad berkumpul (besepakat) di atas kesesatan.” (Tirmidzi
no. 2093, Ahmad 6/396)
Contohnya: Ijma para sahabat ra bahwa kakek mendapatkan bagian 1/6 dari harta warisan bersama
anak laki-laki apabila tidak terdapat bapak.
4. Qiyas
Yaitu: Mencocokan perkara yang tidak didapatkan di dalamnya hukum syar’i dengan perkara lain
yang memiliki nash yang sehukum dengannya, dikarenakan persamaan sebab/alasan antara keduanya.

11. Pada qiyas inilah kita meruju’ apabila kita tidak mendapatkan nash dalam suatu hukum dari suatu
permasalahan, baik di dalam Al Qur’an, sunnah maupun ijma’.
Qiyas memiliki empat rukun:
1. Dasar (dalil)
2. Masalah yang akan diqiyaskan
3. Hukum yang terdapat pada dalil.
4. Kesamaan sebab/alasan antara dalil dan masalah yang diqiyaskan
Contoh: Allah mengharamkan khamar (arak) dengan dalil Al Qur’an, sebab atau alasan
pengharamannya adalah karena ia memabukkan, dan menghilangkan kesadaran. Jika kita menemukan
minuman memabukkan lain dengan nama yang berbeda selain khamar (arak), maka kita
menghukuminya dengan haram, sebagai hasil Qiyas dari khamar. Karena sebab atau alasan
pengharaman khamar yaitu “memabukkan” terdapat pada minuman tersebut, sehingga ia menjadi
haram sebagaimana pula khamar.
D. Hubungan antara Syari’ah, Fikih dan Hukum Islam
Keterkaitan dari ketiganya adalah sama-sama memiliki hukum yang telah ditetapkan oleh
Allah SWT pada bidang masing-masingnya. Tujuan dan pelaksanaannya adalah untuk bertauhid
kepada Allah.
Hal ini membuktikan Islam bukan saja mengatur aspek spiritual yaitu hubungan vertical
manusia dengan tuhan saja yaitu beribadah. Akan tetapi, mencakup politik dan aspek duniawi.
Aspek duniawi, tak bias di abaikan karena dari sanalah ahlaq itu timbul dan dapat dilihat. Ketika
saudagar berniaga sesuai hukum muamalat. maka dari cara dia berdagang akan kelihatan ahlak
muamalatnya. Artinya dia membawa Allah ditempat dia berniaga.
Menempatkan syariat dalam fiqh dan bermua’amalat pun sangat penting. Karena, syariat
adala sesuatu yang memang diperintahkan allah. Sedangkan dalam fiqh hanya memperjelas suatu
pikiran dan mazhab tertentu.
A. Antara Syari’ah, Fikih dan Hukum Islam
1. Syari’ah Islam
Bangsa Arab mengartikan “jalan lurus yang harus dituntut”. Masyarakat Indonesia banyak
berucap “syareat, syariat, syaringat, dan syariah”. Menurut Manna’ al Qathan, syari’ah

12. adalah “segala ketentuan Allah yang diisyaratkan bagi hamba-hamba-Nya, baik
menyangkut akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah.
Syariah Islam (Arab: إسلامية شريعة Syariah Islamiyyah) adalah hukum atau peraturan Islam
yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat Muslim. Selain berisi hukum dan aturan,
syariat Islam juga berisi penyelesaian masalah seluruh kehidupan ini. Maka oleh sebagian
penganut Islam, syariat Islam merupakan panduan menyeluruh dan sempurna seluruh
permasalahan hidup manusia dan kehidupan dunia ini4.
Dapat disimpulkan bahwa Syari’ah itu identik dengan agama (din/millah)5.
2. Fikih Islam
Menurut bahasa kata Fiqh berarti “mengetahui sesuatu dan memahaminya dengan baik”.
Menurut para ulama seperti al-Jurjani “hukum-hukum syariat yang menyangkut praktek
keagamaan (amaliyah) dengan dalil-dalilnya yang terperinci (tafshili).
Fikih tetap bukan hukum syariat. Fikih adalah hasil ijtihad yang dicapai oleh seseorang
pakar dalam usahanya menemukan hukum Tuhan. Fikih merupakan intepretasi terhadap
hukum syariat.Sifat intepretasi ini merupakan dugaan/hipotesis sehingga fikih bisa terikat
dengan situasi dan kondisi serta senantiasa berubah seiring dengan perubahan waktu dan
tempat.
3. Hukum Islam
Menurut bahasa “hukm” berarti halangan, keputusan, dan pemisahan. Menurut istilah
hukum didefinisikan secara berbeda oleh para ulama Sunni dan Mu’tazilah. Bagi ulama
Sunni hukum ialah “titah Allah yang berkaitan dengan orang yang berakal dan dewasa
melalui tuntutan (al-iqtidla’), pilihan (al-takhyir), dan penentuan sebab, syarat dan
penghalang hukum (al-wadl’). Sedangkan menurut ulama Mu’tazilah “ sesuatu yang
ditetapkan oleh Allah dalam bentuk perbuatan yang sesuai dengan apa yang ada dalam sifat
akal, karena teks Al-Quran dan Al-Sunnah berfungsi sebagai pembuka rahasia hukum dan
akal bebas untuk mendapatkannya. Oleh karena itu hukum islam adalah hukum perundang-undangan
Islam.
4. Hubungan Syariah,Fikih dan Hukum Islam
4 http://penaraka.blogspot.com/2012/12/akal-dan-wahyu-dalam-islam.html
5 Tim MKD UIN Sunan Ampel Surabaya, Studi Hukum Islam (Surabaya:UIN Sunan Ampel Press, 2013), 37

13. Syariah merupakan syariat yang berasal dari Allah, kemudian para ulama berijtihad
sehingga muncullah Ilmu Fikih yang juga berpedoman pada Syariah, karena sifat Fikih
berubah-ubah (dinamis) mengikuti perkembangan jaman , waktu dan kondisi kemudian
muncul Hukum Islam yang lebih statis dan mengikat sehingga bisa dijalankan seluruh
kalangan. Ketiganya saling berkaitan karena ketiganya memilki fungsi yang saling
berpengaruh satu sama lain.
B. Klasifikasi Hukum Islam
1. Bidang Ibadah (Ritual)
Kata Ibadah berasal dari tiga huruf asal, yaitu ‘ain, ba’ dan dal, dari ketiganya lahir
makna pengabdian, penyembahan, letaatan, merendahkan diri , dan doa. Menurut hukum
islam ibadah dibagi menjadi dua bentuk yaitu, Bentuk pertama adalah ibadah dalam
pengertian yang luasdalam hal ini sikap dan tindakan manusia ditujukan untuk tunduk
kepada Allah swt. Bentuk kedua yaitu dalam pengertian yang sempit, hukum islam
menunjuk pada perbuatan ritual sebagai ibadah. Perbuatan ini murni ditujukan kepada
Allah swt, jika ada tujuan lain maka itu menjerumuskan kedalam kemusyrikan.
Ada lima syarat agar perkataan dan perbuatan manusia dinilai sebagai ibadah , Pertama
tidak bertentangan dengan syariat islam, Kedua dilandasi dengan niat yang suci dan ikhlas,
Ketiga membawa kebaikan, Keempat tidak mengandung kerusakan dan bahaya, Kelima
tidak menghalangi kewajiban agama.
Banyak perbedaan yang dikemukakan para ulama namun apapun perbedaan tersebut tetap
harus memiliki dasar yang bersumber dari Nabi. Ibadah tanpa dasar tidak boleh
dilaksanakan. Dalam suatu kaedah Fikih “Pada dasarnya, hukum pelaksanaan ibadah itu
haram hingga ada dasar yang memperbolehkannya”.
2. Bidang Mu’amalah (Sosial)
Ada lima level kategori hukum Islam dalam penerapannya :
a. Hukum Privat seperti hukum nikah, cerai, wakaf dan sodaqah.
b. Aturan masalah ekonomi seperti perbankan, dan bisnis lainnya.
c. Praktik keagamaan dalam arena publik seperti keharusan perempuan memakai jilbab,
larangan minum alkohol, judi dan praktik kehidupan lain yang tidak sesuai dengan
standar moral Islam.
d. Kriminal Islam seperti hudud.
e. Menggunakan Islam sebagai dasar negara.

14. Selain hubungan manusia dengan Allah , manusia juga memiliki hubungan dengan
makhluk Allah, hubungan ini disebut mu’amalah. Seperti hubungan antar manusia,
hubungan manusia dengan hewan, hubungan manusia dengan tumbuh-tumbuhan serta alam
semesta. Semua terfokus kepada manusia maka hukum Islam bersifat Antroposentris6.
Dibidang sosial hukum Islam juga memberikan petunjuk prinsip maupun teknis.
Petunjuk prinsip bersifat universal , seperti keadilan, musyawarah, persamaan derajat dan
sebagainya. Petunjuk teknis hanya dikemukakan untuk beberapa kasus seperti, pembagian
harta pusaka, beberapa ketentuan dalam pernikahan, dan beberapa sanksi kasus pidana.
C. Peranan Akal dan Wahyu dalam Hukum Islam
1. Wahyu Diatas Akal
Perbandingan wahyu dan akal berarti perbandingan Allah dan manusia, tentu saja
perbandingan yang tidak seimbang atau tidak bisa dibandingan sama sekali. Wahyu pasti
benar (kebenaran mutlak), dan akal belum tentu benar (kebenaran relatif/nisbi).
Wahyu itu tunggal sedangkan akal beragam, akal manusia berbeda antara satu dengan
yang lain. Namun manusia selalu mencari kebenaran atas pemikirannya, semakin banyak
dukungan dari akal yang lain maka posisi pemikiran tersebut semakin kuat, karena
melibatkan manusia yang lain maka kebenaran ini disebut kebenaran sosiologis.
Imam Syafi’i menyatakan bahwa Kebenaran itu tunggal (al-haqq wahid).
2. Akal di Atas Wahyu
Asumsi dasar peranan akal adalah kesejerahan manusia, peranan penting dalam
perubahan sosial adalah akal manusia. Akal memiliki hukum logika dalam menemukan
kebenaran hukum. Setidaknya ada empat teori kebenaran akal :
a. Teori Korespondensi
Sesuatu itu dianggap benar apabila sesuai dengan fakta atau realitas.
b. Teori Koherensi
Melihat kebenaran dari konsistensi suatu pernyataan dengan kebenaran sebelumnya.
c. Teori Pragmatisme
Memandang kemanfaatan sebagai ukuran kebenaran.
d. Teori Performatif
Suatu pernyataan dianggap benar kalau pernyataan itu menciptakan realitas.
6 Tim MKD UIN Sunan Ampel Surabaya, Studi Hukum Islam, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2013), 56

15. Kaum rasionalis menggunakan metode rasional untuk menjawab kasus hukum yang tidak
ditemukan jawabannya dalam Al-Quran. Dengan begitu kaum rasionalis meyakini
kebaikan dan keutamaan akal. Pemikiran kaum diatas ridak lepas dari kelemahan yaitu
relativitas kebenaran hukum. Semua orang berhak dianggap benar (kullu mujtahid
mushib).
3. Keseimbangan Akal dan Wahyu
Dilihat dari sumbernya, akal dan wahyu sama-sama berasal dari Allah untuk menjadi
pedoman hidup umat. Begitu pula, pemikiran akal juga merupakan ilham yang diberikan
Allah kepada setiap manusia. Meski wahyu berada diatas akal, namun wahyu tidak
menjelaskan semua kehidupan secara terperinci. Penjelasan terperinci ini merupakan
wilayah akal. Wahyu tidak bisa dipahami tanpa peranan akal, tidak ada wahyu yang
menyulitkan akal untuk memahaminya. Jika ada pernyataan wahyu yang dianggap tidak
masuk akal, maka hal yang benar adalah akal belum mampu menjelaskannya.
Kebenaran akal juga sulit dipercaya tanpa ada wahyu, tujuan dari kebenaran adalah
kepercayaan. Asumsi diatas menunjukkan bahwa kedudukan wahyu dan akal adalah setara,
saling membutuhkan satu sama lain dan keduanya berasal dari satu sumber yaitu Allah swt.
Jadi keunggulan wahyu tergantung pada kejelasan maksud pernyataan wahyu. Semakin
jelas suatu pernyataan, wahyu semakin unggul atas akal. Semakin samar suatu pernyataan
akal dapat lebih dominan dibanding wahyu.

16. BAB III
PENUTUP
Kesimpulan